rencana strategisciptakarya.pu.go.id/kip/halaman/progker/file/1570444395... · 2019-10-07 ·...

RENCANA STRATEGISDIREKTORAT KETERPADUAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

i

KATA PENGANTARRencana Strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman merupakan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019. Dalam RPJMN tahap ketiga, Direktorat Jenderal Cipta Karya diberikan amanat untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara lain: berkontribusi dalam tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar.

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki tugas utama untuk memadukan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan. Selanjutnya, Renstra Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ini merupakan acuan bagi direktorat dalam memadukan pembangunan di semua sektor keciptakaryaan, yaitu bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Akhir kata, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman akan berupaya penuh untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang diselenggarakan tidak hanya oleh Pemerintah semata, tetapi juga melalui kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan infrastruktur permukiman, melalui sinergi dan keterpaduan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan.

Jakarta, DIREKTUR

KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Dwityo A. Soeranto

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... iDAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iiDAFTAR TABEL .............................................................................................................................. iiiDAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... 71.1 Kondisi Umum ..................................................................................................................... 91.1.1 Kondisi Umum Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ................................................. 91.1.2 Kondisi Keterpaduan di masing-masing Komponen Pendukung .............................. 10 Pembangunan Infrastruktur Permukiman ....................................................................... 101.2 Potensi dan Permasalahan ............................................................................................... 13

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN ...... 152.1 Umum .................................................................................................................................. 172.2 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Subdirektorat ............................................................ 18

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN ............................................................................................................................ 213.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ....................................................................................................................... 233.1.1 Arahan RPJPN 2005-2025 .................................................................................................. 243.1.2 Arahan RPJMN 2015-2019 ................................................................................................ 253.1.3 Gerakan Nasional 100-0-100 ............................................................................................. 263.1.4 Sustainable Development Goals (SDG’s) ....................................................................... 293.2 Kerangka Regulasi ............................................................................................................. 333.3 Kerangka Kelembagaan .................................................................................................. 39

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ......................................................... 414.1 Target Kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ................................ 434.2 Kerangka Pendanaan ....................................................................................................... 45

BAB V PENUTUP ............................................................................................................................ 47

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sasaran Program Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya ...................................... 27Tabel 3.2 Pendekatan Pembangunan Bidang Cipta Karya.................................................. 30Tabel 3.3 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ... 35

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Siklus Kerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ........................ 12Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman ........... 20Gambar 3.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ....... 24Gambar 3.2 Sasaran Gerakan Nasional 100-0-100 ................................................................. 26Gambar 3.3 Gap Pendanaan Gerakan Nasional 100-0-100 ................................................ 31Gambar 3.4 Strategi Pembiayaan Gerakan Nasional 100-0-100 .......................................... 32Gambar 3.5 Mekanisme Hubungan Kerja dan Jejaring Pelaku Siklus Penyusunan dan Review RPIJM Kabupaten/Kota .......................................................................... 40

RENCANA STRATEGIS 2015-2019DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

5BAB 1 - PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

6

RTH Kota WonosoboSumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya



Untuk mendukung pembangunan Bidang Cipta Karya yang handal, diperlukan sebuah keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunannya. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya berperan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia antara lain dengan:a. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; b. Mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang

baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat; sertac. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.1.1. Kondisi Umum Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

1.1. Kondisi Umum


8 BAB 1 - PENDAHULUAN

a. Keterpaduan Perencanaan dan KemitraanDalam komponen perencanaan, pengembangan program infrastruktur permukiman (khususnya program jangka menengah) disusun berdasarkan beberapa aspek penting. Aspek-aspek tersebut diantaranya isu strategis di bidang permukiman, amanat RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, capaian cakupan pelayanan, dan dokumen-dokumen perencanaan bidang permukiman, salah satunya RPIJM. Terkait dengan dokumen RPIJM, masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum memposisikan dokumen tersebut sebagai salah satu dokumen utama dalam menyusun infrastruktur permukiman sehingga kualitas dari perencanaan jangka menengah yang dihasilkan belum sesuai harapan. Untuk itu, diperlukan penguatan dokumen RPIJM sebagai salah satu komponen perencanaan bidang infrastruktur keciptakaryaan.

Dari sisi kemitraan, keterbatasan pendanaan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur keciptakaryaan. Pada periode tahun 2010-2014, kontribusi pendanaan swasta dan luar negeri baru mencapai 18% dari total pendanaan infrastruktur bidang Cipta Karya. Kedepannya, diharapkan kontribusi dari pihak non-Pemerintah melalui kemitraan dapat ditingkatkan untuk mendukung kegiatan pengembangan infrastruktur keciptakaryaan. Berdasarkan skema kontribusi pendanaan, melalui skema kemitraan

1.1.2. Kondisi Keterpaduan di Masing-Masing Komponen Pendukung Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Secara umum, pencapaian pelayanan permukiman melalui pembangunan infastruktur di bidang Cipta Karya telah menampakkan hasil yang cukup baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak dari 47,7% pada tahun 2009 menjadi 70,5% pada tahun 2014. Cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak juga mengalami peningkatan dari 51% pada tahun 2009 menjadi 62% pada tahun 2014. Dengan kecenderungan yang ada, target Millenium Development Goals (MDGs) pada akhir tahun 2015 ini akan tercapai, yakni 68,87% untuk air minum dan 62,41% untuk sanitasi layak. Di samping itu, luas permukiman kumuh juga mengalami penurunan yang signifikan dari 57.800 Ha pada tahun 2009 menjadi 38.431 Ha pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya telah menunjukan kemajuan dalam hal kualitas lingkungan permukiman di tanah air menuju kondisi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur bidang Cipta Karya, diperlukan keterpaduan dari seluruh sektor bidang Cipta Karya dalam mengembangkan sebuah kawasan permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut, keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya perlu ditingkatkan baik dari segi pendataan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Hal ini sangat diperlukan mengingat tantangan bidang Cipta Karya yang semakin besar di masa mendatang.



untuk periode 2015-2019, diharapkan dapat mencapai 40% dari total rencana pendanaan pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya. Kontribusi kemitraan tersebut berasal dari pihak swasta, masyarakat dan pinjaman luar negeri.

b. Keterpaduan PembiayaanPembiayaan tahunan program-program infrastruktur bidang Cipta Karya dirumuskan berdasarkan beberapa aspek penting. Aspek-aspek tersebut diantaranya: memorandum program yang merupakan implementasi dari perencanaan jangka menengah program infrastruktur bidang Cipta Karya; kemampuan pendanaan APBN; dan pemenuhan program prioritas. Selain itu, aspek penting lainnya adalah verifikasi terhadap readiness criteria dari masing-masing program untuk selanjutnya menjadi dasar dari penyusunan RKA-KL. Dalam penyusunannya, pembiayaan yang bersifat tahunan tidak hanya menggunakan sumber dana tunggal (APBN), melainkan sumber-sumber pendanaan lain seperti pinjaman dan hibah luar negeri. Adapun pembiayaan dengan multi sumber dana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur keciptakaryaan kepada masyarakat.

c. Keterpaduan PelaksanaanPerencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan dilaksanakan melalui implementasi program. Pada tahapan implementasi program, keterpaduan pelaksanaan memiliki peranan penting untuk menjamin program yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun proses pelaksanaan yang ditangani dalam keterpaduan pelaksanaan adalah proses pengadaan, implementasi pelaksanaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Keseluruhan tahapan-tahapan tersebut memerlukan pelaksanaan yang terpadu.

d. Pemantauan dan EvaluasiDalam proses pengembangan infrastruktur keciptakaryaan, proses pemantauan dan evaluasi menjadi salah satu instrumen yang vital dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Salah satu kegiatan pemantauan dan evaluasi tercermin dari hasil Lakip yang menjabarkan secara komprehensif hasil kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya secara tahunan.



e. Pengelolaan Data dan Sistem InformasiDitjen Cipta Karya memiliki data yang tersebar di kabupaten/kota dan belum terstruktur dengan baik, hal ini menjadi tantangan dalam menghadapi era informasi yang menuntut pengelolaan data yang tepat, akurat dan terkini terkait infrastruktur keciptakaryaan.

Pengelolaan data dan informasi menjadi hal yang patut diperhatikan. Konsep manajemen informasi dan pengelolaan data adalah kunci terorganisasinya proses data informasi. Sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dapat diwujudkan melalui pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi yang tepat.

Gambar 1.1 Siklus Kerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman



Capaian infrastruktur permukiman di periode 2010-2014 dinilai sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman secara signifikan. Namun demikian, tantangan kedepan di bidang infrastruktur keciptakaryaan akan semakin berat. Untuk itu, seluruh potensi yang dimiliki harus dioptimalkan salah satunya dengan menterpadukan seluruh kegiatan infrastruktur bidang keciptakaryaan.

Adapun potensi dan permasalahan yang timbul dikategorikan ke dalam beberapa aspek berikut:

a. Aspek Perencanaan dan KemitraanKurang terpadunya perencanaan di bidang infrastruktur permukiman merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam penanganan infrastruktur permukiman. Selain itu, dokumen RPIJM kabupaten/kota belum menjadi dokumen utama bagi sebagian pemerintah daerah, sehingga proses perencanaan di bidang permukiman belum berjalan secara optimal. Untuk itu, diperlukan keterpaduan perencanaan yang baik, tidak hanya ditingkat Pemerintah Pusat tetapi juga di tingkat Pemerintah Daerah dan antar institusi di lintas pemerintahan. Terpadunya aspek perencanaan dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat merupakan potensi yang besar bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Kedepannya, proses perencanaan akan lebih dioptimalkan untuk dapat berjalan secara lebih terpadu.

Pada aspek kemitraan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman memiliki permasalahan yaitu belum optimalnya peran-peran sektor non-Pemerintah (lembaga donor asing, perusahaan swasta dan masyarakat) dalam kontribusinya pada pembangunan di bidang keciptakaryaan. Disisi lain, kemampuan sektor non-Pemerintah memiliki potensi yang besar untuk ikut mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Untuk itu, peran kemitraan dengan unsur-unsur non-Pemerintah perlu ditingkatkan terutama untuk meningkatkan pelayanan di bidang infrastruktur permukiman.

b. Aspek PembiayaanSeperti halnya pada aspek perencanaan, keterpaduan pada aspek pembiayaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu segera diatasi guna meningkatkan keefektifan program-program yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019. Permasalahan lain yang mendasar dan tidak kalah penting adalah terkait dengan kemampuan pendanaan APBN yang terbatas. Untuk itu, sejalan dengan peningkatan aspek kemitraan, aspek pembiayaan perlu memaksimalkan potensi pembiayaan yang bersumber dari dana non-Pemerintah. Hal ini dilakukan karena potensi pembiayaan non-Pemerintah diperkirakan akan memiliki kontribusi yang cukup besar pada pembangunan infrastruktur keciptakaryaan.

1.2. Potensi dan Permasalahan



c. Aspek PelaksanaanSalah satu permasalahan utama pada aspek pelaksanaan adalah sering terkendalanya proses pelaksanaan baik dari tahapan lelang hingga tahapan serah terima pekerjaan. Untuk itu, diperlukan keterpaduan di semua lini yang terkait agar aspek pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu contoh dan upaya dalam mendukung pelaksanaan program agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun potensi yang dapat diimplementasikan saat ini adalah dengan mengadakan pelelangan dini pada paket-paket pekerjaan yang sekiranya telah siap untuk dilelangkan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dimulai dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

d. Aspek Pemantauan dan EvaluasiAdapun permasalahan pada aspek pemantauan dan evaluasi adalah sulitnya mendapatkan data serta lemahnya validitas dari data hasil capaian dan cakupan pelayanan yang ada. Hal ini menyebabkan kualitas dari hasil evaluasi yang dilaksanakan menjadi kurang baik. Adapun potensi yang dapat dioptimalkan dari aspek pemantauan dan evaluasi adalah pelibatan seluruh stakeholder dalam proses pendataan data hasil capaian, sehingga kualitas dari evaluasi yang didasarkan atas data capaian tersebut dapat lebih berkualitas dan bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan yang lebih baik di masa depan.

e. Aspek PendataanPada aspek pendataan, permasalahan yang ada saat ini adalah sering terjadinya keterlambatan pelaporan progres pekerjaan baik progres keuangan maupun progres fisik pada pelaksanaan pekerjaan di tahun berjalan. Hal ini berdampak pada rendahnya penyerapan yang dapat dilaporkan dan dipublikasikan. Adapun potensi yang dapat ditingkatkan adalah peningkatan kualitas, integritas dan produktifitas SDM yang berkecimpung di bidang pendataan di masing-masing unit pelaksana pekerjaan, sehingga data yang yang dilaporkan dapat terkonsolidasi dengan baik dan dapat dilaporkan secepat mungkin.


13BAB 2 - TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

BAB II TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN


14 BAB 2 - TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SANIMAS Ungaran, Kabupaten SemarangSumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya



Tugas Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman. Adapun fungsi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman adalah sebagai berikut:• Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;• Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur

permukiman;• Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan

pembiayaan lainnya;• Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;• Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;• Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan

infrastruktur permukiman; dan• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

2.1. Umum



a. Subdit Keterpaduan Perencanaan dan KemitraanSubdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:• Penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman;• Penyusunan keterpaduan rencana umum jangka panjang dan rencana strategis jangka

menengah pembangunan infrastruktur permukiman;• Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur

permukiman;• Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman;

dan• Fasilitasi penyiapan program kemitraan.

b. Subdit Keterpaduan PembiayaanSubdirektorat Keterpaduan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Keterpaduan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:• Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN

dan pembiayaan lainnya;• Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur

permukiman;• Fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan; dan• Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya.

c. Subdit Keterpaduan PelaksanaanSubdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan mempunyai tugas pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:• Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; • Fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan;

2.2. Tugas dan Fungsi Masing-Masing Subdirektorat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman memiliki lima sub direktorat yang menjalankan tugas-tugas untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Adapun kelima sub direktorat tersebut adalah Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan, Subdit Keterpaduan Pembiayaan, Subdit Keterpaduan Pelaksanaan, Subdit Keterpaduan Pelaksanaan, Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, serta Subdit Pemantauan dan Evaluasi. Masing-masing subdit memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:



• Penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; dan• Pemantauan dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur

permukiman.

d. Subdit Pengelolaan Data dan Sistem InformasiSubdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:• Penyusunan pedoman pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi bidang

pembangunan infrastruktur permukiman;• Penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman;• Penyelenggaraan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi; dan• Fasilitasi pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi.

e. Subdit Pemantauan dan EvaluasiSubdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja program pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:• Penyusunan pedoman evaluasi kinerja program pembangunan infrastruktur permukiman;• Pemantauan dan evaluasi kinerja program pembangunan infrastruktur permukiman;• Fasilitasi evaluasi kinerja program pembangunan infrastruktur permukiman; dan• Penyusunan laporan kinerja program pembangunan infrastruktur permukiman.



Gam

bar 2

.1 S

trukt

ur O

rgan

isasi

Dire

ktor

at K

eter

pad

uan

Infra

stru

ktur

Per

muk

iman


19BAB 3 - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGU-LASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


20 BAB 3 - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penanganan Kawasan Kumuh Karangwaru, YogyakartaSumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya



Secara umum, arah kebijakan Direktorat Ketepaduan Infrastruktur Permukiman adalah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut dilandasi oleh berbagai kebijakan ditingkat nasional dan isu-isu strategis terkait dengan pembangunan infrastruktur permukiman. Adapun kebijakan-kebijakan dan isu strategis terkait dengan pembangunan infrastruktur permukiman antara lain:

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan kebijakan yang berisikan rencana pembangunan jangka panjang, yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Pada periode tahun 2005-2025, RPJPN 2005-2025 memiliki visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan perencanaan dengan periode 5 (lima) tahun. Rencana lima tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan.

Sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan unutuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif, salah satunya melalui terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha. RPJPN 2015-2019 juga mengarahkan terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dapat diartikan meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia (akses 100%), dan mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. Pengembangan infrastruktur perdesaan juga akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.

3.1.1. Arahan RPJPN 2005-2025

• Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan

iklim yang lebih kondusif termasuk memperbaiki

infrastruktur• Percepatan pembangunan

infrastruktur didorong melalui

peningkatan peran swasta

dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan

• Percepatan pembangunan

infrastruktur dengan lebih

meningkatkan kerjasama

antara pemerintah dan dunia usaha

• Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi serta

pos dan telematika• Peningkatan pemanfaatan

energi terbarukan khususnya bio energi, panas bumi, tenaga air, angin, dan

tenaga surya untuk kelistrikan• Pengembangan sumber daya

air dan pengembangan

perumahan dan permukiman

• Ketersediaan infrastruktur

sesuai dengan tata ruang• Berkembangnya jaringan

transportasi• Terpenuhinya pasokan

tenaga listrik yang handal dan

efisien• Mulai dimanfaatkannya

tenaga nuklir untuk pembangkit listrik

• Terwujudnya konservasi

sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur

perdesaan mendukung pertanian

• Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem

pembiayaan jangka panjang• Terwujudnya kota tanpa

permukiman kumuh

• Kondisi maju dan sejahtera

makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan

telematika yang andal bagi

seluruh masyarajat yang menjangkau seluruh wilayah

NKRI• Tercapainya elektrifikasi

perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga

• Terpenuhinya kebutuhan

hunian yang dilengkapi

dengan sarana dan prasarana pendukung bagi

seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem

pembiayaan perumahan

jangka panjang dan

berkelanjutan, efisien, dan akuntable sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh

RPJM 12005-2009

RPJM 22010-2014

RPJM 32015-2019

RPJM 42020-2025

Gambar 3.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025



Berdasarkan RPJPN 2005-2025, saat ini telah memasuki tahapan ketiga yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden dan Wakil Presiden (Nawa Cita). Fokus pembangunan pada tahapan ketiga ini adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkanlah visi RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memenuhi layanan infrastruktur permukiman sesuai amanat RPJMN 2015-2019 yaitu terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dapat diartikan meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia (akses 100%). Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan adalah mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Secara rinci, sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen;2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia;3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum;4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air,

hemat air dan simpan air secara nasional;5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung; 6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, persampahan

dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar;7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya

terhadap lingkungan.

3.1.2. Arahan RPJMN 2015-2019



Gerakan Nasional 100-0-100 merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam pemenuhan amanat RPJMN 2015-2019. Inti dari gerakan nasional ini adalah mengajak seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat untuk mewujudkan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia. Untuk menyukseskan gerakan tersebut, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar.

3.1.3. Gerakan Nasional 100-0-100

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka sasaran program Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut:a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat,

dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum.b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang

layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaanc. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan

indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

Gambar 3.2 Sasaran Gerakan Nasional 100-0-100



INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL1 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum

% 73,7 78,8 84,8 92,1 100 100

2 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layakPersentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan

% 8 6 4 2 0 0

3 Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat

Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi

% 64 72 85 92 100 100

Tabel 3.1 Sasaran Program Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya



Sustainable Development Goals atau SDG’s merupakan arahan pembangunan internasional yang merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG’s) yang berakhir pada tahun 2015. Adapun dalam kerangka MDG’s, Ditjen Cipta Karya mempunyai tugas penting, terutama untuk memenuhi sasaran 7C yaitu “Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015” serta sasaran 7D yaitu “Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020”. Sehubungan dengan berakhirnya MDG’s pada akhir tahun 2015, United Nations Sustainable Development Summit menetapkan The 2030 Agenda for Sustainable Development yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Adapun dua (2) dari 17 Global Goals tersebut berkaitan langsung dengan Ditjen Cipta Karya, yaitu SDGs Goal 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua; dan SDGs Goal 11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.

Dalam menerapkan kebijakan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman memiliki beberapa strategi khusus yaitu:

a. Tiga Fokus Pendekatan Pembangunan Infrastruktur PermukimanDalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, Ditjen Cipta Karya menggunakan tiga fokus pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Dareah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Ditjen Cipta Karya memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur keciptakaryaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

3.1.4. Sustainable Development Goals (SDG’s)



Pendekatan Strategi PelaksanaanMembangun Sistem 1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional (TPA

Regional atau SPAM Regional)2. Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis

(kawasan perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus (kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)

3. Mendorong penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai alat sinergisasi seluruh sektor dalam menata kawasan

Fasilitasi Pemda 1. Pendampingan penyusunan NSPK daerah antara lain Perda Bangunan Gedung, SK Kumuh, dsb.

2. Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral seperti Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

3. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala kawsan seperti fasilitasi PDAM, fasilitasi kota hijau dan kota pusaka, penanganan kumuh perkotaan, serta penataan bangunan dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakt melalui kegiatan Pamsimas, Sanimas, dan P2KP.

2. Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat.

b. Strategi PendanaanUntuk menyukseskan Gerakan Nasional 100-0-100, yaitu penyediaan 100% akses air minum, pengentasan kawasan kumuh (0%) dan penyediaan 100% akses sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan pendanaan sebesar 751,8 Trilyun, sedangkan kapasitas APBN untuk pembiayaan infrastruktur keciptakaryaan hanya sebesar 128 Trilyun.

Tabel 3.2 Pendekatan Pembangunan Bidang Cipta Karya



Untuk mengatasi gap pendanaan tersebut, maka sumber-sumber pendanaan alternatif dari para pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya perlu meningkatkan komitmen sehingga kontribusi pendanaannya meningkat dari 14,7% menjadi 25% pada periode 2015-2019. Sektor swasta dan perbankan yang selama ini hanya berperan dalam 2,25% dari total pembangunan bidang Cipta Karya, perlu didorong melalui skema KPS maupun CSR sehingga peranannya meningkat signifikan menjadi 15%. Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan swadaya masyarakat sehingga diharapkan dapat berkontribusi 13% terhadap porsi pendanaan. Dukungan pinjaman dan hibah luar negeri juga akan dimanfaatkan, meskipun porsi kontribusinya dikurangi dari 16% menjadi 10% pada tahun 2015-2019 untuk mengurangi beban hutang negara. Kebijakan kemitraan dan peningkatan partisipasi para stakeholder merupakan strategi utama dalam mewujudkan sasaran Gerakan 100-0-100.

Gambar 3.3 Gap Pendanaan Gerakan Nasional 100-0-100



Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan 100-0-100, diperlukan juga sinergi kemitraan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain:• Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak

huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;• Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan

kawasan rawan genangan;• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam

upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan;

• Kementerian Kesehatan, terkait perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);• Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pengelolaan persampahan;• Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman

nelayan/pesisir dan pulau terluar;• Kementeran Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan

RTRW dan RDTR;• Badan Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan, terkait pengembangan kawasan

perbatasan.

Gambar 3.4 Strategi Pembiayaan Gerakan Nasional 100-0-100



Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang yang berlaku. Adapun amanat perundangan yang terkait dengan infrastruktur permukiman/keciptakaryaan antara lain:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional:• Dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan maka

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

• Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha; Pengembangan perumahan dan permukiman.

• Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur pedesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh.

• Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

b. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:• Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang

dioperasikan dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping) paling lama lima (5) tahun terhitung sejak diberlakukannya UU ini.

• Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan pengurangan sampah, dan penanganan sampah. Upaya pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

c. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:• UU mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan

dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pendanaan dan pembiayaan, serta peran masyarakat.

3.2. Kerangka Regulasi



• Dalam menangani permukiman kumuh dilakukan upaya pencegahan, terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas permukiman, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun:• Peraturan ini mengatur perihal pembinaan, perencanaan, pembangunan,

penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat.

e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung:• Bangunan gedung harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan

gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Sistem penghawaan, pencahayaan, dan pengkondisian udara dilakukan dengan prinsip-prinsip penghematan energi (amanat green building).

• Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.

• Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung.

f. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:• Infrastruktur air minum, air limbah permukiman, persampahan, merupakan bagian

dari sistem jaringan prasarana yang mendukung sistem permukiman dan membentuk struktur ruang kota.

• Peraturan ini mengamanatkan penyediaan ruang terbuka hijau dengan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:• Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Urusan Pemerintahan

yang wajib diselenggarakan seluruh Daerah dan bersifat Pelayanan Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemda telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga mendapat perlakuan khusus dalam penyusunan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di pusat dan di daerah.

• Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sekaligus mendukung indikator kinerja utama kementerian dan kinerjanya akan dikontrol secara ketat oleh berbagai stakeholder.

• Dalam pembangunan bidang infrastruktur permukiman, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem permukiman secara nasional, lintas



Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/KotaPermukiman a. Penetapan sistem

pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional.b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi.

Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten/Kota

Bangunan Gedung

a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasionalb. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan banguanna gedung fungsi khusus

a. Penetapan banguanna gedung untuk kepentingan strategis Daerah Provinsib. Penyelenggaeaan bangunana gedung untuk kepentigan strategis Daerah Provinsi

Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan

Penataan Bangunan dan Lingkungan

a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungan secara nasionalb. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis nasional

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah

Penyelenggaraan penataan banguanan dan lingkungan di daerah Kabupaten/Kota

Air Minum a. Penetapan pengembangan SPAM secara nasionalb. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah Provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.3 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

provinsi, atau untuk kepentingan strategis nasional. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ditunjukan pada tabel 3.3.



Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/KotaAir Limbah a. Penetapan

pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasionalb. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah Provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Persampahan a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasionalb. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah Provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Drainase a. Penetapan pengembangan sistem drainase secara nasionalb. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas Daerah Provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Di samping Undang-Undang tersebut, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga mengacu pada peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri PU. Adapun peraturan pelaksanaan bidang Cipta Karya antara lain:• PP No. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG (Undang Undang Bangunan

Gedung);• PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;• PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga;



• PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

• Perpres No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan perubahannya Perpres No. 13 Tahun 2010 dan Perpres No. 56 Tahun 2011;

• Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;• Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca;• Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; • Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019;• Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;• Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur;• Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);• Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan;• Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Negara;• Permen PU No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);• Permen PU No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan

Gedung• Permen PU No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan

Gedung;• Permen PU No. 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;• Permen PU No. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum;• Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana

Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

• Permen PU No. 1/PRT/M/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;• Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;• Permen PUPR No. 03/PRT/M/2015 Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Infrastruktur;• Permen PUPR No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;• Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;• Permen PU No. 25/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem



Penyediaan Air Minum;• Permen PU No. 2/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;• Permen PU No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;• Permen PU No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;• Permendagri No. 57 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Perkotaan;• Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan

Kualitas Air Minum.

Meskipun perangkat peraturan perundangan yang dimiliki Ditjen Cipta Karya sudah cukup lengkap, namun ke depan fungsi pengaturan perlu terus diperkuat. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembanguan 2015-2019, perangkat peraturan yang perlu disusun antara lain: • RUU Sanitasi• RPP Sistem Penyediaan Air Minum• RPP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman• RPP Rumah Negara• RPP Penyelenggaraan Rumah Susun• Raperpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Kawasan Permukiman• Raperpres Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung • Raperpres Bangunan Gedung Negara• Rapermen PUPR tentang Badan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum• Rapermen PUPR Tentang Petunjuk Teknis Indikator Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air

Minum• Rapermen PUPR tentang Rencana Induk SPAM• Rapermen PUPR tentang Rencana Pengamanan Air Minum• Rapermen PUPR tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(ETAP) bagi PDAM• Rapermen PUPR tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah• Rapermen PUPR tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman• Rapermen PU tentang Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perdesaan• Rapermen PUPR tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh• Rapermen Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa;• Rapermen Pedoman Teknis Kemudahan pada Bangunan Gedung; • Rapermen PUPR tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman;• Rapermen PUPR tentang Tim Ahli Perumahan dan Kawasan Permukiman;• Rapermen PUPR tentang Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara; • Rapermen PUPR tentang Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat;



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Ketepaduan Infrastruktur Permukiman perlu ditopang struktur kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya. Oleh sebab itu, diperlukan standar operasi dan prosedur terkait dengan lingkungan internal dan eksternal Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman.

Salah satu dokumen utama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman adalah RPIJM. Untuk itu, Standar, Operasi dan Prosedur dari RPIJM menjadi bagian penting dari proses pembangunan infrastruktur permukiman, baik itu dari penyusunan maupun peninjauan kembali terhadap kelayakan dokumen tersebut. Hal ini penting untuk dilaksanakan mengingat dokumen RPIJM merupakan perangkat vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur permukiman. Adapun Standar Operasi dan Prosedur terkait dengan dokumen RPIJM dijelaskan dalam ilustrasi berikut:

3.3. Kerangka Kelembagaan

• Rapermen PUPR tentang Spesifikasi Teknis dan Biaya Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan;

• SE Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.



Gam

bar 3

.5 M

ekan

isme

Hubu

ngan

Ker

ja d

an J

ejar

ing

Pela

ku S

iklu

s Pen

yusu

nan

dan

Rev

iew

RPI

JM K

abup

aten

/Kot

a


39BAB 4 - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


40 BAB 4 - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

SPAM Penet, Provinsi BaliSumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya



Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019, target kinerja pembangunan kawasan permukiman yang menjadi prioritas, diantaranya:1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui

penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.

2. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota; (ii) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/kota; dan (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.

3. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (supply side), peningkatan efisiensi layanan air minum (demand side), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment).

4.1. Target Kinerja Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

SPAM Penet, Provinsi BaliSumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya



4. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kabupaten (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kabupaten; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kabupaten, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kabupaten, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kabupaten; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh; serta (iv) kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kabupaten seluruh Indonesia.

Berdasarkan target kinerja prioritas pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas untuk mendukung target kinerja Ditjen Cipta Karya dengan menterpadukan seluruh program-program infrastruktur permukiman baik ditingkat pusat melalui unit eselon tiganya, maupun ditingkat daerah melalui satuan kerja perencanaan dan pengendalian.

Adapun dalam implementasinya, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman memiliki beberapa kegiatan yaitu Penyelenggaraan Keterpaduan Perencaaan dan Kemitraan, Keterpaduan Pembiayaan, Keterpaduan Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi, serta Pemantauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Permukiman dengan sasaran: 1. Penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 32 laporan;2. Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman dengan indikator

penyusunan laporan sebanyak 35 laporan;3. Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 35 laporan;4. Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

permukiman dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 40 laporan;5. Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Bidang

Permukiman dengan indikator penyusunan laporan sebanyak 35 laporan;6. Terselenggaranya Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

sebanyak 320 laporan.



Dalam rangka mendukung target kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menganggarkan Rp. 1,691 Trilyun untuk tahun 2015-2019. Adapun kerangka pendanaan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dijabarkan dalam tabel berikut:

4.2. Kerangka Pendanaan



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET RENSTRA

2015 2016 2017 2018

PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCAAAN DAN KEMITRAAN, KETERPADUAN PEMBIAYAAN, KETERPADUAN PELAKSANAAN, PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI, SERTA PEMANTAUAN EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMANPengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran Bulan 12 12 12 12

Penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Jumlah laporan penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Laporan 8 6 6 6

Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Laporan 8 8 8 8

Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Laporan 7 7 7 7

Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang permukiman

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang permukiman

Laporan 8 8 8 8

Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah laporan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Laporan 7 7 7 7

Penyelenggaraan Program dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Jumlah laporan Perencanaan dan Pengendalian Program bidang Permukiman

Laporan 64 64 64 64



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUANTARGET RENSTRA

2015 2016 2017 2018

PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCAAAN DAN KEMITRAAN, KETERPADUAN PEMBIAYAAN, KETERPADUAN PELAKSANAAN, PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI, SERTA PEMANTAUAN EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMANPengelolaan Administrasi Perkantoran

Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran Bulan 12 12 12 12

Penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Jumlah laporan penyelenggaraan Keterpaduan Perencanaan dan Fasilitasi Kemitraan Bidang Permukiman

Laporan 8 6 6 6

Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pembiayaan Bidang Permukiman

Laporan 8 8 8 8

Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Jumlah laporan Penyelenggaraan Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Laporan 7 7 7 7

Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang permukiman

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang permukiman

Laporan 8 8 8 8

Penyelenggaraan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah laporan Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi

Laporan 7 7 7 7

Penyelenggaraan Program dan Pengendalian Program Bidang Permukiman

Jumlah laporan Perencanaan dan Pengendalian Program bidang Permukiman

Laporan 64 64 64 64

CATATANANGGARAN (Rp. Miliyar) TOTAL

ALOKASI (Rp. Miliyar)

PENDEKATAN DIURAIKAN2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019

275,78 330,97 345,95 361,26 377,56 1.691,52

12 60

6 32

8 40

7 35

8 40

7 35

64 320


47BAB 5 - PENUTUP

BAB V PENUTUP


48 BAB 5 - PENUTUP

TPA Aer Tembaga, Kota BitungSumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya


49BAB 5 - PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 2015-2019 merupakan salah satu penjabaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sebagai salah satu unit kerja dilingkungan Ditjen Cipta Karya memiliki tugas untuk menterpadukan semua kegiatan penanganan infrastruktur permukiman yang meliputi bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Tantangan ke depan yang semakin besar dalam menyukseskan Gerakan Nasional 100-0-100 memerlukan sinergi dan keterpaduan di setiap program infrastruktur keciptakaryaan. Penerapan 3 fokus pendekatan pembangunan infrastruktur permukiman yaitu membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat perlu diintegrasikan kedalam setiap program-program keciptakaryaan guna mengoptimalkan pencapaian pelayanan infrastruktur permukiman. Pendanaan APBN yang terbatas juga menuntut adanya peningkatan strategi kemitraan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan.

TPA Aer Tembaga, Kota BitungSumber: Dokumentasi Ditjen Cipta Karya


50 BAB 5 - PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Keterpaduan Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi acuan terutama dilingkungan internal Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dalam mendukung kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya pada periode 2015-2019. Setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman baik ditingkat pusat maupun satuan kerja perencanaan dan pengendalian di daerah diharapkan mampu mensinergikan dan menterpadukan program-program infrastruktur permukiman dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.


51BAB 5 - PENUTUP

rencana strategisciptakarya.pu.go.id/kip/halaman/progker/file/1570444395... · 2019-10-07 ·...

Documents