RULE OF LAW

Pendidikan MatematikaFakultas Keguruan dan Ilmu

PendidikanUniversitas Sriwijaya

DANIA YULIANI06081181419001

CAHAYA WANIA06081181419010

SILVIA KUSWANTI06081181419017

LINDA ROSALINA06081181419014

RULE OF LAW(Pelaksanaan

dan Penegakan Hukum)

Arti Pelaksanaan dan Penegakan Hukum

Aparat Penegak Hukum

Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Penegakkan

Hukum

Hubungan Rule of law

dengan Negara dan

HAM

Negara Hukum

Arti Pelaksanan dan Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum terjadi karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut adalah sebagai suatu keharusan. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan alat-alat perlengkapan negara.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Aparat Penegak HukumSetiap pelanggaran hukum materill menimbulkan perkara (perdata, pidana dan tata usaha negara). Pelanggaran hukum tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri,melainkan dengan cara hukum formil, sebab hukum formil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengantur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materill.

Hakim merupakan aparat hukum yang memberikan putusan yang menentukan hukumya terhadap setiap perkara.

Perkara Pidana

•Kepolisian•Kejaksaaan•Pengadilan•Lembaga Pemasyarakatan

Tindak Pidana Khusus

•Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Perkara Perdata

• Hakim• Pengadilan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor hukumnya sendiri2. Faktor penegak hukum,

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Hubungan Rule of law dengan Negara dan HAM

A. Hubungan Rule of Law dengan Negara

Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal:

1. Keberhasilan rule of law tergantung pada sejarah dan corak

masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa.

2. Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan akar budaya sendiri

B. Hubungan Rule of Law dengan HAM

Peerenboom menyatakan bahwa rule of law hanyalah satu komponen untuk sebuah masyarakat yang adil. Nilai-nilai yang ada dalam rule of law dibutuhkan untuk jalan pada nilai-nilai penting lainnya. Dengan demikian rule of law adalah jalan tetapi bukan ‘tujuan’ itu sendiri Menurut Peerenboom sampai sekarang kita gagal untuk memperlakukan kemiskinan sebagai pelanggaran atas martabat manusia dan dengan demikian hak ekonomi, sosial dan budaya tidak diperlakukan sama dalam penegakan hukumnya seperti hak sipil dan politik. Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, menurutnya rule of law saja tidak akan cukup untuk dapat menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa adanya perubahan tata ekonomi global baru dan adanya distribusi sumber alam global yang lebih adil dan seimbang.

Negara HukumPengertian negara hukum

berlawanan dengan pengertian negara kekuasaan. Dasar

pemikiran negara hukum berajak dari adanya

kebebasan rakyat (liberte du citoyen), bukan

kebebasan negara (gloire de l’etat).

Hukum bersifat menentukan kekuasaan dan negara diabadikan

untuk rakyat.

Tujuannya adalah untuk memelihara

ketertiban hukum(rechtorde)

dan mengabdi kepada kepentingan

umum yang berdasarkan

kebenaran dan keadilan.

Dua tipe negara hukum yang terkenal:

Tipe Anglo Saxon

• Sentralnya adalah negara Inggris dan Amerika

• Tipe negara anglo saxon bertumpu pada the rule of the law.

• Menuut A.V.Dicey, the rule of law terbagi dalam 3 unsur pokok.

Tipe Eropa Kontinenta

l

• Sentralnya adalah negara Jerman, Prancis, Belgia, Belanda

• Pada tipe ini, yang berdaulat adalah hukum sehingga hukum memandang negara sebagai subjek hukum yang dapat dituntut bila melanggar hukum.

Tiga Unsur Pokok Tipe Anglo Saxon

1. Supermacy of the law,

2. Constitution Based On Human Rughts

3. Equality before The Law

yaitu adanya jaminan hak-hak

asasi didalam konstitusi. Hal ini

merupakna penegasan bahwa

hak-hak asasi harus dilindungi.

yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling

tinggi.yaitu segala warga

negara bersama kedudukannya didalam

hukum. Rakyat maupun penguasa

berhak mendapatkan perlindungan hukum

dan wajib pula mematuhi hukum.

THANK YOU