skripsi - connecting repositories · 2017-02-27 · panitia penguji no. nama penguji jabatan tanda...
TRANSCRIPT
SKRIPSI
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSITERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)
SRI AYU WULANDARI ASWADI
JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR
2014
SKRIPSI
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSITERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)
sebagai salah satu persyaratan untuk memperolehgelar Sarjana Ekonomi
disusun dan diajukan oleh
SRI AYU WULANDARI ASWADI
A31110109
kepada
JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR
2014
SKRIPSI
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)
disusun dan diajukan oleh
SRI AYU WULANDARI ASWADI
A31110109
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 02 Mei 2014
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak. Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak. NIP 196302101990021001 NIP 196604051992032003
An. Ketua Jurusan Akuntansi,Sekretaris Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA.NIP 196111281988111001
SKRIPSI
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG)
disusun dan diajukan oleh
SRI AYU WULANDARI ASWADI
A31110109
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 05 Juni 2014 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui,Panitia Penguji
No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan
1. DR. Syarifuddin, SE., M.Soc.Sc., Ak. Ketua 1. ...................
2. Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak. Sekertaris 2. ...................
3. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak. Anggota 3. ...................
4. Drs. Syahrir, M.Si., Ak Anggota 4. ...................
5. Drs. H. Abdul Rahman, MM., Ak. Anggota 5. ...................
An. Ketua Jurusan Akuntansi,Sekretaris Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Yohanis Rura, SE., MSA., Ak., CANIP 19611128 198811 1 001
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
nama : SRI AYU WULANDARI ASWADI
NIM : A31110109
jurusan/program studi : AKUNTANSI
dengan ini menyatakan dengan sebenar–benarnya bahwa skripsi yang berjudul
Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Makassar, 2014
Yang membuat pernyataan,
SRI AYU WULANDARI ASWADI
PRAKATA
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
berkah rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini yang berjudul :
“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN
PINRANG)”.
Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah
Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan umatnya menuju jalan yang terang
benderang seperti sekarang ini. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan pula
kepada seluruh umatnya. Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam
mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) jenjang pendidikan strata satu program studi
Akuntansi pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Didalam
menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kendala, namun semua
itu dapat di atasi dengan baik dan bijaksana.
Skripsi ini didedikasikan sepenuhnya kepada yang tersayang dan tercinta
Ayahanda Drs. H. Aswadi Haruna Tadjo, MM dan Ibunda Hj. Suarnih, S.E atas
segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang selalu tercurah untuk penulis,
serta untuk suamiku H. Irwanul Fattah, kakak–kakakku Hj. Arnita dan Aan Suwandhy
serta adikku Ugi dan seluruh keluarga beserta kerabat yang telah banyak berkorban
baik moril maupun materil dan senantiasa memberikan dorongan kepada penulis
hingga menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih
yang sebesar–besarnya kepada Bapak DR. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA
dan Ibu Dra. Hj. Andi Kusumawati, M.Si., Ak., CA sebagai pembimbing yang telah
meluangkan waktu memberikan petunjuk, saran dan motivasi, serta kritikan
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya
bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan–kekurangan sebagai
keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, tak lupa pula
penulis haturkan terima kasih kepada berbagai pihak yang banyak memberikan
bantuan khususnya :
1. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak selaku Dekan Ekonomi.
2. Seluruh Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi UNHAS.
3. Ibu Dra. Hj. Kartini, M.Si., Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.S.A., Ak., CA sebagai Sekretaris Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh dosen dan staf akademik jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin
Makassar.
6. Segenap pimpinan dan staf terkhusus seluruh kepala SKPD dan Bendahara
SKPD pada Pemerintah Kabupaten Pinrang.
7. Sahabat–sahabatku Ita saputri, Dewi Sartika, ika, Akbar, Inna, nunung,
Imma, Ummi, A. Annisa, Ita, Wiwid, Nurul Suci, Andiza dan Elis yang selalu
memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Teman–teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 2010 dan teman–
teman KKN Gelombang 85 terkhusus kecamatan Belopa Utara.
Begitu pula kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan dan tak
sempat disebutkan namanya satu per satu. Penulis juga menghaturkan banyak
terima kasih dan semoga dalam membantu dan menolong pihak lain senantiasa
dilakukan, serta semoga itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua.
Akhirnya, meskipun jauh dari sempurna, penulis tetap barharap bahwa apa
yang telah dicurahkan dengan sepenuh hati, tenaga, dan kemampuan dalam
penyelesaian skripsi ini dapat memberikan sumbangsih betapapun kecilnya kepada
dunia akademik dan kepada siapapun yang membutuhkannya.
Makassar, Mei 2014
Wassalam
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL............................................................................................... iHALAMAN JUDUL................................................................................................. iiHALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. iiiHALAMAN PENGESAHAN................................................................................... ivPERNYATAAN KEASLIAN.................................................................................... vPRAKATA............................................................................................................. viABSTRAK............................................................................................................. ixDAFTAR ISI........................................................................................................... xDAFTAR TABEL...................................................................................................xiiDAFTAR SKEMA................................................................................................. xiiiDAFTAR GAMBAR .............................................................................................xivDAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................xv
BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 11.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 41.3 Tujuan Penelitian....................................................................................... 41.4 Kegunaan Penelitian ................................................................................. 5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.......................................................................... 51.4.2 Kegunaan Praktis........................................................................... 5
1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1 Landasan Teori ......................................................................................... 7
2.1.1 Akuntabilitas .................................................................................. 72.1.2 Transparansi.................................................................................. 92.1.3 Laporan Keuangan ...................................................................... 102.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ......................... 17
2.2 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu) ................................................. 192.3 Kerangka Pikir ......................................................................................... 212.4 Pengembangan Hipotesis ....................................................................... 24
BAB III METODE PENELITIAN3.1 Rancangan Penelitian ............................................................................. 273.2 Tempat dan Waktu .................................................................................. 273.3 Populasi dan Sampel............................................................................... 283.4 Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 283.5 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 293.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .......................................... 293.7 Instrumen Penelitian................................................................................ 32
3.8 Analisis Data ........................................................................................... 33BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian......................................................................................... 404.1.1 Gambaran mengenai Pelaporan Keuangan pada Pemerintah
Kabupaten Pinrang ...................................................................... 404.1.2 Karakteristik Responden.............................................................. 424.1.3 Uji Kualitas Data .......................................................................... 444.1.4 Uji Asumsi Klasik ......................................................................... 464.1.5 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .......................................... 514.1.6 Analisis Regresi Berganda........................................................... 554.1.7 Pengujian Hipotesis ..................................................................... 56
4.2 Pembahasan ........................................................................................... 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 635.2 Saran ...................................................................................................... 645.3 Keterbatasan Penelitian .......................................................................... 64
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 65
LAMPIRAN ......................................................................................................... 68
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
3.1 Definisi Operasional.............................................................................. 30
4.1 Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ................................... 42
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur ........................................ 42
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan..................................... 43
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.................. 44
4.5 Uji Validitas Variabel Penelitian............................................................. 45
4.6 Uji Reabilitas Variabel Penelitian........................................................... 46
4.7 Uji Multikolinieritas ................................................................................ 49
4.9 Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Akuntabilitas................. 51
4.10 Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Transparansi ................ 52
4.11 Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas
Laporan Keuangan ............................................................................... 53
4.12 Hasil Pengujian Dengan Uji T ............................................................... 57
4.13 Hasil Pengujian Dengan Uji F ............................................................... 58
4.14 Hasil Pengujian Dengan Uji Adjusted R2 .............................................. 60
4.15 Hasil Penelitian ...................................................................................... 62
DAFTAR SKEMA
Skema Halaman
2.1 Kerangka Pikir...................................................................................... 23
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
4.1 Normal Probability Plot....................................................................... 47
4.2 Diagram Histogram ............................................................................ 48
4.3 Scatterplot.......................................................................................... 50
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1 Biodata Penulis ................................................................................... 69
2 Kuesioner............................................................................................ 70
3 Uji Validitas 10 Responden ................................................................. 73
4 Skor Jawaban Responden .................................................................. 81
5 Hasil Olah Data SPSS ........................................................................ 84
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi dan ekonomi di setiap negara membutuhkan
pemerintahan yang baik atau Good Governance. Good Governance adalah sebuah
bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai
dengan tujuan yang telah direncanakan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari
laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal
pelaksanaan perekonomian negara.
Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi
yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan
(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya public. Transparansi
informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalambentuk yang relevan
dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009).
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan
digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak–
pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan untuk (a) membandingkan
kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan
dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap
peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan
lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas
(Mardiasmo, 2002).
Laporan keuangan baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola
dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan dan akuntabel.
Anwar Nasution menilai kualitas laporan keuangan daerah semakin buruk.
Indikasinya masih banyak laporan keuangan yang mendapat opini wajar dengan
pengecualian dan tidak wajar. Pada semester I tahun 2012 Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) telah menyelesaikan dan melaporkan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas 520 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah tingkat
provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) sebanyak 29 LKPD (88%) dari 33 entitas dan kota sebanyak
83 LKPD (90%) dari 92 entitas yang jauh lebih baik dari pada pemerintah tingkat
kabupaten yang hanya memperoleh 304 LKPD (77%) dari 395 entitas Kabupaten
(BPK RI, 2013).
BPK menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan
untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas
menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang
yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola
organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di
dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada
DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya (Permana, 2012).
Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah
tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan
pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat
operasional dan rata–rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan
mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah
sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban
yang wajar (Romilia,2011). Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan
pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji
kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten
Pinrang.
Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan
keuangan telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Permana
(2012), menyatakan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung. Berbeda dengan penelitian
sebelumnya, variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari akuntabilitas dan
transparansi. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan data
primer yaitu dengan memberikan kuesioner kepada kepala SKPD, bendahara,
kasubag keuangan dan auditor pada seluruh SKPD di kabupaten Pinrang.
Berdasarkan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk menguji kembali
”Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada
pemerintah kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada
pemerintah kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap
kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan
pada pemerintah kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan
pada pemerintah kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan
terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang.
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis
1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang, penelitian ini dapat menjadi tambahan
literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk
menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas
laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang.
2. Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah
pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap
kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Pinrang. Kedepannya
diharapkan menjadi acuan bagii peneliti berikutnya, dalam rangka
pengembangan ilmu mengenai topik ini.
1.4.2 Kegunaan Praktis
1. Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh akuntabilitas dan
transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada
pemerintah kabupaten Pinrang.
2. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadii
pengayaan atas teori–teori yang telah ada.
3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan
pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.
1.5 Sistematika Penulisan
Usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN menguraikan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA menguraikan landasan teori dan studi empiris
(penelitian terdahulu), kerangka pikir, dan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN menguraikan metode penelitian yang akan
digunakan dalam melakukan analisis meliputi rancangan penelitian, lokasi
(tempat penelitian), populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument
penelitian dan analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menguraikan tentang hasil
penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi
terhadap kualitas laporan keuangan dengan menguraikan hasil pengujian
statistiknya yaitu analisis regresi linier berganda.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN menguraikan tentang kesimpulan dari hasil
penelitian yang dilakukan dan saran–saran yang berhubungan dengan
penelitian serupa di masa akan datang, serta keterbatasan penelitian.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Akuntabilitas
Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari
pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004:20) adalah:
Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.
Menurut Sulistoni, G (2003) pemerintahan yang accountable memiliki
ciri–ciri sebagai berikut:
1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat,
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan dan pemerintahan, 4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik
secara proporsional, dan 5. adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya
pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat
maupun daerah. Disamping itu pola pertanggungjawaban (akuntabilitas)
harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012):
1. Integritas Keuangan.
2. Pengungkapan.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses
pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar
dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD
terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi
tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui
pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban
atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
tersebut (Halim, 2007).
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan
ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sasarannya adalah
laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan
pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari
akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran
pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan
tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh
agent yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai
otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran
secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk
melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada
berbagai tingkat operasi (LAN, 2000).
Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan
daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah terebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya,
keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh
pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya.
Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi
APBD dan barang–barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan
daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan–badan usaha milik
daerah (Halim, 2007).
2.1.2 Transparansi
Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi
anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi
merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas
dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga–
lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006).
Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi
jika memenuhi kriteria berikut (Sopanah dan Mardiasmo, 2003):
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjwaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat
kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi
oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah
pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah
daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang
bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan
kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009).
2.1.3 Laporan Keuangan
1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan
pada pertanggungjawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan
sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan
demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang
berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana
penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu (Rarang, 2011).
Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas pelaporan
yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Laporan Keuangan
adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah
selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.
Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar
akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan
laporan keuangan entitas yang lain (Nordiawan dkk,2012).
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 :
Laporan Keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi–transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Sedangkan menurut Halim (2004) menyatakan bahwa:
Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan
informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan
dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem
informasi akuntansi yang handal.
Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan
keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses
pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama
satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana
publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
2. Jenis–jenisLaporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
1) Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara
langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja
transfer dan pembiayaan.
2) Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset
adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul
dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah.
3) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasional, invenrasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non
anggaran yang menggambarkan saldo awal,penerimaan,pengeluaran dan
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur
yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas.
4) Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan
laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta
ungkapan–ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian
laporan keuangan secara wajar.
3. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor
swasta.Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur
laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai informasi
yang dapat membantu para penggunanya untuk membuat keputusan-
keputusan ekonomi, sosial dan politik serta mengadakan evaluasi atas
penggunaan sumber–sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan
juga perhatian terhadap rencana–rencana serta hasil dari pelaksanaan
rencana–rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi
keuangannya.
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu
entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang–undangan (Evi, 2013).
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber
daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakan kepadanya (Angreani, 2011).
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk
memenuhi kebutuhan spesifik dari masing–masing kelompok pengguna.
Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada:
1) Masyarakat.
2) Para Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan
pinjaman.
4) Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan
keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan.
1. Alasan dibuatnya laporan keuangan:
1) Internal
a) Alat pengendalian.
b) Evaluasi kinerja manajerial dan organisasi
2) Eksternal
a) Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.
b) Dasar pengambilan keputusan.
4. Fungsi Laporan Keuangan
Adapun fungsi dari laporan keuangan itu sendiri pada dasarnya
adalah sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas
suatu perusahaan dengan pihak–pihak yang berkepentingan dengan data
atau aktivitas perushaan tersebut, sebagai hasil dari proses akuntansi
(Nordiawan, 2006:131).
Fungsi laporan keuangan sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):
a. Laporan keuangan digunakan untuk memberi jaminan kepada pengguna
laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan
sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah
ditetapkan.
b. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja
dan mengevaluasi manajemen pencapaian atas tujuan yang telah
ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang
sejenis.
c. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan
kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan
berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi
penggunaan dana.
d. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu penggunaan dalam
menentukan apakah suatu organisasi atau unit kinerja dapat melanjutkan
pelayanan dimasa yang akan datang.
e. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada
organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah
dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi oleh karyawan dan
masyarakat.
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1
paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan
yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan
adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,
arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah
asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang–undangan (Kartika Daniel dan
Yohanes Suhardjo, 2013).
Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala
daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan
kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.
Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat
pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud
seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.
Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah:
Kualitas diartikan sebagai kesessuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.
Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu
penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu
dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak
berwujud, seperti suatu kegiatan.
Menurut Masmudi (2003) definisi laporan keuangan adalah:
Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.
Laporan keuangan merupakan suatu pernyataan entitas
pelaporan yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan
pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Bastian (2003)
dapat dikategorikan sebagi berikut:
a. kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna,b. kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal
(daya uji, netral, tepat saji),c. kualitas sekunder; konsisten, komparatif,d. kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.
Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung di dalam
laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (understandability),
relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan
(comparibility). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para
pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan
yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta
kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekuan yang wajar. Namun
demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan
keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa
informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu
(Permana, 2012).
2.2 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu)
Pada penelitian sebelumnya, Choirunisah (2008) meneliti tentang faktor–
faktor yang mempengaruhi kuaitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan
sistem akuntansi instansi. Populasi yang dijadikan sebagai responden berjumlah
96 aparat pegawai negeri sipil di lingkungan KPPN Malang. Berdasarkan hasil
analisis disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan organisasi
tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.
Purwaniati dan Subaweh (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh
penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya,
Nugraheni dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan,
penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB, ketersediaan
sarana dan prasarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan
keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan
dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan
hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan
SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap
peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI
dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan
kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional.
Permana (2012), meneliti tentang pengaruh penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya
pada akuntabilitas yang dilakukan pada dinas kota Bandung dengan hasil
penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan
pengaruh sebesar 33,1% terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas
berperngaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SAP
dan kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas.
Sukmaningrum (2012), meniliti tentang faktor–faktor yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten
dan kota Semarang dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi
laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya
manusia dan faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi
laporan keuangan.
2.3 Kerangka Pikir
Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan
adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan
di pemerintah pusat maupun daerah. Pola pertanggungjawaban (akuntabilitas)
harus meliputi hal sebagai berikut (Permana, 2012):
1) Integritas Keuangan.
2) Pengungkapan.
3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansii
anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi
merupakan salah satu prinsip good governance. Transparansi dibangun atas
dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintaha, lembaga–
lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak–pihak yang
berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau (Mardiasmo, 2006).
Ada empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu (SAK,
2009):
1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi
masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di
masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat
dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi.Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial
dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal
dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan
bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang
sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi
yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi
entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari
informasi yang dimaksud.
Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan
transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang
berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan
sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan
harus dilakukan dalambentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-
Campo and Tomasi, 1999 dalam Zyen, 2009).
Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya
pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat
maupun daerah (Bastian, 2003). Untuk lebih jelasnya disajikan kerangka pikir
yang dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:
Skema 2.1Kerangka Pikir
Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Akuntabilitas (X1)
Transparansi (X2)
2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang accountabel memiliki ciri–
ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara
terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, 2) mampu memberikan pelayanan
yang memuaskan bagi publik, 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat
untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, 4) mampu
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara
proporsional, dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja
pemerintah. Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menillai
derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Sehingga, akuntabilitas berdampak terhadap pencapaian kualitas laporan
keuangan.
Permana (2012) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh
penerapan SAP dan implikasinya pada akuntabilitas menyatakan penerapan
SAP dan kualitas laporan keuangan pada dinas kota Bandung memberikan
pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan untuk menciptakan
laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban
(akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat
maupun daerah.
H1: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Menurut Hadi Sumarsono (2003), transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga
dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi
pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal
accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga
tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan
responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Menurut Mursyidi (2009), transparansi memberikan informasi
keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang undangan. Sehingga dapat dikatakan
transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian kualitas
pengelolaan keuangan pemerintah.
H2: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah.
2.4.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana
(2012), dengan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk
menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya
pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di
pemerintah pusat maupun daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga
diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Menurut Mursyidi (2009),
transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya
dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan. Sehingga dapat
dikatakan transparansi tidak terpisah dan berpengaruh dalam pencapaian
kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
H3: Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan
proses penelitian danakan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam
proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah
dibuat. Adapun rancangan penelitian pada penelitian ini, setelah dilakukan
pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dapat penulis uraikan:
1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis
regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan
keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan metode analisis
regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik T.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap
kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pinrang, digunakan
metode analisis regresi berganda dan dilanjutkan dengan uji statistik F.
3.2 Tempat dan Waktu
Daerah penelitian dilakukan di pemerintahan kabupaten Pinrang. Waktu
penelitian atau pengumpulan data sampai dengan penyelesaian penelitian
direncanakan selama kurang lebih satu bulan yaitu mulai dari bulan Januari
sampai dengan Februari tahun 2014.
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.Untuk menentukan
ukuran populasi dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Arikunto
(2000), bahwa untuk menentukan anggota sampel, maka apabila populasi
kurang dari seratus lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitian
merupakan penelitian populasi (sensus).
3.3.2 Sampel
Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Mengacu pada definisi tersebut maka pengambilan
sampel digunakan sensus, artinya keseluruhan populasi diambil sebagai
objek penelitian (total sampling). Sehingga sampel pada penelitian ini
adalah 70 responden pada pemerintah kabupaten Pinrang.
3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Jenis data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka–angka yang
masih perlu dianalisis.
3.4.2 Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data
secara langsung melalui penyebaran kuisioner.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data dikemukakan dalam penyusunan skripsi
menggunakan:
1. Observasi
Adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui
pengamatan secara langsung terhadap aktivitas keseharian pada SKPD
pemerintah kabupaten Pinrang untuk kemudian dilakukan pencatatan secara
sistematik.
2. Kuesioner
Adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau
menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.6.1 Variabel Penelitian
Variabel–variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu :
1. Akuntabilitas (X1), merupakan variabel bebas (Independent).
2. Transparansi (X2), merupakan variabel bebas (Independent).
3. Kualitas Laporan Keuangan (Y), merupakan variabel terikat
(Dependent).
3.6.2 Definisi Operasional
Agar penelitian ini dapat di laksanakan sesuai dengan yang
diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur–unsur yang menjadi dasar
dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam definisi operasional sebagai
berikut:
Tabel 3.1Definisi Operasional
Variabel Definisi Variabel Indikator Alat Ukur Skala
Akuntabilitas Akuntabilitas adalah
kewajiban pihak
pemegang amanah
(agent) untuk
memberikan
pertanggung jawaban,
menyajikan,
melaporkan, dan
mengungkapkan segala
aktifitas dan kegiatan
yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak
pemberi amanah
(principal) yang
memiliki hak dan
kewenangan untuk
meminta pertanggung
jawaban
(Mardiasmo: 2004).
1. Integritas Keuangan
2. Pengungkapan
3. Ketaatan terhadap
peraturan
perundang–
undangan
Kuesioner Likert
Transparansi Transparansi adalah
keterbukaan
pemerintah dalam
membuat kebijakan
kebijakan keuangan
daerah, sehingga dapat
diketahui dan diawasi
oleh DPRD dan
masyarakat
(Sumarsono, 2009)
1. Terdapat
pengumuman
kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen
anggaran dan mudah
diakses.
3. Tersedia laporan
pertanggungjwaban
yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya
suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem
pemberian informasi
kepada publik.
Kuesioner Likert
Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
(SAP 2010)
Kualitas atau mutu
adalah tingkat baik
buruknya atau taraf
atau derajat sesuatu
dan Laporan keuangan
sektor publik pada
hakekatnya merupakan
suatu bentuk
pertanggungjawaban
pemerintah kepada
rakyat atas pengelolaan
dana publik baik dari
pajak, retribusi atau
transaksi lainnya.
(Pusat Bahasa, 2008
dan SAP 2010)
1. Relevan
2. andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami
Kuesioner Likert
3.7 Instrumen Penelitian
Pengukuran variabel akuntabilitas, transparansi dan kualitas laporan
keuangan menggunakan instrumen yang dikembangkan dari indikator masing–
masing variable dan disesuaikan dengan keadaan responden. Instrumen ini
terdiri atas 5 pernyataan untuk variabel akuntabilitas, 5 pernyataan untuk
variabel transparansi dan 6 pernyataan untuk variabel kualitas laporan
keuangan. Instrumen pernyataan ini menggunakan skala likert 5 poin dengan
meminta responden menunjukkan pilihan antara sangat tidak setuju sampai
dengan sangat setuju dari setiap pertanyaan yang diajukan.
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala likert,
variabel yang akan di ukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian
indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item–item
instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2010).
Dalam penelitian ini untuk setiap item dari masing –masing indikator di atas baik
variabel independen maupun variabel dependen dijadikan dasar untuk
pembuatan kuesioner dimana jawaban diberikan skor sebagai berikut :
1) Sangat Tidak Setuju (STS) = diberikan skor 1
2) Tidak Setuju (TS) = diberikan skor 2
3) Ragu-ragu (R) = diberikan skor 3
4) Setuju (S) = diberikan skor 4
5) Sangat Setuju (SS) = diberikan skor 5
Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data. Unit analisis dari
penelitian ini adalah 32 SKPD pada pemerintah kabupaten Pinrang dengan
jumlah responden sebanyak 70 orang. Setelah data terkumpul maka selanjutnya
dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang
diajukan dengan teknik statistik tertentu.
3.8 Analisis Data
3.8.1. Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara
masing–masing pernyataan dengan skor total. Adapun rumus dari pada
korelasi pearson adalah sebagai berikut :
r =(∑ )−(∑ )(∑ )
√[∑ −(∑x)2][−(∑Y)2N ]Umi Narimawati (2010:42)
dimana :
r = Koefisien korelasi pearson
X = Skor item pertanyaan
Y = Skor total item pertanyaan
N= Jumlah responden dalam pelaksanaan uji coba instrument
Uji keberartian koefisien r dilakukan dengan uji t (taraf signifikasi 5%).
Rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :
t=( − )
√ − ] : = 3Umi Narimawati (2010:42)
dimana :
n = ukuran sampel
r = Koefisien Korelasi Pearson
df = degree of freedom = n-3
Keputusan pengujian validitas instrument dengan menggunakan taraf
signifikan dengan 5 % satu sisi adalah :
1) Item instrument dikatakan valid jika t-hitung > t tabel maka instrument
tersebut dapat digunakan.
2) Item instrument dikatakan tidak valid jika t-hitung < t tabel maka item
tersebut tidak dapat digunakan.
2. Uji Reabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kehandalan atau kepercayaan
alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang
menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya
hubungan antara dua belahan instrumen.
Uji reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode
Cronbanch’s Alpha denga rumus sebagai berikut:
r= K−1∑
(Umar, 2011)
di mana:
r = reliabilitas Instrumen
K = banyak butir pertanyaan
St =deviasi standar total
∑Sb =jumlah deviasi standar butir
3.8.2 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel
dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau
mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan penyebaran data (titik)
pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :
1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah
garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi,
terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi (Umar, 2011).
Uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai
Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Nilai VIF dapat dihitung dengan
rumus:
= R(Umar, 2011)
Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut
mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.
Sebaliknya, jika nilai VIF lebih kecil dari 5, maka variabel tersebut bebas dari
persoalan multikoliniearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam
sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu
pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak
terjadi heteroskedastisitas.
Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu X
adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y
sesungguhnya yang telah di-studentized). Dasar pengambilan keputusan :
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik–titik (poin–poin) yang ada membentuk
suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.8.3 Analisis Data Deskriptif
Analisis data deskriptif menggambarkan apa yang dilakukan oleh
dinas pemerintah kabupaten Pinrang berdasarkan fakta–fakta yang ada
untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis
untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data deskriptif digunakan
untuk menggambarkan bagaimana masing–masing variabel penelitian.
3.8.4 Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Berganda
Untuk menguji H1, H2, dan H3, digunakan analisis regresi berganda.
Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk
mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen apakah masing–masing variabel independen dengan dependen
berpengaruh positif atau negatif.
Dalam penelitian ini, variabel independen adalah akuntabilitas dan
transparansi, sementara untuk variabel dependen adalah kualitas laporan
keuangan. Jika dimasukkan pada formulasi regresi berganda, maka akan
diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y= a+b1X1+b2X2+e
dimana :
Y = Kualitas Laporan Keuangan
a = Konstanta
X1 = Akuntabilitas
X2 = Transparansi
b1 dan b2 = Koefisien Regresi
e = Faktor Pengganggu
2. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik T)
Untuk menguji hipotesis pertama (H1) dan kedua (H2) digunakan uji
statistik T yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel
dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi
pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara parsial terhadap kualitas
laporan keuangan.
Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α)
sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan
didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi Jika nilai probabilitas
signifikansi < α, maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.
3. Uji signifikansi simultan (Uji statistik F)
Untuk menguji hipotesis ke tiga (H3) pada penelitian ini digunakan uji
statistik F yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable
independen yang dimasukkan kedalam formulasi regresi berganda
mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen.
Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansi
pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap
kualitas laporan keuangan.
Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α)
sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan
didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas
signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya.
4. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam
pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai
Adjusted R Square (Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel
bebas yaitu penerapan SAP, akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi
kualitas laporan keuangan. Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0
≤ R2 ≤ 1). Jika nilai R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas
dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika Adjusted R2 bernilai kecil
berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen
sangat terbatas.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa akuntabilitas
mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas
laporan keuangan.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa transparansi
mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas
laporan keuangan.
3. Hasil uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dan
transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan. Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan
bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting terhadap
peningkatan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah kabupaten Pinrang perlu memperhatikan peraturan
perundang–undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan
serta terus melakukan penelaahan dan mengusulkan hasil penelaahan
tersebut kepada Komite SAP (KSAP) dalam rangka perbaikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan
mampu mengembangkan variabel bebas.
5.3 Keterbatasan Penelitian
1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada pemerintah kabupaten
Pinrang, dikarenakan proses perijinan yang sedikit rumit dan menghabiskan
banyak waktu.
2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah daerah
yang lain.
3. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi
jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila
persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan yang
sesungguhnya.
DAFTAR PUSTAKA
Angreani Rini. 2011. Analisis Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 di Kabupaten Pinrang.Makassar.
Arikunto Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Bastian, Indra. 2003. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
BPK RI.2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012.Jakarta.
Choirunisah. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan
Keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada KPPN
Malang). Malang.
Evi Nur. 2013. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupatan Enrekang.
Ghozali. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BFEE.
Halim Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah). Jakarta : Salemba Empat.
__________. 2004. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UPP, AMP YKPN.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Kartika Daniel dan Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanDan Kualitas Aparatur Pemerintah DaerahTerhadap Kualitas Laporan Keuangan(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual. Jurnal STIE Semarang, Volume 5 nomor 3.
LAN. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
__________. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
__________. 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 3 nomor 1.
Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
Narimawati Umi. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia: Aplikasi Contoh dan Perhitungannya. Jakarta: Agung Media.
__________.2011. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Genesis Press Jakarta.
Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2006. Standar Akuntansi Pemerintah, Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik FE UGM. Yogyakarta, Edisi Pertama.
__________. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
__________. 2012. Akuntansi Pemerintahan.Jakarta : Salemba Empat.
Permana Irvan. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Akuntabilitas. Bandung.
Purwanto Suharyadi. 2004. Statistika untuk Ekonomi & Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat.
Purwaniati Nugraheni dan Imam Subaweh.Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 13/No.1 April 2008.
Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Rarang Monica. 2011. Relevansi Laporan Anggaran Pemerintah Daerah. Surakarta.
Romilia Riana. 2011. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan: Universitas Sumatera Utara.
Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulistoni, G. 2003. Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.
Sumarsono Hadi. 2009. Analisis kemandirian Otonaomi Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.1 No.1, 2009
Supramono. 2004. Metodologi Penelitian Research Jilid 2&4. Yogyakarta: UGM.
Sopanah, Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Surabaya.
Sukmaningrum. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). Semarang.
Umar Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.Jakarta: Rajawali Pers.
Zyen Elvira. 2009. Pengaruh Good Governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Bandung.
PERATURAN PEMERINTAH :
Undang–undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.