sistem keanggotaan ipspi - bocahbancar.files.wordpress.com file · web viewdasar. anggaran dasar...

27
SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI A. DASAR 1. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi pekerjaan sosial/ilmu kesejahteraan sosial yang terdaftar di IPSPI. Anggaran Rumah Tangga (ART) IPSPI lebih lanjut menjabarkan tentang jenis keanggotaan dan ketentuannya. 2. Program Kerja IPSPI hasil Kongres 2010 salah satunya menetapkan pengembangan sistem keanggotaan yang mencakup perbaikan alur sistem keanggotaan, menambahkan kategori Anggota Rekan, pendaftaran anggota, pembuatan rekaman data keanggotaan, penerbitan kartu anggota dan sertifikat profesi, penataan pengelolaan iuran keanggotaan, peningkatan kapasitas profesi para anggota, pelayanan untuk anggota termasuk akses informasi, seminar, pelatihan, berita, dan perluasan jenis keanggotaan untuk kategori mahasiswa / calon Peksos. 3. Rencana Strategis IPSPI tahun 2010- 2012 menyimpulkan bahwa jati diri IPSPI, dibanding lain-lain pilar kesejahteraan sosial, adalah sebagai suatu PERKUMPULAN para pekerja sosial, dan oleh karenanya mempunyai MISI menghimpun dan mewadahi para pekerja sosial. Rencana Strategis juga menetapkan Sasaran Strategis untuk membangun basis keanggotaan, dimana pada akhir tahun 2012 tercapai 1.500 orang yang terregistrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, sasaran antara yang akan dicapai adalah IPSPI menyelenggarakan inventarisas dan registrasi pekerja sosial sebagai anggota dan calon pekerja sosial sebagai kategori anggota rekan. 4. Sistem keanggotaan ini disusun untuk menjabarkan pengaturan keanggotaan lebih lanjut seperti yang

Upload: vankien

Post on 23-Jul-2019

240 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI

A. DASAR

1. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi pekerjaan sosial/ilmu kesejahteraan sosial yang terdaftar di IPSPI. Anggaran Rumah Tangga (ART) IPSPI lebih lanjut menjabarkan tentang jenis keanggotaan dan ketentuannya.

2. Program Kerja IPSPI hasil Kongres 2010 salah satunya menetapkan pe-ngembangan sistem keanggotaan yang mencakup perbaikan alur sistem keanggotaan, menambahkan kategori Anggota Rekan, pendaftaran ang-gota, pembuatan rekaman data keanggotaan, penerbitan kartu anggota dan sertifikat profesi, penataan pengelolaan iuran keanggotaan, pening-katan kapasitas profesi para anggota, pelayanan untuk anggota termasuk akses informasi, seminar, pelatihan, berita, dan perluasan jenis keang-gotaan untuk kategori mahasiswa / calon Peksos.

3. Rencana Strategis IPSPI tahun 2010- 2012 menyimpulkan bahwa jati diri IPSPI, dibanding lain-lain pilar kesejahteraan sosial, adalah sebagai suatu PERKUMPULAN para pekerja sosial, dan oleh karenanya mempunyai MISI menghimpun dan mewadahi para pekerja sosial. Rencana Strategis juga menetapkan Sasaran Strategis untuk membangun basis keanggota-an, dimana pada akhir tahun 2012 tercapai 1.500 orang yang terregistrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, sasaran antara yang akan dicapai ada-lah IPSPI menyelenggarakan inventarisas dan registrasi pekerja sosial se-bagai anggota dan calon pekerja sosial sebagai kategori anggota rekan.

4. Sistem keanggotaan ini disusun untuk menjabarkan pengaturan keang-gotaan lebih lanjut seperti yang dimandatkan dalam AD/ART, Program kerja, dan Renstra ISPPI.

B. TUJUAN

Tujuan sistem keanggotaan ini adalah untuk:1. Memberikan pengakuan terhadap keanggotaan pekerja sosial profesional

yang terdaftar di IPSPI.2. Memperoleh informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah pekerja

sosial professional, profil mereka, dan praktek-praktek pekerjaan sosial yang dilakukannya.

Page 2: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

C. KEGUNAAN DAN KEUNTUNGAN

Kegunaan dari sistem keanggotaan ini adalah:1. Memberikan pengaturan keanggotaan IPSPI yang lebih pasti, terarah, dan

terorganisasi.2. Jumlah pekerja sosial profesional secara bertahap dan pasti dapat

diketahui serta praktek-praktek yang dilakukan dapat diidentifikasi3. Sebagai basis bagi upaya lebih lanjut dalam sertifikasi, lisensi, dan perlin-

dungan anggota.

Keuntungan bagi anggota IPSPI adalah:1. Memperoleh informasi-informasi yang dapat disediakan IPSPI, baik beru-

pa data, hasil penelitian, informasi jaringan, terbitan, ataupun newsletter. 2. Memperoleh kesempatan untuk menghadiri seminar, pelatihan atau

kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai keahlian dan pengalamannya atas nama IPSPI.

3. Memperoleh promosi di media yang dikembangkan IPSPI.4. Memperoleh surat keterangan/rekomendasi yang bisa dipertanggungja-

wabkan dari IPSPI terkait dengan keanggotaan, sertifikasi, dan lisensi.5. Mendapatkan diskon khusus untuk event atau kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan IPSPI,

D. KETENTUAN KEANGGOTAAN

Pengaturan ketentuan keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan IPSPI ditujukan kepada anggota biasa, anggota kehormatan dan anggota rekan (ART IPSPI Pasal 2). a. Anggota Biasa adalah warga Negara Indonesia lulusan

Perguruan Tinggi Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial, terdaftar pada dan melunasi iuran pada Dewan Pengurus Pusat, berjanji untuk menaati Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial, dan tidak menjadi anggota perkumpulan yang mempunyai tujuan dan usaha yang serupa dengan IPSPI (Pasal 3 ART).

b. Anggota Kehormatan adalah mereka yang karena kepakaran, tugas dan fungsinya dianggap memberikan sumbangan yang signifikan pada profesi Pekerjaan Sosial.

c. Anggota Rekan adalah orang-orang yang belum atau tidak mempunyai kualifikasi akademik ksejahteraan/pekerjaan sosial tetapi berminat untuk terlibat didalam kegiatan IPSPI, antara lain: 1) siswa atau mahasiswa bidang kesejahteraan atau pekerjaan sosial, 2) calon, asisten atau praktisi pekerjaan sosial yang bukan lulusan pendidikan tinggi; perguruan kesejahteraan atau pekerjaan sosial, dan 3) pekerja sosial asing.

Page 3: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

2. Mekanisme keanggotaan dilakukan melalui pendaftaran yang tata caranya diatur dalam sistem keanggotaan ini.

3. Sebagai bukti keanggotaan, IPSPI menerbitkan nomor induk pendaftaran, sertfikat bukti sah sebagai anggota IPSPI, dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

4. Setiap anggota yang sudah terdaftar memiliki hak untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota dengan nomor induk yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat, ikut serta dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan keorganisasian, ikut serta dalam penyelenggaraan dan kegiatan organisasi, mempunyai hak suara, berbicara, memilih dan dipilih, dan menjadi pengurus organisasi, mendapatkan pelayanan dari organisasi (Pasal 6 (1) ART)

5. Setiap anggota yang sudah terdaftar memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik organisasi, mematuhi ketentuan-ketentuan AD/ART, dan memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi.

6. Keanggotaan berhenti karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, pelanggaran ketentuan AD/ART, dan, pelanggaran Kode Etik Profesi yang berlaku untuk Anggota Biasa (Pasal 7 ART)

7. Pemberhentian atau pemberhentian sementara terhadap anggota dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas keputusannya sendiri atau atas persetujuannya terhadap usulan dari Dewan Pengurus Daerah. Dalam hal Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Anggota Biasa, atas usulan dari Dewan Pengawas Kode Etik Profesi.

8. Ketentuan tarif pendaftaran diberlakukan untuk Anggota Biasa dan Angota Rekan.a. Untuk Anggota Biasa ketentuan tarif pendaftaran adalah Rp. 100.000,-b. Untuk Anggota Rekan ketentuan tarif pendaftaran adalah Rp. 50.000,-

9. Selain biaya pendaftaran, setiap anggota wajib untuk memberikan iuran tahunan sebesar Rp. 100.000,- untuk Anggota Biasa dan Rp. 50.000,- untuk Anggota Rekan yang dibayarkan mulai tahun kedua yang bersangkutan terdaftar.

10.Tanda terima pembayaran tarif pendaftaran dan/atau iuran tahunan adalah juga peneguhan status keanggotaan pada dan untuk kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan.

11.Anggota yang terbukti tidak membayar iuran tahunan dua kali berturut-turut, dan sudah diberikan surat teguran sebanyak tiga kali, dianggap

Page 4: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

melanggar ketentuan AD/ART dan oleh karenanya dihentikan keanggotaannya.

E. TATA CARA PENDAFTARAN/REGISTRASI ANGGOTA BIASA

1. Syarat Keanggotaan

a. Calon anggota biasa IPSPI sesuai syarat-syarat mengenai anggota biasa wajib menyerahkan berkas pendaftaran sbb:1) Photocopy KTP2) Photocopy ijazah DIV, S1, S2, ataupun S3

yang lulusan Perguruan Tinggi Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial,

3) Surat pernyataan untuk menaati Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial dan tidak menjadi anggota perkumpulan yang mempunyai tujuan dan usaha yang serupa dengan IPSPI.

4) Formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap untuk database keanggotaan.

5) Photo hitam putih 4 x 6 sebanyak 4 buah dan 2 x 3 sebanyak 2 buah.

b. Calon anggota kehormatan IPSPI sesuai syarat-syarat mengenai anggota kehormatan wajib menyerahkan berkas pendaftaran sbb:1). Photocopy KTP2). Formulir dbase yang telah diisi secara lengkap untuk

database keanggotaan. 3). Photo hitam putih 4 x 6 sebanyak 4 buah dan 2 x 3

sebanyak 2 buah.

c. Calon anggota rekan sesuai syarat-syarat mengenai anggota biasa wajib menyerahkan berkas pendaftaran sbb:1). Photocopy KTP2). Dalam hal siswa/mahasiswa, tanda pengenal siswa/mahasiswa;

dalam hal calon, asisten atau pekerja dengan kauliifkasi bukan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial, surat keterangan pekerjaan dari lembaga tempat kerja; dan dalam hal pekerja sosial asing, bukti – bukti kredensial dari organisasi pekerjaan sosial yang berlaku di negaranya.

3). Formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap untuk database keanggotaan.

4). Photo hitam putih 4 x 6 sebanyak 4 buah dan 2 x 3 sebanyak 2 buah.

2. Penyerahan berkas pendaftaran dapat dilakukan melalui salah satu cara di bawah ini:

Page 5: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

a. Dikirim melalui email ke alamat sekretariat IPSPI ipspi.online@gmail atau [email protected] dimana seluruh berkas pendaftarannya discanning terlebih dahulu.

b. Dikirim langsung ke alamat Sekretariat IPSPI di Jl. Matraman N0. 98 Jakarta

c. Dikirim melalui alamat IPSPI provinsi yang kemudian akan dikirimkan ke Sekretariat IPSPI di Jakarta.

3. Pembayaran biaya pendaftaran ditransfer ke rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening : Nama Bank :Nama Pemilik Rekening :

Photocopy bukti transfer harap dikirimkan ke Sekretariat IPSPI.

4. Pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran

Setelah berkas-berkas pendaftaran diterima, Bidang keanggotaan dan keorganisasian akan memeriksanya. Jika diperlukan dapat dilakukan verifikasi terhadap berkas-berkas tersebut. Berkas pendaftaran yang belum lengkap akan dikomunikasikan kepada calon anggota agar dilengkapi. Berkas-berkas pendaftaran yang sudah lengkap akan langsung diproses ke tahap berikutnya.

5. Penetapan Nomor Induk Keanggotaan (NIK)

Setelah berkas pendaftaran diisi lengkap, calon anggota akan diberikan nomor induk yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah resmi menjadi anggota IPSPI. Nomor induk anggota biasa ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Nomor Induk Keanggotaan terdiri dari lima sub penomoran dengan 14

digit, yaitu sub nomor provinsi, sub nomor kabupaten/kota, sub nomor induk di provinsi yang bersangkutan, sub nomor kode kategori keanggotaan, dan sub nomor nasional IPSPI.

b. Sub nomor provinsi diambil dari penomoran provinsi baku dua digit yang dikeluarkan oleh Kemdagri. Penomoran provinsi ini berbasis pada tempat tinggal tetap anggota.

c. Sub nomor kabupaten/kota diambil dari penomoran kabupaten/kota baku dua digit yang dikeluarkan oleh Kemdagri. Penomoran kabupaten/kota ini berbasis pada tempat tinggal tetap anggota.

d. Sub nomor induk di provinsi yang bersangkutan merupakan penomoran secara urut dari terkecil dengan empat digit berdasarkan provinsi dimana anggota berada. Ini untuk menunjukkan berapa jumlah yang terdaftar di suatu provinsi tertentu.

e. Sub nomor kode keanggotaan ditentukan sbb:

Page 6: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

1 = Anggota Biasa2 = Anggota Kehormatan3 = Anggota Rekan

f. Sub nomor nasional IPSPI merupakan penomoran secara urut dari terkecil dengan lima digit untuk menunjukkan berapa jumlah anggota IPSPI secara nasional.

g. NIK akan menjadi kode akses di dbase dan juga dalam kaitannya dengan file dokumentasi lainnya.

h. Contoh NIK

Nama : Tata SudrajatTempat tinggal : Kab. Bekasi – Jawa BaratStatus anggota : Anggota BiasaNIK : 32 16 0001 1 00001

32 adalah sub nomor Provinsi Jabar16 adalah sub nomor Kabupaten Bekasi0001 adalah sub nomor di Provinsi Jabar1 adalah sub nomor anggota biasa0001 adalah sub nomor nasional IPSPI

Contoh lain;

Nama : Wawan SetiawanTempat tinggal : Cianjur – Jawa BaratStatus anggota : Anggota KehormatanNIK : 32 03 0002 2 00002

Nama : GumgumTempat tinggal : Banda Aceh – AcehStatus anggota : Anggota BiasaNIK : 11 71 0001 1 00003

Nama : Muhammad IhsanTempat tinggal : Jakarta TimurStatus anggota : Anggota RekanNIK : 31 72 0001 3 00004

6. Penerbitan Surat Keterangan Keanggotaan (Registrasi)a. Penerbitan SKK dilakukan untuk pengesahan keanggotaan

untuk jangka waktu tertentu. b. SKK akan menyatakan nama, jenis kelamin, alamat tempat

tinggal, lulusan perguruan tinggi, NIK, dan pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah anggota resmi IPSPI berdasarkan SK dari DPP sesuai dengan jangka waktu keanggotaan yang bersangkutan.

c. SKK akan dibubuhi photo yang distempel IPSPI.

Page 7: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

d. SKK ditandatangani Ketua dan Sekretaris.

7. Pembuatan Kartu AnggotaAnggota yang sudah resmi akan mendapatkan Kartu Anggota.a. Kartu Anggota akan menyatakan nama, jenis kelamin,

alamat tempat tinggal, lulusan perguruan tinggi, NIK, dan pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah anggota resmi IPSPI berdasarkan SK dari DPP.

b. Sertifikat akan dibubuhi photo yang distempel IPSPI.c. Sertifikasi ditandatangani Ketua.

8. Penyerahan Bukti Keanggotaan kepada Anggota

Bukti keanggotaan berupa sertifikat keanggotaan (registrasi) dan Kartu Anggota akan dikirimkan melalui pos ke setiap anggota atau anggota dapat mengambil sendiri ke Sekretariat IPSPI.

F. DATABASE

1. Formulir pendaftaran yang berisikan informasi tentang calon anggota akan masuk ke dalam database Anggota IPSPI.

2. Formulir pendaftaran/dbase dikembangkan dari form Jaringan Peksos dengan penambahan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasikan pengalaman praktek dan keahlian yang akan berguna dalam mendukung kegiatan pengembangan praktek dan kompetensi serta advokasi dan promosi.

3. Database akan berbasis website dimana akan ditampilkan oleh administrator website IPSPI sesudah dinyatakan resmi oleh Bidang Keanggotaan dan Keorganisasian.

4. Setiap anggota akan mempunyai kode akses untuk masuk kepada data keanggotaan dan melakukan sendiri updating datanya.

5. Lihat formulir pendaftaran terlampir untuk melihat data apa yang akan ditampilkan dalam database.

Page 8: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

LAMPIRAN 1.

DATA PRIBADI KEANGGOTAAN IPSPI

`

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap :

2. Jenis Kelamin :

3. Tempat lahir :

4. Tanggal, bulan, dan tahun lahir :

5. Status Perkawinan :

6. Jumlah Anak :

7. Alamat kantor sekarang :

- Telepon, fax, email :

8. Alamat rumah sekarang :

- Telepon, HP, fax, email :

B. Riwayat Pendidikan Tinggi

Tingkat Nama Perguruan Tinggi

Jurusan Gelar Tahun Lulus

Photo

NIK

Page 9: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

C. Riwayat Pekerjaan

Nama Instansi/Kantor

Jabatan Tahun Mulai Tahun Berakhir

D. Riwayat Praktek Pekerjaan Sosial

1. Informasi Pengalaman PraktekBidang/Setting Praktek *)

Tahun Jabatan/Posisi Peran utama

Jenis Keahlian

Tingkat Keahlian

*) Panduan bidang/setting praktek: Kesejahteraan sosial, Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Penanggulangan Bencana, Kecacatan, Koreksional (Lapas), Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, CSR, peksos klinis,

2. Penghargaan yang pernah diterima

Page 10: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

a. ………………………………………b. ………………………………………c. ………………………………………3. Sertifikasi Keahlian yang Dimiliki

Sertifikasi tentang…

Lembaga yang mengeluarkan

Tahun

6. Referensi

Nama Jabatan Nomor telepon

E. Komunitas Profesi

1. Organisasi profesi yang diikuti

a. …………………………………………………..b. …………………………………………………..c. …………………………………………………..

2. Komunitas internet yang diikuti

a. …………………………………………………..b. …………………………………………………..c. …………………………………………………..

Page 11: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

Lampiran 2.

KODE PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA1. Provinsi = 11 - Nanggroe Aceh Darussalam2. Provinsi = 12 - Sumatera Utara3. Provinsi = 13 - Sumatera Barat4. Provinsi = 14 - Riau5. Provinsi = 15 - Jambi6. Provinsi = 16 - Sumatera Selatan7. Provinsi = 17 - Bengkulu8. Provinsi = 18 - Lampung9. Provinsi = 19 - Kep. Bangka Belitung10. Provinsi = 21 - Kepulauan Riau11. Provinsi = 31 - DKI Jakarta12. Provinsi = 32 - Jawa Barat13. Provinsi = 33 - Jawa Tengah14. Provinsi = 34 - D.I. Yogyakarta15. Provinsi = 35 - Jawa Timur16. Provinsi = 36 - Banten17. Provinsi = 51 - Bali18. Provinsi = 52 - Nusa Tenggara Barat19. Provinsi = 53 - Nusa Tenggara Timur20. Provinsi = 61 - Kalimantan Barat21. Provinsi = 62 - Kalimantan Tengah22. Provinsi = 63 - Kalimantan Selatan23. Provinsi = 64 - Kalimantan Timur24. Provinsi = 71 - Sulawesi Utara25. Provinsi = 72 - Sulawesi Tengah26. Provinsi = 73 - Sulawesi Selatan27. Provinsi = 74 - Sulawesi Tenggara28. Provinsi = 75 - Gorontalo29. Provinsi = 76 - Sulawesi Barat30. Provinsi = 81 - Maluku31. Provinsi = 82 - Maluku Utara32. Provinsi = 91 - Irian Jaya Barat33. Provinsi = 94 – Papua

KODE PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Provinsi = 11 - Nanggroe Aceh DarussalamPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Simeulue02 - Kabupaten Aceh Singkil03 - Kabupaten Aceh Selatan04 - Kabupaten Aceh Tenggara05 - Kabupaten Aceh Timur06 - Kabupaten Aceh Tengah07 - Kabupaten Aceh Barat08 - Kabupaten Aceh Besar09 - Kabupaten Pidie

Page 12: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

10 - Kabupaten Bireuen11 - Kabupaten Aceh Utara12 - Kabutaen Aceh Barat Daya13 - Kabupaten Gayo Lues14 - Kabupaten Aceh Taming15 - Kabupaten Nagan Raya16 - Kabupaten Aceh Jaya17 - Kabupaten Bener Meriah- Kabupaten Pidie Jaya71 - Kota Banda Aceh72 - Kota Sabang73 - Kota Langsa74 - Kota Lhokseumawe75 - Kota Subulussalam

Provinsi = 12 - Sumatera UtaraPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Nias02 - Kabupaten Mandailing Natal03 - Kabupaten Tapanuli Selatan04 - Kabupaten Tapanuli Tengah05 - Kabupaten Tapanuli Utara06 - Kabupaten Toba Samosir07 - Kabupaten Labuhan Batu08 - Kabupaten Asahan09 - Kabupaten Simalungun10 - Kabupaten Dairi11 - Kabupaten Karo12 - Kabupaten Deli Serdang13 - Kabupaten Langkat14 - Kabupaten Nias Selatan15 - Kabupaten Humbang Hasundutan16 - Kabupaten Pakpak Bharat17 - Kabupaten Samosir18 - Kabupaten Serdang Bedagai- Kabupaten Batu Bara- Kabupaten Labuhan Batu Selatan- Kabupaten Labuhan Batu Utara- Kabupaten Nias Barat- Kabupaten Nias Utara- Kabupaten Padang Lawas- Kabupaten Padang Lawas Utara71 - Kota Sibolga72 - Kota Tanjung Balai73 - Kota Pematang Siantar74 - Kota Tebing Tinggi75 - Kota Medan76 - Kota Binjai77 - Kota Padangsidimpuan- Kota Gunung Sitoli

Provinsi = 13 - Sumatera BaratPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Kepulauan Mentawai02 - Kabupaten Pesisir Selatan

Page 13: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

03 - Kabupaten Solok04 - Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung05 - Kabupaten Tanah Datar06 - Kabupaten Padang Pariaman07 - Kabupaten Agam08 - Kabupaten Lima Puluh Koto09 - Kabupaten Pasaman10 - Kabupaten Solok Selatan11 - Kabupaten Dharmas Raya12 - Kabupaten Pasaman Barat71 - Kota Padang72 - Kota Solok73 - Kota Sawah Lunto74 - Kota Padang Panjang75 - Kota Bukittinggi76 - Kota Payakumbuh77 - Kota Pariaman

Provinsi = 14 - RiauPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Kuantan Singingi02 - Kabupaten Indragiri Hulu03 - Kabupaten Indragiri Hilir04 - Kabupaten Pelalawan05 - Kabupaten Siak06 - Kabupaten Kampar07 - Kabupaten Rokan Hulu08 - Kabupaten Bengkalis09 - Kabupaten Rokan Hilir10 - Kabupaten Kepulauan Meranti71 - Kota Pekanbaru73 - Kota Dumai

Provinsi = 15 - JambiPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Kerinci02 - Kabupaten Merangin03 - Kabupaten Sarolangun04 - Kabupaten Batang Hari05 - Kabupaten Muaro Jambi06 - Kabupaten Tanjung Jabung Timur07 - Kabupaten Tanjung Jabung Barat08 - Kabupaten Tebo09 - Kabupaten Bungo71 - Kota Jambi72 – Kota Sungai Penuh

Provinsi = 16 - Sumatera SelatanPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Ogan Komering Ulu02 - Kabupaten Ogan Komering Ilir03 - Kabupaten Muara Enim04 - Kabupaten Lahat05 - Kabupaten Musi Rawas06 - Kabupaten Musi Banyu Asin

Page 14: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

07 - Kabupaten Banyu Asin08 - Kabupaten Oku Selatan09 - Kabupaten Oku Timur10 - Kabupaten Ogan Ilir11 - Kabupaten Empat Lawang71 - Kota Palembang72 - Kota Prabumulih73 - Kota Pagar Alam74 - Kota Lubuklinggau

Provinsi = 17 - BengkuluPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Bengkulu Selatan02 - Kabupaten Rejang Lebong03 - Kabupaten Bengkulu Utara04 - Kabupaten Kaur05 - Kabupaten Seluma06 - Kabupaten Mukomuko07 - Kabupaten Lebong08 - Kabupaten Kepahiang- Kabupaten Bengkulu Tengah71 - Kota Bengkulu

Provinsi = 18 - LampungPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Lampung Barat02 - Kabupaten Tanggamus03 - Kabupaten Lampung Selatan04 - Kabupaten Lampung Timur05 - Kabupaten Lampung Tengah06 - Kabupaten Lampung Utara07 - Kabupaten Way Kanan08 - Kabupaten Tulang Bawang- Kabupaten Tulang Bawang Barat- Kabupaten Pringsewu- Kabupaten Pesawaran- Kabupaten Mesuji71 - Kota Bandar Lampung72 - Kota Metro

Provinsi = 19 - Kep. Bangka BelitungPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Bangka02 - Kabupaten Belitung03 - Kabupaten Bangka Barat04 - Kabupaten Bangka Tengah05 - Kabupaten Bangka Selatan06 - Kabupaten Belitung Timur71 - Kota Pangkal Pinang

Provinsi = 21 - Kepulauan RiauPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Karimun02 - Kabupaten Kepulauan Riau03 - Kabupaten Natuna

Page 15: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

04 - Kabupaten Lingga- Kabupaten Anambas71 - Kota Batam72 - Kota Tanjung Pinang

Provinsi = 31 - DKI JakartaPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Kepulauan Seribu71 - Kota Jakarta Selatan72 - Kota Jakarta Timur73 - Kota Jakarta Pusat74 - Kota Jakarta Barat75 - Kota Jakarta Utara

Provinsi = 32 - Jawa BaratPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Bogor02 - Kabupaten Sukabumi03 - Kabupaten Cianjur04 - Kabupaten Bandung05 - Kabupaten Garut06 - Kabupaten Tasikmalaya07 - Kabupaten Ciamis08 - Kabupaten Kuningan09 - Kabupaten Cirebon10 - Kabupaten Majalengka11 - Kabupaten Sumedang12 - Kabupaten Indramayu13 - Kabupaten Subang14 - Kabupaten Purwakarta15 - Kabupaten Karawang16 - Kabupaten Bekasi71 - Kota Bogor72 - Kota Sukabumi73 - Kota Bandung74 - Kota Cirebon75 - Kota Bekasi76 - Kota Depok77 - Kota Cimahi78 - Kota Tasikmalaya79 - Kota Banjar

Provinsi = 33 - Jawa TengahPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Cilacap02 - Kabupaten Banyumas03 - Kabupaten Purbalingga04 - Kabupaten Banjarnegara05 - Kabupaten Kebumen06 - Kabupaten Purworejo07 - Kabupaten Wonosobo08 - Kabupaten Magelang09 - Kabupaten Boyolali10 - Kabupaten Klaten11 - Kabupaten Sukoharjo

Page 16: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

12 - Kabupaten Wonogiri13 - Kabupaten Karanganyar14 - Kabupaten Sragen15 - Kabupaten Grobogan16 - Kabupaten Blora17 - Kabupaten Rembang18 - Kabupaten Pati19 - Kabupaten Kudus20 - Kabupaten Jepara21 - Kabupaten Demak22 - Kabupaten Semarang23 - Kabupaten Temanggung24 - Kabupaten Kendal25 - Kabupaten Batang26 - Kabupaten Pekalongan27 - Kabupaten Pemalang28 - Kabupaten Tegal29 - Kabupaten Brebes71 - Kota Magelang72 - Kota Surakarta73 - Kota Salatiga74 - Kota Semarang75 - Kota Pekalongan76 - Kota Tegal

Provinsi = 34 - D.I. YogyakartaPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Kulon Progo02 - Kabupaten Bantul03 - Kabupaten Gunung Kidul04 - Kabupaten Sleman71 - Kota Yogyakarta

Provinsi = 35 - Jawa TimurPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Pacitan02 - Kabupaten Ponorogo03 - Kabupaten Trenggalek04 - Kabupaten Tulungagung05 - Kabupaten Blitar06 - Kabupaten Kediri07 - Kabupaten Malang08 - Kabupaten Lumajang09 - Kabupaten Jember10 - Kabupaten Banyuwangi11 - Kabupaten Bondowoso12 - Kabupaten Situbondo13 - Kabupaten Probolinggo14 - Kabupaten Pasuruan15 - Kabupaten Sidoarjo16 - Kabupaten Mojokerto17 - Kabupaten Jombang18 - Kabupaten Nganjuk19 - Kabupaten Madiun20 - Kabupaten Magetan

Page 17: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

21 - Kabupaten Ngawi22 - Kabupaten Bojonegoro23 - Kabupaten Tuban24 - Kabupaten Lamongan25 - Kabupaten Gresik26 - Kabupaten Bangkalan27 - Kabupaten Sampang28 - Kabupaten Pamekasan29 - Kabupaten Sumenep71 - Kota Kediri72 - Kota Blitar73 - Kota Malang74 - Kota Probolinggo75 - Kota Pasuruan76 - Kota Mojokerto77 - Kota Madiun78 - Kota Surabaya79 - Kota Batu

Provinsi = 36 - BantenPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Pandeglang02 - Kabupaten Lebak03 - Kabupaten Tangerang04 - Kabupaten Serang71 - Kota Tangerang72 - Kota Cilegon- Kota Serang- Kota Tangerang Selatan

Provinsi = 51 - BaliPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Jembrana02 - Kabupaten Tabanan03 - Kabupaten Badung04 - Kabupaten Gianyar05 - Kabupaten Klungkung06 - Kabupaten Bangli07 - Kabupaten Karangasem08 - Kabupaten Buleleng71 - Kota Denpasar

Provinsi = 52 - Nusa Tenggara BaratPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Lombok Barat02 - Kabupaten Lombok Tengah03 - Kabupaten Lombok Timur04 - Kabupaten Sumbawa05 - Kabupaten Dompu06 - Kabupaten Bima07 - Kabupaten Sumbawa Barat- Kabupaten Lombok Utara71 - Kota Mataram72 - Kota Bima

Page 18: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

Provinsi = 53 - Nusa Tenggara TimurPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Sumba Barat02 - Kabupaten Sumba Timur03 - Kabupaten Kupang04 - Kabupaten Timor Tengah Selatan05 - Kabupaten Timor Tengah Utara06 - Kabupaten Belu07 - Kabupaten Alor08 - Kabupaten Lembata09 - Kabupaten Flores Timur10 - Kabupaten Sikka11 - Kabupaten Ende12 - Kabupaten Ngada13 - Kabupaten Manggarai14 - Kabupaten Rote Ndao15 - Kabupaten Manggarai Barat- Kabupaten Nagekeo- Kabupaten Sumba Tengah- Kabupaten Sumba Barat Daya- Kabupaten Sabu Raijua- Kabupaten Manggarai Timur71 - Kota Kupang

Provinsi = 61 - Kalimantan BaratPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Sambas02 - Kabupaten Bengkayang03 - Kabupaten Landak04 - Kabupaten Pontianak05 - Kabupaten Sanggau06 - Kabupaten Ketapang07 - Kabupaten Sintang08 - Kabupaten Kapuas Hulu09 - Kabupaten Sekadau10 - Kabupaten Melawi- Kabupaten Kayong Utara- Kabupaten Kubu Raya71 - Kota Pontianak72 - Kota Singkawang

Provinsi = 62 - Kalimantan TengahPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Kotawaringin Barat02 - Kabupaten Kotawaringin Timur03 - Kabupaten Kapuas04 - Kabupaten Barito Selatan05 - Kabupaten Barito Utara06 - Kabupaten Sukamara07 - Kabupaten Lamandau08 - Kabupaten Seruyan09 - Kabupaten Katingan10 - Kabupaten Pulang Pisau11 - Kabupaten Gunung Mas12 - Kabupaten Barito Timur

Page 19: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

13 - Kabupaten Murung Raya71 - Kota Palangka Raya

Provinsi = 63 - Kalimantan SelatanPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Tanah Laut02 - Kabupaten Baru03 - Kabupaten Banjar04 - Kabupaten Barito Kuala05 - Kabupaten Tapin06 - Kabupaten Hulu Sungai Selatan07 - Kabupaten Hulu Sungai Tengah08 - Kabupaten Hulu Sungai Utara09 - Kabupaten Tabalong10 - Kabupaten Tanah Bumbu11 - Kabupaten Balangan71 - Kota Banjarmasin72 - Kota Banjar Baru

Provinsi = 64 - Kalimantan TimurPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Pasir02 - Kabupaten Kutai Barat03 - Kabupaten Kutai Kartanegara04 - Kabupaten Kutai Timur05 - Kabupaten Berau06 - Kabupaten Malinau07 - Kabupaten Bulongan08 - Kabupaten Nunukan09 - Kabupaten Penajam Pasir Utara- Kabupaten Tanah Tidung71 - Kota Balikpapan72 - Kota Samarinda73 - Kota Tarakan74 - Kota Bontang

Provinsi = 71 - Sulawesi UtaraPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Bolaang Mongondow02 - Kabupaten Minahasa03 - Kabupaten Kepulauan Sangihe04 - Kabupaten Kepulauan Talaud05 - Kabupaten Minahasa Selatan06 - Kabupaten Minahasa Utara- Kabupaten Minahasa Tenggara- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro71 - Kota Manado72 - Kota Bitung73 - Kota Tomohon- Kota Kotambagu

Provinsi = 72 - Sulawesi Tengah

Page 20: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

Pilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Banggai Kepulauan02 - Kabupaten Banggai03 - Kabupaten Morowali04 - Kabupaten Poso05 - Kabupaten Donggala06 - Kabupaten Toli-Toli07 - Kabupaten Buol08 - Kabupaten Parigi Moutong09 - Kabupaten Tojo Una-Una- Kabupaten Sigi71 - Kota Palu

Provinsi = 73 - Sulawesi SelatanPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Selayar02 - Kabupaten Bulukumba03 - Kabupaten Bantaeng04 - Kabupaten Jeneponto05 - Kabupaten Takalar06 - Kabupaten Gowa07 - Kabupaten Sinjai08 - Kabupaten Maros09 - Kabupaten Pangkajene Kepulauan10 - Kabupaten Barru11 - Kabupaten Bone12 - Kabupaten Soppeng13 - Kabupaten Wajo14 - Kabupaten Sidenreng Rappang15 - Kabupaten Pinrang16 - Kabupaten Enrekang17 - Kabupaten Luwu18 - Kabupaten Tana Toraja22 - Kabupaten Luwu Utara25 - Kabupaten Luwu Timur71 - Kota Makassar72 - Kota Pare-Pare73 - Kota Palopo

Provinsi = 74 - Sulawesi TenggaraPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Buton02 - Kabupaten Muna03 - Kabupaten Konawe04 - Kabupaten Kolaka05 - Kabupaten Konawe Selatan06 - Kabupaten Bombana07 - Kabupaten Wakatobi08 - Kabupaten Kolaka Utara- Kabupaten Konawe Utara- Kabupaten Buton Utara71 - Kota Kendari72 - Kota Bau-Bau

Page 21: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

Provinsi = 75 - GorontaloPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Boalemo02 - Kabupaten Gorontalo03 - Kabupaten Pohuwato04 - Kabupaten Bone Bolango05 – Kabupaten Gorontalo Utara71 - Kota Gorontalo

Provinsi = 76 - Sulawesi BaratPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Majene02 - Kabupaten Polewali Mandar03 - Kabupaten Mamasa04 - Kabupaten Mamuju05 - Kabupaten Mamuju Utara

Provinsi = 81 - MalukuPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Maluku Tenggara Barat02 - Kabupaten Maluku Tenggara03 - Kabupaten Maluku Tengah04 - Kabupaten Buru05 - Kabupaten Kepulauan Aru06 - Kabupaten Seram Bagian Barat07 - Kabupaten Seram Bagian Timur- Kabupaten Buru Selatan- Kabupaten Maluku Barat Daya71 - Kota Ambon- Kota Tual

Provinsi = 82 - Maluku UtaraPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Halmahera Barat02 - Kabupaten Halmahera Tengah03 - Kabupaten Kepulauan Sula04 - Kabupaten Halmahera Selatan05 - Kabupaten Halmahera Utara06 - Kabupaten Halmahera Timur- Kabupaten Pulau Morotai71 - Kota Ternate72 - Kota Tidore Kepulauan

Provinsi = 91 - Papua BaratPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Fak-Fak02 - Kabupaten Kaimana03 - Kabupaten Teluk Wondama04 - Kabupaten Teluk Bintuni05 - Kabupaten Manokwari06 - Kabupaten Sorong Selatan07 - Kabupaten Sorong08 - Kabupaten Raja Ampat- Kabupaten Maybrat- Kabupaten Tambrauw

Page 22: SISTEM KEANGGOTAAN IPSPI - bocahbancar.files.wordpress.com file · Web viewDASAR. Anggaran Dasar IPSPI Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi

71 - Kota Sorong

Provinsi = 94 - PapuaPilih Kabupaten/Kota =01 - Kabupaten Merauke02 - Kabupaten Jayawijaya03 - Kabupaten Jayapura04 - Kabupaten Nabire08 - Kabupaten Yapen Waropen09 - Kabupaten Biak Numfor10 - Kabupaten Paniai11 - Kabupaten Puncak Jaya12 - Kabupaten Mimika13 - Kabupaten Boven Digoel14 - Kabupaten Mappi15 - Kabupaten Asmat16 - Kabupaten Yahukimo17 - Kabupaten Pegunungan Bintang18 - Kabupaten Tolikara19 - Kabupaten Sarmi20 - Kabupaten Keerom26 - Kabupaten Waropen27 - Kabupaten Supiori- Kabupaten Deiyai- Kabupaten Dogiyai- Kabupaten Intan Jaya- Kabupaten Lanny Jaya- Kabupaten Mamberamo Raya- Kabupaten Mamberamo Tengah- Kabupaten Nduga- Kabupaten Puncak- Kabupaten Yalimo71 - Kota JayapuraCatatan:Untuk mendapatkan kode Kabupaten dan Kota yang baru dimekarkar, dapatditanyakan ke Badan Pusat Statistik setempat.