roren/3 laporan... · 2016-03-29 · administrasi kepada semua unsur di lingkungan badan. ... 5....
TRANSCRIPT
i | P a g e
DAFTAR ISI
Hal.
PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR GAMBAR vi
IKHTISAR EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 2
B. Tujuan 3
C. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi 3
D. Sistematika 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8
A. Tujuan dan Sasaran Strategis 10
B. Rencana Kinerja Tahunan 11
C. Penetapan Perjanjian Kinerja 11
D. Strategi 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14
A. Pengukuran Kinerja 15
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 17
C. Sumber Daya 28
1. Sumber Daya Manusia 28
2. Sumber Daya Anggaran 30
BAB IV PENUTUP 32
LAMPIRAN
ii | P a g e
DAFTAR
TABEL
Hal
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 11
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 12
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Tahun 2015 16
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun
2015 17
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 31
iii | P a g e
DAFTAR GRAFIK
Hal
Grafik 3.1 Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Tahun 2015-2019 18
Grafik 3.2 Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Dokumen Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) Tahun 2015 19
Grafik 3.3 Target dan Capaian Indikator Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari
Poltekkes Tahun 2015-2019 21
Grafik 3.4 Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2015 23
Grafik 3.5 Target dan Capaian Indikator Jumlah Satuan Kerja yang Ditingkatkan Sarana
dan Prasarananya Tahun 2015-2019 25
Grafik 3.6 Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Satuan Kerja yang Ditingkatkan
Sarana dan Prasarananya Tahun 2015 26
Grafik 3.7 Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015 29
Grafik 3.8 Persentase SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan
Golongan Tahun 2015 29
Grafik 3.9 Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Latar
Belakang Pendidikan Tahun 2015 30
iv | P a g e
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
1144/Menkes/PER/VIII/2010
6
Gambar 3.1 Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Poliklinik Kesehatan Kemenkes RI 24
Gambar 3.2 Satuan Kerja (Poltekkes Bengkulu) yang Ditingkatkan Sarana dan
Prasarananya
28
v | P a g e
B
IKHTISAR EKSEKUTIF
irokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan
karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam
berbagai kebijakan public serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut
secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan
masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda
Negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang
baik (good governance).
Secara umum capaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mencapai target
lebih dari 100%, hal ini menunjukan perkembangan yang baik namun dibutuhkan komitmen dan
keterlibatan seluruh elemen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana
Aksi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2015 –
2019.
Ke depan untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran Rencana Aksi Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang bersih, kompeten dan melayani
diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik pusat maupun
daerah. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi
pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan system pemerintahan yang berorientasi
pada hasil (berbasis kinerja) dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2015 telah dikeluarkan dana sebesar Rp.
316.270.902.000,- atau 95,85% dari pagu 329.969.485.000,- . Berdasarkan e – Monev DJA
prosentase pencapaian keluaran sebesar 91,67% dengan efesiensi sebesar 3,3%. Efesiensi
tersebut berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya
perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dan lain lain.
vi | P a g e
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 1
B A B I
PENDAHULUAN
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 2
S A. LATAR BELAKANG
ekretariat Badan PPSDM Kesehatan bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor : 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang organisasi
dan tata kerja kementerian kesehatan merupakan salah satu unit eselon II di
Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis
administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan
Kinerja.
Dalam Laporan Kinerja Kesehatan mengukur kegiatan-kegiatan dalam rangka
pencapaian tujuan. Hasil pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat
diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui
penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan
kinerja di masa mendatang (performance improvement).
Laporan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan disusun sebagai salah
satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan PPSDM kesehatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2015 sesuai dengan tujuan dan sasaran
strategis yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Tahun 2015 –
2019 dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja
atau Bagian di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, serta sebagai salah
satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 3
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Diharapkan dengan adanya LAKIP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun
2015 ini, dapat dilihat keberhasilan yang telah dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDM
Kesehatan melalui pengukuran yang dilakukan, karena penyusunan LAKIP Sekretriat
Badan PPSDM mengacu kepada Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM
Kesehatan dan Penetapan Rencana Kerja tahun 2015.
B. TUJUAN
Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015
adalah untuk menyajikan gambaran pencapaian keberhasilan kinerja dari pelaksanaan
program dan kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan periode Tahun 2015 dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.
C. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis
administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
2. Pengelolaan data dan informasi.
3. Penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.
4. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
5. Pengelolaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji.
7. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 4
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi
Sekretariat Badan terdiri atas:
1. Bagian Program dan Informasi
Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program,
dan anggaran.
b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
c. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
Bagian Program dan Informasi terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Anggaran
b. Subbagian Data dan Informasi
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan urusan hukum.
b. Pelaksanaan penataan, evaluasi organisasi, dan ketatalaksanaan.
c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Hukum.
b. Subbagian Organisasi.
c. Subbagian Hubungan Masyarakat.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 5
3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan anggaran.
b. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan.
c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:
a. Subbagian Perbendaharaan.
b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
4. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawaian dan jabatan fungsional, tata persuratan, kearsipan dan gaji.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi:
a. Pengelolaan pengembangan pegawai dan jabatan fungsional.
b. Pengelolaan perencanaan dan mutasi pegawai.
c. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji.
Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Pengembangan Pegawai.
b. Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai.
c. Subbagian Tata Usaha dan Gaji.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 6
Gambar 1.1
Bagan Organisasi Sekretariat Badam PPSDM Kesehatan
1144/Menkes/PER/VIII/2010
D. SISTEMATIKA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sistematika penulisan atau outline dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
1. IKHTISAR EKSEKUTIF
Menguraikan secara singkat isi LAK Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
2. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Badan PPSDM Kesehatan, serta sistematika penulisan LAK.
3. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, Rencana Kinerja Tahunan, serta
Penetapan Kinerja.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 7
4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta
sumber daya.
5. BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 8
B A B I I
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 9
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan
tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran
program kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan. Rencana kinerja
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 pada hakekatnya sasaran dan
indikator kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang diarahkan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan
Sekretariat Badan Tahun 2015 – 2019.
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/I/2015 disusun Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 (Renstra Kemenkes 2015 - 2019), dimana
didalamnya disebutkan bahwa salah satu program pembangunan kesehatan adalah
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan yang
menjadi tanggung jawab Badan PPSDM Kesehatan.
Secara umum tugas pokok fungsi Badan PPSDM Kesehatan adalah menjamin
jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan. Masing – masing satker dan UPT memiliki peran
fungsi yang saling bersinergi dan mendukung satu sama lain. Sedangkan Sekretariat
Badan PPSDM Kesehatan berperan memantapkan dukungan manajemen. Dan Pusat-
pusat berperan menyerasikan pengadaan, menjamin pemerataan, pemanfaatan,
pengembangan, pembinaan dan pengawasan mutu. Sementara itu Poltekkes, BBPK dan
Bapelkes berperan memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang
direncanakan dan dibutuhkan.
Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan PPSDM Kesehatan
dtituangkan dalam dalam dokumen perencanaan yang memberikan penjelasan program/
kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi
Badan PPSDM Kesehatan sesuai Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan
Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM
Kesehatan Tahun Tahun 2015 Nomor: HK.02.03/I.1/008232/ 2015 tanggal 31 Agustus
2015 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015-2019.
Sedangkan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai salah satu unit Eselon
II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan adalah penanggung-jawab dan pelaksana dari
kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Agar program/ kegiatan, indikator,
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 10
target, dan kebutuhan pembiayaan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan setiap
tahunnya dalam kurun waktu 2015-2019 dilaksanakan semua bagian/unit di lingkungan
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan memiliki acuan dalam melaksanakan kegiatan
pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan disusunlah Rencana Aksi
Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Nomor : HK.02.04/I.1/009125/2015 tanggal 25 September
tentang Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.
Adapun Visi dan Misi yang digunakan adalah Visi dan Misi Presiden yang
ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Presiden Republik
Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-
2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotongroyong”.
A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan adalah
meningkatnya manajemen dan dukungan pelaksanaan upaya pengembangan
dan pemberdayaan SDM kesehatan.
2. Sasaran Strategis
Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pencapaian sasaran Sekretariat
Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015, yaitu:
a. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM
Kesehatan sebanyak 20 dokumen.
b. Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan (indikator ini
baru ditargetkan ada capaian pada tahun 2016).
c. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebanyak
20.000 orang.
d. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 49
Satker (kumulatif hingga 2019).
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 disusun mengacu
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Dan berdasarkan Rencana Aksi
Program Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 disusunlah Rencana Aksi Kegiatan
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 yang disusun untuk menentukan tujuan
dan arah pelaksanaan program selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam
pelaksanaan kegiatannya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan, yang berisi indikator
untuk mengukur keberhasilan dari kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun.
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015
seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019
adalah :
Tabel. 2.1
Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Tahun 2015
Kegiatan Indikator Kinerja Target
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada
Program pengembangan
dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan
1 Jumlah Dokumen Norma, Standar,
Prosedur Dan Kriteria PPSDM Kesehatan
20 Dokumen
2 Jumlah Dokumen Data Dan Informasi
Program PPSDM Kesehatan
-
Pembinaan dan
Pengelolaan Pendidikan
Tinggi
3 Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
20.000 orang
4 Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan
Sarana Dan Prasarananya
49 (k) Satker
C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA
Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 12
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Pada tahun 2015, Sekretariat Badan PPSDM kesehatan menjadikan kontrak
kinerja sebagai dokumen penetapan perjanjian kinerja. Kontrak kinerja pejabat eselon I
dan II berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis.
Penetapan kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan untuk Tahun 2015 adalah:
Tabel. 2.2
Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Tahun 2015
No. Indikator Kinerja Target 2015
1 Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
PPSDM Kesehatan
20 Dokumen
2 Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM
Kesehatan
-
3 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan
Kemenkes RI
20.000 orang
4 Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan
prasarananya
49 (k) Satker
D. STRATEGI
Untuk mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan strategi yang
diterapkan oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai berikut:
a. Perencanaan kebijakan dan program.
b. Penggerakan pelaksanaan dan pengawasan.
c. Pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuan
para pengelola PPSDM Kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat
dan terpercaya. Disamping itu, perlu juga didukung dengan pembiayaan, sarana
serta prasarana, peraturan perundang-undangan dan penelitian/riset yang perlu
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 13
diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan
PPSDM Kesehatan seperti yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dan
kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan pada
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 14
B A B I I I
AKUNTABILITAS KINERJA
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 15
S A. PENGUKURAN KINERJA
etiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja
yang ditetapkan dalam dokumen penetapan perjanjian kinerja. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi
kinerja, hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian
indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja
yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana strategik.
Pengukuran kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan diarahkan untuk
mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 terhadap target yang telah ditetapkan
sebelumnya. Sebagai unit eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Sekretariat
Badan PPSDM Kesehatan melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan, dengan sasaran kegiatan Meningkatnya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan
dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
Adapun indikator pencapaian sasaran Tahun 2015 yang merupakan gambaran
capaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 16
Tabel. 3.1
Pencapaian Kinerja Dukungan Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Jumlah dokumen Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria PPSDM
Kesehatan
20 Dokumen
20 Dokumen
100%
2 Jumlah dokumen data dan
informasi program PPSDM
Kesehatan
- - -
Selain itu pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan terdapat kegiatan
Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dengan sasaran kegiatan adalah
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan
kegiatan ini beserta penganggarannya terdapat pada Politeknik Kesehatan Kemenkes,
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sesuai tupoksi dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan berfungsi dalam memberikan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan melakukan pembinaan
pengelolaan pendidikan tinggi pada UPT yang berada di bawah naungan Badan PPSDM
Kesehatan dalam hal ini Poltekkes Kemenkes. Adapun indikator pencapaian sasaran
kegiatan meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi sebagaimana tabel
3.2 berikut :
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 17
Tabel. 3.2
Pencapaian Kinerja Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Tahun 2015
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Jumlah lulusan tenaga
kesehatan dari Politeknik
Kesehatan Kemenkes RI
20.000 orang
21.984 orang
109,92%
2 Jumlah satuan kerja yang
ditingkatkan sarana dan
prasarananya (kumulatif).
6 Satker
17 Satker
283,33%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Untuk mengukur kinerja dari Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, dapat
dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Inidkator Kinerja
Kegiatan (IKK), akan diperoleh indeks capaian IKK sebagaimana berikut:
1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dengan indikator
capaian :
a. Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM
Kesehatan
Definisi Operasional:
Jumlah dokumen kebijakan teknis/rancangan Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan yang
disusun oleh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 18
Cara Perhitungan:
Menghitung jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan
telah dilakukan pembahasan di internal Badan PPSDM Kesehatan paling sedikit 2
kali. Dihitung selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahunnya.
Target dan capaian indikator Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.1.
sebagai berikut:
Grafik 3.1.
Pencapaian Indikator
Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Tahun 2015-2019
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah dokumen
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan pada Tahun 2015
mencapai target sebanyak 20 dokumen atau tercapai 100%. Target untuk indikator
ini ditentukan pertahun selama tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengakomodir
semua usulan dalam bentuk produk hukum yang harus diterbitkan dalam rangka
penguatan pelaksanaan program di pusat dan UPT. NSPK sangat diperlukan untuk
menunjang output dari unit di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang
memerlukan regulasi dalam pelaksanaannya dilapangan. Target Tahun 2015-2019
untuk indikator Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM
Kesehatan yang disusun secara kumulatif adalah 100 dokumen. Jika dibandingkan
dengan kumulatif NSPK yang disusun sanpai dengan Tahun 2019 maka sudah
tercapai 20% dokumen NSPK yang disusun dari target 100 dokumen NSPK yang
disusun.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 19
Sedangkan gambaran capaian indikator Triwulan I – IV Tahun 2015 dapat dilihat
pada grafik 3.2. berikut :
Grafik 3.2.
Pencapaian Indikator Per Triwulan
Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Tahun 2015
Untuk Tahun 2015, ditargetkan jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan sebanyak 20 NSPK. Capaian indikator pada
triwulan I dan II dihasilkan 3 NSPK, kemudian pada Triwulan III dan IV dihasilkan 7
NSPK. Target indikator ini ter realisasi pada Triwulan IV sebanyak 7 NSPK yang
disusun, sehingga jumlah keseluruhan NSPK yang telah disusun sebanyak 20 NSPK
atau tercapai 100%.
Dari grafik 3.2. di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah dokumen
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDMK tercapai pada triwulan IV yakni
sebanyak 7 NSPK yang disusun. Untuk mencapai target capaian indikator ini melalui
kegiatan yang dilakukan baik di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Pusat-
Pusat di lingkungan Badan PPSDMK dalam menghasilkan dokumen rancangan
peraturan yang disusun dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes,
Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan
standar/prosedur terkait PPSDMK. Jenis NSPK yang dihasilkan sebagaimana dapat
dilihat pada lampiran 1.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 20
Meskipun target capaian indikator dalam menghasilkan dokumen rancangan
peraturan yang disusun dalam bentuk NSPK telah tercapai sesuai target yang ada di
dalam Renstra, namun dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator
tersebut terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah :
1) Kurangnya koordinasi antara pusat – pusat dilingkungan Badan PPSDM
Kesehatan dengan Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Badan
PPSDM Kesehatan
2) Kajian isi muatan NSPK yang dikirmkan ke Bagian Hukum, Organisasi dan
Humas belum memenuhi substansi yang dapat mengakomodir NSPK tersebut.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka sebagai solusi SDM yang ada
pada bagian hokum, organisasi, dan humas melakukan pendalaman materi isi
muatan yang akan dimasukan ke dalam substansi muatan NSPK.
b. Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Program PPSDM Kesehatan
Definisi Operasional:
Dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan yang meliputi
perencanaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan.
Cara Perhitungan:
Menghitung jumlah provinsi yang mengirimkan dokumen data dan informasi (profil)
pengembangan dan pemberdayaan SDMK wilayahnya.
Target dan capaian indikator ini belum ada untuk Tahun 2015 dikarenakan kegiatan
direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2016.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, pada Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan kegiatan
pembinaan yang dilakukan terhadap Satker Pusat dengan indikator capaian :
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 21
a. Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
Definisi Operasional:
Peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Poltekkes Kemenkes dari
berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
Cara Perhitungan:
Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik
Kesehatan (Poltekkes) dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai
jenjang pendidikan. Capaian indikator dapat dilihat pada grafik berikut:
Target dan capaian indikator Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
Grafik 3.3
Target dan Capaian Indikator Jumlah Lulusan
Tenaga Kesehatan Dari Poltekkes Tahun 2015-2019
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target indikator jumlah lulusan tenaga
kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2015 adalah 20.000
orang dan capaian indikator tersebut pada tahun 2015 sebanyak 21.984 orang atau
tercapai 109,92, melebihi target yang telah ditetapkan. Kenaikan jumlah lulusan yang
melebihi target ini terjadi karena adanya peserta didik yang tidak dapat
menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan selama 3 tahun.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 22
Peserta didik ini baru bisa dapat menyelesaikan pendidikannya pada tahun
berikutnya. Apabila diproyeksikan kepada target 2019, maka target yang telah
ditetapkan setiap tahun ini diperkirakan dapat tercapai sejalan dengan
perkembangan dan kebutuhan pembukaan prodi baru pada Poltekkes Kemenkes RI.
Sesuai Kalender Akademik lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
dihasilkan pada semester genap dan ganjil. Angka capaian pada indikator ini
diperoleh dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) yang dikelola oleh
Pusat Pendidikan Dan (PD-DIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan
pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari
Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen dan tersedia juga data profil
Mahasiswa, bahkan juga tersimpan data para mahasiswa yang lulus. Seluruh data
yang tercover merupakan data pelaporan yang dikirimkan oleh seluruh PT setiap
semester.
Terdapat beberapa hambatan atau permasalahan maupun terkait
pelaksanaan kegiatan terkait capaian indikator-indikator tersebut antara lain:
1) Beberapa Poltekkes Kemenkes belum mempunyai SDM sesuai kualifikasi
2) Masih banyaknya Poltekkes yang melapor tidak tepat waktu
3) Gangguan jaringan pada proses entry
4) Belum semua Poltekkes Kemenkes mempunyai saran yang memadai
Sebagai solusi terhadap hambatan atau permasalahan dilakukan upaya
sebagai berikut:
1) Dilakukan pertemuan setiap semester
2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
3) Merekrut SDM sesuai dengan kualifikasi
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 23
Grafik 3.4
Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Lulusan
Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2015
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target indikator jumlah lulusan tenaga
kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI pada Tahun 2015 adalah 20.000
lulusan dan capaian indikator tersebut pada Tahun 2015 sebanyak 21.984 lulusan
atau tercapai 109,92%. Capaian indikator ini pada triwulan I, II dan III masih kosong
karena sesuai dengan kalender akademik dimana wisuda dilakukan pada triwulan IV
setiap tahunnya.
Tujuan indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah peserta didik yang
telah berhasil menyelesaikan pendidikan profesional baik dalam program diploma III
dan atau program diploma IV. Selain itu beberapa program di Poltekkes juga sudah
mengembangkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) terutama di daerah tertinggal,
perbatasan dan kepulauan terluar. Program PJJ ini sebagai solusi untuk menjawab
tantangan besarnya kebutuhan atau demand tenaga kesehatan untuk mendapatkan
pendidikan lanjutan, meningkatkan kompetensi, mengembangkan karir, dan
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat tanpa meninggalkan tempat
tugas dan tanpa terkendala oleh waktu, biaya atau jarak.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 24
Gambar 3.1
Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
b. Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya
(kumulatif).
Definisi Operasional:
Satuan kerja yang ditingkatkan sarana prasarananya melalui
pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan operasional.
Cara Perhitungan:
Merekap jumlah satuan kerja yang telah menyelenggarakan
pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM dan
pengadaan operasional. Capaian indikator dapat dilihat pada grafik berikut:
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 25
Grafik 3.5
Target dan Capaian Indikator Jumlah Satuan Kerja
Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2015-2019
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah satuan kerja
yang ditingkatkan sarana dan prasarananya pada Tahun 2015 sebanyak 17 satuan
kerja atau tercapai 283,33%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6 satuan
kerja. Peningkatan capaian indikator ini terjadi karena karena adanya peningkatan
belanja modal sebesar Rp.150 milyar yang direalisasikan untuk pembangunann
gedung mangkrak. Apabila diproyeksikan ke target Tahun 2019 sebanyak 38
satuan kerja telah ditingkatkan sarana dan prasaranya, maka persentase capaian
indikator ini telah mencapai 44,74%.
Angka capaian pada indikator pada Tahun 2015 ini dapat diperoleh melalui :
1) Laporan Poltekkes Kemenkes terhadap realisasi anggaran per belanja,
khususnya belanja modal
2) Pemantauan yang dilakukan baik melalui via e-mail, surat resmi, maupun
kunjungan atau supervisi langsung ke Poltekkes Kemenkes
3) Pengolahan data e-Monev Kinerja Terpadu SMART – DJA Kementerian
Keuangan, yang mana melalui Busines Intelegence (BI) aplikasi ini dapat
membantu evaluator dalam menganalisa realisasi pembangunan/rehabilitasi
gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM dan pengadaan operasional
4) Kebijakan pimpinan terkait tambahan belanja modal untuk Tahun 2015
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 26
Grafik. 3.6.
Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Satuan Kerja
Yang Ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya Tahun 2015
Adapun penjelasan capaian per triwulan selama Tahun 2015 dapat
dijelaskan bahwa pada triwulan I belum terdapat realisasi capaian karena terkait
proses lelang yang membutuhkan waktu, pada Triwulan II terdapat 1 Poltekkes
yang ditingkatkan sarpras yakni Poltekkes Bandung, Triwulan III terdapat 2
Poltekkes yang ditingkatkan sarpras yakni Poltekkes Manado dan Jakarta I.
Sedangkan pada Triwulan IV terdapat kenaikan capaian secara signifikan
sebanyak 17 Poltekkes Kemenkes RI yang ditingkatkan sarpras nya. Peningkatan
capaian indikator ini terjadi karena terdapat kebijakan yang dikeluarkan terkait
tambahan belanja modal sebesar Rp.150 milyar untuk pembangunan gedung
mangkrak sesuai arahan dari pimpinan yakni berdasarkan surat nomor:
PR.02.03/I.1/003181/2015 tentang Penyesuain Usulan Revisi Badan PPSDM
kesehatan Tahun 2015 Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA dan Perpindahan
Anggaran Satker Pusat dan Daerah (telampir). Sehingga untuk indikator Satuan
kerja yang ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya telah tercapai sebesar 283,2%.
Beberapa hambatan atau permasalahan maupun pelaksanaan kegiatan
terkait capaian indikator-indikator tersebut antara lain:
1) Perencanaan yang tidak matang dan lemahnya pengendalian kegiatan.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 27
2) Belum maksimalnya pelaporan yang dilakukan oleh Poltekkes terkait pelaporan
penyerapan anggaran per-belanja, dikarenakan belum adanya SDM Poltekkes
yang khusus menangani pelaporan
3) Respon yang kurang terhadap pelaporan terhadap progress realisasi belanja
modal
4) Keterlambatan Pengadaan Barang dan Jasa (Proses lelang ulang,
keterbatasan SDM, Kegamangan para Pelaksana).
5) Adanya revisi anggaran, APBNP dan Buka Blokir serta tambahan dari dana
optimalisasi belum selesai.
6) Masih lemahnya koordinasi, sinkronisasi, khususnya komunikasi terkait
pelaksanaan kegiatan
7) Lokasi kegiatan yang luas diseluruh Indonesia memerlukan waktu dan
menyulitkan pengendalian.
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah :
1) Melakukan evaluasi dan pemantauan realisasi anggaran secara berkala melalui
Sistem Monitoring On line yang telah berjalan, sekaligus deteksi dini atas
rendahnya capaian target yang dapat dilakukan pemantauan baik melalui
surat, via email dan pemantauan langsung ke Poltekkes Kemenkes
2) Sosialisasi pembentukan tim monitoring dan evaluasi di Poltekkes, sehingga
tidak terbebani kepada satu orang yang melakukan monitoring dan evaluasi.
Namun hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan di masing – masing
Poltekkes,
3) Mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah,untuk
segera dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran KL disetujui DPR.
4) Mempercepat proses penerbitan pedoman yang mendukung pelaksanaan
kegiatan.
5) Optimalisasi pembinaan melalui sosialisasi dan bimbingan atas tata cara
pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh satker.
6) Meningkatkan koordinasi, singkronisasi dan komunikasi berbagai unsur terkait.
7) Meningkatkan sistem pengendalian internal atasan langsung pejabat
perbendaharaan (KPA, PPK, PSPM dan Bendahara) dengan mengefektifkan
Instrumen rencana pelaksanaan kegiatan (RPK), Laporan LPJ Bendahara dan
Cash Flow.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 28
Gambar 3.2
Satuan Kerja (Poltekkes Bengkulu)
Yang Ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya
C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat
berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan latar belakang pendidikan sebagai
berikut :
a. Berdasarkan Jenis Kelamin
Sampai dengan Desember 2015, jumlah SDM di Sekretariat Badan
PPSDM Kesehatan sebanyak 134 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari
71 orang atau 52,99% berjenis kelamin laki-laki dan 63 orang atau 47,01%
berjenis kelamin perempuan (grafik 3.4). Sedangkan jumlah pegawai non PNS
berjumlah 32 orang yang terdiri dari 7 orang pengemudi dan 25 orang
pramubakti. Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan
jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut :
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 29
Grafik 3.7.
Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat BPPSDMK Desember 2015
b. Berdasarkan golongan
Berdasarkan golongan dari 134 pegawai Sekretariat Badan PPSDM
Kesehatan sebanyak 20 orang (14,93%) adalah golongan IV, 93 orang (69,40%)
adalah golongan III, 20 orang (14,93%) adalah golongan II dan 1 orang (0,75%)
adalah golongan 1.
Grafik 3.8.
Persentase SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2015
Sumber : Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Set.BPPSDMK, Desember 2015
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 30
c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 134 orang PNS di Sekretariat
Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 37 orang (27,61%) memiliki latar belakang
pendidikan S2, 55 orang (41,04%) memiliki latar belakang pendidikan S1/DIV,
20 orang (14,93%) memiliki latar belakang pendidikan DIII, 20 orang (14,93%)
memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan 2 orang (1,49%) memiliki latar
belakang pendidikan SLTP.
Grafik 3.9.
Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2015
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Set.BPPSDMK, Desember 2015
2. Sumber Daya Anggaran
Berdasarkan anggaran DIPA Tahun 2015, anggaran belanja Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp. 329.969.485.000,- terealisasi
sebesar Rp. 316.270.902.000,- atau 95,85%.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 31
Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015
URAIAN ANGGARAN REALISASI %
Belanja Pegawai 285.006.058.000 281.243.596.147 98,68
Belanja Barang 41.277.160.000 33.167.637.511 80,35
Belanja Modal 3.666.267.000 1.859.668.400 50,45
J U M L A H 329.969.485.000 316.270.902.058 95,85
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 32
B A B I V
PENUTUP
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 33
L
aporan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM kesehatan ini merupakan laporan
pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Badan
PPSDM Kesehatan menuju good governance. Dengan mengacu pada
Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM kesehatan Tahun 2015 – 2019.
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja Tahun keenam sebagai unit
eselon II di Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, telah
menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian IKK pada Tahun
2015 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa
permasalahan dan hambatan.
Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Sekretariat Badan PPSDM
kesehatan dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan,
antara lain:
1. Melakukan evaluasi dan pemantauan realisasi anggaran secara berkala melalui
Sistem Monitoring On line yang telah berjalan, sekaligus deteksi dini atas rendahnya
capaian target.
2. Mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah,untuk segera
dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran KL disetujui DPR.
3. Mempercepat proses penerbitan pedoman yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Optimalisasi pembinaan melalui, sosialisasi dan bimbingan atas tata cara pengelolaan
keuangandan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh satker .
5. Meningkatkan sistem pengendalian internal atasan langsung pejabat perbendaharaan
(KPA,PPK,PSPM dan Bendahara) dengan mengefektifkan Instrumen rencana
pelaksanaan kegiatan (RPK), Laporan LPJ Bendahara dan Cash Flow.keuangan
negara yang akuntabel.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 34
6. Optimalisasi koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan/ program terhadap
unsur terkait.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian
dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program-
program di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan menjadi salah satu
bahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
L A K I P S e k r e t a r i a t B a d a n P P S D M K e s e h a t a n 2 0 1 5
Page 35
LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN : 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3)
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
1. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan
2. Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan
3. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan 4. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan
prasarananya
20 -
20.000
49 (k)
PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN : KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN : 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada Program
Pengembangan dan Pemberdayaan
SDM Kesehatan
1. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan
2. Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan
3. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya
Dokumen
Dokumen
Orang
Satker
20
-
20.000
49 (k)
126,67
163,79
105,42
Jumlah anggaran program Tahun 2015 : Rp. 329.969.485.000,- Jumlah realisasi anggaran program Tahun 2015 : Rp. 316.270.902.058,- (95,85%)
Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015
1
2 Poltekkes Bandung
3 Poltekkes Gorontalo
4 Poltekkes Surakarta
17 Poltekkes yang mendapat dana tambahan untuk belanja modal sesuai Surat Ka. Badan PPSDMK no. PR.02.03/1.1/003181/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyesuaian uulan revisi Badan PPSDMK Tahun 2015 Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA dan Perpindahan Anggaran Satker Pusat dan Daerah
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Satuan Kerja yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya
NO Satuan Kerja
TRIWULAN I
TRIWULAN II
Satker Pusat dan Daerah
Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015
1Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan
2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
3Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Asisten Tenaga Kesehatan
5 Rancangan Peraturan menteri Kesehatan tentang Manajemen Dosen
6 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
7 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Audiologi
8 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Teknisi Gigi
9 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Elektromedis Indonesia
NO RANCANGAN / KEGIATAN
Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria
DOKUMEN
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
10 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Fisioterapis Indonesia
11 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Perawat Anastesi
12Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
13 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Penyelenggaraan Praktik Audiologis
14Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kerjasama Politeknik Kesehatan dengan Pihak di Luar Negeri
15Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan ASEAN Health Care MRA Secretariat
16Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Bakti Sosial Bidang Kesehatan oleh Tenaga Kerja Warga Negara Asing
17Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
18Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
19 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Poltekkes
20 Rancangan Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Bagi Dokter Spesialis
TRIWULAN IV