Sidang Pertama Perumusan Pancasila

Sidang Pertama Perumusan PancasilaRumusan I: Moh. Yamin, Mr.Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blue print Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI.

Rumusan PidatoBaik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan lima calon dasar negara yaitu[1]:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri ke-Tuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan TertulisSelain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu[2]:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan II: Soekarno, Ir.Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, di antaranya adalah Ir Sukarno[3]. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.Namun masyarakat bangsa indonesia ada yang tidak setuju mengenai pancasila yaitu Ketuhanan, dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.Lalu diganti bunyinya menjadi Ketuhanan Yg Maha Esa. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila[4].

Rumusan Pancasila [5]1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan

3. Mufakat,-atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan

Rumusan Trisila [6]1. Sosio-nasionalisme

2. Sosio-demokratis

3. ke-Tuhanan

Rumusan Ekasila [7]1. Gotong-Royong

Rumusan III: Piagam JakartaUsulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa".

Rumusan kalimat [8] dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masa Persidangan Kedua (1016 Juli 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua dengan tema bahasan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Mohamad Hatta. Dengan pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka yakni wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua,Timor-Portugis,dan pulau-pulau sekitarnya.Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang yaitu:1.Prof.Dr.Mr.Soepomo (ketua merangkap anggota)2.Mr. Wongsonegoro3.Mr. Achmad Soebardjo4.Mr. A.A. Maramis5. Mr. R.P. Singgih6. H. Agus Salim7. Dr. SoekimanPada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD tersebut.Pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno.Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu:a. pernyataan Indonesia merdekab. pembukaan UUDc. batang tubuh UUDKonsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.Susunan keanggotaan BPUPKI1. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Ketua)2. R.P. Soeroso (Wakil Ketua)3. Hibangase Yosio (Wakil Ketua) - orang Jepang4. Ir. Soekarno5. Drs. Moh. Hatta6. Mr. Muhammad Yamin7. Prof. Dr. Mr. Soepomo8. KH. Wachid Hasjim9. Abdoel Kahar Muzakir10. Mr. A.A. Maramis11. Abikoesno Tjokrosoejoso12. H. Agoes Salim13. Mr. Achmad Soebardjo14. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat15. Ki Bagoes Hadikoesoemo16. AR Baswedan17. Soekiman18. Abdoel Kaffar19. R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking20. KH. Ahmad Sanusi21. KH. Abdul HalimDi antara para anggotanya terdapat lima orang keturunan Tionghoa, yaitu1. Liem Koen Hian2. Tan Eng Hoa3. Oey Tiang Tjoe4. Oey Tjong Hauw5. Yap Tjwan Bing. Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan, maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi Iinkai, Komite Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno. BPUPKI dan PPKI yang awalnya di bentuk jepang hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia akhirnya berhasil membuat hal hal penting yang menjadi dasar kemerdekaan kita yaitu lahirnya UUD 1945 dan Pancasila yang menjadi dasar Negara kita sampai sekarang,PPKI juga berhasil memilih presiden dan wakilnya yang pertama kali secara aklamasi dan membentuk KNIP yang tugasnya membantu pekerjaan presiden BPUPKI dan PPKI adalah bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia