SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP)

Bagian Keuangan dan AsetSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2019

TUPOKSI BAGIAN KEUANGAN DAN ASETTAHUN 2019

Peraturan Daerah Kab. Lamongan No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Lamongan No.63 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No.54 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Lamongan

TUGAS

Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI

• Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah

• Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya

VISI DAN MISIVISI

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MISI

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah

Memantapkan Sarana dan Prasarana Dasar dengan menjaga Kelestarian Lingkungan

Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik (Misi Bagian Keuangan dan Aset)

Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang Tentram dan Damai dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal

1

2

3

4

5

SASARAN : Terwujudnya kebijakan strategis bidang administrasi

umum

Indikator sasaran : Prosentase kebijakan strategis bidang

administrasi umum yang ditindaklanjuti

!

TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan

Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan PubliK

SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indikator Tujuan : Nilai LPPD; Nilai SAKIP; IKM

MISI 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

R E N S T R ATUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan

didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik

yang lebih baik

RPJMDVISI Kab.Lamongan: “Terwujudnya Lamongan yang Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”

Keselarasan RPJMD dan RENSTRA

MATRIK RENSTRA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya SaingMisi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan PublikTujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan PublikSasaran 2 : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidan Pemerintahan Umum

No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggungjawab

1. Meningkatnya Fasilitasi danKoordinasi Bidang PengelolaanKeuangan dan Aset

Jml Bagian di Setda Yg Penatausahaan Keuangan dan asetnya Telah benar dan

tertib x 100 %

Bagian Keuangan dan Aset Asisten Administrasi Umum

Jumlah Bagian di Setda

Capaian Kinerja Tahun 2018

INDIKATOR

Prosentase Penatausahaan Keuangan dan

Aset Setda Yang Baik dan Akuntabel .

Target Tahun 2018 = 100%

Realisasi Capaian Kinerja = 12/12*100% = 100%.

BASELINE TH. 2016

100 %

SASARAN

Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Formula Indikator

Jumlah Bagian di Setda Yang Telah Baik dan

Akuntabel Peatausahaan Keuangan dan

Asetnya/Jumlah Bagian di Setda x 100%.

Sasaran Indikator

Formula

IndikatorTahun Capaian

Target,

Realisasi,

Capaian Kinerja

TAHUN 2017

100 %

DASAR HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Keuangan dan Aset

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Keuangan dan Aset

SK Kepala Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan

No:700/11/413.033/2019 tentang Penetapan IKU

Prosentase SKPD yang telah tertib dalam

pengadministrasian dan Penatausahaan

Keuangan dan Barang milik Daerah

Integrasi Perencanaan

Kinerja PD Intergrasi Perencanaan Kinerja PD

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayan Publik

Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Pemerintahan Umum

Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum Yang Ditindaklanjuti

100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu

Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala

Jumlah laporan keuangan yang disusun tepatwaktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen yang disusun ntepat waktu

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset

Prosentase SKPD yang telah tertib dalam pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan dan Barang milik Daerah

Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

Jumlah Bagian di Setda yang tertib penatausahaan dan pengelolaan keuangannya

Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

Jumlah bagian di Setda yang administrasi penatausahan pengelolaan keuangannya sesuai aturan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Setda

Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan

Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara

Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan/pelatihan pajak

Integrasi Perencanaan

Kinerja PDNo Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup Setda

Jumlah aparatur keuangan lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Lingkup Setda

Jumlah Bagian di Setda yang administrasi penatausahaan keuangannya telah sesuai aturan

Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan keuangan

Jumlah aparatur keuangan lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan terkait penyusunan pertanggungjawaban lingkup Setda

Peningkatan administrasi Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Setda

Jumlah Aparatur Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti pembinaan pengelolaan aset daerah lingkup Setda

Jumlah aparatur lingkup Setda yang meningkat pengetahuannya setelah mengikuti bimtek terkait pengelolaan aset

Jumlah Laporan barang pengguna bulanan, semesteran, tahunan dan laporan rencana kebutuhan barang yang disusun tepat waktu

Jumlah Bagian di Lingkungan Setda yang data assetnya pada KIB sesuai dengan kondisi riil

Cascad ingB a g i a n K e u a n g a n d a n A s e t 2 0 1 9

Sekretaris

Daerah

Ass. Adm.

UmumTujuan :

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang berkualitas

dengan didukung birokrasi yang

efektif dan efisien serta mampu

memberikan pelayanan publik yang

lebih baik.

Indikator :

Nilai LPPD

Nilai SAKIP

IKM

Sasaran :

Terwujudnya kebijakan

strategis bidang administrasi

umum

Indikator :

Persentase kebijakan

strategis bidang administrasi

umum yang ditindaklanjuti

Sasaran :

Meningkatnya Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Indikator :

Prosentase Penatausahaan

Keuangan dan Aset Setda

Yang Baik dan Akuntabel .

Sasaran :

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Sekretariat

Daerah

Indikator :

• Prosentase Laporan Keuangan Lingkup Setda yang sesuai

dengan ketentuan

• Prosentase Dokumen RKA dan DPA di lingkup Sekretariat

Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan

• Prosentase Dokumen Pencairan Dana yang diverifikasi

sesuai dengan ketentuan

• Prosentase Temuan yang dihimpun dan telah ditindak lanjuti

di lingkup Sekretariat Daerah

KABAG

Kasubbag

Sasaran :

Terlaksananya Laporan Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan

Daerah

Indikator :

• Prosentase Laporan Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan

Daerah yang disusun Yang Benar Dan Tertib Administrasi

Sasaran :

Terlaksananya Penatausahaan Aset Setda Yang Disusun Dengan

Benar dan Tertib

Indikator :

• Prosentase Data Aset lingkup Sekretariat Daerah yang valid

• Prosentase Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang

sesuai dengan ketentuan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Supp

lier

B

A

G

I

A

N

K

E

U

A

N

G

A

N

D

A

N

A

S

E

T

Inpu

t

A

N

G

G

A

R

A

N

MANAJEMEN PROSES

PENGELOLAAN

KINERJA

KEPATUHAN

INTERNAL

PEMETAAN

RESIKO

MAIN PROSES

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Keuangan

dan Aset Lingkup Setda

OUTCOME

Laporan Keuangan Lingkup Setda

yang sesuai dengan ketentuan

Dokumen RKA dan DPA lingkup

Sekretariat Daerah yang dihimpun

Dokumen Pencairan Dana yang

diverifikasi sesuai dengan ketentuan

Temuan yang telah ditindaklanjuti

dan dihimpun di lingkup Sekretariat

Daerah

Laporan Pendapatan dan Belanja

Daerah yang disusun dengan benar

dan tertib administrasi

Verifikasi dokumen pengadaan

barang dan jasa yang sesuai dengan

ketentuan

Data Asset di lingkup Sekretariat

Daerah yang valid

CUSTOMER

• OPD

• BPK

• INSPEKTORAT

INOVASISIVALAS

(Merupakan sistem

aplikasi validasi

asset lingkup Setda

yang menggunakan

metode barcode)

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

PROSES BISNIS INTI

Terwujudnya Administrasi Umum Yang Berkualitas dan Sesuai Dengan Ketentuan

Perumusan Kebijakan Strategis yang ditindaklanjuti dalam Penyelenggaraan Tertib Administrasi Umum

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Keuangan Aset Monev

Perencanaan

Keuangan

• Penyusunan RKA

Bagian

Keuangan dan

Aset

• Penyusunan DPA

Bagian

Keuangan dan

Aset

•Menghimpun RKA

dan DPA Setda

Verifikasi

Keuangan

• Verifikasi Cash

Budget DPA

Setda

• Verifikasi

Dokumen

Pencairan Dana

Sekretariat

Daerah

Pelaporan

Keuangan

• CALK Setda (

Laporan

Keuangan

Semester dan

Akhir Tahun)

• SPJ Fungsional

dan

Administratif

Setda

Tindak Lanjut

Hasil

• Tindaklanjut

Rekomendasi

Hasil

Pemeriksaan

Eksternal

(Inspektorat dan

BPK)

Perencanaan

Aset

• Rencana

Kebutuhan

Barang Bagian

Keuangan dan

Aset

Verifikasi

Aset

• Verifikasi

Dokumen

Pengadaan

Barang dan Jasa

Pelaporan

Aset

• Laporan Barang

Pengguna

(Bulanan,

Semesteran dan

Tahunan)

Pelaporan

Monev

• Laporan

Penyerpan

Belanja dan

Pendapatan OPD

• Pembinaan

Monev

Penyerapan

Belanja dan

Pendapatan OPD

Level 0

Level 1

Eselon 2

Level 2

Eselon 3

Level 3

Eselon 4

L O G I C M O D E LMewujudkan Kebijakan Bidang Administrasi Umum.

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5Meningkatkan Tata Kelola Pemerint

ahan Yang Profesional Dan Akunta

bel Untuk Peningkatan Pelayanan P

ublik

Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang

Berkualitas Dengan Didukung

Birokrasi Yang Efektif dan

Efisien Serta Mampu

Memberikan Pelayanan Publik

Yang Lebih Baik

Terwujudnya Kebijakan Strategi

s Bidang Administrasi Umum

Meningkatnya Fasilitasi da

n Koordinasi Bidang Penge

lolaan Keuangan dan Aset

• Penyusunan Laporan Keuangan se c

ara berkala

• Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi

Menyiapkan penyusunan laporan keua

ngan semesteran dan akhir tahun ling

kup Seetda

Menyusun Dokumen Perencanaan dan

Evaluasi Bagian Keuangan dan Aset

• Fasilitasi Penatausahaan Pengelola

an Keuangan Setda

Melaksanakan Pembinaan kepada Ben

dahara Lingkup Setda

Pelaksanaan Proses Pengajuan SPP d

an SPM lingkup Setda

Menghimpun Hasil Temuan dari BPK d

an Inspektorat

• Peningkatan Administrasi Penataus

ahaan Barang Daerah di Lingkungan

Setda

Melaksanakan Pembinaan Pengurus B

arang dan Pengurus Barang Pembant

u Lingkup Setda

Manajemen ResikoPERUMUSAN STRUKTUR ANALISA RESIKO

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Perangkat Daerah : Bagian Keuangan dan Aset

Nama Kegiatan : Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

NOPERNYATAAN RESIKO

SUMBERDAMPAK

URAIAN PHAK YANG TERKENA

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Bukti pendukung pengajuan SPP yang kurang sempurna/lengkap

Dokumen pengajuan SPP Penundaan Pengajuan SPP Bagian yang melakukan pengajuan

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Perangkat Daerah : Bagian Keuangan dan Aset

Nama Kegiatan : Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda

SKALA DAMPAK

NO PERNYATAAN RESIKO KATEGORI INDIKATORTINGKAT DAMPAK

SANGAT KECIL KECIL SEDANG BESAR SANGAT BESAR

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Bukti pendukung pengajuan SPP yang kurang sempurna/lengkap

KEUANGAN Prosentase pengajuan SPP yang belum tertib dan belum sesuai dengan ketentuan

2

Konsistensi Dokumen SAKIPVisi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya SaingMisi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan PublikTujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan PublikSasaran 3 : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Administrasi Umum

No Indikator Sasaran/Kinerja Utama Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggungjawab

1. Prosentase Kebijakan StrategisBidang Administrasi Umum Yang ditindaklanjuti

Jml. Kebijakan Strategis Bid. Adminitrsi Umum Yg Ditiundaklanjutix 100 %

Bagian Keuangan dan Aset Asisten Administrasi UmumJumlah Kebijakan Strategis Yang Diusulkan

DD

Thank youThis text can be replaced with your own text