spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
TRANSCRIPT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian
SPT Masa PPN Bagi PKP Yang Menggunakan Pedoman
Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
1. Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dalam melaporkan kegiatannya serta mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang
2. Dalam rangka mengakomodasi ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 dan 79/PMK.03/2010
3. Mendorong WP untuk melaporkan SPT dalam bentuk elektronik
Policy Statement
2
Dasar Hukum
3
• Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (UU KUP)
• UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM)
• PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009
• PMK 74/PMK.03/2010
• PMK 79/PMK.03/2010
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2010
PKP Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM
1. PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1(satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1,8 Miliar, sebagaimana diatur dalam PMK 74/PMK.03/2010
2. PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, sebagaimana diatur dalam PMK 79/PMK.03/2010
3. PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan, sebagaimana diatur dalam PMK 79/PMK.03/2010
4
B
A
1107
PER-14/PJ./2010
PERUBAHAN SPT MASA PPN
1111 DM
PER-45/PJ./2010
R DMA DM
1108
PER-29/PJ./2008
5
Perubahan Formulir SPT
Induk
Lampiran A
Lampiran B
1107/1108
1. Ekspor
2. Dalam Negeri
3. Rincian Penyerahan
1. Impor
2. Dalam Negeri
3. Norma4. PM Lainnya (Kompensasi)
5. Uncreditable
1111 DM
Induk
Form A DM
Form R DM
6
SPT MASA PPN – FORMULIR 1111 DM
1111 A DM 1111 A DM
Daftar Faktur Pajak yang diterbitkan dan Nota Retur yang diterima
Daftar Faktur Pajak yang diterbitkan dan Nota Retur yang diterima
Lampiran SPT tidak perlu disampaikan dalam hal tidak ada data yang dilaporkan
Daftar Nota Retur yang diterbitkan
Daftar Nota Retur yang diterbitkan
1111 R DM1111 R DM
INDUK SPT INDUK SPT
SPT dianggap lengkap
7
1. e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP.
2. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.
3. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD).
4. Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke DJP.
5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman DJP (www.pajak.go.id) atau ASP.
DEFINISI
8
PENGADAAN SPT MASA PPNFORMULIR KERTAS & APLIKASI e-SPT
9
• Diambil sendiri di KPP/KP2KP∆
• Diperbanyak sendiri oleh PKP∆
• Diunduh di http://www.pajak.go.id
∆
• Disediakan oleh ASP (hanya form kertas)
∆
Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)
10
Format dan ukuran Formulir harus sama dengan yang
disediakan oleh DJP
Pencetakan formulir SPT :a. Menggunakan kertas Folio/F4 (min
70 gr)b. Print setting: 8,5 x 13 inci (baca:
readme.pdf)c. Tidak menggunakan printer
dotmatrix
Form dari file PDF dicetak lalu diisi dengan ditulis tangan (huruf
balok) atau diketik.
Pengisian data:a. tidak boleh melebihi baris/kolom dan
ditulis dalam satu barisb.NPWP, Kode FP/Nota Retur harus ditulis
lengkap (Khusus NPWP dapat tidak menggunakan tanda baca).
c. Rupiah dihitung dalam satuan penuh (dibulatkan ke bawah), dan dalam hal
NIHIL ditulis 0 (Nol).
Pengisian SPT tidak harus dimulai dari Lampiran, karena tidak ada nilai pada Lampiran yang akan
dipindah ke Induk.
1. Sebelum disampaikan, SPT wajib ditandatangani, diberi nama jelas,
jabatan & cap perusahaan2. SPT Masa PPN dibuat rangkap dua,
untuk KPP & PKP
Panduan Pengisian SPT (e-SPT)
11
Akan dijelaskan dalam sesi berikutnya
PKP yang:a. menerbitkan Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan
diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau menerima Nota Retur/Nota Pembatalan; atau
b. menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan,
KRITERIA
dengan jumlah:
< 25 dokumen dalam 1 Masa
Pajak
dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronik
> 25 dokumen dalam 1 Masa
Pajak
wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik
12
PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tidak dapat kembali ke bentuk kertas.
PKP yang sudah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik tidak dapat kembali ke bentuk kertas.
CD
Bentuk SPT
Data elektronik(e-SPT)
Secara manual(Media Elektronik)
Disampaikan
Secara elektronik (e-Filing)
KPP/KP2KPPos/ekspedisi/kurir
Sistem online yang realtime melalui
website DJPPerusahaan ASP
Disampaikan secara manual
13
Formulir kertas (hard copy)
SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tanda terima SPT (BPS) oleh KPP/KP2KP setelah dilakukan proses penelitian.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan Lampiran SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal SPT Tidak Lengkap Ditolak
SPT Masa PPN (bentuk kertas)
14
Tata Cara Penerimaan SPT
SPT Masa PPN (Media Elektronik)
SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tanda terima SPT (BPS) oleh KPP setelah dilakukan proses loading dan dilakukan penelitian serta pengujian data di TPT.
Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT dan Lampiran SPT.
Dalam hal SPT Tidak Lengkap Ditolak
15
Tata Cara Penerimaan SPT
SPT Masa PPN (e-filing)
SPT Lengkap yang disampaikan secara elektronik (e-filing) melalui ASP kepada DJP diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
Bukti Penerimaan Elektronik berisi informasi yang meliputi Nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk.
16
Tata Cara Penerimaan SPT
SPT Dianggap Tidak Disampaikan
17
SPT dianggap
tidak disampaikan
SPT tidak lengkap
SANKSI
SPT disampaikan dalam bentuk formulir kertas,
sedangkan sebelumnya PKP telah menyampaikan SPT
dalam bentuk data elektronik
SPT tidak ditandatangani
SPT disampaikan tidak dalam bentuk data
elektronik, sedangkan PKP melaporkan >25 dokumen
dalam Formulir A DM atau R DM
Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN diatur dengan Perdirjen tersendiri.
18
Tata Cara Penerimaan SPT
PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPN PEMBETULAN
19
Pembetulan sebelum Masa Pajak Januari 2011:
• Menggunakan formulir lama sesuai SPT yang dibetulkan• Sesuai ketentuan
Pembetulan mulai Masa Pajak Januari 2011:
• Data elektronik Induk + semua Lampiran SPT 1111 DM• Form kertas induk + Lampiran SPT 1111 DM yang
dibetulkan
POKOK PERUBAHAN SPT MASA PPN 1111 DM
20
POKOK PERUBAHAN
21
1107
Kolom pengembalian pendahuluan hanya tertulis untuk WP Patuh (Pasal 17C
KUP)
Pengembalian pendahuluan:Wajib melampirkan Surat
Pernyataan memenuhi Pasal 17 D UU KUP.
1111
Kolom pengembalian pendahuluan untuk WP
Patuh (Pasal 17C KUP) dan PKP Pasal 17D KUP
Pengembalian pendahuluan:Dapat melampirkan SK WP
Patuh atau Surat Pernyataan memenuhi Pasal 17 D UU
KUP.
POKOK PERUBAHAN
22
1107
Nomor FP yang diretur
tidak diisi
Faktur Pajak Khusus atas penyerahan kpd turis asing dilaporkan dalam kolom FP
sederhana dan harus dilampirkan rinciannya
1111
Nomor FP yang diretur diisi di kolom terakhir
Faktur Pajak Khusus atas penyerahan kpd
turis asing dirinci dalam Formulir 1111 A DM dan
tidak perlu dibuat rincian
GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111 DM
23
Induk SPT Masa PPN
1. Formulir 1111 DM berisi:
a. jumlah penyerahan barang dan jasa;
b.penghitungan PPN dan PPnBM Kurang atau (Lebih) Bayar;
c. jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri.
2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual dalam bentuk media elektronik, Formulir 1111 DM harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas.
3. Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-filing), Formulir 1111 DM tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas.
4. Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir 1111 DM tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).
24
Bagian IdentitasUntuk SPT yg disampaikan
dalam bentuk formulir kertas, kolom ini diisi oleh
petugas di KPP/KP2KP, jumlah lembar SPT (Induk
+ Lampiran)
Diisi apabila PKP menggunakan deemed PM berdasarkan PMK No 74/PMK.03/2010
Diisi apabila PKP menggunakan deemed PM berdasarkan PMK No 79/PMK.03/2010
Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh PKP.
Dalam hal PKP tidak menggunakan pembukuan,
maka diisi dengan tahun kalender (01 s.d 12)
25
Bagian Isi (Butir I)Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang (berwujud maupun tidak berwujud), yang meliputi: a. ekspor;b.penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dipungut oleh Pemungut PPN,
tidak dipungut, dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan c. penyerahan yang tidak terutang PPN, dikurangi dengan retur barang yang diterima.
Diisi dengan jumlah seluruh penyerahan jasa, yang meliputi: a. ekspor;b.penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dipungut oleh Pemungut PPN,
tidak dipungut, dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN; dan c. penyerahan yang tidak terutang PPN, dikurangi dengan pembatalan jasa.
26
Bagian Isi (Butir II)Diisi dengan:a. 70%, bagi PKP yang menggunakan deemed PM berdasarkan
Peredaran Usahab. 80%, bagi PKP pedagang emas perhiasan yang
menggunakan deemed PM c. 90%, bagi PKP pedagang mobil bekas yang menggunakan
deemed PM
Diisi dengan 60%, bagi PKP yang menggunakan deemed PM berdasarkan Peredaran Usaha
27
Bagian Isi (Butir II – KB (LB))Permohonan restitusi hanya dapat diajukan di akhir tahun buku, karena pada prinsipnya PKP yang menggunakan deemed PM akan selalu mengalami Kurang Bayar.Oleh karena itu, PKP yang secara mekanisme PPN mengalami Lebih Bayar (Pasal 9 ayat (4b)) sebaiknya tidak menggunakan deemed PM.
Seperti keterangan di atas, PKP berisiko rendah juga sebaiknya tidak menggunakan deemed PM.
28
Bagian Isi (Butir III)Diisi dengan jumlah DPP atas kegiatan membangun sendiri yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah
Diisi dengan jumlah PPN terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak
PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi pada tanggal 15 bulan berikutnya
29
Bagian Isi (Butir IV)
Dalam hal terjadi lebih bayar PPnBM, maka permohonan restitusi dibuat dengan surat tersendiri.
30
Bagian Isi (Butir V)
Dalam hal tidak ada data yang perlu dilaporkan dalam Lampiran 1111 A DM atau R DM, maka kolom ini tidak perlu diisi dan Lampiran yang bersangkutan tidak perlu dilampirkan
Contoh:a. SK penetapan sebagai WP Patuh dalam hal
PKP yang memenuhi Pasal 17C UU KUP mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b.Surat keterangan/pernyataan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pajak berdasarkan Pasal 17D UU KUP dalam hal PKP yang memenuhi Pasal 17D UU KUP mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
31
Bagian Pernyataan
Dalam hal PKP adalah orang pribadi yang kegiatan usahanya tidak memiliki struktur organisasi, diisi dengan “Pemilik”.
SPT wajib ditandatangani. Dalam hal tidak ditandatangani, SPT dianggap tidak disampaikan
32
Formulir 1111 A DM
1. Formulir 1111 A DM berisi daftar:a. Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan
Faktur Pajak dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang diterbitkan oleh PKP;
b. Nota Retur pengembalian BKP/Nota Pembatalan JKP, yang diterima oleh PKP.
2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.
33
Dalam hal Faktur Pajak yang diterbitkan tidak mencantumkan identitas nama pembeli, maka kolom ini tidak diisi
1. Dalam hal Faktur Pajak tidak mencantumkan NPWP pembeli, maka kolom ini diisi dengan angka 000000000000000 (angka nol sebanyak lima belas digit).
2. Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP kepada turis asing (dalam skema restitusi berdasarkan Pasal 16E UU PPN), kolom ini diisi dengan nomor paspor turis asing yang bersangkutan.
Dalam hal Nota Retur/Nota Pembatalan, nilai DPP, PPN, dan PPnBM ditulis dalam tanda kurung ( ) sebagai pengurang
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :1. yang diganti, dalam hal terdapat Faktur
Pajak Pengganti; atau 2. atas BKP yang dikembalikan atau JKP
yang dibatalkan, dalam hal terdapat Nota Retur/Nota Pembatalan
34
Formulir 1111 R DM
1. Formulir 1111 R DM berisi daftar Nota Retur pengembalian BKP dan/atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP.
2. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy), dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.
35
Nilai DPP, PPN, dan PPnBM ditulis dalam tanda kurung ( ) sebagai pengurang
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan, dalam hal terdapat Nota Retur/Nota Pembatalan
36
CONTOH SOAL
Tgl Transaksi No Dokumen Jml DPP (ribuan)
PPN (ribuan)
Transaksi Penjualan
5 Feb
Peny. Mobil bekas kpd Tn. Ito Bahagia
010.000.-11.00000008
1 unit 60.000 6.000
12 Feb
Peny. Mobil bekas kpd PT Taksi Makmur
010.000.-11.00000009
3 unit 210.000 21.000
23 Feb
Peny. Mobil bekas kpd Tn. Arista Jaya
010.000.-11.00000010
2 unit 180.000 18.000
26 Feb
Menerima Nota Retur dari PT Taksi Makmur
RET-0012 (70.000) (7.000)
Total 380.000 38.000
Transaksi Pembelian
1 Feb
Membayar sewa toko 10.000 1.000
7 Feb
Beli perlengkapan kantor dari PT Cakra Raya
15.000 1.500
25 Feb
Menerbitkan Nota Retur kepada PT Cakra Raya
NR-00005 (5.000) (500)
Transaksi Lainnya
Feb Mendirikan bangunan toko dengan luas 450 m2 dan mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000 selama bulan Februari 2011
Nama Perusahaan: PT Amin SejahteraKegiatan Usaha: Penjualan mobil bekas secara eceran
Dilaporkan di Form R DM
Dilaporkan di Form A DM
Dilaporkan di Form Induk
Tidak perlu dilaporkan dalam SPT
Contoh 1
38
Diisi Total Penjualan dikurangi dengan Nota Retur: (60.000 +210.000+180.000-70.000)
Diisi dengan persentase deemed PM bagi PKP pedagang mobil bekas sesuai PMK 79/PMK.03/2010
Nilai PPN Kurang Bayar yang wajib disetor oleh PKP
Pengisian dalam Formulir Induk
39
Diisi dengan jumlah DPP yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari 2011, yaitu: 40% x 50.000.000 = 20.000.000
PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
Pengisian dalam Formulir Induk
40
Pengisian dalam Formulir A DM & R DM
41
1. Pada bulan Juni 2011 diketahui adanya kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011, yaitu bahwa harga jual sebenarnya atas penyerahan mobil bekas oleh PT Amin Sejahtera kepada Tuan Ito Bahagia adalah sebesar Rp46.000.000,00.
2. Atas kejadian tersebut, PT Amin Sejahtera melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011.
Lanjutan dari Contoh 1
42
43
Pengisian dalam Formulir Induk
Diisi Total Penjualan dikurangi dengan Nota Retur: (46.000 +210.000+180.000-70.000)
Nilai Lebih Bayar dikompensasikan ke SPT Juni 2011 (Masa Pajak dilakukannya pembetulan)
44
Kolom DPP dan kolom PPN diisi dengan nilai yang benar
Dalam hal SPT Masa PPN disampaikan dalam bentuk formulir kertas, Formulir 1111 R DM tidak perlu dilampirkan karena tidak mengalami perubahan
Pengisian dalam Formulir A DM & R DM
Tgl Transaksi No Dokumen Jml DPP (ribuan)
PPN (ribuan)
Transaksi Penjualan
4 Feb
Penjualan barang kpd Tn. Rademan
010.000.-11.00000017
1 unit 5.000 500
10Feb
Penjualan barang kpd PT Maju
010.000.-11.00000018
1 unit 20.000 2.000
16 Feb
Mengangkut barang PT Damai Sejahtera
010.000.-11.00000019
5.000 500
22 Feb
Meny. Jasa perdagangan kpd PT Uni Persada
010.000.-11.00000020
10.000 1.000
28 Feb
Menerima Nota Retur dari PT Maju
RET-0015 (5.000) (500)
Total 35.000 3.500
Transaksi Pembelian
2 Feb
Membayar sewa toko kpd PT Bahagia
1 th 20.000 2.000
6 Feb
Beli peralatan gudang dari PT Surya Bina
010.000.-11.00000049
8.000 800
24 Feb
Menerbitkan Nota Retur kepada PT Surya Bina
NR-00011 (2.000) (200)
Nama Perusahaan: PT Toryung AbadiKegiatan Usaha: Perdagangan
Dilaporkan di Form R DM
Dilaporkan di Form A DM
Tidak perlu dilaporkan dalam SPT
Contoh 2
45
Pengisian dalam Formulir Induk
Diisi dengan persentase deemed PM bagi PKP dg omzet tertentu sesuai PMK 74/PMK.03/2010
Diisi Total penyerahan barang dikurangi dengan Nota Retur: (20.000 +5.000-5.000)
Diisi Total penyerahan jasa dikurangi dengan Nota Pembatalan: (5.000+10.000)
Nilai PPN Kurang Bayar yang wajib disetor oleh PKP
46
47
Pengisian dalam Formulir A DM & R DM
- END OF SLIDES -
TERIMA KASIH
SEKIAN
48