sosialisasi benturan kepentingan, gratifikasi dan
TRANSCRIPT
SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN, GRATIFIKASI DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICTS OF INTEREST)
wbs.baliprov.go.id
DASAR HUKUMBENTURAN KEPENTINGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
NOMOR 65)
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
BAB III PASAL 3 : ATASAN LANGSUNG PEJABAT / PEGAWAI
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
Apa itu BENTURAN KEPENTINGAN
B E N T U R A N K E P E N T I N G A N A D A L A H
S I T UA S I YA N G M E M I L I K I P E N G A R U H
K E P E N T I N G A N P R I B A D I , G O L O N G A N
ATAU P I H A K L A I N T E R H A DA P
K UA L I TA S K E P U T U S A N D A N / ATAU
T I N DA K A N P E G AWA I S E S UA I D E N G A N
K E W E NA N G A NA N N YA S E H I N G G A
D A PAT M E M P E N G A R U H I K UA L I TA S
K E P U T U S A N DA N / ATAU T I N DA K A N N YA
MAKSUD DAN TUJUAN
SEBAGAI PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM BERSIKAP, BERPERILAKU,
DAN BERTINDAK TERHADAP ADANYA BENTURAN KEPENTINGAN,
AGAR SELURUH PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BALI MEMILIKI PEMAHAMAN YANG SERAGAM MENGENAI
BENTURAN KEPENTINGAN
MAKSUD
• MENINGKATKAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNMENT)
• MENEGAKKAN INTEGRITAS DAN MENCEGAH TERJADINYA KKN
• MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG MENIMBULKAN PERILAKU POSITIF DAN KONDUSIF
• MENCEGAH TERJADINYA PENGABAIAN PELAYANAN KEPADA MITRA KERJA, PIHAK
LAIN DAN PEJABAT
TUJUAN
BENTUK DAN SITUASI Menerima Gratifikasi Atas Suatu Keputusan Atau
Jabatan
Penggunaan Barang Negara atau Jabatan Untuk
Kepentingan Pribadi /Golongan
Penggunaan Informasi Rahasia Jabatan Untuk
Kepentingan Pribadi/Golongan
Pemberian Akses Khusus Kepada Pihak Tertentu
Tanpa Mengikuti SOP Yang Ada
Proses Pengawasan Tanpa Adanya SOP Karena
Adanya Pengaruh /Harapan Dari Pihak Yang
Diawasi
KEPENTINGAN PRIBADI
PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN
HUBUNGAN AFILIASI
PERANGKAPAN JABATAN
KELEMAHAN SISTEM
ORGANISASI
GRATIFIKASI
CAUSES OF
CONFLICT
SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
-40
KEPALA UNIT KERJA, WAJIB MENINDAKLANJUTI LAPORAN DENGAN
MEMERIKSA KEBENARAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN
PALING LAMBAT 3 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK LAPORAN
DITERIMA
PELAPORAN YANG DILAPORKAN MELALUI
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DITERUSKAN KEPADA KEPALA UNIT
KERJA TERLAPOR PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA
TERHITUNG SEJAK LAPORAN DITERIMA
KEPALA UNIT KERJA TERLAPOR DAPAT MENETAPKAN PEMULIHAN
NAMA BAIK APABILA DIPERLUKAN ATAS PERMINTAAN TERLAPOR,
DALAM HAL TIDAK DITEMUKAN ADANYA BUKTI TELAH TERJADI
BENTURAN KEPENTINGAN
TERHADAP SETIAP PELAPORAN DAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DILAPORKAN KEPADA INSPEKTORAT PROVINSI
INSPEKTORAT PROVINSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
SETIAP PELAPORAN DAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
01
02
03
04
05
CAPAIAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI PEMERINTAH PROVINSI BALI
PEMERINTAH PROVINSI BALI TELAH MEMILIKI KEBIJAKAN TENTANG PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN BERUPA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PEMERINTAH
PROVINSI BALI
SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA SELURUH PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI PADA TANGGAL 21 MARET 2019
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BK DAN WBS MELALUI KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 536/02-B-HK-2019
PENYUSUNAN PEMETAAN RESIKO BENTURAN KEPENTINGAN PADA TIAP PERANGKAT
DAERAH, DAN PEMBUATAN WEBSITE PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
(WBS.BALIPROV.GO.ID) GUNA MEMFASILITASIKAN PELAPORAN BENTURAN KEPENTI
NGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
CONTOH FORMULIR PEMETAAN RESIKO
No. JABATAN JENIS BK SITUASI dan KONDISI BK PENYEBAB UPAYA PENCEGAHAN
1 Kepala Dinas
Kelemahan Sistem
Organisasi
Memanfaatkan peluang karena peraturan/
SOP belum ada
Identifikasi
Regulasi yang
belum diatur
Perlu dibuatkan regulasi
2 Kepala Bidang
Penyalahgunaan
Jabatan
Penyalahgunaan jabatan untuk melakukan
Pemerasan atau pungli kepada pengguna
jasa
Kepentingan
pribadi
SPIP,
Penandatangan Pakta
Integritas, Implementasi
WBS
3Kuasa Pengguna
Anggaran
Gratifikasi Menerima hadiah dan imbalan dalam
bentuk apapun dari penyedia atau
masyarakat
Kepentingan
pribadi
Sosialisasi, perkuat
pengawasan dan saling
Mengingatkan
4Kasubag umum
kepegawaian
Kepentingan
pribadi
Penggunaan fasilitas kantor untuk
kepentingan pribadi
kepentingan
pribadi
Pengawasan aset
di Perketat
5 Kepala Seksi
Menduduki Jabatan dalam salah satu
perusahaan penyedia barang/jasa/
menjadi komisaris dari penyedia
barang/jasa
Kepentingan
pribadi
LHKPN yg tepat waktu,
pakta integritas,
penerapan SPIP,
Whistleblowing System
6Etc…
Hubungan afiliasi Memberikan kemudahan akses untuk
motif kebutuhan pribadi kepada tetangga
saudara, keluarga sehingga merugikan
orang lain
Demi menjaga
hubungan
kekerabatan
Melaksanakan peraturan
dan regulasi yang ada
SETIAP PERANGKAT DAERAH SEBAGAI UNIT KERJA SEGERA
MENYUSUN IDENTIFIKASI PEMETAAN POTENSI RISIKO BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KERJANYA.
SEPERTI CONTOH FORM DIATAS DAN DIKIRIM KE INSPEKTORAT
PALING LAMBAT TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020 Ke Alamat Email
TERIMA KASIH.
GRATIFIKASI
GRATIFIKASIPERATURAN KPK NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI
GRATIFIKASI, ADALAH PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS
MELIPUTI UANG, BARANG , RABAT (DISCOUNT) KOMISI,
PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS
PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA-
CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, BAIK YANG DITERIMA
DIDALAM NEGERI, YANG DILAKUKAN DENGAN
MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA
ELEKTRONIK.
SESUAI PASAL 1 AYAT (1)
PELAPORAN GRATIFIKASI, dikecualikan :
• Pemberian dalam keluarga;
• Keuntungan/bunga penempatan
dana/ investasi;
• Manfaat dari koperasi;
• Perlengkapan pd Seminar,
Workshop;
• Hadiah penghargaan pd Kejuaraan;
• Hadiah Undian, rabat/Discount;
• Kompensasi/Honor diluar
kedinasan tdk terkait tugas;
• Penghargaan berupa uang/barang.
SESUAI PASAL 2 AYAT (3)
• Hadiah langsung/undian, Discount,
voucher;
• Honorarium, akomodasi sesuai SBU;
• Karangan bunga ucapan;
• Pemberian upacara <Rp.1 juta;
• Pemberian terkait musibah;
• Pemberian sesama rekan dibawah
Rp.300 ribu;
• Pemberian bukan uang senilai
dibawah Rp.200 ribu;
• Pemberian cendera mata instansi.
CONTOH-CONTOH GRATIFIKASI
PEMBERIAN UANG PEMBERIAN HADIAH
PERJALANAN WISATA PENDEKATAN MELALUI HOBI
CAPAIAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEJAK TAHUN 2018 TELAH TERDAPAT KEBIJAKAN PENANGANAN GRATIFIKASI BERUPA
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2018, TENTANG PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI SAMPAI
TAHUN 2019 MASIH NIHIL
TELAH DIBENTUK UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMBANTU (UPGP)
DI TIAP PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BALI
SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERUS DILAKSANAKAN SECARA RUTIN
DAN PERANGKAT DAERAH DIHARAP KAN SECARA MANDIRI MELAKSANAKAN
SOSIALISASI DILINGKUNGAN MASING-MASING
WHISTLEBLOWING
SYSTEM
wbs.baliprov.go.id
Apa itu Whistleblowing System
Pemerintah Provinsi Bali
W h i s t l e bl ow in g S y s t e m a d a l a h
m e k a n i s m e p e nya m p a ia n
p e n g a d u a n d u g a a n t i n d a k p i d a n a
ko r u p s i ya n g t e l a h t e r j a d i , s e d a n g
t e r j a d i , a t a u a k a n t e r j a d i ya n g
m e l i b a t k a n p e g awa i d a n o r a n g l a i n
ya n g b e r k a i t a n d e n g a n d u g a a n
t i n d a k p i d a n a ko r u p s i ya n g d i l a k u k a n
d i Pe m e r i n t a h P r ov i n s i B a l i
Siapa Itu Whistleblower
W H I S T L E B L OW E R A D A L A H S E S E O R A N G
( A S N P R OV I N S I B A L I ) YA N G M E L A P O R K A N
P E R B U AT A N YA N G B E R I N D I K A S I T I N D A K P I D A N A
KO R U P S I YA N G T E R J A D I D I D A L A M O R G A N I S A S I
T E M PAT N YA B E K E R J A AT A U P I H A K T E R K A I T
L A I N N YA YA N G M E M I L I K I A K S E S I N F O R M A S I YA N G
M E M A D A I AT A S T E R J A D I N YA I N D I K A S I T I N D A K
P I D A N A KO R U P S I T E R S E B U T
STRUKTUR TIM PENGELOLAAN LAPORAN PENGADUAN BENTURAN KEPENTINGAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM
YANG DIATUR DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 371/02-B/HK/2020
INSPEKTUR APARAT PENEGAK
HUKUM
ADMINISTRATOR
LAPORAN MASUK
TIM PENELAAH
LAPORAN PENGADUAN
TIM AUDITOR
LAPORAN PENGADUAN
LAPORAN MASUK MELALUI
SISTEM / FORM PENGADUAN
DIBERIKAN PADA TIM TELAAH
OLEH ADMINISTRATOR (1 HARI)
TIM TELAAH AKAN
MENGEMBALIKAN
LAPORAN APABILA
TIDAK MEMILIKI
DATA DUKUNG DAN
SESUAI DENGAN
KRITERIA 4W1H
MEMBUAT RESUME
HASIL TELAAH UNTUK
DILAPORKAN
INSPEKTUR (1 HARI)
INSPEKTUR MEMERIKSA
KELAYAKAN LAPORAN DAN
MENDISPOSISIKAN KEPADA
TIM AUDIT (1 HARI)
PENGEMBALIAN
LAPORAN YANG
TIDAK LAYAK
KEPADA TIM
TELAAH
ADMIN UPDATE
STATUS PANTAU
PENGADUAN
DI SISTEM WBS
FASE 1 (3 HARI)
LAPORAN HASIL AUDIT
DIBERIKAN KEPADA
INSPEKTUR UNTUK
DI TINDAKLANJUTI
(2 HARI)
MENGEMBALIKAN
LAPORAN YANG
TIDAK TERBUKTI
KEBENARANNYA
ADMIN UPDATE
STATUS PANTAU
PENGADUAN DI
TOLAK
INSPEKTUR MEMUTUSKAN
UNTUK MELAKUKAN
PROSES TINDAKLANJUT
HASIL AUDIT DENGAN
PIHAK INTERNAL (2 HARI)
INSPEKTUR MEMUTUSKAN
UNTUK MELAKUKAN
PROSES TINDAKLANJUT
HASIL AUDIT DENGAN
APH (2 HARI)
UPDATE STATUS
PANTAU HASIL
TINDAKLANJUT
PENGADUAN
DI SISTEM WBS
FASE 2 (4 HARI)
Flowchart kerjaTim Penanganan Whistleblowing System
Flowchart kerjaTim Penanganan Whistleblowing System1.
2.
BERIKUT MENU UTAMA PADA AKUN ANDA SETELAH LOGIN MASUK DARI HALAMAN WEB UTAMA WBS PROVINSI BALI,
1. KOLOM MENU NAVIGASI PADA WEBSITE WBS, YANG BERISIKAN PENULISAN LAPORAN, GRAFIK DAN PROGRESS PENGADUAN ;
2. PADA MENU AKUN SAYA DIWAJIBKAN UNTUK MENGISI PASSWORD BARU DAN DATA DIRI ANDA SELENGKAP-LENGKAPNYA;
3. NIP PEGAWAI ANDA ADALAH USER NAME DAN PASSWORD DEFAULT UNTUK MASUK KE MENU WEBSITE WBS PROV. BALI.
3.
Flowchart kerjaTim Penanganan Whistleblowing System
BERIKUT ADALAH MENU PENGISIAN DATA PENGADUAN UNTUK PELAPOR MELALU WEBSITE WBS PEMPROV BALI,
1. DARI MENU “AKUN SAYA”, KLIK “TULIS PENGADUAN“ PADA KOLOM UNTUK MEMUNCULKAN MENU DATA PENGADUAN ;
2. PILIH BENTURAN KEPENTINGAN PADA KOLOM “MENU JENIS ADUAN” ;
3. ISIKAN KOLOM NAMA TERLAPOR, KOTA DAN PROVINSI YANG INGIN DILAPORKAN ;
4. PILIH TANGGAL DAN WAKTU KEJADIAN PADA “MENU TANGGAL DAN WAKTU KEJADIAN” ;
5. NARASIKAN KOLOM “LAPORAN KEJADIAN” DENGAN SINGKAT DAN JELAS, SERTA “UPLOAD” DATA PENDUKUNG.
1.
2.
3.
5.
4.
Flowchart kerjaTim Penanganan Whistleblowing System
BERIKUT ADALAH MENU PEMANTAUAN PROGRESS LAPORAN YANG TELAH ANDA LAPORKAN PADA WEBSITE APLIKASI WBS
PROVINSI BALI, STATUS PENGADUAN APAKAH LAPORAN ANDA DI TOLAK ATAU DILANJUTKAN BISA DILIHAT DI MENU INI ;
TERIMA KASIH
PemerintahProvinsi Bali 2020