implementasi satu data indonesia
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA(PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH)
oleh :HENDRA W. PRABANDANI, SH, MH, LL.M
BIRO HUKUM BAPPENAS
Jakarta, 31 Juli – 1 Agustus 2019
Bimbingan Teknis Regulasi dan Implementasi Pemerintah Berbasis ElektronikDirektorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
Satu Data Indonesia/7/2019
PENGANTAR SATU DATA INDONESIA
PETA TUGAS BAPPENAS DALAM SDI
KETERKAITAN SDI DENGAN REGULASI TERKAIT
BEBERAPA REKOMENDASI
SDI DAN DATA INFORMASI DAERAH
OUTLINE
1
PENGANTAR SATU DATA INDONESIA
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
The EconomistMay 6th, 2017
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/public-sector/chief-data-officer-government-playbook/data-as-an-asset.html?
Deloitte insightFeb 25, 2019
PENGANTAR
Kondisi Saat Ini
Data tidakdistandarisasi, Data
tidak sinkron, dan Tidak ada Metadata
Ps 31, UU 25/2004, data akurat dan dapat diper-
tanggungjawabkan
Koordinasi Lemah, data disimpansecara individu
Data Tersebar, sulitmendapatkan. Seringkali
harus MOU dan PKS
Satu
Dat
a In
do
nes
ia
INDONESIA 2045
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN
PENGAMBILAN KEBIJAKAN
Kebutuhan Pemanfaatan Informasi
Sistem Statistik NasionalJaringan Informasi
Geospasial Nasional
Sistem InformasiManajemen Pemerintah
Sistem Informasi PelayananPublik
Kebutuhan Keterpaduan
PERPRES SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES SATU DATA INDONESIA
STRUKTUR PERATURAN PRESIDEN No. 39 TAHUN 2019
PERATURAN PRESIDEN NO. 39 TAHUN 2019SATU DATA INDONESIA
VIII BAB
43 PASAL
BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IVPENYELENGGARAAAN SATU DATA
INDONESIA
BAB VIIKETENTUAN PERALIHAN
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
BAB IIPRINSIP SATU DATA
INDONESIA
BAB VIPARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN
BADAN HUKUM PUBLIK
BAB IIIPENYELENGGARA SATU
DATA INDONESIA
BAB VPENDANAAN
Diundangkan tanggal17 Juni 2019
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
Memastikan data yang diproduksi oleh Produsen Data berkualitas (sesuai Standar, Metadata Baku dari Pembina Data serta dihasilkan menggunakan KodeReferensi dan Data Induk dan dapat dimanfaatkan bersama (interoperabilitas).
Standar yang mengatur
metodologi yang meliputi konsep,
definisi, cakupan, klasifikasi,
ukuran, satuan dan asumsi
SATU STANDAR DATA
Informasi terstruktur yang
berfungsi untuk menjelaskan isi
dan sumber data sehingga
dapat mudah untuk ditemukan,
digunakan, atau dikelola kembali
SATU METADATA BAKU
Kemampuan Data untuk
dipertukarkan atau
dibagipakaikan antar sistem yang
saling berinteraksi
INTEROPERABILITAS REFERENSI DATA
Data yang dihasilkan harus
menggunakan Kode Referensi
dan Data Induk yang tersedia di
Portal Satu Data
data.go.id
Melalui:
• Satu Data Indonesia (SDI)
• Sistem Statistik Nasional
• Sistem Keuangan Negara
• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
• JIGN
Strategi Pencapaian:− Data Prioritas− Rencana Aksi SDI− Portal Satu Data Indonesia
Tujuan :
data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan danmudah diakses
Ultimate Goals:
Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, danpengendalian pembangunanpembangunan nasional
STANDAR DATA
STATISTIK GEOSPASIAL
PETA RUPABUMI (KONTUR)
• Konsep : Data ketinggian yangbisa digambarkan denganberbagai cara, seperti titik-titiktinggi, matriks tinggi (modelelevasi digital).
• Definisi : Garis khayal yangmenghubungkan titik-titik denganketinggian yang sama, atau warnayang mencerminkan ketinggian.
• Klasifikasi : Selang dan Indekskontur (SNI 6502 : 2010)
• Ukuran : Bilangan Desimal
• Satuan : Meter
INDIKATOR 6.1.1 (a) Air Minum
• Konsep : air yang melalui prosespengolahan atau tanpa prosespengolahan yang memenuhisyarat kesehatan dan dapatlangsung diminum
• Definisi : rumah tangga yangmemiliki akses terhadap airminum layak adalahperbandingan antara rumahtangga yang memiliki aksesterhadap sumber air minum layakdengan rumah tangga seluruhnya
• Klasifikasi : (misal: kota/desa)
• Ukuran : Bilangan Biasa
• Satuan : satuan persen (%)
METADATA DATA
STATISTIK GEOSPASIAL
PETA RUPABUMI (KONTUR)METADATA INDIKATOR SDG’s
PEMBINA DATA
Badan Pusat StatistikUntuk daerah instansi vertikal
Badan Informasi GeospasialUntuk Daerah Simpul Jaringan Daerah
Kementerian Keuangan
Pembina Data Tingkat Pusat
• Perpres SDI membuka ruang untukditetapkannya jenis Data Lainnyayang pembinanya ditentukankemudian melalui mekanismeforum satu data
a. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusatdan/atau Instansi Daerah
b. Menetapkan struktur yang baku danformat yang baku dari metadata yang berlaku lintas instansi Pusatdan/atau Instansi Daerah
c. Memberikan Rekomendasi dalamperencanaan pengumpulan Data
d. Melakukan pemeriksaan ulangterhadap Data Prioritas, dan
e. Melakukan pembinaanpenyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan
TUGAS PEMBINA PUSAT
Pasal 37 ayat (6) : Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:a. Walidata untuk Penggua Data pada instansi Pusat dan Instansi
Daerahb. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untukPengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah
Pasal 39 ayat (3)Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat danInstansi Daerah… dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.
Pasal 1 ayat (20) : Pengguna Data adalah instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badanhukum yang menggunakan data
PENGGUNA DATA
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
Tingkat Pusat
Dewan Pengarah
Forum SDI Tingkat Pusat
Sekretariat SDI tingkat pusat
Pembina Data
WalidataProdusen
Data
Tingkat Daerah
Forum SDI Tingkat Daerah
Sekretariat SDI tingkat daerah
Pembina Data
WalidataProdusen
DataWalidata
pendukung
• Dibentuk Dewan Pengarah untuk:
• mengoordinasikan dan menetapkankebijakan terkait penguatan dan
perbaikan tata kelola data pemerintah
• mengoordinasikan penyelesaianpermasalahan dan hambatan
pelaksanaan tata kelola data
pemerintah
• Dilaksanakan Forum SDI untukmemperkuat koordinasi Pembina Data,
Walidata, dan Produsen Data
• Disusun Daftar Data yang terintegrasi pusat
dan daerah, untuk memastikanketersediaan data dan mencegah duplikasidata
• Disusun dan dilaksanakan Rencana Aksi
yang terintegrasi pusat dan daerah, untukmemastikan tersedianya program dan kegiatan dari Instansi Pusat dan Daerah
yang mendukung pencapaian SDI termasuk
dukungan anggaran.
PELAKSANAAN SDI
FORUM SATU DATA INDONESIA
a. Koordinator : Pejabat Eselon I di
Kementerian PPN/Bappenas
b. Pembina Data : BPS, BIG, dan Kemenkeu
c. Walidata : Unit Pengelola Data K/L
Forum Satu Data Pusat1
a. Koordinator : Kepala Bappeda
b. Pembina Data : BPS & BIG/JIGN
c. Walidata : Diskominfo (PP 18/2016)
d. Walidata Pendukung : Unit kerja pengelola data di
masing-masing OPD
Forum Satu Data Daerah2
Produsen Data: OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
Produsen Data K/L
Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dankoordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untukpenyelenggaraan Satu Data Indonesia.
1. Menjadi wadah untuk mendorongpenggunaan Kode Referensi dan Data Induk. Melalui Forum SatuData akan disepakati Data danKementerian/Lembaga yang bertindak sebagai Walidata untukKode Referensi dan Data Indukyang selanjutnya ditetapkan olehKetua Dewan Pengarah
2. Sebagai tempat koordinasi Dewan Pengarah (tingkat pusat), Pembina Data dan Walidata
3. Menjadi wadah untukmenyepakati daftar Data yang akan dikumpulkan, danmenyepakati daftar Data yang menjadi Data Prioritas (tingkatpusat)
4. Menjadi wadah untukmenyepakati dan memantaupencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia
PERAN PENTING FSD
BEBERAPA KETENTUAN PENTING
PASAL 39
(1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah
mengakses Data di Portal Satu Data
Indonesia tidak dipungut biaya.
(2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam
mengakses Data di Portal Satu Data
Indonesia tidak memerlukan dokumen nota
kesepahaman, perjanjian kerja sama,
dan/atau dokumen surat pernyataan.
(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain
Instansi Pusat dan Instansi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Nota kesepahaman, perjanjian kerja
sama, dan/atau dokumen surat
pernyataan antar Instansi Pusat
dan/atau Instansi Daerah yang terkait
dengan tata kelola dan/atau
pemanfaatan Data yang sudah ada
pada saat mulai berlakunya Peraturan
Presiden ini, dinyatakan berakhir dan
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat terhitung 6 (enam) bulan
sejak tanggal pengundangan Peraturan
Presiden ini.
PASAL 42
a. kebijakan pemerintah dan semua
peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tata kelola dan/atau
pemanfaatan Data yang telah ditetapkan
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan
Presiden ini; dan
b. kebijakan pemerintah dan semua
peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tata kelola dan/atau
pemanfaatan Data yang telah ditetapkan
wajib menyesuaikan dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan
Presiden ini diundangkan.
PASAL 43
PETA TUGAS BAPPENAS DALAM SATU DATA INDONESIA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
No Rencana Tindak Pelaksana
1 Membuat peraturan terkait tata kerja Dewan Pengarah
Kementerian PPN/Bappenas
2Penunjukan pimpinan tinggi madya yang akan mengoordinasikan Forum SDI tingkat Pusat
3 Menjadwalkan dan melaksanakan Forum SDI
4 Membuat peraturan terkait tata kerja Forum SDI
5 Pembentukan Sekretariat SDI tingkat pusat
6 Pengaturan tata kerja sekretariat SDI
7 Penunjukan unit kerja yang akan melaksanakan tugas sebagai sekretariat SDI
8 Finalisasi panduan implementasi SDI untuk daerah
9Menyiapkan Portal SDI sebagai sarana sosialisasi Perpres No. 39/2019 tentang SDI dan berbagi pakai data yang sudah tersedia serta sesuai dengan prinsip Satu Data
10Memperkuat ekosistem SDI melalui koordinasi dengan lembaga negara dan badan hukum publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SDI
KETERKAITAN SDI DENGAN REGULASI TERKAIT
•Informasi Geospasial(UU No.4/2011 Tentang
Informasi Geospasial
•Data Statistik (UU No.16/1997 Tentang
Statistik)
•Perpres No.39/2019 Tentang SDI
•Perpres No.9/2016 Satu Peta (akan
berakhir pada tahun2019)
•UU No.25/2004 Tentang SistemPerencaan Pembangunan
Nasional
•UU No.17/2003 TentangKeuangan Negara
•UU No.14/2008 Tentang KIP
•Perpres No.95/2018 TentangSistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
KETERKAITAN SDI DENGAN REGULASI TERKAIT
Sumber: BIG, 2019
SDI DAN SIPD
SDI dan SIPD
Pasal 31 UU SPPN Pasal 274 UU tentang Pemerintahan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
didasarkan pada data dan informasi yang
dikelola dalam sistem informasi
pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan didasarkan padadata dan informasi yang akurat dan dapatdipertanggungjawabkan
DASAR YURIDIS/FILOSOFIS
Peraturan Terkait
• Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia
Peraturan Terkait
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
98 Tahun 2018 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
SDI dan SIPD
Unsur/Aspek Satu Data Indonesia Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(1) (2) (3)
1 Konsepsi atas Data dan
InformasiTata kelola data dan informasi
• Sistem informasi (aplikasi dan database)
• Tata kelola data dan informasi
2 Cakupan data
• Data Statistik
• Data Geospasial
• Data Keuangan Negara tingkat Pusat
• Data lainnya
• Data Statistik (meliputi data tunggal dan data
komposit)
• Tidak mengenal data geospasial, namun data
statistik diinput berdasarkan lokasi.
3 Prinsip
• Standar Data
• Metadata baku
• Interopabilitas
• Kode Referensi/Data Induk
• Mengenal Standar data (sampai pada level asumsi)
• Mengenal metadata
• Integrasi menggunakan fitur API (application
programming Interface)
4. Penyelenggara
• Dewan Pengarah
• Pembina Data
• Walidata (dan walidata pendukung)
• Produsen Data
• Forum Satu Data
• Walidata
• Produsen Data
• Tim Pengelola SIPD
• Pembinaan oleh Kemendagri dan GWPP
5. Penyelenggaraan
• Perencanaan Data
• Pengumpulan Data
• Pemeriksaan Data
• Penyebarluasan Data
• Pemetaan kebutuhan data
• Pengumpulan data
• Pengisian data
• Validasi data
• Evaluasi data
TINDAK LANJUT/REKOMENDASI
TINDAK LANJUT
TINGKAT PUSAT
1. Rapat Koordinasi tingkat dewan pengarah untuk merumuskan arah kebijakan strategis
pelaksanan Satu Data Indonesia
2. Penyiapan Pedoman Tata Kelola mengenai teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia
3. Percepatan pembentukan kelembagaan/pengelola Satu Data Indonesia tingkat pusat
(penetapan walidata dan produsen data)
4. Penguatan peran pembina data
5. Penyiapan rapat koordinasi Forum Satu Data dan arah kebijakan Data Prioritas.
TINGKAT DAERAH
1. Sosialisasi dan internaslisasi Perpres Satu Data Indonesia di tingkat Pemerintah Daerah
2. Percepatan penyiapan kelembagaan/penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah
(penetapan walidata, walidata pendukung, koordinator FSDI daerah)
3. Penyiapan kebijakan tata kelola pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
• Terima Kasih