spm bidang kesehatan dan tugas fungsi dinas … · • kewajiban negara itu diselenggarakan oleh...
TRANSCRIPT
SPM BIDANG KESEHATAN DAN TUGAS FUNGSI DINAS KESEHATAN
Dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI Disampaikan pada Sosialisasi Perundang–undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Bogor, 1 Agustus 2017
DASAR HUKUM Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Pada pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; kesehatan; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; pekerjaan umum dan penataan ruang; sosial.
Amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.
(peraturan pelaksana dari UU 23 Tahun 2014 harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan (idealnya PP sudah ditetapkan paling lambat tanggal 30 September 2016, namun sampai saat ini masih dalam proses)
URUSAN PEMERINTAHAN YANG D I OTONOMIKAN
PILIHAN (12:3)
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan 8. transmigrasi.
1. Pendidikan;
2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. ketentraman dan
ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat;
6. sosial;
WAJIB
UU 23 th 2014
1. penataan ruang; 2. lingkungan hidup;
3. ketahanan pangan; 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 6. Perhubungan; dan
7. tenaga kerja; 8. pertanahan;
9. Komunikasi dan informatika; 10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
11. Penanaman modal; 12. Kepemudaan dan olah raga;
13. Pemberdayaan masyarakat desa; 14. Pemberdayaan perempuan perlindungan anak;
15. Statistik; 16. Persandian;
17. Kebudayaan;
18. Perpustakaan; dan
19. Kearsiapan.
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (12:2)
berkaitan dengan pelayanan
dasar (12:1)
NSPK/SPM
URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
• Negara berkewajiban menjamin hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu.
• Kewajiban negara itu diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
• Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
PERUBAHAN POLA PIKIR
• Dari Kinerja Program Kemenkes ke Kinerja Pemerintah Daerah
• Pertanyaannya :
Pelayanan minimal apa yang bisa diberikan kepada seluruh WNI di Indonesia
Hak apa yang bisa saya dapat sebagai rakyat dari Pemerintah Daerah dalam hal kesehatan
• Konsekuensi : dapat dikenakan sanksi ! (Psl 68 UU 23/2014)
PRINSIP SPM
• SPM menjelaskan hak dasar warga negara yg harus dipenuhi Pemerintah Daerah
• SPM dipakai sebagai salah satu alat ukur menilai kinerja Pemerintah Daerah, dan alat kontrol warganegara untuk mencek apakah Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugasnya
• Minimal, berarti batas minimal yg dapat menjamin seluruh warga negara untuk hidup layak. Jadi SPM Kesehatan menjamin warga negara untuk hidup sehat
LINGKUP SPM
Jenis pelayanan publik:
“bukan seluruh pelayanan publik melainkan beberapa jenis pelayanan publik
kata “publik” merujuk pada siapa yang melaksanakannya yaitu pemerintah daerah
Kesehatan sudah di desentralisasi: SPM merupakan bagian dari urusan pemerintah daerah
Memenuhi kebutuhan mendasar dan mutlak masyarakat;
tidak semua kebutuhan dasar warga negara dipenuhi oleh pemerintah daerah
Diperlukan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan
KRITERIA SPM
Menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan mendasar
Merupakan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak atau diterima langsung.
Merupakan pelayanan ke luar (kepada masyarakat), bukan pelayanan internal (pelayanan kepada instansi pemerintahan).
harus dikerjakan oleh pemerintah daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Bersifat eksklusif, yaitu eksklusif bidang kesehatan dan eksklusif dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah
PERUBAHAN MENTAL MODEL
SPM Lama (PMK 741/2008) SPM Baru
1. SPM: Cakupan Program
2. Pendekatan Penyakit
3. Target: Bervariasi 90 – 100 %
1. SPM: Kinerja Pemerintah daerah
2. Pendekatannya Daur Kehidupan
3. Target: 100 % sesuai standard
ascobat/PTS/AIPHSS 2014
PUS
Bumil
Bulin
Neonat
us/ Bayi
Balita SPD
SPL /
Remaja
Dewasa
Usila
Promotif
Sp proteksi
Deteksi Dini
PTM
KB
ANC
lengkap
LINAKES
Kf
Di rujuk
LINAKES
Kn
Dirujuk
IMM
GIZI
MTBS
IMM
GIZI
MTBS
UKS
UKS
KESREP
Deteksi Dini
Deteksi
Dini
DOA
PTS
Life cycle approach (WHA 2008)
USULAN SPM BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI
1. pelayanan kesehatan bagi penduduk
terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada
kondisi kejadian luar biasa provinsi.
SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
• Telah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan diakomodir dalam RPP tentang SPM
Pasal 1 :
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
SPM BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2016
NO JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR PERNYATAAN STANDAR
1 Pelayanan kesehatan ibu
hamil Sesuai standar pelayanan
antenatal. Ibu hamil. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal
sesuai standar.
2 Pelayanan kesehatan ibu
bersalin Sesuai standar pelayanan
persalinan. Ibu bersalin. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar.
3 Pelayanan kesehatan bayi
baru lahir Sesuai standar pelayanan
kesehatan bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
4 Pelayanan kesehatan balita Sesuai standar pelayanan
kesehatan balita. Balita. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar.
5 Pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar Sesuai standar skrining
kesehatan usia pendidikan
dasar.
Anak pada usia pendidikan dasar. Setiap anak pada usia pendidikan dasar
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6 Pelayanan kesehatan pada
usia produktif Sesuai standar skrining
kesehatan usia produktif. Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59
tahun. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7 Pelayanan kesehatan pada
usia lanjut Sesuai standar skrining
kesehatan usia lanjut. Warga Negara Indonesia usia 60 tahun
ke atas. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8 Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi Sesuai standar pelayanan
kesehatan penderita
hipertensi.
Penderita hipertensi. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
9 Pelayanan kesehatan
penderita Diabetes Melitus Sesuai standar pelayanan
kesehatan penderita
Diabetes Melitus.
Penderita Diabetes Melitus. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
10 upaya/skrining kesehatan
jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat
Sesuai standar pelayanan
kesehatan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
berat. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11 Pelayanan kesehatan orang
dengan TB Sesuai standar pelayanan
kesehatan TB. Orang dengan TB. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar.
12 Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV Sesuai standar
mendapatkan
pemeriksaan HIV.
Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,
pasien TB, pasien IMS, waria/transgender,
pengguna napza, dan warga binaan
lembaga pemasyarakatan).
Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien
TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza,
dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
KEWAJIBAN DAERAH PELAPORAN
• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM Bidang Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
• Pencatatan dan pelaporan pencapaian SPM dilaksanakan melalui sistem informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Bupati/Walikota menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah.
• Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah menyampaikan laporan teknis pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
• Gubernur wajib menyampaikan laporan teknis pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
LATAR BELAKANG
• Keselarasan struktur dan tusi agar terciptanya Sinergi Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada :
1. Kelembagaan
2. Perencanaan pembangunan
3. Penyaluran bantuan
4. Kompetensi pejabat Urusan Pemerintahan
5. Birokrat kuat
ANALISIS SITUASI DINAS KESEHATAN
1. Terdapat indikasi miss match antara struktur organisasi Kementerian Kesehatan dengan Daerah ( Provinsi dan Kabupaten/Kota)
2. Terdapat indikasi miss match antara struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/.Kota
3. Terdapat perbedaan struktur dan nomenklatur antar Dinas Kesehatan
4. Terdapat ketidakjelasan hubungan kerja antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara UPTD dengan Dinas Kesehatan
5. Terdapat pemangku jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang tidak sesuai kompetensinya
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN MELALUI PERMENKES NO 49 TAHUN 2016
MEMBERI PENGATURAN SECARA SELARAS TENTANG :
1. Kewenangan antar tingkatan Pemerintahan
2. Rumpun fungsi yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi dinas
3. Keselarasan nomenklatur dan struktur Organisasi berdasarkan TIPOLOGI
4. Pelaksanaan hubungan koordinasi dan fungsional antar Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kab/Kota ( contoh Prov Tipe B sementara Kab/Kota tipe A)
5. Pengaturan kualifikasi dan kompetensi jabatan pemangku jabatan di Dinas Kesehatan
6. Pengaturan jabatan fungsional
MANDAT BIDANG KEFARMASIAN DAN ALKES DALAM URUSAN KESEHATAN DI DAERAH
DAERAH PROVINSI a. Penerbitan pengakuan
pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) .
b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).
DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat
kesehatan dan optikal.
b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
e. Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
Tugas:
Dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur/Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota . .
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
Fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK
3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang KESMAS, P2P, YANKES, kefarmasian, ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta SDK
4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.
TUGAS DAN FUNGSI BIDANG SDK
• Tugas: Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
• Fungsi: 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
ALKES dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, ALKES
dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes; dan 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, ALKES dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta SDM Kes
TUGAS DAN FUNGSI SEKSI DI BIDANG SDK (KEFARMASIAN - ALKES DAN PKRT)
Dalam Bidang Sumber Daya Kesehatan dapat terdiri atas : a) Seksi Kefarmasian Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.
b) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT Tugas: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang alat kesehatan dan PKRT.
Sekretariat
SubBagian
Keuangan dan Pengelolaan Asset
SubBagian
Hukum, Kepegawaian, dan Umum
Bidang Kesehatan
Masyarakat Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Bidang
Pelayanan Kesehatan
Bidang
Sumber Daya Kesehatan
Dinas
Kesehatan
SubBagian
Program , Informasi dan Humas
UPTD
Seksi
Pelayanan Kesehatan Primer
Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Seksi
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Seksi
Alat Kesehatan dan PKRT
Seksi
Kefarmasian
Seksi
SDM Kesehatan
Seksi
Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OR
Seksi Kesehatan Keluarga dan
Gizi Seksi
Surveilans dan Imunisasi
Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa
JABFUNG
STRUKTUR ORGANISASI
DINKES TIPE A
Sekretariat
SubBagian
Keuangan, Kepegawaian dan
Umum
Bidang Kesehatan
Masyarakat
Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Bidang
Pelayanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan
SubBagian
Program , Informasi
dan Humas
Seksi
Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan OR
Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi
Seksi
Surveilans dan Imunisasi
Seksi
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
Seksi
SDM Kesehatan
Seksi Kefarmasian, Alkes dan
PKRT
Seksi
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Keswa
Seksi
Pelayanan Kesehatan
UPTD
JABFUNG
STRUKTUR ORGANISASI
DINKES TIPE B
Sekretariat
SubBagian
Keuangan, Kepegawaian dan
Umum
Bidang Kesehatan
Masyarakat dan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Bidang
Pelayanan , Promosi dan
Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan
SubBagian
Program , Informasi
dan Humas
Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan OLah Raga
Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi
Seksi
Sumberdaya Kesehatan
Seksi
Promosi dan
Pemberdayaan
masyarakat
Seksi
Pelayanan Kesehatan
UPTD
JABFUNG
STRUKTUR ORGANISASI
DINKES TIPE C
KETERKAITAN BIDANG KEFARMASIAN DI DINAS KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI
SPM DI DAERAH (PROV/KAB/KOTA)
1. Memastikan dukungan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam implementasi SPM di Daerah
2. Menjamin ketersediaan dukungan farmasi dalam mutu layanan dasar.
3. Menyusun Rencana Aksi dukungan kefarmasian dalam Pelaksanaan Kegiatan SPM.
Dinas
Kesehatan
Provinsi
LSM
Upaya Kesehatan
Hubungan Perangkat Daerah PROV dan Kab/Kota
“bersifat koordinatif dan fungsional”
adalah hubungan kerja dalam rangka
sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah provinsi
dan Perangkat Daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang sama.
Peran Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidkes
UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan PP No 19 Tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provnsi
Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang SKN
Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan RS
Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmaas
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
Upaya Kesehatan
Sub Urusan
A
B
C Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
Sektor lain
PERAN DAN HUBUNGAN DINAS KESEHATAN
(PROVINSI DAN KAB/KOTA)
Peran Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidkes
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
Peran 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda Kab/Kota 2. Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan