skandal pajak jilid 11 - universitas...
TRANSCRIPT
MEDIA IND:.~NESIA ~~1...__.__._.__.____.. ..._ _--_----_._.___.._.._. . __.-_._._.__..__.._._- - .--.- - -----:-.-..---.---~~='''~-:=--''=~~~~~=-/.
//- C_') Senin C Seiasa () Rabu • Kamis C) Jumat '.:'- Sa btu C) Minggu/ 0217 18
3 4 519 20
(jPeb .Mar
823
Jan
924
1025
1328
1429
15 1630 31'
._-- .... _ ... - /Nov Des//
.._ .._------_._---/
1126
1227
Jut Ags
Skandal Pajak Jilid 11Romli AtmasasmitaGuru Besar Emeritus unpad, Bandung
\
~
SUS skandal pajakyang memasuki jilidII berbeda denganasus skandal pajak
jilid I (kasus GT) karena di-mulai dengan laporan PPATKatas transaksi keuangan men-curigakan (TKM)dari DWdanistrinya. Mereka ketahuan me-miliki harta kekayaan senilaiRp60 miliar. Itu sangat fantas-tis untuk PNS Pajak golonganII sehingga mencurigakandan patut diduga berasal datikejahatan.Namun, dugaan tersebut
belum terbukti sepenuhnyabahwa itu berasal dari keja-hatan. Artinya, belum cukupbukti permulaan bahwa me-reka telah melakukan tindakpidana. Hanya, KejaksaanAgung telah menduga tindakpidana yang ditujukan terha-dap tersangka ialah tindakpidana korupsi atau tindakpidana pencucian uang. Ber-dasarkan dugaan tersebut,Kejaksaan Agung selaku peny-idik tindak pidana korupsi te-lah melakukan pemblokirandan pencekalan. Namun lang-kah Kejaksaan terhadap DWdan istrinya penuh risikoyang tidak dapat diprediksi.
Hal itu disebabkan UURI N0-mor 8Tahun 2010 (UU8/2010) .Pasal 74 membolehkan pe-nyidikan tindak pidana asalmelakukan penyidikan tindakpidana pencucian uang sesuaidengan hukum acara kecualiditentukan dalam undang-un-dang ini.Hal tersebut berarti, selain
penyidik Polri, Kejaksaanjuga memiliki kewenangantersebut jika telah memper-oleh bukti permulaan cukupbahwa DW dan istrinya telahmelalukan tindak pidana ko-rupsi, bukan tindak pidanalainnya. Pasal 75 UU 8/2010bahkan menegaskan penyidiktindak pidana menggabung-kan penyidikan tindak pidanaasal dengan penyidikan tin-dak pidana pencucian uang.Hal itu berarti pembentukundang-undang sendiri tidakyakin bahwa tindak pidanapencucian uang dapat dihuk-tikan tanpa adanya buktipermulaan yang cukup ter-hadap tindak pidana asalnya.Sekalipun, Pasal 69 UU terse-but menegaskan bahwa untukdapat dilakukan penyidikan,penuntutan dan pemeriksaandi sidang pengadilan terha-
dap tindak pidana pencucianuang tidak wajib dibuktikanterlebih dulu tindak pidanaasalnya.Sebagai konsekuensi dari
ketentuan tersebut, Pasal 71ayat (1) huruf a UU 8/2010membolehkan penyidik, pe-nuntut, atau hakim memerin-tahkan pemblokiran terhadapharta kekayaan setiap orang(belum menjadi tersangka)yang diketahui atau patutdiduga berasal dari tindakpidana.Dalam dua kondisi hukum
tersebut, ketentuan Pasal 71ayat (1)huruf a UU8/2010 tam-pak disusun atas dasar kekha-watiran seseorang, sekalipunbelum ditetapkan menjadi.tersangka akan memindahtan-gankan atau menggunakanharta kekayaan yang diketa-hui atau patut diduga merupa-kan hasil tindak pidana.Namun, ketentuan pern-
blokiran apalagi dilakukanpenyitaan itu sangat risk anmelanggar hak-hak seseoranguntuk dianggap tidak bersalahatau melanggar hak privasiseseorang untuk memilikiharta kekayaan, sedangkandalam status tersangka sajaprinsip-prinsip hukum yangbersifat universal tidak bolehdilanggar. Pada Pasal 71 ayat(2) UU 8/2010 telah ditetap-
I{ lip i n g Hum a 5 Un pad 2 0 12
kan batas waktupemblokiran dan harusdijelaskan tindak pidanayang dipersangkakan terha-dap DWdan istrinya.
•,
Alat bukti permulaanLangkah kejaksaan yang
proaktif dalam kasus DWdanistrinya patut diapresiasi se-bagai bentuk komitmen untukmenegakkan hukum. Akantetapi, langkah hukum Kejak-sa an selaku penyidik dalamkasus ini perlu dibuktikankepada publik: terhadapDW dan istrinya, Kejak-saan telah memperolehminimal dua alat buktipermulaan bahwa merekatelah melakukan tindak pi-dana korupsi; bukan peker-jaan yang mudah.Jika k'asus DWdan istrinya
ini tetap dilanjutkan ke pe-nun tu tan, apakah mereka da-pat dituntut telah melakukantindak pidana pencucian uangsaja tanpa ada tindak pidanakorupsi sebagai tindak pidanaasalnya atau tidak perlu me-menuhi ketentuan Pasal 74ayat (2) dan cukup denganm eng an d a lkan- ketentuanPasal 69 UU RI Nomor 8 ra-hun 2010? Satu-satunya solusihukum atas kasus ini ialahtergantung hakim majelisapakah dapat menerima tun-
tutanJaksaPenuntutUmurnatassuatu perkara tindak pidanapencucian uang tanpa diser-tai tuntutan terhadap tindak
pidanaasalnya.Bila me-
rujuk padabunyi Pasal 78
ayat (l)UU 8/2010,hakim diberi we-
wenang untuk memer-intahkan terdakwa (bu-kan tersangka) mem-
buktikan hartakekayaanyang ter-kait dengan
perkara, bu-
atau terkaitdengan tindak
pidana.Ketentuan ter-
sebut diperkuat de-ngan bunyi ayat (2)
pasal tersebut, yaitu ter-dakwa membuktikan bahwaharta kekayaan yang terkaitdengan perkara bukan berasalatau terkait dengan tindakpidana.
Dua ayat dari Pasal 78 terse-but secara eksplisit mensyarat-kan harus ada keterkaitan
. erat antara harta kekayaanterdakwa dan tindak pidanaasal (yang didakwakan [aksaPU).
Hal itu berarti UU8/2010 ti-dak memungkinkan pembuk-tian terbalik atas harta keka-yaan seorang terdakwa yangdiketahui atau diduga berasaldari tindak pidana tanpa adadakwaan JPU ten tang tindakpidana asalnya.
Keberhasilan pembuktianterbalik di persidangan (eksPasal 77 dan 78 UU 8/2010)terjadi pada kasus Bahasyim.Masih ada kaitan dengan dak-waan JPU bahwa Bahasyimterbukti telah melakukangratifikasi (Pasal 5 UU RI No-mor 31 Tahun 1999 yang di-ubah dengan UURINomor 20Tahun 2001.