RULE OF LAW

DISUSUN OLEH :

1. Aisyah Turidho2. Amy Arimbi3. Djoko Abimanyu4. Reno Sutriono

Mata Kuliah : PKn

FKIP MATEMATIKA 2015UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang --------------------------------------------------------------- 1B. Rumusan Masalah ----------------------------------------------------------- 1C. Tujuan ------------------------------------------------------------------------- 1

BAB II PEMBAHASAN

A. Makna Rule of Law ----------------------------------------------------------- 2B. Hak Asasi Manusia ----------------------------------------------------------- 4C. Hak Asasi Manusia di Indonesia ------------------------------------------- 5D. Contoh Berita yang Berkaitan dengan Rule of Law --------------------- 7

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ------------------------------------------------------------------ 12B. Saran -------------------------------------------------------------------------- 12

DAFTAR PUSTAKA

2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangRule of law? Tentunya kita sering mendengar istilah tersebut terutama di dunia

politik. Akan tetapi, banyak dari kita yang tidak mengetahui makna rule of law yang

sebenarnya dan banyak dari kita yang hanya mengartikan rule of law perkata. Rule

adalah peraturan dan law adalah hukum jadi, rule of law adalah peraturan hukum.

Maka dari itu, kami akan membahas Rule of Law dalam makalah kami kali ini

dengan tujuan kita lebih mengetahui dan memahami makna dari rule of law dan tidak

hanya sekedar mengartikannya perkata saja.

B. Rumusan Masalah1. Bagaimana Makna Rule of law?

2. Bagaimana kaitan rule of law dengan HAM?

3. Bagaimana keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Tujuan1. Mengetahui makna rule of law.

2. Mengetahui kaitan rule of law dengan HAM.

3. Mengetahui keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3

BAB II

PEMBAHASAN

A. Makna Rule of LawRule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa

keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang

objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara

menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan

egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man.

Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “Rule Of

Law”. Menurut (Fried Man,1959) Rule of law merupakan doktrin dengan semangat

dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of law dibedakan antara :

1. Pengertian formal (in the formal sence) yaitu organized public power atau

kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara

2. Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan menegakkan

rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik &

buruk. 

   

Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law,tapi pada intinya

tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat/bangsa

yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan,khususnya keadilan sosial (Sunarjati

Hartono,1982). Dalam penelitian historis komparatifnya di Inggris, Belanda dan AS

tentang Rule of Law, Sunarjati Hartono:

1. Setiap bangsa memiliki faham rule of law yang berbeda-beda.

2. Penegakan rule of law tidak dg sendirinya mengakibatkan tegaknya negara

hukum.

3. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki (materiil) yaitu

pelaksanaan dari just law agar terciptanya negara hukum yg membawa

keadilan bagi seluruh rakyatnya.

4. Pelaksanaan rule of law & terjaminnya negara hukum (inggris), tidak saja

4

warga negaranya yg tunduk pada hukum, melainkan pemerintahannya juga

sebagai ‘untergeordnet’ pada hukumnya.

5. Faham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum & keadilan

di Amerika pada HAM & di Belanda lahir darifaham kedaulatan negara. 

Rule Of Law sebagai suatu institusi sosia yang memiliki struktur sosial sendiri dan

memperakar budaya sendiri (Satjipto Raharjo ; 2003). Rule Of Law tumbuh dan

berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat Eropa, sehingga

memperakar sosial dan budaya eropa, bukan institusi netral.

Rule Of Law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang didalamnya terkandung

wawasan sosial. Rule Of Law adalah suatu legalisme literal (bahwa keadilan dapat

dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat obyektif,

tidak memihak, dan otonom).

Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tertera dalam UUD 1945

dan pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Inti dari Rule Of Law adalah jaminan adanya

keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial.Prinsip-prinsip Rule of Law

Secara Formal (UUD 1945)

1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)

2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (pasal 27:1)

3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)

4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang

adil dan layak dalam hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)

Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil/ Hakiki :

Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of Law

Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian

nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)

Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa (Satdjipto Rahardjo,

2003)

5

Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum,

mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia,

masyarakat dan negara.

Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo, 2003).

Ciri Utama Rule of Law

Lahir  dari kandungan “negara konstitusi” yang kemudian memunculkan “doktrin

egalitarian”

Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti “supremasi

hukum” dan “kesamaan  semua orang di hadapan hukum”

Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal

Keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak

masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa.

Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan akar budaya

sendiri.

B. Hak Asasi ManusiaDari penjelasan makna Rule of Law di atas, dapat kita ketahui bahwa HAM memiliki

kaitan yang erat dengan Rule of Law karena Rule of Law merupakan aturan hukum

yang menuntut keadilan sedangkan HAM merupakan cakupan dari hukum tersebut.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia, sesuai dengan

kodratnya. Menurut ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 bahwa hak asasi

manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal,

dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu

dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita

sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai

manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata- mata karena ia manusia, bukan

karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu

6

tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak

asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi

manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal,

artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh

siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat

kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau

berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga

kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana

atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia,

kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga

dimiliki oleh orang lain.

Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya,

diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak

kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati

yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia

ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

C. Hak Asasi Manusia di IndonesiaHak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang

artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni

Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi

manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam

ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia

bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa

Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak

yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

7

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak

memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau

kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah

dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan

martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

  Undang-Undang Dasar 1945

  Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-

bedakan menjadi sebagai berikut :

  Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan

pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

  Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki

sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

  Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam

pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk

mendirikan partai politik.

  Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan

pemerintahan (rights of legal equality).

  Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak

untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

  Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan

(procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan,

penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak

Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XVII/MPR/1998.

8

D. Contoh Berita yang Berkaitan dengan Rule of Law

KPK Gandeng MA & KY Agar Hakim Tipikor Perberat Hukuman Koruptor

Reporter : Yunita Amalia | Selasa, 9 Februari 2016 11:07

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya dan

koordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait vonis ringan

yang dijatuhkan kepada koruptor. Indonesian Corruption Watch sebelumnya merilis

masih banyak koruptor menerima vonis ringan oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor).

Wakil ketua KPK, Saut Situmorang mengakui fakta tersebut. Namun dia

menegaskan sudah melakukan koordinasi dengan MA dan KY terkait hal tersebut.

Selain hal itu, menurutnya KPK juga telah membahas soal pembebasan tersangka

korupsi di berbagai daerah.

"Kita sudah ada koordinasi dan kerjasama dalam beberapa hal yang taktis dan

strategis. Kami juga tidak saja membahas soal penerapan pasal yang sering

diperdebatkan, tetapi masalah pembebasan beberapa tersangka Tipikor di beberapa

daerah juga," kata Saut kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/2).

9

Menurut Saut, pembahasan soal pasal yang digunakan hakim Pengadilan Tipikor

memang perlu dilakukan evaluasi. Sebab para tersangka yang terlibat korupsi tak

jarang dibebaskan dari tuntutan.

Senada dengan Saut, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, juga mengatakan KPK

sudah melakukan koordinasi dengan MA dan KY terkait vonis ringan terhadap para

koruptor. Meski hasilnya belum terlihat, dia yakin realisasi hukuman berat bisa

dilakukan.

"Salah satu tujuan pemidanaan adalah membuat jera pelaku korupsi dan pada saat

yang sama mengedukasi publik agar tidak melakukan korupsi," ujar Laode.

Sebelumnya, dalam pengamatan ICW sepanjang tahun 2015, vonis untuk terdakwa

korupsi hanya berkisar dua tahunan atau 26 bulan.

"Pengadilan yang banyak membebaskan pelaku korupsi yakni Pengadilan Tipikor

Banda Aceh sebanyak 10 orang koruptor bebas, Pengadilan Tipikor Ambon sebanyak

9 orang koruptor yang bebas, Pengadilan Tipikor Kupang membebaskan 5 orang

koruptor dan di Pengadilan Tipikor Padang, Banjarmasin dan Mahkamah Agung ada

6 orang koruptor yang dibebaskan. Jumlah korputor yang dibebaskan sepanjang 2015

jumlahnya ada 68 orang," tandasnya

10

Denda dan Disparitas Hukuman Bagi Terdakwa Korupsi Perlu Dibenahi

Dede Rosyadi | Minggu, 7 Februari 2016 14:22

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sepanjang 2015,

pelaku korupsi paling banyak dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan

Pemerintah Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi).

"Tersangka korupsi dari pegawai pemerintahan (pejabat) sebanyak 225 orang

terdakwa. Peringkat kedua adalah korupsi dilakukan oleh pegawai swasta sebanyak

140 orang terdakwa. Anggota DPR/DPRD sebanyak 16 orang terdakwa," papar Divisi

Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter

di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (7/2).

Lalola menambahkan, selain itu juga sebanyak 66 terdakwa korupsi masuk ke dalam

kategori lain-lain dan 42 terdakwa tidak teridentifikasi profesinya dikarenakan

putusan yang tidak lengkap atau tidak terbaca.

Pada pertengahan 2015, kerugian negara terbesar oleh dua perkara. Pertama, perkara

131 PK/PID.SUS dengan terdakwa Theddy Tengko, merupakan Bupati Kepulauan

Aru, merugikan negara Rp 425 miliar. Kedua perkara 33/PID.

SUS-TPK/2015/PN.PBR dengan terdakwa Deki Bermana, merugikan negara Rp 149

11

miliar. Kedua, perkara 131 PK/PID.SUS dengan terdakwa Theddy Tengko,

merupakan Bupati Kepulauan Aru, merugikan negara Rp 425 miliar.

"Efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pemberian pidana tambahan berupa

denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar seperti tertulis dalam Pasal 2

dan Pasal 3 UU Tipikor perihal denda. Kalau denda Rp 50 juta itu sangat ringan

sekali," tandasnya.

Menurutnya, sedikitnya pada 2015 ada 309 terdakwa korupsi hanya dijatuhi denda Rp

50 juta. Hal ini yang perlu adanya pembenahan mekanisme denda bagi para pelaku

korupsi sehingga memiliki efek jera bagi pencuri uang rakyat tersebut.

"Hakim cenderung memberikan denda dalam kisaran yang paling rendah terhadap

pelaku tindak pidana lantaran didakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor, tren vonis korupsi

2015 masih didominasi banyaknya tuntutan ringan, sebab itu perlu adanya ketegasan

hukuman bagi para koruptor," tukas Lalola.

Lalola memaparkan, sepanjang 2015 persoalan disparitas pemidanaan masih terus

terjadi. Hal ini merupakan persoalan yang selalu berulang tiap tahunnya, dan tidak

pernah dipecahkan oleh Mahkamah Agung. Persoalan disparitas pemidanaan pada

akhirnya akan menciptakan ketidakadilan bagi korban korupsi.

"Terjadinya disparitas pemidanaan dikarenakan hingga kini tidak ada pedoman dalam

menjatuhkan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi, sehingga tidak ada batasan yang

jelas dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara korupsi," tandasnya.

12

Anak SD Dinikahi Duda Berusia 51 Tahun

Selasa, 12 Januari 2016 - 03:24 wib

BENGKULU - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), wilayah Bengkulu, mengecam

pernikahan pria yang diketahui berstatus duda berinisial Am (51), dengan anak di

bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bengkulu

Tengah, Provinsi Bengkulu, yang berlangsung Sabtu 9 Januari 2015.

Disampaikan Sekretaris KPI Wilayah Bengkulu, Irna Riza Yuliastuty, kasus yang

dialami anak perempuan belum genap berusia 12 tahun tersebut diduga dipaksa untuk

menikah dengan laki-laki yang pantas menjadi kakeknya.

Menurutnya, kasus yang menimpa warga Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten

Bengkulu Tengah bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM dan hak asasi anak berat.

Ia menyebut, di lingkungan masyarakat luas kasus tersebut bukan hal yang tidak

pernah terjadi. Sebab, kata dia, kasus itu bisa terjadi disebabkan masalah

perekonomian, pendidikan, pemahaman budaya, dan nilai-nilai agama.

''Kasus ini bisa disebut pelanggaran HAM dan hak asasi anak berat. Sebab dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan, jika pria

berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun,'' kata Irna, Senin (11/1/2016).

''Bahkan dijelaskan dalam Vide Pasal 7 Ayat (2) pernikahan itupun bisa terjadi jika

kedua mempelai di bawah 21 tahun harus mendapatkan izin dan memenuhi syarat-

syarat yang berlaku,'' tambah Irna.

Irna kembali menjelaskan, pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi konvensi

internasional mengenai hak anak. Di mana setiap negara peserta konvensi diwajibkan

melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak, dan

dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

''Ratifikasi itu tertuang dalam Kepres nomor 36 tahun 1990,'' jelas Irna.

13

BAB III

PENUTUPA. Kesimpulan

Rule of law merupakan suatu legalisme hukun yang menuntut keadilan. Rule

of law tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena

HAM juga menuntut keadilan. Jadi, HAM merupakan cakupan dari rule of

law.

B. SaranPenegakan hukum haruslah adil agar tidak terjadi lagi kasus-kasus

pelanggaran hukum.

14

DAFTAR PUSTAKA

http://linkblog-ku.blogspot.co.id/2012/06/penjelasan-detail-tentang-rule-of-

law.html

http://thesourthborneo22.blogspot.co.id/2013/01/rule-of-law-dan-negara-

hukum.html

http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-gandeng-ma-ky-agar-hakim-tipikor-

perberat-hukuman-koruptor.html

http://www.merdeka.com/peristiwa/denda-dan-disparitas-hukuman-bagi-

terdakwa-korupsi-perlu-dibenahi.html

http://news.okezone.com/read/2016/01/12/340/1285776/anak-sd-dinikahi-

duda-berusia-51-tahun

15