TENTANG

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 29 TAHUN 2014

ISI PERATURAN PRESIDEN NO 29 TAHUN 2014

• Pasal 1

BAB I

KETENTUAN UMUM

( 1 pasal )

• Bagian Kesatu : Umum pasal 2 – 5

• Bagian Kedua : Renstra pasal 6-7

• Bagian Ketiga : Perjanjian Kinerja pasal 8 – 14

• Bagian Keempat : Pengukuran Kinerja pasal 15-16

• Bagian kelima : Pengelolaaan Data Kinerja pasal 17

• Bagian Keenam : Pelaporan Kinerja pasal 18 – 27

• Bagian Ketujuh : Reviu dan Evaluasi pasal 28 - 30

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

( 29 pasal )

• Pasal 31 - 32BAB III

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT

( 2 pasal )

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

( 4 pasal )

•Pasal 33 - 36

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Rangkaian sistematik dari bebagai aktivitas, alat, danprosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporankinerja pada instansi pemerintah, dalam rangkapertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah

(BAB I KETENTUAN UMUM

AKUNTABILITAS KINERJA)

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telahdiamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengansasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secaraperiodik

(BAB I KETENTUAN UMUM

PENYELENGGARAAN SAKIP

1. Dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

3. Dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sbb :a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satkerb. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi , dan c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian

4. Kementerian yang memiliki instansi vertikal didaerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satker di wilayah yang bersangkutan

(Bab II Bagian kesatu : Umum pasal 2 – 5)

PENYELENGGARAAN SAKIP,

Meliputi : 1. RENSTRA2. PERJANJIAN KINERJA 3. PENGUKURAN KINERJA 4. PENGELOLAAN DATA KINERJA5. PELAPORAN KINERJA6. REVIU DAN EVALUASI KINERJA

(Bab II Bagian kesatu : Umum pasal 2 – 5)

SIKLUS SAKIP (SESUAI PERPRES 29 TAHUN 2014)

RENSTRARenstra sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP

RKA

anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Knerja

PERJANJIAN KINERJA

Setiap K/L, Unit Organisasi dan Satker wajib menyusun Perjanjian

Kinerja

PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

Perjanjian Kinerja

PENGELOLAAN DATA Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara

mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja

LAKIP

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan

kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaaan Anggaran yang

dialokasikan .

REVIU DAN EVALUASI

APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan /atau evaluasi

kinerja pada Kementerian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenanganannya

1. Kementerian menyusun Renstra 5 tahunan.

2. Renstra sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP.

RENSTRA

(Bab IIBagian kedua pasal 6 – 7)

1. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun RKA dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penyusunan Perjanjian Knerja .

3. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

4. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Sasaran Strategis/Program /Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

5. Indikator Kinerja agar SMARTT.

PERJANJIAN KINERJA

(Bab II Bagian ketiga pasal

8 – 14)

6. Setiap K/L, Unit Organisasi dan Satker wajib menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan IKU untuk K/L, Indikator Kinerja Program untuk unit organisasi dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk Satker . Perjanjian Kinerja disepakati oleh Pimpinan.

7. Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian (termasuk unit organisasi eseleon I dan Satker Pusat) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri PAN dan RB.

8. Pimpinan entitas akuntabilitas kinerja bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Anggaran yang telah dialokasikan untuk masing – masing entitas Akuntabilitas Kinerja.

PERJANJIAN KINERJA

(Bab II Bagian

ketiga pasal 8 – 14)

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja.

2. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja.

3. Kegiatan pengukuran adalah dengan membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja dalam lembar Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan dan 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

PENGUKURAN KINERJA

(Bab II Bagian

Keempat pasal 15– 16)

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengelolaan data kinerja.

2. Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.

3. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi , kebutuhan manajerial, data /laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

4. Pengelolaan data kinerja mencakup :

a. Penetapan data dasar.

b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan regstrasi.

c. Penatausahaan dan penyimpanan data.

d. Pengkompilasian dan perangkuman.

PENGELOLAAN DATA

KINERJA

(Bab II Bagian kelima

pasal 17)

1. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaaan Anggaran yang dialokasikan .

2. Laporan kinerja terdiri atas Laporan Kinerja Interm dan Laporan Kinerja Tahunan.

3. Laporan Kinerja Interm adalah laporan Kinerja Triwulanan.

4. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan.

5. Laporan Kinerja Tahunan pada tingkat satker, disampaikan kepada pimpinan unit organisasi , untuk kemudian pimpinan unit organisasi menyusun Laporan Kinerja Tahunan tingkat unit organisasi dan disamapikan ke Menteri.

6. Menteri menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja unit organisasi dan menyampaikannya ke Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PAN dan RB palinglambat 2 bulan setelah TA berakhir.

7. Laporan Kinerja Tahunan disampaikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Tahunan .

PELAPORAN KINERJA

(Bab II Bagian

keenam pasal 18– 27)

8. Laporan Kinerja Tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN.

9. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan hasil yang dicapai dari program paling sedikit menyajikan informasi tentang :

a. Pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Realisasi pencapaian target kinerja.

c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

d. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

PELAPORAN KINERJA

(Bab II Bagian

keenam pasal 18– 27)

10. SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satker pada Kementerian.

11. Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Gubernur dan Menteri terkait.

12. Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk selanjutnya. menyampaikannya kepada Menteri terkait serta Presiden melalui Menteri Keuangan.

13. Masing – masing Menteri /pimpinan lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkungannya dalam laporan kinerja kementerian.

PELAPORAN KINERJA

(Bab II Bagian

keenam pasal 18– 27)

1. APIP pada Kementerian melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri kepada Presiden.

2. Hasil reviu di tuangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh APIP.

3. APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan /atau evaluasi kinerja pada Kementerian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenanganannya.

4. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP disampaikan oleh APIP kepada Menteri.

5. Menteri menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri PAN dan RB.

6. Menteri PAN dan RB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP.

REVIU DAN EVALUASI

(Bab II Bagian ketujuh

pasal 28 -30)

1. Menteri PAN dan RB melakukan kompilasi dan merangkum Laporan Kinerja yang diterima dan sebagai bahan penyusunan Laoran Kinerja Pemerintah Pusat.

2. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir .

3. BPKP melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri PAN dan RB kepada Menteri Keuangan .

4. Tata cara pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB .

5. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat .

6. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH PUSAT

(Bab III pasal 31 -

32)

1. Implementasi SAKIP sebagaimana dalam Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 berlaku secara bertahap paling lambat TA. 2014.

2. Pentahapan implementas untuk instansi Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB setelah koordinasi dengan Menteri Keuangan.

3. Pentahapan implementasi untuk instansi Pemerintah Daerah ditetapkan Menteri PAN dan RB setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri .

4. Peraturan Presiden ini mencabut Inpres No 7 Tahun 1999.

5. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan .

6. Peraturan Presiden ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

KETENTUAN PENUTUP

(Bab IVpasal

33 - 36)

19

Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

Sistem AKIP

RKP/D

RKA-

KL/SKPD

PENGUKURAN &

PENGUMPULAN DATA

KINERJA (pengelolaan)

RENSTRA

KL/SKPD

PENETAPAN

KINERJA (PK)

LAKIP

RPJM/D

Sistem Penganggaran

RKT , RENJA

KL/SKPD

DIPA &

POK

EVALUASI

(Review

interm dan

tahunan)

RPJP

ILUSTRASI

IMPLEMENTASI

SAKIP

SKO/SKP

PENILAIAN SKP

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

Pedoman

KERANGKA ARSITEKTUR PENGINTEGRASIAN

Kerangka Pengintegrasian(kondisi saat ini)

Kerangka pengintegrasian menggambarkan desain model pengintegrasian data pelaporan yang akan dicapai dalam penyelarasan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan manajemen kinerja.

RENCANA KERJA DAN KEUANGAN K/LKIN

ERJAKER

JAKEU

RPJMN

RENSTRA

RKP

KINERJA KEU

RENCANA KERJA DAN KEUANGAN

K/LKINERJA KEU

RENCANA KERJA DAN KEUANGAN K/LKIN

ERJAKER

JAKEU

PELAKSANAAN DAN MONEV

KINERJA KEU

RENCANA KERJA DAN KEUANGAN K/LKIN

ERJAKER

JAKEU

LAPORAN TAHUNAN

KINERJAINSTANSI

KEU INSTANS

I

Kerangka ADIK

KERANGKA KERJA LOGIS DANPENANGGUNGJAWAB KINERJA ORGANISASI

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL(impact)

KabinetPresiden

Nasional

SASARAN STRATEGIS K/L(Outcome - impact)

Kementerian/Lembaga

SASARAN PROGRAM(Outcome)

SASARAN PROGRAM(Outcome)

SASARAN KEGIATAN(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

SASARAN KEGIATAN

(output)

K/L

Es.1

Es.2

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

input

Proses

input

Proses Pencapaian Output

Sumberdaya yang digunakan

TERIMA KASIH