RULE OF LAWRULE OF LAW

MUHAMAD YOGI MUHAMAD YOGI 4013216112100740132161121007

RIDWAN SOPIANA RIDWAN SOPIANA 4013216112101640132161121016

Doktrin Hukum Negara Konstitusi Doktrin Hukum Negara Konstitusi

Abad XIX Negara DemokrasiAbad XIX Negara Demokrasi

Rule of LawRule of Law Negara AbsolutNegara Absolut

Doktrin EgalitarianDoktrin Egalitarian

Doktrin dg semangat dan idealismeDoktrin dg semangat dan idealisme

keadilan yg tinggi, seperti keadilan yg tinggi, seperti supremasi supremasi

hukum dan kesamaan setiap orang hukum dan kesamaan setiap orang di di

depan hukumdepan hukum

Rule of Law (Friedman, 19569)Rule of Law (Friedman, 19569)

1.1. Pengertian Formal (Pengertian Formal (in the formal sensein the formal sense) : ) : organized public powerorganized public power (kekuasaan umum (kekuasaan umum yg terorganisasikan) yg terorganisasikan) negara otoriter pun negara otoriter pun punya punya rule of lawrule of law

2.2. Pengertian hakiki/materiil (Pengertian hakiki/materiil (ideological ideological sensesense) : menegakkan ) : menegakkan rule of lawrule of law ok ok menyangkut ukuran hukum yg baik dan menyangkut ukuran hukum yg baik dan hukum yg buruk (hukum yg buruk (just and unjust lawjust and unjust law))

3.3. Pengertian Universal : sangat sulit ok ada Pengertian Universal : sangat sulit ok ada perbedaan setiap masyarakat yg perbedaan setiap masyarakat yg melahirkannyamelahirkannya dan dan perbedaan rasa perbedaan rasa keadilankeadilan

Inti pengertian Inti pengertian Rule of LawRule of Law harus sama harus sama : rule : rule of law harus menjamin apa yg oleh of law harus menjamin apa yg oleh masyarakat/ bangsa yg bersangkutan masyarakat/ bangsa yg bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. keadilan sosial.

Keberadaan ( ada atau tidaknya) Keberadaan ( ada atau tidaknya) rule of lawrule of law tdk hanya ditentukan hukum, tdk hanya ditentukan hukum, TETAPITETAPI lebih lebih dari pada itu, yaitu ada tidaknya keadilan yg dari pada itu, yaitu ada tidaknya keadilan yg dpt dinikmati setiap anggota masyarakat dpt dinikmati setiap anggota masyarakat

Wieldon (1960), Wieldon (1960), Rule of LawRule of Law tdk hanya tdk hanya memiliki peradilan yg sempurna, memiliki peradilan yg sempurna, TETAPITETAPI ditentukan ole ditentukan ole KENYATAANKENYATAAN apakah rakyat apakah rakyat benar menikmati keadilan dlm arti perlakuan benar menikmati keadilan dlm arti perlakuan yg adil, baik dari sesama warganegara, yg adil, baik dari sesama warganegara, maupun pemerintahmaupun pemerintah

The enforcement of the rule of LawThe enforcement of the rule of Law (Pelaksanaan Kaidah kaidah Hukum), yg (Pelaksanaan Kaidah kaidah Hukum), yg berlaku dlm suatu negara senantiasa berlaku dlm suatu negara senantiasa mengandung suatu mengandung suatu premisepremise (prasarat), bahwa (prasarat), bahwa kaidah yg dilaksanakan merupakan hukum yg kaidah yg dilaksanakan merupakan hukum yg adil, artinya kaidah hukum yg menjamin adil, artinya kaidah hukum yg menjamin perlakuan yg adil (sesuai dg faham perlakuan yg adil (sesuai dg faham masyarakat yg bersangkutan tentang keadilan masyarakat yg bersangkutan tentang keadilan sosial)sosial)

Rule of LawRule of Law

1.1. Penelitian Historis-KomparatifPenelitian Historis-Komparatif Setiap bangsa memiliki faham Setiap bangsa memiliki faham rule of lawrule of law

yg berbedayg berbeda Penegakkan Penegakkan rule of lawrule of law tdk menjamin tdk menjamin

negara hukumnegara hukum Penegakkan Penegakkan rule of lawrule of law harus hakiki harus hakiki

tercipta negara hukumtercipta negara hukum Pemerintah tunduk pada Pemerintah tunduk pada rule of lawrule of law

(untergeordnet) (untergeordnet) Inggris Inggris Faham Faham rule of lawrule of law Inggris : hukum & Inggris : hukum &

keadilankeadilan

USA : HAMUSA : HAM

Belanda : HakimBelanda : Hakim

2. 2. Penelitian analisis-sosialPenelitian analisis-sosial Rule of LawRule of Law sebagai institusi sosial : memiliki sebagai institusi sosial : memiliki

struktur sosial sendiri dan memili akar budaya struktur sosial sendiri dan memili akar budaya sendidrisendidri

Rule of lawRule of law mempunyai akar budaya mempunyai akar budaya sendiri/Eropa sendiri/Eropa

Rule of lawRule of law suatu Legalisme, suatu aliran pikiran suatu Legalisme, suatu aliran pikiran hukum, didalamnya terkandung wawasan sosial, hukum, didalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara, yg dg demikian masyarakat, dan negara, yg dg demikian memuat nilai nilai tertentu yg memiliki struktur memuat nilai nilai tertentu yg memiliki struktur sosiologisnya sendiri.sosiologisnya sendiri.

Rule of lawRule of law sebagai legalisme liberal, keadilan sebagai legalisme liberal, keadilan dpt dilayani melalui pembuatan sistem dpt dilayani melalui pembuatan sistem peraturan yg sengaja bersifat obyektif, tdk peraturan yg sengaja bersifat obyektif, tdk memihak, tidak personal dan otonom. memihak, tidak personal dan otonom.

Prinsip Rule of Law secara FormalPrinsip Rule of Law secara Formal

1.1. Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945 Bahwa kemerdekaan adl hak segala bangsa…… karena Bahwa kemerdekaan adl hak segala bangsa…… karena

tdk sesuai dg peri kemanusiaan dan peri keadilantdk sesuai dg peri kemanusiaan dan peri keadilan …………..Kemerdekaan Indonesia, yg merdeka, bersatu, ..Kemerdekaan Indonesia, yg merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmurberdaulat, adil dan makmur …………..untuk memajukan kesejahteraan umum, ………. Dan ..untuk memajukan kesejahteraan umum, ………. Dan

keadilan sosialkeadilan sosial ……… ……… disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

dlm suatu UUD negara Indonesiadlm suatu UUD negara Indonesia ………………Kemanusiaan yg adil dan beradabKemanusiaan yg adil dan beradab ………………serta dg mewujudkan suatu keadilan sosial bagi serta dg mewujudkan suatu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indoesiaseluruh rakyat Indoesia

Prinsip rule of law dlm Pembukaan UUD 1945 bersifat Prinsip rule of law dlm Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara ok tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara ok Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Fundamental Negara Kesatuan RIFundamental Negara Kesatuan RI

2. 2. Pasal pasal UUD 1945Pasal pasal UUD 1945 Pasal 1 (3) : Negara Indonesia adl negara hukumPasal 1 (3) : Negara Indonesia adl negara hukum Pasal 24 (1) : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yg Pasal 24 (1) : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yg

merdeka utk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan merdeka utk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanhukum dan keadilan

Pasal 27 (1) : Segala warganegara bersamaan kedudukannya Pasal 27 (1) : Segala warganegara bersamaan kedudukannya dlm hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dlm hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dg tidak ada kecualinyadan pemerintahan itu dg tidak ada kecualinya

Pasal 28 D (1) : Hak asasi manusiaPasal 28 D (1) : Hak asasi manusia Pasal 28 D (2) : Setiap org berhak utk bekerja serta mendapat Pasal 28 D (2) : Setiap org berhak utk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yg adil dan layak dlm hubungan kerjaimbalan dan perlakuan yg adil dan layak dlm hubungan kerja

Pasal UUD 1945 memuat prinsip rule of law secara formal Pasal UUD 1945 memuat prinsip rule of law secara formal sehingga setiap penyelenggara negara/pemerintahan baik di sehingga setiap penyelenggara negara/pemerintahan baik di pusat, maupun di daerah wajib mentaatinya, bahkan pusat, maupun di daerah wajib mentaatinya, bahkan menggunakan sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan menggunakan sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan berkaitan dg jaminan atas rasa keadilan, khususnya keadilan berkaitan dg jaminan atas rasa keadilan, khususnya keadilan sosial sosial

Prinsip Rule of Law secara hakiki (materiil)Prinsip Rule of Law secara hakiki (materiil)

Penelitian Historis-Komparatif : Penelitian Historis-Komparatif : Keberhasilan the enforcement of the Keberhasilan the enforcement of the

rules of law tergantung kepada rules of law tergantung kepada kepribadian nasional masing masing kepribadian nasional masing masing bangsabangsa

Didukung oleh : Didukung oleh :

1. Rule of Law sebagai institusi sosial yg 1. Rule of Law sebagai institusi sosial yg memiliki struktur sosial dan akar budaya memiliki struktur sosial dan akar budaya sendirisendiri

2. Rule of law tumbuh dan berkembang 2. Rule of law tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masy. Eropaseiring perkembangan masy. Eropa

3. Rule of law mempunyai akar sosial 3. Rule of law mempunyai akar sosial dan budaya Eropadan budaya Eropa

4. Rule of law4. Rule of law suatu legalisme, suatu aliran suatu legalisme, suatu aliran pemikiran hukum, di dlmnya terkandung pemikiran hukum, di dlmnya terkandung wawasan sosial, hubungan antar manusia, wawasan sosial, hubungan antar manusia, masyarakat dan negaramasyarakat dan negara

5. Rule of law suatu legalisme liberal adalah 5. Rule of law suatu legalisme liberal adalah keadilan dilayani melaluui pembuatan sistem keadilan dilayani melaluui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yg sengaja bersifat peraturan dan prosedur yg sengaja bersifat objektif, tdk memihak, tidak personal dan objektif, tdk memihak, tidak personal dan otonomotonom

Sehingga tampaknya Pelaksanaan prinsip Sehingga tampaknya Pelaksanaan prinsip prinsip rule of law di Indonesia banyak prinsip rule of law di Indonesia banyak mengambil pengalaman dari USAmengambil pengalaman dari USA

Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia harus Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia harus mempertimbangkan :mempertimbangkan :

1.1. Bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of Bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law tgt pd sejarah dan corak masy. Hukum yg law tgt pd sejarah dan corak masy. Hukum yg bersangkutan, tgt pd kepribadian nasional masing bersangkutan, tgt pd kepribadian nasional masing masing bangsamasing bangsa

2.2. Rule of law adalah suatu institusi sosial, yg memiliki Rule of law adalah suatu institusi sosial, yg memiliki struktur sosiologisnya sendiri, dan mempunyai akar struktur sosiologisnya sendiri, dan mempunyai akar budayanya sendiri yg tumbuh dan berkembang budayanya sendiri yg tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dg pertumbuhan masy. ratusan tahun seiring dg pertumbuhan masy. Bangsa Eropa shg mempunyai akar sosial dan Bangsa Eropa shg mempunyai akar sosial dan budaya Eropabudaya Eropa

3.3. Rule of law adl suatu legalisme, suatu aliran Rule of law adl suatu legalisme, suatu aliran pemikiran hukum, didalamnya terkandung wawasan pemikiran hukum, didalamnya terkandung wawasan sosial, hub. Antar manusia, Masyrakat, dan negara, sosial, hub. Antar manusia, Masyrakat, dan negara, yg kemudian tumbuh menjadi legalisme liberal.yg kemudian tumbuh menjadi legalisme liberal.

Soetjipto Rahardjo (2004) : “Indonesia Soetjipto Rahardjo (2004) : “Indonesia butuhkan penegakkan hukum progresif”butuhkan penegakkan hukum progresif”

Hukum adl suatu institusi yg bertujuan Hukum adl suatu institusi yg bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yg mengantarkan manusia kepada kehidupan yg adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

ideal hukum yg menuntut diwujudkan ideal hukum yg menuntut diwujudkan Hukum pro rakyat dan hukum pro keadilan.Hukum pro rakyat dan hukum pro keadilan.

hukum di Indonesia jadi alat politik, bukan lagi hukum di Indonesia jadi alat politik, bukan lagi low is a tool of social engineering, bahkan low is a tool of social engineering, bahkan hukum sudah merupakan dark engineering, hukum sudah merupakan dark engineering, komersialisasi dan commodification hukum komersialisasi dan commodification hukum semakin menyeruak.semakin menyeruak.

Hukum progresif Hukum progresif cara mengatasi cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesiaketerpurukan hukum di Indonesia

Asumsi dasar progresif : hukum adalah Asumsi dasar progresif : hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, hukum bukan merupakan suatu institusi yg absolut bukan merupakan suatu institusi yg absolut dan final, hukum selalu berada dalam proses dan final, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi ( law as a process, law untuk terus menjadi ( law as a process, law in the marking)in the marking)

Implementasi Rule of law di Indonesia Implementasi Rule of law di Indonesia

Back to law and order (kembali kepada orde Back to law and order (kembali kepada orde hukum dan ketaatan dlm konteks hukum dan ketaatan dlm konteks Indonesia)Indonesia)

HUKUM INDONESIAHUKUM INDONESIA

1.1. Rule of PancasilaRule of Pancasila

2.2. Rule of moralRule of moral

3.3. Rule of justiceRule of justice

4.4. Rule of IndonesiaRule of Indonesia