- AndikaYuda- Fildan Fathia- M. Shalahudin- Rahmat Hidayat- Ican Afrizal- Andra Saputra

Konstitusi , dan Rule of Law .

Created by BATAMERAH

Nama Kelompok

▪ A. Fildan Fathia 1217051001

▪ AndikaYuda 1217051005

▪ Andra Saputra 1217051006

▪ Ichan Afrizal 1217051031

▪ M. Shalahuddin Al Ayyubi 1217051039

▪ Rahmat Hidayat 1217051053

▪ 1. Pengertian dan Definisi Konstitusi

▪ 2. Hakikat dan Fungsi Konstitusi

▪ 3. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi

▪ 4. Institusi dan Mekanisme PenyusunanKonstitusi

▪ 5. Latar Belakang dan Pengertian Role of Law

▪ 6. Fungsi dan Dinamika Pelaksanaan Role of Law

▪ 7. Kajian Kasus untuk Konstitusi dan Rule of Law.

▪ Banyak kasus yang menyadarkan kita untuk mempelajari kostitusidan rule of law atau penegakkan hukum, karena terkait denganaturan bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur.

▪ Contohnya kasus`berhentinya Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie. Ketentuan UUD 1945, sebelum menjabat presiden, maka calon presidenmengucapkan sumpah dihadapan MPR. Namun demikian, pada tahun1998, MPR tidak dapat bersidang sehingga sumpah presidendilakukan di Istana Presiden dihadapan Ketua Mahkamah Agung dandisaksikan pimpinan DPR/MPR. Peristiwa tersebut tidak diaturdalam UUD 1945.

▪ Belajar dari pengalaman tersebut, maka MPR periode 1999-2004 mengadakan amandemen Pasal 9 UUD 1945 yang semula berbunyi“sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presidenbersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguhdihadapan MPR atau DPR” menjadi 2 ayat, dengan ayat tambahanberbunyi “jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agama atauberjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan MPR dengan

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialahpembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatunegara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakanterjemahan dari istilah Belanda “Gronwet”. Perkataan wet diterjemahkankedalam bahasa indonesia ialah undang-undang dan grond berarti tanahatau dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa inggris dipakai istilahconstitution yang bahasa indonesianya ialah konstitusi. Pengertiankonstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih luas daripada pengertianundang-undang dasar. Dalam ilmu politik, constitution merupakan suatuyang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-carabagaimaan suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari duakata yaitu: cume dan statuere. Cume adalah sebuah proposisi yang berarti “bersama-sama dengan…,” sedangkan statuere mempunyai artiberdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu

Para ahli hukum ada yang membedakan arti konstitusi dengan undang-undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. Persamaan danperbedaannya adalah sebagai berikut:a. L. J Van Apeldoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnyakonstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar (gronwet) adalah bagian tertulis darikonstitusi.

b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktikketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia.

c. E. C. S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang memberikan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatunegara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Apabilanegara dipandang sebagai kekuasaan atau organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undangdasar menerapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubungan-hubungan

Pada hakikatnya konsitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok yaitu:a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya,b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifatfundamental,c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang jugabersifat

fundamental.

Fungsi Konstitusi (UUD) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadimemiliki arti dan makna yang sangat penting. Artinya bahwa konstitusi (UUD) menjadi “tali”pengikatsetiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara. Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai:a. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanent (lembaga suprastruktur daninfrasruktur politik). b. Tata aturan dalam hubungan negara dan warga negara serta dengan negara lain.c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).

Dalam gerak pelaksanaannya, konstitusi (UUD 1945) banyak mengalamiperubahan mengikuti perubahan sistim politik Negara Indonesia. Peristiwa perubahan ini berlangsung beberapa kali dalam periode waktutertentu. Perubahan tersebut secara sistematis dapat dikemukakansebagai berikut:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)Dalam kurun waktu diatas, pelaksanaan UUD tidak dapat dilaksanakandengan baik, karena bangsa indonesia sedang mengalami masa pancaroba. Artinya dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, sedangakan pihak colonial Belanda masih inginmenjajah kembali negara indonesia.

2. Konsitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)Rancangan konsitusi ini disepakati bersama di Negara Belanda antarawakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan wakil-wakil pemerintahNegara BFO (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg) yaitu negara-negarabuatan Belanda di luar Negara Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadidi kota Pantai Scheveningen, tanggal 29 Oktober 1949, pada saat

3. UUDS (15 Agustus 1950-05 Juli 1959)Undang-undang Dasar Sementrara 1950 ini merupakan UUD yang ketiga bagi Indonesia. MenurutUUDS ini, sistim pemerintahan yang dianut adalah sistim pemerintahan parlementer dan bukan sistimkabinet presidensiil lagi seperti pada UUD 1945. Menurut sistim pemerintahan parlementer yang tertuang dalam UUDS ini, presiden dan wakil presiden adalah sekedar presiden dan wakil presidenkonstitusional dan “tidak dapat diganggu gugat.” Yang betanggung jawab adalah para menteri kepadaparlemen (DPR). UUDS ini berpijak pada pemikiran liberal yang mengutamakan kebebasan individu. Sedangkan UUD 1945, berpijak pada landasan demokrasi pancasila yang berintikan sila Pancasila.

4. UUD 1945 (5 Juli 1959-1966)Dalam kurun waktu 1959-1999, penyelengaraan pemerintahan negara terklasifikasi dalam dua kurunwaktu, yaitu kurun waktu 1959-1966 yang dikenal dengan istilah Orde Lama (ORLA) dan kurun waktu1966-1999 dikenal dengan istilah Orde Baru (ORBA). Pada periode pertama, pemerintahan negaradipimpin oleh Presiden Soekarno dan periode kedua dibawah pimpinan Presiden Soeharto.

5. UUD 1945 Amandemen Pertama

Dalam penerapan konstitusi (UUD 1945) yang telah diamandemen, sistim pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat signifikandengan penerapan sistim pemerintahan pada konstitusi pra-amandemen.

Inti penerapan sistim pemerintahan pasca amandemen konstitusi(UUD 1945) antara lain:a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadiliberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasarbebas.b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda Tingkat I dan II (Kabupaten/Kota).c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden.d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab.e. Perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung dansistim multipartai.f. Pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan sturkturketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusisebagai lembaga tertinggi negara dan lain-lain.

1. Institusi Legislasi

Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi danperaturan perundang-undangan yang ada dibawahnya adalah meliputi duainstitusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang, sedang tingkatI dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain diluar kedua institusi diatas, baik yang bersifat infrastruktur maupunsuprastruktur politik memiliki tugas memberi dukungan sesuai denganperan kompetensinya. Bentuk produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa UUD, UU, PERPU dan PP PERDA.

2. Mekanisme dan Pembuatan Amandemen Konstitusi, UU, PERPU, PP dan PERDA.Proses pembuatan peraturan perundang-undangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Amandemen Konstitusi (UUD 1945)b. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD 1945)c. Mekanisme Pembuatan Undang-undang dan PERPU

LATAR BELAKANG…

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ialahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peranpalemen dalam penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadapnegara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakankonsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dannegara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasihukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir denganmengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dankerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusiyang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.

PENGERTIAN…

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua) yaitu; pengertian secara formal (in formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang teroganisasi (organized public power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum. Sedangkan

Ada tidaknya penegakan hukum, tidak hanya cukup ditentukan oleh adanyahukum saja, akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakan hukumditentukan oleh ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat.

Rule of Law tidak hanya memiliki sistim peradilan yang sempurna diatas kertas saja, akantetapi ada tidaknya rule of law di dalam suatu negara ditentukan oleh “kenyataan,” apakah rakyatnyabenar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warganegara maupun dari pemerintah, sehingga inti dari rule of law merupakan adanya jaminan keadilanyang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. Rule of law merupakan suatu legisme sehinggamengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistim peraturan danprosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan adanya jaminan secaraformal terhadap rasa “keadilan” bagi rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip diatas merupakan dasar hukum pengambilalihan kebijakan bagipenyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupundaerah.

Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakkan rule of law harus diartikan secarahirarki (materiil), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari just law.” Prinsip-prinsip rule of law secara hirarkisangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law”dalam penyelenggaraanpemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwakeberhasilan “the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of lawmerupakan insitusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayayang khas pula. Rule of law ini juga merupakan legisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dannegara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnyasendiri. Legisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan

otonom. Secara kuantitiatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakkannya belum mencapai mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat.

Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain; bagaimana komitmen pemerintah untk melaksakan prinsip-prinsiprule of law. Proses penegakkan hukum di Indonesia dilakukan olehlembaga penegak yang terdiri dari;1. Kepolisian.2. Kejaksaan.3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).4. Badan Peradilana. Mahkamah Agungb. Mahkamah Konstitusic. Pengadilan Negerid. Pengdilan Tinggi

Sesi Pertanyaan

1. Pertanyaan dari : Esti Putri CindonaSiapakah propokator/pencetus penggantikonstitusi NKRI ?

Jawabannya :

Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus1945, diberlakukan kembali melalui DekritPresiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secaraaklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan(amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

2. Pertanyaan dari : Ayu TakiyaSiapakah yang berhak mengganti konstitusi yang berlaku ? Apakah konstitusi masih bisa berubah ?

Jawab :Pada hakikatnya, Kebijakan Publik tidak bisa

dibentuk oleh siapa saja atau lembaga apa saja, melainkan Kebijakan Publik hanya bisa dibentuk olehorang atau lembaga yang menurut Undang-Undangberhak untuk membuat peraturan yang berlaku untukumum.

Menurut kami, konstitusi dapat saja berubah itusemua bergantun g kepada kebijakan-kebijakan publikyang telah disepakati oleh lembaga-lembaga negarayang menurut Undang-Undang berhak untukmenggantinya.

3. Pertanyaan dari : Claudia Cindy OwenMengapa konstitusi yang semula UUD 1945 kemudianmengalami berbagai perubahan tetapi kemudian kembalilagi ke UUD 1945 dna kemudian di amandemen ?

Jawabannya : Menurut kami setiap negara memiliki kebutuhannya

masing-masing pada waktu tertentu. Begitu pula NKRI, NKRI mengalami perubahan konstitusi sesuai denganpersetujuan yang dicapai. Dengan menerapkankonstitusi yang baru diharapkan mampu membawaperubahan ke arah yang positif. Sehingga kemudianNKRI mengalami perganti konstitusi seiring denganberjalannya waktu.

Dalam penerapan konstitusi (UUD 1945) yang telahdiamandemen, sistim pemerintahan negara mengalamiperubahan yang sangat signifikan dengan penerapansistim pemerintahan pada konstitusi pra-amandemen.

Inti penerapan sistim pemerintahan pasca amandemen konstitusi (UUD 1945) antara lain:

a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadiliberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu sertapasar bebas.

b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda Tingkat I dan II (Kabupaten/Kota).

c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden.d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab.e. Perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung

dan sistim multipartai.f. Pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan

sturktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai denganditetapkannya konstitusi sebagai lembaga tertinggi negaradan lain-lain.

©2013