sanski pidana terhadap tindak pidana penganiayaan...

SANSKI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(STUDI KASUS: NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FAHMI AZIS

NIM : 11150450000064

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2019 M/ 1440 H

i

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

ii

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

iii

LEMBAR PERNYATAAN

iv

ABSTRAK

Fahmi Azis (11150450000064) Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana

Penganiayaan (Studi Kasus Nomor: 713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel). Program Studi

Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019 M/1440H.

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah tindak pidana penganiayaan yang

dilakukan oleh Komandan Regu terhadap bawahannya, yang terdapat dalam putusan

pengadilan Nomor: 713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel yang menjatuhkan hukuman terhadap

Mahbudi Als Budi bin Sambas Wijaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Skripsi ini memuat penjelaskan bagaimana sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang

dilakukan oleh Danru Zuria Tower dalam hukum Islam dan hukum positif, faktor

pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan, bagaimana penerapan hukum dan

pertimbangan hakim, serta analisa penulis mengenai putusan Nomor: 713/Pid.B/2018/

PN Jkt.Sel.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan

dengan metode kepustakaan dengan mengkaji terhadap perundang-undangan, buku-

buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Penulis menganalisis secara

yuridis normatif data yang diperoleh terhadap objek kajian (Putusan Nomor:

713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam, sanksi

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Danru Zuria Tower dapat dikenakan

hukuman qishas dan membayar diyat sebagai bentuk ganti rugi terhadap korban

penganiayaan. Sedangkan dalam hukum positif pelaku dikenakan Pasal 351 ayat (1)

KUHP. Perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP dan terungkapnya berbagai fakta di persidangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan.

Dosen Pembimbing : Dr. Alfitra, S.H., M.Hum

Daftar Pustaka : 1984 s/d 2016

v

KATA PENGANTAR

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segara rahmat

serta karunianya sehingga skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Tindak

Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Nomor: 713/Pid.B/2018/ PN Jkt.Sel)” dapat

diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi

Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum

pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari‟ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 M/1440H.

Tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang berkaitan yang memberikan

bantuan baik secara materil, nonmateril, saran, maupun inspirasi. Penulis mengucapkan

rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., MA., M.H.

2. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari‟ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Qosim Arsadani, M.A, dan

Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari‟ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Mohammad

Mujibur Rohman, M.A.

3. Dr. Alfitra, S.H., M.Hum. Selaku dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi

yang telah memberikan banyak masukan dan arahan serta meluangkan

waktunya dengan penuh keikhlasan kepada penulis.

4. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama

perkuliahan.

5. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Muhammad Sutari dan Ibunda Norhaida

yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan rela memberikan apapun

yang dibutuhkan oleh anaknya selama menempuh perkuliahan di Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga Allah SWT senantiasa

vi

memberikan umur yang panjang, selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan

rezekinya.

6. Kepada Kakak penulis Muhammad Yusra Nuryazmi yang selalu memberikan

dukungan serta motivasi dalam penyusunan skrpsi, serta adik penulis Tuva

Amalina Nur Aida.

7. Kepada Sahabat-Sahabat Perjuangan, Mardani, Bachtiar Arkan PE, Riza

Priyadi, Achmad Mansyur, Azza Sumayyah dan Erna Widyawati yang telah

memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

8. Kepada teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015 Ach Wasil,

Hasin Abdullah, Putra Kurnia Pratama, M Nur Oktapian, Awaludin Fikri,

Rasifah, Mila Istiqomah, Ega Yuni, Arindayefa, Siti Salamah, M Aldi Fayed,

Ali Maksum, Risky Oktavianti, Juliansyah, Burhanudin, rifqy adzomi, milati

azka. Terimakasih atas bantuan, doa serta dukungan untuk penulis,

terimakasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita alami bersama di

bangku perkuliahan, semoga di masa yang akan datang kita dapat meraih apa

yang kita harapkan.

9. Kepada seluruh anggota Organisasi penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Islam

(HMI) Komisariat Fakultas Syari‟ah dan Hukum terutama untuk Bang

Risyad, ketum Khairan Abdul Mahmud, Sofia Azmi, Halimah Nurmayanti,

Syifa Ul Khair, Ayu Widyawati, Harist Rizwan, Fahri Maulana, Moch Andi,

Aidil Syahputra. Terimakasih atas bantuan, doa serta dukungan untuk penulis,

terimakasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita alami bersama di

bangku perkuliahan, semoga di masa yang akan datang kita dapat meraih apa

yang kita harapkan.

10. Kepada teman teman Lembaga Kajian Bantuan Hukum Mahasiswa Islam

(LKBHMI) Cabang Ciputat, Bang Agustiar Hariri, Direktur Onggi Sigma U,

Dhika Amal yang telah memberikan wawasan, pengalaman, serta keilmuan

dalam bidang advokasi dan bantuan hukum.

11. Kepada teman-teman KKN 16 S16AP yang telah memberikan dan berbagi

cerita serta kesan-kesan selama melaksanakan KKN di Bakung-Kronjo.

vii

12. Kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran penyusunan

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis dengan kemampuan dan keterbatasan telah berusaha semaksimal

mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Atas segala kerendahan hati, penulis menerima

kritik dan saran yang dapat menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik, semoga dapat

bermanfaat bagi semua pihak. Akhirnya tiada untaian kata yang berharga selain ucapan

Alhamdulillahirabbil „Alamiin. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat

khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin. Sekian dan

terimakasih.

Jakarta , 29 Juli 2019

26 Dzulkaidah 1440 H

Fahmi Azis

viii

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................................................... i

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .................................................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................ iii

ABSTRAK .................................................................................................................. iv

KATA PENGANTAR ................................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................................................ 7

C. Pembatasan Masalah ....................................................................................... 7

D. Rumusan Masalah ........................................................................................... 7

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................................... 8

F. Pendekatan Penelitian ..................................................................................... 8

G. Teknik Pengumpulan Data .............................................................................. 9

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ............................................................ 9

I. Metode Penulisan ............................................................................................ 9

J. Sistematika Penulisan ................................................................................... 10

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM ................................................................ 13

A. Pengertian Hukum Pidana ............................................................................. 13

B. Pengertian Tindak Pidana ............................................................................. 15

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif .................................................. 15

2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .................................................... 16

C. Unsur-unsur Tindak Pidana .......................................................................... 17

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif ............................ 17

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .............................. 19

D. Macam-Macam Tindak Pidana ..................................................................... 20

1. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Positif ........................ 20

2. Macam-Macam Tindak PidanaMenurut Hukum Islam ........................... 21

E. Tujuan Pemidanaan ....................................................................................... 22

1. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif .......................................... 22

2. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam ........................................... 23

F. Perbandingan antaran hukum pidana Islam dan Hukum Positif ................... 24

ix

G. Studi Terdahulu ............................................................................................. 26

BAB III TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN

HUKUM ISLAM ......................................................................................... 28

A. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif ................................. 28

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif ......... 28

2. Klasifikasi Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan ............................. 29

B. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam .................................. 31

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam ........... 31

2. Klasifikasi Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan ............................. 32

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan ............................................ 42

D. Penganiayaan Yang Dilakukan Swakarsa Kepolisian .................................. 43

E. Posisi Kasus .................................................................................................. 44

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA

Nomor713/pid.b/2018/pn.jktsel ................................................................... 46

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan ............................................ 46

1. Faktor penyebab secara teoritis ............................................................... 46

2. Faktor penyebab penganiayaan pada kasus Perkara Nomor :

713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL .................................................................... 47

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor :

713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL ....................................................................... 47

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ............................................................. 47

2. Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Dalam Persidangan ................................. 48

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ............................................................. 50

C. Amar Putusan Hakim Nomor : 713/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel .......................... 54

D. Analisis Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana

Positif ............................................................................................................ 54

BAB V PENUTUP ..................................................................................................... 61

A. Kesimpulan ................................................................................................... 61

B. Rekomendasi ................................................................................................. 62

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aristoteles (384-322 sebelum M), seorang ahli fikir Yunani Kuno

menyatakan dalam ajaranya, bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya

bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan

berkumpul dengan sesame manusia lainya, jadi makhluk yang suka

bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka

manusia disebut makhluk sosial.1 Tiap manusia mempunyai keperluan sendri-

sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga

dengan kerjasama tujuan manusia untuk memnuhi keperluan itu akan lebih mudah

dan lekas tercapai. Akan tetapi acap kali pula kepentingan-kepentingan itu

berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan

pertikaian yang mengaggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau

golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.

Apabila ketidak-seimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat

menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam

masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota

masyarakat itu harus memperhatikan kaedah kaedah, norma-norma ataupun

peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana

ia hidup.2 Kontrol social adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang

membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Misalnya, contoh tentang

aturan umum mengenai hukum perbuatan melanggar hukum. Jika saya berkendara

dengan ceroboh atau telalu cepat ditempat parkir dan menabrak bemper mobil

orang lain, disitu timbal akibat hukum yang sangat jelas. Walaupun perbuatan itu

bukan perbuatan pidana namun bagi penabrak wajib membayar ganti rugi

terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik mobil.3

1 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1986), h. 29.

2 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia h. 33-34.

3 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 119.

2

Definisi tentang hukum, kata Pro Van Apeldoorn adalah sangat sulit untuk

dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakanya yang sesuai dengan

kenyataan. Akan tetapi walaupun tak mungkin diadakan suatu batasan yang

lengkap tentang apakah hukum itu, namun Drs E Utrecht, S.H. dalam bukunya

yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” (1953) telah mencoba

membuat suatu batasan, yang dimaksudnya sebagai pegangan bagi orang yang

sedang mempelajari ilmu hukum. Utrech memberikan batasan Hukum sebagai

berikut : “Hukum itu adalah Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan

larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dank arena itu

harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut pakar hukum Indonesia:

S.M. Amin. S.H Dalam buku beliau yang bejudul “bertamasya ke alam hukum‟,

hukum dirumuskan sebagai berikut: “kumpulan-kumpulang peraturan-aturan yang

terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu

adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamaan

dan ketertiban terpelihara.

Bila kita mendengar kata-kata ”pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita

tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar

demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya

orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu

baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh

perbuatan orang lain melainkan atas perbuatan yang dilakukanya sendiri. Lalu

pidana menurut terminologi hukum pidana yaitu hukuman yang dijatuhkan

terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang

berkekuatan hukum yang tetap.4

Sehingga pengertian sederhana dari hukum

pidana adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung

keharusan dan larangan terhadap pelanggaranya yang diancam dengan hukuman

berupa siksa badan. Dalam hukum Islam tindak pidana disebut juga dengan

Jinayah atau Jarimah. Jinayah secara bahasa adalah: “Perbuatan dosa, kesalahan

dan kejahatan. Sedangkan secara istilah memiliki kesamaan pengertian yaitu:

4 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, h. 119.

3

1. Jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara yang

menyangkut jiwa, harta, kehormatan dan lainnya.

2. Jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara serta

usahanya mengarah kepada perbuatan yang diharamkan syara.5

Kemudian selain itu ada istilah Jarimah. Jarimah secara bahasa adalah:

”perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan”.Sedangkan secara istilah sebagaimana

yang diharamkan oleh Islam. Al-mawardi, Jarimah adalah:“Larangan-larangan

syara yang diancam dengan hukuman Had atau Takzir”.6

Dari defenisi diatas penulis memahami bahwa tindak pidana

(Jinayah/Jarimah) adalah “semua perbuatan atas peristiwa yang dilarang oleh

syara, bertentangan dengan hukum pidana baik berkenaan dengan jiwa, anggota

badan, harta dan lainnya akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang

dilakukan”7. Dalam fiqih Jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu

tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

. Unsur Formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan

mengancamnya dengan hukuman.

. Unsur Material yaitu adanya tindak laku yang membentuk Jarimah, baik

berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

. Unsur Moral adalah orang yang cakap (mukallaf), yakni orang yang dapat

dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan

demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur

maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani

pertanggungjawaban pidana.8

Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah

bersikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi

orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa

5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), h. 9.

6 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, h. 67.

7 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum pidana islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 7.


4

badan.9

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam bab ke-XX

dalam Buku KE-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal

351 ayat (1) samapi dengan ayat (5) KUHP dan yang rumusanya di dalam bahasa

Belanda berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan

delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah

(sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).

2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang

yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah

dipidana dengan pidana penjara selama –lamanya tujuh tahun.

4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.

5. Percobaan melakukan kejatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui, bahwa

undang-udangan hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan

unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya

menjelaskan bahwa kesenjangan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah

sama dengan penganiayaan.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan

rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk

menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka

orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain

2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus

mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuataan untuk menimbulkan rasa

9 Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana

Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 8.

5

sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain

ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.10

Dalam hukum Islam penganiayaan bisa disebut juga jarimah qisas, qisas yang

disyariatkan karena melakukan jarimah pelukaan atau penganiayaan secara

eksplisit dijelasksan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 45 sebagai

berikut:

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada

qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan

hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

zalim.” (QS. Al-Ma‟idah (5):45)

Kalau diteliti dengan seksama, redaksi ayat diatas memang tidak secara tegas

menyatakan bahwa hukum qisas dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi

umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa

ketatapan hukumanya telah terhapus dan tidak berlaku bagi umat Islam. Menurut

jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, senagian Syafi‟iyah dan sebuah riwayat

ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat

tentang qisas terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat islam. Dari uraian

diatas dapat penulis simpulan bahwa dalam masalah qisas penganiayaan, qisas

hanya berlaku pada penganiayaan terencana dan sengaja. Meskipun demikian,

10

P.A.F Lamitang & Theo lamitang, Delik-delik khusus kejatan terhadap nyawa, tubuh,

& kesehatan, (Jakarta: Sinargrafika, 2012), h. 131-132.

6

pelaku yang melakukan pembunuhan semi sengaja atau tersalah dan penganiayaan

tetapi bisa diberlakukan hukuman takzir.11

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja

melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti

dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga

diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain

itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau

pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan.

Di Kota Jakarta Selatan terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 17 Maret 2018

yaitu seorang laki-laki bernama Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya , berusia

44 tahun yang bertempat tinggal di Jl. Mujair Raya Rt. 001/008 Kel. Jatipadang,

Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, melakukan penganiayaan kepada seorang

korban bernama Faisal, sehingga mengalami luka. Kemudian disidik polisi pada

tanggal 10 mei 2018 dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar

pada tanggal 19 juni 2018 setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh penyidik

kepada kejaksaan. (Sumber BAP Putusan Nomor 713/pid.b/2018/pnjktsel).

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa

Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya telah terbukti bersalah melakukan tindak

pidana penganiayaan kepada korban Faisal, dan karenanya dihukum penjara

selama 1 tahun dikurangi masa tahanan. Majelis Hakim mendasarkan

keputusannya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada

terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun dikurangi masa tahanan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut,mendorong penulis

melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul: “SANSKI PIDANA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus: Nomor

713/pid.b2018/pnjktsel).

11

M Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 62-63.

7

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat kita tarik identifikasikan

masalah sebagai berikut:

1. Banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparatur keamanan baik

kepada anggota maupun terhadap masyarakat biasa.

2. Kekerasan yang dilakuakn oleh aparatur keamanan yang notabene adalah

sebagai swakarsa pihak kepolisian dalam keamanan seharusnya mendapat

perhatian lebih khusus.

3. Konsep restorative justis (pengembalian keadilan) dalam kasus tindak

pidana penganiayaan tidak diterapkan

4. Korban tindak pengaiyaan tidak mendapatkan hak pengembalian kerugian

Karena aparatur penegak hukum lebih melihat unsur pelanggaran secara

pidananya saja.

C. Pembatasan Masalah

Dari pembahsan diatasa maka supaya penulisan dan pembahasan tidak

melebar pada pembahsan lainya, maka penulis membatasi lingkup pembahasan

sebagai berikut:

1. Penulisan dan pembahsan skripsi ini hanya akan membahas tentang kasus

penganiayaan pada putusan pengadilan no.713/pid.b/2018/pnjktsel.

2. Penulisan dan pembahsan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh

anggota swakarsa keamanan msyarakat.

3. Penulisan dan pembahsan tentang ketentuan dalam hukum Islam terkait

penganiayaan sebagai pembading dalam putusan pengadilan no.

713/pid.b/2018/pnjktsel.

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban?

2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana

8

putusan perkara pidana Nomor 713/pid.b/2018/pnjktsel?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. TujuanPenelitian

a) Untuk mengetahui faktor pelaku melakkan tindak pidana terhadap

korban penganiayaan dalam kasus Nomor 713/pid.b/2018/pnjktsel.

b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara Nomor

713/pid.b/2018/pnjktsel.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis, penilitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

dan pengetahuan dalam memahami hukum positif dan juga hukum

pidana Islam, Khususnya tentang sanksi penganiayaan

b) Secara Praktis, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan

penejelasan secara spesifik kepada masyarakat maupun para akdemisi

mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan

F. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum dikalangan para ahli hukum, dikelompokkan ke

dalam dua model, pertama yaitu pendekatan kualitatif, kedua yaitu pendekatan

kuantitatif.12

. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang bersifat

deskriptif analitis untuk mengungkapkan peraturan perundang undangan yang

berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.13

Untuk

memberokan gambaran tentang pertanggung jawaban atas terjadi delik

penganiayaan yang dilakukan sehingga menyebabkan luka berat dengan

perspektif hukum positif dan hukum pidana islam yang dalam bentuk penelitian

normative.

12

Zainudin Ali, Metode Penelitian hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 98.

13 Zainudin Ali, Metode Penelitian hukum h. 25.

9

G. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan

dalam pengumpulan data. Kajian kepustakaan adalah upaya pengidentifikasian

secara sistemis dan melakukan analisis terhadap dokumen dokumen yang memuat

informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian14

Dalam

hukum normative, lazimnya dikenal data sekunder. Dalam penelitian ini yang

dimaksud dengan data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahanp premier : yaitu peraturan hukum yang mengikat seperti putusan

713/pid.b/2018/pnjktsel, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

2. Bahan sekunder yaitu, bahan yang memberikan informasi mengenai hukum

primer serta dapat membantu mengalisis sekaligus memahami bahan primer.

Misalnya dokumen-dokumen, ataupun buku yang ada kolerasinya dengan

penelitian yang dibuat.

3. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum

primer dan sekunder misalnya kamus hukum.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan melaui studi kepustakan ini selanjutnya

akan dianalisis secara kualitatif. Karena data yang berhasil dikumpulan bersifat

monografis atau berbentuk kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam

suatu struktur kualifikasi.15

I. Metode Penulisan

Penulis menggunaka metode penulisan yang mengacu pada “Pedoman

Penulisan Skripsi Tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”.

14

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Ciputat:

Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 17.

15 Amiruddin dan Zaenal Arsikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT

Raja Grafindo Prasada, 2004,) h. 168.

10

J. Sistematika Penulisan

Materi laporan penilitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan bab Pendahuluan akan diuraikan mengenai latar

belakang masalah pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kajian (review) studi terdahulu, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN

Pada bab ini akan dijabarkan tentang tindak pidana penganiayaan.

Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Sehinga nantinya

dikorelasikan dengan kemanfaatan dalam putusan pengadilan pada

kasus penganaiayaan putusan pengadilan nomor

713/pid.b/2018/pnjktsel

BAB 3 : TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM KASUS TINDAK

PENGANIAYAAN

Pada bab ini kan membahas tentang ketetuan hukum Islam terkait

dengan kasus penganiyayaan. Pada bab ini juga akan dijabarkan

tentang pendapat pendapat ulam tentang ketentuan pada pelaku

tindak pidana penganiayaan. Pada bab ini juga akan dikorelasikan

dengan kasus diama pelaku adalah swakarsa dari pengaman

masyarakat diamana ia mempunyai mandating terhadap keaman

pada masyarakat itu sendiri.

BAB 4 : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA

NOMOR 713/PID.B/2018/PN JKT.SEL

Pada bab ini akan membahas tentang analisa terhadap putusan

hakim pada kasus ini. Dalam bab ini akan kami analisa

11

bagaiamnakah proses pertimbangan hakim dalam memutus

perkara.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang penutup yang merupakan

hasil akhir meliputikesimpulan berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan. Kemudian pada penutup ini penulis juga memberikan

saran-saran sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti

sehingga tercapai upaya untuk mencapai tujuan dari yang

dilakukan.

13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM

POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana

Kata hukum merupakan sebuah kosa kata yang menarik perhatian orang atau

masyarakat untuk mempelajarinya. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar

kata bahasa arab yaitu و ك ح yang mendapat imbuhan ا dan لsehingga menjadi

bentuk masdar dari انحكى Selain itu . حكا merupakan bentuk mufrad dan انحكى

bentuk jamaknya adalah األحكاو Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata

Artinya “kebijaksanaan”. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu انحكاو

mengamlkanya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang

bijaksana. Selain itu, akar kata و ك ح dapat melahirkan kata انحكا Artinya

“kendali atau kekangan kuda”, yaitu hukum dapat mengendalikan atau

mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang agama.16

Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran amsyarakat, sehingga

hukum itu tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum itu tumbuh dan timbul

dari kesadaran hukum masyarakat (Karl Von Savigny). Selain dari pada itu,

hukum itu berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju

realisasi cita-cita masyarakat itu. Oleh sebab itu hukum berpengaruh terhadap

kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap

hukum. Maka dapat dikatan bahwa hukum adalah untuk membangun masyarakat.

Dimana hukum merupakan lembaga social untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat, yakni tuntutan-tuntutan, permiantaan-permintaan dan

pengharapan-pengharapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang

beradab. Dengan demikian ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan

dipelihara bilaman tiap-tiap anggota masyarkaat mentaati peraturan-peraturan

(norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu.

16

Zainudin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia Cetakan ke-4,

(Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 1.

14

Peraturan-peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam

masyarakat dimana peraturan itu dikeluarkan. Suatu badan yang dimaksud adalah

pemerintah. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perspektif ilmu

hukum dikatakan sebagai “hukum pidana”. Objek dari ilmu ini adalah aturan

hukum pidana yang berlaku di suatu Negara seperti hukum pidana Indonesia,

tujuan dari ilmu pengetahuan itu ialah menyelidiki pengertian objektif dari hukum

pidana positif.

Jadi hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-

pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan

mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Dari definisi tersebut, kita dapat ambil suatu kesimpulan bahwa hukum pidana itu

bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya

mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap

norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Sehingaa segala

peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran (Overtredingen),

kejahatan (Misdrijven), dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana (Strafrecht)

dan dimuat dalam suatu Kitab Undang Undang yang disebut “Kitab Undang

Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)”. Yang disingkat dengan

KUHP (WvS). Maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu

perbuatan oleh mansia terhadap manusia yang lain.17

Demikian pula Hukum Islam menentukan hukuman yang tegas dan berat

serta memenuhi rasa keadilan terhadap pelaku kejahatan yang melanggar hak-hak

masyarakat. Hukuman yang diterapkan bersifat menjerakan pelaku kejahatan

untuk mengurangi perbuatan haramnya, dan juga bersifat pendidikan pada

masyarakat luas untuk tidak meniru perbuatan jahat.

Dengan demikian yang dituju oleh hukum Indonesia yang secara umum adlah

untuk memberi rasa keadilan warga serta untuk memperbaiki kepuasan masyrakat

akibat terjadinya kejahatan dan untuk mencegah kejahatan dengan memberikan

17

Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata

Hukum dan Politik Hukum Indonesia, (Malang:Setara Press, 2014), h 159-160.

15

ancaman hukuman serta pelaksaan terhadap penjahat, memberi pendidikan pada

masyarakat dan melenyapkan pelaku kejahatan dari pergaulan masyarakat18

B. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah

“tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjamahan dari sitilah

bahasa belanda, yaitu Delict atau Strafbaarfeit.

Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemakan kata strafbaarfeit oleh

sarjana-sarjana di Indonesia antara lain: tindak pidana, delict, dan perbuatan

pidana.

Menurut tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya

tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaanya disesuaikan dengan

konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisanya berbagai

istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konsteks yang

lalin juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar pakar

antara lain Menurut VOS, delik adalah Feit yang dinyatakan dapat dihukum

oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Gamel, delik adalah suatu

serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lian. Menurut Simons,

delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung

jawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai

suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.19

Menurut Prof Moeljatno, S.H. tindak pidana ialah Perbuatan yang oleh

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang

18

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta:Balai Lektur

Mahasiswa, 1955), h. 4



16

melanggar larangan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa menurut ujudnya

atua sifatnya perbuatan perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang

melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam

arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam

pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu

tindak pidana apabila perbuatan itu:

a. Melawan hukum

b. Merugikan masyarakat

c. Dilarang oleh aturan pidana

d. Pelakunya diancam dengan pidana

Butir a dan b menunjukan sifat perbuata, sedangkan yang memastikan

perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi, suatu

perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana,

sebelum dipastikan adanya c dan d.20

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar

larangan larangan tersebut.21

2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut juga dengan Jinayah atau

Jarimah. Jinayah secara bahasa adalah: “Perbuatan dosa, kesalahan dan

kejahatan. Sedangkan secara istilah memiliki kesamaan pengertian yaitu:

1) Jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara yang

20

M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, (Bandung:Remadja Karya CV, 1984), h. 2



17

menyangkut jiwa, harta, kehormatan dan lainnya.

2) Jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara serta

usahanya mengarah kepada perbuatan yang diharamkan syara.22

Kemudian selain itu ada istilah Jarimah. Jarimah secara bahasa adalah:

”perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan”.Sedangkan secara istilah

sebagaimana yang diharamkan oleh Islam. Al-mawardi, Jarimah

adalah:“Larangan-larangan syara yang diancam dengan hukuman Had atau

Takzir”. 23

Dari defenisi diatas penulis memahami bahwa tindak pidana

(Jinayah/Jarimah) adalah “semua perbuatan atas peristiwa yang dilarang oleh

syara, bertentangan dengan hukum pidana baik berkenaan dengan jiwa,

anggota badan, harta dan lainnya akan mendapat hukuman sesuai dengan

perbuatan yang dilakukan”24

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Sebagaimana penulis menjelaskan diatas tentang tindak pidana (delict)

bahwa suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana

kalau sudah memenuhi unsur unsur pidanya. Secara sederhana simons

menuliskan beberapa unsur- unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia (Positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan).

b. Diancam dengan pidana (Statbaar Gesteld).

c. Melawan Hukum (Onrechtmatig).

d. Dilakukan dengan kesalahan (Met Schuld In Verband Staand).

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Toerekeningsvatoaar

Person)

22

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2004), h. 9.


24 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum pidana islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 7.

18

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur

subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit)

Unsur Objektif : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan

itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Seperti

dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.

Unsur Subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab kesalahan

(Dollus atau Culpa).Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan,

kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau

dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno, Unsur-unsur perbuatan pidana perbuatan

(manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)

dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur tindak

pidana menurut moeljanto terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat

b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertakan perbuatan yang

terbagi menjadi:

Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang

melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang

diperlakukan dalam delik jabtan seperti dalam perkara tindak pidana

korupsi. Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang

No.3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999

jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pegawai negeri yang

menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai

negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

Unsur Objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si

pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka

umum (supaya melakukan perbuatan pidana tau melakukan

19

kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak

dilakukan di muka umum tidak mungkin diterapkan pasal ini.25

Dari uraian diatas, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak

pidana yaitu :

a. Subjek

b. Kesalahan

c. Bersifat Melawan Hukum

d. Suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

undang/perundangan dan terhadap pelanggaranya diancam dengan

pidana

e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainya).26

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Ditinjau dari unsuru-unsur Jarimah atau tindak pidana, objek utama kajia

fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

a. Al-Rukn Al-Syar‟I atau Unsur Formil ialah unsur yang menyatakan

bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada

undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi

kepada pelaku tindak pidana.

b. Al-Rukn Al-Madi atau Unsur Materil ialah unsur yang menyatakan bahwa

seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan

sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan

sesuatu) maupun yang bersifat negative (pasif dalam melakukan

seseuatu)

c. Al Rukn Al-Adabi atau Unsur Moril ialah unsur yang menyatakan bahwa

seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah

umur atau sedang berada di bawah ancaman.27

25

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana


26 S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya, (Jakarta:Alumni

Aheam-Petehaem, 1996), h. 207.

20

D. Macam-Macam Tindak Pidana

1. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

a. Tindak Pidana Materiil (Materieel Delict) adalah apabila tindak

pidana yang dimasudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang

dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu

dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat

tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu. Contoh:

Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dirumuskan sebagai

perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa

dipersoalnkan ujud dari perbuatanya.

b. Tindak Pidana Formal (Formeel Delict) adalah apbila tindak pidana

yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatanya, tanpa

mempersoalkan akibat dari yang disebabkan perbuatan itu. Contoh:

Pencurian (pasal 362 KUHP), yang dirumuskan sebagai

perbuatan yang berwujud mengambil barang tanpa dipersoalkan

akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

Pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), yang dirumuskan sebgai

perbuatan yang terwujud membuat surat palsu tanpa disebabkan

akibat tertentu dari penulisan surat palsu itu.

c. Commissie Delict adalah tindak pidana yang berupa melakukan

suatu perbuatan positif, umpamanya membunuh, mencuri dan lain

lian. Jadi hamper meliputi semua tindak pidana.

d. Ommissie Delict adalah melalaikan kewajiban untuk melakukan

sesuatu, umpamanya tidak memlakukan pemberitahuan dalam 10

hari hal kelahiran atau kematian kepada pegawai jabatan catatan sipil

(pasal 529 KUHP).

27

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah cetakan ke-3, (Jakarta:Amzah, 2015) h. 2.

21

e. Gequalificeerd Delict istilah ini digunakan untuk suatu tindak pidana

tertentu yang bersifat istimewa, umpamanya pencurian yang

gequalificeerd (pasal 336 KUHP), apbila pencurian dilakukan

dengan diikuti perbuatan yang lain, misalnya dengan merusak pintu.

f. Voortdurend Delict adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya.

Umpamanya:

Pasal 169 KUHP yang melarang turut serta dalam suatu

perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau dalam

suatu perkumpulan yang oleh undang-udang atau oleh

pemerintah berdasarkan undang-undang dilarang. Jadi tindak

pidana itu mulai dilakukan yang bersangkutan, dan akan terus-

menerus berlangsung selama ia belum keluar dari perkumpulan

itu.

Pasal 529 KUHP yang menentukan: “Barang siapa yang tidak

memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang untuk

melakukan pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil guna

dimasukkan dalam daftar kelahiran atau dafatr kematian akan

dihukum dengan denda sebesar-besarnya seratus rupiah.”28

2. Macam-Macam Tindak PidanaMenurut Hukum Islam

Tindak pidana ditinjau dalam hukum islam atau biasa disebut dengan

jarimah, hjarimah ini terbagi atas tiga bagian, yaitu :

a. Jarimah Qisas

Qisas secara bahasa berarti sama rata, sepadan. Kata ini diambil dari kata

qishash yang artinya pemotongan, atau dari kata iqtishah al-asar

(mengikuti jejeak). Definisi qisas secara istilah yaitu menindak pelaku

kejahatan pembunuhan, pemotongan, pemotongan anggota tubuh atau

melukai anaggota tubuh, dengan hal yang sepadan.29

b. Jarimah Hudud

28

M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, (Bandung:Remadja Karya CV, 1984), h. 10-13.

29 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu As Syafi‟I Al-Muyassar, (Beirut : Darul Fikr, 2008) h. 155.

22

Kata dasar hudud adalah had secara bahasa yaitu mencegah. Sedangkan

menurut syara, hudud adalah hukuman yang terukur atas berbagai

perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan

ukuranya di dalam syaria‟at, baik hukuman itu karena melanggar hak

Allah maupun merugikan hak manusia. Terbagi menjadi tujuh bagian,

yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah meminum khamar, jarimah

pemberontakan, jarimah murtad, jarimah pencurian, dan jarimah

perampokan.30

c. Jarimah Tazir

Menurut bahasa, Ta‟zir yaitu menghukum, sedangkan menurut istilah

yang dikemukakan abu zahra, Ta‟zir adalah sanksi-sanksi hukum yang

tidak disebutkan oleh syar‟i (Allah dan Rasullah) tentang jenis ukuranya,

Syar‟i menyerahkan ukuranya kepada Ulil Amri atau hakim yang mampu

mengggali hukum. 31

E. Tujuan Pemidanaan

1. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif

Dalam KUHP tujuan pemidanaan tidak dirumuskan secara eksplisit,

Namun Rancangan KUHP justru sebaliknya. Tujuan pemidanaan baik

bersifat pebalasan maupun pencegahan dirumuskan secara lebih detail,

mengenai tujuan pencegahan dirumuskan secara eksplisti. Hal ini terlihat

sangat jelasan dalam rumusan pasal 51 ayat (1) huruf a dan b. pemidanaan

bertujuan „mencegah dilakukanya tindak pidana dengan mengakkan norma

hukum demi pengayoman masyarakat‟.32

Menurut Andi Hamzah, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan dari pidana

yaitu ada empat bagian:

30

Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, h. 228.

31 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu As Syafi‟I Al-Muyassar, (Beirut : Darul Fikr, 2008) h. 359.

32 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung

Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan cet ke-1, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2006), h. 144.

23

Pembalasan (Revenge), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan

dan mala petaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita

seperti yang ditimpakan kepada orang lain.

Penghapus Dosa (Ekspiantion), konsep ini berasal dari pemikiran yang

bersifat religious yang bersumber dari Allah.

Menjerakan

Memperbaiki si pelaku tindakan kejahatan (Rehabilition of the criminal).

Pidana ini ditetapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku

agar tidak mengulangi kejahatanya.33

2. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam

Tujuan dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam

adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang berbuat jarimah agar ia

tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Disamping mencegah pelaku,

pencegah juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelakua agar

ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa

hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap

orang lain yang juga melakukan perbuatan sama.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku

jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyari kesalahanya. Disini

terlihat bagaimana perhatian syariat Islam Terhadap Pelaku. Dengan

adanya hukuman ini, diharapkan akan tumbul dalam diri pelaku suatu

kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman,

melaikan karena kesadaran diri dan kebencianya terhadap jarimah serta

dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

33

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta:PT Pradya Paramita, 1997), h. 193.

24

c. Kemaslahatan Masyarakat

Pada dasarnya bermuara pada sebuah keinginan agar para pelaku tindak

pidana menyadari akan pentingnya syariat Islam yang harus dijalani

dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu Abdul Qadir Awdah

mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan

dengan dua prinsip pokok, yaitu menunstaskan segala perbuatan pidana

dengan mengabikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana

sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Membertantas

segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas

masyarkat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk

memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya

hukuman bagi segala bentuk tindak pidana harus sesuai dengan

kemaslahatan dan ketentaraman masyarakat yang mendhendaki.34

F. Perbandingan antaran hukum pidana Islam dan Hukum Positif

Syariat islam sama pendirinya dengan hukum positif dalam menetapkan

jarimah atau tindak pidana dan hukumanya, yaitu dari segi tujuanya. Baik hukum

pidana Islam maupun Hukum Positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara

kepentingan dan ketenteraman masyarakat serta menjamin kelangsungan

hidupnya.35

Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, akrena

memang watak dan tabiat keduanya jauh berbeda. Perbedaan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dari budi pekerti

yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk

menegakkan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang

bertentangan dengan akhlak sealu dicela dan diancam dengan hukuman.

34

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Cetakan ke-2, (Jakarta:Sinar Grafika,

2005), h. 157-158.

35 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h.15

25

Sebaliknya, hukum positif tidaklah demikian. Menurut hukum positif ada

beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi

pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, ekcuali apabila

perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorang atau

ketentraman masyarakat.

Sebagai contoh adalah perbuatan zina. Menurut hukum Islam zina adalah

perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan mepunyai dampak negatid

terhadap masyarakat. Oleh karenanya, hukum Islam memandangnya sebagai

jarimah dan mengancamnya dengan hukuman, dalam keadanaan bentuk

bagaimanapun juga, baik dilakukan dengan suka sama suka, oleh perjaka dan

gadis maupun oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Akan tetapi, hukum

positif tidak menganggap hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai tindak

pidana dan karenanya tidak mengancamnya dengan hukuman, kecuali apabila

terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau pelakunya adalah orang yang

masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain36

. Dalam Pasal 284 KUH

Pidana disebutkan:

(1) Dipidana dengan penjara selama lamanya Sembilan bulan

a) Laki-laki yang beristri yang berzina dengan diketahuinya bahwa pasal

37 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.

b) Perempuan yang bersuami yang berzina.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina

dan dalam hal bagi suami atau istri berlaku Pasal 27 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah

pengaduan itu ia masukkan permintaan untuk bercerai atau hal

dibebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu

juga.

2. Undang-Undang (Hukum Positif) adalah produk mausia, sedangkan hukum

Islam bersumber dari Allah (wahyu). Dengan demikian, dalam hukum pudana



26

Islam terdapat beberapa macam tindak pidana yang hukumanya sudah

ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu jarimah hudud dan

Qishash. Di samping itu, ada pula tindak pidana yang hukumanya diserahkan

kepada penguasa (ulil amri), yaitu Jarimah Ta‟zir. Meskipun deikian tidak

berarti penguasa bertindak sewenang-swenangnya, karena dalam

pelaksanaanya ia tetap harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan umum

yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Dari perbedaan dalam segi sumber atau pencipataanya ini tergambarlah

dengan jelas bagaiman sifat kedua hukum tersebut dengan meperhatikan sifat

penciptanya. Hukum positif merupakan produk manusia tentu saja serba tidak

lengkap dan tidak sempurna. Karena penciptanya juga serba tidak sempurna,

lemah dan terbatas kemampuanya. Itulah sebabnya undang-undang selalu

berkembang sesuai dengan perkmbangan masyarakat. Sebaliknya, hukum

Islam adalah cipataan Allah yang sifatnya serba mampu, sempurna, agung,

dan serba tahu akan peristiwa yang sudah dan akan terjadi. Oleh akrenanya

maka tentu saja cipataanya juga sempurna, konstan dan tidak diubah-ubah

atau diganti-ganti, terutama dalam jarimah yang berbahaya, yaitu Hudud dan

Qishash.37

G. Studi Terdahulu

Sejumlah penelitian tentang topik masalah telah dilakukan baik yang

mengkaji secara spesifik atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan

luka.

1. Skripsi Muhammad Faruq yang berjudul Sanksi Pidana

Penganiayaan Oknum Tentara Nasional Indonesia Perspektif

Hukum Islam dan Positif (Analisa Putusan Militer No : 36-k/PM II-

08 AU/II2015 Jakarta) Fakultas Syariah dan Hukum, Progam Studi

Hukum Pidana Islam, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



27

2. Skripsi Siti Badriyah yang berjudul Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Hukum Islam Hukum Positif : Studi Kasus Penagdilan

Negeri Jakarta Selatan, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi

Hukum Pidana Islam, Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

28

BAB III

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN

HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut

“penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh

manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atau tubuh dari

perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang

sedemikian rupa pada tubuh yang dapat menimbulkan kematian.38

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bhasa Indpnesia dimuat artinya sebagai

berikut: “Perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan

sebagainya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Perumusan dalam

tindak pidana penganiayaan dalam sebuah pasal adalah gambaran rumusan

secara umum, karena tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk

kejahatanya, tetapi yang dirumuskan bahwa sebuah akibat dari kekerasan atau

penganiayaan saja, akan tetapi dalam sebuah ilmu pengatahuan telah

didefinisikan ialah dengan sengaja yang dapat menimbulkan nestapa, rasa

sakit, atau merusak kesehatan orang lain39

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan”

yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk

pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan

orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali,

sehingga basah. “Rasa Sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul.

“luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau “merusak

kesehatan” misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela

kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

38



39 Suharto, Hukum Pidana Materil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 50.

29

Dengan demikian pengertian sederhana dari penganiayaan adalah dengan

sengaja menumbulkan rasa sakit atau luka yang akibatnya merupakan tujuan

si petindak40

2. Klasifikasi Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

Dibentuknya kejahatna terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen bet liif)

ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuhd ari

perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang

sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.41

Atas dasar unsur kesalahanya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam,

ialah: kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja dan kejahatan terhadap

tubuh dengan tidak sengaja. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja

dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu, penganiayaan biasa,

penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat,

penganiayaan berat bercana.

Adapun sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan

atau penganiayaan yang disengaja telah diatur dalam pasal:

a. Pasal 351 KUHP merumuskan dalam ayat (1) penganiayaan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda

plaing banyak empat ribu lima ratus rupiah. ayat (2) jika perbuatan itu

mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 tahun. Ayat (3) jika mengakibatkan mati, dipidana

dengna pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat (5) percobaan untuk

melakukan kejahatan ini tidak dipidana.42

b. Pasal 352 KUHP merumuskan dalam ayat (1) diluar hal-hal seperti diatur

dalam pasal 353 dan pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak

menyebabkan sakit atau hambatan dalam pelaksaan tugas-tugas jabatan

atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan

40


Cetakan ke-1, h. 36.

41 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2007), h. 7. 42

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, h. 8.

30

dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana

penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu

lima ratus rupiah). pidana terebut dapat diperberat dengan sepertiga jika

kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang

membawah pada dirinya.43

c. Pasal 353 KUHP merumuskan ayat (1) penganiayaan dengan recana

lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, ayat (2)

jika perbuatan itu menimbulkan luka luka berat, yang bersalah dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, ayat (3) jika perbuatan itu

mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana penajara paling lama 9

tahun.

d. Pasal 354 KUHP merumuskan ayat (1) barangsiapa sengaja melukai

berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan

pidana penjara paling lama 8 tahun dan ayat (2) jika perbuatan itu

mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 tahun.

e. Pasal 355 KUHP merumuskan pada ayat (1) penganiayaan berat yang

dilakukan dengan rencana terebih dahulu, dipidana penjara paling lama

12 tahum, dan (2) jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang

bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Sedangkan pada kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja hanya

ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja

yaitu dimuat dalam pasal 360 KUHP sebagai berikut:

Pasal 360 KUHP rumusanya adalah ayat (1) barangsiapa karena

kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang lian mendapat luka-luka berat,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan

paling lama 1 tahun. Dan ayat (2) barangsiapa karena kurang hati hatinya

(kealpaanya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga

timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau

pencaharian selama waktu ternteu, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 9 bulan, atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling

tinggi empat ribu lima ratus rupiah.44

Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan yang

dilakukan terhadap tubuh seseorang yang dilakukan dengan sengaja

kemudian mengakibatkan luka dapat diancam dengan hukuman penajara

43

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 144.

44 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, h. 50.

31

paling lama dua tahun delapan bulan. Sedangkan, jika penganiayaan tersebut

menyebabkan orang lain luka sedimikian rupa sehingga tidak menyebabkan

sakit atau hambatan dalam pelaksaan tugas-tugas jabatan atau kegiatan-

kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana

penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana penjara denda

setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).

pidana terebut dapat diperberat dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan

terhadap orang yang bekerja padanya atau yang membawah pada dirinya.

B. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam

Jarimah atau tindak pidana berasal dari kata جشو yang sinonimnya كسة

yang artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini وقطع

khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Dari pengertian ini dapat ditarik suatu definisi yang jelas bahwa jarimah itu

adalah:

ستكاب كم يا و يخانف نهحق وانعذل وانطشيق انستقيىإ

yaitu melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebeneran ,

keadilan dan jalan yang lurus (agama).45

Tindak pidana yang dimaksud di atas selain jiwa atau yang kita kenal

dengan tindak pidana penganiayaan menurut Ahmad Wardi Muslich

sebagaimana dikutip dari Abdul Qadir adalah setiap perbuatan menyakitin

orang lain yang mengenai badanya, tetapi tidak sampai menghilangkan

nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan defisini yang dikemukakan oleh

wahbah zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana

penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia,

45

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikh Jinayah Cetakan

ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9.

32

baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan,

sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.46

2. Klasifikasi Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas

selain jiwa atau tidndak pidana penganiayaan ini, yaitu:

a. Ditinjau Dari Segi Niatnya.

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi

kepada dua bagian yaitu tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja dan

tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, seperti

dikemukakan oleh abdul qadir audah adalah perbuatan sengaja adalah setiap

perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud

melawan hukum.

Dari definisi tersebut dapat diambil asumsi bahwa dalam tindak pidana

atas selain jiwa atau tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, pelaku

sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya

perbuatanya itu mengenai dan menyakiti orang lain. Sebagai contoh,

seseorang yang dengan sengaja melempar orang lain dengan batu, dengan

maksud supaya batu itu mengenai badan atau kepalanya.47

Pengertian tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana

penganiayaan dengan tidak sengaja atau karena kesalahan adalah perbuatan

karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan

suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Dari defisini

tersebut bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa atau tindak pidana

penganiayaan dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan suatu

perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk

46

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika,

2005), h.179. 47

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Cetakan ke-2, h.180.

33

mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataanya memang ada

korban yang terkena oleh perbuatan itu. Sebagai contoh, seseorang yang

melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena

kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang lewat dan melukainya.

b. Ditinjau Dari Segi Objek (Sasaranya)

Ditinjau dari objek atau sasaranya, tindak pidana atau selain jiwa, baik

sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian antara lain

sebagai berikut:

1) Penganiayaan Atas Anggota Badan Dan Semacamnya. Penganiayaan atas

anggota badan dan semacamnya adalah tindakan peruaskan terhadap

anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan,

baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini

termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir,

telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan

rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan

lidah

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap

utuh. Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak

manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badanya masih

utuh. Dengan demikian, apabila anggota badanya hilang atau rusak,

sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatanya termasuk

kelompok pertama, yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk

dalam kelompok ini adalah mengjilangkan daya pendengaran,

penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara,

bersetubuh, dan lain lain.

3) Asy-syajjaj (pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala). Menurut

imam abu hanifah bahwa syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dna

kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saka, seperti dahi.

Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk syajjaj, tetapi

ulama yang lain berpendapat bahwa syajjaj adalah pelukaan pada bagian

34

muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang

termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka,

seperti mata, telinga, dan lalin-lain tidak termasuk syajjaj. Menurut Imam

Abu Hanifah, syajjaj dibagi menjadi sebelas macam diantaranya:

a) Al-Kharishah, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai

mengeluarkan darah.

b) Ad-dami‟ah, yaitu pelukaan yang mengakibatkan perdarahan, tetapi

darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.

c) Ad-damiyah, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.‟

d) Al-badhi‟ah, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.

e) Al-mutalahimah, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam

daripada al-badhi‟ah.

f) As-simhaq, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi,

sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan.

Selaputnya itu sendiri disebut juga simhaq

g) Al-mudhihah, yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong

atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.

h) Al-hasyimah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga

memotong atau memecahkan tulang.

i) Al-munqilah, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong

tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.

j) Al-ammah, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai

kepala ummud dimagh yaitu selaput antara tulang dan otak.

k) Ad-damighah, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang

dan otak sehingga otaknya kelihatan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebenarnya syajjaj yang disepakati para

fuquha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukan jenis yang

kesebelas yaitu Ad-Damighah. Hal ini karena Ad-damighah itu pelukaan

yang merobek selaput otak, sehingga otak tersebut berhamburan, dan

35

kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya Ad-damighah

tidak dimasukkan ke dalam kelompok syajjaj.48

4) Al-Jirah (Pelukaan Pada Anggota Badan Selain Wajah, Kepala, Dan

Athraf). Anggota badan yang pelukaanya termasuk jirah ini meliputi

leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Al jirah ini ada dua macam

yaitu:

a) Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan

perut baik pelukaanya dari depan, nelakang, maupun samping.

b) Ghair jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari

dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja.

5) Tindakan Selain Yang Telah Disebutkan. Setiap pelanggaran, atau

menyakiti yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan

manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka syajjaj atau jirah. Sebagai

contoh dapat dikemukakan, seperti pemukulan pada bagian muka,

tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan luka,

melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

Hanafiyah sebenarnya hanya membagi tindak pidana atas selain jiwa ini

kepada empat bagian, tanpa memasukkan bagian yang kelima karena bagian

yang kelima ini adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka pada

athraf (anggota badan), tidak menghilangkan manfaatnya, juga tidak

menimbulkan luka syajjaj, dan tidak pula luka pada jirah. Dengan demikian

akibat perbuatan tersebut sangat ringan, sehingga oleh karenya lebih tempat

untuk dimasukkan pada ta‟zir.49

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, ditinjau dari segi objek atau

sasaranya, tindak pidana atas selain jiwa dibagi kepada lima bagian yaitu

oerusakan anggota badan atau sejenisnya, menghilangkan manfaatnya,

syajjaj, jirah dan tindakan yang tidak termasuk ke dalam keempat jenis

tersebut. Hukuman kelima jenis tindak pida atersebut, baik perbuatanya

48

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Cetakan ke-2, h.182. 49

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Cetakan ke-2, h.183.

36

dilakukan dengan sengaja maupun tidka sengaja. Dalam tindak pidana atas

selain jiwa dengan sengaja, sepanjang kondisinya memungkinkan, hukuman

pokoknya adalah qishash. Sedangkan sengaja dan kekeliruan, hukuman

pokoknya adalah diat atau irsy.50

Adapun sanksi-sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana

kekerasan atau penganiayaan sebagai berikut :

1) Qishas

Secara etimologi Qishash berasal dari kata qassha, yaqushshu, qashasha,

yang berarti tazbbah mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Hal ini

sebagaimana firman allah: Musa Berkata, “Itulah (tempat) yang kita

cari.”Lalu Keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi

(18): 64).

Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-

Jurjani, yaitu mengenkana sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku

persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).

Sementara itu dalam Al-mujam Al-Wasit, qishash diartikan dengan

menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis

dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota

tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Dengan demikian, nyawa pelaku

pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa

korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah

menganiaya korban.51

Dalam penganaiayaan, hukuman qishash dapat

dikenakan pada tindak pidana sebagai berikut :

a) Ibanah (Perusakan) Athraf dan Sejenisnya. Athraf menurut fuqaha adalah

tangan dan kaki. Pengertian tersebut kemudian diperluas kepada anggota

badan yang lain sejenis athraf, yaitu jari, kuku, bulu mata, gigi, rambut,,

alis, kumis, hidung, lidah, zakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir

kemaluan perempuan. Sedangkan tindakan perusak athraf (anggota

badan) dan sejenisnya, meliputi tindakan pemotongan, seperti pada

50 Ibid., h.184 51

M Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah 2015), h.4.

37

tangan dan kaki, pencongkelan seperti pada mata, dan pencabutan seperti

gigi, serta tindakan lain yang sesuai dengan jenis anggota badanya.52

b) Hukuman Menghilangkan manfaat anggota badan. Menghilangkan

manfaat anggota badan tidak berarti menghilangkan jenis anggota badan

itu sendiri. Artinya, dalam hal ini yang hilang hanya manfaaaatnya saja,

sedangkan jenis anggota badanya masih tetap ada. Dengan demikian

apabila di samping manfaatnya, anggota badanya juga turut hilang atau

rusak maka perbuatan tersebut termasuk merusak anggota badan (Ibanah

Al-Athraf), karena manfaat itu mengikuti anggota badan. Manfaat

anggota badan yang menyatu dengan anggota badan da nada pula yang

terpisah. Kemampuan memegang menyatu dengan tanga, sedangkan

kemampuan mendengar (daya pendengeran) terpisah dari telinga.

Menurut wahbah zuhaili jenis jenis manfaat anggota badan ini mengutip

pendapat Sebagian ulama ada dua puluh jenis bahkan lebih. Diantara

jenis manfaat anggota badan tersebut adalah daya akal, pendenganra,

penglihatan, penciuman, pembicaraan, suara, rasa (dzauq), pengunyahan

(madhgun), pengeluaran mani (imna), penghamilan (ihbal), persetubuhan

(jima), pengeluaran air seni (ifdha), daya gerak (bathsyu), dan berjalan.53

c) Hukuman pelukaan terhadap muka dan kepala (syajjaj). Syajjaj adalah

pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang

ringan dan yang berat imam abu hanifah membagi syajjaj ini menjadi 11

bagian, mulai dari yang ringan yaitu, Al-Kharishah, dan yang paling

berat yaitu Ad-Damighah. Dari sebelas syajja yang dikemukakan oleh

imam abu hanifah hanya salah satu jenis yang disepakati oleh para

fuquha untuk dikenakan hukumah qishas, yaitu mudhiha, mudhihah

sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah pelukan yang agak dalam

sehingga memotong atau merobek selaput antara daging dan tilang,

sehingga tulang tersebut kelihatan. Sedangkan jenis-jenis syajjaj di atas

mudhihah, yaitu hashyimah, munqilah, al-ammah, dan ad-damighah,

52

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 185.

53 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 208

38

para fuqaha telah sepakat tidak berlaku hukuman qishash, karena sangat

sulit untuk dilaksanakan secara tanpa ada kelebihan.54

d) Hukuman Pelukaan Terhadap Jirah (anggota badan selain wajah, kepala

dan athraf). Sebagaimana telah dikemukakan, jirah adalah pelukaan pada

anggota badan selain wajah, kepala, dan athraf. Anggota badan yang

pelukaanya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut sampai batas

pinggil. Jirah ini ada dua macam yaitu:

Jaifah, yaitu pelukaan yang samapi kebagian dalam dari dada dan

perut, baik pelukaanya dari depan, belakang, maupun samping.

Ghair Jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai kebagian dalm dari

anggota badan tersebut, melainkan hanya bagian luarnya saja.55

2) Diyat

Hukuman Diyat merupakan hukuman pengganti untuk qishash apabila

hukuman qishash terhalang oleh suatu sebab. Diyat, sebagai hukuman

pengganti berlaku dalam tindak pidana atas selain jiwa ddengan sengaja.

Disamping itu, diyat juga merupakan hukuman pokok apabila tindak pidanya

menyerupai sengaja atau kesalahan, seperti yang dikemukakan oleh

Syafi‟iyah dan Hanabilah.56

Adapun mengenai ketentuan diyat, terdapat penjelasan yang tercantum

dalam hadits „Amr bin Hazm:

ع أتي تكش ت يحذ ت عش ت حزو ع أتي ع جذ : أ سسول هللا ص و

كتة إنى أم اني كتاتا وكا في كتات ... وإ في األف إرا أوعة جذع انذيح وفي

ي انشفتي انذيح وفي انثيضتي انذيح وفي انزكش انذيح وفي انصهة انذيح انهسا انذيح وف

وفي انعيي انذيح وفي انشجم انواحذج صف انذيح وفي انأيويح ثهث انذيح وفي انجائفح

ثهث انذيح وفي انقهح خسح عشش ي اإلتم وفي كم أصثع ي أصاتع انيذ وانشجم

54

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 213



39

م وإ انشجم يقتم تانشأج وعهى أم انزة عشش ي اإلتم وفي انوضحح خس ياإلت

أنف دياس. ) سوا انسائي (

Artinya: “Dari Abi Bakar ibnu Muhammad ibnu „Amr ibn Hazm dari

ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW menulis surat kepada

penduduk Yaman dan di dalam suratnya itu tertulis… dan sesungguhnya

perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu diyat, pada lidah

satu diyat, pada kedua bibir satu diyat, pada dua telur laki-laki satu diyat,

pada zakar satu diyat, pada tulang belakang satu diyat, pada kedua mata satu

diyat, pada satu kaki separuh diyat, pada Ma‟mumah sepertiga diyat, pada

Jaifah sepertiga diyat, pada Munqilah lima belas ekor unta, pada setiap jari

tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima ekor unta, pada

Mudhihah lima ekor unta dan laki-laki bisa dibunuh (diqishah) dengan

perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar. (HR. An-Nasa‟i)57

Diat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti,

digunakan untuk pengertian diat yang penuh (kamilah), yaitu seratus ekor

unta. Adapun untuk hukuman yang kurang dari diat yang penuh (kamilah)

maka digunakan istilah irsy ( إسش ). Walaupun demikian, kebanyakan pada

ulama mungkin untuk mempermudah penyebutan tetap menggunakan lafaz

diat untuk hukuman yang seharusnya digunakan istilah irsy ( إسش ). Irsy (

.atau dapat disebut ganti rugi ada dua macam ( إسش

a) Irsy (ganti rugi) yang telah ditentukan ( إسش يقذس ) irsyun muqaddar

adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan jumlahnya oleh syara,

contohnya seperti ganti rugi untuks atu tangan atau sati kaki.

b) Irsy (ganti rugi) yang belum ditentukan ( إسش غيش يقذس ) irsyun ghair

muqaddar adalah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh

57

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 40

40

syara, dan untuk penentuanya diserahkan kepada hakim. ganti rugi yang

kedia ini disebut hukumah.58

Hukuman diat (kamilah) berlaku apabila manfaat jenis anggota badan

hilang seluruhnya, seperti hilangnya dua tangan. Sedangkan irsy berlaku

apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang Sebagian, sedangkan Sebagian

lagi masih utuh. Contohnya seperti hilangnya satu (sebelah) tangan,

satu(sebelah) kaki, atau satu jari.

a) Diat Kamilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota

badan dan keindahanya hilang sama sekali. Hal ini terjadi dengan

perusakan seluruh anggota badan yang sejenisnya, atau dengan

menghilangkan manfaatnya tanpa merusak atau menghilangkan bentuk

atau jenis anggota badanya itu.59

Anggota badan yang berlaku diat

sempurna ada empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

Anggota yang tanpa pasangan termasuk dalam kelompok ini adalah

hidung, lidah, zakar (kemaluan), tulang belakang (ash-shulb), lubang

kencing, lubang dubur, kulit, rambut, dan jenggot.

Anggota yang berpasangan (dua buah) adapun yang termasuk dalam

kelompok ini adalah tangan, kaki mata, telinga, bibir, alis, payudara,

telur kemaluan laki-laki, bibir kemaluan perempuan.pinggul, dan

tulang rahang.

Anggota yang terdiri dari dua pasang yang termasuk dalam

kelompok ini adalah kelopak mata dan bulu mata.

Anggota yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu jari tangan,

jari kaki dan gigi.

b) Diat Ghair Kamilah. atau irsy ini berlaku dalam ibanah al-athraf, apabila

jenis anggota badan atau manfaatnya hilang Sebagian, sedangkan

Sebagian lagi masih utuh. Diat ghair kamilah atau irsy ini berlaku untuk

58


59 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 197.

41

semua badan jenis anggota badan, baik yang tunggal (tanpa pasangan)

maupun yang berpasangan.60

3) Ta‟zir

Ta‟zir adalah bentuk masdhar dari kata يعزس –عزس yang secara

etimologis berarti انشد وانع yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga

memiliki arti صش menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman

Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,

menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di

waktu pagi dan petang.”

Kata ta‟zir dalam ayat ini juga berarti عظ ووقش وأعا وقوا yaitu

membersarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan (agama allah).

Sementara itu Al-Fayyumi dalam Al-misbah Al-Munir mengatakan bahwa

ta‟zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had.61

Jadi

dapat disimpulkan bahwa ta‟zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku

jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak allah hak

manusia dan tidak termasuk ke dalam katergori hukuman hudud atau karat.

Karena ta‟zir tidak ditentukans secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist.62

Dalam praktek penjatuhan hukuman, hukuman ta‟zir kadangkal dijatuhkan

sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah

hudud atau qishash diyat. Hal ini bila menurut pertimbang sidang pengadilan

dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan.63

60


61 M Nurul irfan & Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Amzah 2015), h. 136.

62 M Nurul irfan & Masyrofah, Fiqh Jinayah, h. 136-140.

63 Rahmat Hakim,Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah),(Bandung: CV Setia Pustaka2000)

h.140.

42

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tentu memiliki kebutuhan

hidup, keinginan serta tujuan yang berbeda-beda baik itu dalam hal memenuhi

keinginan atau desakan mempertahankan status diri sendiri, sehingga dapat

menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana khususnya penganiayaan64

.

Adapun faktor seseorang dapat melakukan tindak pidana diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Teori Yang Menggunakan Pendekatan Biologis, yaitu pendekatan yang di

gunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber

kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang

digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber

kejahata berdasarkan masalah-maslah kepribadian dan tekanan-tekanan

kejiwaaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang

digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor- faktor sebab musabab dan

sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses

sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.65

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita simpulkan

bahwa suatu kejahatan, baik itu kejahatan terhadap jiwa, harta atau kejahatan

penganiayaan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, yaitu faktor emosi

dan kesal yang kurang dikendalikan oleh si pelaku, sehingga terjadilah sebuah

penganiayaan yang dilakukan si pelaku terhadap korban. Sedangkan faktor

eskternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor keadaan

yang membuat si pelaku kesal, faktor cuaca atau lingkungan.

64

Ahsin Sakho Muhammad, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kharisma Ilmu,

2008), h. 22.

65 Yesmil Anwar, Kriminologi, (Bandung: PT.Refika Aditama), h.30.

43

D. Penganiayaan Yang Dilakukan Swakarsa Kepolisian

Dalam hal ini penganiayaan yang dilakukan swakarsa kepolisian/petugas jaga

security yaitu satuan pengamanan (satpam). Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-

undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU

No.2/2002) beserta penjelasanya, satpam merupakan pihak yang turut membantu

kepolisian dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

Berikut adalah bunyi pasal 3 ayat (1) UU No.2/2002, “Pengemban fungsi

kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil: dan/atau, bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa”.66

Jadi yang dimaksud dalam penjelasan pada pasal 3 ayat 1 huruf c pada UU

No.2/2002 yang dimaksud dalam bentuk bentuk pengamanan swakarsa adalah

suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan

kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari

Kepolisian Negara Republic Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan

dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Pengaturan lainya mengenai pengamanan swakarsa juga terdapat dalam pasal

1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2012 Tentang Cara Pelaksanaan

Koodinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (PP

No. 43/2012): “Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat

Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan,

kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh

pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 3 PP No 43/2012 pengamanan swakarsa sendiri juga

merupakan salah satu pihak yang turut mengemban fungsi kepolisian. Yang

dimaksud dengan fungsi kepolisian itu sendiri adalah fungsi pemerintahan Negara

di bidang pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

66

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

44

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2

PP N0 43/2012)67

`

Jadi berdasarkan uraian diatas, satpam sebagai pembantu kepolisian RI dan

pihak yang juga menajalankan fungsi kepolisian secara terbatas, mempunyai

kewajiban yang sama dengan kepolisian RI dan hal-hal yang dilarang untuk

dilakukan oleh kepolisian RI juga menjadi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan

oleh satpam.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik

Indonesia No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Perkapolri No.8/2009), dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap

petugas/anggota polri wajib mematuhi ketentuan berprilaku (Code of Conduct)

sebagai berikut yang salah satunya tidak boleh menggunakan kekerasan. Pasal 10

huruf C perkapolri No 8/2009 : tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali

dibutuhan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan

terhadap pelanggar hukum atau tersangka dengan peraturan penggunaan

kekerasan.68

E. Posisi Kasus

Dalm suatu pemabahasan mengenai bab ini akan memaparkan duduk perkara

mengai penjatuhan pidana kekerasan atau penganiayaan kepada terdakwa dengan

pidana penajara selama 8 (delapan) bulan dan membebankan biaya perkara ini

kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan analisis berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

dengan terdawka Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya yang berusia 44 tahun

67

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koodinasi,

Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

68 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

45

beralamat di jalan mujair raya rt 011 rw 006 kelurahan jatipadang kecamatan

pasar minggu kota Jakarta selatan.

Adapun tentang kasus kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh

mahbudi alias budi bin sambas wijaya terhadap Faizal zulkarnain berdasarkan

saksi yang ada dipersidangan yaitu samsurizal als samsuri bin h muhidin musa.

Dalam perkera tersebut jaksa penuntut umum melakukan dakwaaan terhadap

terdakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut: Terdakwa MAHBUDI als

BUDI bin SAMBAS WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam

15.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018,

bertempat di Area Proyek Zuria Tower Jl. Mujair Raya Rt. 001/008 Kel.

Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 terdakwa sebagai Danru

keamanan Proyek Zuria Tower mengecek kemanan proyek serta anggota

keamanan yang bertugas yaitu saksi korban Faisal, saksi Okta dan saksi Samsuri

dan setelah melihat anggota lengkap kemudian terdakwa menuju warung yang

berada di belakang proyek lalu ketika terdakwa sedang berada di warung tersebut

pemilik warung menyampaikan jika anak buah terdakwa yaitu saksi Korban

Faisal memilik hutang sebesar Rp. 500.000,-.

46

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA

Nomor713/pid.b/2018/pn.jktsel

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan

1. Faktor penyebab secara teoritis

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tentu memiliki

kebutuhan hidup, keinginan serta tujuan yang berbeda-beda baik itu dalam

hal memenuhi keinginan atau desakan mempertahankan status diri sendiri,

sehingga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana

khususnya penganiayaan69

. Adapun faktor seseorang dapat melakukan

tindak pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Teori Yang Menggunakan Pendekatan Biologis, yaitu pendekatan yang

di gunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau

sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang

digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber

kejahata berdasarkan masalah-maslah kepribadian dan tekanan-tekanan

kejiwaaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan yang

digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor- faktor sebab musabab

dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-

proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur

kebudayaan.70

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita simpulkan

bahwa suatu kejahatan, baik itu kejahatan terhadap jiwa, harta atau

kejahatan penganiayaan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si

69

Ahsin Sakho Muhammad, Ensklopedia Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kharisma Ilmu,

2008), h. 22.

70 Yesmil Anwar, Kriminologi, (Bandung: PT.Refika Aditama), h.30.

47

pelaku, yaitu faktor emosi dan kesal yang kurang dikendalikan oleh si

pelaku sehingga terjadilah sebuah penganiayaan yang dilakukan si pelaku

terhadap korban. Sedangkan faktor eskternal adalah faktor yang berasal dari

luar diri pelaku yaitu faktor keadaan yang membuat si pelaku kesal, faktor

cuaca atau lingkungan.

2. Faktor penyebab penganiayaan pada kasus Perkara Nomor :

713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Faktor-faktor yang mengkibatkan terdakwa mahbudi alias budi bin

sambas wijaya melakukan tindak pidana penganiayaan, diantaranya sebagai

berikut:

a. Bahwa pelaku mahbudi alias budi adalah komandan regu dari korban

yang berkerja sebagai keamanan pada area proyek zuria tower

b. Bahwa terdakwa mahbudi alias budi merasa tersinggung karena ditagih

hutang milik anak buahnya faisal zulkarnain (korban)

c. Bahwa korban faisal zulkarnain ketika ditegur melalui akun whataap oleh

terdakwa mahbudi dianggap tidak sopan kepada terdakwa yang

berkedudukan sebagai komandan dari korban faisal zulkarnain.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor :

713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Dalam putusan Nomor: 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL majelis hakim

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaat tersebut kemudaian dipersidangan jaksa penuntut umum

melakukan penuntutan terhadap terdakwa sebagai berikut;

a. Menyatakan Terdakwa MAHBUDI als BUDI bin SAMBAS WIJAYA

secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar

Pasal 351 ayat(1) KUHP.

b. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu)

48

Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;

c. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Dalam Persidangan

Dalam memutus perkara hakim juga harus mecari bukti-bukti yang

menjadi dasar seseorang dapat dipidanakan. Dalam KUHAP macam-macam

alat bukti diatur dalam pasal 184, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa

macam alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petujuk, dan

keterangan terdakwa. Dalam peradilan jaksa penuntut umum menghadirkan

saksi acharge71

untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi SAMSURIZAL als SAMSURI bin H. MUHIDIN MUSA dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan

keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut

adalah benar ;- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018

sekitar pukul 15.40 wib sewaktu saksi jaga di depan ruang cctv /

control room mendengar suara teriakan, kemudian saksi menoleh

kebelakang ternyata ada yang ribut terlihat antara saksi FAISAL

ZULKARNAIN selaku anggota security dengan terdakwa MAHBUDI

als BUDI selaku Danru Security.

2) Bahwa benar Saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 20 meter,

saat itu saksi lihat terdakwa MAHBUDI menenteng clurit ditangan

kiri, sedangkan tangan kanannya melakukan pemukulan kepada saksi

FAISAL kebagian wajahnya sehingga tubuh saksi FAISAL terdorong

kebelakang dan kakinya tersandung pembatas taman membuat

tubuhnya terjatuh, setelah terjatuh terdakwa MAHBUDI als BUDI

71

Adalah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan-

keterangan dalam persidangan. Keterangan yang diberikan adalah untuk melemahkan terhadap

pembelaan terdakwa.

49

menginjak kepala bagian kiri sehingga kepala bagian kanannya

terbentur membentur hydrant, melihat hal tersebut saksi melerai /

memisahkan keduanya dengan menyuruh saksi FAISAL ke pos 1 /

depan dan terdakwa MAHBUDI als BUDI ke pos belakang dengan

saksi iringi mengingat saat itu terdakwa MAHBUDI membawa clurit.

3) Bahwa benar saat dipos belakang saksi tanyakan kepada terdakwa

MAHBUDI kenapa hal tersebut bisa terjadi ? dijawab terdakwa

MAHBUDI als BUDI, gw ditegur sama warung karena saksi FAISAL

punya hutang, terus terdakwa sampein ke saksi FAISAL, saksi

FAISAL malah ngomong enggak - enggak, mendengar hal itu saksi

menghentikan jawaban terdakwa mahbudi als BUDI, selanjutnya saksi

pergi kedepan / pos 1 menemui saksi FAISAL saksi tanyakan ke saksi

FAISAL ada apa ? dijawab saksi FAISAL masalah hutang diwarung,

dan saat itu saksi melihat ada luka ditangan kanannya dibagian

punggung tangannya, saksi lihat wajahnya yang terkena pukulan tidak

ada luka, dan kepalanya yang di injak juga tidak ada luka. Selesai dari

itu saksi kembali ke tempat saksi jaga.

4) Bahwa benar saat kejadian terdakwa MAHBUDI langsung meminta

maaf kepada saksi FAISAL.

5) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

b. Saksi FAISAL ZULKARNAIN yang dibacakan di persidangan pada

pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul

15.40 wib sewaktu saksi jaga di pos 1 atau depan saksi mendapat WA

dari terdakwa MAHBUDI selaku DANRU atau yang dituakan di shif

saja isi wa tersebut yaitu.

Mahbudi: Woy barusan hutang lu ditagih Lima ratus ribu lebih, parah

lu jadi gw yang ditagih

Faizal : Udah dibilangin bulan ini biar gw lunasin semua, gak ada

urusan sama elu, itu utang gw entar gw bayar pasti lunas.

50

Mahbudi : ada monyet gw DANRU jadi tanggung jawab kalau elu ada

tagihan di sini.

Faizal : Kalau ngomong pakai otak, jangan ngatain orang begitu kalau

gak mau dikatain

2) Bahwa benar pada saat saksi dijalan arah ke pos 2 saksi dihampiri

oleh terdakwa MAHBUDI dan mengatakan "tadi elu ngomong apa

mati lu" sambil mengeluarkan clurit dari selipan celana depan

kemudian clurit dipegang dengan tangan kiri dan diarahkan kepada

saksi, namun saksi tangkis dengan punggung tangan kanan saksi,

karena takut saksi bergerak mundur, terdakwa MAHBUDI mendekati

saksi dan memukul dengan tangan kanannya ke arah muka saksi

namun saksi tangkis lagi dengan tangan kiri tapi tetap saja mengenai

wajah saksi, lalu saksi mundur kebelakang lagi dan kaki saksi

tersandung pembatas taman membuat badan saksi tidak seimbang /

goyang lalu leher saksi ditarik dengan tangan kanan dan terjatuh ke

area taman, setelah itu terdakwa MAHBUDI menginjak kepala saksi

sebelah kiri sehingga kepala sebelah kanan saksi membentur

pembuka/ penutup hydrant, dan saat akan melakukan penyerangan

lagi terdakwa MAHBUDI ditarik oleh teman saksi yang bernama

saksi SAMSURI.

3) Bahwa benar selanjutnya saksi berlari ke pos 1 depan, saat itu saksi

melihat tangan kanan saksi memar membiru dan saksi pegang kepala

sebelah kanan benjol.


3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

fakta-fakta hukum tersebut diatas. Terdakwa dapat dinyatakan telah

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa

51

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap

orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat

jasmani dan rohaninya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan

seorang terdakwa bernama Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya yang

didakwa telah melakukan tindak pidana dan para Terdakwa tersebut telah

membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan

Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar

ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (error

in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa tentang penganiayaan, undang-undang tidak

memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai : “sengaja

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada

orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa

bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 terdakwa sebagai Danru


keamanan yang bertugas yaitu saksi korban Faisal, saksi Okta dan saksi

Samsuri dan setelah melihat anggota lengkap kemudian terdakwa menuju

warung yang berada di belakang proyek lalu ketika terdakwa sedang berada

di warung tersebut pemilik warung menyampaikan jika anak buah terdakwa

52

yaitu saksi Korban Faisal memilik hutang sebesar Rp. 500.000,-. setelah

mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui

Whatsapp kepada saksi korban Faisal untuk mengabarkan perihal hutang di

warung sambil berjalan pulang kerumah, sesampainya dirumah, terdakwa

yang membaca pesan Whatsapp dari saksi korban Faisal merasa emosi,

kemudian terdakwa mengambil celurit lalu diselipkan dipinggang depan dan

berjalan keluar rumah untuk menemui saksi korban Faisal kemudian sekitar

jam 15.40 wib ketika saksi korban Faisal berjalan kearah pos 2 terdakwa

menghampiri saksi korban Faisal lalu mengatakan "tadi elu ngomong apa

mati lu" sambil mengeluarkan celurit dari selipan celana bagian depan dengan

tangan kiri dan diarahkan kepada saksi korban akan tetapi saksi korban Faisal

menangkis serangan terdakwa dengan tangan kanannya, lalu saksi korban

yang merasa takut bergerak mundur dan terdakwa terus mendekati saksi

korban Faisal memukul dengan menggunakan tangan kanannya hingga

mengenai muka saksi korban Faisal, kemudian saksi korban Faisal terus

melangkah mundur ke belakang namun kaki saksi korban Faisal tersandung

pembatas taman sehingga saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung

menginjak kepala saksi korban Faisal hingga menyebabkan kepala saksi

korban faisal membentur hydrant dan ketika terdakwa akan melakukan

penyerangan lagi langsung dipisahkan oleh saksi Samsuri yang melihat

kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor .

2018/03/17/VET/JP/016 Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang tanggal 30

April 2018 atas nama Faisal Zulkarnain diperoleh kesimpulan pada

pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh lima tahun ditemukan

benjolan di kepala bagian samping dan luka gores di jari keempat tangan

kanan disertai memar, cedera tersebut disebabkan karena pemukulan dan

benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur Pasal

351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh

perbuatan terdakwa;

53

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan Subsidair, dan selama proses persidangan berlangsung,

di dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus

pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung

jawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap Terdakwa tersebut haruslah

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal, dan berdasarkan

ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa tersebut harus

dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang harus dijalani

Terdakwa, maka Majelis juga mempertimbangan tentang tujuan pemidanaan

bagi Terdakwa, yaitu bahwa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah

lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan

utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelakunya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim

hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan terdakwa antara lain sebagai berikut:

1) Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Faisal luka luka; Keadaan

yang meringankan.

2) Pertimbangan hakim yang meringankan hukuman.

54

3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

4) Terdakwa belum pernah dihukum.

5) Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 351

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Amar Putusan Hakim Nomor : 713/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel

1) Menyatakan Terdakwa Mahbudi alias Budi bin Sambas Wijaya

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana" Penganiayaan".

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 8(delapan) bulan.

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL.

6) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,-(dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018.

D. Analisis Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum

Pidana Positif

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT, untuk kemaslahatan hidup

manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan

bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan

dilindungi. Ketentuan hukum qishash, mempunyai relevansi kuat dalam upaya

menlindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejeraan, lantaran

55

harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukanya.72

Perkara 713/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel majelis hakim memutuskan bahwa

terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan

sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam keputusan tersebut majelis

hakim memutus berdasarkan bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Butki

yang dihadirkan adalah keterangan dari saksi-saksi adcharge. Sebagaimana

ketentuan dalam pasal 183 KUHAP dimana seorang hakim tidak boleh

memutuskan pidana kecuali dengan 2 alat bukti yang sah dan dengan keyakinan

hakim bahwa suatu tidak pidana telah terjadi. Sedangakan dalam ketentuan pasal

184 KUHAP menyebutkan tentang jenis-jenis alat bukti yang sah, pada huruf a

menyebutkan bahwa bukti yang sah adalah keterangan saksi, dan pada huruf e

menyebutkan bahwa keterangan terdakwa juga dapat dijadikan alat bukti yang

sah. Dalam persidangan dihadirkan kesaksian yang menerangkan sebagai berikut

a. Saksi SAMSURIZAL als SAMSURI bin H. MUHIDIN MUSA dibawah


1) Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan

yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;-

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.40

wib sewaktu saksi jaga di depan ruang cctv / control room mendengar

suara teriakan, kemudian saksi menoleh kebelakang ternyata ada yang

ribut terlihat antara saksi FAISAL ZULKARNAIN selaku anggota

security dengan terdakwa MAHBUDI als BUDI selaku Danru Security.

2) Bahwa benar Saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 20 meter, saat

itu saksi lihat terdakwa MAHBUDI menenteng clurit ditangan kiri,

sedangkan tangan kanannya melakukan pemukulan kepada saksi

FAISAL kebagian wajahnya sehingga tubuh saksi FAISAL terdorong

kebelakang dan kakinya tersandung pembatas taman membuat tubuhnya

terjatuh, setelah terjatuh terdakwa MAHBUDI als BUDI menginjak

kepala bagian kiri sehingga kepala bagian kanannya terbentur membentur

72

Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam Cetakan ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 35.

56

hydrant, melihat hal tersebut saksi melerai / memisahkan keduanya

dengan menyuruh saksi FAISAL ke pos 1 / depan dan terdakwa

MAHBUDI als BUDI ke pos belakang dengan saksi iringi mengingat

saat itu terdakwa MAHBUDI membawa clurit.

3) Bahwa benar saat dipos belakang saksi tanyakan kepada terdakwa

MAHBUDI kenapa hal tersebut bisa terjadi ? dijawab terdakwa

MAHBUDI als BUDI, gw ditegur sama warung karena saksi FAISAL

punya hutang, terus terdakwa sampein ke saksi FAISAL, saksi FAISAL

malah ngomong enggak - enggak, mendengar hal itu saksi menghentikan

jawaban terdakwa mahbudi als BUDI, selanjutnya saksi pergi kedepan /

pos 1 menemui saksi FAISAL saksi tanyakan ke saksi FAISAL ada apa ?

dijawab saksi FAISAL masalah hutang diwarung, dan saat itu saksi

melihat ada luka ditangan kanannya dibagian punggung tangannya, saksi

lihat wajahnya yang terkena pukulan tidak ada luka, dan kepalanya yang

di injak juga tidak ada luka. Selesai dari itu saksi kembali ke tempat saksi

jaga.

4) Bahwa benar saat kejadian terdakwa MAHBUDI langsung meminta maaf

kepada saksi FAISAL.


b. Saksi FAISAL ZULKARNAIN yang dibacakan di persidangan pada


1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.40

wib sewaktu saksi jaga di pos 1 atau depan saksi mendapat WA dari

terdakwa MAHBUDI selaku DANRU atau yang dituakan di shif saja isi

wa tersebut yaitu.

Mahbudi: Woy barusan hutang lu ditagih Lima ratus ribu lebih, parah lu

jadi gw yang ditagih

Faizal : Udah dibilangin bulan ini biar gw lunasin semua, gak ada urusan

sama elu, itu utang gw entar gw bayar pasti lunas.


57

tagihan di sini.

Faizal : Kalau ngomong pakai otak, jangan ngatain orang begitu kalau

gak mau dikatain

2) Bahwa benar pada saat saksi dijalan arah ke pos 2 saksi dihampiri oleh

terdakwa MAHBUDI dan mengatakan "tadi elu ngomong apa mati lu"

sambil mengeluarkan clurit dari selipan celana depan kemudian clurit

dipegang dengan tangan kiri dan diarahkan kepada saksi, namun saksi

tangkis dengan punggung tangan kanan saksi, karena takut saksi bergerak

mundur, terdakwa MAHBUDI mendekati saksi dan memukul dengan

tangan kanannya ke arah muka saksi namun saksi tangkis lagi dengan

tangan kiri tapi tetap saja mengenai wajah saksi, lalu saksi mundur

kebelakang lagi dan kaki saksi tersandung pembatas taman membuat

badan saksi tidak seimbang / goyang lalu leher saksi ditarik dengan

tangan kanan dan terjatuh ke area taman, setelah itu terdakwa

MAHBUDI menginjak kepala saksi sebelah kiri sehingga kepala sebelah

kanan saksi membentur pembuka/ penutup hydrant, dan saat akan

melakukan penyerangan lagi terdakwa MAHBUDI ditarik oleh teman

saksi yang bernama saksi SAMSURI.

3) Bahwa benar selanjutnya saksi berlari ke pos 1 depan, saat itu saksi


sebelah kanan benjol.


Dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim menilai secara subjektif

kepada terdakwa dalam persidangan. Sehingga dalam penilaian tersebutlah

hakim mempertimbangkan amar putusan untuk memperberat atau

meringankan hukuman. Adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan

terdakwa antara lain sebagai berikut:

1) Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Faisal luka luka;

Keadaan yang meringankan.

2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

58

3) Terdakwa belum pernah dihukum.

4) Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Sehingga dalam pertimbangan tersebut majelishakim memberikan

putusan sebagaiberikut:

1) Amar putusan hakim Menyatakan Terdakwa Mahbudi alias Budi bin

Sambas Wijaya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Penganiayaan".

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 8(delapan) bulan.

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL.

6) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,-(dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018.

Penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan amar putusan yang

dilakukan oleh majelis hakim, ketidak sepakatan tersebut penulis lihat

pertimbangan sebagai pertimbangan peringan tidak melihat unsur permaafan

dari keduabelah pihak. Dari keterangan yang diberikan oleh Samsurizal

menyatakan bahwa terdakwa minta maaf setelah melakukan tindakan tersebut

kepada korban. Itu artinya sudah ada upaya penyelesaian sescara

kekeluargaan yang dilakukan oleh keduabelah bihak. Dari keterangan ini

penulis menganalisis bahwa seharusnya hal ini menjadi bahan pertmbangan

hakim dalam memutus perkara. Akan tetapi dalam pertimbangan hal-hal yang

meringankan tidak disebutkan hal tersebut. Justru menurut penulis unsur

pemaafaan ini lah yang harus dilihat oleh hakim sebagai bahan pertimbangan

matang untuk meringankan hukuman bagi terdakwa.

59

Secara toritis dalam hukum Islam unsur pemaafan dari pihak korban

sangat dipertimbangkan dalam hal pertimbangan pengampunan atau

perubahan hukuman dari pidana menjadi perdata. Sebagaimana firman Allah

subahanahuataala berfirman dalam Q.s Al-baqoroh ayat 178:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka

Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang

diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang

baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya

siksa yang sangat pedih.”

Dari aspek hukum Islam ini lah menurut penulis majelis hakim atau

semua aparatur humkum mempertimbangkannya. Dimana aspek yang

harusnya di utamakan oleh penegak hukum adalah kembalinya kerugian yang

dialami oleh korban penganiayaan. Berbeda dengan ketika si pelaku hanya

dihukum pidana pemenjaraan akan tetapi kerugian si korban tidak

dikembalikan. Hal ini dalam islam dikenal istilah diat yaitu pengalihan pidana

dengan denda yang dikenakan pada pelaku tindak pidana.

Islam secara khusus membahas tentang diat/ pengembalian kerugian

secara perdata sebagaimana keterangan berikut. Al-Kharishah, yaitu pelukaan

atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah, maka diatnya adalah

60

hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.

Sebagaimana dalam Nomor : 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL dimana

korban mengalami kerugian berupa memar dikepala, maka jika melihat

ketentuan pada hukum Islam, pelaku dalam kasus itu tidak harus dikanai

hukuman pidana akan tetapi bisa dialihkan dengan hukuman denda (diyat)

untuk mengembalikan kerugian dari pihak korban.

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan pada kasus yang

terjadi dalam putusan Nomor : 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL adalah Yang

pertama pelaku mahbudi alias budi adalah komandan regu dari korban

yang bekerja sebagai keamanan pada area proyek di zuria tower. Faktor

yang kedua adalah terdakwa mahbudi alias budi merasa tersinggung

karena ditagih hutang milik anak buahnya faisal zulkarnain (korban).

Kemudia faktor yang ketiga adalah bahwa korban faisal zulkarnain ketika

ditegur melalui akun whatsapp oleh terfakwa mahbudi dianggap tidak

sopan kepada terdakwa yang berkedudukan sebagai komandan dari korban

faisal zulkarnain. Sehingga karena faktor-faktor tersebutlah kemudian

pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Faktor internal adalah

faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, yaitu faktor emosi dan kesal

yang kurang dikendalikan oleh si plekau, sehingga terjadilah sebuah

penganiayaan yang dilakukan si pelaku terhadap korban. Sedangkan faktor

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yaitu faktor

keadaan yang membuat si pelaku kesal.

2. Pertimbangan hukum bagi majelis hakim pada kasusu Nomor:

713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL dengan memutuskan bahwa terdakwa telah

secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 KUHP tentang

penganiayaan. Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan melihat

bukuti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan maka terdakwa

mahbudi alias budi secara logika hukum memang terbukti melakuan

tindak pidana kekerasan terhadap korban faisal zulkarnain. Akantetapi

dalam analisa penulis menganggap bahwa keputusan yang dilakukan oleh

majelishakim tidak melihat unsur peringan secara keseluruhan, yaitu unsur

pemaafan yang dilakukan oleh pihak korban Faisal Zulkarnain. Sehingga

ketika memang majelis hakim melihat unsur perdamaian dan pemaafan

62

yang telah terjadi antara pihak yang menjadi korban dan pelaku

seharusnya terdakwa tidak sampai dipidana selama 8 bulan seperti yang

telah diamarkan oleh majelis hakim. Tentu dalam kasus ini unsur

pemaafan ini mampu menjadikan majelis hakim memutus hukuman bagi

terdakwa lebih ringan. Sehingga dalam hal ini penulis tidak sepakat

dengan keputusan majelis hakim yang memutus pidana 8 bulan kepada

terdakwa.

B. Rekomendasi

1. Kepada penegak hukum berdasarkan pengamatan penulis terhadap putusan

Nomor: 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL, untuk lebih memperhatikan unsur

pemaafan yang diberikan oleh korban sehingga hukuman kepada terdakwa

lebih ringan. Penulis berharap dengan hasil karnya ini bisa menambah

khazanah ilmu dalam pengetahuan hukum khususnya dalam hukum

pidana. Dan bisa berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih

berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Kepada aparatur penegak hukum, baik kepolisian atau kejaksaan kiraya

mempertimbangkan unsur-unsur perdamaian yang telah dilakukan dan

unsur pemaafan dari pihak korban, kiranya melihat aspek keadilan bagi

seluruh pihak yang berpekara.

63

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jenal Aripin. Metode Penelitian Hukum. Ciputat:

Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Ali, Zainudin. Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia Cetakan ke-4.

Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

-------. Hukum Pidana Islam Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-------. Metode Penelitian hokum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Zaenal Arsikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT

Raja Grafindo Prasada, 2004.

Anwar, Yesmil. Kriminologi. Bandung: PT.Refika Aditama.

Bassar, M. Sudrajat. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV, 1984.

Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2007.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana

Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2014.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Pradya Paramita, 1997.

------. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hanafi, Ahmad. Asas-asas Hukum pidana islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

------. Asas-asas Hukum pidana islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan cet ke-1. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2006.

Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. Fiqih Jinayah cetakan ke-3. Jakarta:Amzah 2015.

Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana Bagian Pertama. Jakarta: Balai Lektur

Mahasiswa, 1955.

Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, &

Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

----- & Theo lamitang. Delik-delik khusus kejatan terhadap nyawa, tubuh, &

kesehatan. Jakarta: Sinargrafika, 2012.

Muhammad, Ahsin Sakho. Ensklopedia Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kharisma

Ilmu, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

------. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

------. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikh Jinayah Cetakan ke-2. Jakarta:

Sinar Grafika, 2006.

------. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Najih, Mokhammad dan Soimin. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata

Hukum dan Politik Hukum Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

Sabiq, Sayyid. Fiqh As-Sunnah.

Sianturi, S.R. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya. Jakarta:

Alumni Aheam-Petehaem, 1996.

Suharto. Hukum Pidana Materi. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu As Syafi‟I Al-Muyassar. Beirut: Darul Fikr, 2

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koodinasi,

Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Putusan Pengandilan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 713/Pid.B/2018/PN.Jkt..sel

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya

2. Tempat lahir : Jakarta

3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /24 Juli 1974

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Mujair Raya Rt. 001/008 Kel. Jatipadang,

Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018

sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni

2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal

29 Juni 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 7

Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 713/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Pid.I.A.3

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHBUDI als BUDI bin SAMBAS WIJAYA

secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar

Pasal 351 ayat(1) KUHP.

2. Menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama 1 (satu)

Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

---------- Bahwa Terdakwa MAHBUDI als BUDI bin SAMBAS WIJAYA pada hari

Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 15.40 Wib atau setidak-tidaknya pada

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Area Proyek Zuria Tower

Jl. Mujair Raya Rt. 001/008 Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta

Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan penganiayaan,

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --------------------------------

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 terdakwa sebagai Danru


keamanan yang bertugas yaitu saksi korban Faisal, saksi Okta dan saksi

Samsuri dan setelah melihat anggota lengkap kemudian terdakwa

menuju warung yang berada di belakang proyek lalu ketika terdakwa

sedang berada di warung tersebut pemilik warung menyampaikan jika

anak buah terdakwa yaitu saksi Korban Faisal memilik hutang sebesar

Rp. 500.000,-. setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban Faisal untuk

mengabarkan perihal hutang di warung sambil berjalan pulang kerumah.

- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa yang membaca pesan

Whatsapp dari saksi korban Faisal merasa emosi, kemudian terdakwa

mengambil celurit lalu diselipkan dipinggang depan dan berjalan keluar

rumah untuk menemui saksi korban Faisal kemudian sekitar jam 15.40

wib ketika saksi korban Faisal berjalan kearah pos 2 terdakwa

menghampiri saksi korban Faisal lalu mengatakan “tadi elu ngomong apa

mati lu” sambil mengeluarkan celurit dari selipan celana bagian depan

dengan tangan kiri dan diarahkan kepada saksi korban akan tetapi saksi

korban Faisal menangkis serangan terdakwa dengan tangan kanannya,

lalu saksi korban yang merasa takut bergerak mundur dan terdakwa terus

mendekati saksi korban Faisal memukul dengan menggunakan tangan

kanannya hingga mengenai muka saksi korban Faisal, kemudian saksi

korban Faisal terus melangkah mundur ke belakang namun kaki saksi

korban Faisal tersandung pembatas taman sehingga saksi korban

terjatuh kemudian terdakwa langsung menginjak kepala saksi korban

Faisal hingga menyebabkan kepala saksi korban faisal membentur

hydrant dan ketika terdakwa akan melakukan penyerangan lagi langsung

dipisahkan oleh saksi Samsuri yang melihat kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

2018/03/17/VET/JP/016 Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang tanggal

30 April 2018 atas nama Faisal Zulkarnain diperoleh kesimpulan pada

pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh lima tahun

ditemukan benjolan di kepala bagian samping dan luka gores di jari

keempat tangan kanan disertai memar, cedera tersebut disebabkan

karena pemukulan dan benda tajam.

---------- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSURIZAL als SAMSURI bin H. MUHIDIN MUSA dibawah




Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan

yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul

15.40 wib sewaktu saksi jaga di depan ruang cctv / control room mendengar

suara teriakan, kemudian saksi menoleh kebelakang ternyata ada yang ribut

terlihat antara saksi FAISAL ZULKARNAIN selaku anggota security dengan

terdakwa MAHBUDI als BUDI selaku Danru Security

- Bahwa benar Saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 20 meter, saat

itu saksi lihat terdakwa MAHBUDI menenteng clurit ditangan kiri, sedangkan

tangan kanannya melakukan pemukulan kepada saksi FAISAL kebagian

wajahnya sehingga tubuh saksi FAISAL terdorong kebelakang dan kakinya

tersandung pembatas taman membuat tubuhnya terjatuh, setelah terjatuh

terdakwa MAHBUDI als BUDI menginjak kepala bagian kiri sehingga kepala

bagian kanannya terbentur membentur hydrant, melihat hal tersebut saksi

melerai / memisahkan keduanya dengan menyuruh saksi FAISAL ke pos 1 /

depan dan terdakwa MAHBUDI als BUDI ke pos belakang dengan saksi iringi

mengingat saat itu terdakwa MAHBUDI membawa clurit ;

- Bahwa benar saat dipos belakang saksi tanyakan kepada terdakwa

MAHBUDI kenapa hal tersebut bisa terjadi ? dijawab terdakwa MAHBUDI als

BUDI, gw ditegur sama warung karena saksi FAISAL punya hutang, terus

terdakwa sampein ke saksi FAISAL, saksi FAISAL malah ngomong enggak -

enggak, mendengar hal itu saksi menghentikan jawaban terdakwa mahbudi

als BUDI, selanjutnya saksi pergi kedepan / pos 1 menemui saksi FAISAL

saksi tanyakan ke saksi FAISAL ada apa ? dijawab saksi FAISAL masalah

hutang diwarung, dan saat itu saksi melihat ada luka ditangan kanannya

dibagian punggung tangannya, saksi lihat wajahnya yang terkena pukulan

tidak ada luka, dan kepalanya yang di injak juga tidak ada luka. Selesai dari

itu saksi kembali ke tempat saksi jaga;

- Bahwa benar saat kejadian terdakwa MAHBUDI langsung meminta

maaf kepada saksi FAISAL

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi FAISAL ZULKARNAIN yang dibacakan di persidangan pada


- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul

15.40 wib sewaktu saksi jaga di pos 1 atau depan saksi mendapat WA dari

terdakwa MAHBUDI selaku DANRU atau yang dituakan di shif saja isi wa

tersebut yaitu :



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Mahbudi : woy barusan hutang lu ditagih Lima ratus ribu lebih, parah

lu jadi gw yang ditagih

Faizal : Udah dibilangin bulan ini biar gw lunasin semua, gak ada

urusan sama elu, itu utang gw entar gw bayar pasti lunas


tagihan disini

Faizal : Kalau ngomong pakai otak, jangan ngatain orang begitu

kalau gak mau dikatain

- Bahwa benar pada saat saksi dijalan arah ke pos 2 saksi dihampiri oleh

terdakwa MAHBUDI dan mengatakan "tadi elu ngomong apa mati lu" sambil

mengeluarkan clurit dari selipan celana depan kemudian clurit dipegang

dengan tangan kiri dan diarahkan kepada saksi, namun saksi tangkis dengan

punggung tangan kanan saksi, karena takut saksi bergerak mundur, terdakwa

MAHBUDI mendekati saksi dan memukul dengan tangan kanannya ke arah

muka saksi namun saksi tangkis lagi dengan tangan kiri tapi tetap saja

mengenai wajah saksi, lalu saksi mundur kebelakang lagi dan kaki saksi

tersandung pembatas taman membuat badan saksi tidak seimbang / goyang

lalu leher saksi ditarik dengan tangan kanan dan terjatuh ke area taman,

setelah itu terdakwa MAHBUDI menginjak kepala saksi sebelah kiri sehingga

kepala sebelah kanan saksi membentur pembuka / penutup hydrant, dan

saat akan melakukan penyerangan lagi terdakwa MAHBUDI ditarik oleh

teman saksi yang bernama saksi SAMSURI:

- Bahwa benar selanjutnya saksi berlari ke pos 1 depan, saat itu saksi


sebelah kanan benjol

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik

Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah

benar.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul

15.40 wib di areal proyek Zuria Tower Jl. Mujair Raya Rt. 011/08 Kel.

Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


penganiayaan dan yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah

terdakwa seorang diri.

- Bahwa benar penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu memukul dan

menginjak adapun yang menjadi korbannya yaitu saksi FAIZAL

ZULKARNAIN, terdakwa saat itu memukul korban sebanyak 1 kali, bagian

yang terdakwa pukul yaitu kepala;

- Bahwa benar terdakwa juga menginjak korban satu kali yaitu dibagian

kepala atas kejadian tersebut korban mengalami luka dimana terdakwa tidak

memperhatikan, karena setelah itu terdakwa dekati saksi korban tidak melihat

ada yang terluka.

- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi

korban dengan tangan kosong yang digenggam;

- Bahwa benar saat itu terdakwa membawa clurit tetapi tidak

menggunakan.

- Bahwa benar untuk menginjak kepala korban terdakwa menggunakan

kaki kanan dan alasnya sandal warna merah saat itu dalam keadaan sangat

emosi.

- Bahwa benar adapun yang menjadi penyebabnya karena saat itu

terdakwa menyalurkan amanat dari warung di proyek bahwa saksi korban

memiliki hutang lima ratus ribu lebih untuk disampaikan ke saksi korban

namun saksi korban malah ngomongnya kasar "kalau ngomong pakai otak"

hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban dan

kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban FAIZAL.

- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf langsung kepada saksi

korban FAIZAL

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat

berupa Visum Et Repertum Nomor : 2018/03/17/VET/JP/016 Rumah Sakit

Umum Daerah Jatipadang tanggal 30 April 2018 atas nama Faisal Zulkarnain

diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki usia dua puluh

lima tahun ditemukan benjolan di kepala bagian samping dan luka gores di jari

keempat tangan kanan disertai memar, cedera tersebut disebabkan karena

pemukulan dan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 15.40 wib

di areal proyek Zuria Tower Jl. Mujair Raya Rt. 011/08 Kel. Jatipadang Kec.

Pasar Minggu Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah terdakwa

seorang diri.

- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan yaitu memukul dan

menginjak adapun yang menjadi korbannya yaitu saksi FAIZAL

ZULKARNAIN, terdakwa saat itu memukul korban sebanyak 1 kali, bagian

yang terdakwa pukul yaitu kepala;

- Bahwa terdakwa juga menginjak korban satu kali yaitu dibagian kepala

atas kejadian tersebut korban mengalami luka dimana terdakwa tidak

memperhatikan, karena setelah itu terdakwa dekati saksi korban tidak

melihat ada yang terluka.

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi korban

dengan tangan kosong yang digenggam;

- Bahwa saat itu terdakwa membawa clurit tetapi tidak menggunakan.

- Bahwa untuk menginjak kepala korban terdakwa menggunakan kaki

kanan dan alasnya sandal warna merah saat itu dalam keadaan sangat

emosi.

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena saat itu terdakwa

menyalurkan amanat dari warung di proyek bahwa saksi korban memiliki

hutang lima ratus ribu lebih untuk disampaikan ke saksi korban namun saksi

korban malah ngomongnya kasar "kalau ngomong pakai otak" hal tersebut

membuat terdakwa emosi lalu mendekati saksi korban dan kemudian

melakukan pemukulan terhadap saksi korban FAIZAL.

- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf langsung kepada saksi

korban FAIZAL

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP,

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

2. telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah

setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan

sehat jasmani dan rohaninya, dapat dipertanggung jawabkan atas

perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan

seorang terdakwa bernama Mahbudi als Budi Bin Sambas Wijaya yang didakwa

telah melakukan tindak pidana dan para Terdakwa tersebut telah membenarkan

identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka

orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar ditujukan kepada

Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa tentang penganiayaan, undang-undang tidak

memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut.

Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai : “sengaja

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada

orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa

pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 terdakwa sebagai Danru keamanan

Proyek Zuria Tower mengecek kemanan proyek serta anggota keamanan yang

bertugas yaitu saksi korban Faisal, saksi Okta dan saksi Samsuri dan setelah

melihat anggota lengkap kemudian terdakwa menuju warung yang berada di

belakang proyek lalu ketika terdakwa sedang berada di warung tersebut pemilik

warung menyampaikan jika anak buah terdakwa yaitu saksi Korban Faisal

memilik hutang sebesar Rp. 500.000,-. setelah mendengar hal tersebut

kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban

Faisal untuk mengabarkan perihal hutang di warung sambil berjalan pulang

kerumah, sesampainya dirumah, terdakwa yang membaca pesan Whatsapp

dari saksi korban Faisal merasa emosi, kemudian terdakwa mengambil celurit

lalu diselipkan dipinggang depan dan berjalan keluar rumah untuk menemui

saksi korban Faisal kemudian sekitar jam 15.40 wib ketika saksi korban Faisal

berjalan kearah pos 2 terdakwa menghampiri saksi korban Faisal lalu

mengatakan "tadi elu ngomong apa mati lu" sambil mengeluarkan celurit dari

selipan celana bagian depan dengan tangan kiri dan diarahkan kepada saksi

korban akan tetapi saksi korban Faisal menangkis serangan terdakwa dengan



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


tangan kanannya, lalu saksi korban yang merasa takut bergerak mundur dan

terdakwa terus mendekati saksi korban Faisal memukul dengan menggunakan

tangan kanannya hingga mengenai muka saksi korban Faisal, kemudian saksi

korban Faisal terus melangkah mundur ke belakang namun kaki saksi korban

Faisal tersandung pembatas taman sehingga saksi korban terjatuh kemudian

terdakwa langsung menginjak kepala saksi korban Faisal hingga menyebabkan

kepala saksi korban faisal membentur hydrant dan ketika terdakwa akan

melakukan penyerangan lagi langsung dipisahkan oleh saksi Samsuri yang

melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor .

2018/03/17/VET/JP/016 Rumah Sakit Umum Daerah Jatipadang tanggal 30

April 2018 atas nama Faisal Zulkarnain diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan

korban seorang laki-laki usia dua puluh lima tahun ditemukan benjolan di kepala

bagian samping dan luka gores di jari keempat tangan kanan disertai memar,

cedera tersebut disebabkan karena pemukulan dan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur Pasal

351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh

perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana dakwaan Subsidair, dan selama proses persidangan berlangsung,

di dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus

pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung

jawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap Terdakwa tersebut

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal, dan berdasarkan

ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi

pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang harus dijalani

Terdakwa, maka Majelis juga mempertimbangan tentang tujuan pemidanaan

bagi Terdakwa, yaitu bahwa pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah lebih

untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan utamanya untuk

mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim

hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan ;



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Faisal luka luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahbudi alias Budi bin Sambas Wijaya

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana" Penganiayaan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa: N I H I L ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018,



Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia


oleh kami, Martin Ponto Bidara, S.H.., sebagai Hakim Ketua , Dedy Hermawan,

S.H., M.H. , Indirawati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

YUSTITIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

serta dihadiri oleh Hardiniyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H. Martin Ponto Bidara, S.H..

Indirawati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

YUSTITIN, SH



sanski pidana terhadap tindak pidana penganiayaan...

Documents