satu data indonesia
TRANSCRIPT
Sistem Integrasi Satu Data
Dalam Sistem Aplikasi
Ade Frihadi, S.Kom, MT
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
Kementerian Kominfo
Kondisi existing penyelenggaraan SPBE
Begitu Banyak Aplikasi & Database
Begitu banyak Interoperabilitas
Begitu Banyak kebutuhan DC
Begitu besar Effort KeamananInformasi & menjaga kedaulatan data
Begitu banyak dan besar Belanja Internet
Begitu banyak kebutuhan ASN Teknis TI
2700 DC & Ruang Server
27.400 aplikasi & Database
Jutaan link interoperabilitas
o > 300 ribu koneksi
• 2700 DC = 2700 potensi celah keamanan• > 300 ribu koneksi = >300 ribu celah
keamanan
➢ Berapa banyak ASN berkemampuan TI handal diperlukan?
➢ Bagaimana menjamin kedaulatan data?
Ada berapa banyakDatabase
sebenarnya?
Bagaimanamewujudkan Satu
Data Indonesia?
Siapakah yang mengelola system
existing andaselama ini?
Landasan Hukum
• Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
• Pasal 40 terkait fasilitasi SE oleh pemerintah dan penyimpanan data strategis Instansi Pemerintah
UU 11/2008
ITE
• Pasal 92 tentang fasilitasi infrastruktur, diantaranya Pusat DataPP 71/2019
PSTE
• Pasa 120 terkait koordinasi penyediaan Pusat Data PP 18/2016
Perangkat Daerah
• Pasal 27-30 terkait infrastruktur SPBE (Pusat Data Nasional, JIP dan SPLP)Perpres 95/2018
SPBE
• Pasal 3 terkait penyelenggaraan Satu Data yg salah satu prinsipnya dilakukan dengan kaidahinteroperabilitas Data
Perpres 39/2019
SDI
Perpres SPBE No.95 Tahun 2018.
Prinsip SPBE:• Efektivitas• Keterpaduan• Kesinambungan• Efisiensi• Akuntabilitas• Interoperabilitas• Keamanan
Infrastruktur SPBE:• Infrastruktur SPBE Nasional• Infrastruktur SPBE Instansi
Pusat dan Pemerintah DaerahInfrastruktur SPBE Nasioanal:• Pusat Data Nasional• Jaringan Intra Pemerintah• Sistem Penghubung Layanan
PemerintahPusat Data Nasional :• Sekumpulan Pusat Data yang
digunakan secara bagi pakaioleh instansi pusat dan daerah, dan saling terhubung
Unsur-unsur SPBE✦ Renduk SPBE Nasional✦ Arsitektur SPBE✦ Peta Rencana SPBE✦ rencana & Anggaran SPBE✦ Proses Bisnis✦ Data & Informasi✦ Infrastruktur SPBE✦ Aplikasi SPBE✦ Keamanan SPBE✦ Layanan SPBE
Pasal 2 Pasal 4
Pasal 27
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
5
INFRASTRUKTUR SPBE• KOMPONEN
PDN
Pusat Data Nasional (PDN/DCN)merupakan Pusat Data yangdikelola Kemkominfo dan PusatData pada K/L yang memenuhipersyaratan tertentu
JIP
Jaringan Intra Pemerintah (JIP)merupakan jaringan interkoneksitertutup yang menghubungkanantar Jaringan Intra Instansi Pusatdan Pemerintah Daerah.
SPLP
Sistem Penghubung LayananPemerintah (SPLP), atauInteroperabilitas merupakanperangkat integrasi yangterhubung dengan SistemPenghubung Layanan InstansiPusat dan Pemerintah Daerahuntuk melakukan pertukaranLayanan SPBE antar Instansi Pusatdan/atau Pemerintah Daerah.
01
02
03
Infrastruktur
Sumber: Perpres 95/2018 tentang SPBE Pasal 27
Definisi Pusat Data Nasional
• Perpres 95 Tahun 2018• Pasal 1 point 18
Pusat Data adalah fasilitas yang digunakanuntuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluanpenempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
• Pasal 27 ayat (5)Pusat Data nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf a terdiriatas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data InstansiPusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
• Pasal 30
Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus:
a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait
desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan
d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
dari kepala lembaga yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
• Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah
memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional
ditetapkan dan tersedia, Instansi Fusat dan Pemerintah
Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan membuat keterhubungan
dengan Pusat Data nasional.
Definisi Jaringan Intra Pemerintah
• Perpres 95 Tahun 2018• Pasal 27 ayat 06
• Jaringan Intra pemerintahmerupakan jaringan interkoneksitertutup yang menghubungkanantarJaringan Intra Instansi Pusat dan PemerintahDaerah.
• Pasal 27 ayat (8)• Jaringan Intra Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat merupakanJaringan Intra yang diselenggarakanoleh Instansi Pusat dan PemerintahDaerah untukmenghubungkan antarsimpul jaringan dalamInstansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
• Pasal 32
Ayat 1 :
• Penggunaan Jaringan Intra pemerintah
bertujuanuntuk menjaga keamanan dalam
melakukanpengiriman data dan informasi antar
Instansi Pusatdan/atau Pemerintah Daerah
Ayat 3 :
• Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah
sebagaimana setiap Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah harus:
• membuat keterhubungan dan akses
Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
• mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi
daninformatika; dan
• mendapatkan pertimbangan kelaikan
keamanandari kepala lembaga yang
menyelenggarakantugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.
Definisi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
• Perpres 95 Tahun 2018• Pasal 27 ayat 07
• Sistem Penghubung Layananpemerintahmerupakan perangkat integrasi yangterhubung dengan Sistem PenghubungLayanan Instansi Pusat dan PemerintahDaerah untuk melakukan pertukaranLayanan SPBE antar Instansi Pusatdan/atau Pemerintah DaerahPasal 27 ayat07
• Pasal 27 ayat 09• Sistem Penghubung Layanan Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Sistem PenghubungLayanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukanpertukaran LayananSPBE dalam Instansi Pusat atau dalamPemerintah Daerah
• Pasal 33
(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam
melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
(2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
menggunakan Sistem Penghubung Layanan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan
Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan Jaringan Intra pemerintah;
b. memenuhi standar interoperabilitas antar
Layanan SPBE;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika;
Transformasi SPBE
Satu KesatuanKebijakan
DCN
AplikasiUmum
Satu Data Indonesia
2700 DC/Ruang Server
27.400 Aplikasi & 27.400 Database
10 DC
Super apps Pelayanan umum
Super apps Administrasi
pemerintahan
50 – 100 aplikasi & 50 – 100 Database
Pusat Data NasionalPusat KonsolidasiSatu Data indonesia
Infrastruktur, Aplikasi Umum dan SDI
Existing Konsolidasi Smart-Govt
1. Pemetaan & assessment aplikasi existing2. Kesesuaian dengan standar SPBE*Syarat & ketentuan berlaku
1. Penetapan aplikasi umum2. Pengembangan app umum3. Interop dilakukan antar aplikasi umum4. Penetapan DATA INDONESIA*Syarat & ketentuan berlaku
• Konsolidasi aplikasi umum menjadi Govt Super Apps
Transformasi SPBE (Infrastruktur)
Saat ini Next
Kementerian /Lembaga
SKPD ProvinsiSKPD
Kabupaten/Kota
Kementerian /Lembaga
SKPD ProvinsiSKPD
Kabupaten/Kota
DC KL DC Prov DC Kab/ Kota
DCN *NNOC/NSOC
NOC
Pusat Provinsi Kab/KotaPusat Provinsi Kab/Kota
Dinas, Kecamatan, Desa/Kel, sekolah, puskesmas, dll
NOC
Secure Network
Dinas, UPT, dll
Masyarakat
Secure Network
KLD tidak perlu membangun DC sendiri
*NNOC: National Network Operation Center
NOC
Integrasi Pusat Data K/L/D ke PDN
PDN KOMINFONOC/SOC
PaaS/SaaS
Cloud Services
DbMS
NOC/SOC
PaaS/SaaS
Cloud Services
DbMS
NOC/SOC
PaaS/SaaS
Cloud Services
DbMS
NOC/SOC
PaaS/SaaS
Cloud Services
DbMS
DC Kementerian DC Lembaga DC Pemda
NOC/SOC
PaaS/SaaS
Cloud Services
DbMS
NOC/SOC
PaaS/SaaS
Cloud Services
DbMS
DC Kementerian DC Pemda
Internet
INTEGRASI VIRTUAL DC
vApp-1 vApp-2
Kementerian A(Resource Pool)
Public internet
NATFirewall
PDN
vApp-1 vApp-2
Kementerian B‘(Resource Pool)
NATFirewall
VPN
DRC PDN / PD K/L
Kementerian C
NATFirewall
vApp-1 vApp-2
VPN
MetroE/Private Network
MetroE/Private Network
Layer3 (Routing)
Layer2 (broadcast)
VPN
Integrasi Data Dengan Interoperabilitas
❖Definisi :➢Integrasi data adalah proses menggabungkan
atau mengkombinasikan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalamsuatu penyimpanan
➢Interoperabilitas Data adalah kemampuan SistemElektronik dengan Karakteristik yang berbedauntuk berbagi pakai Data dan informasi secaraterintegrasi dalam layanan SPBE.
❖Dalam Perpres SPBE➢Interoperabilitas merupakan koordinasi dan
kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistemelektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
❖Dalam Perpres SDI➢Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data
untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronikyang saling berinteraksi.
PERPRES SPBE
Aplikasi Umum
Pasal 371. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
menggunakan Aplikasi Umum.2. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak
menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat danPemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenisdengan Aplikasi Umum.
3. Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan PemerintahDaerah harus:
a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umumditetapkan;
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan danpengembangan aplikasi sejenis;
c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikandengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasidan informatika.
PERPRES SPBE
Aplikasi Umum
Pasal 631. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum
ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung
kegiatan pemerintahan di bidang:a. Perencanaan;
b. Penganggaran;
c. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
d. Akuntabilitas Kinerja;
e. Pemantauan dan Evaluasi;
f. Kearsipan;
g. Kepegawaian; dan
h. Pengaduan Pelayanan Publik
2. Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini
mulai berlaku.
3. Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah
dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan
aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
4. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (3).
TOPOLOGI INTEROPERABILITASMENGUNAKAN TEKNOLOGI WEBSERVICE HOST TO HOST
TOPOLOGI INTEROPERABILITASMENGUNAKAN TEKNOLOGI WEBSERVICE WITH BUS
Interoperabilitas?
Krisna
ePlanning
Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8
Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4
Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16
Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12
Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20
Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24
548 API PemdaSementara di Pusat, 1 aplikasiKrisna dipakai semua KL
50 aplikasisektoralX =
27.400 Aplikasi27.400 API
Ini baru integrasi dalam satu sektor
100 aplikasisektoral =
54.800 Aplikasi54.800 API
Ini baru integrasi dalam satu sektor
X
Bila perlu Rp. 100 juta per APIMaka biaya: Rp. 5,4 T (Pertahun)
Bila perlu Rp. 100 juta per APIMaka biaya: Rp. 2,74 T (Pertahun)
Perlu waktu berapa lama? Dapatkah tercapai di 2023?
Perencanaan Pembangunan Interoperabilitas Pemanfaatan Pemeliharaan
Contoh
Interoperabilitas
Krisna
ePlanning
Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8
Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4
Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16
Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12
Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20
Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24
SPAN/SAKTI
eBudgeting
Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8
Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4
Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16
Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12
Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20
Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24
SIMPEGNAS
eKepegawaian
Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8
Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4
Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16
Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12
Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20
Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24
eNAKERNAS
eNaker
Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8
Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4
Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16
Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12
Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20
Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24
DST
Interoperabilitas 50 aplikasi sejenis
pada 630 KLD = 63050-1
Tantangan dan Permasalahan
• Saat ada Perubahan Proses Bisnis,
Penambahan Fitur, Perubahan Jumlah Tabel di
Aplikasi Umum,
• Aplikasi Sejenis yg lain harus menyesuaikan
Kembali.
Banyak Aplikasi di Playstore
MasyarakatMasyarakat denganMobilitas Tinggi akanbanyak meng-Install jikaterjadi distribusi aplikasi
Penduduk
KependudukanNIK
NamaAlamat
Tempat, Tgl LahirJenis Kelamin
Golongan Darah
PendidikanNISNNIK
NIK AyahNIK Ibu
Riwayat Pendidikan
KetenagakerjaanNo Induk Ketenagakerjaan
NIKRiwayat Pekerjaan
Riwayat GajiRiwyat Kasus Pekerjaan
KeuanganNIK
NPWPRiwayat Pajak
KesehatanNo Rekam Medis
NIKRiwayat PenyakitRiwayat Kontrol
KesehatanSosialNIK
Riwayat Penerimaan Bantuan Sosial
Riwayat Bantuan PemerintahRiwayat Bantuan Non
PemerintahRiwayat Bantuan Subsidi
Interoperabilitas Data
ImigrasiNo Paspor
NIKRiwayat Perjalan
Status Cekin/Cekout Indonesia
KepegawaianNIPNIK
Riwayat Jabatan Riwayat Cuti
Riwayat Pendapatan Gaji
Lain-lainKode Unik Data
Riwayat_1 dari dataRiwayat_2 dari dataRiwayat_3 dari data
Kamus DataGathering Regulasi
tentang Tata Keloa Data
Penyusunan Data Field dari
Regulasi
Melakukan Mapping Data dan Seleksi
Data
Memberikan Usulan
Interopearbilitas Satu Data
Sektor
Interoperabilitas Data1. Keterhubungan Antar Aplikasi Umum2. Keterhubungan Data dan Kode
Referensi3. Merujuk Hasil Kajian Kamus Data
Proses
Gathering Informasi terkati Data dan Meta
Data
Pembuatan Katalog
Nasional Data terkait
KegiatanInteroperabilitas
Data
Syarat1. Skema Data di Aplikasi Tujuan sudah
ditetapkan sebagai Standar Data oleh Instasi yang membidangi Arsitektur Data SPBE.
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
ELEMEN DATAKepegawaian (Peraturan Kepegawaian BKN Nomor 14 Tahun 2011)dan Kependudukan (Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013)
Sumber : Draft RPM Kominfo Interoperabilitas
Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
yang menyediakan, mengelola, dan/atau
mengoperasikan LID secara sendiri-sendiri
maupun
Penyelenggara LID
penyelenggara Sistem Elektronik yang
menyiapkan Data untuk dibagipakaikan
dan memberikan akses terhadap Data
miliknya melalui LID.
Penyedia LID
penyelenggara Sistem Elektronik yang
memanfaatkan Data dengan
menggunakan Akses terhadap Data yang
disediakan oleh Penyedia LID.
Pengguna LID
ArsitekturLayanan Interoperabilitas Data (LID)
Kompleksitas Design Umum Aplikasi Umum SPBE
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Interoperabilitas)
ePlanning eBudgeting eProcurement eKinerja eMonev eKepegawaian eKearsipan
ePengaduan ePerijinan ePeradilan eDesaCovid19.go.id eKesehatan ePendidikan
SSOSingle Sign On
TTETandatangan
elektronik
SDISatu Data Indonesia
Portal AdministrasiPemerintahan & Pelayanan Publik
Dashboard Nasional
Infrastruktur SPBE
Mesenger
ePersuratan
ePuskesmas
ePosyandu
BappenasKemendagriBPKP
KemenkeuKemendagriBPKP LKPP
KemenpanrbBKNKemendagri Kemendagri BKN ANRI
KemenpanRB BKPMKemendagri
PolisiKejaksaanKehakimanKemkumhamKemenko PolhukamBPK & KPK
BNPBKemenkes
Kemenkes KemendagriKemendes
Kemendikbud
Data ReferensiNasional
Note:1. Setiap aplikasi terhubung dengan setiap aplikasi lainnya2. Setiap aplikasi dikembangkan dengan environment infrastruktur yang cukup kompleks3. Setiap aplikasi menggunakan SSO & TTE4. Setiap aplikasi melakukan konsolidasi data dari aplikasi sebelumnya
Domain Data & Aplikasi
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
(Pusat Interoperabilitas Layanan Pemerintah)
Aplikasi Umum
Aplikasi Khusus
PLATFORM
PEMERINTAH
INDONESIA
• Platform TTE oleh BSSN &
BPPT
• Platform Peta digital oleh BIG
• Platform Keuangan oleh
kemenkeu
• Platform Arsip oleh ANRI
• Platform Statistik oleh BPS
• Platform transaksi finansial oleh
BI
• Bigdata Analytic & Artificial
Intellegence as a Service
• Dan lain-lain
Pemerintah Daerah
Instansi Pusat
• Portal Pelayanan Publik
Nasional
• Portal Administrasi
pemerintahan Nasional
• Setiap Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) didorong untuk menetapkan dan mengembangkan aplikasi umum dan khusus sesuai dengan Tugas dan
Fungsinya masing-masing. Instansi Pusat tersebut didorong untuk menghentikan dan mencegah aplikasi sejenis yang dikembangkan dan dioperasikan oleh
instansi vertical dan SKPD/OPD Sektoralnya di daerah
• Pengembangan aplikasi umum/khusus dilakukan harmonisasi antar aplikasi/layanan dan antar data melalui fasilitasi Kemkominfo
• Dalam pengembangan aplikasi umum dan khusus, Instansi Pusat didorong untuk menggunakan Platform Nasional yang disediakan oleh KL lain sesuai
Tusinya, dan menggunakan platform proprietary secara berbagi pakai yang disediakan dalam program Pusat Data Nasional
• Dalam konteks Program Satu Data Indonesia (SDI), pengembangan aplikasi/layanan harus menggunakan Referensi Data Nasional
• Pemerintah mengembangkan Bigdata Analytic dan Kecerdasan Buatan secara efektif dan efisien melalui skema berbagi pakai 28
Sistem Penghubung Layanan PemerintahDan Domain Data dalam hubungan dengan Kebijakan Satu Data Indonesia
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH
SKPD/OPD SEKTORAL
K/L SEKTORAL
(WALIDATA)
FORUM SATU DATA DAERAH
FORUM SATU DATA
NASIONAL
Konsolidasi Data Validasi Data
Standarisasi DataHarmonisasi MetaData
Penentuan WaliData
Penetapan Referensi Data Nasional
SATU DATA INDONESIA
Pusat Referensi Satu Data Nasional
• Duplikasi data sejenis
• Data ada banyak, satu item data
sejenis berbeda nilai. Beda intsnsi
beda data
• Dilakukan proses Extracting,
Tranforming, dan Loading (ETL)
• Satu jenis data yg berbeda
metadata dilakukan standarisasi
• Walidata melakukan validasi data
• Forum Satu Data Nasional
menetapkan walidata
• Forum SDI dan Walidata terkait
menetapkan suatu data (yg telah
divalidasi) sebagai referensi data
nasional
• Portal SDI yg menjadi Pusat
Referensi Data Nasional
• Data hanya ada satu. Selisih data
antar instansi tidak terjadi lagi
Kominfo Forum SDI KL Sektoral (Walidata)
Aplik
asiU
mum
Kerangka Integrasi Infrastruktur, Aplikasi dan Data
BAPPENASKEMENDAGRI
KEMENKEU
PEMPROV
BKN
K/L LAINNYA
LKPP
STRATEGIC PLAN
BUDGETING
PAYMENT
PROCUREMENT
PROJECT MANAGMENT
ASSET
BUDGETING
PAYMENT
ASSET
PENDUDUK
SDM
PENDIDIKAN
KESEHATAN
INFRASTRUKTUR
PERTANIAN & PERIKANAN
UMKMPARIWISATA DATA TERKAIT LAINNYA
PBB & PERIJINAN
MFWP
PEMKAB PEMKOT
API GATEWAY
KOMINFO
OSS
IMPLEMENTASI INTEROPERABILITAS NASIONAL (SPLP)
SPLP
PLATFORM INTEROPERABILITAS NASIONAL(SPLP)
KONSOLIDASI DATA
Proses penarikan data dari database aplikasi sejenis untuk
disimpan di database aplikasi umum
Konsolidasi Data1. Data Aplikasi Sejenis ke Aplikasi
Umum2. Data di K/L/D Proses
Pemetaan Data (struktur data, elemen data,
dll)/Kamus data
PenyiapanTeknlogi
Konsolidasi Data
Proses Konsolidasi Data
Syarat1. Skema Data di Aplikasi Tujuan sudah
ditetapkan sebagai Standar Data oleh Instasi yang membidangi ArsitekturData SPBE
2. Aplikasi akan dinonatakifkan setelahproses konsolidasi data selesai
Application
Server
Database
Server
File Server
PC Client
LAN
Application
Server
Database
Server
File Server
PC Client
LAN
Application
Server
Database
Server
File Server
PC Client
LAN
Public SecureNetwork
KEMENTERIAN
LEMBAGA
K/L/D
INFRASTRUKTURKEMENTERIAN
INFRASTRUKTURLEMBAGA
INFRASTRUKTURPEMDA
KONSOLIDASI DATASPLP
SPLP
INFRASTRUKTUR
Agent
KOMINFO
SPLP
IMPLEMENTASI INTEROPERABILITAS (SPLP)
✓ Konsolidasi seluruh data (database & file) melalui secure network
✓ Secure Network via Public Internet dengan appliance atau software agent (via https/443)
✓ Akses source db/files sesuai authorization yang disepakati (db staging atau mekanisme lain)
✓ Memanfaatkan SQL Statement (untuk query ke sumber data)
✓ Konsolidasi data atau interoperabilitas (API) bisa berjalan lebih cepat
KONSOLIDASI DATA
Arsitektur Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
36
Aliran data menggunakan jaringan private / JIP
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
Portal Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
TERIMA KASIH