sekretariat jenderal 2014 - kemenpar setjen kemenpar 2014.pdf · pariwisata dan ekonomi kreatif...
TRANSCRIPT
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
LaporanKinerjaLaporanKinerjaLaporanKinerjaSekretariatJenderal2014SekretariatJenderal2014SekretariatJenderal2014
i |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
KATA PENGANTAR Kata Pengantar
engan Rahmat Tuhan Yang Maha
Esa, Laporan Kinerja Sekretariat
Jenderal Kementerian Pariwisata
Tahun 2014 dapat diselesaikan.
Dengan telah ditetapkannya Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 pada
tanggal 27 Oktober 2014, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah fungsi
menjadi Kementerian Pariwisata sedangkan
untuk bidang Ekonomi Kreatif menjadi Badan Ekonomi Kreatif yang merupakan
Lembaga Non Struktural (LNS).
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 dan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/5278/D.I.PAN-RB/12/2014 yang menyebutkan bahwa
Laporan Kinerja Tahun 2014 tetap mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja
tahun 2014. Dengan demikian maka Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun
2014 secara substansi masih berisi capaian kinerja bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif pada tahun 2014.
Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Sekretariat Jenderal
Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Jenderal Tahun
2012 – 2014, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal
baik keberhasilan maupun kegagalannya.
D
ii |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 berisi capaian kinerja
sepanjang tahun 2014 dan merupakan laporan kinerja tahun ketiga atau tahun
terakhir dari periode Renstra Sekretariat Jenderal 2012 – 2014.
Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal
Tahun 2014 ini dapat memberikan gambaran manfaat nyata yang dapat diberikan
Sekretariat Jenderal kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu
dengan memperoleh informasi yang akurat, relevan, akuntabel, dan transparan.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 ini
dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai
informasi maupun evaluasi kinerja.
Jakarta, Februari 2015
Sekretaris Jenderal,
Drs. Ukus Kuswara, M.M.
iii |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Daftar Isi Kata Pengantar
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 4
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 4
1.2 Gambaran Sekretariat Jenderal .................................................................... 4
1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal ......................................................... 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................. 7
2.1 Rencana Strategis ........................................................................................ 7
Misi ..................................................................................................................... 8
Tujuan ................................................................................................................. 9
Sasaran .............................................................................................................. 9
2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja ..................................................................... 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 15
3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014 ............................................................. 16
3.3 Realisasi Anggaran ..................................................................................... 81
BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 84
1 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Ikhtisar Eksekutif
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sesuai dengan rentang waktu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun
2012 – 2014, maka Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 berisi
informasi kinerja selama Tahun 2014 dan merupakan Laporan Kinerja yang ketiga
atau terakhir yang menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (performance
results) dengan Rencana Kinerja (Performance Plan).
Rencana Kinerja (Performance Plan) 2014 dan Penetapan Kinerja 2014
merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014 yang sepenuhnya
mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014.
Sementara itu, capaian kinerja (Performance Results) merupakan hasil realisasi
seluruh kegiatan selama tahun 2014 yang memang diarahkan bagi pemenuhan
target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2014.
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa
Sekretariat Jenderal memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan. Realisasi
pencapaian sasaran Sekretariat Jenderal yang diukur dengan menggunakan
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
Pencapaian Sasaran dan Indikator Tahun 2014
Sekretariat Jenderal
No Sasaran
Indikator Kinerja
2014
Target Realisasi %
1. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas Sumber Daya
Manusia
1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (%)
78,92 74,38 94,24
2. Rasio kecukupan pegawai (Orang)
132 126 95.45
2. Terciptanya peraturan
perundang-undangan yang
harmonis
Persentase Peraturan
Perundang-undangan di
bidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
10 37 370
2 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Jumlah Anggaran : Rp 151.158.121.000,00.
Jumlah Realisasi Anggaran : Rp 138.576.803.545,00.
Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, Sekretariat Jenderal
menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja.
Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program dengan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 151.158.121.000,00. Secara keseluruhan
dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama tahun
2014 telah memenuhi 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan
3. Terwujudnya rencana program
dan penganggaran serta
evaluasi dan pelaporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja
(Nilai) A B -
4. Terwujudnya organisasi dan
tatalaksana yang sesuai
dengan kebutuhan, tugas dan
fungsi
Nilai Quality Assurance
(QA) Reformasi Birokrasi
(Nilai)
85
60,23
70,86
5. Meningkatnya kualitas
pengelolaan kinerja Keuangan
sesuai dengan kebutuhan,
tugas dan fungsi
Nilai Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
(Nilai) WTP
Masih dalam
proses audit
BPK
-
6. Terselenggaranya layanan
umum yang memenuhi standar
pelayanan
Indeks Pelayanan (%)
85 84 98,82
7. Tersebarnya Pemberitaan dan
Publikasi Informasi kepada
publik
Angka pertumbuhan
pengunjung informasi
Parekraf di media sosial,
elektronik, cetak dan
online (%)
90 84 93,33
8. Tersedianya data dan
informasi yang akurat dan
valid
Angka pertumbuhan
pengunjung data dan
informasi pada website
pariwisata dan ekonomi
kreatif (Orang)
115.000 292.709 254,52
9. Meningkatnya Peran
Hubungan dan Partisipasi
Indonesia dalam forum
kerjasama internasional
Partisipasi dan
implementasi kegiatan
forum kerjasama
multiralteral, regional dan
bilateral bidang pariwisata
dan ekonomi kreatif
(Laporan)
37 31 83,78
3 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
demikian, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Sekretariat
Jenderal yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diwujudkan.
Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Sekretariat Jenderal,
untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat
Jenderal Tahun 2012 – 2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, menjadi
salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini.
4 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Bab I Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja organisasi (struktur organisasi dan
struktur anggaran), terdapat keterkaitan yang jelas antara tugas dan fungsi
organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan anggaran (struktur
anggaran).
Sekretariat Jenderal termasuk ke dalam program generik yaitu organisasi
eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur
dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Sekretariat Jenderal
mengampu dua program yaitu Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
1.2 Gambaran Sekretariat Jenderal
Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor
PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang
Sekretaris Jenderal yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Sekretariat Jenderal terdiri atas 5 biro yaitu: 1) Biro Perencanaan dan
Organisasi; 2) Biro Hukum dan Kepegawaian; 3) Biro Keuangan; 4) Biro Kerja Sama
Luar Negeri; dan 5) Biro Umum. Sedangkan Pusat Data dan Informasi, Pusat
5 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pusat Komunikasi Publik merupakan unsur
penunjang pelaksanaan tugas kementerian yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Sekretariat Jenderal
sebagaimana bagan dibawah ini :
1.3 Peran dan Fungsi Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam
melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
1. Koordinasi kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrsi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama,
dan hubungan masyarakat;
6 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan
hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
7 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 mengacu kepada
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014
yang telah lebih dulu ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi dan misi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014 di dalamnya termuat 2 (dua)
arah kebijakan yaitu:
1. Peningkatan kerjasama dan sinergitas internal dan ekternal pada tataran
kebijakan program dan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Sekretariat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan
sinergitas secara internal maupun eksternal untuk seluruh satuan kerja di
lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik pada tataran
kebijakan program maupun kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dengan instansi terkait lainnya dalam rangka membangun pariwisata
dan ekonomi kreatif.
2. Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan pendukung Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi pembantu dan
pendukungan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Sekretariat Jenderal diharapkan mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi:
1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi
serta kapasitas organisasi dan tatalaksana;
2. Peningkatan pelayanan administrasi hukum dan kepegawaian;
8 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi keuangan;
5. Peningkatan hubungan dan kerjasama luar negeri;
6. Peningkatan layanan administrasi umum;
7. Peningkatan kualitas program dan diklat yang berbasis kompetensi;
8. Peningkatan publikasi, analisis berita, layanan informasi, dan hubungan
antar lembaga;
9. Penyediaan data dan sistem informasi bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif.
Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2014
merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010 – 2014 yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 – 2014 sebagai berikut:
Misi
1. Meningkatkan kualitas aparatur, organisasi dan tatalaksana serta Layanan
Hukum.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan dan
penganggaran, serta pengelolaan aset negara.
VISI
• “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Transparan dan Akuntabel Melalui Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya serta Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Efisien dan Efektif”
9 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
3. Meningkatkan layanan informasi dan kualitas informasi kepada pihak
internal dan eksternal.
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam forum kerja sama luar negeri bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif.
Tujuan 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kemenparekraf.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan
layanan hukum.
3. Peningkatan kualitas penataan, kapasitas dan tatalaksana organisasi.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
5. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan penganggaran,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
6. Peningkatan kualitas layanan umum dan pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN).
7. Peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak internal dan
eksternal.
8. Peningkatan kualitas layanan informasi kepada pihak internal dan eksternal.
9. Peningkatan hubungan peran dan partisipasi dalam forum internasional di
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas SDM Kemenparekraf.
2. Meningkatnya Kuantitas SDM Kemenparekraf.
3. Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian.
4. Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang harmonis.
5. Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan
Kebutuhan, Tugas dan Fungsi.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan.
7. Meningkatnya Prioritas dan Pengeluaran Pemerintah untuk
Kepariwisataan.
8. Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan
10 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Pelaporan yang Berkualitas.
9. Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan.
10. Terselenggaranya Pengelolaan Aset BMN yang Akuntabel dan
Transparan.
11. Tersedianya Dokumen Publikasi bagi Pihak Internal dan Eksternal.
12. Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat, Valid, Reliabel.
13. Tersedianya Data Kepariwisataan.
14. Tersedinya Jaringan Sistem Informasi yang Reliabel.
15. Meningkatnya Kualitas Aplikasi untuk Mengakses Informasi.
16. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama
Bilateral.
17. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama
Regional.
18. Meningkatnya Peran dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama
Multilateral.
Penetapan tujuan Sekretariat Jenderal pada umumnya didasarkan pada isu-isu
strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5
(lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Jenderal dalam kurun
waktu satu tahun. Penetapan Sasaran dirumuskan lebih spresifik, terukur,
berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam
sasaran dirancang pula Indikator pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada
tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing.
11 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Tabel 2.1
Sasaran strategis, Indikator, dan Program Sekretariat Jenderal
Tahun 2012 – 2014
No Sasaran Indikator Kinerja Program
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Manusia
1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia
Program
Dukungan
Manajemen
dan Tugas
Teknis
Lainnya
Kementerian
Parekraf
2. Rasio kecukupan pegawai
2. Terciptanya peraturan perundang-
undangan yang harmonis
Persentase Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
3. Terwujudnya rencana program dan
penganggaran serta evaluasi dan
pelaporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja
4. Terwujudnya organisasi dan
tatalaksana yang sesuai dengan
kebutuhan, tugas dan fungsi
Nilai Quality Assurance (QA)
Reformasi Birokrasi (nilai)
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan
kinerja Keuangan sesuai dengan
kebutuhan, tugas dan fungsi
Nilai Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan (nilai)
6. Terselenggaranya layanan umum
yang memenuhi standar pelayanan
Indeks Pelayanan
7. Tersebarnya Pemberitaan dan
Publikasi Informasi kepada publik
Angka pertumbuhan pengunjung
informasi Parekraf di media sosial,
elektronik, cetak dan online
8. Tersedianya data dan informasi yang
akurat dan valid
Angka pertumbuhan pengunjung
data dan informasi pada website
pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Meningkatnya Peran Hubungan dan
Partisipasi Indonesia dalam forum
kerjasama internasional
Partisipasi dan implementasi
kegiatan forum kerjasama
multiralteral, regional dan bilateral
bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif
2.2 Penetapan/Perjanjian Kinerja
Tahun 2014 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara terencana dan berkesinambungan
12 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya
adalah Perencanaan Kinerja 2014 yang merupakan proses perencanaan kinerja
yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance
Plan).
Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan
dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2014 ditetapkan maka disusunlah
Penetapan Kinerja 2014 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan
yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan
pihak yang memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang
ada.
Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014, antara lain:
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang
diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi
amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di
lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian
penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment).
Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan
dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus
perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dalam upaya
memperjelas dan menyelaraskan antara Indikator Kinerja Utama dengan Penetapan
Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka telah
ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014
tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian pariwisata dan Ekonomi
13 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2014
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program
1. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas Sumber Daya
Manusia
1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (%)
78,92 Program
Dukungan
Manajemen
dan Tugas
Teknis
Lainnya
Kementerian
Parekraf
2. Rasio kecukupan pegawai (Orang)
132
2. Terciptanya peraturan
perundang-undangan yang
harmonis
Persentase Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (%) 10
3. Terwujudnya rencana
program dan penganggaran
serta evaluasi dan pelaporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai) A
4. Terwujudnya organisasi dan
tatalaksana yang sesuai
dengan kebutuhan, tugas
dan fungsi
Nilai Quality Assurance (QA)
Reformasi Birokrasi (Nilai) 85
5. Meningkatnya kualitas
pengelolaan kinerja
Keuangan sesuai dengan
kebutuhan, tugas dan fungsi
Nilai Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan (Nilai) WTP
6. Terselenggaranya layanan
umum yang memenuhi
standar pelayanan
Indeks Pelayanan (%)
85
7. Tersebarnya Pemberitaan
dan Publikasi Informasi
kepada publik
Angka pertumbuhan pengunjung
informasi Parekraf di media sosial,
elektronik, cetak dan online (%) 90
8. Tersedianya data dan
informasi yang akurat dan
valid
Angka pertumbuhan pengunjung
data dan informasi pada website
pariwisata dan ekonomi kreatif
(Orang)
115.000
14 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program
9. Meningkatnya Peran
Hubungan dan Partisipasi
Indonesia dalam forum
kerjasama internasional
Partisipasi dan implementasi
kegiatan forum kerjasama
multiralteral, regional dan bilateral
bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif (Laporan)
37
15 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014,
tanggal 17 Oktober 2014, tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan acuan ukuran kinerja yang
digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kinerja,
pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja.
Berikut ini akan diuraikan Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja
Sekretariat Jenderal tahun 2014, yang diukur dengan menggunakan Indikator
Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja
No Sasaran Indikator Kinerja 2014
Target Realisasi %
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%)
78,92 74,38 94,24
2. Rasio Kecukupan Pegawai (Orang)
132 126 95.45
2. Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis
Persentase Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10 37 370
3. Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)
A B -
4. Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi
Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (Nilai)
85 60,23 70,86
16 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
No Sasaran Indikator Kinerja 2014
Target Realisasi %
5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi
Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Nilai)
WTP
Masih dalam proses audit
BPK -
6. Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standar Pelayanan
Indeks Pelayanan (%) 85 84 98,82
7. Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi kepada Publik
Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online (%)
90 84 93,33
8. Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid
Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)
115.000 292.709 254,52
9. Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional
Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multiralteral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)
37 31 83,78
Jumlah Anggaran : Rp. 151.158.121.000,00.
Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 138.576.803.545,00.
3.2 Capaian dan Analisis Kinerja 2014
Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2014,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini
akan diuraikan target dan capaian kinerja dari Sekretariat Jenderal Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang
telah ditetapkan.
Meningkatnya kualitas SDM Keme
17 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
1.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
inerja Kementerian Pariwisata yang optimal akan terwujud apabila
didukung oleh kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik
dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kualitas SDM Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat dari jumlah SDM yang memiliki
pendidikan lanjut dan mendalami sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendidikan
lanjut yang dimaksud adalah pendidikan pascasarjana, untuk Strata 2 dan Strata 3.
Sedangkan kuantitas dapat dilihat dari jumlah pegawai secara keseluruhan di
masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Saat ini jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
kreatif adalah sebesar 2.045 (dua ribu empat puluh lima) orang pegawai. Sedangkan
untuk pegawai dengan pendidikan akhir SMA sederajat berjumlah 516, S1 berjumlah
892, S2 berjumlah 455 dan S3 berjumlah 18 pegawai yang mendalami sektor
pariwisata serta fokus untuk mendalami tata kelola dan kebijakan di sektor
pariwisata. Namun secara khusus pegawai yang ada dilingkungan Sekretariat
Jenderal berjumlah 427 orang, untuk pegawai dengan pendidikan akhir SMA
sederajat berjumlah 155 orang, S1 berjumlah 183 orang, S2 berjumlah 63 orang, dan
tidak ada yang berpendidikan S3. Pegawai tersebut dialokasikan di biro-biro dan
pusat. Selain memfasilitasi SDM melalui peningkatan pendidikan formal,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memperkuat SDM dengan diklat
struktural dan teknis di bidang kepariwisataan dan subsektor ekonomi kreatif,
sejumlah 413 (empat ratus tiga belas) pegawai selama periode 2012 – 2014.
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dapat diukur dengan indikator: Rasio Kompetensi Sumber Daya
Manusia; dan Rasio Kecukupan Pegawai.
K
1
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia
18 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
a. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kemampuan seseorang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam suatu
pekerjaan merupakan hal yang sangat diperlukan. Kemampuan ini lebih dikenal
dengan sebutan kompetensi, yang menjadi satu karakteristik untuk mendasari
individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik
itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku
(attitude) untuk menciptakan SDM/aparatur yang memiliki semangat pengabdian
yang tinggi dalam melayani masyarakat, selalu bertindak efisien, rasional,
transparan, dan akuntabel. Sehingga diperlukan strategi peningkatan kompetensi
Sumber Daya Manusia melalui peran Pusdiklat Pegawai yaitu menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini
terlihat dari jumlah aparatur Sekretariat Jenderal Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif yang diberikan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan
pelatihan manajemen dan teknis yang relevan di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif serta jumlah kurikulum dan modul yang dijadikan sebagai bahan
pedoman/acuan dasar dalam pengembangan materi. Saat ini pengukuran kinerja
secara kuantitatif melalui rasio kompetensi SDM dapat diukur berdasarkan
perbandingan antara jumlah pejabat (eselon II, III dan IV) yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan jumlah kotak jabatan yang tersedia di
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Indikator keberhasilan yang pertama dari sasaran meningkatnya kualitas dan
kuantitas Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3. 2 Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%) 78,92 74,38 94,24
Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Rasio Kompetensi Sumber Daya
Manusia sebesar 74,38 % dari target 78,92%, dengan persentase capaian sebesar
94,24 %. Formulasi perhitungan realisasi Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
19 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Tabel 3. 3 Formulasi Perhitungan Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kotak
Jabatan
Yang Sudah
Mengikuti PIM
Yang Belum
Mengikuti PIM
Alokasi Peserta Tahun 2014
Target Rasio Tahun 2014
Realisasi Peserta Tahun 2014
Yang Sudah
Mengikuti PIM s.d Th. 2014
Realisasi Rasio Tahun 2014
Capaian (%)
(a) (b) (c) (d) (e) (c)+(e)/(b) (f) (c)+(f) (c)+(f)/(b)
Es II 41 22 19 5 65,85% 5 27 65,85%
Es III 132 124 8 20 100,00% 0 124 93,94%
Es IV 330 209 63 25 70,91% 0 209 63,33%
Target Rasio Keseluruhan 78,92% 5 360 74,38% 94,24%
Dilihat dari perhitungan target dan realisasi rasio kompetensi SDM pada tabel
di atas capaian kinerja terukur dari jumlah peserta diklat yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tingkat II sejumlah 5 orang sedangkan Diklat Kepemimpinan Tingkat
III dan IV tidak dapat diselenggarakan karena harus dialihkan/direvisi menjadi Diklat
Prajabatan Golongan III atas dasar kebutuhan yang mendesak. Sehingga dari target
223 orang peserta diklat manajemen dan teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tahun 2014 dapat terealisasi 284 orang peserta yang terdiri dari 5 orang peserta
Diklat Kepemimpinan/manajemen, 124 orang peserta Diklat Teknis dan 155 orang
peserta Diklat Prajabatan.
Untuk melihat perkembangan indikator Rasio Kompetensi Sumber Daya
Manusia apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan
capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014.
Perbandingannya terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013* 2012*
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia (%)
74,38 94,24 70,31 91,43 60,66 83,96
*) dengan asumsi dasar pengukuran rasio (jumlah kotak jabatan dan orangnya) tidak berubah
20 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian rasio kompetensi SDM tahun 2014
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012 dan 2013) mengalami
penurunan namun demikian kalau dilihat dari realisasinya mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Penyebab penurunan capaian dikarenakan oleh rendahnya
capaian peserta pada kegiatan Diklat Kepemimpinan yang dijadikan dasar
perhitungan rasio kompetensi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain
adanya pengalihan kegiatan diklat dan alokasi anggaran tahun 2014 yang
mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta adanya
kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 5 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Rasio Kompetensi Sumber Daya Manusia
74,38 - 70,31 - 60,66 -
Realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel diatas tidak dapat
dibandingkan, karena terjadi perubahan indikator kinerja. Indikator kinerja Rasio
Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan indikator baru dan tidak ada dalam
Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, sehingga target Renstra nya tidak
ada.
Dalam upaya pencapaian indikator Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia,
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pelatihan Service of Excellence
Peningkatan kemampuan dan
pengetahuan PNS di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
terutama untuk pengembangan potensi diri,
kemampuan berkomunikasi dan pelayanan
21 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
prima pegawai. Pelatihan Service of Excellent (SOE) diselenggarakan di Hotel Park,
Bandung Jawa Barat selama 3 hari pada tanggal 23 s.d. 25 Maret 2014 dan diikuti
oleh 20 orang peserta.
2. Diklat TOEFL Preparation
Peningkatan kemampuan dan pengetahuan PNS di lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terutama untuk pengembangan kapasitas pegawai
khususnya bagi Eselon IV pada bidang bahasa Inggris.
Diklat TOEFL Preparation diselenggarakan di Hotel Cipta 2, Jakarta selama 4
hari yang terbagi menjadi 2 (dua) angkatan pada tanggal 18 s.d. 21 Mei 2014
(angkatan I) diikuti oleh 11 orang peserta dan tanggal 2 s.d. 5 Juni 2014 (angkatan
II) diikuti oleh 12 orang peserta.
3. Diklat Prajabatan Golongan III
Peningkatan pengetahuan dan keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS
Golongan III seusai dengan kebutuhan instansi.
Diklat prajabatan Golongan III dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, gelombang
pertama diselenggarakan di Hotel Bayak, Puncak-Bogor selama 18 hari pada
tanggal 9 s.d. 26 Juni 2014. Diikuti oleh 80 orang peserta dan seluruhnya dinyatakan
lulus. Gelombang kedua diselenggarakan di Wisma Jasindo, Puncak-Bogor selama
18 hari pada tanggal 11 s.d. 28 Juni 2014. Diikuti oleh 75 orang peserta dan
seluruhnya dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan TOEFL Preparation
22 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja
dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal antara lain:
1. Perubahan pedoman penyelenggaraan Diklat Struktural/Kepemimpinan (Diklat
Pola Baru) yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) pada
tahun 2014 yang harus diimplementasikan pada tahun yang sama, sedangkan
Pusdiklat Pegawai masih mengalokasikan anggaran dengan sistem diklat yang
lama.
2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.02/2014 pasal 9 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran Tahun 2014 disebutkan bahwa revisi anggaran dapat
dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang ditetapkan dalam
DIPA, sehingga apabila terjadi penghematan anggaran akan kesulitan
melakukan pengurangan yang berpengaruh pada volume keluaran.
3. Pemanggilan peserta Diklat Bahasa Asing (TOEFL Preparation) menghadapi
kendala berupa penolakan atau penundaan terhadap calon peserta di
beberapa unit kerja dengan berbagai alasan, baik yang disampaikan secara
lisan maupun tertulis.
4. Belum akuratnya data awal jumlah CPNS yang diterima melalui jalur umum dan
adanya kebijakan pimpinan yang mengharuskan CPNS untuk sesegera
mungkin mengikuti Diklat Prajabatan sehingga Pusdiklat Pegawai harus
menambah alokasi jumlah peserta diklat.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
23 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
5. Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah
Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2014.
Pemecahan Permasalahan
Langkah-langkah yang diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Pusdiklat Pegawai melakukan revisi kegiatan dalam rangka mensosialisasikan
dan mengimplementasikan diklat kepemimpinan pola baru.
2. Berupaya menyiasati dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya dengan
mengalokasikan biaya yang lebih besar pada komponen penunjang
pelaksanaan diklat. Sehingga apabila terjadi penghematan/revisi anggaran,
komponen biaya inti tidak berpengaruh atau mengalami penurunan volume
keluaran (output).
3. Mendorong seluruh pimpinan satuan kerja agar memberikan dukungan kepada
pejabat/staf yang ditugaskan/ditunjuk untuk mengikuti diklat.
4. Mengalihkan/merevisi kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk menjadi
Diklat Prajabatan Golongan III (Angkatan II) agar dapat memenuhi keseluruhan
CPNS yang diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan.
a. Rasio kecukupan pegawai
Kuantitas SDM Kemenparekraf pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.045
pegawai, dimana saat ini, SDM tersebut memiliki detail penugasan pada masing-
Masing Unit Eselon 1 sebagai Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:
1. 184 orang di Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. 249 orang di Ditjen Pemasaran Pariwisata;
3. 153 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
4. 126 orang di Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK;
5. 127 orang di Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf;
6. 427 orang di Sekretariat Jenderal;
7. 72 orang di Inspektorat Jenderal; dan
8. 707 orang pada UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf (STP
Bandung sejumlah 269 orang, STP Bali sejumlah 243 orang, Akpar Medan
sejumlah 91 orang, dan Akpar Makassar sejumlah 104 orang).
24 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Penambahan SDM ekonomi kreatif sangat dibutuhkan pada Kemenparekraf
khususnya pada sektor ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, karena
saat ini Kemenparekraf tidak memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai
dengan kebutuhan sektor ini. Penambahan SDM Kemenparekraf juga dirasakan
perlu dilakukan tekait adanya SDM yang pensiun dan rotasi pada tahun berjalan.
Jumlah penambahan SDM Kemenparekraf diharapkan akan berperan dalam
mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan utama mencapai
arahan strategis Kementerian.
Indikator keberhasilan yang kedua dari sasaran tersebut diatas, target dan
realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel 3. 6 Rasio kecukupan pegawai
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Rasio Kecukupan Pegawai (Orang)
132
126
95,45
Dari tabel di atas, terlihat realisasi Rasio Kecukupan Pegawai sebesar 126
orang dari target 132 orang, artinya persentase capaian sebesar 95,45 %. Target
rasio kecukupan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan formasi pegawai di
Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diajukan dalam
penerimaan CPNS, sedangkan realiasasinya adalah jumlah CPNS yang diterima
bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah melalui rangkaian
proses rekruitmen CPNS.
Rasio Kecukupan pegawai berdasarkan perhitungan dari analisis beban kerja
dan analisis jabatan. Hal tersebut bertujuan mengestimasikan berapa jumlah
kebutuhan pegawai di tahun berjalan yang terdiri dari kantor pusat dan Unit
Pelaksana Teknis (Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Bali dan Akademi
Pariwisata Medan dan Makassar). Penempatan pegawai sesuai dengan surat
keputusan Menpan dan RB nomor 412 Tahun 2014 Tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2014.
Untuk melihat perkembangan indikator Rasio Kecukupan Pegawai apakah
mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator
selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya
terlihat pada tabel dibawah ini :
25 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Rasio Kecukupan Pegawai
126 95,45 162 77,14 Moratorium -
Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan pada persentase capaian, tahun
2013 capaian sebesar 77,14 % dan di tahun 2014 capaian meningkat menjadi
95,45%, namun jika dilihat dari jumlah kuantitas kebutuhan pegawai, tahun 2013
lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 hal tersebut dikarenakan adanya
moratorium di tahun sebelumnya sehingga kebutuhan pegawai meningkat di tahun
2013. Untuk tahun 2012 tidak dapat dibandingkan karena moratorium.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Rasio Kecukupan Pegawai
126 136 162 259 Moratorium -
Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan pada target Renstra di tahun
2013 sejumlah 259 orang menjadi 136 orang ditahun 2014, namun jika dibandingkan
dengan capaian realisasinya maka terjadi peningkatan capaian dari 62,54 di tahun
2013 menjadi 92,64 di tahun 2014. Untuk tahun 2012 tidak dapat dibandingkan
karena moratorium.
Dalam upaya pencapaian indikator Rasio Kecukupan Pegawai, kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Analisis Beban Kerja
Kegiatan ini bertujuan menganalisis beban kerja dan output yang di hasilkan di
masing-masing satuan kerja, salah satu unit kerja yang telah dianalisis beban
26 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
kerjanya adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata.
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan hasil kebutuhan formasi pegawai
dalam menunjang pengadaan pegawai kementerian berkoordinasi dengan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
3. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan instansi
terkait seperti BKN dan KEMENPAN-RB. Selain itu juga melibatkan pihak luar
seperti konsultan IT dan Psikolog, guna menghasilkan sumber daya manusia
yang kompeten di bidangnya dan mampu membawa sejumlah perubahan
kearah yang lebih baik. Seluruh rangkaian proses rekruitmen CPNS di
umumkan secara transparan mulai dari pendaftaran, pengumuman hasil
verifikasi seleksi administrasi, jadwal, dan hasil kelulusan dalam website
www.parekraf.go.id. Pelaksanaan Sedang berlangsung dengan formasi
Pegawai sebanyak 136 org baik pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Proses Rekruitment CPNS Kementerian Pariwisata dan Ekonoi Kreatif Tahun
Anggaran 2014
27 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Tidak adanya pelamar pada kualifikasi pendidikan tertentu sehingga terdapat
formasi yang mengalami kekosongan.
2. Pada satu kualifikasi pendidikan tidak adanya peserta yang memenuhi passing
grade yang telah ditentukan.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah :
1. Memperhatikan lagi kesesuaian antara kualifikasi kebutuhan pegawai dengan
kondisi jumlah lulusan pada kualifikasi pendidikan tertentu agar tidak terjadi lagi
adanya formasi yang mengalami kekosongan pelamar.
2. Koordinasi dan melakukan kerjasama secara intensif dengan lembaga
pendidikan negeri atau swasta untuk menjaring para pelamar (khususnya untuk
lembaga yang mempunya kualifikasi pada pendidikan spesifik).
28 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
2.Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis
enyiapan, perencanaan, perumusan, dan penyusunan peraturan
perundang-undangan ditujukan untuk melahirkan harmonisasi dan
sinkronisasi produk-produk hukum bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dengan produk-produk hukum yang antisipatif dan responsif diharapkan dapat
menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Terciptanya
Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis adalah persentase peraturan
perundang-undangan di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk tahun 2014,
ditargetkan tercapai 10 Dokumen/Naskah Peraturan Perundang-undangan di
lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah terlihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 9 Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10 37 370
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Persentase
Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar
37% atau 370% dari target 10% atau 100%. Capaian melebihi dari target yang telah
ditetapkan, karena adanya permintaan pelaku usaha terkait dengan penetapan
standar usaha bidang pariwisata yang harus segera diterapkan sesuai amanat
P
2
Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang Harmonis
29 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan
sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Realisasi ini dilihat berdasarkan jumlah
dokumen/naskah peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang dihasilkan, yaitu terdiri dari 2 (dua) Peraturan Presiden dan 35 (tiga
puluh lima) Peraturan Menparekraf dengan rincian sebagai berikut :
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Kepariwisataan.
2. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas
Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014
tentang Pedoman Usaha Hotel Syariah.
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Perjalanan Pariwisata.
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan.
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013
tentang Standar Usaha Hotel.
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Standar Usaha Perjalanan Wisata.
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Pondok Wisata.
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Kafe.
30 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Restoran.
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Rumah Makan.
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram.
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata.
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Wisata Selam.
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Karaoke.
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata.
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Jasa Boga.
21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Diskotik.
23. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Kelab Malam.
24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Pub.
25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum.
26. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Spa.
27. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
28. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor.
29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014
31 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
tentang Standar Usaha Taman Rekreasi.
30. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran.
31. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Vila.
32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 30 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Arena Permainan.
33. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 31 Tahun 2014
tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.
34. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian
Pariwisata.
35. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif di
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
36. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelengaraan dan Partisipasi Pameran Pariwisata.
37. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan
Keenam atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.55/PW.204/ MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam
Negeri dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta
Penggandaan Film Impor
Upaya-upaya koordinasi dan harmonisasi dalam persiapan, perencanaan dan
penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
akan terus ditingkatkan dalam upaya melahirkan produk-produk hukum serta
kebijakan yang antisipatif dan responsif terhadap dinamika permasalahan dan
reformasi hukum terkait dengan pembangunan bidang pariwisata & ekonomi kreatif.
Untuk melihat perkembangan indikator Persentase Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apakah mengalami peningkatan
atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian
indikator di tahun 2012 – 2014. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
32 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37 370 8 80 14 120
Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi pada tahun 2014 sebesar 37%
melampaui realisasi pada tahun 2013 sebesar 8% dan tahun 2012 sebesar 14%,
dan pada tahun 2013 capaiannya hanya 80%, karena kurangnya inisiatif dari satuan
kerja di lingkungan kementerian pariwisata dalam mengusulkan penyusunan
peraturan perundang-undangan.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
37 10 8 10 14 12
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi apabila dibandingkan dengan
target Renstra 2012 – 2014, maka pada tahun 2014 realisasi sebesar 37%
merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya
sebesar 8% pada tahun 2013 dan sebesar 14% pada tahun 2012.
33 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dalam upaya pencapaian indikator Persentase Peraturan Perundang-
undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, kegiatan-kegiatan yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pengoordinasian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata
dan ekonomi kreatif dimaksudkan untuk mewujudkan peraturan perundang-
undangan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akuntabel, transparan, tidak
tumpang tindih, serta dapat dilaksanakan oleh pemerintah terutama unit kerja di
lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat.
Secara garis besar kegiatan ini dilaksanakan melalui Pembentukan Tim/Kelompok
Kerja/Panitia Antar Kementerian (khusus Rancangan Peraturan Presiden); Rapat-
rapat intern/konsinyering; Penyiapan rancangan (khusus untuk pengoordinasian
Peraturan Menteri); Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
Daerah guna mencari data/masukan untuk penyempurnaan materi; Rapat
Pembahasan Rancangan/Rapat Inter Kementerian dengan instansi terkait (khusus
untuk Rancangan Peraturan Presiden); Perbaikan Rancangan; Rapat Harmonisasi
(khusus untuk Rancangan Peraturan Presiden); Penyempurnaan Rancangan untuk
disampaikan kepada Presiden (khusus untuk Rancangan Peraturan Presiden) dan
penetapan rancangan untuk Peraturan Menteri; dan Pelaporan.
Rapat Pengoordinasian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
34 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis
Lintas Sektor Kepariwisataan.
Penyusunan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan telah dilakukan sejak Tahun 2012 yang dimulai
dengan rapat intern, rapat konsinyering, rapat inter kementerian sampai dengan
rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden di Kementerian Hukum dan
HAM.
Capaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Presiden tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yaitu telah ditetapkan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Kepariwisataan pada tanggal 3 Juli 2014.
3. Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat perlu dilakukan bagi satuan kerja di
lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, guna memenuhi Sumber
Daya Manusia yang kompeten di bidang penyusunan peraturan perundang-
undangan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan
dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Mei 2014 di Hotel Permata, Bogor.
Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis
Lintas Sektor Kepariwisataan.
35 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dalam rangka penyusunan
peraturan perundang-undangan.
2. Ketidaksiapan unit kerja pengusul rancangan peraturan perundang-undangan
khususnya terhadap materi muatan yang akan diatur.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja yang menangani peraturan
perundang-undangan guna membahas perencanaan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi
satuan kerja tersebut.
2. Memberikan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kepada satuan
kerja agar rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan unit
kerja diharapkan sudah memenuhi sesuai dengan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan.
3.Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan
Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
36 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
erencanaan dan penganggaran merupakan proses sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,
mengorganisasi secara sistematis dalam melaksanakan keputusan tersebut dan
mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.
Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Terwujudnya
rencana program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan adalah Nilai
Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan
ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun
secara kolektif. Penentuan Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang
dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas
kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek
pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal,
serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya.
Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :
Tabel 3. 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja A B -
P
3
Terwujudnya Rencana Program dan Penganggaran serta Evaluasi dan Pelaporan
37 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja mendapatkan nilai B dari target nilai A. Nilai Akuntabilitas
Kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh
Kementerian PAN dan RB dan disampaikan kepada Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif melalui Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/2937/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014
perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun
2014, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah
sebesar 73,97 dan berada pada predikat B.
Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja apakah
mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator
selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya
terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
B - B - B -
Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi di tahun 2014 mendapat predikat “B”
sama dengan realisasi tahun 2013 dan 2012, namun demikian terdapat peningkatan
capaian nilai hasil evaluasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 meningkat sebesar
1,83% dari 72,14% pada tahun 2013 menjadi 73,97% dan realisasi tahun 2013
mengalami peningkatan sebesar 1,73% dari 70,41% pada tahun 2012. Capaian
tahun 2012 – 2014, karena satuannya adalah “predikat” bukan “nilai”, sehingga tidak
nampak capaiannya, padahal capaian tersebut apabila bila dilihat dari “nilai” yang
dicapai setiap tahunnya, trennya selalu meningkat.
Sedangkan untuk mencapai predikat penilaian “A” yang terpaut 2,03% lagi,
perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja. Rincian peningkatan nilai hasil
evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :
38 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Tabel 3. 14 Peningkatan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
Keterangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai 69,00 69,90 70,41 72,14 73,97
Peningkatan Nilai - 0,90 0,51 1,73 1,83
Predikat B B B B B
Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif meliputi 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu:
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan
Capaian Kinerja. Perbandingan nilai capaian kinerja selama 5 tahun, dapat dilihat
dalam matriks di bawah ini:
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Berdasarkan Bobot Penilaian
No. Komponen
Sakip
Bobot
Penilaian
Nilai Hasil Evaluasi Sakip
2010 2011 2012 2013 2014
1. Perencanaan Kinerja
35 23,91 24,72 25,11 27,20 26,13
2. Pengukuran Kinerja
20 12,92 14,44 13,32 14,07 14,08
3. Pelaporan Kinerja
15 10,25 11,13 12,04 11,47 12,04
4. Evaluasi Kinerja 10 6,33 6,48 6,97 7,05 7,05
5. Capaian Kinerja 20 15,59 13,14 12,97 12,35 14,67
Nilai Hasil Evaluasi 100 69,00 69,90 70,41 72,14 73,97
Peringkat 11
dari 79
11
dari 82
- - -
Predikat Penilaian B B B B B
39 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
B A B A B B
Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam hal pencapaian selama tahun 2012-
2014, predikat SAKIP yang diperoleh tidak mengalami peningkatan dan berada pada
predikat B dan belum mencapai Target Renstra yang telah ditetapkan di Tahun 2012
yaitu B menjadi A di tahun 2013 dan 2014.
Berdasarkan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/2937/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014
perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil evaluasi
Tahun 2014 menunjukan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
mendapat nilai 73,97, atau predikat penilaian “B”, ada peningkatan sebesar 1,83 dari
72,14 pada tahun 2013. Dalam tabel di atas terlihat bahwa tren nilai hasil evaluasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari tahun 2012 s.d. 2014 adalah
meningkat terus, namun demikian capaian hasil evaluasi masih dalam kisaran
predikat “B” dan terpaut 2,03 lagi untuk mendapatkan predikat “A”.
Pada tahun 2014 kondisi akuntabilitas kinerja Kementerian Lembaga (K/L)
dari 83 K/L dengan kategori “AA” (memuaskan) masih belum ada, kategori “A”
(sangat baik) sebesar 7 K/L, Kategori “B” (baik) sebesar 42 K/L (termasuk
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), kategori “CC” (cukup baik) sebanyak
31 K/L, kategori “C” (agak kurang) sebanyak 3 K/L dan kategori “D” (kurang), sudah
tidak ada.
40 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Wakil Presiden Boediono saat memberikan penghargaan kepada K/L dan
pemerintah daerah atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat
dan provinsi (AKIP) 2014 mengatakan inti dari penilaian ini adalah kualitas kerja
birokrasi.
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta seluruh
jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas rencana strategis di lingkungan Kementerian pariwisata
dan Ekonomi Kreatif antara lain merumuskan tujuan/sasaran strategis yang
berorentasi kepada outcome dan dilengkapi indikator kinerja tujuan/sasaran yang
relevan dan terukur.
b. Rencana Aksi atas Kinerja agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan.
c. Mereviu indikator kinerja terutama di tingkat unit kerja agar lebih berorientasi
pada hasil, termasuk menetapkan indikator kinerja individu yang mengacu pada
IKU organisasi.
d. Meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam LAKIP dengan menjelaskan
capaian tentang hasil/outcome yang didukung hasil evaluasi/analisis yang
memadai.
e. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja agar dapat menjadi dasar perbaikan/
peningkatkan kinerja.
Penyerahan penghargaan oleh Wakil Presiden kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diterima oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kratif (Istana Wakil Presiden, 24 September 2014)
41 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja
di seluruh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk
mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, kegiatan-
kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tahun 2015
Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi organisasi,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah bermaksud menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015. RKT Tahun 2015 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dengan adanya RKT ini, diharapkan sasaran dari masing-masing program dan
kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masing-masing telah dilengkapi
dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tahun 2015 yang bersifat indikatif.
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2013
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan tugas utama karena memiliki
dua fungsi utama sekaligus. Pertama,
laporan akuntabilitas kinerja merupakan
sarana bagi Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada
seluruh para stakeholders (Presiden,
Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku/industri pariwisata dan ekonomi kreatif).
Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi Kementerian
42 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi
yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013
harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal.
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013,
perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014, Biro Perencanaan dan Organisasi
pada Tahun Anggaran 2014 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun
2013 yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu: Penyusunan LAKIP, yaitu LAKIP Biro
Perencanaan dan Organisasi, LAKIP Sekretariat Jenderal, dan LAKIP Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Adanya Penghematan dan Pemotongan Anggaran ditengah-tengah tahun
anggaran berjalan;
2. Masih seringnya terjadi revisi DIPA maupun POK;
3. Adanya ketidak singkronan data hasil revisi antara KPPN dengan RKA,
sehingga pengajuan tagihan ke KPPN perlu disesuaikan kembali.
4. Belum adanya keterpaduan antara hasil evaluasi kinerja dengan hasil opini
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan.
43 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
5. Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja satuan ukurannya adalah predikat
bukan nilai, sehingga penghitungan capaiannya sulit ditentukan.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Perlu adanya perencanaan yang matang, untuk menghindari terjadinya revisi
DIPA maupun POK.;
2. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak/instansi yang terkait agar
perbagai kendala dan hambatan yang dijumpai dapat diselesaikan secara baik;
3. Perlu peningkatan kemampuan SDM Biro Perencanaan dan Organisasi, telah
direncanakan adanya bimbingan teknis bidang perencanaan, pemantauan dan
evaluasi, serta organisasi atau bidang lainnya yang menunjang secara berkala
dan berkesinambungan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan
Organisasi.
4. Perlu dilakukan review Indikator Kinerja, dengan memperhatikan konsistensi
indikator berserta targetnya.
44 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
4.Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan Kebutuhan Tugas dan Fungsi
erwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan kebutuhan,
tugas dan fungsi dapat diindikasikan dari perbaikan nilai Quality Assurance
pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semakin tinggi nilai Quality Assurance, maka dapat
dinyatakan bahwa semakin baik pula kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan
oleh Kementerian PAN & RB kepada Kemenparekraf yang menjadi tolak ukur
efektivitas atau kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kemenparekraf. Sesuai Permen Menpan dan RB No.53 Tahun 2011, nilai yang
diberikan kepada Kemenparekraf terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi
berdasarkan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan oleh
komite pengarah RB Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan
Quality Assurance RB ini menggunakan 8 (delapan) area perubahan grand design
RB dengan mengaitkan program, kegiatan, agenda dan hasil yang diharapkan dari
proses RB pada tingkat mikro dalam periode tahun 2010-2014;
Indikator keberhasilan dalam mencapai sasaran, berikut target dan realisasinya
adalah sebagai berikut:
Tabel 3. 17 Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi
85 60,23 70,86
T
4
Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang Sesuai dengan Kebutuhan Tugas dan Fungsi
45 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran
Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang sesuai dengan Kebutuhan Tugas
dan Fungsi, berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun
2014 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disampaikan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui
surat Nomor B/3801/M.PAN-RB/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014, Indeks
Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Eknomi Kreatif mendapat nilai
60,23 dengan kategori “B”.
Adapun rincian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebesar 60,23 dengan kategori “B”, sebagai berikut:
No. Komponen Penilaian Nilai Maksimal
Nilai Capaian
% Capaian
A. Pengungkit
1. Manajemen Perubahan 5,00 3,68 73,60 %
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
5,00 2,71 54,20 %
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
6,00 2,82 47,00 %
4. Penataan Tatalaksana 5,00 3,34 66,80 %
5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,74 44,93 %
6. Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 72,50 %
7. Penguatan Pengawasan 12,00 5,52 46,00 %
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6,00 4,30 71,67 %
Sub Total Komponen Pengungkit
60,00 33,46 55,76 %
B. Hasil
1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
20,00 13,97 69,85 %
2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
10,00 6,32 63,20 %
3. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 6,48 64,80 %
Sub Total Komponen Hasil 40,00 26,77 66,93 %
Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 60,23 60,23 %
Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi
Birokrasi apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan
capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014.
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
46 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Tabel 3. 18 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (nilai)
60,23 70,86 74,53 106,47 45 112,5
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 19 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Nilai Quality
Assurance
(QA) Reformasi
Birokrasi (nilai)
60,23 100 74,53 85 45 40
Berdasarkan pencapaian selama tahun 2012-2014, terlihat bahwa Nilai Quality
Assurance (QA) Reformasi Birokrasi mengalami penurunan pada tahun 2013-2014.
Namun penurunan ini terjadi dikarenakan nilai 74,53 yang diperoleh pada tahun
2013 merupakan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sementara nilai 60,23 yang diperoleh pada tahun 2014 merupakan hasil evaluasi
yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB.
Pada dasarnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif telah dipersiapkan sejak Tahun 2010 dengan dibentuknya Tim Reformasi
Birokrasi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan adanya perubahan
organisasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka telah dilakukan penyesuian kembali Road
Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 –
2014 dan Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
47 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Kreatif dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor
KM.23/OT.001/MPEK/2013 tanggal 01 Mei 2013.
Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada prinsipnya perlu dititik beratkan pada
penguatan di bidang Organisasi telah dilakukan melalui assessment organisasi,
redefinisi visi, misi strategis dan sasaran organisasi, perbaikan kewenangan dan
fungsi, restrukturisasi organisasi, Analisa Beban Kerja (ABK), penguatan unit kerja
organisasi, dan penguatan unit kerja pelayanan. Penguatan Pengawasan telah
dilakukan dengan sistem pengendalian intern serta peran pengawasan intern serta
Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui sistem manajemen kinerja organisasi dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Penguatan SDM karena Reformasi birokrasi
tidak akan berhasil jika tidak ada kompetensi sumberdaya manusia dalam
implementasinya. Semakin tepat dan kompeten pelaksanannya semakin tinggi
tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi di suatu Kementerian/Lembaga
Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Quality Assurance Reformasi
Birokrasi, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Penataan Organisasi
Tersusunnya peta jabatan yang mengambarkan secara vertikal maupun
horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan
serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang
ada dan kedudukannya dalam unit kerja. Dan tersusunnya Rancangan
Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas organisasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara profesional sesuai dengan
pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Analisa Beban Kerja
Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi seperti yang disyaratkan
dalam Reformasi Birokrasi, Biro Perencanaan dan Organisasi melaksanakan
kegiatan Analisasi Beban Kerja dalam upaya untuk mendapatkan informasi dan
48 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
gambaran tentang beban kerja masing-masing bagian sehingga organisasi
dapat optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil Analisa Beban
Kerja dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta
langkah-langkah dalam meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan
pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan
maupun kepegawaian.
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif ada beberapa kendala yang menghambat tercapainya
target yang diinginkan. Kendala tersebut antara lain:
a. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan adanya perubahan pola
pikir dan budaya kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam
hal ini belum seluruh pejabat dan staf terlibat secara aktif serta belum
didukung komitmen yang kuat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.
Sebagai contoh, dalam penyelesaian suatu pekerjaan masih berorientasi
pada “hasil” dan kurangnya pemahaman akan pertanggungjawaban suatu
“proses” pekerjaan yang dibuktikan dan didukung oleh dokumen-dokumen
yang memadai;
b. Banyaknya sistem-sistem dan ketentuan yang harus dibuat serta norma-
norma administratif yang harus disusun, seperti SOP, SKP, sistem Presensi,
sedangkan SDM yang ada belum sepenuhnya memahami substansinya;
c. Dari segi pendanaan, belum semua kegiatan pada unit kerja Eselon I
mensinkronkan program Reformasi Birokrasi dengan program/kegiatan
dalam RKAKL. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif belum didukung alokasi dana yang memadai, sehingga
ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter dan dilakukan
secara bertahap, yang berakibat target yang telah dituangkan dalam
Roadmap belum dapat terpenuhi dalam 1 tahun anggaran, serta belum
semua unit kerja konsisten mengalokasikan anggaran kegiatan sesuai
49 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
sasaran pencapaian sebagaimana diamanatkan dalam Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2012 – 2014.
2. Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program dan Kegiatan
Dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan reformasi
birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat
kendala yang menghambat tercapainya target yang telah ditentukan kendala
tersebut antara lain:
a. Evaluasi penataan dan penguatan organisasi yang bertujuan untuk menilai
ketetapan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi baru dilakukan oleh
sebagian unit organisasi, belum seluruh unit organisasi dilakukan evaluasi.
b. Belum dilakuan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi
dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja, serta evaluasi yang
menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis.
c. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
organisasi.
d. Penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan pemantauan pencapaian
kinerja secara berkala baru sebagian besar pimpinan yang terlibat dalam
pengerjaannya, padahal diperlukan keterlibatan seluruh pimpinan dalam
penyusunan dan pemantauan dokumen tersebut.
e. Belum terdapat sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan
serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standard.
3. Minimnya Pemanfaatan Sistem Informasi yang Berbasis Teknologi
Pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi dapat membantu
terlaksananya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, namun permasalahan yang ada saat ini, antara lain:
a. Media komunikasi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dan
belum dilakukan secara berkala, agar cakupannya dapat menjangkau
seluruh pegawai dan pemangku kepentingan.
b. Belum terintegrasinya pengembangan e-government untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan
informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan).
50 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Pada tahun 2014, Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif adalah sebesar 73,97 dan berada pada kategori B.
Berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB, sistem akuntabilitas kinerja
telah diimplementasikan dengan baik. Selain itu, telah memiliki Indikator Kinerja
Utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan organisasi.
2. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN
Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperoleh
Opini Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini menyebabkan
sasaran ”Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN” belum dapat tercapai.
Dalam upaya peningkatan opini yang diperoleh, perlu dilakukan pembenahan
terhadap pengelolaan dan peningkatan pengawasan keuangan di lingkungan
internal.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB,
kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif telah berjalan dengan baik.
Hal ini terlihat dari hasil survey kualitas pelayanan dengan indeks kepuasan
memperoleh nilai 2,59 dari nilai maksimal 4.
5.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi
51 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan sesuai dengan
Kebutuhan, Tugas dan Fungsi adalah Nilai Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan (nilai) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk
mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara
wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, Kemenparekraf selaku instansi pemerintah
yang menggunakan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan
dalam mengelola keuangan negara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan adalah opini laporan keuangan Kemenparekraf yang diberikan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling
rendah, yaitu: (1) Disclaimer; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (3) Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf.
Di tahun 2014 ini sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan,
ditandai oleh tertibnya administrasi keuangan.
Tabel 3. 20 Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan WTP Masih dalam proses audit
BPK -
I
5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Sesuai dengan Kebutuhan, Tugas dan Fungsi
52 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja sasaran Nilai
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada saat penyusunan Laporan Kinerja ini
masih dalam proses audit BPK.
Indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keungan di ukur melalui kriteria
pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian
dengan sistem akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Dalam rangka menyusun laporan keuangan yang berkualitas telah ditempuh
beberapa strategi antara lain:
1. Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang
kompeten di bidang pengelolaan keuangan secara memadai.
2. Membentuk sifat dan sikap profesional dalam pelaksanana tugas.
3. Menyusun rencana kerja secara jelas dan terukur untuk mencapai kualitas
laporan keuangan yang baik.
4. Memahami pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
5. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan negara sehingga terwujud laporan keuangan yang andal dan
akuntabel.
6. Memberikan reward and punishment bagi pengelola akuntansi dan
pelaporan keuangan.
Untuk melihat perkembangan indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan
capaian indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014.
Perbandingannya terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1.
Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Masih dalam proses
audit BPK
- Disclaimer - WDP -
53 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari tahun 2012 s.d. 2013 mengalami
penurunan sedangkan realisasi di tahun 2014 untuk Nilai Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Kemenparekraf ketika pada posisi penyampaian Laporan Kinerja
Kemenparekraf 2014 ini, masih dalam proses pemeriksaan BPK. Pada tahun 2013
opini keuangan Kemenparekraf adalah disclaimer. Adapun penyebab disclaimer
tersebut adalah belum tuntasnya perpindahan asset dari Kemenparekraf ke
Kemendikbud sehingga harus dilakukan percepatan pembenahan dalam
pengelolaan keuangan.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 22 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1.
Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Masih dalam proses
audit BPK
WTP Disclaimer WTP WDP WTP
Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi nilai akuntabilitas
pengelolaan Keuangan Kemenparekraf dari tahun 2012 WDP menjadi disclaimer di
tahun 2013, sementara untuk tahun 2013 masih dalam proses pemeriksaan BPK.
Dalam upaya pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan,
kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Percepatan dan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan (SAI)
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM pengelola
keuangan antara lain :
a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan mulai di laksanakan dengan
mengadakan pemantauan ke daerah-daerah untuk menindak lanjuti proses
penyelesaian tuntutan ganti rugi.
b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pertangungjawaban Perbendaharaan
sudah di laksanakan dengan melakukan pemantauan di UPT Daerah.
c. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Daya Serap Kementerian Parekraf telah
dilaksanakan kegiatan ini dengan membuat laporan daya serap setiap
54 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
bulannya di lingkungan Kemparekraf, adapun realisasi sampai dengan bulan
Desember dengan posisi tanggal 12 Januari 2015 khususnya realisasi
anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal sebesar Rp 151.158.121.000.
atau 91,68 % sedangkan untuk realisasi di lingkungan Kemparekraf sebesar
Rp 1.272.158.475.227 atau 84,38 % dari pagu setelah revisi sebesar Rp
1.507.692.753.000.
d. Pemantauan Anggaran dan PNBP di lingkungan Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif telah dibuat laporan bulanan selama 11 bulan atau bulan
Nopember,dan triwulan 3 Laporan, Tahunan 1 laporan.
e. Penyusunan Realisasi Anggaran Berdasarkan Aktifitas telah dilaksanakan dan
telah dibuat laporan sebanyak 3 macam buku laporan yaitu : buku realisasi
belanja modal, buku realisasi berdasarkan aktifitas, buku realisasi berdasarkan
SPM dan SP2D, buku laporan tersebut dibuat perbulan sehingga laporan yang
telah diselesaikan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Desember .
f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan SAI Tahun 2013
dan Monitoring Pelaksanaan SAI Tahun 2014 telah dilaksanakan pembuatan
laporan dengan melakukan monitoring ke daerah-daerah serta telah selesainya
laporan SAI semester I dan II.
g. Kegiatan Pengelolaan SAI UAPPA Es I dan UAKPA Pada Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kemenparekraf telah dilaksanakan kegiatan ini dengan
menunjuk pegawai dilingkungan Kemparekraf untuk duduk sebagai pengelola
SAI.
h. Penyusunan Laporan SAI UAPPA/UAPPB Eselon I Sekretariat Jenderal Tahun
2014 telah dilaksanakan dan laporan Semester I dan II Tahun 2014 sudah
selesai dibuat.
i. Sosialisasi SPAN, Evaluasi Pengelola SPP/SPM dan Sosialisasi PMK Nomor
162/PMK.05/2013tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola APBN di lingkungan Kemparekraf telah dilaksanakan
di Merlynd Park Hotel Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 dengan jumlah
peserta 70 orang dari Kantor Pusat Jakarta.
j. Kegiatan Penyusunan dan Penelaahan RKA Biro Keuangan sudah
dilaksanakan dengan mengadakan rapat pembahasan penyusunan RKA K/L
Tahun 2015 di Hotel Mercure Jakarta pada bulan Oktober.
55 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
2. Kegiatan Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah
Bimbingan Teknis dan Ujian Keahlian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah telah dilaksanakan angkatan pertama di laksanakan di Hotel
Mercure Ancol mulai tanggal 19 s.d. 22 Mei 2014 dengan jumlah peserta 50 orang
dari Kantor Pusat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah peserta
lulus 7 orang, pada angkatan ke 2 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang di
laksanakan di Hotel Grand Cemara pada bulan Oktober 2014 dengan peserta yang
lulus sebanyak 19 orang.
3. Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Keuangan
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM pengelola
keuangan antara lain :
Kegiatan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014
Kegiatan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014
56 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
a. Bimbingan Teknis Sertifikasi SAI telah dilaksanakan di Hotel Cemara Jakarta
dari tanggal 28 April sampai dengan 5 Mei 2014 dengan jumlah peserta 33
orang dari Kantor Pusat dan Daerah.
b. Bimbingan Teknis Penguji Tagihan telah dilaksanakan di Hotel New Ayuda,
Puncak Bogor mulai tanggal 2 s.d. 16 Juni 2014 dengan jumlah peserta 25
orang dari Kantor Pusat, UPT dan Dinas Budpar.
c. Bimbingan Teknis Pengelola Perbendaharan telah dilaksanakan pada tanggal
2 sampai dengan 3 September 2014 di Hotel Acasia Jakarta dengan peserta
berjumlah 50 orang dari kantor pusat.
d. Bimbingan Teknis Perpajakan telah dilaksanakan di Hotel Cemara tanggal 29
April 2014, dengan jumlah peserta 51orang dari Kantor Pusat.
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Adanya penghematan dan Surat Edaran dari Menpan Nomor 11 tentang
pembatasan rapat-rapat di luar kantor, menyebabkan beberapa kegiatan tidak
dapat dilaksanakan antara lain Kegiatan Penyusunan SOP Pertanggung-
jawaban Bendahara, Kegiatan Pemutakhiran Data SPM/SP2D dan Kegiatan
Kegiatan
Peningkatan
SDM
Pengelola
Keuangan
Tahun
2014
57 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Bimbingan Teknis Akuntansi Persediaan dan Bimbingan Teknis Aplikasi Dana
Dekon/TP Di lingkungan Kemenparekraf.
2. Pembekalan Teknis dan Ujian Keahlian Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan dari peserta yang lulus hanya 7
orang atau 14 % untuk angkatan I dan 19 orang atau 38 % untuk angkatan II,
penyebab turunnya tingkat kelulusan dikarenakan adanya perubahan dari
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dimana setiap kelulusan yang semula dengan
nilai 141 sudah lulus berubah menjadi 167 baru lulus disamping itu juga banyak
pegawai yang tidak mau lulus karena apabila lulus akan di jadikan PPK atau
Panitia Pengadaan.
3. Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan/revisi DIPA/POK juga
menjadi penyebab realisasi menjadi rendah.
4. Adanya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penghematan
Belanja Kementerian/Lembaga.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah :
1. Harus sering melaksanakan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengelolaan
keuangan sehingga SDM cepat mengerti apabila terjadi aturan-aturan baru.
2. Tingkatkan jumlah kelulusan peserta pengadaan barang dan jasa, yang harus
di pacu dengan mengirimkan peserta yang benar-benar berkualitas.
3. Perlu disusun jadwal penarikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dengan
mempertimbangkan pemerataan penarikan anggaran dan jadwal kegiatan
sejak awal penarikan pertama.
4. Perlu adanya perencanaan program, kegiatan dan anggaran secara cermat
agar tidak terlalu sering mengalami revisi baik DIPA maupun POK.
58 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
6.Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan
ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran
Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan
adalah indeks pelayanan. Pelayanan harus diberikan berdasarkan standar
tertentu. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai
patokan dalam melakukan kegiatan. Dengan demikian, standar pelayanan adalah
spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan
pelayanan. Standar pelayanan tersebut merupakan ukuran atau persyaratan baku
yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan dan wajib ditaati oleh
pemberi pelayanan dan atau pengguna pelayanan. Setiap penyelenggaraan
pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan
adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
(1998) dan Keputusan MenPan No. 81 Tahun 1995 membuat beberapa kriteria
pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain meliputi:
prosedur, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis,
keadilan yang merata, ketepatan waktu dan kriteria kuantitatif.
Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah terlihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 23 Indeks Pelayanan
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Indeks Pelayanan (%) 85 84 98,82
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Indeks
Pelayanan sebesar 84% atau sebesar 98,82% dari target 85%. Realisasi ini dilihat
berdasarkan dari berkurangnya keluhan baik secara lisan maupun tulisan dibidang
pelayanan umum, pimpinan, pengadaan kebutuhan sarana prasarana,
pemeliharaan, kebersihan gedung, pencatatan aset, urusan dalam,pengamanan,
I
6
Terselenggaranya Layanan Umum yang Memenuhi Standard Pelayanan
59 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
kearsipan, pengadaan barang/jasa untuk masing-masing komponen sasaran
sehingga diperoleh capaian kinerja yang semakin membaik.
Untuk melihat perkembangan indikator Indeks Pelayanan apakah mengalami
peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun
yaitu capaian indikator di tahun 2012 – 2014. Perbandingannya terlihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Indeks Pelayanan (%)
84 98,82 - - - -
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indeks pelayanan 2014 tidak dapat
dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dan 2013 karena Indeks pelayanan
merupakan indikator kinerja Biro Umum yang baru di Tahun 2014. Di Tahun 2012 –
2013 di Biro Umum terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Jumlah Dokumen
Layanan Administrasi Umum dan Jumlah Dokumen Laporan Aset BMN.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 25 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Indeks Pelayanan (%)
84 85 - - - -
Perbandingan realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel di atas
tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena terjadi
perubahan indikator kinerja baru dan tidak ada dalam Renstra Sekretariat Jenderal
Tahun 2012-2014.
Dalam upaya pencapaian indikator Indeks Pelayanan, kegiatan-kegiatan yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut:
60 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
1. Evaluasi Hasil Kerja Perawatan Gedung Kantor
Evaluasi Perawatan Gedung Kantor merupakan evaluasi terhadap kinerja
penyedia jasa perawatan Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian Pariwisata
yaitu Gedung Sapta Pesona, Gedung Film MT Haryono, Gedung Kesenian Jl. Kimia
dan Wisma Pegawai Tebet. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan
Internal dan Eksternal Kementerian. Di Gedung Sapta Pesona Evaluasi terhadap
kinerja penyedia sebagai rekan/partner Biro Umum dalam Total Building
Management dalam hal Cleaning Service, Resepsionis, Teknisi dan Lainnya agar
lebih meningkatkan lagi pelayanannya.
2. Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengamanan
Pelatihan Diksar Gada Pratama Satpam yaitu pelatihan kemampuan dasar Satpam
bagi angota /calon anggota Satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan dibidang
Satpam, pelatihan tersebut bertujuan menghasilkan Satpam yang memiliki sikap
mental kepribadian, kesamaptaan fisik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan
dasar sebagai pelaksana tugas Keamanan.
Peningkatan SDM Pengamanan Tahun Anggaran 2014
Kegiatan Evaluasi Perawatan Gedung Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 28 Februari 2014 bertempat di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona
61 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Tahun 2014 telah dididik sebanyak 6 (enam) anggota Satpam Kementerian
Parekraf. yang belum mempunyai pendidikan dasar, selama + 2 (dua) minggu
dengan menggunakan pola 232 jam pelajaran, yang dilaksanakan di Pusdiklat
Sekuriti Lido Pandu Tata Tentram, Bogor.
Pendidikan Diksar, Diklan dan Diksus resintel serta Lokakarya dilatih dan
dibimbing oleh para Instruktur yang ahli di bidangnya yang sudah berpengalaman
dari jajaran Kepolisian Mabes Polri dan Instruktur Lido Bogor.
3. Sosialisasi Keprotokolan
Dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang
dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu
pengaturan keprotokolan secara menyeluruh. Maka diperlukannya pembinaan
keprotokolan untuk memahami tata cara keprotokolan yang berlandaskan terhadap
Undang-undang No. 9 tahun 2010, tentang Keprotokolan Negara.
Dengan pelaksanaan Seminar Sosialisai Keprotokolan diharapkan pejabat dan
staf di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki
pemahaman yang sama tentang :
a. Terbentuknya pemahaman bagaimana menjalankan tata cara dan aturan
keprotokolan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik di Pusat
maupun Daerah.
b. Terbitnya Buku Pedoman ataupun Pedoman Umum Keprotokolan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kegiatan Sosialisasi Keprotokolan Tanggal 19 - 22 Juni 2014 di Hotel The Mirah Bogor
62 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Terbatasnya personel protokol untuk memberikan pelayanan keprotokolan
kepada Menteri Parekraf, Wakil Menteri dan para eselon 1 lainnya.
2. Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai;
3. Sistem pencatatan dan pelaporan akun persediaan tidak memadai;
4. Pengelolaan Aset Tetap di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Belum
Tertib.
5. Proses penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum maksimal.
6. Pencatatan dan penjelasan barang hasil rekondisi dan pemeliharaan kurang
memadai.
7. Belum adanya seorang Arsiparis yang menangani langsung kegiatan penataan
arsip aktif dan arsip inaktif.
8. Kurangnya kemampuan SDM keamanan sesuai dengan tugas bidangnya
terutama dalam pelayanan umum sesuai dengan standar operasional
prosedur yang ada di lingkungan kantor pusat Kementerian Parekraf,
9. Masing-masing personil dari kelompok kerja (unit kerja) belum memahami
tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
10. Sarana inventaris perkantoran baru sebagian diperbaharui sehingga dengan
bertamba umur pemakainnya sudah tentu banyak mengalami kerusakan dan
harus mengalami pembaharuan/diganti jika menilik aspek keekonomisannya.
11. Kurangnya kualitas SDM ULP dalam melaksanakan lelang.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Membagi tugas secara bergilir dan terjadwal untuk masing-masing staf
protokol.
2. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan barang persediaan ke seluruh
satker dan menghimbau satker untuk menyelenggarakan pencatatan dan
melaporkan persediaan secara tertib dan benar dan melakukan stock opname
63 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
persediaan di akhir tahun dengan cara membandingkan fisik persediaan
dengan catatan persediaan.
3. Melakukan upaya maksimal untuk mengamankan aset-aset tersebut
(melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan
Nasional terkait aset-aset yang bersengketa dengan pihak lain dan aset-aset
yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah).
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penyusunan Laporan
Barang Milik Negara di seluruh jajaran Kemenparekraf.
5. Melakukan sosialisasi/pembinaan terhadap pengelolaan BMN tentang
peraturan perundangan yang berlaku dan mekanisme pencatatan aset pada
aplikasi SIMAK-BMN.
6. Peningkatan kemampuan SDM petugas keamanan (SATPAM) secara
berjenjang bekerjasama dengan kepolisian dan pihak terkait salah satunya
pendidikan dasar petugas keamanan, resintel, Latsus ancaman Bom, dan
latihan pemadam kebakaran dll.
7. Sosialisasi Pelaksanaan Buku Tata Naskah Dinas ke UPT-UPT di daerah.
8. Pembenahan dan penataan ruang kerja serta ruang gedung penyimpanan
arsip.
9. Melakukan pelatihan pelaksanaan pelelangan.
10. Mengajukan formasi Arsiparis pada Penerimaan CPNS Tahun 2014.
11. Melakukan koordinasi/pembinaan terhadap unit kerja tentang kearsipan dan
tata naskah dinas.
12. Melakukan pemeliharaan rutin untuk semua peralatan inventaris kantor dan
mengajak semua pihak untuk ikut menjaga dan memeliharanya.
64 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
ersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik
ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Tersebarnya
Pemberitaan dan Publikasi Informasi kepada publik adalah Angka
pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik,
cetak dan online. Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan pengunjung informasi
Parekraf di media sosial, elektronik, cetak dan online merupakan indikator kuantitatif.
Semakin tinggi jumlah pengunjung informasi Parekraf di media sosial, elektronik,
cetak dan online menunjukkan bahwa informasi yang tersebar kepada publik
mengalami peningkatan.
Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya terlihat pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3. 26 Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online (%)
90 84 93,33
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Angka
Pertumbuhan Pengunjung Informasi Sosial, Elektronik, Cetak dan Online sebesar
84% atau 93,33% dari target 90%. Data di atas menunjukan bahwa target
tersebarnya pemberitaan dan publikasi informasi kepada publik tidak tercapai 100%.
Tidak tercapainya target antara lain disebabkan adanya penghematan anggaran
yang semula dianggarkan sebesar Rp 9.000.000.000 menjadi Rp 7.802.443.000, hal
ini berdampak pada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga sangat
mempengaruhi penyebaran dan publikasi informasi kepada publik walaupun jika
dihitung secara akumulasi tetap mengalami pertumbuhan.
I
7
Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik
65 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Untuk melihat perkembangan indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung
Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online apakah mengalami
peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun
yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3. 27 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online (%)
84 93,33 - - - -
Dari tabel di atas, angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di Media
Sosial, Elektronik, Cetak dan Online tidak bisa dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, dikarenakan baru pada tahun 2014 ini angka pertumbuhan pengunjung
informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online menjadi indikator
untuk mengukur Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi Kepada Publik.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap
tahunnya, Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online (%)
84 - - - - -
66 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Realisasi dengan Target Rencana Strategis dalam tabel di atas tidak dapat
dibandingkan, karena terjadi perubahan indikator kinerja baru dan tidak ada dalam
Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2012 – 2014, sehingga tidak ada target dalam
Rencana Strategis-nya.
Dalam upaya pencapaian indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Informasi
Parekraf di Media Sosial, Elektronik, Cetak dan Online, kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain:
1. Penerbitan Media Internal Kemenparekraf
Majalah Ragam Pesona memuat berita-berita terkini
seputar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
dengan informasi terbaru setiap bulannya. Majalah ini
memiliki maksud dan tujuan antara lain :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Informasi
internal dan eksternal bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif;
b. Memberikan gambaran positif dan efektif tentang
organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif;
c. Meningkatkan kegiatan kehumasan khususnya dalam upaya meningkatkan
kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
d. Terciptanya transparansi informasi program dan kegiatan;
e. Terdokumentasinya kegiatan Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Capaian : Dalam setiap tahun diterbitkan 12 edisi majalah yang waktu terbitnya
ditetapkan setiap bulan.
2. Peningkatan PR-ing Kinerja Kemenparekraf
a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pembangunan bidang
kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk
bersama-sama membangun bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif
dalam upaya mensejahterakan kehidupan rakyat
67 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
c. Menumbuhkembangkan sikap kritis masyarakat terhadap program dan
kegiatan Kemenperekraf, demi terciptanya kemajuan setelah memperoleh
informasi yang obyektif, akurat dan faktual.
Capaian dari PR-ing Kinerja Kemenparekraf adalah kerjasama dengan beberapa
media massa, antara lain :
1. Media Televisi :
Jumlah Tayang :1 (Satu) Episode
Durasi Tayang : 24 (Dua puluh empat) Menit
Program Tayang : Talkshow Pagi
2. Media Televisi :
Jumlah Tayang :1 (Satu) Episode
Durasi Tayang : 24 (dua puluh empat) Menit
Program Tayang : Talkshow Pagi
3. Surat Kabar :
Halaman Tayang : Halaman Regular
Ukuran : ¼ Halaman (BW)
4. Majalah :
Halaman Tayang : Halaman Regular
Ukuran : 1 Halaman (FC)
3. Jumpa Pers Akhir Tahun
Pada jumpa pers akhir tahun, maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :
a. Memaparkan dan mengkomunikasikan kinerja Kemenparekraf selama 1
(satu) tahun;
b. Meningkatkan pemahaman terhadap pemangku kepentingan akan peran
strategis pembangunan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
c. Mensosialisasikan program dan kegiatan Kemenparekraf tahun 2014,
guna diperoleh dukungan dan meminimalisir hambatan.
Capaian :
a. Kegiatan ini terdiri dari Jumpa Pers Akhir Tahun yang dipimpin oleh Menpar,
68 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
didampingi oleh Pejabat Eselon I dan Perwakilan dari Asosiasi Parekraf,
kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Desember 2014 Pukul 15.00 –
17.30 di Lobby Lantai.2 Gd. Sapta Pesona Kemenpar;
b. Acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2014 dihadiri oleh 33 media cetak harian, 9
majalah, dan 13 media online, 15 media elektronik, dan 2 media asing;
c. Pada tahun 2014, penyelenggaraan Pameran hasil kinerja yang telah
dihasilkan oleh Satuan Kerja Kemenparekraf tidak dilaksanakan dikarenakan
keterbatasan anggaran.
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Kurangnya sumber daya manusia;
2. Beban kerja lebih banyak tersita untuk pelayanan eksternal unit;
3. Keterbatasan Anggaran karena adanya penghematan anggaran;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia;
5. Banyak kegiatan yang harus dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Merekrut pegawai baru dan merekrut tenaga outsource;
2. Membuat pembagian tugas dan waktu secara efisien, serta berkoordinasi
dengan lebih baik dengan unit kerja terkait;
3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan; dan
4. Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Pelaksanaan Jumpa Pers
Akhir Tahun 2014,
Selasa 23 Desember 2014 di
Lobby lantai 2
69 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
8.8.Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid
ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Tersedianya
Data dan Informasi yang Akurat dan Valid adalah Angka Pertumbuhan
Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Hal ini dikarenakan pengunjung website merupakan indikator valid untuk
mengukur kinerja kualitas website baik dari sisi teknologi maupun konten yang
tersedia di dalamnya.
Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai
berikut:
Tabel 3. 29 Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
115.000 292.709 254,52
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Angka
Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebanyak 292.709 pengunjung dari target 115.000 pengunjung,
artinya persentase capaian sebesar 254,52%. Persentase ini merupakan
pencapaian yang cukup tinggi untuk selanjutnya website akan tetap jadi prioritas
utama yang dikembangkan agar bisa mencapai persentase/jumlah realisasi
pengunjung yang lebih tinggi. Terdapat perubahan target pengunjung dari 90.000
orang menjadi 115.000 orang, dikarenakan adanya kesalahan dalam pencantuman
target penetapan kinerja tahun 2014, dimana target yang tercantum dalam
penetapan kinerja seharusnya sesuai dengan rencana strategis yaitu sebesar
115.000 orang.
I
8
Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat dan Valid
70 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Untuk melihat perkembangan indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Data
dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apakah mengalami
peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator selama 3 tahun
yaitu capaian indikator di tahun 2012-2014. Perbandingannya terlihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3. 30 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
292.709 254,52 256.262 233 149.592 157
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dan persentase pengunjung website
pada tahun 2014 cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2012,
dikarenakan tahun 2014 website mangalami peningkatan kualitas yang cukup
banyak sehingga persentase jumlah pengunjung ikut terus meningkat.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 31 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
292.709 115.000 256.262 110.000 149.592 95.000
71 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dari tabel di atas terlihat pencapaian realisasi mengalami peningkatan setiap
tahunnya hal ini dikarenakan kualitas infrastruktur website dan kontennya yang terus
mengalami perbaikan.
Dalam upaya pencapaian indikator Angka Pertumbuhan Pengunjung Data dan
Informasi Pada Website Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan-kegiatan yang
telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan Website;
Kegiatan Pengelolaan website merupakan kegiatan monitoring website yang
mencakup monitoring traffic akses pengguna sampai dengan pencatatan log sistem.
Pada tahun 2014, kegiatan Pengelolaan Website berjalan dengan baik.
2. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi agar pelayanan publik dalam penyampaian data dan informasi parekraf
dapat diakses secara cepat dan mudah dari dalam dan luar negeri.
Ruang lingkup kegiatan ini adalah :
a. Pemeliharaan perangkat keras seperti web server, database server,
Uninterruptible Power Supply (UPS). Kemudian dilanjutkan dengan
pemeliharaan perangkat lunak seperti aplikasi website, aplikasi database,
email serta pemeliharaan AC Up Floor.
b. Pemeliharaan infrastruktur jaringan, seperti penggunaan Internet Service
Provider (ISP) dengan bandwidth domestik 50 Mbps dan global 30 Mbps,
pemeliharaan core switch, Fiber Optik, Switch, backbone disetiap lantai,
serta pemeliharaan koneksi jaringan di 18 (delapan belas) lantai dengan
jumlah pamakai sebanyak 1100 pemakai, dilengkapi pemasangan 2(dua)
access point setiap lantai serta adanya pemeliharaan troubleshooting
jaringan.
3. Pengembangan Co-location;
Kegiatan ini bertujuan untuk fungsi backup sistem serta data penting pada server-
server yang memiliki prioritas utama seperti Website, Webmail, LPSE, GIS. Backup
tersebut merupakan kategori pasif backup yang jika terjadi downtime pada sisi
server utama maka akan dilakukan prosedur aktifasi di sisi co-location.
72 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
4. Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES);
Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data mengenai profil wisatawan mancanegara yang meliputi; profil
demografi, pola perjalanan dan pola pengeluaran wisman selama di Indonesia.
Ruang lingkup kegiatan penyusunan statistik profil wisatawan mancanegara ini
adalah seluruh pengunjung asing yang telah melakukan aktivitas perjalanan di
Indonesia sesuai dengan kriteria UNWTO dalam IRTS 2008.
Pendataan dilakukan dengan metode wawancara terhadap wisman yang akan
meninggalkan Indonesia di 10 (sepuluh) pintu internasional, yaitu : Bandara
Kualanamu, Sam Ratulangi, Soekarno-Hatta, Adi Sucipto, Juanda, Ngurah Rai,
Pelabuhan Laut di Batam, Sepinggan, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang dan Lintas
Pendataan Statistik Profil Wisatawan Mancanegara (PES)
73 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Batas Entikong. Kegiatan ini sudah terlaksana 100%. Data yang sudah terkumpul
selanjutnya akan diolah dan ditabulasikan sehingga diperoleh data yang sesuai
dengan maksud dan tujuan survey.
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Belum adanya roadmap pengembangan website;
2. Belum maksimalnya desain website;
3. Kecepatan akses website perlu ditingkatkan;
4. Kualitas konten website perlu dioptimalkan;
5. Jumlah ketersediaan konten website perlu dimaksimalkan;
6. Kurangnya program pelatihan peningkatan kualitas SDM.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Pembuatan roadmap pengambangan website;
2. Pengembangan desain website;
3. Peningkatan infrastruktur;
4. Peningkatan metode pengumpulan konten website;
5. Penambahan jenis konten;
6. Peningkatan pengelolaan SDM.
74 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
9.Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional
ndikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran
Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum
kerjasama internasional adalah Partisipasi dan Implementasi Kegiatan
Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif.
Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai
berikut:
Tabel 3. 32 Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1. Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multiralteral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)
37 31 83,78
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi dari indikator kinerja Partisipasi dan
Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 31 Laporan dari target 37 Laporan, artinya
persentase capaian sebesar 83,78%. Tidak tercapainya sasaran Biro Kerjasama
Luar Negeri pada tahun 2014 seperti yang rencanakan disebabkan adanya Inpres RI
No. 4 Tahun 2014 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja
Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara tahun anggaran 2014 pada tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Edaran
Menteri PAN dan RB nomor 11 Tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan
pertemuan/rapat di luar kantor yang diterbitkan pada bulan November 2014
mengakibatkan beberapa jadwal pertemuan atau sidang Biro Kerjasama Luar Negeri
di luar negeri dan pelaksanaan kegiatan implementasi Biro Kerjasama Luar Negeri di
I
9
Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi Indonesia dalam Forum Kerjasama Internasional
75 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
dalam negeri tidak dapat diselenggarakan sesuai rencana, antara lain:
penyelenggaraan Joint Working Group RI – RRT, pelaksanaan Workshop
Optimalisasi Kesepakatan Kerjasama bidang Ekonomi Kreatif, partisipasi pada
sidang The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
partisipasi pada pertemuan organisasi Kerjasama Ekonomi Negara Berkembang
yang dikenal Developing-8 (D-8) dan organisasi kerjasama negara bidang pariwisata
yang dikenal Tourism-20 (T-20), partisipasi pada sidang Forum East and Latin
America Cooperation (FEALAC) bidang pariwisata, dan partisipasi pada pertemuan
the 11th Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia – Philippine East Asia Growth
Area (BIMP-EAGA).
Biro Kerjasama Luar Negeri menerima DIPA Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp 9.000.000.000,-. Setelah ada kebijakan penghematan, Biro Kerjasama Luar
Negeri menerima pagu anggaran sebesar Rp 7.655.892.000,-. Dari pagu anggaran
tersebut, anggaran yang bisa diserap oleh Biro Kerjasama Luar Negeri adalah
sebesar Rp 7.000.030.075,- atau sebesar 91,43 % dengan capaian sasaran output
sebesar 83,78 %.
Untuk melihat perkembangan indikator Partisipasi dan implementasi kegiatan
forum kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian
indikator selama 3 tahun yaitu capaian indikator di tahun 2012 – 2014.
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 33 Perbandingan Capaian Tahun 2012-2014
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%) Realisasi
Capaian
(%)
1. Partisipasi dan Implementasi Kegiatan Forum Kerjasama Multiralteral, Regional dan Bilateral Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)
31 83,78 40 100 41 89,13
76 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya kecenderungan penurunan realisasi
capaian Biro Kerjasama Luar Negeri dari tahun 2012 s.d. 2014. Penurunan tersebut
disebabkan adanya pengurangan anggaran yang diterima oleh Biro Kerjasama Luar
Negeri. Dampak dari pengurangan ini mengakibatkan Biro Kerjasama Luar Negeri
mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dan mengimplementasikan secara penuh
kegiatan yang telah ditargetkan.
Bila dibandingkan Realisasi dengan Target Rencana Strategis setiap tahunnya,
Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. 34 Perbandingan Capaian dengan Rencana Strategis
No Indikator
Kinerja
2014 2013 2012
Realisasi Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra Realisasi
Target
Renstra
1. Partisipasi dan
Implementasi
Kegiatan
Forum
Kerjasama
Multiralteral,
Regional dan
Bilateral Bidang
Pariwisata dan
Ekonomi
Kreatif
(Laporan)
31 37 40 40 41 46
Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi Biro Kerjasama Luar Negeri
pada tahun 2014 menurun apabila dibandingkan dengan capaian realisasi tahun
2013 dan 2012. Hal ini disebabkan pengurangan anggaran yang diterima oleh Biro
Kerjasama Luar Negeri, akibat dari kebijakan pemerintah berupa penghematan
anggaran. Kebijakan tersebut mengakibatkan Biro Kerjasama Luar Negeri,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tidak dapat berpartisipasi dan
mengimplementasikan semua kegiatan yang telah ditentukan.
Dalam upaya pencapaian indikator Partisipasi dan implementasi kegiatan
forum kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
77 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
1. Berpartisipasi pada kegiatan 27th Joint Meeting the UNWTO Commission
for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia,
yang diselenggarakan di Legaspi, Philippines, pada tanggal 17 – 21 Mei,
2014. Adapun hasil-hasil pertemuan yang dapat dilaporkan adalah :
a) Pertemuan Bersama ke-27 Komisi Regional Asia Timur & Pasifik dan Komisi
Regional Asia Selatan
b) UNWTO-ASEAN International Conference on Tourism and Climate Change.
Konferensi Pariwisata dan Perubahan Iklim dilaksanakan selama dua hari
dengan membahas topik-topik: (1) Kebijakan dan strategi nasional dalam
menangani pariwisata dan perubahan iklim; (2) Pariwista berkelanjutan dan
inisiatif dalam penanganan perubahan iklim; (3) Perilaku Konsumen dalam
pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta (4) perspective
industry tentang destinasi rendah karbon dan contoh-contoh best practices.
2. Berpartisipasi pada kegiatan sidang WIPO Intergovernmental Committee
on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Folklore ke-25 diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 15 s.d.
24 Juli 2013. Adapun hasil-hasil pertemuan yang dapat dilaporkan antara lain:,
a) Dalam pertemuan hadir sebagai Ketua Delegasi RI, Duta Besar/Perwakilan
Tetap RI, H.E. Bpk. Triyono Sumarsono didampingi Bapak Bebeb A.K.N
Djunjunan, Deputy Chief of Mission, KBRI Bangkok hadir sebagai Vice Chair
IGC-GRTKF dan Chair of Like Minded Countries Group, Ibu Bianca PC. S.
dari PTRI Jenewa. Adapun Delegasi RI Kemparekraf diwakili oleh Plt.
Kepala Sub Bagian Kerjasama Ekonomi Kreatif, Sdr. Muhammad Suradin
dan Sdr. Berti Deliani dan Berti Deliani, Biro Kerja Sama Luar Negeri.
b) Sidang WIPO IGC-GRTKF ke-25 tahun ini sangat berbeda dibandingkan
pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan dilakukannya pembahasan
Agenda Item 7 (WIPO/GRTKF/IC/25/5, WIPO/GRTKF/IC/25/6
&WIPO/GRTKF/IC/25/5- 7): Review and Taking Stock of the Text(s) of the
International Legal Instrument(s) Ensuring the Effective Protection of
Traditional Cultural Expressions, Traditional Knowledge and Genetic
Resources and Recommendation to the General Assembly pada tanggal 22
Juli 2013 dan Agenda Item 8:Contribution of the Intergovernmental
Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional
78 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Knowledge and Folklore (IGC) to the Implementation of the respective
Development Agenda Recommendations pada tanggal 24 Juli 2013.
c) Sidang dipimpin oleh Duta Besar Jamaica, H.E. Mr. Wayne Mc.Cook yang
dibantu oleh fasilitator dari Afrika Selatan dan Selandia Baru dengan tujuan
agar dapat segera dicapai kesepakatan bersama mengenai teks atau teks
instrumen hukum internasional yang diharapakan akan menjamin
perlindungan yang efektif bagi ekspresi budaya tradisional (TCEs). Isu
Traditional Cultural Expressions (WIPO/GRTKF/IC/25/4), merupakan
agenda yang paling krusial sekaligus mendasar bagi kepentingan nasional
setiap negara anggota WIPO. Begitu alot dan berlarut-larutnya perundingan
agenda ini pada tahun 2013 yang artinya tahun ke-12 sejak dibentuknya IGC
GRTKF pada September 2000, belum juga berhasil dicapai kata sepakat
terhadap draft text.
d) Perundingan dilakukan dengan sesi plenary dan expert working group
dimana pada sesi plenary ke-1 chair membuka perundingan untuk mencatat
intervensi pada isu-isu yang diangkat dalam draft article secara keseluruhan
dan bukan pasal per-pasal. Dalam sesi ini berhasil dicapai kompromi berupa
dokumen IGC-The Protection of Traditional Cultural Expressions Rev.1 yang
selanjutnya dibahas dalam beberapa sesi expert working group yang
berakhir dengan dead lock, diawali dengan mundurnya African Group dari
expert working group ke-1 karena merasa tidak adanya keinginan dari
negara-negara maju (Group B, Uni Eropa, Juskanz, Central & Baltic States)
untuk terus bergerak maju dalam upaya mencapai konsensus bersama di
dalam upaya melindungi GRTKF. Dalam situasi tersebut Indonesia sebagai
Chair of Like Minded Countries (LMCs)Group, anggota Developing Agenda
Group dan Asian Groupmenyampaikan proposal untuk tetap berada di
dalam ruangan expert working group ke-1 untuk terus menjaga agar
dokumen IGC-The Protection of Traditional Cultural Expressions Rev.1 tetap
berjalan dengan semestinya.
e) Selain itu Indonesia sebagai Chair of Like Minded Countries (LMCs) Group
juga menginisiasikan the informal informal meeting antara LMCs Member
States, African Group, Grulac dan Development Agenda Group pada tanggal
19 Juli 2013 dengan tujuan untuk mendiskusikan Counter Draft terhadap
79 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
masukkan negara-negara maju pada saat artikel 1, 2, 3 dan 5 untuk
disampaikan pada expert working group meeting berikutnya yang
berlangsung pada hari yang sama. Dalam sesi expert working group
meeting dimaksud, delegasi Afrika Selatan on behalf of African Group dipilih
untuk menyampaikan Counter Draft yang kemudian mendapat dukungan
dari India, Brasil, Thailand dan Indigenous Caucus.
f) Pada expert working group meeting ini, Delri Kemparekraf on behalf of
LMCs dan Development Agenda Group menyampaikan intervensi berupa
dukungan terhadap Counter Draft dimaksud dan menjelaskan bahwa
masukkan dari Afrika Selatan tersebut merupakan Joint Statement dari
kesatuan suara kelompok-kelompok regional (African Group & Asian Group
Minus 3), Like Minded Countries (LMCs) dan Development Agenda Group.
g) Perundingan kemudian dilanjutkan dengan sesi plenary dengan catatan dan
masukkan pada dokumen agenda items 6: The Protection of Traditional
Cultural Expressions Rev.1 dari hasil pembahasan dalam expert working
group meeting. Dalam sesi plenary ini disepakati bahwa karena tidak
tercapainya kompromi terhadap agenda items 6 The Protection of Traditional
Cultural Expressions maka chair memutuskan untuk membawa pembahasan
agenda dimaksud dalam WIPO General Assembly yang dijadwalkan
berlangsung pada tanggal 23 September s.d. 2 Oktober 2013 di WIPO
Headquaters Jenewa, Swiss. Mengantisipasi hal tersebut dan
mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam pembahasan
Agenda item 7 dan 8 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 s.d. 24
Juli 2013. Pada Senin, tanggal 22 Juli 2013 bertempat di WIPO
Headquaters, Indonesia mengundang para Duta Besar / Permanent Mission
dari 106 negara yang terlibat di dalam penyusunan Counter Draft (54 negara
African Group, 33 negara LMCs Group, dan 19 negara Development
Agenda Group). Dengan harapan melalui pertemuan tingkat Duta Besar
dimaksud dapat memberikan tekanan secara politis terhadap proses sidang
IGC-GRTKF ke-25 sekaligus mendorong kembali dimasukkanya isu
perlindungan bagi GRTKF ke dalam pertemuan puncak WIPO Diplomatic
Conference tahun 2014 atau awal tahun 2015 di WIPO Headquaters
Jenewa, Swiss.
80 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan
pelaksanaan kegiatan tahun 2014 sehingga keberhasilan yang dicapai belum
maksimal adalah:
1. Adanya perubahan kebijakan anggaran Pemerintah mengakibatkan beberapa
aktivitas rencana output yang tidak bisa dilaksanakan. Anggaran yang sudah
dialokasikan pada DIPA Biro Kerjasama Luar Negeri tidak dapat direalisasikan
(drop).
2. Hasil kesepakatan kerjasama multilateral, dan regional, belum sepenuhnya
dapat dilaksakan oleh Unit Teknis, sehingga beberapa komitmen yang
seharusnya dilaksanakan dan disampaikan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri
pada pertemuan-pertemuan Organisasi internasional tahun berikutnya
mengalami hambatan.
3. Penandatangan dan implementasi kesepakatan kerjasama bilateral belum
sepenuhnya dapat dilaksakan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri karena
beberapa hal di luar kendali Biro Kerjasama Luar Negeri.
4. Pengumpulan bahan dan penyusunan materi posisi Indonesia dalam
pertemuan-pertemuan internasional belum optimal, karena peran dan
partisipasi unit teknis dalam memberikan kontribusinya ke Biro Kerjasama Luar
Negeri sangat kurang. Hal ini menyebabkan misi yang dibawa dalam
pertemuan-pertemuan internasional sangat kurang.
5. Kerjasama Internasional di bidang pengembangan ekonomi kreatif belum
berjalan optimal, karena belum banyak Negara yang secara spesifik
menangani pengembangan ekonomi kreatif di bawah suatu lembaga tersendiri
seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pemecahan Masalah
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas
adalah:
1. Perlunya koordinasi dengan unit lain dalam perencanaan dan pemantauan
kegiatan Biro Kerjasama Luar Negeri sehingga rencana kegiatan Biro
Kerjasama Luar Negeri dapat dikawal terus menerus.
2. Perlu adanya terobosan baru untuk mengoptimalkan hasil-hasil kerjasama
multilateral dan regional dapat terlaksana di dalam negeri.
81 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dan Negara
mitra sehingga pelaksanaan kerjasama bilateral dapat dilaksanakan dengan
lancar.
4. Perlu mendorong peran unit-unit teknis dalam memberikan kontribusinya untuk
penyiapan posisi Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional.
5. Salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah dukungan pelaksanaan Forum
Koordinasi Optimalisasi Kerjasama Luar Negeri yang antara lain bertujuan
untuk meningkatkan peran unit teknis dalam memberikan masukan kepada
Biro KSLN dan dengan cepat mengimplementasikan hasil-hasil kerjasama
multilateral, regional dan bilateral.
3.3 Realisasi Anggaran
Sekretariat Jenderal pada Tahun 2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp 151.158.121.000 dan terbagi dalam jenis belanja, sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai : Rp 37.728.030.000
2. Belanja Barang : Rp 103.991.958.000
3. Belanja Modal : Rp 1.438.093.000
4. Belanja Bansos : Rp -
Catatan : Dalam PK Setjen 2014 hanya terdapat satu program yaitu Program Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Parekraf
Matriks Perbandingan Anggaran 2014 dan 2013 Sekretariat Jenderal
No Satuan Kerja &
Kegiatan
2014 2013
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
1. Biro Hukum dan Kepegawaian
(Pelayanan Hukum dan Administrasi Kepegawaian)
7.579.083.000 6.875.036.900 90,71 12.416.135.000 11.923.986.718 96,04
2. Biro Kerjasama Luar Negeri
(Peningkatan Kerja Sama Internasional)
7.655.892.000 7.000.030.075 91,43 17.878.505.000 15.301.009.574 85,58
3. Biro Keuangan
(Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan)
6.855.349.000 6.081.355.930 88,71 8.648.890.000 7.558.571.430 87,39
82 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
No Satuan Kerja &
Kegiatan
2014 2013
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
4. Biro Perencanaan dan Organisasi
(Pengembangan Perencanaan dan Organisasi)
14.599.094.000 12.895.523.739 88,33 21.545.562.000 17.621.847.108 81,79
5. Biro Umum
(Peningkatan Layanan Administrasi Umum)
84.728.146.000 77.679.410.145 91,68 79.710.265.000 71.496.024.191 89,69
6. Pusat Komunikasi Publik
(Peningkatan Layanan Komunikasi Publik)
7.802.443.000 7.609.133.610 97,52 79.710.265.000 71.496.024.191 89,69
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur)
5.938.074.000 5.768.140.700 97,14 9.750.173.000 8.853.353.860 90,80
8. Pusat Data dan Informasi
(Peningkatan Layanan Data dan Informasi)
8.000.000.000 7.417.485.470 92,72 13.548.422.000 11.545.120.777 85,21
Jumlah 143.158.081.000 131.326.116.569 91,74
* 176.490.252.000 156.128.271.806
88,46
*
Kementerian Pariwisata 84,83
** 83,92
**
*) Realisasi anggaran TA 2014, posisi tanggal 6 Februari 2015 **) Sumber: http://monev.anggaran.depkeu.go.id
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN & RB nomor 10 tahun 2014 Tentang
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran
Menteri PAN & RB nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, langkah-langkah penghematan penggunaan
anggaran negara yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, antara lain sebagai
berikut:
1. Terkait pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana Surat
Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1001/M.Sesneg/Setmen/KL.00/11/2014
tanggal 4 November 2014, Sekretariat Jenderal telah melakukan hal-hal
sebagai berikut:
83 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
a. Melaksanakan pembatasan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dengan
membatasi delegasi yang berangkat. Salah satunya adalah melakukan
seleksi yang sangat ketat untuk calon delegasi pada saat membuat surat
permohonan izin keluar negeri kepada Sekretaris Kabinet. Seleksi
tersebut dilaksanakan pada tingkat eselon II dan I dengan
mempertimbangkan peran calon delegasi dalam pertemuan/sidang di luar
negeri yang akan diikuti. Calon delegasi yang tidak memiliki peran cukup
penting akan tidak diikutsertakan.
b. Dengan adanya pembatasan pelaksanaan pertemuan/rapat di luar kantor,
dengan adanya surat edaran tersebut Sekretariat Jenderal telah
menindaklanjuti dengan mengadakan rapat/pertemuan yang dilaksanakan
dikantor, maka yang semula angaran yang diperuntukkan untuk biaya
Fullboard Meeting, yang dapat direalisasikan yaitu hanya untuk
penyediaan konsumsi sehingga terjadi penghematan anggaran.
2. Sebagai implementasi atas surat edaran Menteri PAN & RB Nomor 10 dan 11
Tahun 2014, setelah terbitnya Surat Edaran tersebut rapat-rapat dilaksanakan
di ruang rapat kantor, sehingga terjadi penghematan anggaran dan beberapa
kegiatan rapat tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya anggarannya disetor ke
kas negara.
84 |Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014
BAB IV
PENUTUP
Dalam mencapai tujuan Sekretariat Jenderal mengacu kepada pernyataan visi
dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu
kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai lima
tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Perumusan tujuan ini akan memungkinkan Sekretariat Jenderal dapat
mengukur sejauh mana pemenuhan visi dan misi organisasi, untuk itu, agar dapat
diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuannya, harus memiliki indikator
kinerja (performance indicator) yang terukur.
Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya peningkatan koordinasi
antar Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal pada tataran pelaksanaan kegiatan
dan aktivitas, sehingga target-target yang telah direncanakan sebelumnya dapat
dicapai dengan menggunakan alat ukur Indikator Kinerja .bahkan terdapat target
yang melampoi batas yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat
Jenderal pada tahun 2014 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.
151.158.121.000,00 (Seratus lima puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta
seratus dua puluh satu ribu rupiah) sampai dengan akhir tahun anggaran daya serap
mencapai Rp. 138.576.803.545.00 ( Seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus
tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
atau sebesar 91,67%
Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja
Sekretariat Jenderal selama tahun 2014 dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 10
(sepuluh) Indikator Kinerja telah dapat dicapai. Dengan demikian tugas dan fungsi
Sekratariat Jenderal yaitru melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diwujudkan.
LAMPIRAN
LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2014 | 1
PENGUKURAN KINERJA Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran : 2014
No Sasaran Indikator Kinerja 2014
Penanggungjawab
Target Realisasi %
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber
Daya Manusia
1. Rasio kompetensi Sumber Daya Manusia (persentase) 78,92 74,38 94,24 Pusdiklat Pegawai
2. Rasio kecukupan pegawai (orang (CPNS)) 132 126 95,45
Rokumpeg 2. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang
harmonis
Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (persentase) 10 37 370
3. Terwujudnya rencana program dan
penganggaran serta evaluasi dan pelaporan
Nilai Akuntabilitas Kinerja (nilai) A B -
Rorensi
4. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang
sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi
Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (nilai) 85 60,23 70,86
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja
Keuangan sesuai dengan kebutuhan, tugas dan
fungsi
Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (predikat)
WTP
Masih
dalam
proses
audit BPK
- Rokeu
6. Terselenggaranya layanan umum yang
memenuhi standar pelayanan
Indeks Pelayanan (persentase) 85 84 98,82 Roum
7. Tersebarnya Pemberitaan dan Publikasi Informasi
kepada publik
Angka pertumbuhan pengunjung informasi Parekraf di media sosial,
elektronik, cetak dan online (persentase) 90 84 93,33 Puskomlik
LAMPIRAN
LAK SEKRETARIAT JENDERAL 2014 | 2
No Sasaran Indikator Kinerja 2014
Penanggungjawab
Target Realisasi %
8. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan
valid
Angka pertumbuhan pengunjung data dan informasi pada website
pariwisata dan ekonomi kreatif (pengunjung) 115.000 292.709 254,52 Pusdatin
9. Meningkatnya Peran Hubungan dan Partisipasi
Indonesia dalam forum kerjasama internasional
Partisipasi dan implementasi kegiatan forum kerjasama multiralteral,
regional dan bilateral bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
(laporan)
37 31 83,78 Ro KSLN
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 151.158.121.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 138.576.803.545
Jakarta, Januari 2015
Sekretaris Jenderal,
UKUS KUSWARA
www.parekraf.go.id