sistem informasi biro pembangunan dan kesejahteraan sosial provinsi papua barat 2014 -rkpd kab....
Upload: biro-pembangunan-dan-kesejahteraan-sosial-provinsi-papua-barat
Post on 11-Oct-2015
314 views
DESCRIPTION
SISTEM INFORMASI DATA BIRO PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETDA PROVINSI PAPUA BARAT____________________Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong 2014TRANSCRIPT
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
1/114
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
2/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG
Pembangunan daerah merupakan bagian integral sekaligus merupakan
penjabaran dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilakukan untuk
mencapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi, aspirasi, dan
permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah
dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien, efektif, dan merata
adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah
dilakukan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat secara adil
dan merata. Berdasarkan UU Nomor : 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan
pembangunan nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dokumen
perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Dalam pelaksanaan
pembangunan, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran
Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi
masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD
juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
3/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Dengan RKPD Kabupaten Sorong dapat mewujudkan keterpaduan antara
perencanaan dan penganggaran Dimana pengambilan keputusan penetapan
program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses
perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan
daerah.
1. 2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Sorong Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara..
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
4/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
9. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pablik.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah..
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
5/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
23. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong tentang Nomor 15 A Tahun 2012 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
6/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
1. 3 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Sorong Tahun 2014 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar
urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi
dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, Sertamenjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Sorong tahun 2014 adalah sebagai pedoman :
a. Sebagai Pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam
melaksanakan berbagai Kegiatan Pembangunan Daerah.
b. Penyusunan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sorong Tahun 2014.
c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Sorong Tahun 2014.
1. 4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sorong disusun dalam
Sistematika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika
Dokumen RKPD.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
7/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI
DAERAH.
Menjelaskan ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan tantangan dan prospek
perekonomian daerah, tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah,
analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan
keuangan daerah.
BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan arah Kebijakan rencana kerja Pemerintah Daerah, Prioritas Pemba-
ngunan Tahun 2014.
BAB V
MEMUAT RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014Menguraikan hal-hal pokok yang memuat keseluruhan dokumen RKPD , sebagai
bagian dari ketegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak dalam memfungsikan
RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
BAB VI
PENUTUP
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
8/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIANKINERJA PEMERINTAH DAERAH.
2. 1 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sorong Periode 2012 - 2017
VISI
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong yang terpilih
menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017, yaitu:
TERWUJUDNYA TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
KABUPATEN SORONG YANG SEJAHTERA
MISI
Berdasarkan Visi tersebut diatas selanjutnya ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan
yang merupakan komitmen dan pedoman arah untuk pengelolaan pembangunan
dan pencapaian pelayanan masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mandiri;
2. Meningkatkan tersedianya Infrastruktur dasar yang memadai Ibu Kota Kabupaten
dan Ibu Kota Distrik guna mengerakkan perekonomian dan kawasan serta
mengurangi keterisolasian daerah;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan
Masyarakat;
4. Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan perumahan terutama bagi
Masyarakat yang tidak mampu;
5. Mewujudkan Sistem Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel, transparan,
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
9/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
2.1.1 Pemerintahan
A. Kondis i Kepemerintahan Komposis i dan Jumlah Wilayah Pemerintahan
Pemerintahan di Kabupaten Sorong merupakan Tulang punggung utama dalam
pembangunan hal ini tercermin dari ketergantungan yang sangat besar dari
masyarakat dalam mendorong dan menggerakan pembangunan di hampir seluruh
sektor kehidupan masyarakat di kabupaten ini. Hal ini tercermin dari masih
dominannya peran pemerintah dalam mendorong proses pembangunan yang ditunjang dari APBD yang sangat utama namun dikarenakan Keterbatasan anggaran
APBD sehingga sangat di butuhkan Peran dari Swasta. Secara Riil Sektor Swasta
masih kurang perannya dalam mendorong proses percepatan pembangunan di
kabupaten ini karena itu pemerintah sangat mengharapkan peran dan fungsi pihak
swasta dalam hal ini investor agar lebih banyak lagi menanamkan modalnya di
kabupaten ini.
B. Struktur Pemerintahan
Kabupaten Sorong dikepalai oleh seorang bupati dan di bantu oleh seorang wakil
bupati sebagai kepala daerah, dan ada dua puluh delapan Satuan Kerja Perangkat
daerah (SKPD) dan 3 Kepala kantor. Tabel berikut menunjukan jumlah kepala wilayah(distrik, Kalurahan dan Kampung) sekabupaten Sorong.
Tabel. 2.1
Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sorong dan kepala wilayah,(Distr ik, Kelurahan Dan kampung yang ada di kabupaten Sorong .
No Kabupaten Sorong Jumlah
1
2
3
Dinas
Badan
Kantor
17
8
3
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
10/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
2. 2 Aspek Geografi dan Demografi
2.2.1 Batas Administrasi Daerah
Secara administrasi Kabupaten Sorong terletak di bagian Barat Provinsi Papua
Barat dengan luas wilayah Kabupaten Sorong setelah pembentukan Kabupaten
Tambrauw 13.603,46 Km2. Letak geografis Kabupaten Sorong adalah : 1300 40 49 -
1320 13 48 Bujur Timur dan 000 33 42 010 35 29 Lintang Selatan. Wilayah
administrasi Pemerintah Kabupaten Sorong terdiri dari 19 Distrik, 18 Kelurahan dan128 Desa/Kampung. Sedang batas administratif Kabupaten Sorong sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Selat Dampir
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten
Sorong Selatan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut SeramSebelah Barat berbatasan dengan Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat.
Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua, Undang-
Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di
Provinsi Papua Barat dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
11/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
A. Luas Wi layahKabupaten Sorong mempunyai luas wilayah 13.603,46 Km2, yang terdiri dari
daratan seluas 8.457,00 Km2, dan lautan seluas 5.146,46 Km2. Secara administratif
Kabupaten Sorong terdiri dari 19 Distrik/Kecamatan, 13 Kelurahan dan 121
Desa/Kampung.
Tabel.2.2Pembagian Wilayah Adminis tratif Kabupaten SorongTahun 2012
No DistrikBanyaknya Luas
(Km2)Kampung Kelurahan
1 Moraid 7 - 1.444,46
2 Klaso 5 - 316,46
3 Makbon 8 1 1.011,42
4 Klayili 5 - 481,26
5 Beraur 9 - 822,26
6 Klawak 9 - 518,72
7 Klabot 8 - 488,45
8 Klamono 13 - 432,89
9 Salawati 5 2 525,03
10 Moisegen 7 - 118,62
11 Mayamuk 6 2 217,22
12 Seget 8 - 893,81
13 Segun 6 - 2.021,37
14 Salawati Selatan 7 - 2.239,05
15 Aimas 1 6 222,43
16 Mariat 3 2 118,16
17 Sayosa 6 - 1.213,46
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
12/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
B. Topografi dan Morfologi WilayahDengan batas di sebelah utara dan sebagian bagian selatan adalah laut, yaitu di
sebelah utara adalah Samudera Pasifik dan di sebelah selatan adalah Laut Seram,
serta di sebelah timur adalah pegunungan Tambrau, maka secara umum bentuk
permukaan bumi atau morfologi wilayah Kabupaten Sorong adalah dataran rendah
(sebelah barat) dan makin ke timur semakin merupakan pegunungan ataupun dataran
tinggi.
Sebagai penjelas bagi bentuk morfologi demikian ini dapat digambarkan profil
wilayah Kabupaten Sorong menurut arah utara selatan yang meliputi potongan :
1. Sorong Segun,
2. Pulau Dua Ayamaru
3. Warmandi Kapar
sementara potongan arah barat timur meliputi:
1. Sorong Dataran Kebar Manokwari, dan
2. P. Salawati Klabot.
Wilayah Kabupaten Sorong mempunyai ketinggian sejak dari 0 sampai 2.582 meter di
atas permukaan laut (dpl). Dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0 100 m
dpl. terdapat di bagian barat dan selatan wilayah (sekitar 25 % dari wilayah
kabupaten), dan morfologi bergelombang hingga pegunungan dengan ketinggian 100
2.582 m dpl. terdapat di bagian utara dan timur (sekitar 60 % dari wilayah
kabupaten).
C. Iklim
Kabupaten Sorong memiliki iklim tropis yang lembab dan panas. Berdasarkan data
dari stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Sorong suhu udara maksimal
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
13/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
D. Hidrologi / DAS
Kondisi hidrologi, dilihat dari pola aliran sungai, secara umum terdiri dari sungai-
sungai yang mengalir ke utara (Samudera Pasifik) dan ke selatan (Laut Seram),
dengan bagian hulu (upstream) adalah di pegunungan bagian tengah dan timur
wilayah (kompleks Pegunungan Tamrau dll). Sungai-sungai yang mengalir ke arah
utara yang relatif besar antara lain adalah S.Warsamson, S.Mega, S.Kwoor;
sementara sungai-sungai lainnya relatif lebih kecil dan pendek, yang selaras dengan
posisi pegunungan yang lebih dekat ke bagian utara tersebut. Sungai-sungai yang
mengalir ke arah selatan yang relatif besar antara lain adalah Kla Segun, S. Beraur,
S.Klabra/Kla Dut, S.Seremuk.
E. Jenis Tanah dan Tekstur Tanah
Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Sorong, yang diturunkan dari
peta jenis tanah Provinsi Papua Barat, yang meliputi berturut-turut :
- Brown Forest(Inceptisol): berada pada perbukitan dan lereng pegunungan di
bagian utara wilayah, sekitar pegunungan Tamrau ke utara/ke arah Samudera
Pasifik;
- Litosol (Ultisol) dan Lateritik (Oksisol) : terletak di bagian tengah wilayah
sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan;
- Podsolik (Ultisol) : terletak di bagian tengah ke arah timur (Distrik Klamono
dan Beraur bagian Utara);
- Rendzina(Molisol): terletak di bagian tengah (di Distrik Sayosa);
- Aluvialdan Gambut : terletak didaratan Pulau Papua dan Pulau Salawati yang
menghadap ke Selat Sele, dan sebagian lagi di daerah aliran Sungai
Warsamson bagian utara;
- Tanah Salin atau tanah garaman (salty soils) : terletak dibagian selatan
wilayah yang menghadap kelaut Seram, yaitu di Distrik Segun, Beraur dan
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
14/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Kedalaman efektif tanah bervariasi. Kedalaman yang relatif lebih kecil (antara 0-
25 cm, dan 25-50 cm) cenderung terdapat di bagian utara dan timur pada kompleks
pegunungan, sementara kedalaman yang relatif lebih besar (50-100 cm 100-150 cm,
dan 150 cm lebih) umumnya terdapat dibagian selatan wilayah.
F. Laut dan Pesis ir
Terkait dengan letak wilayah Kabupaten Sorong yang relatif dikelilingi oleh laut,
kecuali di bagian timur berbatasan dengan darat, maka panjang garis pantai di
Kabupaten Sorong yang berada pada pulau utama Pulau Papua dan Pulau Salawati
yaitu sekitar 545,31 Km. Sementara panjang garis pantai di bagian utara mulai dari
perbatasan dengan Kabupaten Manokwari di gagian timur dan Kota Sorong di bagaian
barat yaitu mulai Distrik Abun, Sausapor, Moraid, dan Distrik Makbon, mempunyai
panjang gasis pantai sekitar 231,71 Km, dan di bagian selatan sampai ke barat yaitu
mulai dari Distrik Beraur, Segun, Seget, Salawati, Mayamuk, dan Distrik Aimasmempunyai panjang garis pantai sekitar 313,60 Km Wilayah laut kewenangan
Kabupaten Sorong, yaitu sejauh 4 mil laut dari garis pantai untuk yang berhadapan
dengan laut lepas dan berbagi dengan wilayah tetangga untuk yang terdapat pada
selat. Luas wilayah laut kewenangan (WLK) tersebut secara total adalah sekitar
725.808 Ha, Ekosistem pesisir Kabupaten Sorong yang utama dapat diidentifikasikan
atas 3 karakter ekosistem, yaitu ekosistem estuaria (muara sungai), ekosistem pantai
berpasir, dan ekosistem rawa pesisir, yang saling terkait atau terintegrasi membentuk
ekosisitem pesisir. Ekosistem muara ditemui pada muara-muara sungai baik yang
megalir ke utara maupun yang mengalir ke selatan. Ekosistem pantai berpasir
dominan terletak di bagian utara yang menghadap ke Samudera Pasifik, yang pada
beberapa tempat terdapat beting karang di hadapannya. Pada ekosistem ini terdapatpotensi wisata alam pantai. Ekosistem rawa pesisir dominan terdapat di bagian selatan
wilayah yang menghadap ke Laut Seram dan Selat Sele, yang ditandai oleh sebaran
hutan rawa pesisir pada jenis tanah salin, yang sebagian di antaranya merupakan
b k ( )
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
15/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong dan Kepadatannya menurut Distrik
Distrik Luas Daerah Laki-laki Perempuan JumlahPenduduk
Kepadatanper Km
District Area (Km) Population Population Population Density Sq-
Km
1. Moraid 1.444,16 968 754 1.722 0,84
2. Klaso 316,46 168 147 315 1,00
3. Makbon 1. 011,42 1.097 1.046 2.143 0,47
4. Klayili 481,26 229 191 420 1,15
5. Beraur 822,26 522 494 1.016 0,81
6. Klamono 488,45 2.419 2.090 4.509 0,11
7. Klabot 518,72 319 329 648 0,80
8. Klawak 432,89 307 304 611 0,71
9. Salawati 525,03 5.006 4.387 9.393 0,06
10. SalawatiTimur 118,62 1.034 943 1.977 0,06
11. Mayamuk 217,22 5.421 4.868 10.289 0,02
12. Seget 893,81 1.622 1.489 3.111 0,29
13. Segun 2.021,37 715 682 1.397 1,45
14.SalawatiSelatan 2.265,18 1.132 953 2.085 1,09
15. Aimas 222,43 11.546 9.943 21.489 0,01
16. Mariat 118,16 5.883 5.241 11.124 0,01
17. Sayosa 1.213,46 499 495 994 1,22
18. Maudus 492,54 223 176 399 1,23
Jumlah / Total 13.603,46 39.110 34.532 73.642 0,19
Sumber : Sorong Dalam Angka Tahun 2013
Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan.
Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
16/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat
yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk
tersebut dapat
menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya rendah. Informasi
kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan
manusia yang berkualitas.
Kabupaten Sorong mempunyai penduduk sebanyak 73.642 jiwa, yang terdiri dari
39.110jiwa penduduk laki-laki dan 34.532 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis
kelamin penduduk Kabupaten Sorong tahun 2012 adalah 113,26 atau dengan kata lain
bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 113 penduduk laki-laki.
A. Suku - suku di Kabupaten Sorong
Penduduk Kabupaten Sorong, seperti halnya dengan Kota Sorong tetangganya
secara sosial budaya terdiri atas penduduk asli dan penduduk pendatang.
Penduduk asli di Kabupaten Sorong dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu :
Suku Moi, terdiri dari suku : Klabra, Karon, Madik, Kebar, Keboro, dan Yaun,
yang tersebar di Distrik Feet, Abun, Sausafor, Moraid, Makbon, Aimas,
Salawati, Seget, Segun, Beraur, Klamono, dan Distrik Sayosa;
Suku Maibrat, terdiri dari : suku Meimere/Make, Meite, dan Meimaru, yang
tersebar di Distrik Aimas dan Salawati;
Suku Inanwatan, terdiri : dari suku Mate Mani, suku Puragi, Oderau, Kaiso,
dan Samaun, yang tersebar di Distrik Aimas dan Salawati;
Suku Tehit, terdiri dari suku Sawiat, dan Ogit, yang tersebart di Distrik Aimas
daan Salawati;
Sementara penduduk pendatang berasal dari 2 kelompok utama, yaitu
transmigran dan bukan transmigran yang sekarang berdomisili di Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
17/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Sedangkan penduduk pendatang yang bukan transmigran umumnya adalah
migran biasa yang masuk secara individu ataupun keluarga, yang berasal dari
rumpun suku Jawa, Batak, Makasar, Buton, Ambon, Manado dan sebagainya,
sehubungan dengan penugasan ataupun peluang kerja atau peluang usaha di
wilayah ini.
B. Kesejahteraan Sosial
Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pembangunan.
Penduduk memegang dua peranan sekaligus dalam proses pembangunan, yaitu
sebagai subyek dan obyek pembangunan.
Sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat dimanfaatkan tanpa
adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut
dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga secara
berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani
masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah
dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan ke arah perbaikan kualitas
sumber daya manusia.
Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat
yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk
tersebut dapat menjadi beban yang akan sulit untuk diselesaikan bila kualitasnya
rendah.
Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah
pembangunan manusia yang berkualitas.
a. Jumlah dan Komposisi Penduduk
Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk keadaan Juni tahun 2012, Kabupaten
Sorong mempunyai penduduk sebanyak 73.642 jiwa, yang terdiri dari 39.110jiwa
penduduk laki-laki dan 34.532 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
18/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Dari Gambar 2.1 terlihat bahwa penduduk Kabupaten Sorong tergolong sebagai
penduduk muda. Penduduk muda digambarkan oleh bentuk piramida penduduk
dengan alas yang besar dan mengecil dengan cepat pada kelompok umur berikutnya,
serta puncak piramidanya lancip pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Sebaliknya
piramida penduduk tua mempunyai alas yang relatif tidak lebar dan perlahan-lahan
berkurang pada kelompok umur berikutnya serta puncaknya tumpul.
Penduduk usia produktif (15 64 tahun) merupakan suatu modal penting dalam
pelaksanaan pembangunan di segala sektor. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk
keadaan Juni 2012, sebanyak 61,02 persen penduduk Kabupaten Sorong merupakan
penduduk usia produktif, dan sisanya, yaitu 38,98 persen merupakan penduduk usia
non-produktif (0 -14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk usia produktif masih
didominasi oleh penduduk laki-laki. Sebanyak 54,72 persen dari penduduk usia
produktif adalah penduduk laki-laki. Sedangkan 45,28 persen dari penduduk usia
Gambar 2.1Piramida Penduduk Kabupaten Sorong Tahun 2012
Sumber: BPS
Kab.Sorong, Proyeksi Penduduk
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
19/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok
bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam
angkatan kerja tidak melakukan aktifitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam
kriteria pengangguran (unemployment). Dengan jumlah penduduk muda yang besar
tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar,
untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk
menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila
permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya
pengangguran.
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang
secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong
daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan
salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase
dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah
menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Gambar 2.2Rasio Ketergantungan menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Sorong Tahun 2012
59.05
69.69
63.87
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
20/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Gambar 2.2 memberikan informasi bahwa besarnya rasio ketergantungan
Kabupaten Sorong mencapai 63,87 persen. Artinya dari 100 orang yang masih
produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 64 orang yang belum
produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas). Jika dilihat dari sisi gender,
maka rasio ketergantungan dari penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk
laki-laki.
b. Sebaran Penduduk
Luas wilayah Kabupaten Sorong mencapai 13.603,46 km2, atau sekitar 14% dari
total luas wilayah Provinsi Papua Barat. Luas wilayah Kabupaten Sorong terdiri dari
daratan seluas 8.457.10 km2 (62,17 %) dan lautan seluas 5.146,36 km2 (37,83 %).
Sekitar 74% dari wilayah daratan Kabupaten Sorong adalah hutan.
Kecenderungan seseorang untuk memilih suatu wilayah tertentu sebagai tempat
tinggalnya biasanya ditentukan oleh pertimbangan kemudahan seseorang untuk dapat
mengakses kebutuhan hidupnya, dalam hal ini dalam kaitannya untuk mendapatkan
sandang pangan.
Hal ini akan mengakibatkan persebaran penduduk yang terpusat pada daerah-
daerah yang potensial secara ekonomi. Persebaran penduduk Kabupaten Sorong
terpusat di daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan dengan
perusahaan-perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Persebaran
penduduk Kabupaten Sorong yang tidak merata diperlihatkan pada Kepadatan
penduduk terkonsentrasi di beberapa distrik. Sebaran penduduk yang tidak merata
mengindikasikan kegiatan perekonomian terpusat di wilayah tertentu.
Distrik Aimas yang merupakan ibu kota Kabupaten Sorong memiliki kepadatanpenduduk terpadat, yaitu 97 jiwa/km2. Sebagai distrik yang menjadi pusat kegiatan
ekonomi dan pemerintahan di Kabupaten Sorong, tentunya akan menjadi daya tarik
bagi para imigran untuk tinggal dan menetap di distrik ini. Distrik dengan penduduk
2
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
21/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Distrik-distrik lainnya, yaitu Distrik Seget, Makbon, Klabot, Beraur, Moraid, Klawak,
Klaso, Salawati Selatan, Klayili, Sayosa, Maudus dan Segun mempunyai kepadatan
penduduk di bawah 5 jiwa/km2. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kabupaten
Sorong pada tahun 2012 hanya mencapai 5 jiwa/km2.
Gambar 2.3Kepadatan Penduduk Kabupaten Sorong
menurut Distrik, 2012
Sumber: Proyeksi Penduduk dan Kab.Sorong Dalam Angka, 2012
0.69
0.81
0.82
0.87
0.92
1.00
1.18
1.19
1.24
1.33
2.12
3.48
10.42
16.67
17.89
47.37
94.14
96.61
5.41
Segun
Maudus
Sayosa
Klayili
Salawati Selatan
Klaso
Klawak
Moraid
Beraur
Klabot
Makbon
Seget
Klamono
Moisegen
Salawati
Mayamuk
Mariat
Aimas
Kab.Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
22/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Potensi Unggulan Daerah
2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kabupaten Sorong tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi
pertumbuhan. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi yang tercipta sebesar 4,98
persen, namun di tahun 2009 dan 2010 melambat menjadi 4,60 persen dan 2,47
persen. Di tahun 2012 perekonomian Kabupaten Sorong juga mengalami
kecenderungan melambat setelah sebelumnya di tahun 2011 mengalami percepatan
pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi yang tercipta pada tahun 2012 sebesar 2,29
persen sedangkan laju pertumbuhan tahun 2011 sebesar 6,86 persen.
Grafik 2.1.
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong (persen) 2008 2012,
dapat dilihat melalui Kurva dibawah ini :
Sumber :Statistik Kab.Sorong 2012
Pada tahun 2012 pertumbuhan tertinggi sebesar 12 17 persen dicapai oleh sector
4.98 4.6
2.47
6.86
2.29
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2008 2009 2010 2011* 2012**
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
23/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sorong
Menuru t Lapangan Usaha (persen) 2009- 2012.
No Sektor 2009 2010 2011 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan
Jasa - jasa
5,72
-0,52
10,66
5,37
9,05
4,08
9,24
24,34
7,45
5,84
-2,73
4,06
5,58
11,99
5,34
9,85
6,62
12,56
4,41
8,80
3,17
6,00
12,20
5,46
10,29
11,23
12,61
4,27
-1,35
2,45
6,42
12,17
6,27
10,48
10,88
8,91
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Sorong 4,60 2,47 6,86 2,29
B. PDRB per Kapita
PDRB per kapita adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan
penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh
dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah
tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Sorong atas dasar harga berlaku pada tahun
2012 meningkat 2,47 persen terhadap tahun 2011, yaitu dari 93,0 juta rupiah menjadi
95,3 juta rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000
menunjukkan nilai PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2012 PDRB per kapita
Kabupaten Sorong sebesar 27,3 juta rupiah atau meningkat 1,78 persen terhadap
PDRB perkapita tahun 2011.
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
24/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
2.3.2 Potensi Unggulan Daerah
A. Pertanian
Luas panen dan produksi padi di Kabupaten Sorong masing-masing 1.716 Ha
dan 6.487 Ton. Rata-rata produksi padi adalah 3.78 Ku/Ha.Ini menunjukan adanya
penurunan bila dibanding tahun - tahun sebelumnya. Daerah panen padi terluas
yaitu Distrik Salawati dengan produksi 4.762 Ton. Sedangkan untuk komoditas
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau tercatat mengalami
fluktuasi yang berbeda-beda.
Produksi buah-buahan ratarata mengalami kenaikan bila dibanding tahun
sebelumnya. Adapun jenis buah-buahan tersebut yaitu pisang, nanas, alpokat,
mangga, rambutan, duku, jambu air, jambu biji, pepaya, salak, jeruk besar dan
nangka.Tabel 2.6
Luas Panen dan Produksi Hasil Pertanian
No Jenis KomoditiTahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
LP Prod LP Prod LP Prod
1 2 3 4 5 6 7 8
2 PADI 3.168 11.854 3.160 11.801 1.716 6.487
3 JAGUNG 387 415 439 447 287 475
4 KELADI 95 327 80 287 41 46
5 UBI KAYU 263 3.360 237 3.024 237 3.024
6 UBI JALAR 184 1.325 184 1.323 202 2.094
7KACANG
TANAH149 159 130 132 76 79
8 KEDELAI 91 86 80 74 41 46
9KACANG
HIJAU95 74 68 61 92 96
10SAYUR-
SAYURAN847 2.626 822 2.548 911 3.097
11BUAH-
19 125 18 168 18 912 17 967 169 208
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
25/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Produksi daging ternak sapi tahun 2011 mencapai 690.162 kg, sedangkan untuk
produksi daging kambing PE mencapai 3.360,26 kg. Produksi daging ternak babi
11.150 kg disamping itu terdapat juga produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras
petelur, dan itik) yang juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Tabel 2.7Populasi dan Produksi Daging Ternak Kabupaten Sorong
Tahun 2010-2011
No Jenis Ternak Populasi (ekor ) Produksi Daging (Kg )
2010 2011 2010 2011
1 2 3 4 5 6
1. Sapi Potong 12.604 17.970 575.140 690.162
2. Kambing potong 571 1 070 2.640 3.690
3. Kambing PE 111 224 441 867
4. Ayam Buras 83.581 311.721 100.782 100.707
5. Ayam Ras Petelur 35.700 24.600 46.470 36.720
6. Ayam Ras Pedaging 216.436 216.680 162.327 158.012
7. Itik 3.690 17.077 3.190 5.376
8. Babi 619 988 7.131 11.150
Sumber : Dinas Peternakan, diolah
Perkembangan produksi telur di Kabupaten Sorong rata-rata mengalami peningkatan
(tabel 2.8).
Tabel 2. 8Produksi Telur Tahun 2010-2011
No Jenis TernakTelur ( Kg )
2010 2011
1 2 3 4
1 Ayam Buras 93.030 93.519
2 A R P t l 9 940 73 440
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
26/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Sedangkan perikanan budi daya ikan tawar seperti ikan mas, mujair, nila dan lele
sedangkan budidaya rumput laut dan ikan kerapu merupakan harapan kedepan dalam
pengembangannya perikanan budidaya baik skala tradisional, menengah maupun
skala industri hal ini dimungkinkan mengingat beberapa kawasan perairan cocok untuk
budidaya dimaksud. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Sorong masih
didominasi oleh perikanan rakyat dengan skala rumah tangga begitu pula halnya
dengan usaha budidaya, sedangkan skala industri terdapat satu perusahaan ikan beku
yakni PT. Radios Aprija salah satu perusahaan dengan pasaran domestik dan ekspor
ke manca negara dimana perusahaan ini telah bekerja sama dengan beberapa
kelompok nelayan dalam usaha penangkapan ikan seperti cakalang, tuna, ikan dasar
dan ikan ekonomis penting lainnya.
Secara umum pengelompok sumberdaya perikanan dan kelautan terbagi atas
kelompok ikan pelagis yang habitatnya disekitar permukaan seperti ikan cakalang,
tuna,teri,kembung,selar, layur dan ikan tenggiri, kelompok ikan demersal seperti ikan
kakap, ekor kuning, ikan baronang, ikan samandar , bubara, kelompok udang yang
merupakan komoditi andalan dari Kabupaten Sorong yang penangkapannya banyak
dilakukan oleh nelayan tradisional dengan sistem kemitraan bersama pengusaha
pengumpul, ada beberapa jenis udang yang berkembang antara lain udang windu,
galah dan udang serax adapun daerah penyebaraan perairan distrik segun,beraur,seget, klamono dan sekitar daerah kawasan mangrove.selain itu kelompok
molusca dalam ini kerang-kerangan, kepiting, cumi masih tersebar dibebarapa
perairan Kabupaten Sorong begitu juga halnya ekosistem terumbu karang dan
pariwisata bahari yang memungkinkan sebagai lokasi wisata bahari untuk
dikembangkan terutama perairan Distrik Makbon, Abun sebagai kawasan konservasi
laut daerah ( KKLD) Kabupaten Sorong.
Jumlah nelayan di kabupaten Sorong sebanyak 893 orang terdiri dari nelayan
penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Untuk armada
ik di K b t S b j l h 662 it t di i d i h t t
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
27/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Tabel 2.9Produksi Perikanan Rakyat Tahun 2009-2011
NO URAIAN TAHUN2009 2010 2011Perikanan Tangkap
A SUMBER PELAGIS
1 TERI 7.496 5.981 6.340
2 LAYANG 469 380 401
3 SELAR KUNING 508 378 399
4 LEMURU 390 290 303
5 KEMBUNG 189 205 219
6 TENGGIRI 716 533 5717 CAKALANG / TUNA 4.828 3.648 3.922
8 LAIN-LAIN 288 309Sub Jumlah 7.922 11.703 12.463
B SUMBER DEMERSAL
1 PETEK 324 242 255
2 KURISI 291 210 222
3 GULAMA 347 258 271
4 LAYUR 219 163 1735 SENANGGI 254 190 198
6 MANYUNG 309 231 243
7 BUBARA / LENCAM 500 373 398
8 KERAPU 189 152 164
9 IKAN MERAH 491 367 394
10 LAIN-LAIN 147 157Sub Jumlah 2.924 2.333 2.474
C SUMBER LAINNYA
1 UDANG BATU - - -
2 TERIPING - - -
3 SIRIP HIU - - -
4 SIPUT MUTIARA - - -
5 MANCADU - - -
6 JAPING-JAPING - - -
7 KEPITING - 101 106
8 UDANG 280 298 3189 LAIN-LAIN 125 131
Sub Jumlah 280 555 524
Jumlah 17.800 14.560 15.493
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong, diolah
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
28/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
E.Industri Pengolahan
Industri pengolahan mencakup industri besar, sedang dan industri kecil. Industri
besar terbagi menjadi 3 (tiga) perusahaan yaitu kayu lapis yang mempunyai tenaga
kerja sebanyak 1.958 orang, kilang minyak mempunyai tenaga kerja sebanyak 794
orang, gas mempunyai tenaga kerja sebanyak 802 orang masing-masing pada satu
perusahaan. Industri menengah terbagi 2 (dua) perusahaan yaitu pembekuan ikan
yang mempunyai tenaga kerja sebanyak 55 orang dan alat listrik dan logam
mempunyai tenaga kerja sebanyak 10 orang masing-masing pada satu perusahaan.Industri kecil terbagi 5 (lima) perusahaan yaitu pengolahan pangan mempunyai 63
perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 197 orang, sandang dan kulit mempunyai 8
perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 22 orang, kimia dan bahan bangunan
mempunyai 107 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 458 orang, kerajinan umum
mempunyai 8 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 36 orang dan logam
mempunyai 2 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang.
Banyaknya perusahan industri dan tenaga kerja kelompok industri Kabupaten
Sorong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel.2.10Kelompok Industr i Kabupaten Sorong
Tahun 2011
No Jenis IndustriPerusahaan
Tenagakerja
Nilai (Rp)
Investasi Produksi
I Industri Besar
1. Kayu Lapis
2. Kilang Minyak
3. Gas
1
1
1
1.958
794
802
388.129.000
-
-
264.000
2.733.382
1.697.861II Industri Menengah
1. Pembekuan Ikan
2. Alat Listrik &Logam
1
1
55
10
1.500.000
366.000
5.350.410
1.628.750
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
29/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
F. Perdagangan, dan Jasa
Sektor perdagangan dan jasa saat ini berkembang cukup menggembirakan
terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, kebutuhan sektor publik,
serta kebutuhan industri dan jasa lainnya. Saat ini di Kabupaten Sorong sedang
dibangun dan dikembangkan pasar sentral, yang dapat memenuhi kebutuhan bahan
pokok masyarakat sehari-hari.
Untuk sektor jasa, juga diharapkan dapat berkembang di masa mendatang. Hal inidimungkinkan dengan tersedianya berbagai fasilitas penunjang seperti terminal, dan
pelabuhan laut. Jasa transportasi laut terutama transportasi antar pulau yang dimiliki
oleh penyedia jasa lokal Sorong maupun Pemerintah Daerah. Dan saat ini salah satu
fasilitas penunjang yang telah terbangun yaitu Pelabuhan Kontainer Arar.
G. Perkebunan Kelapa Sawit
Dalam rencana pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Sorong, Pengembangan
Kawasan Perkebunan diarahkan pada areal kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi, dengan komoditi kelapa, kakao, cengkeh, kopi, pala, kapuk randu, jambu
mete, dan sere wangi. Hal ini disesuaikan dengan kriteria kesesuaian lahan bagi
perkembangan tanaman keras/ tahunan/ perkebunan umumnya tumbuh baik padaketinggian 0-2.500 meter di atas permukaan laut.
Tanaman budidaya yang telah dikembangkan meliputi tanaman kelapa, kakao,
cengkeh, kopi, pala, kapuk randu, jambu mete, sere wangi, dan tanaman pinang.
Penyebaran beberapa tanaman komoditi perkebunan meliputi : tanaman kelapa
tersebar di Distrik Moraid, Distrik Makbon, Distrik Seget, Distrik Salawati, Distrik
Beraur, dan Distrik Aimas; tanaman kakao tersebar di Distrik Moraid, Distrik Makbon,
Distrik Beraur, Distrik Salawati, Distrik Seget, dan Distrik Aimas; tanaman cengkeh
tersebar di Distrik Moraid, Distrik Makbon, Distrik Beraur, Distrik Salawati, Distrik
Seget, dan Distrik Aimas; tanaman pala tersebar di Distrik Moraid, Distrik Makbon,
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
30/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Rencana peruntukan lahan kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Henrison Inti
Persada 15.400 hektar, PT. Inti Nusantara Utama 17.500 hektar, dan PT. Inti
Kebun Nusantara 22.100 hektar.
Perkembangan produksi komiditi perkebunan relatif masih kecil karena usaha tani
tanaman perkebunan masih dilakukan secara monokultur dan luasan usaha tani masih
sempit (belum ekonomis) serta wilayah pengembangan yang dijadikan sentra produksi
belum berskala ekonomi akibat tingkat keterampilan petani dalam mengelola kebun
relatif rendah.
Keunggulan komperatif usaha bidang perkebunan terdapat pada komoditas-
komoditas potensi yang menjadi andalan Kabupaten Sorong yaitu Kelapa dan
Perkebunan Kelapa Sawit. Kedua Komoditas sektor perkebunan tersebut telah
menciptakan industri turunan yang dapat dikembangkan yaitu industri kelapa dan
industri minyak kelapa sawit (CPO). Mentega, sabun, dan deterjen. Pengembangan
Kelapa Sawit untuk Kabupaten Sorong sangat potensial untuk pengembangan industri
kelapa baik kelapa sawit (palm oil) maupun kelapa (coconut). Lahan yang
diperuntukan untuk pengembangan komoditas sub sektor perkebunan di Kabupaten
Sorong seluas 235.000 hektar lahan. Profil dari pengembangan komoditas kelapa
sawit di Kabupaten Sorong sebagai berikut:
1) Lokasi Kawasan Industri Arar, Distrik Salawati, dan Distrik Beraur;
2) Rata-rata produksi kelapa per tahun 3.894 ton.
Ada beberapa perusahan yang telah aktif untuk berinvestasi untuk membuka
lahan perkebunan kelapa sawit terdapat 7 investor yaitu PT. Perusahaan Inti Persada,
PT. Perkebunan Sejahtera, PT. Inti Kebun Sawit, PT. Papua Sawit Raya, PT. Salawati
Mulia Abadi Plan, PT. Sorong Agro Sawatindo, dan PT. Papualestari Abadi.
H. Kehutanan
Luas hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
31/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Tabel 2.11Luas Hutan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan
NO TATA GUNA HUTAN 2011
1 Hutan Lindung 61.747,37
2 Hutan PPA 14.739,05
3 Hutan Prosuksi Terbatas 106.479,62
4 Hutan Produksi Tetap 148.154,64
5 Hutan Produksi dikonversikan 479.575,60
6 Hutan Penggunaan lain-lain 18.187,84
Jumlah 828.884,12
Sumber: Dinas Kehutanan, 2011
Produksi hasil hutan di Kabupaten Sorong pada tahun 2009-2011 meliputi Kayu log,Kayu gergajian, Polywooed, Veneer, dan minyak lawang (Tabel 2.12).
Tabel 2.12Produksi Hasil Hutan ( M3)Tahun 2009-2011
NO TATA GUNA HUTAN 2009 2010 2011
1 Kayo Log 27.474,44 23.922,25 60.835,41
2 Kayu Gergajian 4.500,00 47.053,37 49.429,87
3 Polywood 735,05 2.822,91 2.195,52
4 Veneer 2.652,23 19.172,29 18.558,38
5 Minyak Lawang - - -
6 Rotan - 15 15
7 Kayu Bakau - - -
Jumlah 35 361,72 92 970,82 131.019,18
P i h K b S
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
32/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
2.3.3 Fokus Kesejahteraan Sosial
A. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran nyata hasil
pembangunan kapabiltas manusia dalam tiga aspek mendasar pembangunan
manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh
indicator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator
angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang
bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas
daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan
pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi
rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan
manusia. Sebagai indeks komposit, perkembangan IPM dari tahun ketahun sangat
dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan ini sangat
tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan
kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.
IPM Kabupaten Sorong mengalami kenaikan dari tahun 2008 2012. Pada tahun
2008, IPM Kabupaten Sorong sebesar 67,82 dan mengalami kenaikan pada tahun
2009 menjadi 68,16. Dengan demikian IPM Kabupaten Sorong mengalami kenaikan
sebesar 0,34 poin dari tahun 2008 ke tahun 2009. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten
Sorong kembali mengalami kenaikan dari tahun 2009 menjadi 68,50 atau mengalami
kenaikan sebesar 0,34 poin. Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Sorong menjadi 68,81,
atau naik sebanyak 0,43 poin. IPM Kabupaten Sorong mengalami kenaikan pada
tahun 2012 menjadi 69,23.
Gambar 2.4Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Sorong Tahun 2008-2012
69 23
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
33/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
B. Angka Harapan Hidup
Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator Angka
harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat
ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Angka harapan hidup
Kabupaten Sorong mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Pada
tahun 2008, Angka harapan hidup mencapai 67,12 tahun, kemudian mengalami
peningkatan sebesar 0,37 tahun pada tahun 2009, sehingga menjadi 67,49 tahun.
Pada tahun 2010 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,36 tahun, sehingga menjadi
67,85 tahun. Pola yang sama terjadi juga pada tahun 2011, dimana Angka harapan
hidup mengalami kenaikan menjadi 68,22 tahun. Pada tahun 2012, tercatat bahwa
angka harapan hidup Kabupaten Sorong sebesar 68,59 tahun.
Dengan peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun tentunya
menghasilkan kenaikan indeks harapan hidup dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012,
indeks harapan hidup di Kabupaten Sorong mencapai 72,65.
Gambar 2.5Angka Harapan Hidup (AHH) dan
Indeks Harapan Hidup (IHH)Kabupaten Sorong Tahun 2008-2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
AHH
IHH
67.12
67.49
67.85
68.22
68.59
70.20
70.81
71.42
72.03
72.65
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
34/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Gambar 2.6Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Sorong Tahun 2008-2012
Sumber : BPS
Kenaikan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten
Sorong menghasilkan kenaikan indeks lama sekolah. Pada tahun 2012, tercatat indeks
lama sekolah yang dicapai Kabupaten Sorong sebesar 54,08.
Gambar 2.7Indeks Lama Sekolah
Kabupaten Sorong Tahun 2008-2012
Sumber : BPS
8.00
8.04
8.06
8.09
8.11
2008
2009
2010
2011
2012
Rata-rataLamaSekolah(tahun)
53.33
53.57
53.75
53.93
54.08
2008
2009
2010
2011
2012
IndeksLamaSekolah
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
35/114
Pemerintah Kabupaten Sorong
Angka melek huruf Kabupaten Sorong tahun 2012 adalah sebesar 91,84 persen,
artinya penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin
dan atau huruf lainnya mencapai 91,84 persen. Dengan demikian masih ada sekitar
9,16 persen penduduk usia 15 tahun di Kabupaten Sorong yang masih buta huruf.
Gambar 2.8Angka Melek Huruf atau Indeks Melek Huruf
Kabupaten Sorong Tahun 2008-2012
Sumber : BPS
2008 2009 2010 2011 2012
Tahun
91.39 91.40
91.69
91.76
91.84
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
36/114
p g
2.4 Aspek Pelayanan Umum
2.4.1 Pendidikan
Keberhasilan pembagunan di suatu daerah sangat di tentukan dari sumber daya
Manusia yang tersedia di daerah tersebut. Kondisi di kabupaten Sorong sama halnya
dengan kesehatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan sampai saat ini
sedikit demi sedikit telah dapat menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sorong
walaupun di daerah pedalaman Pesisir dan Penggunungan fasilitasnya masih sangat
kurang memadai. Hal ini dikarenakan kondisi alam dan tantangan topografi yang
sangat sulit sehingga anggaran yang tersedia masih sangat kurang memadai dalam
membiayai pembangunan sekolah baik itu sekolah TK, SD dan SMP dan SMA dan
sekolah sederajat lainnya. Namun saat ini pemerintah Kabupaten Sorong telah
mengambil upaya-upaya yang cukup strategis, terbukti telah dibangun SD/sederajat
126 Unit, SMP/ Sederajat 36 Unit dan SMA/ Sederajat 22 Unit. Dengan Jumlah Guru
dan murid serta sekolah dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2.13Jumlah Guru dan murid serta sekolah dapat dilihat pada table berikut :
No SekolahJumlah
Sekolah
Jumlah
Murid
Jumlah
Guru1 TK 45 - -
2 SD/ Sederajat 126 15.128 735
3 SMP/ Sederajat 36 4.487 384
4 SMA/Sederajat 22 2.236 225
Sumber : Sorong Dalam Angka Tahun 2013
A. Angka Part is ipasi Sekolah (APS)
Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
37/114
Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pembangunan,
khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.
Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menuru t KelompokUmur di Kabupaten Sorong Tahun 2010 -2012
Tahun
Kelompok Umur
7-12 13-15 16-18
(1) (2) (3) (4)
2010 93,68 88,10 52,63
2011 97,67 92,60 74,00
2012 97,06 90,61 66,87
Sumber : BPS, Susenas 2010-2012
Pada tahun 2012, APS Kabupaten Sorong untuk penduduk usia 7-12 tahun
mencapai 97,06 persen berarti masih ada sekitar 2,94 persen penduduk usia 7-12
tahun yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau putus sekolah. APS untuk
penduduk usia 13-15 tahun mencapai 90,61 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa
masih ada 9,39 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak dapat melanjutkan
sekolahnya dan atau belum pernah mengenyam pendidikan sekolah. APS untuk
penduduk usia 16-18 tahun hanya mencapai 66,87 persen. Berarti masih ada 33,13
persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya dan ataubelum pernah mengenyam pendidikan sekolah.
B A k P ti i i K (APK)
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
38/114
APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat
pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
APK untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2012 sebesar 106,96 persen,
artinya terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah
SD. Hal ini terlihat dari angka APK SD lebih besar dari 100 persen.
Untuk jenjang pendidikan SLTP, APK sebesar 88,16 persen pada tahun 2012. Hal
ini menunjukkan persentase penduduk yang sedang bersekolah di SLTP di antara
penduduk berumur 13-15 tahun hanya sebesar 88,16 persen. Sedangkan APK untuk
jenjang pendidikan SLTA sebesar 71,47 persen, artinya persentase penduduk yang
sedang bersekolah di SLTA di antara penduduk berumur 16 - 18 tahun sebesar 71,47
persen.
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) menuru t JenjangPendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2010 - 2012
Tahun
Jenjang Pendidikan
SD SLTP SLTA
(1) (2) (3) (4)
2010 117,89 59,52 73,68
2011 109,37 86,55 76,85
2012 106,96 88,16 71,47
Sumber : BPS, Susenas 2010-2012
Jik dib di k k d d t h 2011 APK di K b t S t k
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
39/114
jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk
usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.
APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa ataupenduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok
usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.
Misalkan APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang
bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) menuru t JenjangPendidikan di Kabupaten Sorong Tahun 2010 -2012
Tahun
Jenjang Pendidikan
SD SLTP SLTA
(1) (2) (3) (4)
2010 93,68 47,62 42,11
2011 92,14 61,12 53,45
2012 92,89 62,28 45,82
Sumber : BPS, Susenas 2010-2012
Dari Tabel 2.16 di atas, terlihat bahwa APM SD di Kabupaten Sorong pada tahun
2012 sebesar 92,89 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun,
terdapat sekitar 92 orang bersekolah di bangku SD. Sedangkan untuk APM SLTP
sebesar 62,28 persen, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, terdapat
sekitar 62 orang bersekolah di bangku SLTP. APM SLTA sebesar 45,82 persen, yang
berarti bahwa setiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, terdapat sekitar 45 orang
bersekolah di bangku SLTA.
Jika dibandingkan keadaan pada tahun 2010 maka APM untuk jenjang pendidikan
SD mengalami penurunan pada tahun 2011, tetapi naik lagi pada tahun 2012, yaitu
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
40/114
D. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas
tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas. Level pendidikan penduduk
diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/
STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat
perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi
pendidikan antar waktu dan antar wilayah.
Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka
menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai
dengan semakin tingginya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA
keatas). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
yang ditamatkan maka semakin kecil persentase penduduk yang lulus pada level
pendidikan tersebut.
Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menuru tTingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandi Kabupaten Sorong Tahun 2010 - 2012
Tahun
Ijazah/STTB tertingg i yang Dimil iki
Tidak
Mempunyai
Ijazah
SD SLTP SLTAPerguruan
TinggiJumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2010 33,55 25,00 18,42 17,93 5,10 100,00
2011 30,82 25,90 18,62 19,24 5,44 100,00
2012 27,82 29,19 19,08 20,29 3,63 100,00
Sumber : BPS, Susenas 2010-2012
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
41/114
Sementara itu penduduk yang berpendidikan SLTP, SLTA juga mengalami
kenaikan pada tahun 2012 masing-masing menjadi 19,08 persen dan 20,29 persen,yang mengalami penurunan hanya pada penduduk yang berpendidikan Perguruan
Tinggi yaitu dari 5,44 pada tahun 2011 persen menjadi 3,63 persen pada tahun 2012.
2.4.2 Kesehatan
A. Penduduk Saki t
Indikator ini menunjukkan proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita
akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan
terakhir. Banyaknya keluhan akibat masalah kesehatan ini digunakan untuk mengukur
derajat kesehatan pada masyarakat.
Masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika
keluhan kesehatan yang dialami semakin sedikit.
Tabel 2.18 menunjukkan bahwa tiga keluhan kesehatan utama yang paling
banyak dialami oleh penduduk di Kabupaten Sorong dalam tiga tahun terakhir adalah
batuk, pilek dan panas. Seperti halnya di tahun 2010, 2011 dan tahun 2012. Keluhan
batuk adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2012 keluhan batuk
sebanyak 9,71 persen, sedangkan untuk pilek dan panas sebanyak masing-masing
7,47 persen dan 7,82 persen.
Tabel 2.18 Keluhan Kesehatan Masyarakat di Kabup aten SorongTahun 2010-2012
Tahun Panas Batuk Pilek
Asma/
napas
sesak
Diare/
buang
air
Sakit
kepala
berulang
Sakit
gigi
Lain-
nya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2010 12,42 12,95 11,48 1,74 1,87 5,61 1,20 11,35
2011 7,42 8,94 8,60 1,09 1,45 3,30 1,00 6,07
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
42/114
dijelaskan bahwa banyaknya hari sakit mempunyai hubungan yang berbanding lurus
dengan terganggunya aktivitas penduduk yang mengalami sakit sehingga
menyebabkan kerugian yang dialami. Atau dengan kata lain, semakin besar nilai
indikator ini semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan
semakin besar kerugian yang dialami.
Gambar 2,9
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit
Menurut Jumlah Hari Sakit
di Kabupaten Sorong Tahun 2012
Dari Gambar 2.9 terlihat bahwa pada tahun 2012 secara kumulatif persentase
lamanya hari sakit terbesar adalah pada kategori dengan jumlah hari sakit 3
hari yaitu sebesar 54,22 persen. Persentase terbesar berikutnya secara kumulatif
54.22
36.55
3.620.78
4.83
3 hari 4 -7 hari
8 - 14 hari 15 - 21 hari
22 - 30 hari
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
43/114
pembangunan pustu ataupun puskesmas yang baru. Namun saat ini pemerintah
Kabupaten Sorong tidak tinggal diam, terbukti, telah dibangun Puskesmas 17 Unit,Pustu 55 Unit dan juga tersedia Balai pengobatan 4 Unit. Terdapat 1 unit Rumah sakit
yaitu RSUD tipe C dan Rencana pembangunan rumah sakit yang berskala regional
dan internasional 1 Unit (dalam Proses Pembangunan). Jumlah Fasilitas Kesehatan
berupa Rumah sakit, Puskesmas, Pustu dan Balai Pengobatan dapat dilihat di table
berikut:
Tabel 2.19Jumlah Fasilitas Kesehatan berupa Rumah sakit, Puskesmas,
Pustu dan Balai Pengobatan di Kabupaten Sorong
NoJumlahRumah
sakit
JumlahPuskesmas
JumlahPustu
BalaiPengobatan
1 1 17 55 4
Sumber : Sorong Dalam Angka Tahun 2013
Tabel 2.20Jumlah Tenaga medis ( Perawat dan Dokter ) per dis trik di Kabupaten Sorong
dapat di lihat pada table dibawah ini :
No Jumlah Dokter Jumlah
Tenaga Medis
Jumlah
Tenaga Non Medis
1 13 401 3
Sumber : Sorong Dalam Angka Tahun 2013
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
44/114
Sebanyak 44 persen dari panjang jalan negara kondisinya baik, 83,33 persen dari
panjang propinsi kondisinya baik dan hanya 4,33 persen dari panjang jalan kabupatenyang kondisinya baik. Jumlah jembatan yang terdapat di Kabupaten Sorong belum
kami sampaikan karna belum dapat diindentifikasi. Namun kondisi dilapangan
jembatan untuk tiap tahun perlu ditingkatkan untuk memperlancar arus transportasi.
Sampai saat ini Kabupaten Sorong belum memiliki sistem jaringan penyaluran
air limbah perpipaan maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Prasarana
yang digunakan dalam pengelolaan air limbah antara lain berupa jamban keluarga,
dan MCK .
Kondisi wilayah Kabupaten Sorong mempunyai topografi yang bervariasi mulai
dari dataran tinggi, perbukitan, dataran rendah dengan pola aliran air sejajar
menuju ke pantai barat laut perkotaan aimas. Kondisi tersebut sangat rawanterhadap bahaya banjir, terutama pada wilayah daerah Distrik Aimas. Jaringan
Drainase yang terdapat di Kabupaten Sorong saat ini meliputi Jaringan Drainase
Primer, sekunder, dan jaringan drainase tersier.
2.4.4 Kondisi Perumahan
Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam
peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat.
Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan
yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan
penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi
sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal
dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas
rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang
di k d l k hid h i h i K lit h d i k
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
45/114
Tabel 2.21Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai
RumahTangga Luas Lantai m
2
19 20-49 50-99 100-149 150+
Persentase 2,11 57,89 34,74 3,16 2,11
Jumlah 340 9.340 5.605 510 340
Sumber : Susenas, 2011
2.4.5 Perhubungan
Wilayah Kabupaten Sorong topografi yang bervariasi mulai dari datarantinggi, perbukitan, dataran rendah dan terdapat sungai-sungan yang menjadi jalaur
perhubungan antar distrik dan kampong-kampung sehingga sistem transportasi dan
perhubungan darat dan sungai dan udara menjadi sarana/ alat interaksi yang sangat
penting. Berikut merupakan gambaran transportasi yang ada di Kabupaten sorong.
Kabupaten Sorong memiliki 1 unit terminal Regional yang tahun 2011 dalam
pematangan lahan, dan masing-masing satu buah kelas C berada Distrik klamono
Makbon dan namun belum terdapat di beberapa distrik. Pada saat ini di Kabupaten
Sorong masih memerlukan penambahan beberapa sub terminal type baru dan
dermaga dibeberapa distrik.
Kebutuhan akan sarana transportasi dan perhubungan untuk angkutanpenumpang di Kabupaten Sorong dilayani oleh armada bus Damri Antar Kota -
Kabupaten, angkutan pedesaan, angkutan perbatasan dan angkutan perkotaan.
Sedangkan untuk sarana transportasi angkutan barang dipenuhi truk.
Guna memberi kemudahan bagi pengguna jalan dan meningkatkan
keselamatan lalu lintas rambu-rambu dan marka jalan serta fasilitas lalu lintas
ditempatkan pada tempat yang strategis. Dari titik-titik rawan kecelakaan di
Kabupaten Sorong sudah diberikan tanda peringatan supaya para pengguna jalan
berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
46/114
2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritaspembangunan adalah sebagai berikut:
1. Tata kelola pemerintahan
Keterbatasan data dalam penyusunan data dasar
Luasnya obyek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas
pengawasan
Terbatasnya kemampuan auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis
dan kompetensi substansi
2. Pendidikan
Masih ada sebagian anak usia sekolah sekolah yang belum bersekolah
Masih adanya prasarana pendidikan belum sesuai Standar Prasarana Pendidikan
(kekurangan ruang kelas beserta meubelairnya dan ruang belajar lainnya, misalnya
ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan lain-lain)
3. Kesehatan
Jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke kampung-kampung masih terbatas
Rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat
Ketidakseimbangan sebaran tenaga kesehatan di daerah terpencil.
4. Pertanian dalam arti luas
Produk pertanian mempunyai sifat mudah rusak dan harga fluktuatif
Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk organik masih rendah
Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
Penurunan kesuburan lahan akibat pemupukan anorganik yang berlebih
Kekurangan tenaga petugas peternakan yang ada di lapangan
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
47/114
Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap keamanan pangan
Akses pasar produk perikanan masih rendah
Penangkapan ikan di laut sangat tergantung pada kondisi alam Kesadaran masyarakat pesisir untuk melaksanakan kegiatan konservasi baik
konservasi
vegetasi pesisir, satwa langka, maupun ekosistem masih rendah
5. Pekerjaan Umum
Karena keterbatasan anggaran maka pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase
tidak dapat menjangkau seluruhnya
Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan
drainase
6. Perhubungan Aksebiltas wilayah dalam kabupaten belum merata
Angkutan pasir dengan kendaraan besar masuk ke jalan-jalan utama
mengakibatkan gangguan lalulintas
Seluruh wilayah belum terlayani angkutan umum
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
48/114
BAB - III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANEKOMOMI DAERAH DAERAH
3.1. ARAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Perekonomian Kabupaten Sorong tahun 2012 menunjukkan perlambatan
pertumbuhan setelah sebelumnya mengalami percepatan di tahun 2011. Laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong pada tahun 2012 sebesar 2,29 persen
sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,86 persen.
Grafik 3.1
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong (persen) 2008 - 2012,
dapat dilihat melalui Kurva dibawah ini :
Catatan : * ) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara
Pada tahun 2012, sektor bangunan merupakan sektor dengan pertumbuhan
4.984.6
2.47
6.86
2.29
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2008 2009 2010 2011* 2012**
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
49/114
3.1.1 Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi menggambarkan kontribusi/sumbangan masing-masing sektor
ekonomi terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi suatu sektor maka semakin besar
pula peranannya di dalam perekonomian. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi
terbesar dalam perekonomian merupakan sektor-sektor utama atau sektor-sektor
dominan dalam perekonomian.
Sektor-sektor utama perekonomian Kabupaten Sorong pada periode 2008-2012adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian.
Kontribusi kedua sektor ini lebih dari 75 persen PDRB Kabupaten Sorong. Sedangkan
ketujuh sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 18 hingga 20 persen dalam
periode tersebut.
Jika dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Sorong tahun 2012 terlihat bahwa sebagian besar
sektor mengalami penurunan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya, hanya sektor
listrik dan air bersih, perdagangan,hotel dan restoran, dan pengangkutan dan
komunikasi yang mengalami peningkatan kontribusi.
Pada tahun 2012 kontribusi sektor ekonomi bagi pembentukan PDRB
Kabupaten Sorong terbesar diberikan oleh sektor industri pengolahan, yaitu sebesar
52,88 persen. Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor pertambangan dan
penggalian yaitu 24,43 persen. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari sektor pertanian
dengan persentase kontribusi sebesar 11,13 persen. Dan sektor jasa-jasa menempati
posisi keempat dengan kontribusi sebesar 5,59 persen. Sedangkan sektor lainnya
hanya memberikan kontribusi kurang dari 5 persen bagi pembentukan PDRBKabupaten Sorong tahun 2012.
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
50/114
Tabel 3.1
PDRB Per Kapita Kabupaten Sorong (rupiah), 2008-2012
Tahun Atas Dasar Harga
Berlaku
Atas Dasar Harga Konstan
1 2 3
2008
2009
2010
2011
2012
68.070.931
82.117.553
86.891.064
93.007.850
95.302.270
24.808.188
25.681.121
26.071.402
26.849.732
27.326.744
PDRB per kapita Kabupaten Sorong atas dasar harga berlaku pada tahun 2012
meningkat 2,47 persen terhadap tahun 2011, yaitu dari 93,0 juta rupiah menjadi 95,3
juta rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan
nilai PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten
Sorong sebesar 27,3 juta rupiah atau meningkat 1,78 persen terhadap PDRB
perkapita tahun 2011.
3.2 ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan
penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
51/114
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan
daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah
adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi
masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah
masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Sorong selalu
berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam
rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian
daerah. Perkembangan APBD Kabupaten Sorong tahun 2010 sampai dengan tahun
2013 cenderung mengalami penigkatan, baik pada pendapatan maupun pada belanja,
pendapatan daerah pada tahun 2013 meningkat sebesar 950.840.788.740,-
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
A. Pendapatan Asl i Daerah (PAD)
Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal diwujudkan salah satunya melalui pemberian
sumber sumber penerimaan bagi daerah yang diperoleh dan digunakan sendiri
sesuai potensi masing masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan
retribusi daerah diatur di dalam UU no. 34/2000 dengan Peraturan Pelaksanaannya
berupa Peraturan Pemerintah no. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan
Pemerintah no. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan undang
undang dan peraturan pemerintah itu daerah diberi kewenangan untuk memungut 11
jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, daerah jugadiberi kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali untuk Provinsi) dan Retribusi
lain.
Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi
Pemerintah Kabupaten Sorong
T b l 3 2
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
52/114
Tabel 3.2Struktur pendapatan daerah selama kurun waktu 2010 - 2013 terlihat pada table
berikut ini Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong
Tabel 3.2 tersebut diatas menunjukkan selama kurun waktu 2010 2013
pendapatan daerah kabuparen sorong menunjukkan adanya peningkatan. hal ini
dipicuh meningkatnya obyek pajak daerah, dan obyek retribusi daerah serta adanya
kebijakan pemerintah daerah bagi pengusaha yangberinvestasi di Kabupaten Sorong.
No Uraian 2010(Rp)
2011(Rp)
2012(Rp)
2013(Rp)
1 2 3 4 4
I PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 11.356.575.000 15.134.250.000 17.134.250.000 48.206.118.000
1.2 Pendapatan Pajak Daerah 372.400.000 506.000.000 2.006.000.000 1.995.000.0001.3 Pendapatan Retribusi Daerah 6.499.625.000 7.063.200.000 7.563.200.000 7.343.844.000
1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan
2.700.000.000 4.000.000.000
1.5 Lain-lain Pendapatan Daerahyang sah
1.784.550.000 7.565.050.000 7.565.050.000 34.867.274.000
IIDANA PERIMBANGAN 421.488.288.000 577.075.533.000 642.430.442.000 731.915.492.000
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi BukanPajak
159.784.440.000 141.731.330.000 148.279.715.000 176.367.373.000
2.2 Dana Alokasi Umum 228.169.548.000 360.929.803.000 414.440.517.000 465.669.519.000
2.3 Dana Alokasi Khusus 33.529.300.000 74.414.400.000 79.710.210.000 89.878.600.000
IIILAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH
96.000.000.000 67.000.000.000 149.200.000.000 170.719.178.740
3.1 Dana bagiHasil pajakdari Propinsi danPemerintah Daerah lainnya. 2.000.000.000 2.000.000.000 5.200.000.000 4.680.000.000
3.2 Dana Penyesuaian dan otonomiKhusus
60.000.000.000 65.000.000.000 66.000.000.000 79.039.178.740
3.3 Bantuan Dari Keuangan dari Provinsiatau Pemerintah Daerah Lainnya
34.000.000.000 35.000.000.000 78.000.000.000 87.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
53/114
Pendapatan daerah Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun didominasi dari pos
Dana Perimbangan yang pada tahun 2011 mencapai 0.83 % atau sebesar
577.075.533.000dan Pada tahun 2012 proporsi dana perimbangan dalam pendapatan
daerah mengalami peningkatan 0.84% atau sebesar 149.200.000.000,-. Dana
perimbangan Merupakan dana yang di berikan pemerintah pusat untuk memperkuat
dukungan pembangunan di daerah,Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
pendapatan daerah berkisar pada tahun 2012 mencapai 0,02 % / 17.134.250.000.
Pendapatan retribusi daerah masih kurang optimal dalam kontribusi PAD Kabupaten
Sorong di tahun 2012.
Kenaikan Pendapat Asli Daerah (PAD) pada Tahun anggaran 2013 belum
signifikan, hal ini disebabkan belum meningkatnya obyek pajak daerah, dan obyek
retribusi daerah. Diharapkan dimasa-masa yang akan datang obyek pajak dan retribusi
daerah akan meningkat yang didukung dengan meningkatnya pembangunan daerahterutama pembangunan Infrastruktur, fasilitas umum, dan pembangunan ekonomi
daerah. Disamping itu dengan adanya perubahan Peraturan Daerah tentang retribusi
dan pajak daerah serta pengelolahan pajak bumi dan bangunan oleh daerah tahun
2013 jelas akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong.
Kabupaten Sorong diberikan oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,
mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebesar 170.719.178.740dimana pada
tahun sebelumnya hanya 149.200.000.000. Kontribusi terbesar pada pos ini adalah
penerimaan Bantuan Keuangan dari provinsi atau daerah lainnya. Lain-lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan
pemerintah daerah lainnya, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dana bantuan
keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
PAD Kabupaten Sorong pada tahun 2013 sebesar 48.206.118.000 meningkat
dibandingkan dengan PAD Kabupaten Sorong tahun 2012 sebesar Rp.
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
54/114
Adapun Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Sorong tahun 2013 meliputi:
1. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkansecara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu,
potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi serta
rincian obyek pener imaan
2. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemer intah daer ah tidak
enetapkan kebijakan yang membera tkan dunia usaha dan masya rakat.
3. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta la in-
lain pendapatan yang sah ter us ditingkatkan sesuai p otensi pungutan.
4. Penyusunan regulasi peratur an dae rah tentang pendapatan dae rah yang tidak ber
tentangan dengan kebijakan in vestasi (pro investasi).
3.2.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang dimaksud untuk
mengalokasi atau menutup defisit. Pembiayaan Penerimaan Daerah antara lain: Sisa
lebih perhitungan tahun lalu anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.
Sedangkan Pembiayaan pengeluaran antara lain: pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) Pemerinah Daerah dan pembayaran pokok hutang.
Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan penyertaan
modal Pemerintah Daerah pada Perusda/BUMND/ pembayaran pokok utang,
pemberian pinjaman daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan
(SILPA). Sisa lebih pembiyaan daerah dari penerimaan daerah Tahun Anggran 2012
adalah sebesar Rp.39.000.000.000,00 dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan Rp. 91.409.000,00.
Pemerintah Kabupaten Sorong
-
5/21/2018 Sistem Informasi Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua Barat 2014 -RKPD Kab. Sorong 2014
55/114
hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada
masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan
daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah
harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja
daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak
kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan
antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang
meliputi :
Belanja Tidak Langsung
Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program. Kegiatan kelompok belanja tidak
langsung menurut jenis belanja terdiri dari:
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
1) Diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjungan PNS Daerah, baik
tunjangan jabatan strukural/fungsional dan tunjangan umum, sesuai petunjuk
teknis perubahan struktur gaji PNS dan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai,
serta untuk peningkatan kesejahteraan pegawai;
2) Perhitungan besaran belanja pegawai ditambah accres sebesar 2,5 % untuk
mengantisipasi kenaikan gaji reguler, kenaika