risalah sidang paripurna ke-9 masa sidang iii ... - … filebanjir, rezeki seolah akan makin baik,...

Nomor : DPD.220/SP/9/2014

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

SIDANG PARIPURNA KE-9

MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2013-2014

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I. KETERANGAN

1. Hari : Kamis

2. Tanggal : 16 Januari 2014

3. Waktu : 10.15 WIB – 13.46 WIB

4. Tempat : GEDUNG NUSANTARA V

5. Pimpinan Sidang : Pimpinan DPD

1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua)

2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua)

3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6. Sekretaris Sidang :

1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.)

2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7. Panitera : Kepala Biro Persidangan II (Ir. Sefti Ramsiaty, MM.)

8. Acara :

1. Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013-2014.

2. Pidato Pengantar Masa Sidang III Tahun Sidang 2013-2014.

3. Laporan Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan.

9. Hadir : Orang

10. Tidak hadir : Orang

II. JALANNYA SIDANG :

1 SIDANG PARIPURNA DPD RI KE-9 MS III TS 2013-2014, KAMIS, 16 JANUARI 2014

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI)

Yuk kita mulai . Baik, para Anggota Dewan yang terhormat, karena waktu juga

yang mengharuskan kita untuk segera memulai, mohon kembali ke tempat masing-

masing.

Ya kita bisa memulai Sidang Paripurna ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Salam sejahtera bagi kita Semua.

Om swasti astu.

Terutama izinkan kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang kepada

seluruh Anggota Dewan yang berkesempatan hadir pada pagi ini dari seluruh Tanah Air

dan dalam suasana tahun baru dan juga natal yang telah berlangsung. Kami dari meja

pimpinan mengucapkan selamat natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru buat

kita semua. Mudah-mudahan tahun baru ini membawa berkah. Jadi lihatlah musibah itu

hikmahnya kalau orang tionghoa mengatakan kalau menjelang tahun kuda itu banyak

banjir, rezeki seolah akan makin baik, itu saja kita melihat berwaspada semua.

Baiklah Bapak-Ibu yang saya hormati, bagaimana biasanya sebelum kita

memulai sidang ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kepada semua Anggota

Dewan kami harapkan untuk bisa berdiri dan seluruh hadirin yang ada diruangan ini

untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami persilahkan.

PEMBICARA : PADUAN SUARA

Hiduplah Indonesia raya…

Indonesia tanah airku.

Tanah tumpah darahku.

Disanalah aku berdiri.

Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku.

Bangsa dan Tanah Airku.

Marilah kita berseru.

Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku.

Hiduplah negriku.

Bangsaku Rakyatku semuanya.

Bangunlah jiwanya.

Bangunlah badannya.

Untuk Indonesia Raya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

KETOK 1X


Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Tanahku negriku yang kucinta.

Indonesia Raya.

Merdeka Merdeka.

Hiduplah Indonesia Raya.


Dipersilakan untuk duduk. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan

oleh sekretariat jenderal sampai saat ini sebelum nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian

satu-satu datang Pak, jadi sudah hampir 58 yang telah hadir dimana ada yang tugas dari

DPD 2 orang kemudian ada izin 16 orang. Memang kalau dilihat dari jumlah ini belum

memenuhi kuorum ya tapi kita harus menunda ini dalam tempo dari satu jam. Tetapi

kalau mungkin kita bisa secara aklamasi bisa menyepakati untuk menghemat waktu

karena waktu jam 10.20 ya kan? Apakah teman-teman bisa membolehkan kita untuk

melanjutkan sidang ini karena sidang juga tidak ada mengambil sebuah keputusan,

hanya sebuah laporan dari daerah yang kita harapkan nanti supaya masing-masing

menyampaikan yang pokoknya saja, yang paling urgent. Kalau ini disepakati saya akan

lanjutkan ini ya, dibolehkan ya?

Baik terima kasih. Dengan itu, kemudian itu juga sudah hadir juga Pak Fatwa

sudah 59 saya yakin seolah dengan waktu yang berjalan nanti ya hampir semuanya juga

sudah hadir.

Baiklah Bapak-Ibu yang saya hormati, para anggota Dewan Yang Mulia dengan

mengucapkan bismillahirrahmaniirahiim Sidang Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan

Daerah ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan Yang Mulia, sesuai dengan jadwal acara Sidang Paripurna hari ini

mempunyai 3 agenda pokok, yaitu Pembukaan Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2013-

2014 dan kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pembukaan Masa Sidang ke III Tahun

Sidang 2013-2014. Dan yang ketiga adalah laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah

pemilihan, inilah agenda kita dan ini agenda yang paling penting. Kalau bisa kita

sepakati, masing-masing daerah ya bisa 3-5 menit ya menyampaikan apa yang the

current issue. Tapi kalau yang lainnya silakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan melalui nanti Sekertariat Jenderal akan didistribusikan melalui alat kelengkapan

yang punya kaitan dengan hal itu.

Untuk itu marilah senat mengawali masa sidang dan juga tahun baru ini ya kita

sejenak berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing supaya kita diberikan

keselamatan di tahun ini sepeti yang saya sampaikan walaupun banyak musibah yang

KETOK 1X


terjadi ya mudah-mudah ini akan meningkatkan solidaritas diantara kita dan tadi kami

juga sudah bicara mengenai DPD RI Peduli ya disamping yang rutin barangkali nanti

melalui Bu Hemas kita mintakan juga membuat list ya. Kira-kira mungkin ada

tambahan bantuan untuk teman-teman kalau yang ingin ke surga lebih baik kelasnya ya

ya makin banyak sumbangannya, begitulah kira-kira katanya.

Baik untuk itu kami persilakan kepada Pak Saudara K.H. Sofyan Yahya ya dari

Provinsi Jawa Barat dapat berkenan memimpin doa. Silakan.

PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT)

Baiklah para anggota dewan yang terhormat, sebelum kita mulai sidang kita

sama-sama membaca do'a menurut agamanya masing-masing dan saya akan

menbacakan doa dengan cara agama Islam.

A'udzubillahi minasy syaithonnirrojim, bismillahirrahmanirrahim.

[BAHASA ARAB]

Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami dengan mengucap puji serta syukur

kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karuniaMu pada kesempatan ini kami hadir untuk

melaksanakan Sidang Paripurna yang ke-9.

Ya Allah ya robbana ya karim, saat ini bangsa kami sedang diguncang prahara

luar biasa berupa hilangnya sifat amanah dari sebagian besar masyarakat kami bahkan

yang paling menyedihkan sifat amanah itu semakin hilang justru daripada pemegang

tampuk kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Memang kami sangat

merasakan begitu beratnya amanah yang kami emban berbenturan dengan semangat

yang semakin melemah di tengah-tengah hidonisme dunia yang sangat menggiurkan.

Allahumma ya Allah Tuhan kami, mungkin saat ini semakin banyak di antara

kami yang melihat sebuah jabatan itu sebagai suatu pekerjaan semata kami hanya

melihat semakin tinggi suatu jabatan semakin banyaklah gaji atau imbalan sehingga

tidak sedikit diantara kami yang malah terjerumus pada penyalahgunaan jabatan itu.

Ya Allah ya robbana ya towwaf, kami lupa bahwa semakin tinggi jabatan maka

semakin berat pula amanahnya kami lupa mungkin mulut ini bisa berbohong tapi kulit

ini akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan, tangan ini akan berkata tentang apa

yang telah diperbuat. Kaki ini akan bersaksi tentang kemana dilangkahkan, mata ini

akan berkata tentang apa yang telah dilihat dan telinga ini akan mengatakan tentang apa

yang telah didengar.

Ya Allah ya robbana ya rahiim, mungkin tinggal Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah lah yang masih terbebas dari prahara keimanan dan ketakwaan ini, karena itu ya

Allah berilah kami semua kemampuan dalam menjalankan amanah yang telah

diberikan, kami sangat yakin Engkau senantiasa membantu dalam setiap langkah kami.

Semoga kami semua menjadi hamba-hambaMu yang dapat menunaikan amanah dengan

sebaik-baiknya dan semoga amanah yang Engkau berikan bukan menjadi beban bagi

kami tetapi menjadi ladang amal bagi kita semua

Ya Allah yaa robbana yaa gafar, ampunilah doasa dan kesalahan kami janganlah

dengan sebab kesalahan kami dan sebab kezholiman kami Engkau menimpakan azab

yang sangat dahsyat.


Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ketabahan untuk menjalankan ujian

yang Engkau berikan berikanlah kami kekuatan menjaga amanah yang Engkau berikan,

berikanlah kami kebahagiaan diantara ujian dan amanah yang Engkau berikan,

dekatkanlah kami selalu denganmMu ya Allah, hanya kepadaMu kami melakukan

pengabdian dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan..

[BAHASA ARAB]


Terima kasih Pak K.H. Sofyan Yahya yang telah mendoakan kita dengan penuh

khidmat ya semuanya terlindung selalu dalam tugas yang kita emban dari sekarang

sampai mendatang.

Sidang Dewan Yang Mulia, mengawali Sidang Paripurna ke-9 ini beberapa hal

perlu menjadi perhatian kita bersama terkait pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPD di

Masa Sidang ke III Tahun 2013-2014 ini. Selain pelaksanaan tugas ke depan kepada

beberapa alat kelengkapan juga diharapkan dapat menyelesaikan beberapa tugas yang

belum terselesaikan pada masa sidang sebelumnya.

Ini mohon perhatian untuk Komite I, pada masa sidang ini diharapkan dapat

melanjutkan pembahasan sampai pada tahap finalisasi RUU tentang pengambilan

keagrarian. Selain itu juga akan melakukan pembahasan tentang RUU Pengelolaan

Wilayah Jabodetabekjur. Khusus untuk RUU Pengelolaan Wilayah Jabodetabekjur ini

diharapkan dapat segera diselesaikan pembahasannya karena sebagaimana kita ketahui

bahwa makin cepatnya pembangunan di Jakarta sebagai ibukota negara menimbulkan

berbagai akses dalam kota-kota di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

dan Cianjur. Manajemen tata ruang untuk wilayah Jabodetabekjur yang terpadu harus

dapat diwujudkan agar persoalan-persoalan seperti banjir penyediaan air bersih,

pemukiman, pengolahan sampah, penataan transportasi, perekonomian, sosial budaya

dan lain-lain yang yang diakibatkan oleh perubahan fungsi ruang atau pengalihan fungsi

lahan, kawasan perkotaan sebagai dampak dari kegiatan pembangunan dapat diatasi

secara bersama untuk itulah koordinasi antar kawasan di dalam wilayah terpadu

diharapkan dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi pengembangan perencanaan

wilayah Jabodetabekjur tersebut.

Kerjasama wilayah megapolitan ditujukan untuk mensinergikan penanganan

pembangunan tata ruang dan lingkungan pengendalian pertumbuhan penduduk, sarana

prasarana pelayanan publik dan pengelolaan sarana prasarana transportasi makro. Perlu

kami kami sampaikan juga, kami pimpinan bersama Anggota DPD dari Provinsi DKI

ya, sini mana, tadi saya lihat ada Pak Fatwa tadi, DKI dimana? Wah di dalam ini

kosong, mungin lagi apa, kita maklum lah ya tadi kita lihat. Jadi hari Selasa kemarin ya

kita telah datang ke beberapa lokasi di Kampung Melayu kemudian di Rawa Buaya

kemudian juga di Pangadegan kita telah melihat 3 lokasi bersama Pak Fatwa, Ibu Vivi

dan juga Pak Pardi atas nama kita semua kita telah menyampaikan salam dari kita-kita

semua dan juga bantuan yang telah kita berikan untuk meringankan beban tetapi yang

paling penting adalah perhatian dari DPD RI dan mudah-mudahan nanti melalui tugas

Komite I ini akan bisa mencari jalan keluar yang lebih permanen supaya persoalan tata

ruang dan mengakibatkan banjir dan sebagainya bisa kita atasi.

Selain membahas kedua RUU tersebut kami meminta kepada Komite I untuk

terus mengawal proses pembentukan daerah otonomi baru Komite I DPD perlu secara


cermat menyusun pandangan terhadap pembentukan kabupaten/kota sebagai bagian

tindaklanjut aspirasi masyarakat dan daerah yang masuk ke DPD.

Yang kedua saudara-saudara sekalian, materi sidang yang akan dilakukan

pembahasan adalah mengenai RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 25

Tahun 2007 tentang penanaman modal dan RUU tentang perlindungan dan

pemberdayaan nelayan. Selain itu Komite II juga diharapkan dapat mengantisipasi

terhadap kemungkinan RUU yang berasal dari DPR atau pemerintah untuk disiapkan

penanganan pendapatnya.

Kami mohon perhatian untuk Komite III pada masa sidang ini Komite III akan

melakukan inventarisasi materi dalam rangka penyusunan RUU tentang praktek

kefarmasian dan RUU tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Selain itu Komite III juga akan

melakukan inventarisasi materi dalam rangka penyusunan pandangan dan pendapat

terhadap RUU tentang kesehatan jiwa sesuai dengan amanat Sidang Paripurna DPD ke-

8 tanggal 20 Desember 2013. Dalam bidang pengawasan akan dilakukan pengawasan

atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Yang keempat, Komite IV. Pada masa sidang ini Komite IV DPD akan

melakukan pembahasan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi

RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2013 dan pembahasan

awal mengenai RUU APBN 2015 khususnya yang menyangkut masalah makro

ekonomi dan juga dana yang ditransfer ke daerah.

Selain pembahasan yang dilakukan oleh komite pada masa sidang ini melalui

PPUU, tadi saya lihat Pak Wayan sudah hadir, mana Pak Wayan? oh ada, DPD RI akan

melakukan pembahasan dengan DPR dan pemerintah terkait RUU tentang perubahan

atas Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD MD3.

Kita harapkan ini jantungnya dari pada lembaga ini, kami mohon PPUU sebagai

leading-nya bersama anggota yang ada supaya lebih intensif berkomunikasi dengan

pimpinan dan sekretariat jendral supaya MD3 ini akan bisa berjalan dengan baik,

selama reses kami ingin informasikan dari pimpinan dan sekjen telah mencoba

berkomunikasi dengan pemerintah ya supaya nanti kita sudah masukan DIM ya yang

mengakomodasi dari pada judisial review yang diputuskan oleh MK.

Kemudian juga PPUU akan melanjutkan pembahasan RUU tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan atau undang-undang P3 sebagai juga tindak lanjut putusan MK

atas judicial review yang ini bertujuan untuk semakin meningkatkan kerja

konstitusional kelembagaan DPD ke depan. Ini mohon kepada PPUU untuk mengambil

bagian ini secara penuh ya. Di samping kerja beberapa alat kelengkapan yang telah di

sebutkan tadi, alat kelengkapan DPD RI lainnya untuk masa sidang ini juga memiliki

agenda kerja yang cukup padat hanya kami menghimbau agar setiap alat kelengkapan

dapat menggunakan waktu masa sidang yang kedua yang cukup singkat ini secara

efektif dan efisien agar setiap agenda kerja tersebut dapat kita selesaikan dengan baik.

Jadi teman-teman sekalian mohon betul perhatian kita semua yang ada di alat

kelengkapan supaya bisa menyelesaikan tugas konstitusional disamping juga kita

memahami kita akan menghadapi apa pemilu di bulan April mendatang. Perlu juga kita

lihat juga perkembangan politik ya, ini sekedar tambahan informasi dengan diajukannya

judisial review oleh saudara Yusril Ihza Mahendra, bahasa untuk pengajuan untuk

Presiden itu tidak diperlukan presidential treshold yang telah diatur oleh Undang-

Undang presiden yaitu 20% ya yang itu akan berdampak terhadap jadwal pemilu ya tapi


tidak sampai ke Oktober dan menurut pemahaman kami ini juga cukup menarik karena

memang saudara Yusril punya legal standing sebagai calon presiden, yang kedua partai

yang mengajukan dia juga adalah peserta pemilu sehingga kalau dilihat dari konteks itu

sesuai dengan pasal yang ada di konstitusi dari sisi itu memenuhi syarat sehingga ya

kemungkinan ya dugaan tentu pemilu ini akan jadwalnya agak sedikit bergeser tapi

bukan ke depan tapi agak ke belakang. Jadi ini cukup untuk menjadi catatan kita saja

sebagai politisi ya dan akan menjadi menarik ya pemilu di di 2014 ini artinya

kemungkinan kalau tidak april mungkin akan bergeser bulan juli pemilihan langsung

DPR, DPD, DPRD, presiden kemudian nanti kalau mungkin dari 12 kandidat itu akan

menjadi 2 besar mungkin dibulan September dan tetap pelantikannya Oktober. Jadi

menurut saya teman-teman harus punya plan B juga ya, untuk itu, tapi sehingga nanti

apa yang kita laksanakan bisa bekerja.

Sidang Dewan Yang Mulia hal yang sangat penting juga perlu kami sampaikan

adalah tentang keputusan rapat konsultasi antara pemerintah, KPU dan Bawaslu pada

tanggal 15 Januari 2014 dimana telah ada kesepakatan untuk pemilu anggota DPR, DPD

dan DPRD yang akan datang seluruh saksi parpol di setiap TPS sebanyak 12 orang dan

15 orang khususnya di Aceh akan dibiayain oleh APBN. Sementara saat ini Bawaslu

telah membentuk yang disebut dengan mitra pengawas pemilu lapangan sebanyak 2

orang setiap TPS ya ini juga dibiayai oleh APBN. Mengingat saksi parpol sudah

tersedia maka mitra pengawas pemilu lapangan yang dibentuk Bawaslu tersebut akan

diperuntukkan sebagai saksi bagi calon anggota DPD tepuk tangan ini buat putusan ini,

Ini kita punya Pak Sekjen yang lama menjadi dirjen di Depdagri ni sebenarnya baik

sekali ya alhamdulillah negara bisa mengakomodasi ya padahal ada sebagina kita ini

juga menggunakan saksi, mungkin tidak penuh, mungkin di 10-20 persen, tapi keluhan

yang kita sampaikan telah direspon baik oleh pemerintah ya sehingga ini akan dibiayai

oleh APBN. Jadi ini menurut saya ya suatu keringanan yang sangat buat incumbent jadi

saya harapkan semua yang maju dari DPD yang lama ini saya harapkan semuanya kalau

bisa masuk lagi ke ruangan ini. Mari kita berbagi pengalaman sama-sama, karena

memang makin lama di DPD ini kita makin lebih berpengalaman teman-teman sekalian.

ini sudah langkah maju jadi supaya nantihal-hal yang kira-kira mencurangi kita, kita

telah antisipasi termasuk soal saksi ini jadi tinggal kita berjuang dan saling bertukar

pengalaman supaya bisa kembali ke Senayan ini.

Tapi untuk itu kami ingin mengingatkan kita semua sebuah survei yang

dilakukan oleh Cirus Survey Group (CSG) yang mana saat ini ya rendahnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara seperti mana yang tadi telah

disampaikan oleh Pak K.H. Sofyan Yahya ya doa seseorang yang sangat cinta pada

DPD, saking cintanya dia bilang sudahlah biar saya kasih yang lain gitu, takut dia

mengemban amanah yang lebih jauh ya, dimana anggota DPD, dimana anggota dewan

kurang mampu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk survei ini dimana

dikatakan kalau untuk DPR itu dianggap 60,1 % itu masyarakat menganggap belum

memperjuangkan aspirasi hanya 14,5 % lah publik merasa aspirasinya diperjuangkan

oleh DPR. Sedangkan untuk DPD masyarakat merasa belum diperjuangkan aspirasinya

itu 59,7 persen ya jadi ya sedikit kita lebih baik lah ya, hanya 0,0 sekian dan masyarakat

merasa DPD itu hanya memperjuangkan aspirasinya itu jumlahnya ya lebih kecil dari

DPR 13,2 persen tapi ini wajar dan bagaimanapun kan kita tidak punya dana yang

seperti bisa DPR lakukan itu untuk dibagi-bagikan itu kecuali untuk teman-teman saya

sebagian yang pernah di DPR, mana Ibu Elviana ? Mana? Nah itu yang berpengalaman

itu ya bisa belajar juga dari beliau, atau Ibu Emma Yohana itu pengalaman juga ya,


silakan artinya kita bisa menyalurkan beberapa dana, betul yah Bu Emma ya? Coba di

tularkan juga pengalaman-pengalaman yang positif itu ya.

PEMBICARA : Drs. PAULUS YOHANES SUMINO, MM. (PAPUA)

Itu surveinya tidak ke Papua itu Pak.


Siapa?


Surveinya tidak ke Papua


Tidak ke Papua ya?

Ya tidak apa-apa ini hanya saya ingin menyampaikan supaya kita tingkatkan lagi

di bulan-bulan ini untuk lebih baik lagi, terkait dengan hal tersebut sudah seharusnya

hasil survei atau masukan-masukan dari berbagai pihak itu kita jadikan ya sebagai

kerikan dan koreksi, ya sebagai masukan untuk kita bisa memperbaiki diri dan kita akan

lebih kerja keras untuk memaksimalkan peran ya dalam menuntaskan berbagai

persoalan sebagai amanah kita jadi buat saya hasil ini semacam koreksi untuk kita bisa

lebih meningkatkan lagi. Kita ingin perbaiki lagi kami dari pimpinan dan sekretariat

jenderal juga mencoba, ya membuat kegiatan yang strategis supaya keberadaan DPD di

masyarakat itu akan lebih terasakan lagi makanya nanti sore saya berangkat ke

Kalimantan Barat yah, bersama anggota-anggota ya karena ini mungkin kunjungan

kerja saya yang pertama sebagai ketua ya ini sudah lama sebenarnya, baru sore ini untuk

kita lebih berinteraksi lagi dengan masyarakat.

Sidang Yang kami Muliakan, pada kesempatan ini izinkan pula saya mengajak

kita semua untuk memperhatikan mencatat dan selanjutnya untuk ditelaah lebih lanjut

beberapa kejadian yang terjadi dalam kurun waktu terakhir khususnya yang menjadi

bagian tugas konsul DPD sebagai wakil daerah. Kita juga mengetahui di pergantian

tahun baru 2013 menjelang 2014 dimana kita dikejutkan dengan penggerebekan terduga

teroris yang terjadi di Ciputat dan menyebabkan tewasnya 6 orang yang diduga sebagai

teroris. Upaya pemberantasan jaringan teroris Indonesia yang telah dilakukan polisi

selama ini perlu kita beri apresiasi. Namun demikian dalam pandangan DPD persoalan

pemberantasan terorisme harus mengedepankan ya preventif dengan melalui juga

meningkatkan partisipasi aktif dari pada masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh

dengan melakukan internalisasi serta pendidikan nilai-nilai kebangsaan yang akan

meningkatkan ketahanan nasional Indonesia sehingga memiliki imunitas terhadap

gerakan radikalisme yang mengakibatkan instabilitas keamanan nasional. Dan

disamping itu juga harus melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat supaya

dapat memberi efek dalam meredam tumbuhnya simpatisan terhadap kelompok radikal

tersebut. Ini kita mohon perhatian buat kita semua.

Seminggu terakhir masyarakat kembali diresahkan dengan kebijakan pemerintah

dalam menyediakan energi bagi masyarakat seperti kita tahu ya kenaikan elpigi ini ya.

Jadi saya waktu itu kebetulan tahun barunya ada di Mekah saya dikasih tahu sekretariat


jenderal adanya kebijakan ini langsung kita adakan pertemuan hari itu juga saya

mengirimkan rilis kepada media untuk meminta Pertamina untuk mengoplosi kembali

harga tersebut dan besoknya saya didampingi oleh Saudara Asri Anas, Sekjen segala

macam, ya di hari Jum'at kita mengadakan jumpa pers, Jum'at tanggal 3 dimana

berbagai aspirasi SMS yang masuk banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap

kebijakan yang mendadak sehingga DPD mengatakan ini adalah kado terburuk yang

diberikan oleh Pertamina terhadap masyarakat. Kemudian besoknya saya kunjungan

kerja ke Jawa Tengah ke Purwokerto sama Cilacap bersama teman-teman dari Jawa

Tengah ya kemudian kita berkunjung ke Pangkalan kemudian kita juga mendesak

pemerintah untuk mengevaluasi ini, Pertamina, karena kita mengatakan bahwasanya

Pertamina itu adalah bukan badan usaha murni swasta tapi adalah BUMN negara

sehingga harus memperhatikan aspirasi rakyat dan sabtu itu Wakil Presiden bersama

Menko yang terkait sidang karena desakan dari DPD alhamdulillah akhirnya

minggunya Presiden rapat di Halim dan dinyatakan diturunkan dan sehingga membuat

stabilitas lebih baik lagi. Itulah hadiah dari DPD terhadap masyarakat Indonesia untuk

bisa mendorong turunnya elpiji. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas dukungan pada

teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan juga kita tahu kenaikan tersebut tentu

mempunyai dampak multiplayer yang besar terhadap kehidupan masyarakat sehingga

akan memunculkan tingkat inflasi yang lebih tinggi dan tentu nanti akan mempengaruhi

juga tingkat pertumbuhan makro yang kita perkirakan tidak mencapai angka 6%.

Bukan hanya itu, DPD meminta kepada pemerintah untuk segera menyusun

grand design pengolahan energi nasional agar mampu memenuhi jaminan ketersediaan

energi bagi pembangunan jadi ni kita harapkan kepada Komite II untuk bisa

memberikan pikiran-pikirannya supaya nanti masalah wujud kemandirian energi

nasional ini bisa kita lakukan.

Kemudian yang kedua, diawal tahun 2014 kita juga perlu mengapresiasi

sekaligus mengawal pelaksanaan program pemerintah terkait Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, ini penting tadi beberapa daerah juga mengatakan bahwasanya

pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini banyak persoalan ini tidak mudah,

ini suatu karya yang luar biasa sesungguhnya ya bagaimana bangsa ini telah

menerapkan implementasikan pasal kesejahteraan mengenai rakyat. kalau tidak salah

pasal berapa itu, 29 ya atau pasal 34 kalau tidak salah. 34 ya? Dan ini apa luar biasa

pemerintah Amerika saja baru berhasil untuk memberikan jaminan untuk seluruh

rakyatnya itu sekian ratus tahun mereka merdeka baru pada periode Obama yang

disebut dengan Obama Care. Tentu ini juga berdampak kepada kesejahteraan kita saya

mendapat juga informasi dari Bu Juniwati tadi ya yang selama ini ya kita menikmati ya

asuransi yang yang ada ya tapi tidak usah khawatir ibu kita akan usahakan, ini ada

Kepres yang menolak supaya ada perlakuan khusus buat pejabat negara. Pada

prinsipnya kita mendukung tapi menurut saya ini tolong kita awasi di daerah karena

bagaimanapun banyak persoalan-persoalan yang muncul. Untuk itu saya harapkan soal

BPJS ini seluruh kita ya, jadi jangan hanya merasa ini soal Komite III. Mudah-mudahan

kalau teman-teman bisa mengangkat isu ini dengan baik saya yakin ya rakyat akan

memberikan perhatian khusus kepada kita sebagai wakilnya.

Kemudian di musim penghujan yang seperti saya sampaikan tadi, kita juga

melihat berbagai musibah yang muncul di daerah kita seperti tadi yang saya jelaskan

termasuk juga di ibukota negara yang telah kita hadiri, yang kita lihat tetapi juga banjir

bandang menerjang Manado, Sulawesi Utara. Mana Sulawesi Utara? Ini kok pindah-

pindah duduknya, ini Sulawesi Utara. Halo. Jadi kita juga ikut prihatin terhadap banjir


bandang di Sulawesi Utara. Insya Allah kita akan buka dompet bersama ya untuk nanti

akan dikordinir oleh Bu Ratu sebagai Ketua DPD Peduli RI ya tentu kita juga akan

berkunjung ya dari pimpinan yang kami juga prihatin sekalai ya, 40 ribu di Kota

Manado mengungsi padahal tahun lalu juga saya mewakili teman-teman semua,

bersama Anggota DPD juga datang ke sana ya, melihat korban, ya begitulah situasi

yang ada. Kemudian juga Sumatera Utara. Sumatara Utara dimana ini? Sumatera Utara

Pak Rahmat ya. Kita melihat juga letusan Gunung Api Sinabung ya yang makin marak

ya hingga 2 bulan yang oleh ayah wakil ketua Ibu Emma selama 7 ya penyerahan

bantuan ke Sinabung, Insya Allah nanti saya akan datang lagi mewakili kita semua ya

Pak Rahmat ya, nanti diatur ya dan kita juga akan memberikan dukungan kita,

simpaatisan kita tentu ini juga kita mintakakn kepada anggota dewan untuk lebih

memperhatikan ya minta kepada pemerintah untuk bisa lebih membantu untuk

menyelamatkan rakyat dan bangsa kita yang kena musibah ini dan jumlahnya cukup

besar. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh Anggota DPD dari semua provinsi

untuk juga mendeteksi berbagai musibah yang terjadi, banjir, longsor apapun supaya

juga dimintakan partisipasi aktifnya dan melalui itu dengan kami saya atau wakil ketua

kita buka hotline, yang paling penting buat masyarakat itu kita hadir. Ini pengalaman

kami sama Bu Vivi Efendi ya kita cuman mudahnya nyanyi saja, nyanyi balonku ya, itu

luar biasa dampaknya ya. Jadi hadir, dia bilang, “Pak inilah apa lembaga yang hadir ang

yang hadirnya, baru besoknya yang lain.” Jadi untung kita punya orang yang berbakat

menyanyi ya memang masyarakat itu kan tidak perlu ya dengan hadir, kita bernyanyi

bersama, makan bakso bersama ya mereka sudah merasa terhibur. Jadi lakukanlah apa

yang bisa kita lakukan inilah menurut saya yang perlu kita waspadai Bapak Ibu

sekalian.

Kemudian selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf h dan Pasal 219

ayat 1 Tatib DPD RI kegiatan Anggota DPD Daerah yang diwakilinya dilakukan dalam

rangka memenuhi kewajiban daripada anggota untuk menyerap, menghimpun,

menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah untuk selanjutnya

dilaporkan pada Sidang Paripurna ini. Baiklah Bapak-Ibu sekalian kita akan memulai

masa sidang awal ini yang kita mulai urut dari sebelah. Kalau masa sidang lalu dimana?

Sebentar saya cek dulu. Bagaimana kita adil ya? Dulu kan sudah di depan katanya. Jadi

dari, Bagaimana? Oh tempat duduknya sudah ganti ya? Baik ya kita depan saja ya. Kita

mulai saja, kalau yang sudah siap silahkan, ini cepat kok ya, tadi kan kita sudah bilang

secara menyeluruh diserahkan saja, tapi kalau ada poin yang di address, silahkan. Kita

mulai dari kanan, sudah siap belum? Kalau tidak dari kiri. Kepri dulu ya? Baik silahkan.

PEMBICARA : DJASARMEN PURBA (KEPULAUAN RIAU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Om swasti astu.

Saya langsung membaca Pak jadi supaya tidak mengurangi waktu.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota, sebelum membaca saya ada

pantun dari Kepulauan Riau khasnya. Beli sebatang kayu Gaharo dibawa pulang ke

Pulau Dai, selamat menyambut tahun baru, semoga DPD bertambah baik.

Jadi izinkan kami juga mengucapkan selamat hari natal bagi yang merayakannya

dan selamat kan baru buat kita semua. Bapak-Ibu sekalian kita mulai dari Komite I. Ini

hanya singkat saja Komite I pengadilan keagrariaan, Rancangan Undang-Undang


pengadilan keagrariaan dapat segera diselesaikan dan pembentukan pengadilan

keagrariaan segera difinalisasi. Dua, tata ruang SK Menhut No. 43 Tahun 2013 harap

ditangguhkan karena banyak yang terganggu oleh karena investasi tidak ada dan ada

ketidakpastian hukum di sana, jadi kita harapkan ini ditangguhkan karena apa? Karena

PTUN sendiri itu telah dikalahkan tentang 463 tahun 2013. Dari Komite I lagi ada

pemilihan ketua badan penghasilan otorita Batam tidak transparan dan kepentingan

hukum sehingga untuk hal ini juga masih mengganggumu apalagi pada saat sekarang ini

ketika diadakan fit and proper test yang kalah itu mengajukan gugatan ke PTUN

sehingga hal itu ditunda lagi sehingga kewibawaan dari pemerintah provinsi itu

kelihatannya sudah semakin menurun. Selanjutnya adalah reformasi birokrasi yaitu tata

kelola pemda harus di perbaiki. Sebab apa? Sebab masuk 10 besar Provinsi Kepri di

Indonesia yang tata kelola pemerintahannya buruk padahal berada di perbatasan dari

Provinsi Kepri itu sendiri. Itu sekilas yang dinyatakan dari Komite I.

Kemudian Komite II. Sebentar. Komite II, mengenai kelautan dan perikanan.

Boleh dibilang ke Provinsi Kepulauan Riau 96 persen adalah laut dan hanya 4 persen

darat, tetapi pencurian ikan sangat banyak sekali. Nah oleh karena pencurian ikan sangat

banyak itu bisa diprediksi kerugian bisa sampai 3 triliun per tahun Pak. Nah ketika kami

berkunjung ke salah satu yang namanya pulau Anambas, di sana banyak kapal-kapal

yang tertambat, ketika kami tanya di sana, Pni kapal dari mana? Ini kapal dari Thailand.

Nah ternyata kapal yang dari Thailand itu banyak yang dari negara itu oleh karena apa?

Negara Thailand punya pabrik ikan yang terbesar di Asia Tenggara tetapi pantainya

sangat kecil. Ikannya ternyata diambil dari Kepulaan Riau. Makanya kita harapkan dari

Komite II bagaimana supaya RUU Kelautan ini bisa terlaksana karena itu adalah

sebagai inisiatif dari Komite II itu sendiri. Ini Pimpinan kalau boleh ini menjadi catatan

penting bagi kita sehingga pada periode ini bisa melahiran RUU Kelautan karena

mengayomi kelautan sebagai negara maritim belum ada di Indoenesia. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, tahun sidang ini bisa menyangkut Komite III. Mana lagi

ini. Baik, Komite III. Usulan perubahan Undang-Undang Sisdiknas. Perlu dibentuk satu

badan tersendiri yang dapat diakses masyarakat untuk menangani anak-anak tidak

mampu agar dapat bersekolah. Ini sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 Pasal 12 terkait hak peserta didik mendapatkan biaya pendidikan bagi

orang orang tuanya yang tidak mampu mebiayai pendidikan. Dengan demikian setiap

warga negara benar-benar dapat terjamin hak pendidikannya. Pembentukan badan ini

juga harus melibatkan unsur masyarakat agar mudah diakses terutama bagi daerah-

daerah dengan geografis yang sulit terjangkau seperti Provinsi Kepulauan Riau.

Yang terakhir yaitu Komite IV. Komite IV ada beberapa hal tapi saya baca

judulnya saja. Ada menyangkut tentang UKM, begitu juga menyangkut tentang masalah

banjir yang sedang terjadi saat ini dan di sana juga sering terjadi dan yang terakhir yaitu

APBN untuk Kepulauan Riau menyangkut dengan kelangkaan dan kenaikan LPG. Ini

sangat mengganggu bagi masyarakat oelh dengan adanya kenaikan LPG ini tapi syukur

alhamdulillah bahwa telah diketahui oleh pemerintah sehingga diturunkan.

Bapak-Ibu sekalian, ada titipan yang kami sampaikan kepada kita semua, ketika

kami mengadakan kunjungan kerja ternyata konstituen itu meminta baju kaos, bola, dan

lain sebagainya. Nah ini juga saya sampaikan kepada kita karena bagian daripada itu

sehingga saya kira yang lain-lain juga saya kira seperti itu Pak Ketua. Jadi untuk itu ya

bagaimana supaya kita bisa mengatasi ini kalau boleh DPD bisa mempertimbangkan..

Jadi tidak hanya dari anggaran yang lain tapi DPD juga bisa mempertimbangkan

kepentingan-kepentingan kita karena ketua tadi mengatakan bagaimana supaya anggota


ini bisa sepenuhnya masuk lagi ke anggota ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan.

Terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om santi santi om.


Baik Pak Djasarmen. Ya keliling terus dia pulau ke pulau ya untuk meyakinkan

rakyatnya. Baik kami persilahkan Jawa Tengah. Silahkan Ibu.

PEMBICARA : POPPY SUSANTI DARSONO (JAWA TENGAH)


Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swasti astu

Saya langsung saja kepada rekomendasi dan permasalahan dari setiap Komite.

Secara rinci hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah Anggota DPD RI Provinsi

Jawa Tengah akan kami sampaikan sebagai berikut:

Komite I. Inventarisasi materi tentang inventarisasi materi RUU tentang

Pengadilan Keagrarian. Kemudian Komite II tentang RUU tentang perlindungan dan

Undang-Undang pemberdayaan nelayan kemudian RUU tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Komite III

inventarisasi materi dalam rangka pembahasan RUU tentang kesehatan jiwa, kemudian

pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang berkaitan dengan persiapan BPJS 2014

yang sangat bermasalah BPJS. Itu barangkali DPD harus memberikan perhatian khusus

karena Jawa Tengah hampir semuanya kabupaten menolak kecuali hanya dua.

Menyangkut tentang masalah banjir yang sedang terjadi saat ini dan di sana juga sering

terjadi dan yang terakhir yaitu APBN untuk Riau menyangkut dengan kelangkaan dan

kenaikan elpigi dan saya kira ini sebetulnya akan membahayakan sekali kedepannya

ternyata dari laporan buruh kepada kami ketika itu bahwa mereka sangat-sangat

dirugikan sekali karena sekarang yang mengelola adalah asuransi sehingga selain

mereka harus membayar ada keterbatasan, ada limit dari pembayaran itu yang dulu

kalau mereka dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu seluruhnya akan dibayar

sementara sekarang hanya 6 juta. Saya kira ini harus menjadi perhatian dari seluruh

provinsi karena BPJS itu sangat berpotensi atau bermasalah sekali Terima kasih,

kemudian sosialisasi produk Undang-Undang Sidiktek, Sisdiknas dan RUU Perubahan

tentang Undang-Undang Kepariwisataan. Komite IV inventarisasi materi tentang

inventarisasi materi usul otensi baru dan daerah sebagai masukan dan penyusunan usul

inisiatif RUU tentang tata cara penyusunan dan pelaporan APBN dan APBD kedua

informasi kepada daerah mengenai produk-produk legislasi.

Kemudian usulan inisiatif RUU tentang Keuangan, RUU Revisi Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. B. usulan inisiatif RUU

tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah Revisi

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. 5 melakukan sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi atas uji

materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR DPD, DPRD dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perndang-undangan P3

terkait tugas kewenangan DPD RI di bidang legislasi.


Kemudian hal-hal lain dalam relevansi tugas fungsi DPD RI sebagai subyek

sesuai perkembangan keadaan Komite I identifikasi masalah disahkan Undang-undang

Desa menjadi Undang-undang memberi harapan baru bagi penyelenggaraan peperintah

desa di Indonesia termasuk di Jawa Tengah beberapa pengaturan desa yang merupakan

terobosan baru dalam pengaturan tentang desa menjadi modal sekaligus kekuatan bagi

desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi desa sebagai lembaga yang mewadahi

masyarakat dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga dan pemerintahan sendiri.

Kedua kepala desa dan sekretaris desa mengusulkan kepada pemerintah untuk

mengadakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa secara intensif karena

memang kalau tidak dibimbing, potensi untuk korupsi juga akan besar sekali.

rekomendasi, pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan yang bersifat operasinal

tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang desa yang dimaksud melalui peraturan

pemerintah maupun peraturan menteri terkait.

Kemudian pemerintah juga diharapkan secepatnya mengadakan bimbingan dan

pelatihan teknis tentang pengelolaan desa khususnya tentang pengelolaan keuangan

desa kemudian ada masalah identifikasi masalah penataan dan penataan ruang akibat

diguyur hujan selama 12 jam yang tak kunjung berhenti Kabupaten Puworejo dilanda

banjir. saya kira rekomendasinya saya langsung, pemerintah dan pemerintah daerah

perlu lebih tegas dalam menerapkan RT RW bagi pembangunan wilayah masing-

masing selain itu penegak hukum yang tegas juga diperlukan dalam menjamin

pelaksanaan peraturan yang benar-benar ditaati oleh semua warga negara.

Komite II kemudian tentang pengelolaan sumber daya air identifikasi masalah,

pengelolaan sumber daya air, SDM, mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas

wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan

manfaat SDA. Oleh karena itu sebuah Undang-Undang SDA yang secara tegas

mengatur mekanisme koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor

wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang SDA. di sisi lain persoalan SDA

menyangkut kebutuhan masyarakat luas sehingga harus dicegah kepentingan sektor

privat untuk menjadikan air sebagai komoditi yang diperjual belikan yang berorientasi

profit, jadi ini di Jawa Tengah banyak sekali apa namanya perusahaan-perusahaan

umum yang pada akhirnya merugikan publik terutama petani. Sehingga petani yang

hidup diatas air banyak tetapi tidak memiliki akses kepada air bersih dan sering kali apa

namanya gagal panen karena itu rekomendasinya perlu dibangun sistem pengelolaan

SDA yang lebih efektif. Undang-Undang Sumber Daya Air yang diusulkan DPD RI

diharapkan mampu menjawab problem masyarakat selama ini tentang privatisasi sektor

air yang begitu marak baik oleh perusahaan besar maupun perorangan. saya di sini bisa

memberikan contoh, saya tidak bisa sebutkan namanya, perusahaan asing yang terbesar

yang beroperasi di Klaten dan Boyolali dengan kapasitas perdetik 50 liter ya perdetik 50

liter dan perusahaan itu mampu membawa 8 triliun per tahunnya ke negeri asalnya

sementara apa namanya masyarakat diatas yang setiap hari makin kekurangan air bersih

dan apa namanya Corporate Social Responsibility yang diberikan hanya 1 milyar yang

mereka bilangkan saya sudah memberikan tetapi Spinate kalau dibanding dengan 8

triliun pertahun yang mereka bisa bawa itu yang menjadi catatan kita bahwa apa

namanya Undang-Undang air sangat cepat harus dirubah produksi beras nasional. jawa

tengah merupakan salah satu lumbung pangan dan menyumbang sekitar 20% dari total

produksi beras nasional. Ketika stok beras nasional harus disanggah dengan melakukan

import dari negara-negara lain, Jawa Tengah justru mencatat pencapaian surplus beras

selama 2 tahun terakhir agar peningkatan produksi dapat terjaga secara


berkesinambungan maka selain itu dicegah proses ahli fungsi lahan-lahan pertanian

produktif perlu ada perhatian lebih serius terhadap persoalan infrastruktur pertanian

khususnya jaringan irigasi teknis dan jalan desa rekomendasinya DPD diharapkan

memberikan perhatian serius lebih untuk mencegah mencegah alih fungsi dan pertanian

produksi dan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum mengambil tanggung jawab

untuk segera melakukan perbaikan irigasi teknis dan jalan desa.

Komite III identik identifikasi masalah kekurangan guru, banyak sekolah di

Indonesia yang kekurangan guru negeri terutama ditingkat sekolah dasar SD.

Kekurangannya bisa sampai 30 hingga 40 %, pemerintah harus memperlakukan guru

honorer selayaknya guru negeri. Kemarin saya mengunjungi di Desa Tegal di pelosok

sekali, guru PAUD honorer gajinya perbulan 50000 sampai dengan 150000 ya itu

sampai sekarang masih terjadi dan dari puluhan PAUD peraturan Menteri Keuangan RI

Nomor 34 PMK 07 2012 tentang pedoman umum dan alokasi TGPPNSD daerah kepada

pemerintah provinsi kabupaten dan kota tahun anggaran 2012 Ayat 5 (2) menyatakan

bahwa Pemda melaksanakan pembayaran TGPPNSD kepada masing-masing guru

PNSD setelah diterimanya TGPPNSD di rekening kas umum daerah secara triwulan A.

Triwulan I paling lambat bulan April 2012, B. Triwulan II paling lambat Juli 2002,

Triwulan III paling lambat Oktober 2002. Triwulan IV paling lambat bulan Desember

2000 belum dibayarkan sebagaimana mestinya kepada guru rekomendasinya semua

guru termasuk pemilik PNS yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti sertifikasi

guru harus mendapatkan pelayanan secara baik oleh kantor dinas pendidikan kabupaten

kota maupun Kemenag dan guru baik negeri maupun swasta yang tidak terdaftar dalam

urutan kepesertaan sertifikat guru agar segera diproses untuk bisa mengikuti sertifikasi

guru selambat-lambatnya tahun 2015. Kedua, semua guru honorer di sekolah negeri

yang telah memenuhi syarat agar bisa mengikuti sertifikasi guru sehingga pada tahun

2015 semua guru di Indonesia sudah tersertifikasi ketiga tunjangan profesi maupun

tunjangan fungsional guru agar diatur melekat pada gaji guru yang dibayarkan setiap

bulan. Keempat percepatan sertifikasi guru swasta dapat menambah kuota

pemberlakuan aturan yang sama untuk masa kerja bagi guru yang mengikuti sertifikasi

dan berdasarkan pada DUK dan NUPTK nomor 5. Agar ditinjau kembali ketiga

peraturan berikut peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

reformasi birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka

kreditnya dan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan

Kepegawaian Negeri kemudian Nomor 14 Tahun 2010 tentang dan Nomor

03/V/PB/2000 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsi guru dan angka kreditnya.

Tanggal 1 Desember 2010 Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabaran

fungsi guru dan angka kreditnya kemudian masalah tentang kepariwisataan pemerintah

dan pemerintah daerah diduga kurang memperhatikan sektor pariwisata di tanah air,

akibatnya banyak potensi wisata yang seharusnya mampu menggerakan dan mendukung

sektor ekonomi tidak tergarap secara maksimal. Pemerintah kurang serius memberi

dukungan dan perhatian serta memberi wewenang daerah untuk mengelola

kepariwisatannya. Pemerintah kurang memberi ruang gerak kepada stakeholder untuk

berperang menggiatkan sektor kepariwisataan, kurang adanya perhatian dan jaminan

hukum bagi pengelolaan sektor wisata, rekomendasi pengelolaan sektor wisata harus

menjadi skala prioritas penggunaan di masing-masing daerah mungkin juga perlu bagi

Ibu-ibu Bapak-bapak bahwa industri pariwisata adalah industri yang sangat menjanjikan

apalagi kalau itu industri pariwisata berbasis budaya dan saya kira ini yang harus


diperhatikan karena Malaysia saja yang lebih kecil negaranya memiliki turis yang

begitu tinggi, Singapura yang lebih kecil lagi juga lebih tinggi dari Indonesia, ini setelah

saya kelapangan memang kurangnya koordinasi antara potensi wisata yang ada dan juga

apa namanya mungkin perusahaan-perusahaan swasta dan keterpaduan terkoordinasian

agar semua sektor yang bisa menjamin industri pariwisata itu bisa menjadi lebih apa

namanya kondusif.

Satu lagi barangkali ini untuk Komite IV yah, sebenarnya yang ini banyak soal

PBB barangkali ya. Mungkin saya memohon kepada yang di DKI, nanti saya berikan

saja, bahwa di DKI PBB naik 240% ya Jawa Tengah saya belum ada laporan waktu.

Jadi saya kira ini harus diperhatikan dari DPD karena saya kira 240% di Jakarta

khususnya mungkin daerah Menteng Kemayoran dan lain-lain. Kalau itu terjadi orang-

orang tua, banyak sekali sesepuh yang tinggal di situ yang dulunya berjuang kemudian

tidak bisa membayar PBB-nya dan akan digantikan oleh para pemilik modal yang besar

untuk membeli rmah di sekitar menteng kebayoran dan yang lan-lain sehingga nanti

orang indonesia dan lebih terpinggirkan. Saya kira ini perlu diperhatikan dan saya

protes terhadap kenaikan yang semena-mena 240% dari DKI untuk PBB. Saya kira itu

yang lainnya akan saya serahkan.


Terima kasih baik, terima kasih Bu Poppy, selanjutnya kami persilahkan dari

provinsi DIY gak ada yah ? daerah 5 menit saya pimpinan

PEMBICARA : Drs H. A. HAFIDH ASROM, MM. (DI YOGYAKARTA)



Om Swastiastu.

Yang kami hormati Pimpinan DPD yang kami hormati, Anggota DPD RI dan

Sesjen serta Wasesjen dan hadirin yang dirahmati Allah. Kami akan melaporkan ada

beberapa poin. Poin pertama adalah Komite I masyarakat daerah belum merasakan

peran DPD RI dalam kancah perpolitikan nasional secara signifikan, peranan legislatif

masih dominasi DPR RI dalam pemberitaan media nasional oleh karena itu masyarakat

meminta DPD RI senantiasa berbenah dan memperkuat peranannya dalam fungsi

legislasi, pengawasan, budgeting serta aktif mensosialisasikan merepresentasikan

produk-produk lembaga media nasional Komite II terkait RUU tentang pelindungan dan

pemberdayaan nelayan kemudian yang berikutnya terkait RUU tentang perubahan atas

Undang-Undang nomor 25 2006 tentang penanaman modal kemudian Komite III

melakukan pengawasan terhadap program BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan

serta melakukan pengawasan terhadap kurikulum pendidikan 2013 Komite IV

melakukan pengawasan terhadap penyerapan anggaran APBN dan transfer daerah serta

melakukan pengawasan mengenai transisi pengelolaan pajak oleh pemerintah kota

kabupaten dan meminta dirjen pajak agar melakukan sensus pajak secara akurat dan

tepat untuk tidak menjadi ketidakjelasan wajib pajak. demikian yang saya laporkan.

terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Om Swastiastu.



Terima kasih Pak H. Hafidz Asrom. Selanjutnya kami persilahkan yang mewakili

Provinsi Bengkulu nanti menyusun sudah ada ini sebab menyusunnya nanti dari

belakang loh iya. Kami persilahkan iya, baik tolong provinsi berikutnya siap-siap.

PEMBICARA : Dra. ENI KHAIRANI, M.Si. (BENGKULU)


Pimpinan DPD RI beserta anggota DPD RI staf Sekretariat DPD yang kami

hormati kami akan membacakan beberapa hal yang penting saja terkait dari dengan

identifikasi dan inventarisasi masalah hasil reses Anggota DPD RI provinsi Bengkulu

yang pertama Komite I yang terkait dengan persoalan tenaga honorer K2 yang hingga

saat ini belum tuntas mengindikasikan pemerintah masih setengah hati dalam

menyelesaikannya berbagai format yang coba ditawarkan Pemerintah ternyata tidak

cukkup mengakomodir persoalan honorer, terbukti dengan format recruitment K2

melalui test beberapa waktu yang lalu ternyata tidak menyelesaikan masalah sebab

kebijakan pemerintah yang hanya akan mengangkat tenaga honorer K2 sebanyak 30%

menyebabkan persoalan baru ini sangat rawan akan terjadi gejolak di daerah untuk itu

nanti mungkin di Komite I untuk dibahas lebih jauh dengan Menpan dan BKN lalu

selanjutnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang aparatur sipil sipil negara ini

juga menyisakan tanda tanya yang banyak dari para PNS yang ada di daerah, karena

hingga hari ini belum juga keluar peraaturan pemerintahnya sementara ada kepentingan-

kepentingan PNS di daerah yang terhambat karena belum adanya aturan secara teknis

menganai Undang-Undang aparatur sipil negara ini. Kemudian yang lain persoalan yang

terkait dengan usulan pemekaran kabupaten lembak dari Provinsi Bengkulu yang

beberapa waktu yang lalu sudah keluar amanat presidennya dari daerah mengharapkan

DPD RI tetap melakukan pengawalan karena bagaimanapun juga Rancangan Undang-

Undang tentang pemekaran itu nanti akan dibahas bersama dengan lembaga DPD RI

dan yang lain-lain saya pikir nanti secara lengkap kami serahkan saja ke pimpinan untuk

kemudian didistribusikan ke Komite yang terkait Assalamualaikum warahmatullahi

wabarakatu terima kasih kepada Bu Eni yang mewakili Provinsi Bengkulu. selanjutnya

kami persilakan. Dari Provinsi Jambi bismillahirahmannirahim Assalamualaikum wr.wb

pimpinan dan anggota yang saya hormati pimpinan ini saya bacakan garis besarnya,

secara lengkap akan sampaikan secara tertulis yang pertama adalah masalah Komite I

saudari Ibu Yuniwati yang pertama adalah masalah PP nomor 59 tahun 2012 tentang

pengangkatan tenaga honorer ini perlu ditinjau kembali karena banyak tenaga honorer

yang di daerah yang diberhentikan tetapi banyak juga daerah yang sangat memerlukan

tenaga honorer ini yang kedua masalah sosialisasi pemilu aturan yang dibuat oleh KPU

yang sekarang tentang sosialisasi sangat menurun artinya kemungkinan besar aturan-

aturan soal baliho dan lain sebagainya ini banyak membuat masyarakat tidak mengerti

soal pemilihan pada tanggal 9 April nanti yang kedua Komite II masalah jalan nasional

kabupaten Merangin ke Kerinci ini sudah berlarut-larut yang belum sampai hari ini

belum diselesaikan kemudian masalah batubara yang menggunakan jalan propinsi dan

kabupaten ini sangat merugikan pemerintah daerahnya yang digunakan oleh

perusahaan-perusahaan besar yang ketiga adalah Provinsi Jambi meminta Pemerintah

pusat segera untuk menyelesaikan pelabuhan Tanjung Jabung Timur karena ini

merupakan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di propinsi


Jambi dan berikutnya adalah masalah PLN Jambi meminta supaya PLN di Provinsi

Jambi punya induk sendiri yang tidak tergabung lagi dengan Sumatera Selatan

kemudian masalah sengketa lahan yang sampai hari ini cukup tinggi di propinsi Jambi

dan ini perlu melalui Dewan Perwakilan Daerah untuk membantu mensupport baik

menteri kehutanan kemudian BPN untuk segera menyelesaikan timpang tindih izin

HGU yang ada di daerah yang sangat merugikan yang sangat merugikan perminta

masyarakat yang ada di Provinsi Jambi kemudian Komite III adalah masalah kurikulum

2013 yang dianggap belum berjalan dengan maksimal terkendala dengan kesediaan

buku ajar dan pemahaman guru tentang kurikulum 2013 kemudian BPJS KN

bermasalah di daerah, banyak masyarakat yang belum mengerti soal ini dan ini perlu di

dorong supaya masyarakat-masyarakat di daerah, masyarakat kecil tidak terlantar hanya

soal-soal aturan yang tidak pahami oleh mereka yang ke-4. Komite IV adalah masalah

Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak oleh

pemerintah pusat kemudian pola DAU tidak berpihak kepada daerah demikianlah

laporan ini secara umum saya sampaikan nanti secara Rinci akan disampaikan tertulis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu baik yia dilanjutkan nanti disiapkan

untuk diserahkan melalui Sekertariat Jenderal baik Provinsi Sumtera Selatan Ibu kita,

Ibu Marzuki Ali apa ibu, ibu calon negara gitu Assalamualaikum warahmatullahi

wabarakatu salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu puji syukur marilah kita

panjatkan ke Hadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi ini kita masih

dapat bersama menjelang 2014 ini mudah-mudahan kita semua berdoa bersama untuk

sukses dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bapak-ibu pimpinan

DPD RI serta saudara-saudaraku anggota DPD RI saudara Sekjen dan Wasekjen DPD

RI pada kesempatan ini ada beberapa poin aspirasi masyarakat daerah yang saya

sampaikan yaitu sebagai berikut, berupa pengawasan Undang-Undang nomor 20 tahun

2003 tentang sistim pendidikan nasional dan implementasinya kurikulum 2013 yaitu

regulasi yang terlalu sering berubah-ubah membuat pemerintah daerah tidak dapat

menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, hal ini mendorong

keinginan agar dilakukan desentralisasi dunia pendidikan yang kedua yaitu sertifikasi

guru telah menimbulkan kesenjangan antara guru yang telah disertifikasi dengan yang

belum disertifikasi, proses sertifikasi yang lamban dan tak kunjung selesai

menimbulkan ketidakkompakan dan perpecahan guru di daerah yang lainnya masalah

pendidikan yaitu pelaksanaan ujian nasional setelah dievaluasi menghasilkan lebih

banyak masalah daripada manfaatnya. masyarakat menginginkan agar ujian nasional

ditiadakan aspirasi kedua dalam pengawasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2006

tentang sistim penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yaitu masih ada daerah di

kota Palembang dan Lubuk Linggau serta kecamatan belum membentuk kelembagaan

penyuluh sesuai Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 terus terbatasnya sarana

prasarana yang dimiliki penyuluh pertanian dalam melaksanakan ketugasan fungsinya

kondisi ini menyebabkan rendahnya mobilitas penyuluhan pertanian yang kurang

optimalnya pelayanan terhadap petani pada pengawasan ketiga yaitu pelaksanaan

Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

sering petani mengalami kegagalan usaha tani khususnya petani penanam padi dan

palawija oleh karena itu program asuransi pertanian sebagai upaya memberikan

perlindungan kepada petani terhadap kegagalan usaha tani sesuai dengan amanat

Undang-Undang 14 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi

sangat penting dan ditunggu pelaksanaannya oleh para petani agar program asuransi

pertaniannya akan dilaksanakan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar perlu


dilakukan sosialisasi yang intensif kepada petani terkait hak dan kewajiban peserta

asuransi prosedur dan teknis pelaksanaannya secara jelas demikian laporan kegiatan

kami di daerah tahun 2000 pada sidang II 2014 ini saya sampaikan dalam Sidang

Paripurna DPD RI kepada semua pihak yang telah membantu dan suksesnya kegiatan

kami, diucapkan banyak terima kasih, semoga laporan singkat ini memberikan manfaat

bagi kepentingan umat, bangsa dan negara kita. demikian kami mewakili teman-teman

Ibu Percha, Pak Aidil Fitrisyah dan Pak Abdul Aziz semoga kita semua dapat lanjut

melanjutkan perjuangan kita dan terpilih kembali demi bangsa Indonesia Bilahitaufik

walhidayah Wassalamu Alaikum wr.wb


Terima kasih kepada Bu Asmawati, selanjutnya kami persilahkan provinsi

Banten

PEMBICARA : Drs. H. ABDURRAHMAN, M.AP. (BANTEN)


Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Om swastiastu.

Kami akan menyampaikan beberapa pokok-pokok pelaksanaan kegiatan di

daerah sesuai dengan apa namanya ? tugas pokok Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yang pertama adalah bidang

tugas komite I bahwa pembangunan pelabuhan internasional Bojonegoro banyak

kendala teknis di lapangan yang dikhawatirkan memunculkan persoalan f salah satunya

adalah persoalan lahan bagi masyarakat yang terkena tempat pembangunan pelabuhan,

nah status tanah yang tidak jelas menjadikan masyarakat menjadi resah, mereka

meminta relokasi baru yang tidak jauh dari tempat mereka mencari nafkah sebagai

nelayan di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan meskipun masyarakat telah

melakukan perekaman E-KTP namun sampai saat ini masih belum menerima E-KTP

meskipun pemerintah telah memberlakukan batas waktu pada akhir tahun 2013, hal ini

masyarakat menjadi terkendala terutama ketika mereka berurusan dengan pihak

perbankan yang berkaitan dengan tugas Komite II pemerintah sudah saatnya harus

mempunyai grand design program pembangunan dan pembangunan perikanan nasional

sebagai pelayan bukan berbasis kepentingan para pemilik modal semata yang kedua,

dalam upaya mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang berdampak asing diperlukan

komitmen kelembagaan yang kuat baik kelembagaan di pemerintah pusat pemerintah

daerah ataupun badan pengelola untuk diperlukan kajian yang mendetail mengenai

tugas dan wewenang yang jelas di setiap kelembagaan yang bertujuan untuk

mempermudah proses pengembangan kawasan ekonomi khusus selain itu juga

diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan agar pembagian tugas dan

wewenang yang jelas nantinya dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai tujuan yang

diharapkan bidang tugas Komite III, berkaitan dengan Komite III berdasarkan aspirasi

yang diperoleh maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut, yang pertama

perlunya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berupaya atau membuat

terobosan hukum dalam menyusun aturan yang dapat membuat dana peningkatan

kualitas sumberdaya manusia yang proporsional dengan penyediaan sarana dan prasana

yang kedua, perlunya DPD RI membuat tim dan materi sosialisasi BPJS yang lebih


yang lebih ringkas dan mudah dipahami untuk kemudian dapat dibawa ke daerah

pemilihan yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya DPD RI harus mengawal

keberlangsungan dan berjalannya program BPJS kesehatan tidak dipolitisir demi

kepentingan golongan tertentu khususnya menjelang pemilu yang keempat memberikan

pertimbangan dalam penignkatan pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan

informal dan non informal terkait dengan bidang tugas Komite IV dukungan APBN

2014 sampai 2014 sangat diharapkan ya yang kedua perlunya konsedelasi dukungan

10% dari APBN per desa yang ke-3 pemerintah pusat segera mengalokasikan karena

dari APBN 2014. Itulah yang dapat kami sampaikan dan secara ringkas kami sampaikan

kepada ketua.

Wabilahitaufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatulahi wabarakatu.

Om shanti shanti shanti om.

Damai sejahtera bagi kita semuanya.


Baik terima kasih mohon dicek ya Sulawesi Tengah Sekertaria Jenderal

selanjutnya kami persilahkan Provinsi Bali.

PEMBICARA : I WAYAN SUDIRTA, SH. (BALI)

Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang terhormt

Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta para hadirin yang

berbahagia.


Salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastiastu.

Sebagaimana tradisi yang sudah kita alami berkali-kali bahwa di satu pihak ada

keinginan pimpinan dan sebagian besar anggota bagaimana agar tradisi laporan ini

berlangsung terus tapi di lain pihak bagaimana membuat paripurna yang penyampaian

laporan seperti ini menarik dan karena itu tidak boleh berpanjang-panjang ada bisik-

bisik beberapa kawan kenapa tidak diambil satu atau dua dari provinsi yang sangat

menarik yang lainnya tidak usah dibaca kalau pikiran itu dapat disetujui kami akan

mulainya dari Bali ada 15 poin baik Komite I, II, III, dan IV kami akan bacakan satu

poin saja tapi yang 14 kami akan bacakan judul-judulnya untuk mewakili kawan-kawan

kami di Komite lain sebagai sekedar contoh dari Komite I ada masalah EKTP yang

belum tuntas masih ada carut marut dibawah. Kemudian masih Komite I mengenai

kartu keluarga ke kantor catatan sipil di kabupaten Buleleng misalnya itu ada problem,

kok makin rumit yang ketiga masalah sosialisasi pemilu saya rasa ada di mana-mana

ada harapan masyarakat yang sampai ke kami sebaiknya Anggota DPD memberi contoh

jangan melakukan pelanggaran dengan cara apa pun karena sudah ada ketentuannya

mari kita DPD menjadi contoh kemudian ada penolakan penerapan pulau Besakeh

Gunug Agung dan sekitarnya dalam kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Ini

yang akan kami sampaikan laporannya lebih detail yang selanjutnya ada harapan

bagaimana agar korupsi itu dapat diberantas dengan cara mengembangkan konsep-

konsep yang di pusat dibawa ke daerah tapi tetap menjaga kualitas dan penampilan

misalnya apakah ada sejenis kewilayahan kalau bukan provinsi sifatnya atau barangkali

ada yang disebut supervisi tetap.


Selanjutnya untuk Komite II ada perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang

selanjutnya masukan atas perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

penanaman modal. Kemudian untuk Komite II ada 3 hal yang perlu disampaikan tetap

kami sampaikan judul-judulnya yaitu pertama berkaitan dengan RUU tentang kesehatan

jiwa yang kedua pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS, ketiga

sosialisasi RUU perubahan tentang pariwisata lalu dari Komite IV ada 3, mungkin yang

pertama mengenai pola penyusunan dan pelaporan APBN dan APBD. Kemudian yang

kedua tahap penyusunan APBD dan selanjutnya ada masalah Visa on Ripple para

hadirin kalau pola ini bisa kita sepakati, kami akan menyampaikan dan menjelaskan

satu hal tapi satu hal ini perlu mendapat perhatian, kalau perlu ada tindak lanjut dari

paripurna yaitu tentang bagaimana kawasan strategis pariwisata nasional yang

ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata ternyata untuk di Bali menimbulkan masalah

untuk menerapkan kawasan ternyata mereka hanya memutuskan sendiri tidak mengajak

stakeholder Umat Hindu, tokoh-tokoh adat, tokoh agama tidak diajak karena itu tiba-

tiba aja kawasan yang Pura Besakih itu sejenis Masjid Istiqlal di sini dimasukkan

kawasan strategis pariwisata saya dapat membayangkan kalau misalnya Istiqlal

dimasukkan KSWN tanpa mengajak seluruh Umat Hindu, imam besar saja tidak cukup

mewakili Masjid Istiqlal. oleh karena itu pola-pola begini jangan sampai menimpa

kelompok-kelompok agama lain, tempat-tempat ibadah agama lain untuk itu kami

informasikan untuk Pulau Besakih kami sampaikan di sini mohon kiranya paripurna ini

menaruh perhatian jika pulau Besakih ini bisa dimasukkan kawasan pariwisata lalu kita

diam semua besok gereja, mesjid, wihara akan diperlakukan dengan cara yang sama

sementara di berbagai negara contoh misalnya di negara Asia tetangga di Asia Tenggara

berbagai tetangga kita banyak sekali Masjid besar yang diperluas demi cara yang bagus

dan pemerintahannya mendapat dukungan dengan cara membebaskan tanah-tanah

sekitarnya kalau sekarang ada upaya mempersempit tempat-tempat ibadah yang besar

itu perlu kita pikirkan bersama apa kebijakan seperti ini tidak perlu kita persoalkan

hadirin karena ini sudah masuk KSPN, pasti itu orang Bali, umat Hindu akan sulit

melawannya karena itu kami minta dukungan semua pihak tolonglah diselamatkan

tempat-tempat ibadah sejenis ini sebagai latarbelakang dulu pernah dimasukkan menjadi

warisan budaya dunia pernah mau dimasukan cagar budaya malah sempat mau dibikin

lapangan golf dan lain-lain saya tidak mengerti apakah karena indahnya karena lahan di

Bali sulit lalu kawasan ini di incer terus menerus kalau kawasan di incar terus menerus

saya khawatir orang Bali nanti akan sangat sulit mendukung pariwisata Indonesia salah

satu keunggulannya adalah bersaing di pariwisata, kalau pariwisata Bali tidak

berkembang karena masyarakat enggak mendukung, saya khawatir ekonomi Indonesia

keunggulannya dari aspek pariwisata persaingannya dari aspek pariwisata itu akan

menjadi melemah dan itu akan merugikan kepentingan nasional secara bersama-sama

itu saja mudah-mudahan paripurna ini bisa menaruh perhatian pada masalah ini kami

berusaha menyampaikan satu hal saja kalau kami pilih ini paling menarik kurang

mendapat respon, kami khawatir juga, nanti tradisi ini kurang mendapat perhatian agar

ingin jadi tradisi dan mendapatkan perhatian dan menarik bagi semua anggota marilah

harapan kami ini tolong diagendakan kepada Komite-Komite yang terkait dengan

dukungan seluruh hadirin.



Terima kasih baik. Terima kasih Pak Wayan ya. Jadi ada hal yang spesifik tapi

yang bisa menyangkut juga di tempat lain ya saya minta ini untuk diperhatikan di

Komite III dan Komite II supaya nanti menempatkan rumah ibadah itu secara pas gitu

loh begitu ya Pak Wayan ya baik untuk itu kami minta selanjutnya yang mewakili

propinsi Jawa Barat ya jadi hari ini bintangnya Pak Kiyai Sofyan ini ya

PEMBICARA : KH. SOFYAN YAHYA, MA. (JAWA BARAT)


Pimpinan sidang yang terhormat para anggota dewan yang terhormat.

Maaf Ibu dan Bapak Pimpinan ini yang tertulis 'on the way' Pak, sebab

laporannya 2 tahun Pak, 13-14 jadi banyak sekali harus diedit yang paling krusial di

Jawa Barat Ibu dan bapak sekalian, yang sekarang menjadi perbincangan pernah saya

sampaikan dulu ini khusus untuk Komite I masalah pemilihan kepala daerah secara

langsung jadi masyarakat Jawa Barat memohon kepada DPD sebab hanya katanya

hanya lembaga DPD ini yang bersih Pak yang lainnya sudah kena KPK hanya DPD ini

yang masih utuh, mudah-mudahan tidak ada yang ditangkap KPK lah Anggota DPD

pemilihan kepala daerah secara langsung itu kerugiannya lebih besar daripada

manfaatnya dan ini terjadi di Jawa Barat setelah menghabiskan biaya yang sangat besar

itu kepala daerah yang terpilih bukan yang terbaik bahkan banyak bermasalah itu yang

pertama, yang kedua, masyarakat Jawa Barat memohon juga kepada DPD agar

dibikinkan peraturan, sebab sekarang ada indikasi di Jawa Barat bahwa jabatan itu akan

diturunkan sampai ke cucunya pak contoh kalau suaminya sudah 2 periode gak boleh

lagi maka istrinya yang naik dan itu sudah ada 4 daerah di Jawa Barat sekarang ada

indikasi di Jawa Barat suami sudah enggak boleh istrinya maju dan menang, suaminya

jadi anggota dewan, mencalonkan anggota dewan ke pusat, jadi yang lain enggak

kebagian ini mohon diperhatikan oleh para anggota dewan harusnya seperti apalah kira-

kira ? yang nomor 3 juga ada kasus yang sangat menohok kita, kasus Kalimantan

Tengah kalau gak salah ketika bupati terpilih dan bermasalah sekarang sudah jadi

tersangka KPK menolak untuk dilantik dan Mendagri tetap harus melantik masyarakat

Jawa Barat meminta, kira-kira Undang-Undangnya harus seperti apa ini harus

dipikirkan juga oleh DPD sebab kalau sekarang yang sudah tersangka dipaksakan

dilantik di lembaga pemasyarakatan atau ditahanan, seperti kita main-main bikin negara

ini, sudah dilantik langsung dinonaktifkan, nah ini DPD harus juga katanya memikirkan

masalah peraturan itu.

Yang keempat Ibu dan bapak sekalian di Jawa Barat itu ada indikasi bantuan

bencana bantuan bencana, ini sudah jadi mata pencaharian Pak di Bandung ada daerah

yang tiap tahun itu kena banjir sekarang masyarakatnya sudah punya rumah di tempat

lain tapi kalau waktu banjir mereka masuk ke penampungan dan mereka berebut lagi

mengambil bantuan jadi banjir ini atau bencana ini sudah jadi mata pencaharian kira-

kiralah itu ada sebagai itu di Jawa Barat, yang terakhir nomor 4 Ibu dan bapak sekalian

berkaitan dengan KPK Pak Wayan, dan juga berkaitan dengan Undang-Undang

kesehatan jiwa ada indikasi Ibu dan bapak sekalian pejabat kita yang sudah punya gaji

300 juta lebih masih juga ditangkap KPK dikarenakan masih menerima suap artinya

secara kejiwaan ini jiwanya tidak sehat pak pimpinan sudah 300 juta masih juga

menerima suap kira-kira di dalam Undang-Undang kesehatan, jiwa ini ini dimasukkan

di kelompok mana kira-kira begitulah, jadi jiwanya gak sehat sudah sekian masih juga

menerima suap oleh karena itu mudah-mudahan saya berharap bangsa kita akan tetap


maju, bangsa kita akan tetap sejahtera selama para pemimpinnya itu betul-betul jiwanya

sehat, barangkali itu yang paling menarik Pak Wayan. Terima kasih.



Baik Pak Kyai yang telah mengambil hal yang paling menarik di Jawa Barat baik

sekali. Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan dari mewakili Provinsi Jawa Timur

PEMBICARA : Prof. Dr. Dra. Hj. ISTIBSYAROH, SH., MA. (JAWA TIMUR)


Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Ketua DPD RI yang saya hormati dan Ibu Wakil Ketua DPD RI yang saya

hormati serta teman-teman Anggota DPD RI yang saya hormati dan Bapak Sesjen

beserta jajarannya.

Kami dari Jawa Timur hanya akan memberikan informasi, pertama adalah

tentang Bawaslu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu propinsi Jawa Timur telah

bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan kegiatan

kampanye pemilu 2014 khususnya terkait dengan penertiban alat peraga namun masih

saja ditemui pelanggaran meski juga sudah disosialisasikan lewat publikasi media dan

sosial bagi peserta yang tidak menaati kode etik dalam pelaksanaan pemilu akan

diberikan sanksi selanjutnya anggaran Panwaslu saat ini sangat sedikit bila

dibandingkan dengan anggaran penyelenggaraan pemilu legislatif 2004 dan ini menjadi

beban panitian penyelenggaraan pemilu di daerah permasalahan terkait dengan

anggaran lainnya di daerah operasional pengawasan dimana untuk PPL honornya

sangatlah sedikit yaitu Rp. 500.000,- per orang dengna proporsi pertanggungjawaban di

seluruh desa dan kelurahan kemudian selanjutnya adalah terlambat turunnya petunjuk

teknis atau Juknis di kabupaten Pamekasan tentang Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus serta dana cukai bagi dana bagi hasil (DBH) yang seringkali

terlambat menjadikan penyerapan anggaran dari dana-dana tersebut menjadi tidak

maksimal karena alokasi waktu yang sangat terbatas terkait dengan anggaran bidang

pendidikan keterlambatan turunnya petunjuk teknis dana alokasi khusus atau DAK ini

mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar di sekolah padahal saat ini

pemerintah kabupaten pemekasan tengah giat meningkatkan angka partisipasi kasar atau

APK siswa dan hingga kini baru 60% saja dari total siswa miskin yang mendapatkan

bantuan siswa miskin atau BSM kemudian terkait masalah ketenagakerjaan banyaknya

TKI/TKW legal yang bekerja sebagai tenaga kasar telah menjadi perhatian bagi

pemerintah kabupaten setempat salah sau persoalan mendasar adalah tingkat

keterampilan yang rendah dikalangan pencari kerja sementara kini Balai Latihan Kerja

(BLK) yang representatif belum ada selanjutnya pembangunan balai latihan kerja atau

BLK ini tentunya sejalan dengan program lanjutan pasca pembangunan Jembatan

Suramadu, yakni menyongsong berdirinya industrialisasi di Madura.

Selanjutnya masalah pendidikan dan olahraga di Pamekasan beberapa sekolah

sangat kekurangan guru misalnya dari 6 kelas yang ada hanya ditangani oleh 3 guru dan

bahkan ada seorang guru yang memegang semua mata pelajaran selanjutnya tentang


kesehatan Kabupaten Pamekasan penduduknya adalah 829000 jiwa mengidap gangguan

jiawa dan ada sekitar 4000 yang kena gangguan jiwa yang mengidap gangguan mental

dimana potensi kerugian perhitungan ekonomi yang diakibatkan gangguan jiwa ini

pertahunnya mencapai sekitar 14,9 M sebagian masyarakat pamekasan dengan berbagai

alasan merasa enggan untuk membawa keluarganya yang mengidap gangguan jiwa ke

rehabilitasi di samping RSU-nya RSU Pamekasan belum memiliki dokter psikiater. jadi

ini memang RUU kewehatan jiwa harus segera dilekalisir dan ini memang kebetulan

memang Komite III kewajibannya dan kami sudah membahas dan terutama yang untuk

ke daerah-daerah para Anggota Komite III sudah mencari data tentang ini mengakhiri

laporan ini, kami menyampaikan harapan semoga hasil kegiatan Anggota DPD RI di

daerah dapat ditindak lanjuti untuk memberikan kepastian kepada daerah atas persoalan

masyarakat yang sedang dihadapi.

Kami atas nama Anggota DPD RI Dari Provinsi Jawa Timur mengucapkan

terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan rangkuman substansi

penting. Hasil kegiatan kami di daerah tertanda anggota Istibasyaroh, Wasis Siswoyo,

ini sedang ke kamar mandi mungkin Bapak Sudarsono dan Bapak Supartono. Akhirnya

demikian, ihdinashirotol mustaqim.


Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Santi Santi Santi om.


Terima kasih kepada Ibu Prof. Istibsyaroh. Untuk itu kami persilahkan

selanjutnya DKI 99% Pak Kiai.

PEMBICARA : PARDI (DKI JAKARTA)


Selamat sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Senator Republik Indonesia saudara-saudara sebangsa dan setanah

air.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3

serta tata tertib DPD RI agenda yang menjadi prioritas kami dalam menjalankan tugas

selama di daerah pemilihan kami adalah menyerap, menghimpun serta menindaklanjuti

berbagai laporan dan pengaduan dari masyarakat yang diperoleh dari hasil kegiatan

kunjungan kerja di daerah Provinsi DKI Jakarta kegiatan yang akan kami laporkan

meliputi 9 kegiatan reses di bulan Desember 2013 dan 3 kegiatan bulan Januari 2014

kepegawaian daerah salah satu permasalahan dalam hal ini adalah mengenai pelayanan

pemerintah terkait dengan bidang pendidikan di DKI Jakarta itu keberadaan tenaga guru

agama di daerah walaupun guru-guru agama tersebut melayani anak didiknya warga

provinsi DKI Jakarta namun tunjangan daerah yang berasal dari APBD DKI Jakarta

tidak dapat diterima sepenuhnya oleh mereka karena adanya hambatan regulasi dan

urusan yang diotonomikan kepada daerah urusan agama dalam Undang-Undang

pemerintahan daerah memang beradat pada departemen agama sehingga menjadi

argumen pemerintah daerah untuk tidak menyamaratakan tunjangan kesejahteraan yang


sama kami berpandangan sebaiknya pemerintah pusat dapat melakukan terobosan untuk

mengatasi kedudukan dan peran guru agama mana pun lembaga pendidikan keagamaan

untuk dapat berkiprah lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di

daerah produsen tersebut dapat berupaya juru menyerahkan kepegawaian pusat kepada

daerah dalam bidang pendidikan sehingga tidak terjadi diskriminasi perlakuan padahal

target pelayanan adalah sama dengan kata lain dalam pelaksanaan desentralisasi urusan

pemerintah tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga urusan lainnya maka

terkait kepegawaian yang dapat diserahkan kepada daerah maka pemerintah pusat perlu

menyerahkannya kepada daerah dan pemerintah pusat berkosentrasi untuk menyiapkan

aturan mengenai arah kebijakan pengawasan dan evaluasi sehingga pelayanan kepada

masyarakat dapat terus ditingkatkan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional JKN

dalam upayanya memenuhi amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 34 Ayat

2.

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan pemerintah mengembangkan jaminan sosial nasional melalui Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sistim jaminan sosial nasional dan

untuk pelaksanaannya dibentuk 2 badan hukum yang bersifat nirlaba untuk

menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial

BPGS kesehatan dan badan penyelenggara jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan namun

dalam pelaksanaannya terjadi kesimpangsiuran informasi terkait pelaksanaan JKN di

Provinsi DKI Jakarta diantara berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah

masalah sosial minimnya sosialisasi program jaminan kesehatan nasional membuat

warga tidak dapat mengetahui prosedur kepesertaan prosedur pemanfaatannya serta

sinkronisasi dengan program Kartu Jakarta Sehat informasi yang tidak merata dan tidak

sampai kepada warga telah menimbulkan keresahan terutama bagi warga yang belum

sempat terdaftar dalam program KJS demikian demikianlah laporan kegiatan masa kerja

di daerah provinsi DKI Jakarta untuk periode 21 Desember 2013 hingga 12 Januari

2014 semoga hasil laporan kegiatan di daerah ini dapat ditindaklanjuti dengan baik

melalui Komite-Komite dan alat kelengkapan DPD RI lainnya.


Om Santi santi santi om.


Baik terima kasih kepada Saudara Pardi, Pak Farouk baru datang dari BPK saya

tahu apa dari NTB sudah bisa mewakili laporan putar ya, kita putar satu ya. Baik

Maluku Utara Silahkan kalau Kalimantan Tengah siap silahkan Pak mau disilahkan

langsung juga boleh.

PEMBICARA : Dr. Pdt. RUGAS BINTI, BD., M.Div., D.Min. (KALTENG)


Salam sejahtera.

Om Swastiastu.

Pimpinan dan teman-teman yang saya hormati, kami tidak membaca semuanya

hanya singkat-singkat saja, ada 1-2 poin saja, nanti akan kami serahkan lengkapnya,

dari Komite I ada hal yang menggembirakan saja yang saya sampaikan bahwa dalam


reses yang baru lalu ada 2 kecamatan di satu kabupaten di Kabupaten Lamandau,

mereka masyarakatnya tokoh-tokohnya sudah sepakat sejak beberapa tahun yang lalu

tidak membolehkan perusahaan besar perkebunan sawit masuk ke wilayah mereka dan

membeli tanah-tanah masyarakat, ini suatu kesepakatan yang dipertahankan sampai

sekarang, saya kira ini bagus menjadi model bagi yang lain saya kira bagaimana kita

mendorong orang-orang desa di masyarakat kita tidak mudah menjual tanahnya dijual

kepada perusahaan-perusahaan besar ini walaupun kenyataannya memang saya lihat

dipinggir-pinggir jalan ada juga secara perorangan mereka bikin kebun sawit sendiri

tetapi tidak dikelola oleh perusahaan mereka modal sendiri tanah sendiri begitu, mereka

menjual bebas kemana saja mereka mau jual dengan harga yang mereka bisa

rundingkan dengan pihak perusahaan, saya kira ini suatu model yang bagus dari Komite

II satu hal yang penting itu bahwa dipikirkan oleh kita mendesakpemerintah agar ada

pembatasan modal asing di daerah-daerah karena kenyataannya di perseroan-perseroan

di daerah modal asing juga bisa menanamkan sahamnya, ini perlu ada pembatasan

bahkan teman saya yang dari Komite II mengusulkan misalnya katakan kalau bisa

maksimal 60 persen sahamnya yang ketiga dari Komite III itu mengenai BPJS baru 2

minggu pelaksanaannya sudah menimbulkan keluhan karena pertama kurang sosialisasi

kedua karena kualitas obat-obatan yang diberikan pada yang memerlukan menurun jauh

dari sebelumnya, ini menjadi persoalan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan

mewakili semua temen-temen di Komite di Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih


Terima kasih Pak Pendeta Rugas, selanjutnya Sumatera Utara kami persilahkan,

PEMBICARA : Prof. Dr. Ir. Hj. DARMAYANTI LUBIS (SUMUT)

Bismillahirohmanirohim


Selamat pagi salam sejahtera buat semua.

Om Swasti astu.

Yang saya hormati Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia. Yang saya hormati Saudara-saudari Anggota DPD RI dari seluruh Indonesia,

para hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan kegiatan

anggota di daerah pemilihan dari Provinsi Sumatera Utara saya langsung saja masuk ke

permasalahan ke laporannya secara singkat dari kunjungan kerja yang kami lakukan

keempat anggota di daerah maka beberapa hal kami sampaikan pada paripurna ini

Pertama dari Komite I dalam hal merealisasikan hasil rapat kordinasi antar

gubernur sewilayah Sumatera diharapkan DPD dapat berperan atau setidaknya

dilibatkan secara aktif dalam pembahasan pembahasan rencana program sehingga tidak

terjadi benturan antara program pembangunan regional yang baik dengan kepentingan

masyarakat 2. Sekat-sekat birokrasi ternyata masih berlangsung di instansi pemerintah

di Sumatera Utara yang menjadi kendala dan menghambat kinerja baik itu kenerja

pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah DPD RI hendaknya memberikan

masukan dan saran kepada kementrian PAN dan jika memungkinkan diterapkan sanksi

yang tegas terhadap oknum yang nyata-nyata mengandalkan kekuasaan daripada

mengikuti aturan dari Komite II ini nanti digabung saja.


Terakhir Komite III sesuai dengan sama dengan teman-teman lainnya di Komite

III, cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui info atau belum terealisasinya

secara merata tentang BPJS atau Program Jaminan Kesehatan Nasionalnya yang masih

bingung bagaimana cara mendaftar dan seterusnya terutama bagi masyarakat miskin di

daerah, antusias masyarakat yang mendaftar di BPJS ternyata pada setiap harinya tidak

diimbangi dengan fasilitas pelayanan yang memadai dari pihak BPJS sehingga cukup

banyak warga yang kecewa karena setelah mengikuti antrian mereka tidak memperoleh

formulir pendaftaran di BPJS kemudian belum diterbitkannya pedoman teknis

pelaksanaan oleh BPJS di rumah sakit bagi menangani pasien-pasien ASKES sehingga

pasien yang cukup tua seperti itu harus berulang kali datang ke rumah sakit dan ini

sangat mengganggu dan berbeda dengan pelayanan pada waktu sebelumnya karenanya

kami mendorong DPD RI untuk harus secara tegas secara keseluruhan kita mengawasi

pelaksanaan BPJS di seluruh daerah agar program ini dapat bermanfaat maksimal bagi

masyarakat terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia menurut jumlah

penduduknya menjadi wirausaha hanya baru 0,18 persen sedangkan menurut kertas

kerja minimal sejumlah 2 persen dari persentase akan diharapkan menjadi wirausaha

karenanya DPD RI perlu mendorong dikembangkannya ke wirausahaan pemuda sesuai

dengan program pemberdayaan pemuda selama ini DPD RI belum menyentuh masalah

wirausaha muda tersebut kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang rumah sakit jiwa

ternyata di lapangan di Sumatera Utara hanya ada rehab, terutama dikaitkan dengan

rehabilitasi narkoba kami mendorong kita mendatang perhatian dari pemerintah dan

swasta untuk meningkatkan pelayanan terhadap rehabilitasi narkoba dan rumah sakit

jiwa ini sampai ke kabupaten kota utamanya dikhawatirkan kata Pak Rahmat Shah nanti

sehabis pemilu ini makin banyak yang iya sakit jiwa, maaf, ya terakhir dan ini yang

paling penting buat kami adalah setelah kunjungan Ibu Wakil Ketua di Sinabung pada

Desember yang lalu sampai sekarang masih belum ada kepastian tentang kapan dan

bagaimana nasib para pengungsi, pada saat itu memang Ibu ketua sudah mengusulkan

bahwa sudah melemparkan bahwa sebaiknya waktu itu masih 17000 sekitar pengungsi

sekarang sudah menjadi 26000 ada 38 titik pengungsian untuk dijadikan bencana

nasional karena sama sekali perhatian saya jujur dari Menkokesra belum pernah

kelihatan dan seterusnya dari Pemda juga masih sekarang aja karena disorot di TV dan

seterusnya ini kami langsung menyaksikan itu sendiri jadi kami sangat berharap DPD

RI dapat mengusulkan agar Sinabung, bencana Sinabung erupsi Gunung Sinabung itu

diusulkan menjadi bencana nasional walaupun apa tanggapan dan sebagainya dari

pemerintah pusat kaarena akan memperjelas bagaimana penaganan terhadap para

pengungsi yang sampai sekarang belum jelas nasibnya kedepan.

Kemudian kami juga sangat berharap kedatangan mungkin Bapak Ketua

mungkin Insya Allah kalau kalau kebetulan datang ke Medan Pak ke Sumatera Uara

mungkin menyempatkan juga mampir ke Sinabung seperti itu, karena ini saya juga

kemarin masih di sms DPD ko diam aja. Jadi seperti itu Pak, DPD nya kurang disorot

gitu padahal sudah datang tapi tidak seperti itu. Saya juga membantahnya mungkin

media lokal aja yang meliput kami saya gitu ya Pak ya. Jadi ini barang kali menjadi

sangat penting karena sebetulnya kami engga diam, kami sendiri juga anggota-anggota

engga diam Pak seperti itu. Saya kira itu aja dari kami, saya seklai lagi kami dari DPD

Sumut menyampaikan hasil-hasil kunjungan kerja kami semoga apa yang telah kami

sampaikan ini bermanfaat adanya dan kemudian dapat ditindaklanjuti dalam rapat-rapat

Komite selanjutnya atas nama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumut Bapak Rudolf

Pardede perlindungan dan saya Darmayanti Lubis.


Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Baik terima kasih Bu Darmayanti. Jadi yang mewakili Pimpinan Desember yang

lalu Pak Ibu wakil Ketua waktu itu sudah. Kemuadian saya lihat juga Pak Rahmat Syah

juga 3 hari yang lalu ya sudah juga adalah saya tanggal hari Senin ya, hari Senin Insya

Allah memang sudah luar biasa sekali erupsinya. Tapi tahun lalau juga pun kita sudah

pernah kesana baik untuk itu.

Selanjutnya Sulawesi Selatan kami persilahkan, karena semuanya penting kata

Pak Bahar, semuanya diserahkan takut dia menyampaikan takut ya ada yang tidak

tersampaikan jadi biar kita serahkan. Terima kasih Pak Bahar selanjutnya Sulawesi

Utara persilahkan kalau ada jadi Pak gamenya mainnya kita beresin dulu baru balik lagi

kesini.

PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)

Terima kasih atas kesempatan ini


salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua yang saya hormati bersama para Anggota

DPD RI yang saya hormati Pak Sekjen dan jajaran kesekjenan yang saya hormati.

Selamat tahun baru 2014 bagi kita semua dan kita bersyukur bisa bersama lagi di tahun

yang baru tahun 2014 dan mengawali laporan ini kami sampaikan terima kasih atas

perhatian Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

atas musibah banjir dan tanah longsor yang sedang menimpa Sulawesi Utara khususnya

kotak Menado bencana tersebut terjadi kemarin hari dan kami tidak menyangka bencana

itu datang begitu cepat dan menurut kabar yang kami peroleh saat ini ada 15 orang

meninggal dunia dan 40 ribu orang mengungsi akibat bencana alam banjir dan tanah

longsor di Kota Manado dan sekitarnya, kami sangat prihatin dan kami juga sampaikan

terima kasih atas kepedulian Pimpinan dan Anggota DPD RI dan semoga tadi ide yang

disampaikan Pak Ketua bersama Ibu Wakil Ketua dan gagasan dari para Anggota untuk

kiranya bisa ada bentuk kepedulian dan perjuangan DPD RI dalam rangka menolong

dan mengatasi bencana di Sulawesi Utara bahkan juga di beberapa daerah lainnya di

Indonesia termasuk di Sinabang di Sumatera Utara kiranya dapat kita wujudkan

bersama, itu sebenarnya berita utama kami sementara yang lain untuk usulan komite-

komite sudah disampaikan secara lengkap dalam dokumen tertulis ini.

Komite I lebih mendorong supaya pembahasan pemekaran daerah yang

diusulkan termasuk di daearh Sulawesi Utara dapat dipercepat dan juga masalah

pertanahan dan masalah liburan untuk libur-libur keagamaan yang dapat di design

sedemikian rupa dan baik di daerah atau di negara kita dan juga masalah pemberlakuan

perlakuan yang adil bagi anggota kepolisian terutama untuk masalah penggajian dan

kepangkatan setelah keluarnya rancangan undang-undang tentang aparat sipil negara,

kemudian sejumlah usulan dari Komite II terkait dengan masalah ketenagalistrikan,


pertambangan, perikanan, kehutanan dan pertanian, Komite III juga banyak usulan

terkait pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan masalah sosial, dan Komite IV

tentang infrastruktur daerah yang perlu mendapat perhatian untuk diperjuangkan pada

tahun anggaran yang berjalan ini, ini saja yang dapat kami sampaikan terima kasih atas

perhatiannya,


Salam sejahtera.

Om santi santi santi om.


Terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Utara Pak Marhany. Selanjutnya kami

persilahkan yang mewakili Provinsi NTT

PEMBICARA : Ir. ABRAHAM LIYANTO (NTT)


Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian.

Om Swastiastu.

Yang saya hormati pimpinan sidang, yang saya hormati rekan-rekan Anggota

DPD RI Senator Indonesia yang pertama, kami ingin menyampaikan selamat tahun baru

dan juga selamat hari raya natal bagi yang menjalaninya berikutnya hal-hal yang

menonjol yang dapat kami sampaikan dalam paripurna ini adalah sebagai berikut

komite I di Propinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya

terdapat kasus Pilkada dimana Bupati Sumba Barat Daya ditetapkan oleh KPU

menangkan pilkada tersebut oleh MK tetapi disisi lain terdapat kecurangan yang

diproses oleh POLRES Sumba Barat Daya dan ketua KPU ditetapkan sebagai tersangka

dan dipenjarakan sehingga kasus ini meresahkan masyarakat Sumba Barat Daya

khususnya dan sampai hari ini Bupati Sumba Barat Daya belum dilantik dan masih

menunggu kebijakan atau keputusan terakhir dari Mendagri yang kedua juga terdapat

proses pilkada di kabupaten Belu yang tertundal dan tidak bisa dilaksanakan karena

berbeda pendapat antara bupati dengan KPU soal daftar pemilih tetap masih komite I, di

Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa kabupaten yang mau dimekarkan tetapi belum

juga diusulkan yaitu Kabupaten Kupang Sumba Barat, Sumba Timur dan Kabupaten

Alor juga yang menarik ada satu kasus bupati Kabupaten Ngada yang memblokir

Bandara Toreloswai karena tidak mendapatkan tiket untuk pulang kampung dan ini

menjadi kasus yang tidak boleh ditiru oleh kabupaten lain.

Khusus untuk Komite II, di NTT terdapat banyak sumber air yang dikelola

belum dikelola dengan baik atau maksimal sedangkan Nusa Tenggara Timur ini

terkenal dengan kekeringan dan masyarakat banyak membutuhkan air juga explorasi

tambang emas dan pangan di daerah masih menyisakan banyak persoalan karena perda

belum jelas mohon perhatian dari pemerintah pusat dan daerah juga khusus untuk

Komite II dan Komite III yang pertama ada kasus TKI (suara tidak jelas terdengar )

Frida (suara tidak jelas terdengar ) yang menggugah perhatian NTT termasuk juga kita

sekalian Indonesia dan Komite III bahwa (suara tidak jelas terdengar ) Nanti akan

disidang terakhir besok tanggal 19, 26 dan 29 yang dijatuhi hukuman mati dan sudah

ada pembelaan dari beberapa instansi termasuk duta besar karena (suara tidak jelas

terdengar) ini berangkat dibawah umur dan secara ilegal sehingga perbuatan


pembunuhan itu akibat daripada depresi dan diharapkan (suara tidak jelas terdengar )

tidak dihukum mati dan ada pembelaan-pembelaan dari pengacara maupun dari

kedutaan diharapkan Anggota DPD RI khususnya Komite III untuk bisa dapat ikut

mendampingi (suara tidak jelas terdengar ) sekiranya besok tanggal 19 dan 29 untuk

sidang terakhir yang ketiga Komite III juga mengajukan ada cagar budaya laut Sabu

yang di NTT terdapat di perairan Pulau Sabu ini karena keunikan daripada laut tersebut

kawasannya ditetapkan sebagai perairan konservasi laut Sabu, mohon perhatian Komite

III di dalam mengembangkan ini dan juga dimanfaatkan sebagai pariwisata nasional dan

internasional terakhir Komite IV ada masalah yang cukup meresahkan yaitu soal

penyusunan RAPBD dan RAPBN yang menempatkan pemerintah daerah lebih banyak

sebagai pencatat saja sehingga banyak aspirasi rakyat maupun daerah tidak menjadi

prioritas dalam penyusunan perencanaan tersebut juga banyak Kepala Desa yang tidak

pernah mengetahui berapa banyak masyarakat yang menerima program-program

keluarga harapan setelah di usulkan oleh desa karena kepala desa hanya menerima surat

dari dinas sosial provinsi dan diteruskan oleh masyarakat tanpa mengetahui isinya

demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sekian

terima kasih.


Om santi santi santi oom.

Shalom.


Terima kasih Pak Abraham Liyanto, selanjutnya kami persilahkan yang mewakili

Provinsi Kalimantan Barat.

PEMBICARA : Hj. HAIRIAH, SH., MH. (KALBAR)

Bismillahirrohmanirrohiim.


Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

yang kami hormati Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman. Yang kami hormati Ibu

Wakil Ketua DPR RI Ibu GKR Hemas yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota DPD RI

dan yang kami hormati Bapak Sekjen beserta Wasekjen dan juga seluruh staf DPD RI.

Kami dari Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Barat berusaha semaksimal

mungkin memberikan gambaran tentang masukan-masukan dari hasil reses yang kami

lalui dan ada beberapa rekomendasi yang akan kami buat dan akan diperjelas didalam

laporan yang kami berikan nanti. Dan untuk itu kami akan singkat saja rekomendasi

yang dibuat oleh Komite I yaitu pertama tentang masalah tanah, ini menyangkut

masalah keagrariaan disana masih banyak ditemukan tumpang tindih dalam penerbitan

sertifikat tanah dan dalam hal ini juga berpotensi atas tumpang tindihnya atau

penerbitan penerbitan seperti sertifikat tanah ini berpotensi konflik antar masyarakat,

juga antar masyarakat dan perusahaan kemudian isu strategis yang saat ini sedang

marak hampir juga sama diseluruh Indonesia yaitu terbitnya Undang-Undang Desa yang

disahkan oleh DPR dan ini masyarakat mengharapkan DPD berperan dalam

mensosialisasikan Undang-Undang Desa dan berharap untuk mengawal terbitnya

peraturan pemerintah.


Kemudian hal yang lain yang juga sedang dibicarakan yaitu tentang Daerah

Otonomi Baru pemekaran Provinsi Kapuas Raya dan Daerah Otonomi Baru yaitu

Kabupaten Sambas Pesisir dan Insya Allah untuk pemekaran Faerah Otonomi Baru

yaitu Provinsi Kapuas Raya Ketua DPD RI hari ini berangkat ke Kalimantan Barat dan

esoknya bertemu di Kabupaten Sintang dengan 5 Bupati yang ada di Kabupeten

Sintang, Melawi, Sekadok, Kapuas Hulu, dan Sanggau untuk Komite II ini hal-hal yang

lain tentu menyangkut sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya tapi

masalah insfratuktur itu menjadi sesuatu yang sangat dipesan oleh masyarakat karena

hancurnya jalan-jalan antar Kabupaten dan juga antar negara.

Kita tahu bahwa Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia,

perbandingan sangat jauh sekali insfratuktur di Kalimantan Barat boleh dikatakan salah

satu insfratuktur yang terjelek di Indonesia. Untuk itu kita ingin ada anggaran yang

profesional yang melihat bahwa Indonesia itu terdiri dari Provinsi dan berkeadilan

dalam membagi alokasi anggaran untuk APBN kemudian untuk menjadi galah he ini

ada beberapa hal lah yang jelas dalam penerimaan CPNS PNS kemarin yang untuk

alokasi guruh itu sangat sedikit dalam penerimaan kalau CPNS nya dan nenek itu

seiring pula dengan kalap pensiunnya guru yang ada di Kalimantan Barat sehingga tidak

memenuhi kuota dalam untuk pendidikan di Kalimantan dan singgah bebannya

kekurangan guru sebanyak 3 d sekitar 3.600 jam 5 guru pensiun di Kalimantan Barat

tetapi penerimaan mau menjadi CPNS tidak seberapa dibandingkan dengan yang

pensiun.

Kemudian ada dari Komite IV yaitu tentang program PNPM Mandiri Pedesaan

dan PNPM Mandiri Perkotaan ini hal ini dirasakan sangat efektif disana dalam

emplementasinya dan mengharapkan masyarakat mengharapkan DPD RI

mengusahakan tambahan anggaran untuk kenaikan jumlah anggaran dan APBN.

Dan yang lain adalah tentang BPJS juga masyarakat masih sangat

membingungkan dalam pelaksanaannya, ini kami sering ditanyai tentang bagaimana

mendaftar dan bagaimana meneruskan dari ASKES ke BPJS, mudah-mudahan nanti

DPD dapat berperan didalam menselaraskan antara ASKES dan BPJS. Dan ini tidak

hanya dialami oleh masyarakat secara umum, secara pribadi saya juga mengalaminya

pimpinan ditolak di Rumah Sakit karena ASKES kita sudah tidak berlaku lagi, berarti 1

bulan ini atau 2 bulan kedepan kita tidak boleh sakit ya. Karena otomatis kita tidak bisa

terover dengan demikian dari kami.

Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Om Santi Santi Santi Om.


Baik selanjutnya kami persilahkan dari Nanggroe Aceh Darusaalam Pak Farhan

Hamid.

PEMBICARA : Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS. (NAD)


Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.


Yang kami hormati Pimpinan DPD RI dan rekan-rekan para Senator Indonesia

yang berkesempatan hadir kami ingin menyampaikan ucapan selamat tahun baru kepada

kita semua mudah-mudahan 2014 salah satu tahun tahun terbaik untuk kita yang

berhadir maupun yang belum hadir selanjutnya izinkan saya memberi ucapan selamat

kepada saudara ku Irman Gusman yang kemarin siang tampil prima di dalam sri kuliah

umum calon Presiden Republik Indonesia betul teman - teman memberi apresiasi serius

kemarin (suara tidak jelas terdengar ) Pak Irman dan file presentasinya itu patut dibagi

untuk semua senator Indonesia agar bisa diperluas gagasan , pikiran dan pandangan -

pandangan pak Irman terhadap Indonesia masa depan itu berikutnya kami secara pribadi

, keluarga dan teman - teman senator dari Aceh menyampaikan salam duka untuk

saudara - saudara kita di Sulawesi Utara khususnya Manado atas musibah yang

mendadak begitu juga untuk daerah - daerah lain yang pada hari - hari ini sedang

musibah banjir Pak Ketua dan para anggota sekalian ada banyak hal yang disampaikan

ada 11 poin yang disampaikan tapi saya akan menyampaikan ringkasan - ringkasan

pemikiran dari laporan ini agar tidak terlalu banyak menyita waktu yang pertama kami

sampaikan bahwa di Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam di sebelah lautan

Hindia atau Samudra Indonesia ada sebuah gugusan pulau banyak kabupaten Aceh

Singkil sebelum gempa besar Aceh dan Nias itu jumlahnya 99 pulau tetapi setelah

gempa besar itu sekarang tinggal sekitar 80-an pulau beberapa itu tenggelam l pulau itu

mengandung banyak keunikan yang pertama salah satu pusat perikanan di wilayah

Barat Indonesia yang kedua itu adalah kepulauan yang berada di lingkup luar perbatasan

negara. Dan yang ketiga salah satu kawasan wisata alam yang sangat indah pak Wayan

sekali - sekali nanti ke Pulau Banyak untuk melihat ada 1000 Bali di sana jadi yang

ingin disampaikan adalah agar DPD mendorong dilakukan 3 hal yang pertama

pembangunan SPDN yaitu unit pengisian bahan bakar untuk nelayan yang sampai

sekarang ini belum ada sehingga mereka harus membayar harga bensin ataupun solar

9500 per liter ini sama sekali tidak adil ya dibandingkan dengan warga negara di daerah

lain.

Kemudian yang kedua mereka belum mempunyai fasilitas perbankan sementara

perputaran uang cash setiap hari di sana sekitar 300 sampai 500 juta Komite IV diharap

menjadi insiator untuk dorongan ini dan yang terpenting adalah kemampuan TNI dan

Polri khususnya Angkatan Laut dan Polisi Air untuk melakukan pengawasan terhadap

pencurian ikan di daerah ini amat sangat terbatas poin kedua tentang penyelenggara

pemilu di Aceh hingga minggu kedua Januari sampai kemarin 2 hari lalu sebelum

tanggal 14 ada 3 kabupaten di Aceh yang belum membereskan pembentukan KPU di

daerah lain KIP namanya di Aceh yah sehingga tugas - tugasnya diambil over oleh

provinsi demikian juga dengan pembentukan Panwaslu hal ini terjadi karena ada konflik

regulasi antara Undang - Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan

Undang - Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu ini didorong

agar KPU pusat, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan pihak terkait menyelesaikan

kekisruhan ini dengan segera agar tidak ada titik lemah dalam penyelenggara Pemilu

2014 poin yang ke tiga adalah perlu disampaikan DPR Provinsi Aceh sudah

mengeluarkan qanun tentang pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh

peraturan daerah ini mungkin patut dipelajari oleh teman-teman komisi I untuk menjadi

semacam pelajaran kasus agar daerah - daerah yang pernah mengalami konflik

dimasalalu itu dapat diakhiri dengan proses rekonsiliasi secara kekeluargaan poin

berikutnya adalah tentang pelaksanaan BPGS Aceh merupakan satu - satunya provinsi

yang mengcover seluruh penduduk kedalam asuransi kesehatan kurang lebih 50 % itu di


cover oleh BPGS nasional sisanya di anggarkan melalui anggaran pemerintah daerah

tetapi dalam pelaksanaanya sekali lagi seperti banyak laporan setelah kita dengarkan

tadi masih memerlukan pengawasan yang ketat terutama dari DPD RI karena

kemampuan daerah dan kemampuan penyelenggara BPGS untuk melakukan sosialisasi

ternyata sangat rendah dan yang terakhir yang ingin disampaikan adalah tentang dana

sertifikasi guru ini di banyak kabupaten kami terima laporan sudah tidak terbayar

terbayar tidak teratur sejak 2011, 2012 dan 2013 kami berharap komite IV dan Komite

III yang terkait dengan pendidikan ini memberi perhatian serius dalam masa sidang ini

Terima kasih.



Terima kasih Pak Farhan Hamid yang telah menyampaikan laporannya.

Kemudian yang selanjutnya Maluku kami persilahkan. Betul ya, maaf betul ya silahkan

mohon dikelola waktunya yang tepat kalau bisa 25 menit bisa kita selesaikan bagi yang

enggak perlu menyampaikan silahkan sampaikan ke kami ya jadi ada 1,2 poin yang mau

di adress di sini.

PEMBICARA :


Salam sejahtera untuk kita.

Om Swastiastu.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian Pimpinan dan semua rekan Senator Bapak

Sekjen, Wasjen dan seluruh staf yang saya hormati dan kasihi.

pertama - tama selamat tahun baru untuk kita semua mengakhiri tahun 2013 dan

memasuki tahun baru 2014 ini ungkapan fisikawan Indonesia Yohanes Surya menjadi

tepat bahwa bumi kita ini sebagai atau tempat tinggal manusia tempat dimana kita

berdiam bersama setiap saat mengupdate dirinya sendiri dengan tata ruang dimana kita

hidup makhluk-makhluk lain juga hidup dengan curigadan lain-lain sebagainya

sehingga akhirnya Sinabung yang ratusan tahun tidak pernah aktif sebagai suatu gunung

api dengan tiba-tiba muncul dan menimbulkan korban baik yang ada dipengungsian

maupun yang meninggal dunia begitu juga banjir secara rutin melanda daerah - daerah

besar dan terakhir korban jiwa teman - teman dari Menado di Sulawesi Utara sementara

itu laut bergelora dan kami di Maluku terkepung laut sekarang ini pulau-pulau

mengalami kesusahan dan kesulitan sejak kemarin kapal PELNI Pangrango yang

mestinya mengunjungi pulau-pulau di sebagian besar Maluku mereka menyatakan diri

tidak lagi mengunjungi daerah itu dan mahasiswa merekomendasikan apakah mereka

boleh demo saya bilang demo. Demo sekarang Pelni dan demo sekarang pemerintah

daerah tadi mereka menyatakan Pak DPRD sudah mengambil alih masalahnya dan

mereka siap untuk kembali melayari Maluku laut disana sekarang 5 meter Pak 5 meter

lebih susah sekarang pulau-pulau untuk memperoleh apa namanya itu kebutuhan pokok

mereka sehari-hari jadi itulah akibat daripada resiko yang kita alami bersama-sama Pak

dan lompat sini berdiridi era globalisasi ini jadi kita prihatin dengan begitu banyak


korban, kita ucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada korban dan semua

niat baik kita untuk membantu mereka yang sementara di tempat-tempat pengungsian di

Sinabung banjir di Jakarta banjir, Manado dan banjir di daerah-daerah di Sumatera dan

di tempat-tempat lainnya kita berusaha dan mohon supaya pemerintah pusat juga turut

membantu untuk melakukan apa namanya itu rehabilitasi bantuan tanggap darurat dan

lain-lain sebagainya sehingga bencana alam dengan resikonya ini juga dapat

meringankan mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan' saya rasa itu hal yang

paling penting saya sampaikan dan kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa

menghindarkan kita lebih lanjut daripada bencana-bencana yang tidak kita kehendaki

semua selanjutnya dari masalah- masalah yang kami pungut sejak Desember sampai

dengan Februari yang lalu Komite I memperoleh kado kado 7 masalah dengan sejumlah

rekomendasi itu apa namanya itu Komite I saya tidak bisa membacakannya satu persatu

Komite II memperoleh 5 macam masalah dengan sejumlah rekomendasinya pula

Komite 3 dengan 6 rekomendasi 6 masalah dengan sejumlah rekomendasinya pula dan

Komite 4 dengan 3 Pak masalah utama terkait dengan masalah anggaran pembiyaan

untuk pembangunan daerah dengan juga sejumlah rekomendasinya dan ini lengkap

karena ini semuanya sangat penitng, saya tidak usah membacakannya pula saya

menyerakan ke 21 Pasalnya dan rekomendasi - rekomendasinya untuk diseleksi dan

dikembalikan ke masing-masing Komite untuk


Baik, terima kasih kepada Pak Jack yang telah menyampaikan laporan daerahnya

kemudian kami persilakan selanjutnya Kalimantan Selatan silahkan Pak Habib.

PEMBICARA : H. HABIB HAMID ABDULLAH, SH., MH. (KALSEL)


Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Om swastiastu.

Ketua dan wakil ketua yang saya hormati senator yang hadir pada hari ini yang

saya hormati dan saya banggakan Sekjen beserta staf yang saya hormati hasil Reses dari

kawan-kawan kami di Kalimantan Selatan termasuk saya sendiri di dalam rangka reses

akan saya sampaikan pointer-pointernya saja karena secara lengkap nanti akan saya

serahkan laporan ini kepada pimpinan yang pertama tentang sosialisasi kelembagaan

DPD dan produk yang dihasilkan serta upaya penguatan kelembagaan dalam kaitannya

dengan efektifitas dari otonomi daerah kemudian inventarisasi RUU tentang pengadilan

agama inventarisasi penyusunan daftar isian masalah pada ruu tentang perlindungan dan

pemberdayaan nelayan kemudian inventarisasi RUU kesehatan jiwa, pengawasan dan

pelaksanaan undang-undang BPJS yang memang banyak membingungkan kita karena

kurangnya sosialisasi dan juga kurangnya dokter dan tenaga medis di daerah

Kalimantan Selatan kemudian informasi kepada daerah mengenai produk-produk

legislasi tentang usul ini RUU tentang keuangansebagai revisi terhadap Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara kemudian 7 usul inisiatif RUU tentang

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah revisi terhadap

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kemudian ke 8 , sosialiasi putusan MK atas

putusan uji materi Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD 3 dari


beberapa kegiatan memang ada yang menonjol terkait dengan inplementasi Undang -

Undang BPJS tadi sehingga kita di Kalimatan Selatan kekurangan tenaga medis dan

dokter kemudian juga adanya implementasi dari BPJS ini yang membingungkan

masyarakat karena mereka itu harus membayar dan sebagainya kemudian masyarakat

merespon baik Yudisial Riview DPD RI terhadap Undang - Undang Nomor 27 Tahun

2009 dimana DPD diberikan kewenangan secara lebih kuat dan pembahasan sebuah

usulan RU. Kemudian masyarakat mendukung langkah DPD untuk melakukan

amandemen Undang - Undang Dasar 1945 alasannya karena masih banayk aturan atau

regulasi yang perlu dibenahi terkaitan penguatan Undang - Undang DPD RI perlu

didukung oleh semua pihak agar tidak menjadi lembaga yang mubajir sebab perannya

selama ini dalam Reses dan silaturahmi dengan masyarakat lebih efektif untuk

menyampaikan aspirasi dibandingkan denganwakil Rakyat yang lain di jalur politik

kemudian inisiatif dari DPD untuk berharap agara RUU pengelolaan keuangan pusat

dan daerah bisa mencerminkan asa keadilan bagi daerah pengahasil sumber daya

terbesar karena sementara ini pembagian DAU, DAK Undang - undang yang sampai

saat ini masih bersifat diskriminatif dan tidak adil dalam rangka pembagian DAU dan

DAK karena beberapa daerah yang memiliki SDA besar membangun daerahnya

tertinggal dibanding dengan daerah yang penghasil SDA nya kecil hendaknya di RUU

dimasukan dana alokasi daerah sebagimana rekomendasi Undang- Undang Desa jadi

tidak boleh mengurangi DAU atau DAK yang sudah ada proses pencairan dana DAU

dan DAK dilakukan setelah diserahkan hal ini penting agar proses penyerapan anggaran

tidak terlambat dan [program - program pembangunan bisa langsung dilaksananakan

SKPD merasa kesulitan dan keberatan dalam laporan keuangan yang ada saat ini

alasannya selama ini karena proyek dari kementerian terkait selalu diminta laporannya

padahal dari beberapa proyek berasal dari kementerian yang berubah - ubah dan tidak

sama sehingga dianjurkan agar laporan ini bisa di sederhanakan dan tidak menyulitkan

daerah kemudian pemerintah daerah memerlukan masih lambatnya turun juklak ,juknis

dalam penyerakan DAU dan DAK meski sudah diserahkan kepada Presiden diawal

tahun, akan tetapi dalam penyerapannya sangat lambat hal ini disebabkan oleh proyek

baru bisa dieksekusi diakhir tahun sehingga penyerapannya rendah daerah berharap

RUU ini meyelesaikan persoalan juklak - juknis DAU dan DAK demikian poin -poin

yang dapat kami sampaikan dan secara lengkap annti kami sampaikan kembali sekian

dan terima kasih

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Terima kasih Kalimantan Selatan. Selanjutnya Kalimantan Timur kami

persilahkan.

PEMBICARA :

Bismillahirrohmanirrohiim


Pimpinan DPD RI yang saya hormati serta seluruh rekan - rekan Senator

kemudian Sekjen dan Wasekjen berserta stafnya dalam kesempatan hari ini ingin

menyampaiakan beberapa hal saja dari pointer yang ada saya langsung yang pertama

mungkin masalah kasus sengketa agraria yang ada di Kalimantan Timur yang


diselesaikan melalui peradilan umum terbilang lamban dan dianggap masih belum

memenugi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya apabila kasus yang dialami

masyarakat menyangkut kebijakan pemerintah dan oleh karena itu DPD RI mendorong

pemerintah adalah agar persoalan agraria yang menjadi masalah di daerah dapat

dicarikan solusinya dengan pembentukan pengadilan khusus yang menangani masalah

agraria kemudian masalah perlindungan pemerintah terhadap nelayan masih minimnya

mengingat sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang melindungi para nelayan

Indonesia oleh tentu perlu ada Grand desain dan langkah nyata dari pemerintah untuk

melindungi para nelayan khususnya nelayan yang ada di perbatasan kemudian masalah

kurikulum 2013 masih perlu tinjauan atau evaluasi itu secara baik ya, terutama sekali

dalam sosialisasi terhadapa tenaga-tenaga pendidik termasuk buku-buku yang masih

kurang menunjang sehingga kurikulum ini perlu tinjauan dan melibatkan Pemerintah

Daerah dalam evaluasinya ada juga kegamangan di kalangan pemangku pendidikan baik

Dinas Pendidikan sendiri maupun guru-guru dalam melaksanakan kurikulum 2013

mengingat saat ini adalah masa transisi pemerintahan di mana akan ada pergantian

menteri paska pemilu 2014 yang biasanya diikuti pergantian kebijakan oleh karena itu

kita mengharapkan adanya kurikulum yang bisa dijalankan dengan jelas dalam waktu

yang jelas sehingga tidak terpengaruh dengan adanya dinamika politik gitu kemudian

masih adanya stigma dan pemahaman terhadap masalah penyakit jiwa ya baik dari

kalangan pejabat pengambil kebijakan maupun masyarakat dimana penyakit jiwa di

maknai dengan kondisi seperti orang gila gitu sehingga perhatian pemerintah baik pusat

maupun daerah itu agak kurang kurang baik oleh karena itu perlu sosialisasi tentang

kesehatan jiwa ini secara benar terutama pemangku kebijakan sehingga perhatian

terhadap kesehatan jiwa ini perlu mendapatkan ini termasuk mungkin masalah

penyoapan - penyiapan rumah sakit yang ada di daerah kalau di Kalimantan Timur

cuman 1 sedangkan daerahnya cukup luas demikian tertulis yang ada, demikian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu baik, terima kasih. Kami sampaikan Pak

Muslihudin, selanjutnya. Sulawesi Tenggara Assalamua'ikum Wr.Wb selamat siang dan

salam sejahtera kepada kita sekalian Bapak Pimpinan dan Ibu dan temen-teman para

Senator seluruh Indonesia yang kami hormati dari Sulawesi Tenggara kami akan

laporkan hanya yang penting-penting saja memang seluruhnya penting dan nanti akan di

bicarakan juga di masing-masing alat kelengkapan yang pertama tentang di Komite I

hanya yang berkaitan masalah Undang-Undang desa ini banyak di terapkan kepada

DPD agar supaya ini dapat di sosialisasikan kepada DPD lebih lengkap karena dengan

di undangkannya Undang-Undang desa ini sangat penting sekali dalam rangka

pembangunan daerah ini di harapkan dari masyarakat untuk bisa di sosialisasikan lebih

lengkap lagi oleh teman-teman DPD kemudian juga yang kedua dari Komite I tentang

masalah pemgadilan keagrariaan, diharapkan ini dapat diselesaikan sehingga akan lebih

memberikan pengaruh mengecilnya berbagai konflik keagrariaan yang ada di daerah ini

harapan dari masyarakat.

Kemudian untuk Komite II yaitu tentang masalah Undang-Undang .Ini yang

merupakan tindak lanjut daripada sesudah tanggal 12 Januari 2014 ini dimana tidak

dimungkan lagi untuk ekspor dalam bentuk bagus sehingga di harapkan ini perlu

banyak sosialisasi terhadap para dunia usaha yang bergerak disektor pertambangan di

daerah kemudian ketiga untuk Komite III juga yang berkaitan dengan tentang masalah

BPJS itu juga kurang lebih sudah sama yang disampaikan oleh teman-teman dari

Provinsi lain di harapkan ini perlu sosialisasi yang lebih intensif lagi tentang masalah

pelaksanaannya kemudian untuk Komite IV juga yang berkaitan tentang masalah


anggaran ini juga di harapkan adanya transparasi yang berkaitan tentang masalah

penjabaran dari pada pelaksanaan anggaran di daerah dimana masih banyak dari daerah-

daerah terutaman Kabupaten yang masih bergolong WDP diharapkan ini juga menjadi

bagian dari pada pengawasan kita untuk ke depan, saya kira itu point-point besar yang

kami sampaikan dari Sulawesi Tenggara yang selebihnya nanti akan menjadi bahasan di

alat-alat kelengkapan, saya kira demikian. Walbillahi Taufik Walhidayah.



Terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Khamarudin.

Selanjutnya kami persilahkan Bangka Belitung, silahkan Ibu, Provinsi Laskar

Pelangi kepada Bu, yang telah memberikan ini semua. Selanjutnya silahkan Gorontalo

diserahkan juga ini kami bagikan nanti sesuai dengan bidang-bidang tugasnya

PEMBICARA : Ir. MARHANY VICTOR POLY PUA (SULUT)


Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Pimpinan dan Anggota DPD RI yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal

sama seluruh jajaran rekan-rekan Seenator dan rekan-rekan media hadirin yang

berbahagia zinkanlah saya mewakili Anggota DPD RI serta masyarakat Provinsi

Gorontalo menyampaikan laporan temuan masalah dan aspirasi masyarakat Komite I

sebagai berikut: menghindari bantuan sosial bermasalah penerima dana harus siap

diaudit karena banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan penegak hukum karena

kelalaian administrasi di Pansus Komite II lemahnya berkepihakan dan dukungan

politik kanwil pemerintah kepada petani dan nelayan dalam sistim distribusi pangan .

Yang ketiga Komite III sama dengan provinsi yang lain kesemrawutan masalah

BPJS dan terkait RUU kesehatan jiwa Provinsi Gorontalo sampai dengan hari ini sudah

berdiri sendiri dan belum memiliki rumah sakit jiwa aspirasi dari seluruh masyarakat

untuk bisa mendapatkan rumah sakit jiwa apalagi tahun ini tahun politik di Provinsi

Gorontalo banyak yang sakit Jiwa. Komite IV konstiteun DPD RI di Gorontalo

menyatakan terima kasih dan apresiasi yang baik kepada DPD RI yang telah dengan

gigih memberikan kontribusi terbaik sesuai kewenangannya untuk menggolkan

Undang-Undang tentang desa yang telah disetujui oleh DPR RI dan Presiden.

Konstituen DPD RI Desa segera direalisasikan pada tahun ini juga. Sebelum mengakhiri

laporan ini, kami dari Provinsi Gorontalo turut prihatin atas musibah banjir bandang

yang melanda Sulawesi Utara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa

langit itu selalu biru, selalu mekar, dan mentari selalu bersinar, tapi TUhan janji

memberi pelangi disetiap badai, senyum disetiap air mata, disetiap cobaan, dan jawaban

disetiap doa. Terima kasih.



Baik terima kasih Bu. Yang telah memberikan puisi yang sangat indah khsusnya

untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sulawesi Utara mudah - mudahan


mendengarkan itu Pak Marhany baik selanjutnya kami persilahkan provinsi Sulawesi

barat.

PEMBICARA : Hj. MULYANA ISHAM, SH., MM. (SULBAR)

Bismillahirahmanirahin.


Saya ulangi biar dua kali.


Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swatiastu.

Sepertinya laporan ini tidak usah kami bacakan sesuai keinginan sahabat-sahabat

saya akan menyampaikan saja tapi ada yang sangat penting pertama kami mengundang

pimpinan dan teman-teman bahwa di Sulawesi Barat beberapa waktu yang lalu telah

terjadi musibah banjir bukan seperti di tempat lain banjir air yang datang sangat banyak

tapi di sana banjir lumpur jadi sangat mengganggu ada beberapa beberapa rumah yang

hanyut dan ada korban jiwa, untuk itu kami mengundang Bapak-Ibu semua, selanjutnya

ada 2 point yang saya mendapat sms dari teman-teman senator pemilu 2014 adalah

momentum yang sangat penting bagi Negara untyuk bisa mewujudkan Indonesia yang

sejahtera dan bermartabat selanjutnya himbauan yang ke 2 kepada pemerintah pusat

mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca yang cenderung ekstrim terutama dalam

penanggulangan bencana dan pemenuhan kebutuhan-kebuhan dasar di daerah rawan

bencana barangkali itu saja terima kasih.

Walbillahi Taufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi

wabarakatuh.


Baik terima kasih Bu Mulyana, selanjutnya kami persilahkan Papua Barat Pak

Mervin

PEMBICARA : MERVIN SADIPUN KOMBER (PAPUA BARAT)

Terima kasih Pimpinan. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia yang kami hormati saudara saudari Anggota DPD RI dan hadirin yang kami

hormati.



Om Swastiastu.

Pujian syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

perkenan dan ridhonya kita bersama-sama dapat menghadiri Sidang Paripurna ke 9

DPD pada hari ini selanjutnya kami menyampaikan ucapan selamat natal 2013 dan

tahun baru 2014. Pimpinan dan anggota yang kami hormati. Kami akan menyampaikan

beberapa hasil laporan reses yang telah kami laksanakan di Provinsi Papua Barat kami

sampaikan yang penting saja, yang pertama usulan pemekaran calon kabupaten (suara

tidak jelas terdengar) dan calon kabupaten (suara tidak jelas terdengar) Papua Barat

lalu yang berikut di daerah kawasan teluk dan selatan di Papua Barat minyak dan gas

muncul di berbagai tempat mohon perhatian DPD untuk mendesak pemerintah untuk


menyelesaikan dahulu amdal sebelum memberi izin operasi kepada perusahaan-

perusahaan terkait, diantaranya perusahaan dari Inggris, Italy, Malaysia, dan Amerika.

Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta

hadirin yang kami hormati, demikian laporan reses kami. Atas perhatiannya kami

sampaikan terima kasih.


Om santi shanti santi om.

Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.


Terima kasih kepada Pak Mervin. Selanjutnya Sumatera Barat kami persilahkan.

PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR)


Selamat siang menjelang sore.

Om Swastiastu.

Yang sama-sama kita hormati Pimpinan DPD dan Angota Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia, Saudara Sekjen beserta seluruh jajarannya. Pertama kami

menyampaikan selamat Natal bagi yang merayakannya, kemudian selamat tahun baru

2014 semoga DPD RI semakin Jaya dan saya berdoa yang hadir hari ini saja yang jam

ini semuanya terpilih jadi anggota DPD RI, jadi yang enggak hadir dalam jam sekarang

tidak perlu di doakan karena tidak bertanggungjawab secara konstitusional yang ke

DPR terpilih menjadi anggota DPR kemudian yang ketiga, selamat Maulid Nabi Besar

Muhammad SAW 1435 H - 2014, saya kira demikian terima kasih banyak maaf.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh.

Om Santi Santi Santi Om.

Laporan lengkap nanti silahkan dibaca.


Baik, terima kasih sudah tambah Kyai satu lagi.

Selanjutnya kami persilahkan Provinsi Lampung Terima kasih Provinsi

Lampung, sudah disampaikan lewat saya soal Pemilukada dan soal jembatan selat

sunda, nanti akan dibahas ditingkat komite, selanjutnya Provinsi Riau Bunda silahkan,

siap-siap nanti Papua nanti NTB yang terakhir

PEMBICARA : Dra. Hj. MAIMANAH UMAR, MA. (RIAU)


Salam sejahtera.

Om Swastiastu.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota DPD RI,

Bapak Sekjen dan Wakil Sekjen beserta jajaran. Hadirin sekalian yang kami hormati

pada kesempatan ini perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat

hari natal kepada yang merayakannya dan tahun baru 2014 semoga di tahun baru ini kita


dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita pada masa reses ini kami

banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat namun hanya beberapa poin saja yang

kami sampaikan secara lisan dan nanti selengkapnya per komite kami sampaikan secara

tertulis yang pertama ten tang kondisi penduduk Riau penduduk Provinsi Riau yang

miskin terus bertambah jumlahnya pada bulan September 2013 apabila dibandingkan

dengan tahun 2012 bertambah lebih kurang 34.092 jiwa oleh karena itu diperlukan

kebijakan pemerintah yang bukan hanya memperkecil jumlah penduduk miskin namun

juga harus bisa mengurangi tingkat kualitas dan keparahan dari kemiskinan tersebut dan

pemerintah pusat diharapkan memberikan ketetapan perekonomian regional Riau dalam

rangka mendukung daerah otonomi khusus.

Yang kedua tentang BPJS pelaksanaan BPJS disambut baik oleh masyarakat

Riau namun pelaksanaannya di rumah sakit di rumah sakit terkendala karena masih

kurangnya peralatan dan belum dilakukan sosialisasi terhadap para dokter atau terhadap

para medis dan nonmedis diharapkan pelaksanaan BPJS disertai dengan peralatan

kesehatan yang memadai serta sosialisasi terhadap tenaga medis dan non medis di

rumah sakit dan di puskesmas yang ketiga tentang DBH DPD RI telah membentuk

pansus DBH dan sudah diparipurnakan hal ini disambut baik oleh daerah-daerah hanya

sampai sekarang sejauh mana tindaklanjut dari hasil pansus DBHtersebut kami

mengharapkan kiranya pimpinan DPD dapat memberikan penjelasan yang keempat

tentang pendidikan, dibidang pendidikan kami menyambut baik kebijakan pemerintah

yang telah meniadakan ujian nasional bagi anak SD dan diharapkan ujian nasional itu

ditiadakan juga terhadap terhadap sekolah tingkat SLTP dan SLTA sebagaimana yang

telah disarankan oleh DPD RI yang kelima tentang pemilukada, di Provinsi Riau telah

dilaksanakan pemilukada gubernur Riau tahap kedua dan saat ini sedang menunggu

putusan dari MK diharapkan MK dapat memberikan putusan yang benar dan adil, yang

keenam tentang pemekaran kabupaten, RUU tentang pemekaran Kabupaten Indragiri

Hilir kami mohon segera dapat dituntaskan barangkali itu saja yang kami bacakan

selengkapnya kami sampaikan tertulis.


Salam sejahtera.

Oom Santi Santi Santi Om.

Sampai akhir ini ada pesan-pesan yang terakhir nanti yang saya sampaikan.


Baik, silahkan Provinsi Papua.


Bisa menutup maksudnya semoga Papua Barat ini Pak Ketua dan Ibu Pimpinan

sidang kami hormati


Salam sejahtera.

Oom Swatiastu.

Kami Papua ikut prihatin yang mendasar juga terhadap terjadinya bencana alam

di berbagai daerah mendasarkan dan mendalam saya memang sudah lebih hampir 50

tahun di Papua, tapi perasaan kejawaan saya juga masih ada karena itu saya melihat

bahwa benacana-bencana alam ini tanda-tanda kita sampai pada saat goro-goro alam


sangat marah laut menggelora, sungai meluap gunung meletus udara awan terjadi puting

belintung puting beliung, guntur, dan halilintar betapa kita takut untuk naik pesawat

dengan banyak halilintar ini oleh karena itu tidak tanda bahwa kejahatan manusia yang

telah menyentuh pada energi alam oleh karena itu tepat sebagai orang timur kalau kita

sekarang ini menyadari perlunya kita melakukan pertobatan barangkali melatih pak

Ketua calon Presiden perlu diserukan kepada bangsa ini untuk kita melakukan

pertobatan nasional saya harap lewat pidato Bapak Presiden dapat disuarakan bangsa

kita ini sedang dalam penghukuman menurut saya salah paham terjadi di antara para

Pemimpin dan kita tahu di masa lalu sedondang, dihukum karena salah paham dengan

salah paham dihancurkan oleh karena itu menurut hemat sata bangsa Indonesia berada

pada titik ini kesalahpahaman di antara bangsa-bangsa kita menipisnya kasih dalam

keluarga menipisnya budi luhur di dalam tatanan masyarakat kehilangan

keramahtamahan kita ini tanda- tanda, bahkan binatang pun di Surabaya mengalami

penderitaan seperti itu oleh karena itu Pak Presiden menyuarakan pertobatan nasional

jangan lalu mencari cari kesalahan karena semakin kesalahan di cari semakin besar itu

kesalahan didapatkan dan tidak ada solusinya pertobatan adalah solusi untuk kita yang

terhormat para Senator dan Pak Sekjen, Wasekjen beserta staf izin kan.

Saya secara langsung menyampaikan beberapa pokok yang disampaikan oleh

Papua pertama untuk Komite I Provinsi Papua mendukung disusunnya Rancangan

Undang-Undang tentang peradilan pengadilan, keaglariaan harap dapat dimasukkan

dalam pasal-pasal di normakan yaitu tentang hak menguasai negara dan hak layak ini

penting diatur keseimbangan dua hak itu supaya tercapainya tujuan bernegara tanah-

tanah yang telah mendapat pelepasan dari tanah adat dan disertifikasi karena supaya itu

mendapat kedudukan hukum supaya tidak menjadi masalah di masa akan datang dan

mengingat SDM Papua terbatas baik pengetahuan maupun kecakapannya maka dalam

pembentukan KPU di Papua terutama di daerah-daerah pegunungan jangan diganti

semua ini sangat berbahaya pengalaman itu penting karena itu diharapkan komite I

dapat menyampaikan kepada KPU supaya 2 atau 3 orang KPU lama itu dipertahankan

yang kinerjanya baik masih ada KPU yang belum dilantik ada 4 kyai-kyai, Intan Jaya

dan Yahukimo ternyata panitia seleksi menjadi sumber masalah di sini saya takut terjadi

perang suku lagi karena KPU ini.

Untuk Komite II pelepasan tanah dan retritusi atas penggunaan tanah untuk jalan

rengrut Jayapura ini perlu diselesaikan yang kedua perlu sinkronisasi program antara

pembangunan jalan dengan kepentingan PDAM sekarang pipa-pipa terbongkar oleh

pembongkaran perebaran jalan- jalan ini dan rakyat mengalami kesulitan karena suplai

air menjadi terganggu.

Untuk Komite III upaya pemerintah Papua memajukan anak Papua melalui

dunia pendidikan keberpihakan terutama ini rupaya sebelum terjawab karena

terhambatnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 pendidikan Papua tidak

konseptual berdasarkan budaya setempat dan kebutuhan tenaga kerja setempat seakan-

akan hasil penyidikan awal pendidikan melayang-layang tidak menjawab kebutuhan

dari pada tenaga kerja. Kemudian medan yang begitu sulit sehingga para guru sulit

untuk tinggal di tempat yang terpencil apalagi tidak ada rumah- rumah guru oleh sebab

itu.

Kepada Komite III diharapkan mengajukan rumah-rumah guru situasi politik

beberapa daerah yang masih bergejolak.

Untuk Komite IV dan PAP ini pekerjaan Pak Farouk keliatan besar untuk di

Papua, Gubernur Papua telah mentindaklajuti rekomendasi BPK tahun 2012 diharapkan


PAP DPD melakukan kunjungan kerja ke Papua guna mensinkronkan tindakan yang

dilakukan oleh Kapolda oleh kejaksaan dan BPK ketika Gubernur sedang melaksanakan

rekomendasi BPK Bupati dan Walikota melakukan rekomendasi BPK ternyata

kepolisian dan kejaksaan mendahului Nah, ini menjadi menggelisahkan akibatnya

sekarang ini sangat sulit orang ditunjuk sebagai bendahara pada tidak mau Pak Farouk

karena apa, karena diterapkannya Pasal pada tipikor itu ikut serta seorang bendahara

wajib membayar ketika prosedur harus sudah, memang harus sudah di bayar tapi ketika

di Barat terjadi masalah maka bendaharanya kena dan ini banyak sekali terjadi termasuk

Merauke sekarang ini dan oleh karena itu diharapkan dalam waktu dekat dalam masa

sidang ini PAP bisa turun ke Papua dengan harapan PAP yang ketuanya Pak Jendral

Farouk sangat senior bisa mengakomodasikan, mempertemukan, mengkomunikasikan

antara kejaksaan, kepolisian dan sekian dan terima kasih.


Makasih kepada Pak Paulus yang telah menyampaikan pesan-pesan, nasehatnya.

Untuk itu yang terakhir kita persilahkan Pak Farouk yang saya tugaskan untuk mewakili

saya di BPK tadi pagi sekalian sampaikan Pak.

PEMBICARA : Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD (NTB)


Selamat siang salam sejahtera.

Om swastiastu.

Mungkin diawali dulu tadi di BPK. Alhamdulillah di antara para pembicaranya

dan kita masih diatas angin bahkan Wakil Ketua DPR Pak Priyo sendiri saya sentil situ

soal nota kesepahaman kemarin kita inikan beliau juga mengungkapkan ya memang kita

memang memikirkan ini bagaimana DPD ini dengan kedudukan sama tapi kewenangan

kecil. Alhamdulillah saya bilang Pak Farouk ada pengakuan, baik terima kasih.


Kami dari NTB mohon maaf teman-teman masih kunjungan ada juga kami ikut

prihatin juga banjir terutama yang di Manado dan di tempat-tempat lain bukan berarti di

tempat kami tidak ada banjir memang di NTB khususnya di Kabupaten Bima ada banjir

menimpa beberapa Kecamatan tidak ada korban juga tapi Inalilahi wainalilahi rojiun

Bupati kami kembali dari meninjau banjir itu ternyata dipanggil oleh Allah SWT kita

doakan semoga mendapat tempat dan balasan yang berlipat dari Allah SWT atas

pengabdian sebelumnya Pimpinan kami juga ingin menyampaikan bahwa beberapa hal

kami tidak perlu bacakan semua emang di sini di Komite I tapi memang ada kaitannya

dengan PAP tentang konflik Agraria masih saja terjadi dimana persoalan HGU yang

menggeser wilayah atau kawasan yang sudah mentradisi dibudidayakan oleh rakyat atau

petani ini pertama, kedua biaya akte lahir dan akte nikah yang masih diwarnai pungutan

pungutan berlebihan kami rasa di sini kami mengusulkan dalam konteks ini PAP nanti

Komite I Pak Ketua kita mengagendakan harus cepat menjemput bola tindak lanjut dari

Undang-Undang desa ini dengan mengajak, jadi supaya pemerintah waktu menyusun

PP nya selain kita desak mempercepat PP juga substansi PP sejauh mungkin kita ikut


kendalikan jadi kami mengusulkan Komite I mengagendakan dengan Pemerintah

Daerah dalam rangka pembuatan PP.

kemudian dari lingkup Komite II hanya aspirasi pembangunan infrastruktur

tidak perlu kami bacakan kesehatan, saya pikir sama dengan yang lain saya pikir dengan

demikian hampir sama dengan BPJS ini kami mengusulkan melalui Pimpinan dan

Forum ini Komite 1 dalam waktu dekat singkat mengundang saja BPJS kalau di

ruangan ini terlalu besar kalau di ruangan Komite III juga sempit mungkin di ruangan

GBHN supaya kita yang non Komite III juga bisa ikut mendengarkan ini sangat kita

perlukan begitu kita pulang akan menjadi bahan yang kita enggak bisa kalau hanya

sekedar ngomong saja kita tidak bisa memberi respond jadi kalau bisa ini kan kami usul

kata BPJS terutama yang kesehatan kalau tidak bisa sekaligus karena luas sekali

cakupannya kalau saya lihat semua Kalimatan Timur rupanya saya pikir tadi saya

enggak mau bacakan disini ada masuk laporan tapi ternyata ada kesamaan NTB sama

Kalimatan Timur soal Rumah Sakit Jiwa jadi rupanya enggak tau tapi ada kesepakatan,

memang semakin modern tuh sebenernya penyakit jiwa dalam arti yang lebih luas

memang pendidikan tetap saja menjadi permasalaha. Nah, Kemudian kaitanya masih

lagi dengan Komite I kami konkrit saja tadi juga banyak di usuklkan dengan Provinsi

lain, lagi-lagi Komite I mungkin dengan Komite III mengagendakan tindaklanjut

Undang-Undang ASN supaya kita lebih cepat mengambil momentum ini terima kasih

dari ITB.

Pak Farouk menyampaikan laporan yang terakhir dan juga mewakili Pimpinan

tadi di BPK ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga tadi di singgung juga

kehadiran saya atas dukungan semua teman-teman seluruhnya dan tentu menjadikan

vitamin energi lah untuk mengairahkan dan demokrasi di bangsa ini, baik Bapak-Ibu

sekalian pada akhirnya tentu seperti yang kita tau yang telah disampaikan di awal masa

sidang kita ini pendek sekali yang akan berakhir pada tanggal 27 Febuari ya jadi

kebetulan cuma 1 bulan lebih beberapa hari belum lagi di kurangi hari sabtu-minggu itu

harapan kami di meja Pimpinan supaya apa yang menjadi tugas kewajiban kita, kita

kerjakan dengan baik hal-hal yang barang kali kunjungan-kunjungan yang tidak begitu

perlu kemana pun menurut saya harus kita batasi apalagi dalam era yang 3 bulan

terakhir ini ya pantauan dari berbagai media masa terhadap keberadaan kita, seperti

yang saya sampaikan di awal berdasarkan laporan ini tentu momentum kita di akhir

menjelang pemilu di tahun 2014 ini kita bangun komunikasi yang lebih intensif lagi dan

tentu mudah-mudahan dengan perbaikan dari kita minta di PPUU supaya lebih aktif ya

kemudian juga kita harapan kepada teman-teman nanti melalui PPUU yang anggota

DPR yang juga yang ingin masuk ke DPD sama-sama pimpinan nanti kita akan bahas

Nah, ini penting sekali Undang-Undang MD3 seperti awal yang saya lakukan tadi jadi

Bapak-Ibu sekalian sekali lagi kami dari meja Pimpinan sebagai mana yang

disampaikan oleh Pak Paulus tadi hampir semua penjuru negeri ini mengalami musibah

dan tentunya nanti bagaimana bahan kita dan mudah-mudah di balik musibah itu ada

hikmah yang kita ambil dan tentu meningkatkan solidaritas sosial di antara kita tentu

kami dari meja Pimpinan sudah memula berapa pun jumlahnya yang penting

perhatiannya yang kita lakukan dan yang akan membagi kami ucapkan

Alhamdulilah penutup untuk sidang hari ini.

Walbillahi taufik walhidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

risalah sidang paripurna ke-9 masa sidang iii ... - … filebanjir, rezeki seolah akan makin baik,...

Documents