penerapan sakip bagian keuangan dan asset sekretariat ... · sekretariat daerah kabupaten lamongan...
TRANSCRIPT
PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Disampaikan oleh :KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA
KABUPATEN LAMONGAN
DASAR HUKUM SISTEM AKIP1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah
3. INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentangPerjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014
4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah
5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah
6. PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator KinerjaUtama
7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atasImplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
8. LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP >PERMENPAN No. 53 Tahun 2014
LATAR BELAKANG SAKIP
SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaanpemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih danbertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannyadalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitaskinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata carapelaporan kinerja instansi pemerintah.
Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporankinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.
(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah)
SISTEM AKIP
4
PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS( RENSTRA SKPD )
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )
KINERJAAKTUAL
LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGANLAPORAN KINERJA
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
PENGUKURAN KINERJA
EV
ALU
AS
I
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN ( DPA )
Perjanjian Kinerja Eselon III
IND
IKATO
R K
INER
JA
Perjanjian Kinerja Eselon IV
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) /
RENJA SKPD
KUA PPAS
Rencana Strategis( RENSTRA )
Rencana KinerjaTahunan
LaporanPertanggung
jawabanKeuangan
Rencana Kerja &Anggaran (RKA)
LKjIP
Perjanjian Kinerja(Performance
Contract/Agreement)
KinerjaAktual
UU No.17 / 2003
& UU No.1 / 2004
KETERKAITAN DOKUMEN DALAM SISTEM AKIP
DOKUMEN SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ( Perda Kab. Lamongan No. 01 Tahun
2011 ).
RKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ( Keputusan Bupati Lamongan No.
15 Tahun 2015 ).
Indikator Kinerja Utama Pemkab Lamongan ( Keputusan Bupati Lamongan No.
188/859/413.013/2013 ).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016.
Penetapan Kinerja Setda kabupaten Lamongan Tahun 2016.
Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
7
Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan1
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah2
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan3
Bagian Keuangan dan Aset
Setda
Kab. Lamongan
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik4
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai
dengan menjunjung tinggi budaya lokal5
VISI DAN MISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSKRETARIAT DAERAH
8
VISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET KAB. LAMONGAN :
“TERWUJUDNYA SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DAN PROFESIONAL“.
MISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN :
“ MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET SETDA YANG BAIK DAN AKUNTABEL “
TUJUAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSKRETARIAT DAERAH
9
TUJUAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET KAB. LAMONGAN :
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel
SASARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN :
SASARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSKRETARIAT DAERAH
Terwujudnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional
dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Akuntabel
PENGUKURAN KINERJA
• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)
yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kab.
Lamongan Tahun 2016 dan RPJMD Kab. Lamongan khususnya
terhadap target kinerja Tahun 2016.
• Capaian kinerja Misi, dari Bagian Keuangan dan Aset Tujuan dan
Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2016 secara
keseluruhan memperoleh predikat Berhasil, dan apabila dirata-rata
sebesar 100 %.
• Capaian kinerja masing-masing Sasaran adalah sebagai berikut :
PENGUKURAN KINERJA 2016
Sasaran : ” Mewujudkan Peningkatan Sumberdaya Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah”
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Barang Milik Daerah Yang Profesional
Prosentase Laporan
Barang Daerah Yang
Disusun Dengan Benar
dan Tertib Administrasi
80% 80%
2 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Keuangan Daerah Yang Profesional
Prosentase Laporan
Keuangan SKPD dan
SKPKD Yang Disusun
Dengan Benar dan Tertib
Administrasi
80% 80%
REALISASI ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA TAHUN 2016
Adapun Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan Aset Tahun 2016 Sekretariat
Daerah Kab. Lamongan adalah :
alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.882.292.000,00 yang
terealisasi sebesar Rp. 1.703.779.100,00 atau 90,52 %.
REALISASI ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA TAHUN 2016
Adapun Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan Aset Tahun 2016 Sekretariat
Daerah Kab. Lamongan adalah :
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 1.882.292.000 1.703.779.100 90,52 % 1 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 647.792.000 587.450.500 90,69 % 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 5.500.000 4.749.600 86,36 %
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.250.000 5.162.150 62,57 % 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 8.250.000 7.686.500 93,17 % 5 Penyusunan Dokumen Perencaan dan Evaluasi 15.000.000 8.746.500 58,31 % 6 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekda 122.500.000 101.447.730 82,81 % 7 Monev Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah 25.000.000 24.982.250 99,93 % 8 Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah 100.000.000 97.590.000 97,59 % 9 Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD 125.000.000 114.579.000 91,66 % 10 Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 100.000.000 87.075.600 87,08 %
11 Pembinaan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah 125.000.000 114.136.670 91,31 % 12 Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 90.000.000 85.987.100 95,54 %
13 Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara 145.000.000 141.925.000 97,88 %
14 Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ 90.000.000 68.508.000 76,12 % 15 Pembinaan Administrasi Keuangan Bendahara Penerimaan 55.000.000 50.099.000 91,09 % 16 Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD 75.000.000 61.124.500 81,50 % 17 Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah 70.000.000 68.440.500 97,77 %
18 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah 75.000.000 74.088.500 98,78 %