smk3 dalam pbj - sibima.pu.go.id
TRANSCRIPT
PENERAPAN SMK3 DALAM PENGADAAN
BARANG DAN/ JASA PEMERINTAH
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan perubahannya;
3. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Perpres No. 04 Tahun 2105;
4. Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015;
6. Surat Edaran Menteri PUPR No. 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
UNDANG UNDANG NO. 18 TAHUN 1999
Tentang JASA KONSTRUKSI
Pasal 22 (2) huruf.l. :
Kontrak Kerja Konstruksi sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai
Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para
pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta
jaminan sosial;
Pasal 23 (2)
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang
keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan
tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin
terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
UU NO 2 TAHUN 2017TENTANG JASA KONSTRUKSI
PERPRES No 16 tahun2018Tentang Pengadaan Barang danJasa
PERATURAN PEMERINTAH NO: 29 TH. 2000
Tentang PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Pasal 17 : Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa
butir a :
Menyusun dokumen penawaran yang memuat :
a.Rencana dan metode kerja,
b.Rencana usulan biaya,
c.Tenaga terampil dan tenaga ahli,
d.Rencana anggaran keselamatan dan kesehatan kerja
serta peralatan.
Bintek k3 2012
PERPRES No.54/2010
BESERTA PERUBAHANNYA
TENTANG PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH
Penjelasan Pasal 66 Ayat 5
1. HPS DIGUNAKAN SEBAGAI:
a. ….
b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yg sahuntuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyadan Pengadaan Jasa Konsultansi yg menggunakan metodaPagu Anggaran;
Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biayaoverhead yang meliputi antara lain biaya Keselamatandan Kesehatan Kerja, keuntungan dan beban pajak.
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN
PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTANSI
Buku PK 01 A – Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi (Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung)
Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem
Gugur Kontrak Harga Satuan
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
……….
9. Isi Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi9.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a. ………g. Formulir RK3K
10. ……11. Pemberian Penjelasan
11.1 ……………
11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada
peserta mengenai :
a. .........
l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk
kondisi dan bahaya;
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
16. Dokumen Penawaran16.1 ……………
16.2 Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas:
a. .........
g. RK3K;
17. Harga Penawaran
17.1 ……….
17.3 Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan keuntungan
serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta
biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah
diperhitungkan dalam total harga penawaran.
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
25. Pembukaan Dokumen Penawaran
25.1 ……………
25.8 Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para
peserta mengenai kelengkapan/ pemenuhan Dokumen
Penawaran yang meliputi :
a. .........
h. RK3K;
28. Evaluasi Penawaran
28.1 Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem gugur
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA
28.14 Evaluasi Administrasi
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
1. syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan
dipenuhi/dilengkapi:
a) ………..
f) RK3K
28.15 Evaluasi Teknis
a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
b. ……………..
c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
1) …………
2) Penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap:
a) …………..
f) RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3
yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan
risiko bahaya K3.
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (1)
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
23. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program K3 pada rapat
persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
23.2. RK3K disusun paling sedikit berisi:
a. Kebijakan K3
b. Organisasi K3
c. Perencanaan K3• Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko K3
• Pemenuhan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
• Sasaran dan Program K3
d. Pengendalian Operasional K3
e. Pemeriksanaan dan Evaluasi Kinerja K3
f. Tinjauan Ulang Kinerja K3
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (2)
23.3 Program K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lokasi pekerjaan;
23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
RK3K jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa
kompensasi;
23.5 Pemutakhiran RK3K harus mendapatkan
persetujuan PPK;
23.6 Persetujuan PPK terhadap RK3K tidak mengubah
kewajiban kontraktual penyedia
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK(3)
24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
24.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
a. Program Mutu;
b. Rencana K3 Kontrak;
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (4)
49. Perlindungan Tenaga Kerja
49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya
sendiri untuk mengikutsertakan personilnya pada
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan personilnya untuk memenuhi
peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, penyedia beserta personilnya dianggap telah
membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja.
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (5)
49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk
Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
49.4Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK
mengenai setiap kecelakaan yang timbul
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (6)51. Asuransi
51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK
sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
a. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko
tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan
pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan,
kerusakan, kehilangan, serta risiko lainnya yang tidak
dapat diduga;
b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya;
c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
BAB VI SYARAT-SYARAT UMUM
KONTRAK (7)
64. Harga Kontrak
64.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan,
beban pajak dan biaya overhead termasuk
penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) dan semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lainnya serta biaya asuransi yang harus
dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket
pekerjaan konstruksi.
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN
GAMBAR (8)
13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metoda Pelaksanaan/Metoda Kerja
a. Identifikasi bahaya harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/
metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah
terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
b. ..
c. ..
d. Setiap metoda kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus diidentifikasi
bahayanya, diuji efektifitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika
semua faktor kondisi lokal/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja
dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis serta
dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan
konstruksi dan pekerja/operator. Maka metoda kerja dapat disetujui,
setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis
dan/atau mudah dipahahami oleh pekerja/operator;
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN
GAMBAR (9)
e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang
mempunyai potensi bahaya harus dilengkapi dengan metode
kerja, yang selamat dan aman. Misalnya untuk pekerjaan di
ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja
(platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi,
serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm
dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya
jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah, berpasir yang
mudah longsor dengan kedalaman 1,5 m atau lebih, mutlak
harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja
untuk naik/turun;
14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi
a. ...
b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. diatas harus
mempunyai kemampuan untuk melakukan proses
manajemen risiko (identifiikasi bahaya, penilaian risiko
dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin
ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat
memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang
terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan
metoda kerja/konstruksi tersebut telah dikendalikan pada
tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik
dan standar K3 yang berlaku;c. …
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN
GAMBAR (10)
BAB XI SPESIFIKASI TEKNIK DAN GAMBAR
d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 di atas
harus mempunyai kemampuan melakukan analisis
keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum
memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi
bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan
pencegahan tehadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di
tempat kerja;
e. Setiap identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian
risiko, sebelum diterapkan harus ditinjau dan dievaluasi
keandalan dan ketepatannya oleh Ahli K3 Konstruksi;
f. Dalam melaksanakan identifikasi bahaya harus dilaksanakan
oleh Ahli K3 Konstruksi/ berkonsultansi dengan Ahli K3
Konstruksi.
PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1. SATKER
2. PPK
3. ULP
4. PENYEDIA JASA
PERAN
SATKERMengalokasikan Biaya Penerapan SMK3
Konstruksi Bidang PU untuk organisasi
Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja,
antara lain untuk:
1. Penyediaan sarana dan prasarana K3
2. Program pembinaan penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU
PERMEN PU
No:05/PRT/M/
2014
Pasal 15
Ayat d
BIAYA PENERAPAN SMK3
1. Penyiapan RK3K
2. Sosialisasi dan Promosi K3
3. Alat Pelindung Kerja
4. Alat Pelindung Diri
5. Asuransi dan Perijinan
6. Personil K3L
7. Fasilitas sarana kesehatan
8. Rambu-rambu
9. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
Pasal 20
Ayat 1
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
RINCIAN BIAYA PENERAPAN SMK3
SE MEN
PUPR
NO:66/SE/
M/2015
PERAN
PPK
a) Menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk
setiap paket pekerjaan konstruksi;
b) Mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya
K3 Konstruksi;
c) Dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan
potensi bahaya K3 Konstruksi, PPK dapat mengacu
hasil dokumen perencanaan atau berkonsultasi
dengan Ahli K3 Konstruksi;
d) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang
didalamnya memperhitungkan biaya penyelenggaraan
SMK3 Konstruksi Bidang PU;
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
Pasal 16
Ayat a s/d f
PERAN
PPKe) Menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak
yang didalamnya memuat ketentuan penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU;
f) Membahas dan mengesahkan RK3K yang
disusun oleh Penyedia Jasa pada saat rapat
persiapan pelaksanaan, atas dasar rekomendasi
Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
Pasal 16
Ayat a s/d f
PERAN
POKJAa) Memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
memastikan bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalambiaya umum.
b) Apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 KonstruksiBidang PU, maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahankepada PPK untuk dilengkapi.
c) Menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuaikriteria yang didalamnya memuat:1. Uraian Pekerjaan;2. Potensi Bahaya;3. Identifikasi bahaya K3;4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dok usulan teknis5. Evaluasi teknis utk menilai pemenuhan persyaratan K3 yg
tertuang dlm RK3K, dilakukan thp sasaran dan program K36. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi utk pekerjaan yg
mempunyai potensi bahaya K3 tinggi dan dapatmensyaratkan sertifikat SMK3 perusahaan
7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaanyang mempunyai potensi bahaya K3 rendah.
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
PASAL 17
Ayat a s/d e
PERAN
POKJA
d. Memberikan penjelasan pada saat
anwijzing tentang potensi dan identifikasi
serta menuangkan dalam berita acara
aanwijzing tentang potensi dan identifikasi
bahaya dari pekerjaan konstruksi yang
akan dilelangkan.
e. Menilai pemenuhan RK3K terkait dengan
ketentuan dalam pelaksanaan Pemilihan
Barang/Jasa
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
PASAL 17
Ayat a s/d e
PERAN
PENYEDIA JASA1. Berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang
risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensibayaha K3 yg dpat terjadi pada saat Rapat PenjelasanPekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum batasahir pemasukan penawaran.
2. Menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampirandokumen penawaran.
3. Apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka:
a. Menyampaikan RK3K yg memuat seluruh kegiatandalam pekerjaan yg akan dilaksanakan pada saatpersiapan pelaks pek konstruksi/ Pre ConstructionMeeting (PCM).
b. Menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paketpekerjaan yg mempunyai Tingkat Potensi BahayaTinggi atau Petugas K3 Kontruksi untuk paketpekerjaan dg Tingkat Potensi Bahaya K3 Rendah.
4. Menghitung dan memasukan biaya penyelenggaraanSMK3 dlm harga penawaran sebagai bagian dari biayaumum.
PERMEN
PU
No:05/PRT/
M/2014
PASAL 18
CONTOH
PERHITUNGAN BIAYA K3
YANG DIALOKASIKAN
DALAM BIAYA UMUM
TERIMA KASIH
Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110Telp./ fax : (021) 7227228