Disusun Oleh: 

WORO HANDAYANI P3A116009

 

PROGRAM DOKTORAL KEPENDIDIKANUNIVERSITAS JAMBI

2016 

1

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKANMASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN  

PAPER MATA KULIAH SOSIOLOGI PENDIDIKAN  

DOSEN PENGAMPU: 

1. Prof. Dr. Mujiyono Wiryotinoyo, M.Pd2. Prof. Dr. H. Rahmat Murbojono, M.Pd

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.       Latar Belakang

Pendidikan adalah hak dasar kemanusiaan yang seharusnya dapat dinikmati secara

layak dan merata oleh setiap masyarakat Dalam pengertian HAM, hak dasar secara kodrati

melekat pada diri manusia dan bersifat universal serta langgeng. Sebagai bagian dari

HAM, hak dasar untuk mendapatkan pendidikan secara layak dan merata harus dilindungi,

dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa

pun. Maka, negara sebagai institusi resmi wajib melaksanakan, memfasilitasi, dan

meniadakan segala penghalangnya

Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara

yang dijamin oleh Konstitusi. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap

warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut, dalam pasal 5 UU nomor 20

tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu. Implementasi ketentuan peraturan perundang-

undangan ini dijabarkan dalam kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang dalam

kurun waktu satu dasawarsa ini menekankan titik berat pembangunan pendidikan pada

pemberian pelayanan bagi setiap anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Hal ini

antara lain terlihat dari dicanangkannya wajib belajar pendidikan sembilan tahun pada

tahun 1994. Melalui kebijakan ini ditegaskan bahwa setiap anak usia 7 - 15 tahun wajib

mendapatkan pelayanan pendidikan. 

Pendidikan  dipandang  sebagai  salah satu  dari  berbagai  investasi  yang  dapat

dilakukan  manusia  yang  dianggap  sangat menentukan  dalam  upaya  meningkatkan

2

kualitas  sumber  daya  manusia.  Namun, tidak  sedikit  masyarakat  Indonesia  yang hidup

di pedesaan dengan tingkat ekonomi yang  rendah  menganggap  bahwa pendidikan 

merupakan  suatu  upaya  yang sia-sia  untuk meningkatkan  taraf  hidup mereka di masa

mendatang.

Bertolok dari latar belakang permasalahan diatar, maka makalah ini mengangkat

tema Masalah Pemerataan Pendidikan

2.       Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1.       Apa pengertian pemerataan pendidikan ?

2.       Apa dasar pemerataan pendidikan ?

3.       Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemerataan pendidikan ?

4. Apa yang dimaksud dengan masalah pemerataan pendidikan?

5. Bagaimana Pemecahan masalah pemerataan pendidikan?

3.       Tujuan Penulisan

Dari rumusalan masalah di atas maka dapat diberikan tujuan makalah ini adalah

sebagai berikut :

1.       Untuk mencari pengertian pemerataan pendidikan

2.       Untuk mengetahui dasar pemerataan pendidikan

3.       Untuk mengetahui faktor-faktor pemerataan pendidikan

4. Untuk mengetahui masalah pemerataan pendidikan

5. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah pemerataan pendidikan

3

4. Batasan Masalah

Adapun batasan dari penulisan makalah ini antara lain:

1.       Menjelaskan tentang pengertian pemerataan pendidikan

2.     Menjelaskan dasar pemerataan pendidikan

3.     Menjelaskan faktor-faktor pemerataan pendidikan

4. Menjelaskan masalah pemerataan pendidikan

5. Menjelaskan cara menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan

4

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pemerataan Pendidikan

Indonesia adalah negara berkembang yang masih mengalami berbagai proses

pembangunan. Di sektor pendidikan, Indonesia masih kurang mengembangkan SDM yang

dimiliki masyarakat. Sistem pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi

politik dan birokrasi yang ada. Padahal yang lebih penting dalam pendidikan adalah

bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan pendidikan, terutama

di daerah tertinggal. Permasalahan itu antara lain mengenai keterbatasan daya tampung,

kerusakan sarana prasarana, kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang

konvensional, dan keterbatasan anggaran. Keterbatasan daya tampung sangat berpengaruh

dalam proses pemerataan pendidikan. Banyak sekolah yang memiliki daya tampung tak

seimbang dengan jumlah murid yang diterima saat

penerimaan murid baru.

Untuk meminimalisasi keterbatasan daya tampung, dapat menggunakan beberapa

solusi yang ada. Peran sekolah swasta dan sekolah terbuka cukup signifikan mengingat

makin tingginya jumlah siswa tiap tahun. Selain itu, kita dapat meningkatkan program e-

learning. Metode mengajar ini dapat diterapkan bagi anak-anak yang memiliki kemapuan

intelektual dan ekonomi di atas ratarata. Dengan e-learning maka kebutuhan akan

ketersediaan kelas akan terkurangi. Selain masalah itu, minimalnya sarana prasarana yang

ada juga cukup berpengaruh.

5

Pemerataan pendidikan berkenaan dengan seberapa luas pendidikan telah

menjangkau seluruh warga negara. Mutu pendidikan berkenaan dengan seberapa

mendalam pendidikan telah memberikan nilai tambah pada para peserta didik. Sedangkan

manajemen berkenaan dengan pengelolaan institusi pendidikan sehingga mencapai tujuan

kelembagaan.

Indikator pemerataan pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah perpenduduk

usia sekolah, jumlah guru, jumlah siswa persekolah, jumlah putus sekolah serta jumlah

buta huruf (Riant Nugroho, 2008: 14).

Menurut studi Coleman dalam bukunya Equality of Educational Opportunity secara

konsepsional konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan

pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan

untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam

memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar

setinggi-tingginya. (Ace Suryadi & H.A.R Tilaar, 1993: 31).

Pemerataan pendidikan sangat berhubungan dengan perencanaan pendidikan yang

dilakukan oleh pemerintah. Perencanaan pendidikan tergantung dari banyak faktor yang

mempengaruhi, baik faktor dari dalam maupun luar faktor dari luar diri dan lembaga

pendidikan. Faktor sarana prasarana, guru, kurikulum, lingkungan, tujuan dan lain-lain

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendidikan. perencanaan pendidikan

berhubungan dengan masalah pembangunan, karena dengan pembangunan yang baik akan

menghasilkan pendidikan yang baik pula. Menurut Sutiman (2000: 13)

“Pembangunan nasional di Indonesia yang ingin dicapai dalam 25 tahun yang berjalan ini

bertujuan mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin

berdasarkan pandangan hidup bangsa Pancasila dan ketentuan yuridis dalam UUD 1945

6

sebagai sasaran umum untuk mencapai tujuan tersebut adalah terciptanya kualitas manusia,

masyarakat, bangsa dan negara yang serba berkesinambungan dan selaras”.

Pendidikan dalam jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin secara adil dan merata, makin mantapnya

budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatkan peradaban, harkat dan martabat

manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri kepribadian bangsa. Dalam pembangunan

sistem pendidikan nasional harus memperhatikan hubungan pendidikan dengan perubahan

sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara. Logika pembangunan mempunyai sisi yang

sama dan universal, yaitubahwa pembangunan dimulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu

kemudian dibagi atau diratakan. Tanpa pertumbuhan, tidak ada yang diratakan kecuali

kemiskinan. Pemerataan pendidikan berkenaan dengan indikator-indikator pendidikan.

Depdiknas (Riant Nugroho, 2008: 13) memberikan indikator-indikator pendidikan

yang dapat digunakan sebagai indikator dasar dalam pemerataan pendidikan, yaitu meliputi

jumlah sekolah per penduduk, jumlah buta huruf, jumlah putus sekolah, jumlah siswa per

sekolah, dan jumlah guru per sekolah.

2. Dasar Pemerataan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pemerintah bertanggung jawab dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan

sangatlah penting karena pendidikan diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa

depan. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No.

IV/MPR/1999) mengamanatkan antara lain:

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang

berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

7

b. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat

maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni. Pemerintah

harus berupaya dalam pemerataan pendidikan sampai ke daerah terpencil sekalipun, karena

pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa indonesia menjadi bangsa yang

berkualitas.

Pemerintah juga harus selalu meningkatkan mutu pendidikan supaya pendidikan

terus berkembang sehingga dengan pendidikan dapat menghadapi perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang belakangan ini berkembang dengan pesat.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Dan dalam pasal 11 ayat (1) menyatakan

bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa

diskriminasi”. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan

kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pemerintah meyakini bahwa peningkatan taraf

pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara

yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan

kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerataan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan kompleks yang

belum juga menemukan solusi tepat menuju ke arah yang lebih baik. Saat ini persoalan

pendidikan masih menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung selesai bagi para ahli

pendidikan. Pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk memajukan pendidikan

8

di Indonesia, namun kenyataannya pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari

negara lain. Banyak persoalan pendidikan yang dihadapi di Indonesia.

Menurut Ety Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti (2010:

57-62) Perkembangan dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan faktor internal

dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Faktor internal

1) Dampak manajemen yang sentralistik

Terjadinya sentralisasi yang berlebihan pada pemerintah pusat telah dirasakan

hampir pada semua aspek manajemen pendidikan. Beberapa prakarsa yang mengarah pada

reformasi manajemen pendidikan di masa lalu terhenti di tengah jalan karena tidak tercapai

kesepakatan kapan langkah itu harus dimulai. Adanya ketidakpercayaan timbal balik antara

otoritas pusat di satu pihak dengan pihak daerah menjadi kendala utama.

2) Mekanisme pendanaan oleh pemerintah

Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah disediakan melalui

alokasilangsung dan mekanisme kompetitif untuk proyek-proyek investasi, alokasi

tambahan untuk anggaran rutin, dan usulan kegiatan yang didasarkan atas pendapatan

lembaga pendidikan. Dewasa ini sebagian besar proyek investasi disediakan untuk alokasi

langsung yang biasanya memiliki ciri-ciri tujuan kegiatannya ditetapkan oleh pusat,

perencanaannya bersifat top-down, cakupannya sektoral atau terpilah-pilah, dinegosiasikan

dengan pusat, berbasis masukan, dan implementasinya kaku.

3) Manajemen dan organisasi

Lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku secara seragam untuk semua lembaga

9

pendidikan. Kebijakan seperti ini menimbulkan banyak pengaruh negatif terhadap

kehidupan lembaga pendidikan.

b. Faktor eksternal

1) Globalisasi

Bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, globalisasi telah membawa

paradigma baru dalam lingkungan pendidikan nasional berkenaan dengan penyelenggaraan

proses pendidikan nasional yang dewasa ini sedang mengalami transformasi menjadi lebih

komprehensif dan multidisipliner.

2) Perkembangan ekonomi nasional

Dalam periode pemulihan ekonomi pascakrisis, strategi perkembangan ekonomi

nasional sangat kuat dikendalikan oleh Lembaga Moneter Internasional. Dunia pendidikan

harus tampil cermat mengamati dan memantau perkembangan ekonomi nasional agar

secara terus-menerus dapat meningkatkan relevansinya.

3) Politik

Meskipun masyarakan meragukan kemampuan pemerintah untuk melakukan

reformasi struktural, pemerintah yang legitimate sekarang mempunyai potensi besar untuk

membawa bangsa melewati periode yang sulit. Pendidikan sebagai salah satu alat untuk

mempersatukan bangsa ini diharapkan berkiprah banyak dalam menggalang persatuan

terutama dalam mewujudkan tujuannya, yaitu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

4) Sosial budaya

Strategi pendidikan di Indonesia sudah sepatutnya mengadopsi dan mengadaptasi

konsep pendidikan, yaitu spesifitas, praktikalitas, dan kepatutan. Akan tetapi, pada saat

yang sama strategi pendidikan juga harus mampu menghidarkan diri dari semata-mata

meniru budaya yang secara historis asing bagi dunia pendidikan di Indonesia.

10

5) Teknologi

Era kemajuan teknologi yang sangat cepat yang belum pernah dialami sepanjang

sejarah peradaban manusia. Siklus waktu teknologi lebih cepat dari siklus pendidikan,

dampak terhadap industri jasa pendidikan berubah dari bentuk industri jasa pendidikan

massal. Jasa pendidikan massal lebih mengandalkan keterampilan standar yang cenderung

seragam dengan model pendidikan yang lebih fleksibel dan menuntut kreativitas, inovasi,

dan kerjasama tim.

4. Masalah Pemerataan Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk memajukan bangsa dan

kebudayaan nasional, pendidikan nasional di harapkan dapat menyediakan kesempatan

seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan.

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan

dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk

memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan

sumber daya manusia untuk menunjukan pembangunan.

Masalah pemerataan pendidikan timbul apa bila masih banyak warga Negara

khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung di dalam sistem atau lembaga

pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada masa awalnya, di

tanah air kita pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam undang-undang no. 4

Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah. Pada Bab XI, pasal

17 berbunyi:

Tiap-tiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk

diterima menjadi murid suatu sekolah jika syart-syarat yang di tetepkan untuk pendidikan

dan pengajaran pada sekolah itu sepenuhi.

11

5. Pemecahan Masalah Pemerataan Pendidikan

Banyak macam pemecaan masalah yang telah sedang dilakukan oleh pemerintah

untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, langkah-langkat di tempui melaluai cara konvesional dan cara inovahtif.

a.    Cara Konvesional

1)   Membangun gedung sekolah seperti SD Inpres atau ruang belajar

2)   Menggunakan gedung sekolah untuk double shift (sisteme pergantian pagi dan sore)

Sehubungan dengan itu yang perluh dikalahkan, utamanya untuk pendidikan dasar

ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu

agar mau menyekolahkan anaknya.

b.    Cara Inovatif

1)   Sistem pamong (pendidikan oleh masyarakat,orang tua, dan guru) atau inpacts system

(Instrutional Management by Parent, Community and teacher). Sistem tersebut di rintis di

sekolah dan didiseminasikan ke beberapa provinsi.

2)   SD kecil pada daerah terpencil

3)   Sistem guru kunjung

4)   Kejar paket A dan B

5)   Belajar jarak jauh, seperti Universitas terbuka.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan dapat

dipengaruhi dari berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-

faktor di atas juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah di

suatu daerah. Pemerataan pendidikan sangatlah penting dilakukan karena dengan

pendidikan dapat menghasilkan masyarakat yang siap menghadapi kondisi apapun dan

mampu bersaing dengan negara lain.

12

BAB III

KESIMPULAN

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-

negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa

pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan menjadi

landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih

penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan

antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat

mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa

untuk bisa memenangi kompetisi global.

Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal

5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah

dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Problem kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian

guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Di Indonesia, yang paling memerlukan

pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi

kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional.

13

Selama ini, pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang cukup baik. Meskipun

demikian, pembangunan pendidikan masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan

terutama berkaitan dengan perluasan akses dan pemerataan pendidikan pada jalur formal,

di wilayah perkotaan, dan subsidi dari pemerintah itu pun masih belum mencukupi untuk

masyarakat yang tidak mampu yang jumlahnya cukup besar. Upaya yang dilakukan

pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan terpencil

di Indonesia yaitu dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dan pengadaan teknologi

informasi seperti televisi dan radio.

14

DAFTAR PUSTAKA

1. Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, (http://edu-

articles.com, diakses

11 September 2016).

2. Sismanto, 1993. Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Mencerdaskan Bangsa:

Jakarta.Eraswasta.

3. Wakhinuddin (2010) blogspot.com, diakses 11 September 2016

15