ruujk dari aabi ke dpr.pdf

8/20/2019 RUUJK dari AABI ke DPR.pdf

1/64

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI

ASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

Kepada Yth.

Panitia Kerja Komisi V

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Republik Indonesia (RI)di tempat


2/64

USULAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSIASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)

HASIL RUMUSANPOKOK-POKOK

PIKIRAN DAN LATAR BELAKANGPENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ….. TAHUN ……..

TENTANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASANATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDO

NOMOR…..TAHUN….

TENTANGJASA KONSTRUKSI

Menimbang: I. UMUM

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkanmasyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

b. bahwa sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakatdalam mewujudkan produk bangunan fisik dan berfungsisebagai pendukung dan prasarana aktifitas sosial ekonomimasyarakat guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunannasional;

c. bahwa sektor Jasa Konstruksi nasional memiliki persoalan

dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas, bidangusaha dan beragamnya standar kompetensi profesi yang belumsesuai dengan standar kompetensi Internasional yangmenghambat daya saing Jasa Konstruksi Nasional.

d. bahwa pada saat ini terdapat permasalahan mengenai kriteriadan kualifikasi kegagalan Bangunan dan/atau kegagalankonstruksi sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dalamUndang-Undang ini.

e. bahwa dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi terdapat banyaksengketa konstruksi yang melibatkan Pengguna Jasa danPenyedia Jasa maupun dengan pihak stakeholder yang lainseperti masyarakat dan aparat penegak hukum yang di dalampenyelesaiannya masih tumpang tindih dan carut marut yang

seharusnya dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Olehkarena itu diperlukan pengaturan sengketa Jasa Konstruksidengan Undang-Undang ini yang merupakan peraturan khusus(lex spesialis) untuk mencegah kriminalisasi jasa konstruksiterhadap bidang jasa konstruksi sehingga penyelesaiansengketa konstruksi dapat berjalan dengan asas keadilan dankesetaraan serta efektif dan efisien.

Bahwa pembangunan nasional khususn

pembangunan infrastruktur sangat erat

dengan Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi y

produk jasanya baik yang berupa prasa

maupun dalam bentuk perencanaan, dis

menghasilkan sarana dan prasarana yang m

pertumbuhan dan perkembangan di berbag

dan sangat berperan dalam men

partumbuhan ekonomi nasional karena erat

dengan penyerapan tenaga kerja dan m

pembangunan sektor lainnya diantaranya bida

dan budaya yang mana kegiatan pem

nasional esensinya ditujukan untuk me

masyarakat yang adil dan makmur, merata ba

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan

Undang Dasar 1945. Bahwa selain m

pembangunan infrastruktur Jasa Konstruksi

pula dalam mendukung perkembangan indus

dan jasa yang diperlukan dalam penyele

Pekerjaan Konstruksi, juga mendukung perke

profesionalisme sumber daya manusia yang dalam peleksanaan Jasa Konstruksi, u

penyelenggaraan jasa konstruksi perlu dida

asas-asas, kejujuran dan keadilan,

kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profe

kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keam


3/64




f. Bahwa Sektor Jasa Konstruksi memerlukan standarisasi baikproduk jasa konstruksi maupun standarisasi profesi danstandarisasi dalam penilaian serta pengujian hasil pekerjaankonstruksi.

keselamatan, kebebasan, pembangunan berk

berwawasan lingkungan, efektif dan efisien

Bahwa saat ini bidang jasa konstruksi m

banyak tantangan terkait persaingan global m

pasar bebas dunia maupun pasar bebas

seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asia)

disamping meningkatkan profesionalisme sum

manusia dengan standarisasi profesi bid

konstruksi dan standarisasi produk jasa K

diharapkan dengan Undang-Undang Jasa K

dapat memberikan perlindungan terhada

Konstruksi dalam negeri untuk dapat me

persaingan diantaranya dengan men

Penyedia Jasa Asing untuk tidak masuk dala

yang dibiayai APBN dan APBD.

Bahwa disamping itu jasa Konstruksi menghadapi hambatan dalam pelaksana

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang men

sumber dana dari Keuangan Negara, diman

banyak terjadi kriminalisasi baik pada

maupun pejabat Pengguna Jasa, bahwa pe

dan penindakan untuk efektifitas pengguna

Negara memang perlu dilakukan, namun fakt

hal atau permasalahan yang semestiny

diselesaikan secara efektif dan efisien sering

penindakan dan penyelesaian secara pidan

tidak proporsional dan berkeadilan, untuk itu

dipisahkan permasalahan atau sengketa

mana yang masuk ranah pidana dalam Jasa K

dan sengketa atau permasalahan mana ya

diselesaikan secara keperdataan sesuai deng

kontrak pengadaan barang dan jasa adala


4/64




hukum perdata, untuk itu dalam Undang-Und

Konstruksi ini diatur mekanisme penyelesaian

dalam jasa konstruksi melalui suatu badan khu

disebut sebagai Badan Sengketa Konstru

tugas utamanya adalah memfiltrasi sengketa

konstruksi dan melakukan penyelesaian konstruksi dan melakukan penelaahan

sengketa konstruksi jika ada indikasi pida

merekomendasikan pada pihak aparat penega

Bahwa disamping itu dalam undang-undang

mengatur secara jelas peran Lembaga Penge

Jasa Konstruksi yang selama ini telah dilak

memberi payung hukum yang jelas bagi

Pengembangan Jasa Konstruksi untuk m

tugas pengembangan bidang sumber daya

dan pengembangan profesi jasa konstruks

adanya Unit Sertifikasi dan Akreditasi yang mbagian dari Lembaga Pengembangan Jasa Ko

Bahwa dalam Undang-Undang ini mengatu

kualifikasi kegagalan bangunan yang lebih

komprehensif dimana saat ini tidak jelas kualif

dimaksud kegagalan bangunan, disam

mengatur jelas mengenai penilai ahli

kualifikasinya juga diatur tentang kualifikasi p

fisik yang melakukan uji kuantitas hasil

konstruksi yang harus dilakukan oleh tena

profesional dan kompeten.

Bahwa dalam Undang-Undang ini juga

secara jelas klasifikasi jenis atau lingkup peke

konstruksi yang tidak hanya terfokus p

Pelaksanaan Konstruksi namun juga Jasa K

konsultasi untuk perencanaan dan pen


5/64




dengan pengaturan tugas dan tanggungjaw

jelas karena peran perencanaan da

pengawasan sangat penting dalam penyele

Jasa Konstruksi .

Bahwa pengaturan jasa konstruksi ini bertuju

mengatur secara khusus bidang jasa konst

dalam masa pra pelaksanaan / pelelanga

pelaksanaan maupun pasca masa pela

meskipun mengenai masalah pelelangan ba

jasa pemerintah secara umum telah dan ak

dengan Perundang-undangan tersendiri

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah namu

khusus terkait Jasa Konstruksi perlu diatu

undang-undang ini dimana kedudukan seca

ini diharapkan dapat sinergis dan harmonis

peraturan terkait, misalnya dengan Undan

tentang Bangunan Gedung, undang-undangJalan, undang-undang tentang Sumber D

undang-undang tentang Ketenagalistrikan,

yang berkaitan dengan Keselamatan Kerja

dan lain-lain.

Mengingat:

1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan

3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung.

4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Dasar acuan perundangan yang terkait diperlukan agarterjadi harmonisasi peraturan perundangan sehinggamencegah tumpang tindih aturan yang salingbertentangan satu sama lain.

Dengan Persetujuan Bersama


6/64




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :Undang Undang Jasa Konstruksi II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Cukup Jelas

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi yang meliputipenilaian, pengkajian, perencanaan, perancangan,pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, penghancuran,pembuatan kembali, dan/atau pengawasan.

2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagianrangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaanbeserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural,sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masingbeserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunanatau bentuk fisik lain;

3. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan hukumbaik swasta maupun pemerintah sebagai pemberi tugas ataupemilik Pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan JasaKonstruksi.

4. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan hukumbaik swasta maupun BUMN, BUMD, Koperasi yang kegiatanusahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi dalam

bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 5. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yangmengatur tentang dan hubungan hukum kontrak antaraPengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraanPekerjaan Konstruksi.

6. Keselamatan Kerja Konstruksi adalah keadaanpenyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi

Pengertian dan terminologi dalam Undang-Undang JasaKonstruksi dilakukan secara lengkap disesuaikan denganperkembangan jaman menggunakan pengertian danterminologi yang diharmonisasi dengan peraturan lain.


7/64




standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatantempat kerja konstruksi dengan perlindungan sosial tenagakerja serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan terkait lingkungan hidup.

7. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidakberfungsi, baik sebagian maupun keseluruhan yang terjadi

apabila bangunan melampaui kinerja yang telah ditetapkan(persyaratan minimum, maksimum dan toleransi)sebagaimana standar dan spesifikasi yang jenis dankualifikasinya akan ditentukan dalam Undang-undang.

8. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasilPekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasipekerjaan sebagaimana disepakati dalam Kontrak KerjaKonstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibatkesalahan dalam Perencanaan, dalam Pelaksanaan, dalamPemeliharaan, dalam Penggunaan yang tidak sesuai denganstandar Keselamatan Konstruksi.

9. Kerusakan dan Kekurangan (Cacat Mutu) adalah Kerusakandan kekurangan yang ditemukan pada saat masa kontrak,

masa pemeliharaan dan masa penjaminan yang tidak sampaimengakibatkan kegagalan Bangunan atau kegagalanKonstruksi.

10. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luarkehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnyasehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjaditidak dapat dipenuhi antara lain tidak terbatas pada bencanaalam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,kebakaran, gangguan industri lainnya.

11. Sertifikasi Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkanpengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensidan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi yangberbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.

12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan kompetensi dari hasilkegiatan sertifikasi.13. Unit Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi adalah unit

yang melakukan akreditasi dan sertifikasi di bidang JasaKonstruksi.

14. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usahaatau usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan


8/64




Pekerjaan Konstruksi.15. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi sumber

daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang secara terukurdan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang JasaKonstruksi.

16. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan

kepada sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi yangtelah lulus uji kompetensi.

17. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkanoleh asosiasi profesi atau Pemerintah Daerah kepada sumberdaya manusia di bidang Jasa Konstruksi yang telah memilikisertifikat kompetensi kerja dan diakui secara hukum untukmelakukan Pekerjaan Konstruksi.

18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menterisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pekerjaan umum.

21. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yangselanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yangbertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakanPengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimanadiubah Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah. 22. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yangmenyelenggarakan dan meningkatkan peran masyarakat jasakonstruksi yang merupakan lembaga mandiri dan profesionaluntuk terwujudnya sumber daya manusia yang profesional,


9/64




beretika dan berkompeten. 23. Ahli Konstruksi adalah seseorang yang memiliki keahlian yang

memenuhi persyaratan keahlian baik dari pengalamanmaupun strata akademis sesuai dengan bidang jasakonstruksi seperti yang diatur dalam Undang-undang ini.

24. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi dalam bidang yang

terkait dengan jasa konstruksi yang menaungi profesi-profesipendukung dalam kegiatan jasa konstruksi.

25. Asosiasi Perusahaan Konstruksi adalah asosiasi yangmenaungi dan mewadahi perusahaan atau badan usaha yangbergerak dalam bidang jasa konstruksi yang telah teregistrasidan diakui sesuai dengan peraturan perundangan.

26. Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi adalah suatu badanyang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyelesaikansengketa konstruksi dan menampung pengaduan masyarakatsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yangprofesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang

mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumenperencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;28. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang

perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yangprofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yangmampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkansuatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan ataubentuk fisik lain;

29. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orangperseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yangprofesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yangmampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awalpelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan

diserahterimakan.30. Penilai Ahli adalah pihak yang melakukan pengujian,pengukuran, penilaian terhadap hasil pekerjaan konstruksiyang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dibidangnyayang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan.

BAB II


10/64




ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

a. kejujuran dan keadilan;b. manfaat;c. kesetaraan;d. keserasian;e. keseimbangan;f. profesionalitas;g. kemandirian;h. keterbukaan;i. kemitraan;

j. keamanan dan keselamatan;k. kebebasan;l. pembangunan berkelanjutan;m. berwawasan lingkungan dan

n. efektif dan efisien

a. Huruf aYang dimaksud dengan “asas kejujukeadilan” adalah kesadaran akan fungsinpenyelenggaraan tertib Jasa Konstrukbertanggungjawab memenuhi berbagai guna memperoleh haknya.

b. Huruf bYang dimaksud dengan “asas manfaabahwa segala kegiatan Jasa Konstrukdilaksanakan berlandaskan pada profesionalitas dalam kemampuantanggungjawab, efisiensi dan efektifitmenjamin terwujudnya nilai tambah yan

bagi para pihak penyelenggaraan Jasa Kbagi kepentingan Nasionalc. Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraabahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus diladengan memperhatikan kesetaraan hubunantra Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa

d. Huruf dYang dimaksud dengan “asas keserasiaharmoni dalam interaksi antara Pengguna Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Konstruksi yang berwawasan lingkungmenghasilkan produk yang berkualibermanfaat.

e. Huruf eYang dimaksud dengan “asas keseiadalah bahwa Pekerjaan konstruksberlandaskan pada prinsip yang terwujudnya keseimbangan antara kePenyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengg


11/64




dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib asas ini untuk menjamin terpilihnya Penyeyang paling sesuai dan disisi lain dapat mepeluang pemerataan yang proporsionakesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

f. Huruf f

Yang di maksud “asas Profesionalitas” adadalam penyelenggaraan jasa konstruksi profesionalitas para pelaku jasa konstruharus mempunyai standar baku dan koyang memadai serta handal serta menjunjnilai profesionalisme

g. Huruf gYang dimaksud dengan “asas Kemandiriabahwa penyelenggaraan jasa konstruksi kemandirian dari intervensi kepentingan pkepentingan asing serta mengekepentingan nasional bangsa dan Negara

h. Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaaketersediaan informasi yang dapat diaksesmemberikan peluang bagi para pihamewujudkan transparansi dalam penyelepekerjaan konstruksi yang memungkinkpihak dapat melaksanakan kewajiban secadan kepastian akan hak untuk memperolehsehingga memungkinkan untuk melakukasehingga dapat menghindari persekongkpenyimpangan.

i. Huruf iYang dimaksud dengan “asas kemitraanbahwa penyelenggaraan jasa

memerlukan kerjasama kemitraan untuk pedan mengangkat derajat pengusaha kmenengah untuk dapat berperan pembangunan nasional dengan menjalankemitraan yang saling menguntungkan bPengusaha kecil dan menegah maupunPengusaha besar.


12/64




j. Huruf jYang dimaksud dengan “asas keselamkeamanan” adalah bahwa penyelenggarkonstruksi mutlak mengutamakan keselamkeamanan manusia dengan membangustandar keselamatan yang memadai.

k. Huruf kYang dimaksud dengan “asas kePelaksanaan jasa konstruksi yang dimuperikatan menganut asas kebebasanberkontrak namun tetap dibatasi oleh perundangan dan kesusilaan.

l. Huruf lYang dimaksud dengan “asas PemBerkelanjutan” adalah bahwa penyelenggakonstruksi dilaksanakan dengan mempdampak yang ditimbulkan pada lingkungsenantiasa harus terjaga kelestariannmenyangkut aspek ekologi, ekonomi d

budaya.m. Huruf mYang dimaksud dengan “asas Belingkungan” adalah bahwa penyelenggarkonstruksi harus menjaga dan tidak lingkungan hidup serta harus memperbaiklingkungan .dengan memperhatikan keselamatan dengan memperhatikan dampak lingkungan.

n. Huruf nYang dimaksud dengan “asas efektif daadalah bahwa Penyelenggaraan Jasa Kharus secara optimal memanfaatkan wadan sumber daya yang efisien agar optimalisasi hasil dan manfaat.

Pasal 3 Pasal 3Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

USU AN RANCANGAN UNDANG UNDANG JASA KONSTRUKSI


13/64




a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan JasaKonstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,andal, mandiri, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaankonstruksi yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan;

b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Pekerjaan Jasa Konstruksiyang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa

dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban,serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasakonstruksi;

c. mewujudkan peningkatan peran aktif masyarakat yangberkompeten di bidang jasa konstruksi.

d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkankeselamatan bagi para pihak terkait dan keselamatan publikterkait untuk menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

e. menjamin tata kelola dan regulasi penyelenggaraan JasaKonstruksi yang baik;

f. menciptakan integrasi dan tata nilai seluruh layanan daritahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

g. memberikan kepastian hukum yang berkeadilan yang dapatmelindungi para pihak baik Pengguna Jasa maupun PenyediaJasa dan masyarakat bila terjadi sengketa konstruksi pada saatpenyelenggaraan jasa konstruksi;

h. mewujudkan hubungan kesetaraan yang berkeadilan antarapengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasakonstruksi; dan

i. mewujudkan penyeleggaraan jasa konstruksi yang efektif danefisien untuk menunjang pembangunan nasional khususnyapembangunan infrastruktur.

Pasal 3 memuat tujuan mengapa Undang-Undang JasaKonstruksi dibentuk dan menjelaskan mengenai materisecara garis besar yang diatur dalam undang-undang ini.

Huruf aJasa konstruksi mempunyai peranan penstrategis dalam sistem pembangunan nasionmendukung berbagai bidang kehidupan mdan menumbuhkembangkan berbagai industdan jasa yang diperlukan dalam penyele

Pekerjaan Kontruksi.

Huruf bCukup Jelas

Huruf cPeran masyarakat meliputi baik peran yang sebagai penyedia jasa, pengguna jasa dan manfaat hasil pekerjaan kontruksi maupun m

jasa konstruksi yang paham dan profebidangnya yang melaksanakan pengawaspenegakan ketertiban penyelenggaraan pemJasa Konstruksi dan menjamin perlindun

kepentingan masyarakat umum.

Huruf dCukup Jelas

Huruf eBahwa regulasi penyelenggaraan jasa konstrdilakukan integrasi dan pengaturan yang khutata kelola jasa konstruksi menjadi lebih baik.

Huruf fCukup Jelas

Huruf gBahwa kepastian hukum bagi penyelenggakonstruksi diperlukan agar berbagai permasasengketa dapat diselesaikan secara efektif, eberkeadilan.

Huruf h

USULAN RANCANGAN UNDANG UNDANG JASA KONSTRUKSI


14/64




Cukup Jelas

Huruf iCukup Jelas

BAB III

PEMBINAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 4 Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawabatas pembinaan Jasa Konstruksi.

(2) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah Pusatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpekerjaan umum, perumahan, energi dan pertambangan,keuangan, dalam negeri, ilmu pengetahuan dan teknologi,

transportasi, dan/atau lingkungan hidup serta lembaga lainyang diatur oleh Undang-Undang.

(3) Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernuratau walikota / bupati.

(4) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui :a. pengembangan sumber daya manusia;b. pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi;c. pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi;d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan

Konstruksi;e. pengembangan Sumber Daya Alam dan Material Pabrikan;

f. pengembangan permodalan untuk sektor jasa konstruksi; g. melalui dukungan kebijakan untuk menjamin ketersediaan

bahan baku dan bahan material untuk keperluanpenyelenggaraan jasa konstruksi;

h. memberikan perlindungan terhadap usaha jasa konstruksidalam negeri dari persaingan pasar bebas dalam bidang

jasa konstruksi. ;dan

Pasal 4 Terkait tanggung jawab pemerintah dalampembinaan dan mendukung program pembangunan

jasa konstruksi. Hal mendesak yang dihadapi adalahprogram pemerintah untuk percepatan pembangunantidak didukung oleh ketersediaan bahan baku untukkonstruksi, hal ini disebabkan karena tidak adanyaketersediaan material yang memang tidak dapat

dicukupi oleh produksi nasional dimana produkpendukung jasa konstruksi harus dicukupi denganimport, hal ini akan terhambat dengan kebijakan TKDN.Diharapkan dengan pengaturan ini pemerintahmemberikan kebijakan buffer stock kebutuhan materialuntuk jasa konstruksi yang dapat diketahui dariperkiraan kebutuhan bahan baku konstruksi untukTahun Anggaran yang akan berjalan misalnyaketersediaan semen, aspal, besi, beton, BBM, produkindustri lainnya.

Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan harga /eskalasi dan kebijakan buffer stock material mutlak

dilakukan oleh pemerintah karena pihak swasta tidakmungkin melakukan buffer karena akan dianggapsebagai tindakan penimbunan, buffer stock bahan baku

juga dilakukan di negara-negara lain misalnya Chinadan India yang melakukan buffer stock terhadap besidan BBM dalam kondisi pasar sedang murah melakukanpembelian besar-besaran untuk cadangan nasional

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf aCukup Jelas

Huruf bCukup Jelas

Huruf cCukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf fCukup Jelas

Huruf g



15/64




i. memberikan insentif Pajak kepada Penyedia JasaKonstruksi

sehingga ketika terjadi kelangkaan dapat mengaturharga yang sesuai dengan kondisi dalam negeri.

Kebijakan permodalan harus dilakukan agar diciptakanskema yang sesuai dengan bisnis jasa kontruksi.Perbankan nasional belum dapat memenuhi kebutuhan

pendanaan jasa konstruksi nasional sehingga ke depandiperlukan skema khusus dan bilamana perlu sistempendanaan khusus melalui bank infrastruktur.

Jasa konstruksi terbebani pajak PPH Final makadiperlukan insentif keringanan dan/atau penghapusanpajak-pajak turunan berkaitan dengan pelaksanaan jasaKonstruksi.

Dengan adanya PPN online atau e-fakturmemungkinkan untuk mempercepat danmenyederhanakan proses restitusi PPN bagi penyedia

jasa konstruksi.

Salah satu bentuk pengembangan ini pmemberikan kebijakan buffer stock kmaterial untuk jasa konstruksi yang dapatdari perkiraan kebutuhan bahan baku untuk tahun anggaran yang akan berjalanketersediaan semen, aspal, besi, beton,

produk industri lainnya.

Huruf hCukup Jelas

Huruf iJasa konstruksi terbebani pajak PPH Fidiperlukan insentif keringanan penghapusan pajak-pajak turunan berkaitapelaksanaan jasa Konstruksi.

Dengan adanya PPN online atau memungkinkan untuk mempercepat

menyederhanakan proses restitusi PPN bagi jasa konstruksi.

Pasal 5 Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab pembinaan menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat melakukanpembinaan baik sendiri maupun bersama-sama dan dapatmelibatkan lembaga terkait.

Cukup Jelas

Bagian KeduaPengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 6 Pasal 6(1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)huruf a bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusiayang profesional di bidangnya.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Ayat (1)Pemerintah mengarahkan dan membimbmengawasi penyelenggaraan pendidikan dandi bidang jasa konstruksi dengan mpengawasan langsung kepada



16/64




Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkankebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidangJasa Konstruksi yang mencakup antara lain:a. perencanaan sumber daya manusia;b. pendidikan, pelatihan dan sertifikasi;c. perluasan kesempatan kerja;

d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; sertae. bentuk pengembangan lainnya.

Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 7 Pasal 7

(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf bdilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan nasional dankerangka kualifikasi nasional.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawabatas pembinaan dan terselenggaranya pendidikan danpelatihan di bidang Jasa Konstruksi.

Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kerangka Kualifikasi adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yamenyandingkan, menyertakan dan mengintantara bidang pendidikan dan bidang pelatiserta pengalaman kerja dalam rangka ppengakuan kompetensi kerja sesuai dengapekerjaan di berbagai sektor.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan tanggung jawab meliplain :a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga

bidang Jasa Konstruksib. Kurikulum dan silabus serta metode pendi

pelatihan di bidang Jasa Konstruksi sesuayang ditetapkan

c. Modernisasi dan peningkatan teknologi saprasarana belajar mengajar pada pendidikan dan pelatihan bidang Jasa Kons

Pasal 8 Pasal 8

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerahdan/atau masyarakat Jasa Konstruksi melalui jalur pendidikanformal dan/atau nonformal.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang JasaKonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Cukup Jelas



17/64




sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang terkait.

Bagian KetigaPemberdayaan dan Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 9 Pasal 9

(1) Pemberdayaan dan Pengembangan usaha Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b,dilakukan dengan:a. memperluas dan meningkatkan akses terhadap sumber

pendanaan;b. mendorong usaha penjaminan untuk mengembangkan jenis

pertanggungan atas risiko yang timbul dan tanggung jawabhukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan PekerjaanKonstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan atau Kegagalan Pekerjaan Konstruksi antara lain penjaminanterkait cacat mutu maupun cacat kurang;

c. mendorong Penyedia Jasa agar mampu bersaing di pasarnasional maupun internasional;

d. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi secaraterpadu; dan

e. mengembangkan struktur usaha melalui kemitraan yangsinergis antara sesama usaha kecil, menengah dan besarserta antar bidang usaha.

f. memfasilitasi terbentuknya kerjasama sinergis antara usahakecil, menengah dan besar.

Ayat (1)

Huruf aPerluasan dan peningkatan akses pendbertujuan untuk memperkokoh sektor yang dilakukan dengan melalui kebijakan pdi sektor keuangan yang akan menketersediaan pinjaman perluasan sumbpendanaan baik dari perbankan maupunkeuangan non bank maupun pengembanpendanaan melalui pola semi investasi ymengoptimalkan percepatan pembangunterkendala anggaran pemerintah.

Huruf bPengembangan skema penjaminan yandengan kebutuhan jasa konstruksi melapenjaminan dari perbankan maupun dari peasuransi dengan pengalihan tanggung jawkepada pihak lain (asuransi) dapat ditempupertanggungan dengan mitra usaha anta

jaminan pelaksanaan, jaminan uang mukasosial tenaga kerja, Construction All Risk IProfessional Liability Insurance, PrIndemnity Insurance.

Huruf cPemberdayaan dan pengembangan usaKonstruksi dilakukan pemerintah untuk mindustri konstruksi nasional menghadapi pglobal. Artinya industri konstruksi nasio



18/64

USULAN RANCANGAN UNDANG UNDANG JASA KONSTRUKSIASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)



mampu bertahan untuk berkompetisi internasional secara praktis, industri nadituntut menunjukkan kinerja yang tinggi binputan, proses keluaran maupun management. Hal ini bisa dicapai jikakonstruksi nasional semakin professional,

dan progresif berbasis ilmu dan teknologi mengintegrasikan seluruh proses agar “buildability” yang lebih besar, mampu menefisiensi dan efektifitas serta “cost effectmemiliki kecakapan tinggi sebagai industmenghasilkan produk industri konstrumemenuhi standar baku baik nasionalinternasional.

Huruf dPengusaha sektor konstruksi memketersediaan informasi dan akses informterpercaya. Oleh karena itu, pembinaan ini diarahkan untuk pengembangan sistemkonstruksi yang handal yang diwujudkabentuk :a. apl ikasi system e-proquirmentb. aplikasi e-katalog yang dikembangk

Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranPemerintah

c. aplikasi sertifikasi dan akreditasdikembangkan lembaga pengembangkonstruksi

Huruf eCukup Jelas

Huruf fCukup Jelas

(2) Pengembangan Usaha dilakukan agar usaha kecil danmenegah mendapat kesempatan berpartisipasi dalam proyekbersekala besar dengan melakukan Kerjasama Operasi (KSO)

Ayat (2)Kesempatan berpartisipasi merupakan kemengikuti pelelangan proyek konstruksi



19/64

USULAN RANCANGAN UNDANG UNDANG JASA KONSTRUKSIASOSIASI ASPAL DAN BETON INDONESIA (AABI)



.yang dapat dilakukan baik sesama kualifikasi bidang usahamaupun antar kualifikasi usaha

(3) Ketentuan yang mengatur Kerjasama Operasi (KSO)selanjutnya diatur oleh Peraturan Lembaga PengembanganJasa Konstruksi

(4) Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dilakukan

dengan Kebijakan Insentif pajak berupa kebijakan percepatan dan penyederhanaan proses restitusi Pajak PPN dankebijakan insentif lainnya termasuk penghapusan pajak-pajakturunan yang berkaitan dengan PPh Final

(5) Selain bentuk pengembangan diatas pemberdayaan danpengembangan usaha Jasa konstruksi juga dilakukan denganMendorong BUMN konstruksi untuk menjadi penyedia jasasrategis , mengarahkan agar dapat go internasional ,dan tidakmenjadi pesaing dan memonopoli pasar jasa KonstruksiNasional.

proyek untuk kualifikasi golongan besar daoleh beberapa kualifikasi usaha menengbergabung dalam kerjasama operasi untuk kemampuan dasar setara golongan begolongan besar satu dapat melakukan KSObeberapa usaha berkualifikasi menenga

mencapai kemampuan dasar yang dipersyarat

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Kebijakan percepatan restitusi dapat dilakukasudah diberlakukannya system e-faktur, yang pajak-pajak turunan adalah pajak-pajak yangdengan pajak pertambahan nilai pembeliankonstruksi.

Ayat (5)Bahwa sejalan dengan undang-undang BUMNdan tujuan BUMN adalah sebagai badan usNegara sebagai perintis kegiatan-kegiatan yadapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasisudah seharusnya kekuatan BUMN dengan msumber daya tidak terbatas tidak digunakmemonopoli pasar jasa konstruksi Nasiondiarahkan untuk dapat bersaing dengan penyinternasional.

Bagian KeempatPengembangan Teknologi

Pasal 10 Pasal 10(1) Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c harusdilakukan secara terpadu dengan dukungan sektor terkaituntuk memperkuat kemajuan atau peningkatan daya saingJasa Konstruksi Nasional.

Mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk tidakmempersulit perizinan penambangan galian c danmenghindari dikuasainya sumber material oleh kelompoktertentu.

Ayat (1)Yang dimaksud dengan “sektor terkait” asektor pendidikan, sektor pertambangan dasektor industry dan Keuangan.



20/64




(2) Dalam pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah wajib:a. mengembangkan riset pemasaran dan rancang bangun

yang laik jual;b. mengembangkan teknologi di bidang Jasa Konstruksi

dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal;c. mengembangkan industri bahan baku dan komponen;d. memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan

perpajakan;e. memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis dan/atau

pasar pengguna di dalam dan luar negeri; danf. memfasilitasi ketersediaan dan keberadaan bahan baku

konstruksi dari bahan galian c. (3) Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;b. teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesiac. teknologi konstruksi yang ramah lingkungan;d. teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia;e. teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur;

danf. teknologi tinggi / canggih.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf aTeknologi sederhana tepat guna dan pa

meliputi antara lain:1) Teknologi tepat guna adalah teknoldibuat secara khusus sesuai kebutuhandapat meningkatkan kualitas dan kuantit

jasa konstruksi;2) Teknologi Padat karya teknologi dala

penyelenggaraan jasa konstruksi yamenyerap banyak tenaga kerja meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Huruf bTeknologi yang berkaitan dengan posisi meliputi :1) teknologi bangunan konstruksi tahan Ge2) teknologi infrastruktur listrik yang meman

sumber tenaga air dan matahari3) teknologi jembatan dan terowongan panj

Huruf c.Teknologi konstruksi yang ramah lingkunglain :1) teknologi konstruksi yang meminimumk

buangan waste (green technologi )2) Teknologi yanga meminimalkan ga

karbondioksida, pulutan dan gas laberefek rumah kaca

3) teknologi daur ulang sisa material (wasand recycle)

4) teknologi material baru yang berpotensIndonesia yaitu teknologi yang memteknologi mutakhir terbaru .



21/64




Pasal 11 Pasal 11

Pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilaksanakan denganmemenuhi standar keselamatan dan keamanan sertamemperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Cukup Jelas

Bagian KelimaPengawasan

Pasal 12 Pasal 12Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hurufd meliputi:a. pengawasan terhadap usaha Jasa Konstruksi;b. pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi dan

sertifikasi Jasa Konstruksi.c. pengawasan terhadap sumber daya manusia bidang Jasa

Konstruksi;d. pengawasan terhadap pengikatan Pekerjaan Konstruksi yang

menggunakan pembiayaan yang bersumber dari keuangan

negara;e. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;f. pengawasan terhadap penggunaan produk jasa konstruksi

Cukup Jelas

Pasal 13 Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cukup Jelas

BAB IVUSAHA JASA KONSTUKSI

Catatan : Kualifikasi yang sudah diatur dalam PerlemLPJK saat ini

Bagian Kesatu

Bidang, Bentuk, Klasifikasi, dan Kualifikasi Usaha

Paragraf 1Bidang Usaha



22/64




Pasal 14 Pasal 14

(1) Bidang usaha Jasa Konstruksi didasarkan pada klasifikasiproduk konstruksi.

(2) Klasifikasi produk konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1)meliputi:a. konstruksi gedung;

b. konstruksi bangunan sipil; danc. konstruksi khusus/spesialis;(3) Bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi Pekerjaan Konstruksi:a. pengkajian;b. perencanaan;c. perancangan;d. pembuatan;e. pengoperasian;f. pemeliharaan;g. penghancuran;h. pembuatan kembali; dan/ataui. pengawasaan.

j. Penilaian pengujian dan penghitungan(4) Ketentuan mengenai klasifikasi produk konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Klasifikasi Jenis Usaha Jasa Konstruksia. Jenis Usaha Jasa Konsultan Perencanaan dan

Jasa Konsultan Pengawasan terdiri :1. Bersifat Umum2. Bersifat Spesialis

3. Usaha Perorangan berkeahlian tertentub. Jenis Usaha Jasa Pelaksanaan terdiri dari :1. Bersifat Umum2. Bersifat Spesialis3. Usaha Perseorangan Berketerampilan Khusus

(2) Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksia. Bidang Usaha Jasa Konsultan Perencanaan dan

Pengawasan terdiri dari Bidang :1. Arsitektural2. Sipil3. Mekanikal4. Elektrikal5. Tata Lingkungan6. Jasa Survei7. Jasa Analisis dan enjiniring lainnya

b. Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan terdiri dari :1. Bangunan Gedung2. Bangunan Sipil3. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal4. Jasa Pelaksanaan Lainnya5. Jasa pelaksanaan Spesialis

(3) Kualifikasi Usaha :a. Jasa Konsultan Pengawas dan Perencana dengan

kualifikasinya didasarkan : kedalaman kompetensidan potensi kemampuan usaha, serta kemampuanmelakukan perencanaan dan pengawasanpekerjaan berdasarkan kriteria risiko dan/ataukriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteriabesaran biaya.

b. Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksiterdiri :

Ayat (1)



23/64




1. Usaha Perseorangan Pelaksanaan Jasa

Konstruksi

2. Badan Usaha Pelaksanaan Jasa Konstruksi

terbagi :

a) Badan Usaha Kecil

b) Badan Usaha Menengah

c) Badan Usaha Besar

Paragraf 2Bentuk, Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 15 Pasal 15

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan ataubadan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Cukup Jelas

Pasal 16 Pasal 16

Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi diatur sesuai dengan bidangusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya akandiatur dengan peraturan pemerintah .

Cukup Jelas

Pasal 17 Pasal 17

(1) Kualifikasi usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 adalah untuk usaha kecil.

(2) Kualifikasi usaha bentuk badan usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 terdiri atas:a. usaha kecil;b. usaha menengah; danc. usaha besar

Untuk usaha perorangan hanya dimungkinkkualifikasi bentuk usaha kecil

Pasal 18 Pasal 18

(1) Usaha orang perseorangan usaha kecil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 hanya dapat menyelenggarakanPekerjaan Konstruksi yang:a. berisiko kecil;b. berteknologi sederhana; danc. berbiaya kecil / bermodal kecil

Ayat (1)Pembatasan penyelenggaraan untuk usaha kdapat untuk beresiko kecil, berteknologi sederberbiaya kecil dimaksudkan agar pekerjaan dikerjakan berdasarkan kemampuankompetensinya untuk melindungi hasil



24/64




(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuaidengan kompetensi dan bidang keahliannya.

konstruksi.

Ayat (2)Pekerjaan konstruksi harus sesuai kompebidang keahliannya untuk mencegah kbangunan dan/atau konstruksi.

Pasal 19

Badan usaha kecil atau menengah sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (2) huruf a dan b hanya dapat menyelenggarakanPekerjaan Konstruksi yang :a. berisiko kecil sampai sedang;b. berteknologi sederhana sampai madya; danc. berbiaya kecil sampai sedang.

Pasal 20

Badan usaha besar, badan usaha asing yang berbadan hukumatau orang perseorangan asing, hanya dapat menyelenggarakanPekerjaan Konstuksi yang:

a. berisiko besar;b. berteknologi tinggi; dan /atauc. berbiaya besar.

Pasal 21

Ketentuan mengenai bentuk klasifikasi dan kualifikasi usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kualifikasi usaha orangperseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 serta kriteria risiko, teknologi dan biaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalamPeraturan Pemerintah dan/atau Peraturan LembagaPengembangan Jasa Konstruksi.

Bagian KeduaPersyaratan, Izin dan Sertifikasi Usaha

Paragraf 1Persyaratan usaha



25/64




Pasal 22 Pasal 22Usaha Jasa Konstruksi yang dilakukan orang perseorangan danbadan usaha harus memiliki Izin Usaha.

Fungsi perizinan mempunyai fungsi dimaksudkan untuk melindungi masyarakusaha dan/atau pekerjaan Jasa Konstruksi.

Paragraf 2Izin Usaha

Pasal 23 Pasal 23

Izin Usaha hanya diberikan kepada usaha orang perseoranganatau badan usaha yang telah memiliki sertifikat sesuai denganklasifikasi dan kualifikasi usaha.

Sertifikasi sesuai klasifikasi dan kualifikasi baddimaksudkan untuk terciptanya tertib penyeleJasa Konstruksi yang kompeten dan berstauntuk menjamin kualitas hasil pekerjaan konst

Pasal 24 Pasal 24

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikanoleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tempat domisili orangperseorangan atau badan usaha.

(2) Ketentuan mengenai pengaturan Izin Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Yang dimaksud peraturan yang berlakuperaturan yang mengatur perijinan usaha baikUndang maupun Peraturan Daerah.

Paragraf 3Sertifikasi Usaha

Pasal 25 Pasal 25

(1) Sertifikasi klasifikasi dan kualif ikasi usaha Jasa Konstruksidiberikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

(2) Data hasil sert ifikasi terhadap usaha orang perseorangan danbadan usaha di bidang Jasa Konstruksi diumumkan melaluisuatu sistem informasi Jasa Konstruksi.

Ayat (1)Sertifikasi kualifikasi usaha jasa konstruksi LPJK selama ini telah melakukan kegiatan dan sudah berjalan.

Ayat (2)Yang dimaksud sistem informasi adalainformasi yang dikembangkan dengan sistemteknologi yang handal sehingga dapat diakterkait sebagai bagian keterbukaan dan transp



26/64




Bagian KetigaBadan Usaha Asing dan Orang Perseorangan Asing

Pasal 26 Pasal 26

Badan usaha asing atau orang perseorangan asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dengan ketentuan:a. memiliki Sertifikasi Usaha dan Izin Usaha di Indonesia;b. membentuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama modal

dengan badan usaha nasional berkualifikasi besar yang telahdisertifikasi;

c. mengutamakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripadatenaga kerja asing;

d. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efis ien, berwawasanlingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;

e. melakukan proses alih teknologi;f. tidak boleh mengikuti kegiatan pelelangan yang hanya

bersumber dari dana pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah

g. kepemilikan saham oleh badan usaha asing dan orangperseorangan asing dalam pembentukan kerja sama modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan keikutsertaan Badan Usaha dan

Perseorangan asing adalah untuk perlindungan usaha jasa konstruksi nasional dan dilatarbelakangiperlindungan usaha ini untuk juga dilakukan oleh negaralain.

Cukup Jelas

BAB VPENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian KesatuPara Pihak

Pasal 27 Pasal 27

(1) Para pihak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri dari:

a. Pengguna Jasa; danb. Penyedia Jasa.

(2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir idari perusahaan orang perseorangan serta badan hukumSwasta dan BUMN / BUMD Kementerian / instansi / lembagapemerintah pusat maupun daerah.

Cukup Jelas



27/64




(3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariperusahaan orang perseorangan atau badan hukum swasta,badan hukum BUMN maupun asing

Bagian KeduaPengikatan Para Pihak dengan Pihak Swasta (Non Pemerintah)

sebagai Pengguna Jasa dengan Sumber Pendanaan DariSwasta (Non Pemerintah)

Pasal 28 Pasal 28Ketentuan mengenai dimana pihak swasta sebagai pengguna jasadengan dana bersumber di luar dana negara, pengikatan parapihak berlaku sesuai dengan asas umum dalam hukum perjanjiankecuali disyaratkan secara khusus dalam Undang-Undang ini yangmenyangkut keselamatan pekerjaan konstruksi dan menyangkutkeamanan dan keselamatan pekerjaan konstruksi yang digunakanuntuk masyarakat umum.

Pengikatan para pihak harus dibedakan antara pihakpengguna jasa pihak swasta dengan pengguna jasapihak pemerintah, bahwa pengguna jasa swastamenganut kebebasan berkontrak sepanjang tidakdibatasi dan dilarang dalam peraturan terkait persyaratankeselamatan dan keteknikan dan jika obyek jasakonstruksi meskipun swasta pengguna jasa namun harustaat pada peraturan jika menyangkut bangunan yangdigunakan untuk publik seperti bangunan rumah susunapartemen, mall, rumah sakit swasta dan lain-lain harustaat pada aturan yang berlaku.

Asas Umum dalam Perjanjian adalah asas KBerkontrak namun dibatasi peraturan perundakesusilaan serta ketertiban umum.

Bagian KetigaPengikatan Dengan Pemerintah Sebagai Pengguna Jasa Untuk

Pekerjaan Konstruksi Bersumber Dari Keuangan Negara

Pasal 29 Pasal 29

(1) Pengikatan dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi bagiPekerjaan Konstruksi menggunakan pembiayaan yangbersumber dari keuangan negara, dilakukan berdasarkanprinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan Penyedia Jasadengan cara pelelangan umum maupun pelelangan terbatas;

(2) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya boleh diikuti oleh Penyedia Jasa yang dinyatakan telahlulus prakualifikasi.

(3) Penetapan Penyedia Jasa dapat dilakukan dengan carapemillihan langsung atau penunjukan langsung dalam keadaan:

Pengikatan hubungan dengan pemerintah sebagaipengguna jasa secara umum harus tunduk padaketentuan dalam peraturan perundangan yang mengaturpengadaan barang dan jasa pemerintah namun secarakhusus untuk kontrak jasa konstruksi dalam tahap

kontrak dan pasca kontrak harus taat pada peraturanperundang-undangan ini.

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Pertimbangan antar kesesuaian bidang usa



28/64




a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatanmasyarakat;

b. pekerjaan yang bersifat kompleks yang hanya dapatdilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atauhanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;

c. pekerjaan yang bersifat rahasia, yang menyangkutkeamanan dan keselamatan negara; dan

d. pekerjaan yang berskala kecil.(4) Pemilihan Penyedia Jasa harus mempertimbangkan :

a. kesesuaian bidang usaha;b. keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja;c. kinerja Penyedia Jasa; dand. kemampuan dasare. kemampuan menyediakan Sumber Daya Modal, Sumber

Daya Manusia dan peralatan (5) Dalam Pemilihan Penyedia Jasa Pengguna Jasa dilarang

mempersyaratkan hal hal yang berlebihan yang bertujuanmenghambat persaingan sehat.

(6) Pemilihan Penyedia Jasa hanya boleh diikuti o leh PenyediaJasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 dan Pasal 24(7) Badan Usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang

sama atau berada pada kepengurusan yang sama dilarangmengikuti pelelangan untuk satu Pekerjaan Konstruksi secarabersamaan.

keseimbangan antara kemampuan dan beserta kinerja jasa dimaksudkan agar penyyang terpilih betul-betul memiliki kualifikklasifikasi sebagaimana yang diminta sertakemampuan nyata untuk melaksanakan peker

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)Dalam memberikan persyaratan kualifikadisesuaikan dengan output yang akan dicpersyaratan alat dan sumber daya manusia tiberlebih-lebihan dan mengarah pada saPenyedia .contoh syarat berlebihan menpersonel dengan jumlah dan pengalaman yanatau mensyaratkan alat tertentu yang hanysatu penyedia atau mensyaratkan pengalamayang hanya dimiliki satu penyedia /peserta.

Ayat (6)Cukup Jelas

Ayat (7)Cukup Jelas

Pasal 30 Pasal 30

(1) Pengguna Jasa dari pemerintah, BUMN dan BUMD dilarangmemberikan Pekerjaan Konstruksi untuk pembangunankepentingan umum bersumber dana keuangan negara kepadaPenyedia Jasa yang terafiliasi tanpa melalui pelelangan umumatau pelelangan terbatas.

(2) terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat1 dikenakan sangsi sesuai ketentuan yang mengaturPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan tentang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Ayat (1)Yang dimaksud penyedia jasa terafiliasi adamempunyai hubungan pertalian dengan Penyhubungan pertalian berkaitan dengan hubunyang saling mempengaruhi pengelolaan

misalnya hubungan kepemilikan saham jabatperusahaan antara komisaris dengan dirhubungan yang bersifat vertikal maupun horizhubungan cross ownership (kepemilikan silang

Ayat (2)



29/64




Cukup Jelas

Pasal 31 Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan antar Pengguna Jasa

Pemerintah dan Penyedia Jasa, mekanisme pemilihan PenyediaJasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja JasaKonstruksi yang menggunakan keuangan negara diatur dalamperaturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasapemerintah.kecuali diatur khusus dengan undang-undang ini.

Bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan dan

pembahasan undang-undang pengadaan barang/jasapemerintah menggantikan Perpres pengadaanbarang/jasa.

Bahwa masalah pengaturan pengikatan

pengguna jasa pemerintah dan penyedia jasumum diatur dengan peraturan yang pengadaan barang/jasa pemerintah namukhusus mengenai jasa konstruksi diatur sesuaundang-undang ini karena undang-undmerupakan lex spesialis.

Bagian KeempatKontrak Kerja Konstruksi

Pasal 32 Pasal 32

(1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum antaraPengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam

Kontrak Kerja Konstruksi.(2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti

perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kontrak kerja konstruksi dengan pihak swasta sebagaipengguna jasa pengaturannya disesuaikan dengan hukumkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatanpekerjaan konstruksi dan peraturan terkait lainnya.

Bentuk kontrak jasa konstruksi dengan pihak swastasebagai pengguna jasa menganut asas kebebasan

berkontrak namun tetap dibatasi peraturan terkaitkeselamatan pekerjaan konstruksi dan peraturan yanglain.

Ayat (1)Hubungan dengan tertulis menjamin kepastia

jika terjadi sengketa

Ayat (2)Yang dimaksud mengikuti perkembangan ada

jenis kontrak tidak hanya terbatas pada :Kontrak berdasarkan cara pembayaran :1. Kontrak Lumpsum2. Kontrak Harga Satuan3. Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga4. Kontrak Persentase5. Kontrak Terima Jadi (Turnkey)Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun A1. Kontrak Tahun Tunggak

2. Kontrak Tahun JamakKontrak berdasarkan sumber pendanaan :1. Kontrak Pengadaan Tunggal2. Kontrak Pengadaan Bersama3. Kontrak PayungKontrak berdasarkan jenis pekerjaan :



30/64

( )



1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegr

Namun dapat dilakukan dengan jenis kontrakperkembangan diantaranya kontrak denganpendanaan semi investasi dimana Penyemelakukan Pembiayaan sebagian yang nant

dibayarkan sebagai utang penyedia jasaPengguna Jasa.

Pasal 33 Pasal 33

(1) Kontrak Kerja Konstruksi dengan Pemerintah/Lembaga Negarasebagai pengguna jasa yang dananya bersumber darikeuangan negara sekurang-kurangnya harus mengaturmengenai:a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;b. Hak dan Kewajiban para pihakc. Uraian dan tahapan pekerjaan, yang memuat uraian yang

jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan danbatasan waktu pelaksanaan;

d. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuattentang jangka waktu pertanggungan dan/ataupemeliharaan yang menjadi tanggung jawab PenyediaJasa;

e. Mencantumkan umur kontruksi sesuai jenis dan batasanperuntukannya

f. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah,klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakanPekerjaan Konstruksi;

g. hak dan kewajiban, yang memuat hak Pengguna Jasauntuk memperoleh hasil Pekerjaan Konstruksi sertakewajibannya untuk memenuhi ketentuan yangdiperjanjikan serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh

informasi dan imbalan jasa serta kewajibannyamelaksanakan Pekerjaan Konstruksi;

h. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentangkewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaranhasil Pekerjaan Konstruksi, termasuk didalamnya jaminanatas pembayaran;

Penentuan klausul-klausul yang diatur dalam kontrakdengan pemerintah sebagai pengguna jasa wajibmematuhi aturan ini secara khusus untuk menjaminterlaksananya kontrak jasa konstruksi yang efektif danefisien.

Penggunaan jaminan kekurangan volume dan kelebihanbayar sangat diperlukan untuk mencegah tindakankriminalisasi jasa konstruksi dan mengembalikan jasa

konstruksi kepada hubungan keperdataan sebagaikonsekuensi pemerintah sebagai pengguna jasamenjalankan fungsi keperdataan seperti dalam teorimelebur perbuatan pemerintah dalam kontrakpemborongan.

Ketentuan persyaratan jaminan dengan mencantumkanketentuan syarat berlakunya jaminan disertai manualpenggunaan pada saat serah terima agar para pihakdilindungi dan tidak menanggung kerugian akibatkesalahan yang bukan akibat perbuatannya, sebagaicontoh jaminan pemeliharaan dan garansi kerusakanakan ditanggung pengguna jasa dalam jangka waktu

tertentu dengan syarat produk jasa konstruksi digunakansesuai peruntukan dan sesuai spesifikasinya.

Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud para pihak adalah namakewargangaraan, wewenang jabatanmenandatangani (kualitas jabatan) dakewenangan serta domisili

Huruf bUraian tahapan dan lingkup kerja mengenai schedule dan batasan yandikerjakan, nilai mengatur tentang nilai dan waktu pekerjaan untuk menentukapelaksanaan.

Huruf cMasa Pertanggungan waktu sampai pertanggungan untuk menjamin cacat mkualitas sampai dengan penyerahan tahap

Huruf eMencantumkan umur konstruksi sesurencana.

Huruf fCukup Jelas

Huruf g



31/64

( )



i. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakankewajiban sebagaimana diperjanjikan;

j. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentangtata cara penyelesaian perselisihan akibatketidaksepakatan;

k. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, yang memuat

ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksiyang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salahsatu pihak;

l. keadaan memaksa, yang memuat ketentuan tentangkejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan parapihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;

m. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunanyang memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasadan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan PekerjaanKonstruksi dan Kegagalan Bangunan serta jangka waktupertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

n. perlindungan pekerjaan, yang memuat ketentuan tentangkewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan

kesehatan kerja serta jaminan sosial;o. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan

pekerja, yang memuat kewajiban para pihak dalam halterjadi kegagalan konstruksi yang menimbulkan kerugianatau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian orang-orang di luar tenaga kerja;

p. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihakdalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

q. jaminan atas risiko pekerjaan konstruksi yang terdiri dari jaminan pelaksanaan, jaminan terhadap cacat mutu, jaminan terhadap kekurangan volume, jaminan terhadapkelebihan pembayaran, jaminan pemeliharaan, jaminanatas kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi;

r. memuat tentang syarat ketentuan jaminan dan aturanpemakaian / penggunaan produk jasa konstruksi; dan

s. Kontrak Kerja Konstruksi untuk pekerjaan perencanaanharus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaanintelektual.

t. memuat tentang ketentuan pembayaran uang muka dan

Hak dan kewajiban mencantumkan dengandan kewajiban termasuk hak Penyedmendapatkan perhitungan hasil pengukpengujian yang adil dan hak atas informasi yang lengkap dan benar.

Huruf h

Cara Pembayaran sesuai jenis kontrak

Huruf iCidera janji adalah keadaan apabila salah sTidak melakukan apa yang dipmelaksanakan tapi tidak sesuai dengdiperjanjikan, melakukan ketepelaksanaan.Yang dimasud tanggungjawab dapatpemberian kompensasi pebiaya,pelaksanaan ulang atau ganti kerugia

Huruf j

Penyelesaian Perselisihan : harus mengpenyelesaian sesuai dengan Undang-Unda

Huruf kPemutusan Kontrak memuat syarat-sykondisi serta prosedur pemutusan kontrak kesepakatan maupun dari salah satu pihak

Huruf lCukup jelas

Huruf mKegagalan Bangunan Konstruksi memuat

kegagalan bangunan dan/atau konstrukdengan jenis pekerjaan konstruksi.

Huruf nPerlindungan pekerjaan dan keselamatmenerapkan persyaratan standar keselama



32/64



pembayaran material on siteu. kewajiban pengguna jasa untuk memberikan kesempatan

perpanjangan waktu pelaksanaan yang dipertimbangkandalam jangka waktu 50 hari pekerjaan itu selesai meskipunakan melampaui tahun anggaran berjalan untuk pekerjaanyang dibiayai oleh sumber dana APBN maupun APBDdengan ketentuan :

akibat kelalaian / kesalahan penyedia jasa dikenakandenda 1 / mil perhari atau maksimum 5% dari sisakontrak

akibat bukan kelalaian / kesalahan penyedia jasa tidakdikenakan denda.

v. memuat tentang sanksi para pihak bilamana terjadiwanprestasi yang diatur dalam ketentuan kontrak

Huruf oPerlindungan Pekerjaan tidak terbatas pakegagalan bangunan atau konstruksi naakibat kecelakaan kerja.

Huruf p

Aspek lingkungan dengan penerapandampak lingkungan/amdal

Huruf qJaminan atas resiko berupa penggunaandengan pengalihan jaminan pada pihadengan pengasuransian.

Huruf rSyarat ketentuan jaminan merupakanpemakaian sebagai prasyarat jaminan d(dicover ) terhadap syarat pemakaiankonstruksi yang harus sesuai

peruntukannya.

Huruf sCukup Jelas

Huruf tPembayaran uang muka dan pembayaranon site perlu diatur karena akan mempelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Huruf uPemberian kesempatan dengan waktu kepada penyedia jasa pelaksana

melampaui tahun anggaran wajib diberikadahulu sebelum langkah pemutusan konpengguna jasa namun dengan kopengenaan sangsi denda.



33/64



Huruf vPengaturan sangsi yang jelas sesuaiperaturan yang berlaku.

(2) Terkait Jaminan pemeliharaan sebagai garansi cacat mutu dan jaminan perbaikan untuk pengembalian seperti kondisi padapenyerahan tahap pertama untuk Pekerjaan Konstruksi berlakuuntuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan .

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KontrakKerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentangpemberian insentif.

Jaminan Pemeliharaan yang menjadi tanggung jawabpenyedia dalam pekerjaan konstruksi mempunyaibatasan waktu yang layak untuk konstruksi sederhana 3bulan untuk konstruksi komplek selama 6 bulan.

Jaminan pemeliharaan yang esensinya adalah(Warranty ) harus dibedakan dengan layananpemeliharaan dalam jangka waktu tertentu yang harusdibiayai sendiri terlepas dari kontrak konstruksi kecualiterhadap jenis Performance Base Contract yangmenggabungkan layanan dan warranty yang dapatdilakukan sampai dengan umur konstruksi dimanakontrak terintegrasi dengan design yang berasal dariPenyedia Jasa.

Ayat (2)Jaminan Pemeliharaan yang esensinya(Warranty ) harus dibedakan dengan Pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu yadibiayai sendiri terlepas dari kontrak konstrukterhadap jenis Performance Base Contrmenggabungkan layanan dan warranty yadilakukan sampai dengan umur konstrukskontrak terintegrasi dengan design yang bePenyedia Jasa.Bahwa arti jaminan bukan lagi munconditional (tanpa syarat) namun adketentuan berlakunya

Ayat (3)Yang dimaksud insentif adalah penghargadiberikan kepada Penyedia Jasa atas pantara lain jika kemampuan penyelesaian lebih awal daripada yang diperjanjikan denmenjaga mutu sesuai dengan yang dipersInsentif dapat berupa uang maupun bentuk lai

Pasal 34 Pasal 34

(1) Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal32, Kontrak Kerja Konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam

Pekerjaan Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang subPenyedia Jasa serta pemasok bahan dan/atau komponenbangunan dan/atau peralatan yang harus memenuhi standaryang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga dalam Kontrak Kerja

Cukup Jelas



34/64



Konstruksi antara Penyedia Jasa dengan sub Penyedia Jasa.

Pasal 35 Pasal 35(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.(2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak

asing, dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasaInggris.

Pasal 36 Pasal 36Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1),Kontrak Kerja Konstruksi juga mengacu kepada peraturan yangmengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturanpelaksanaannya yang terkait dengan standar dokumen kontraksepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal ini agar terjadi sinergi dan harmonisasi denganperaturan yang mengatur tentang pengadaan barangdan jasa pemerintah dimana pengaturannya merupakanaturan umum untuk semua jenis pengadaan barang/jasapemerintah sedangkan undang-undang ini mengatursecara khusus untuk pekerjaan konstruksi

Bahwa acuan peraturan yang mengatur pengadaanbarang/jasa pemerintah tidak spesifik menyebutPeraturan Presiden untuk mengantisipasi ke depan jikapengadaan barang/jasa Pemerintah diatur melaluiUndang-Undang Pengadaan Barang /jasa pemerintah.

Pasal ini agar terjadi sinergi dan harmonisasperaturan yang mengatur tentang pengadaadan jasa pemerintah dimana pengmerupakan aturan umum untuk sempengadaan barang/jasa pemerintah sundang-undang ini mengatur secara khus

pekerjaan konstruksi

BAB VIPENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian KesatuPenyedia Jasa Konsultasi

Pasal 37 Pasal 37

(1) Penyedia jasa konsultasi terdiri dari :a. Jasa perencanaanb. Jasa pengawasan

(2) Tugas dan tanggung jawab penyedia jasa perencanaan :a. Menyusun dan membuat rancang bangun (dan perencanaan

produk konstruksi)Pengaturan Penyedia Jasa Konsultasi yang terdiri dari

jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan, jasa kontruksi

Cukup Jelas



35/64



b. Bertanggung jawab atas kehandalan dan kemampuan hasilperancangan konstruksi

c. Memberikan gambar detail dan data-data asumsi yangdipakai sebagai dasar perencanaan kepada pengguna jasadan penyedia jasa pelaksanaan

d. Menyesuaikan perencanaan apabila ada perubahan kondisilapangan yang memerlukan perubahan

e. Bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi akibatkesalahan perencanaan

(3) Pemilihan Penyedia Jasa Perencanaan Konstruksi harusmemperhatikan batas kemampuan penaganan jasaperencanaan konstruksi damam waktu bersamaan

(4) Penyedia Jasa Perencanaan konstruksi untuk perker jaan yangbersumber dari keuangan Negara dilarang ada pertentangankepentingan dan afiliasi dengan pihak terkait.

(5) Tugas dan tanggung jawab penyedia jasa pengawasan :a. Bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan

pelaksanaan konstruksib. Bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang

diakibatkan oleh kesalahan pengawasan

(6) Pemilihan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi harusmemperhatikan batas kemampuan penaganan jasaperencanaan konstruksi damam waktu bersamaan

(7) Penyedia Jasa Pengawasan konstruksi untuk perkerjaan yangbersumber dari keuangan Negara dilarang ada pertentangankepentingan dan afiliasi dengan pihak terkait.

perlu diatur dalam Undang-Undang ini karena JasaKontruksi tidak hanya terfokus pada Jasa Pelaksanaan.

Bahwa fakta kegagalan bangunan dan/atau kegagalankonstruksi sangat dipengaruhi oleh kehandalan dalamperencanaan dan pengawasan.

Perlu diatur tanggung jawab perencana tidak berhentisampai dengan kontrak perencanaan namun harusbertanggungjawab melakukan perencanaan ulang atasproduk perencanaan yang ternyata tidak sesuai dengankondisi lapangan atau tidak sesuai dengan standarkeselamatan konstruksi.

Bagian KeduaPenyedia Jasa Pelaksanaan dan Sub Penyedia Jasa

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 38 Pasal 38

Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa pelaksana dalam

penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harus sesuai dengan yangdiperjanjikan dalam kontrak dan memenuhi standar keselamatankonstruksi.

Cukup Jelas

Pasal 39 Pasal 39



36/64



(1) Penyedia Jasa pelaksana dalam penyelenggaraan PekerjaanKonstruksi dapat menggunakan sub Penyedia Jasa pelaksanayang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan PekerjaanKonstruksi, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak KerjaKonstruksi.

(2) Penyedia Jasa dan sub Penyedia Jasa pelaksana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin

Usaha serta memiliki sumber daya manusia yang bersertifikatkompetensi kerja.

(3) Penyedia Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memenuhi hak-hak sub Penyedia Jasa sebagaimanatercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara PenyediaJasa dan sub Penyedia Jasa.

(4) Sub Penyedia Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud padaayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimanatercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara PenyediaJasa dan sub Penyedia Jasa pelaksana

(5) Penyedia Jasa dilarang menyerahkan pekerjaan utama kepadaSub Penyedia Jasa

Ayat (1)Keikutsertaan sub Penyedia Jasa dibatasi oletuntutan pekerjaan yang memerlukan keahliadan ditempuh melalui mekanisme sub kontratidak mengurangi tanggung jawab Penyeterhadap seluruh hasil pekerjaannyaBagian Pekerjaan yang akan sub-subkan h

persetujuan Pengguna Jasa

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Hak-hak sub penyedia jasa antara lain adamenerima pembayaran secara tepat waktu

jumlah yang harus dijamin oleh penyedia jahal ini penyedia jasa mempunyai kewajibmemantau pelaksanaan pemenuhan hak sub

jasa oleh Penyedia Jasa.

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 40 Pasal 40 Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasadan/atau sub Penyedia Jasa pelaksana wajib menyerahkan hasilpekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktusebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Cukup Jelas

Bagian KeduaPengujian Pengukuran Perhitungan kuantitas Hasil pekerjaan

Konstruksi

Bagian KeduaPengukuran Pengujian dan Perhitungan K

Hasil Pekerjaan Konstruksi

Pasal 40 Pasal 40



37/64



(1) Pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasilpekerjaan Konstruksi harus dilakukan oleh tenaga ahli dalambidangnya yang wajib mempunyai sertifikasi keahlian yangsesuai peraturan perundangan

(2) Pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasilpekerjaan Konstruksi harus dilakukan dengan mengedepankanprinsip profesionalisme, berkeadilan, indipenden dan dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan metode yangbenar dan tepat.

(3) Pihak-pihak yang tidak mempunyai kompetensi dan sertifikasisesuai peraturan perundangan dilarang melakukan Pengukuranpengujian dan perhitungan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi

(4) Pengukuran,pengujian dan perhitungan kuantitas wajib dalamsemua tahapan prosesnya wajib dihadiri pihak pihak terkaitseperti penyedia jasa dan pengguna jasa

(5) Pengukuran pengujian dan perhitungan kuantitas hasilpekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan dalamPasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) adalah dinyatakantidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian

(6) Penyedia jasa dan Pengguna Jasa berhak mengajukan

perhitungan ulang atas hasil pengukuran pengujian danperhitungan kuantitas hasil pekerjaan konstruksi yang dilakukanpihak ketiga sepanjang memenuhi syarat ketentuan undang-undang ini

(7) pengukuran perhitungan kuantitas hasil pekerjaan konstruksiharus memperhitungkan batas toleransi ukuran yang secaraketeknikan dan pertimbangan kondisi produk bahan baku yangada di pasar , batas maksimum toleransi ukuran adalah sampaidengan 10% dari rencana.

(8) Pengukuran dan pengujian harus dilakukan dalam tenggangwaktu yang layak sesuai jenis pekerjaan konstruksi dan tidakmelampaui masa penjaminan, kelayakan waktu untuk masing-masing jenis pekerjaan konstruksi pengukuran dan pengujian

selanjutnya diatur oleh Peraturan Kementerian Teknis yangmembidangi Konstruksi

Bahwa latar belakang pengaturan pengukuran pengujiandan perhitungan kuantitas sangat penting karena banyakmasukan dari penyedia jasa yang diperlakukan secaratidak adil yang dilakukan tim auditor bahkan aparatpenegak hukum yang menggunakan tenaga penghitungkuantitas yang tidak kompeten dan tidak fair, bahkanmenggunakan metode yang tidak benar yang tidak

sesuai dengan kaidah keilmuan dan keteknikan.

Pengukuran Pengujian dan penghitungan kuantitasharus memperhitungkan batas ambang toleransi dantidak dilakukan asal terjadi selisih karena secaraketeknikan dimungkinkan toleransi dilakukan mengingattidak mungkin penyedia jasa membuat pekerjaan persissama dengan gambar rencana prinsip yang dianutharuslah pendekatan dalam batas toleransi.

Berdasarkan masukan penyedia jasa untuk pekerjaantertentu pengambilan sampel uji dan pengujian

pengukuran dilakukan dalam jangka waktu yang tidaklayak seperti pengambilan uji core drill pada pekerjaan jalan dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahundimana dengan tidak mempertimbangkan keausanpekerjaan karena penggunaan kendaraan. Untuk itukementerian teknis perlu menetapkan waktu pengujian

Ayat (1)Yang dimaksud pengukuran pengujian dan pekuantitas hasil pekerjaan dengan syaraundang-undang ini tidak terbatas untuk mepembayaran dan untuk penyerahan tahapnamun juga bilamana digunakan dalampemeriksaan dan/atau investigasi pihak ketiga

Ayat (2)Yang dimaksud profesional adalah oraprofesional di bidangnya ditunjukan dengankeahlian; berkeadilan artinya dilakukan dengatidak merugikan pihak lain; independen adalatidak terpengaruh oleh siapapun; metode yaartinya metode yang dapat dipertanggungdan diuji secara ilmiah.

Ayat (3)Pihak yang tidak kompeten adalah pihak ymempunyai sertifikasi keahlian sesuai dipersy

Ayat (4)Kehadiran para pihak terkait pada waktu pekuantitas dan pengujian untuk menjamin fairberlangsung secara adil.

Ayat (5)Yang dimaksud tidak sah dan tidak mempupembuktian adalah tidak dapat dijadikan acuabaik dasar pembayaran maupun dasapengajuan sengketa maupun tuntutan apapun

Ayat (6)

Hak perhitungan ulang merupakan hak untuk fairness perhitungan ulang dapat dilakukan olain sebagai second opinion sepanjang mketentuan peraturan ini, jika terjadi perbednamun keduanya menggunakan metode yadan dilakukan oleh orang yang berkompe



38/64



yang valid setelah penyelesaian pekerjaan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan konstruksi.

hasil rata-rata dijadikan penentuan penilaian a

Ayat (7)Pengukuran Pengujian dan penghitungan harus memperhitungkan batas ambang toletidak dilakukan asal terjadi selisih karenketeknikan dimungkinkan toleransi

mengingat tidak mungkin penyedia jasa membuat pekerjaan persis sama denganrencana prinsip yang dianut haruslah pedalam batas toleransi.

Ayat (8)Tenggang waktu yang dimaksud adalapengambilan bahan uji dan pengukuran pekerjaan yang secara keteknikan dan secadiperkirakan jika sampel uji dilakukan tenggang waktu yang layak hasilnya akan thal ini disebabkan karena keausan pedeformasi atau sebab-sebab lain.

Bagian KetigaPembiayaan

Pasal 41 Pasal 41 Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Pengguna Jasawajib menyediakan jaminan pembayaran dan melaksanakanpembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasasesuai Kontrak Kerja Konstruksi.

Cukup Jelas

Pasal 42 Pasal 42 (1) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dapat dibiayai oleh

Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat sebagai Pengguna

Jasa.(2) Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dapat dibiayai bersamaantara Pengguna jasa Pemerintah dan Penyedia Jasa denganPola Semi Investasi.

(3) Dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa wajib memiliki

Ayat (1)Cukup Jelas

Ayat(2)Pembiayaan bersama bersumber dari PenggPemerintah dengan Penyedia Jasa dilakukmempercepat proses penyelesaian ProdKonstruksi dalam kondisi anggaran terba



39/64



kemampuan membayar dan bertanggung jawab atas biayaPekerjaan Konstruksi.

(4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)didukung dengan dokumen pembuktian dari lembagaperbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

(5) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud padaayat (3) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati

dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas,besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkandalam perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dan PenyediaJasa

(6) Dalam hal penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dibiayai olehPemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktiankemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumententang ketersediaan anggaran.

(7) Pengguna Jasa harus memenuhi kelengkapan yangdipersyaratkan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

pembiayaan ini dilakukan dengan Penggumelakukan pembiayaan dimuka sebesar misasampai dengan 30 % dan selebihnya dibiPenyedia Jasa sebagai investasi dan Penggharus mengembalikan investasi berikut jasadalam jangka waktu tertentu sesuai yadisepakati.

Pembiayaan jenis ini sesuai untuk jenis konstruksi jalan Negara, bangunan umum dalain yang jika diinvestasikan secara normal tida

Ayat (3)Cukup Jelas

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Ayat (6)Cukup Jelas

Ayat (7)Cukup Jelas

Bagian KeempatStandar Keselamatan Konstruksi

Pasal 43 Pasal 43(1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan Pekerjaan

Konstruksi, penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi harusmemenuhi standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37.(2) Standar Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum,

konstruksi bangunan, kondisi geografis yang rawan gempa,mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen

Cukup Jelas



40/64



bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan ketentuanstandar atau norma;

b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerjakonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaanPekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan keamanan, keselamatan, dan kesehatan

tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidupsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai keteknikan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diatur dengan peraturan menteri yang terkait.

(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian tentangkeamanan, keselamatan, dan kesehatan di tempat kerjakonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KelimaKegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

Paragraf 1Umum

Pasal 44 Pasal 44(1) Kegagalan Bangunan atau Kegagalan Konstruksi ditentukan

menurut jenis pekerjaan konstruksi dan tingkat kegagalankonstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

(2) Tingkat Kegagalan Bangunan dan Konstruksi dikual ifikasikansebagai berikut :a. Kegagalan Bangunan / Kegagalan Konstruksi Berat yaitu

kegagalan bangunan yang merupakan kegagalan struktursecara keseluruhan baik dari segi teknis, manfaat,

keselamatan kerja maupun keselamatan umum baik padatahap pelaksanaan, pemeliharaan maupun setelahpenyerahan akhir pekerjaan konstruksi. KegagalanBangunan / Kegagalan Konstruksi Berat terdiri dari : 1) kegagalan bangunan/kegagalan konstruksi yang

mengakibatkan tidak berfungsinya suatu bangunan / suatu

Bahwa pengaturan kegagalan bangunan dalam undang-undang ini mengatur kualifikasi tingkat kegagalanbangunan sedangkan jenis kegagalan bangunanberbeda beda menurut jenis bangunan konstruksisebagai contoh kegagalan bangunan jembatan danbangunan gedung berbeda dengan kegagalan bangunanpada pembangunan jalan dan berbeda pula padapembangunan bagunan pengairan. Untuk itu

kementerian teknis beserta pihak terkait perlumerumuskan jenis-jenis kegagalan bangunan ataukegagalan konstruksi untuk masing-masing jenisbangunan.

Ayat (1)Bahwa kegagalan bangunan menurut jenis konstruksi adalah tidak sama misalnya : kbangunan jembatan dan bangunan gedungdengan kegagalan bangunan pada pembangudan berbeda pula pada pembangunan pengairan untuk itu kementerian teknis beseterkait perlu merumuskan jenis-jenis k

bangunan atau kegagalan konstruksi untukmasing jenis bangunan.

ruujk dari aabi ke dpr.pdf

Documents