pedoman benturan kepentingan bpjs ketenagakerjaan · tindakan transaksional tersebut telah...
TRANSCRIPT
Definisi Benturan Kepentingan
Situasi dimana Direksi dan karyawan BPJSKetenagakerjaan mendahulukan kepentinganpribadi, keluarga, kelompok maupun pihak lainnyadi atas kepentingan BPJS Ketenagakerjaan yangberpotensi atau menimbulkan kerugian.
PedomanBenturan Kepentingan
Pedoman Benturan Kepentingan
Kebijakan UmumBPJS TK
Direksi
Daftar danDokumen
KepemilikanBadan Usaha
Karyawan
Penunjukkan PPS
PengungkapanBenturan Kepentingan
Kebijakan Umum BPJS TK Terkait Benturan Kepentingan
KEBIJAKAN UMUMBPJS TK
Komitmen untukmenghindari
Insan BPJS TK
Potensi/BenturanKepentingan
Dilarang Mengundang
DilarangMemberi Persetujuan
DilarangMelakukan Pembahasan
Menyusun Kepemilikan Badan Usaha
Ketika dimintaMemberi Pendapat
ke BPJS TK
Termasuk untukKonsultan
Pernyataan Tidak MemilikiBenturan kepentingan
Pakta IntegritasTindakan Transaksional
Kepemilikan Badan Usaha
A. Kepemilikan Badan Usaha SendiriNama : .............Jabatan : Direktur ………….Prosentase Kepemilikan : .............
NO NAMA BADAN USAHA
JUMLAH MODAL YANG DIMILIKI (RP)
PROSENTASE KEPEMILIKAN MODAL
TANGGAL PENYERAHAN
MODAL
B. Saham yang Dimiliki oleh Keluarga
NO NAMA PEMEGANG SAHAM
HUBUNGAN DENGAN PEJABAT YBS
NAMA SAHAM/PERUSAHAAN
PROSENTASE DIBANDING
JUMLAH SAHAM YANG BEREDAR
Pakta IntegritasTindakan Transaksional
Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang baik,Direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :1. Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun .........,Direksi telah mengambil tindakan transaksional yaitu ................................. yangmemerlukan persetujuan Dewan Pengawas.2. Tindakan transaksional tersebut telah disetujui oleh Direksi sesuai RisalahRapat Direksi Nomor : ........... tanggal ........ tentang ...............3. Direksi tidak memiliki potensi benturan kepentingan atas pengambilankeputusan terhadap tindakan transaksional.Demikian Pakta Integritas Tindakan Transaksional Direksi, dan dapatdipertanggungjawabkan kebenaran formal dan materialnya.Tanda tangan,Direksi
1) Larangan bagi anggota DireksiKaitannya dengan Benturan Kepentingan
Memiliki hubungan keluarga s/d derajat ke 3, antar anggota Direksi , anggota Direksi dg DewasMemiliki bisnis àyg memiliki kaitan dengan Program Jaminan Sosial
Merangkap Jabatan sbg:- Anggota Parpol- Pengurus org masy/sosial/LSM àterkait dengan Prog Jaminan Sosial- Pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan- Pejabat di Badan Usaha dan Badan Hukum lainnya
LARANGAN
2) Larangan bagi anggota DireksiKaitannya dengan Benturan Kepentingan
Membuat Keputusan àmengandung unsur Benturan KepentinganMendirikan/memiliki Badan Usahaà yg terkait dengan Program Jaminan Sosial
Menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial
LARANGAN
Mekanisme bagi anggota DireksiKaitannya dengan Benturan Kepentingan
1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BPJS Ketenagakerjaanapabila :a. terjadi perkara di depan Pengadilan antara BPJS Ketenagakerjaandengan anggota Direksi yang bersangkutan; ataub. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan dengan BPJSKetenagakerjaan.2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal ini, yang berhak mewakili BPJS Ketenagakerjaan adalah:a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk olehanggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
1) Larangan Bagi Karyawan
Melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan martabat karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan
Memiliki bisnis à yg memiliki kaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Merangkap jabatan sebagai anggota parpol, pengurusorg masy/org sosial/LSM yang terkait denganprogram Jaminan Sosial, pejabat struktural danfungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat dibadan usaha dan badan hukum lainnya;Membuat keputusan yang mengandung unsur Benturan Kepentingan
2) Larangan Bagi Karyawan
Menjadi anggota Parpol dan/atau CalegMendirikan/memiliki badan usaha à yg memiliki kaitan dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pejabat Struktural yang menjalankan fungsi SDM,Keuangan, Humas, Kepatuhan dan Hukum,Pengawas Internal, Sekretaris Badan sertaKakanwil, Kakacab à tidak dapat menjadiPengurus Serikat Pekerja;Sanksi administratif à sesuai PKB
PenunjukkanPejabat Pengganti Sementara
Direksi Kanwil Kacab
Dilarang dirangkap
Direktur Utamadg Direktur Investasi
Dilarang dirangkap
Dilarang dirangkap
Direktur Utamadg Direktur Keuangan
Direktur Keuangan dg Direktur Investasi
Direktur Keuangandg Direktur Umum SDM
Kakanwildengan
Kepala Keu Wilayah
Kepala Keu Wilayahdengan
Kepala Umum SDM Wilayah
Kakacabdg Kabid Keuangan
Kabid Keuangan dg Kabid Pelayanan
Kabid Keuangan dg Kabid Umum SDM
Tembusan:Direktur Umum SDM
Tembusan:KHK
Pengungkapan Benturan Kepentingan
Pengungkapan Benturan Kepentingan
Surat Pernyataan/Risalah Rapat, yang berisi:q Informasi nama pihak yang memiliki benturan kepentinganq Masalah pokokq Dasar pertimbangan pengambilan keputusan
Disampaikan kepada
Karyawan Kepala Unit Kerja
Direksi DewanPengawas
Pelaporan atas Pelanggaran
Pelaporan atas Pelanggaran
Sistem Pelaporan Pelanggaran(Whistleblowing System)
Website: www.bpjsketenagakerjaan.go.id