renstra bkp 2010-2014

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan

dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

15/Permentan/RC.110/I/2010 tentang Rencana Strategis Departemen

Pertanian tahun 2010-2014, maka disusun Rencana Strategis Badan

Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 yang berisikan tentang visi, misi,

tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus

dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan

keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan

perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Pembangunan ketahanan pangan periode 2010-2014 lingkup

Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki

1 (satu ) program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencakup empat kegiatan

utama yaitu (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan

Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaraman

Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; serta

(4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan

Pangan. Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk

melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan

pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi yaitu: Pengembangan

Desa Mandiri pangan di daerah miskin dan rawan pangan,

Penanganan Kerawanan Pangan Transien, Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra pangan, serta

Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan

Pemerintah. Pada sisi lain, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan dalam rangka mewujudkan pola konsumsi pangan yang

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 i

beragam, bergizi seimbang, dan aman, direncanakan akan didorong

lebih cepat dan berkelanjutan, termasuk didalamnya aspek

keamanan pangan segar.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

ketahanan pangan tersebut, koordinasi kebijakan dan program

ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran

Dewan Ketahanan Pangan.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 ini

diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan

pembangunan ketahanan pangan, pada lingkungan strategis yang

cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah

SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya

dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan

berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2010

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Dr.Ir. Achmad Suryana, MSNIP. 19540722 197901 1001

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 ii

DAFTAR ISI

Kata

Pengantar ....................................................................................

i

Daftar

Isi ..............................................................................................

iii

I BAB I 1

PENDAHULUAN

………………………………………………………………………

1

1.1. Kondisi Umum

…………………………………………………………………

2

A

.

Ketersediaan

Pangan ....................................................

3

B

.

Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

……………………….

7

C

.

Penganekaragaman dan Pola Konsumsi

Pangan .............

13

D

.

Keamanan Pangan

…………………………………………………….

16

E. Kemiskinan dan Kerawanan

Pangan ...............................

17

F. Kelembagaan Ketahanan

Pangan ..................................

20

G

.

Sumberdaya

Manusia/Kepegawaian ...............................

22

H

.

APBN Badan Ketahanan

Pangan .....................................

23

1.2. Permasalahan serta Potensi dan Tantangan

……………………….

24

A

.

Permasalahan

……………………………………………………………

24

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 iii

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

………………………

2. Distribusi dan Harga Pangan

…………………………………..

3. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi

Pangan ...........

4. Keamanan Pangan

………………………………………………….

5. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan

Pangan ......

24

26

26

27

28

B

.

Potensi dan Tantangan

………………………………………………

29

II BAB II 35

VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN KETAHANAN PANGAN

........

35

2.1. Visi ..............................................................................

.....

35

2.2. Misi ..............................................................................

.....

36

2.3. Tujuan .........................................................................

.....

36

2.4. Sasaran

Makro ...................................................................

36

III BAB III 40

ARAH KEBIJAKAN DAN

STRATEGI ..........................................

40

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Pertanian .............

40

A

.

Target Utama Kementerian

Pertanian .............................

40

B Arah Kebijakan Kementerian Pertanian 40

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 iv

. ........................

C

.

Strategi Kementerian

Pertanian ....................................

42

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan

.........

43

A

.

Arah Kebijakan Badan Ketahanan

Pangan ......................

43

B

.

Strategi Badan Ketahanan

Pangan ................................

45

C

.

Program, Kegiatan Utama, serta Indikator

Kinerja ..........

49

D

.

Pembiayaan

………………………………………………………………

55

IV BAB IV 57

PENUTUP

……………………………………………………………………………….

57

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 v

BAB IPENDAHULUAN

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam RPJM 2010-2014 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Melalui berbagai kesepakatan internasioanal dan nasional, Indonesia telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai program yang terkait dengan ketahanan pangan dan kemiskinan, antara lain melalui deklarasi Roma Tahun 1996 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia, Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2000, International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICOSOC) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Regional ASEAN pada Sidang ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) di Ha Noi pada bulan Oktober 2008. Di dalam negeri telah terwujud melalui kesepakatan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi dan Bupati/Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam Konferensi dan Sidang Regional DKP pada bulan Nopember 2008.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahhan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014 1

Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Dalam kerangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Unit eselon I pada Kementerian Pertanian, mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya dalam memantapkan ketahanan pangan terutama dalam meningkatkan percepatan diversifikasi pangan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor:15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014, maka disusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010 – 2014.

1.1. Kondisi Umum

Secara umum, situasi ketahanan pangan nasional 2005-2009 cenderung semakin baik dan kondusif, namun kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2009 mengalami penurunan. Kondisi ketahanan pangan yang semakin baik, ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan berikut:

a. Beberapa produksi komoditas pangan penting mengalami pertumbuhan positip dari tahun 2005, dan khusus beras mulai tahun 2008 sudah mencapai swasembada;

b. Fluktuasi harga-harga pangan lebih stabil, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar nasional pada saat Puasa, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru;


c. Pendapatan masyarakat meningkat, yang diukur dari nilai upah buruh tani dan upah pekerja informal di sektor industri;

d. Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah meningkat, yang ditunjukkan oleh semakin beragamnya kreativitas pemerintah daerah dalam menangani ketahanan pangan;

e. Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun.

Peranserta Badan Ketahanan Pangan dalam mendorong

pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui

pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah

implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan

kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah

rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat,

penguatan lembaga ekonomi pedesaan (LUEP), diversifikasi konsumsi

pangan serta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan

anggaran pembangunan serta berkembangnya peran kelembagaan

yang mengelola kegiatan-kegiatan ketahanan pangan berdasarkan

dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan

kabupaten/kota semakin optimal.

A. Ketersediaan Pangan

Hampir seluruh produksi komoditas pangan penting selama

tahun 2005 – 2009 mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk

komoditas pangan nabati, produksi padi pada tahun 2009

berdasarkan ARAM III mencapai 63,84 juta ton atau bertambah 3,51

juta ton dari tahun 2008 sebanyak 60,33 juta ton, atau tumbuh 3,69

persen dari produksi tahun 2005. Produksi jagung pada tahun 2009

mencapai 17,66 juta ton, dan selama tahun 2005 – 2008 tumbuh

cukup tinggi sebesar 9,98 persen. Selanjutnya produksi komoditas

pangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1. Perkembangan Produksi Komoditas Pangan PentingTahun 2005 – 2009

KomoditasProduksi pertahun (000 ton)

Pertum- buhan 05-08 (%)2005 2006 2007 2008 2009*

I. Pangan


KomoditasProduksi pertahun (000 ton)

Pertum- buhan 05-08 (%)

2005 2006 2007 2008 2009*Nabati

1. Padi54.15

1 54.455 57.15760.32

6 63.840 3,69

2. Jagung12.52

4 11.609 13.28816.31

7 17.659 9,983. Kedelai 808 748 593 776 966 0,904. Kc Tanah 836 838 789 770 785 -2,67

5. Ubi Kayu19.32

1 19.987 19.98821.75

7 22.376 4,106. Ubi Jalar 1.857 1.854 1.887 1.882 2.027 0,45

7. Sayur 9.102 9.527 9.94110.23

4 10.190 2,88

8. Buah-2 an14.78

7 16.171 17.35219.27

9 18.302 5,68

9. Kelapa Sawit 11.86

2 17.351 17.66518.08

9 19.440 8,8810. Tebu 2.242 2.307 2.624 2.801 2.850 3,82II. Pangan Hewani 11. Daging sapi 359 396 339 392 404 5,5312. Daging ayam 1.081 1.203 1.238 1.292 1.301 6,1913. Telur 1.052 1.204 1.369 1.324 1.404 10,1714. Susu 536 617 568 647 679 2,6615. Ikan 7.218 7.395 7.608 8.048 8.711 4,84

Keterangan : Tahun 2008: Angka tetap; Tahun 2009: Produksi Padi dan Palawija: ARAM III BPS, Produksi Hortikultura (Sayur dan Buah): Angka Sasaran Ditjen Hortikultura; Produksi Peternakan: Angka Sementara Ditjen Peternakan; Produksi Perkebunan: Angka Sementara Ditjen Perkebunan; Produksi Perikanan: Angka Sementara DKP;

Sumber : BPS;

Produksi berbagai jenis komoditas pangan nabati dan hewani

tersebut, merupakan ketersediaan pangan produksi domestik setelah

dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan, dan tercecer, yang nilainya

untuk masing-masing komoditas berbeda. Khusus untuk beras, nilai

produksi juga dikurangi kebutuhan bahan baku industri non makanan.

Pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama

tahun 2005–2009 juga mengalami peningkatan, kecuali kacang

tanah. Ketersediaan beras meningkat 1,73 juta ton, sehingga terjadi

surplus, menunjukkan bahwa Indonesia telah mampu kembali

swasembada pangan, bahkan membuka peluang ekspor.

Ketersediaan jagung sejak tahun 2005 cenderung meningkat dengan


pertumbuhan 10,05 persen, serta kedelai dan ubi jalar meningkat

tetapi tidak signifikan dengan pertumbuhan kurang dari 2 persen.

Perkembangan ketersediaan komoditas pangan lainnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Tabel I.2. Ketersediaan Komoditas Pangan Penting Tahun

2005– 2009

Komoditas

Ketersediaan Pertahun (000 ton)Pertum

-buhan

05-08

(%)2005 2006 2007 2008 2009

I. Pangan Nabati

1. Beras

30.66

9

30.84

1

32.37

1

34.16

6

35.89

3 3,70

2. Jagung

11.03

9

10.23

4

11.72

0

14.40

5

15.59

6 10,05

3. Kedelai 731 677 538 707

88

4 1,17

4. Kc Tanah 763 765 719 702

71

5 -2,71

5. Ubi Kayu

16.42

3

16.98

9

16.99

0

18.49

3

19.01

7 4,10

6. Ubi Jalar

1.63

4 1.632 1.660 1.656 1.784 0,45

7. Sayuran

8.73

8 9.146 9.543 9.825 9.782 3,99

8. Buah-2 an 14.232

15.56

5

16.70

1

18.55

6

17.61

5 9,26

9. Minyak

Goreng

1.31

4 1.231 3.094 4.293 3.257 61,26


Komoditas

Ketersediaan Pertahun (000 ton)Pertum

-buhan

05-08

(%)2005 2006 2007 2008 2009

10. Gula putih

2.36

9 2.245 3.430 2.992 3.871 11,59

II. Pangan

Hewani

11. Daging sapi

& kerbau 224

2

49

2

16

2

44

2

49 3,62

12. Daging ayam 564 631 649 676

74

2 6,30

13. Telur 960 1.105 1.268 1.365 1.436 12,50

14. Susu 451 520 479 545

57

2 7,06

15. Ikan

5.83

9 6.286 6.633 6.987 7.404 6,17

Sumber : Data BPS diolah BKP;

Adapun gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor neto, perubahan stok, dikurangi kebutuhan nonkonsumsi untuk benih, industri nonpangan, dan penggunaan lainnya. Berdasarkan hasil analisis NBM dalam lima tahun terakhir periode 2005-2009, bahwa rata-rata kuantitas ketersediaan pangan perkapita perhari untuk energi mencapai 3.209 kilokalori dan protein 78,31 gram, sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII untuk ketersediaan energi 2.200 kilokalori dan protein 57 gram. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 7,69 persen pertahun dan protein naik rata-rata 2,69 persen pertahun, karena pertumbuhan produksi relatif tinggi sedangkan volume impor menurun. Sumber ketersediaan protein masih didominasi dari bahan nabati, seperti tertera dalam Tabel I.3 berikut.

Tabel I.3. Perkembangan Rata-Rata Ketersediaan Perkapita Perhari

Energi dan Protein Tahun 2005 – 2009

Tahun Ketersediaan Perkapita

Perhari


Ener

gi

(KKal

)

Protein (Gram)

Naba

ti

Hewa

ni

Tota

l

2005 2.912 64,53 23,2676,7

9

2006 3.166 62,30 14,1976,4

9

2007 3.358 65,60 14,4880,0

8

2008 3.453 69,06 15,0284,0

8

2009 * 3.907 68,83 16,4985,3

2

Pertumbuhan

Pertahun (%)7,69 1,70 7,83 2,69

Keterangan : *) Angka PerkiraanSumber data: BPS, diolah BKP Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan ketersediaan

pangan pangan, program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan

tahun 2004-2009 diarahkan untuk memantapkan koordinasi dan

sinergi kebijakan/program ketersediaan pangan, meliputi:

peningkatan aparat pusat dan daerah dalam merumuskan program

dan kebijakan, menyajikan data dan informasi ketersediaan pangan

secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan

kebijakan, memantau ketersediaan pangan pada hari-hari besar

nasional dan keagamaan, memprognosa ketersediaan pangan pokok,

serta mengkoordinasikan program pengelolaan produksi dan

cadangan pangan. Selain itu, aparat pusat juga melakukan kajian staf

untuk memecahkan permasalahan pangan yang berkembang serta

melaksanakan advokasi ke daerah dalam rangka peningkatan kualitas

analisis ketersediaan pangan, serta merumuskan cadangan pangan

pemerintah dan masyarakat terutama di daerah rawan pangan.

Pemantauan dan analisis ketersediaan pangan dilakukan melalui

penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) nasional dan


memfasilitasi penyusunan Necara Bahan Makanan provinsi dan

kabupaten/kota.

B. Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan

Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat sangat

ditentukan oleh aspek pemerataan distribusi dan pasokan ke seluruh

wilayah, harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan

penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah dan masyarakat.

1. Pemerataan Distribusi/Pasokan

Distribusi dan pasokan yang merata ke seluruh wilayah

sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli,

sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah

tangga dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik. Pemerataan

pasokan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh antara lain

beragamnya kondisi sumber daya alam, yang menyebabkan

perbedaan dalam kemampuan memproduksi bahan pangan wilayah.

Hasil perbandingan antara pasokan energi perkapita dari produksi 9

komoditas bahan pangan, dengan angka kecukupan konsumsi energi

perkapita suatu wilayah (provinsi) diperoleh bahwa kondisi pasokan

pangan antara tahun 2005-2008 mengalami perkembangan ke arah

semakin cukup. Dari 26 wilayah yang dianalisis menunjukkan bahwa

pada tahun 2008, terdapat 11 wilayah pasokannya lebih, 4 wilayah

pasokannya sedang, 2 wilayah pasokannya kurang, dan 9 wilayah

pasokannya sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2005 hanya 6

wilayah yang mempunyai pasokan lebih, 3 wilayah pasokannya

sedang, 7 wilayah pasokannya rendah, serta sisanya sangat rendah.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi wilayah yang

mempunyai kondisi pasokan rendah dan sangat rendah, seperti

daerah kepulauan dan perbatasan diperlukan tambahan pasokan dari


wilayah lain yang mengalami surplus, atau dari bahan pangan impor.

Wilayah yang mempunyai pasokan rendah, pada umumnya

mempunyai akses terhadap pangan kurang baik, karena kurangnya

sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan, angkutan darat,

angkutan sungai, dan angkutan udara. Akibatnya masyarakat di

wilayah tersebut sangat rentan terhadap masalah kerawanan pangan.

2. Stabilisasi Harga Pangan

Stabilisasi harga pangan mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk:

mengamankan pasokan pangan pokok masyarakat oleh produsen,

dan mengamankan konsumsi pangan oleh konsumen dengan harga

terjangkau.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang

distribusi pangan dan harga, untuk mendorong stabilitas harga

gabah/beras di tingkat petani, mulai tahun 2003 Kementerian

Pertanian dengan dukungan DPR-RI telah mengalokasikan kegiatan

Dana Penguatan Modal Lembaga Modal Usaha Ekonomi Pedesaan

(DPM-LUEP). DPM berupa dana talangan tanpa bunga dari APBN,

disalurkan kepada LUEP untuk membeli secara langsung gabah/beras

petani sesuai HPP dan jagung sesuai harga referensi daerah. Sebagai

dana talangan, DPM harus dikembalikan oleh LUEP ke Kas Negara

setiap tanggal 15 Desember, sesuai peraturan yang dicantumkan

dalam Pedoman Umum DPM-LUEP. Kegiatan DPM-LUEP dilaksanakan

di kabupaten pada provinsi sentra produksi padi dan jagung dengan

melibatkan LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung petani

secara langsung. Selama 5 tahun pelaksanaan DPM-LUEP, LUEP telah

mampu menyerap gabah/beras petani rata-rata 1-2 persen dari

produksi nasional untuk pembelian gabah/beras petani rata-rata 5 kali

putaran.

Sejak tahun 2007, kegiatan DPM dikembangkan tidak hanya untuk

membeli gabah/beras, tetapi juga untuk komoditas jagung dan

kedelai. Pembelian jagung oleh LUEP 3,3 kali putaran, dan kedelai 4,6

kali putaran.

Kegiatan DPM-LUEP telah berkembang ke 27 provinsi sentra

produksi padi dan jagung serta melibatkan sekitar 1.841 LUEP untuk


membeli gabah/beras dan jagung pada 36.820 petani lebih secara

langsung yang tersebar di berbagai desa pada 271 kabupaten/kota,

seperti tertera dalam Tabel.I.4.

Tabel I.4. Perkembangan Jumlah Lokasi, LUEP, dan Petani Mitra LUEP, 2003-2008

TahunJumlah

Provinsi

Jumlah

Kabupaten

Jumlah

LUEPJumlah Petani

2003 15 121 1.149 22.980

2004 19 145 1.332 26.640

2005 19 125 842 16.840

2006 25 176 1.583 31.660

2007 27 272 1.841 36.820

2008 26 108 748 14.960

Sumber : BKP;

Kegiatan DPM-LUEP yang dilaksanakan secara bertahap, telah

mendapat respon dari pemerintah daerah dan masyarakat, bahwa

kegiatan DPM-LUEP tahun 2003-2008 telah memberi manfaat positif.

Dalam kerangka pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP pada tahun 2003

hingga 2008, telah dialokasikan Dana Penguatan Modal (DPM) senilai

Rp. 1,14 triliun.

Mulai tahun 2009, model DPM-LUEP dilakukan perubahan

pendekatan programnya yaitu menjadi Penguatan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM), dengan sasaran pembinaannya adalah

546 gabungan kelompok tani di 27 provinsi. Kegiatan utamanya

adalah pendampingan dan pemberian bansos kepada gapoktan untuk

pembangunan gudang dan penguatan cadangan pangan kelompok

untuk stabilitas harga pangan tingkat petani. Gambaran penyebaran

dan jumlah bansos yang telah disalurkan, tertera pada Tabel I.5.

Tabel I.5. Penyebaran Gapoktan dan Jumlah Bansos yang disalurkan

untuk Kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2009


No Provinsi Jumlah GapoktanJumlah Bansos

Rp (juta)

1. Aceh Darussalam 11 1.650

2. Sumatera Utara 41 6.150

3. Sumatera Barat 41 6.150

4. Jambi 20 3.000

5. Riau 3 450

6. Bengkulu 3 450

7. Sumatera Selatan 3 450

8. Lampung 25 3.750

9. Banten 3 450

10. Jawa Barat 49 7.350

11. Jawa Tengah 54 8.100

12. DI Jogyakarta 20 3.000

13. Jawa Timur 54 8.100

14. Bali 26 3.900

15. Nusa Tenggara Barat 20 3.000

16. Nusa Tenggara Timur 14 2.100

17. Kalimantan Barat 8 1.200

18. Kalimantan Selatan 18 2.700

19. Kalimantan Tengah 3 450

20. Kalimantan Timur 2 300

21. Sulawesi Selatan 26 3.900

22. Sulawesi Utara 40 6.000

23. Sulawesi Tengah 10 1.500

24. Gorontalo 29 4.350

25. Sulawesi Tenggara 14 2.100

26. Sulawesi Barat 5 750

27. Papua 3 450


No Provinsi Jumlah GapoktanJumlah Bansos

Rp (juta)

Jumlah 545 81.750

Sumber : BKP;

Selama tahun 2005–2009, harga Gabah Kering Panen (GKP) di

tingkat petani selalu berada di atas Harga Pembelian Pemerintah

(HPP), pada kisaran 12,83–23,60 persen di atas HPP dengan rata-rata

harga Rp.1.519–Rp.2.708/kg. Pada periode tersebut, harga GKP di

tingkat petani semakin stabil yang ditunjukkan dengan nilai Coefisien

Variant (CV) yang terus menurun dari 10,70 pada tahun 2005 menjadi

3,38 pada tahun 2009. Insiden harga gabah di bawah HPP mengalami

penurunan dari 11,80 persen pada tahun 2007 menjadi 9,31 persen

pada tahun 2008, dan menjadi 9,25 persen pada tahun 2009. Insiden

harga GKP di bawah HPP, umumnya terjadi pada saat panen raya

karena kualitas gabah rendah. Perkembangan harga GKP di tingkat

petani dan insiden harga di bawah HPP sejak tahun 2005-2009,

tertera dalam Tabel I.6.

Tabel I.6. Perkembangan Harga GKP Di Tingkat PetaniTahun 2005 – 2009

TahunHPP GKP (Rp/Kg)

Harga GKP di Petani (Rp/kg)

Rasio Harga

dengan HPP (%)

CV

Insiden Harga di

Bawah HPP (%)

2005 1.330 1.519 118,82 10,702006 1.730 2.052 120,70 7,422007 2.000 2.357 123,60 7,14 11,802008 2.200-2.400 2.491 116,82 6,86 9,312009 2.640 2.708 112,83 3,38 9,25

Pertumbuhan

(%/Tahun)18,92 16,09 (1,23)

(22,27)

(10,87)

Sumber : BPS;

Selain harga gabah yang semakin stabil, pada periode 2005-

2009, harga beras juga semakin stabil. Stabilnya harga gabah dan

beras pada periode 2005-2009, antara lain disebabkan adanya

kebijakan perberasan yang mampu mengisolasi pengaruh fluktuasi

harga internasional. Melonjaknya harga beras dunia pada tahun 2008,

tidak cukup mempengaruhi harga beras dalam negeri. Dalam


Gambar I.1 terlihat, bahwa harga beras IR I di PIBC Jakarta

cenderung stabil, walaupun harga beras Thai kualitas broken 5 persen

bergejolak tinggi sejak Maret 2008.

Gambar I.1. Perbandingan Harga Beras Jenis IR di PIBC Pasar Domestik dan Harga Paritas Beras Tahi Kualitas Broken 5 Persen 2005 -2009

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

Sumber: PIBC dan Worldbank

Ha

rga

(R

p/k

g) Beras Thai 5% IR-I PIBC

Disisi lain, masih terjadi harga beberapa pangan yang

cenderung berfluktuatif. Harga untuk: minyak goreng mengalami

gejolak sejak pertengahan tahun 2007 sampai 2008, gula pasir stabil

pada tahun 2005–2008, tetapi pada tahun 2009 berfluktuasi terutama

pada September–Desember 2009 mencapai Rp.9.500/kg, karena

terkait dengan kenaikan harga di pasar internasional dan produksi


gula di dalam negeri 2,4 juta ton lebih rendah dari rencana 2,7 juta

ton.

Harga daging sapi sejak 2005–2008 cenderung stabil, namun

pada tahun 2009 berfluktuatif dengan rata-rata harga Rp.58.206/kg

dan nilai CV 11,48. Kenaikan harga daging sapi cenderung lebih tinggi

pada tahun 2009, karena antara lain naiknya harga pakan. Harga

daging ayam ras lebih fluktuatif dari harga daging sapi, demikian juga

untuk harga telur ayam ras masih berfluktuatif.

3. Cadangan Pangan

Mengacu Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002,

bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan

pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan

tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan

pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat

berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Cadangan

pangan pemerintah pusat dijadikan sebagai stok beras nasional dan

dikelola oleh PERUM Bulog. Total pengadaan Cadangan Beras

Pemerintah (CBP) tahun 2005-2009 rata-rata sekitar 900 ribu ton,

dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian

harga beras konsumen (OPM), dan stok untuk penyediaan cadangan

pangan ASEAN.

Dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan dan bencana

alam serta antisipasi masa paceklik, beberapa pemerintah daerah

mengembangkan cadangan pangan pemerintah melalui kerja sama

dengan Dolog seperti di Provinsi Jawa Barat, yaitu untuk antisipasi

masa paceklik atau bencana alam. Sedangkan Badan Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah

mendirikan unit pelaksana teknis cadangan pangan daerah

Pengembangan cadangan pangan masyarakat, dilakukan

melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada

lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik.

Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun


dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa

lumbung pangan. Untuk tahun 2009, kegiatan pemberdayaan

lumbung pangan dilakukan di lokasi Desa Mandiri Pangan tahun

2006-2008. Sebagai tahap awal/penumbuhan, 282 dialokasikan dana

Bansos sebesar Rp. 30 Juta untuk kelompok untuk pembangunan fisik

lumbung pangan diperkirakan berkisar 20-40 ton setara gabah/beras.

Untuk tahun 2010, pemberdayaan lumbung pangan dilaksanakan

melalui penggunaan dan pemanfaatan DAK bidang pertanian. Dana

yang disediakan untuk lumbung pangan dimanfaatkan untuk

pembangunan fisik lumbung pangan dengan kapasitas simpan

minimal 20 ton beserta lantai jemur.

C. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),

rata-rata konsumsi pangan perkapita perhari penduduk selama

periode 2005-2009 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat

sampai tahun 2008. Pada tahun 2009 tingkat konsumsi energi adalah

sebesar 1.927 kilokalori perkapita perhari atau turun 111 kilokalori

dan tingkat konsumsi protein adalah sebesar 54,35 gram perkapita

perhari atau berkurang 3,14 gram dibandingkan tahun 2008.

Konsumsi perkapita perhari untuk energi tersebut lebih rendah 73

kilokalori dari angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun

2004 sebesar 2.000 kilokalori, sedangkan untuk konsumsi protein

telah melebihi angka kecukupan yang dianjurkan WNPG VIII tahun

2004 sebesar 52 gram. Perkembangan konsumsi energi dan protein

selama tahun 2005-2009, disajikan pada Tabel I.7.

Tabel I.7. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk

Indonesia Perkapita Perhari dan skor PPH, Tahun 2005-2009

UraianPerkembangan Konsumsi Perkapita

Perhari Pertum-Buhan (%)

2005 2006 2007 2008 20091. Energi (kkal/kap/hari) 1.996

1.927

2.015

2.038 1.927 -0.80

2. Protein 55.23 53.6 57.6 57.4 54.35 -0.31


(gram/kap/hari) 6 5 9Skor PPH 79,1 74,9 82,8 81,9 75,7 -0,88Sumber : Susenas 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009, BPS; diolah BKP Kementan;

Secara nasional, kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan penduduk yang ditunjukkan dengan nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami penurunan dari 82,8 pada tahun 2007, menjadi 81,9 pada tahun 2008, dan turun menjadi 75,7 pada tahun 2009. Penurunan kualitas konsumsi pangan yang sangat tajam pada tahun 2009, disebabkan menurunnya konsumsi seluruh jenis komoditas pangan dalam 9 kelompok bahan pangan, kecuali minyak sawit dan minyak lainnya dari kelompok minyak dan lemak serta konsumsi minuman, seperti terinci pada Tabel I.8.

Tabel I.8. Perkembangan Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia dan

Selisih Aktual Terhadap Kelompok Bahan Pangan Tahun 2008 – 2009

Kelompok Bahan Pangan Konsumsi

(kg/kap/thn)Perubahan

2008 2009 Kg %1. Padi-padian a. Beras 104.85 102.22 -2.63 -2.51 b. Jagung 2.93 2.21 -0.71 -24.35 c. Terigu 11.21 10.32 -0.89 -7.932. Umbi-umbian a. Singkong 12.89 9.57 -3.32 -25.78 b. Ubi jalar 2.78 2.40 -0.38 -13.68 c. Kentang 2.04 1.73 -0.31 -15.32 d. Sagu 0.52 0.41 -0.12 -22.54 e. Umbi lainnya 0.63 0.56 -0.07 -11.023. Pangan Hewani a. Daging ruminansia 1.71 1.60 -0.11 -6.63 b. Daging unggas 4.21 3.92 -0.29 -6.90 c. Telur 6.37 6.37 0.00 -0.05 d. Susu 2.13 1.96 -0.17 -8.11 e. Ikan 18.42 17.09 -1.32 -7.184. Minyak dan Lemak a. Minyak kelapa 1.80 1.25 -0.55 -30.50 b. Minyak sawit 6.39 6.56 0.17 2.64 c. Minyak lainnya 0.13 0.14 0.01 3.865. Buah/biji berminyak a. Kelapa 2.40 2.17 -0.23 -9.76 b. Kemiri 0.37 0.32 -0.05 -14.466. Kacang-kacangan a. Kedelai 7.67 7.17 -0.49 -6.44


Kelompok Bahan Pangan Konsumsi

(kg/kap/thn)Perubahan

2008 2009 Kg % b. Kacang tanah 0.55 0.46 -0.08 -14.88 c. Kacang hijau 0.52 0.38 -0.13 -25.63 d. Kacang lain 0.17 0.17 0.00 1.347. Gula a. Gula pasir 8.43 7.91 -0.52 -6.22 b. Gula merah 0.98 0.79 -0.19 -19.468. Sayuran dan buah a. Sayur 56.32 49.75 -6.57 -11.67 b. Buah 31.90 23.07 -8.83 -27.689. Lain-lain a. Minuman 14.81 15.60 0.79 5.32 b. Bumbu-bumbuan 4.14 3.98 -0.15 -3.71Sumber : Susenas 2008 dan 2009, BPS, diolah BKP Kementerian Pertanian;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan konsumsi

pangan, melalui Badan Ketahanan Pangan tahun 2005-2009 telah

dilakukan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, diarahkan

untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan

beragam, bergizi dan berimbang (3B). Kegiatan program aksi yang

telah dilaksanakan adalah pengembangan makanan khas Indonesia

dan pemanfaatan pekarangan di 27 provinsi pada tahun 2005 dan 33

provinsi pada tahun 2006. Pada tahun 2007 dan 2008, kegiatannya

difokuskan pada pemberian makanan tambahan berbahan pangan

lokal kepada ibu hamil dan balita di 604 desa lokasi desa mandiri

pangan yang tersebar pada 180 kabupaten di 32 provinsi. Disamping

pemberian makanan, juga disampaikan penyuluhan untuk perubahan

prilaku masyarakat tentang pola makanan yang beragam, bergizi dan

berimbang.

Mengingat P2KPG merupakan kegiatan lintas sektor, maka pada tahun 2009 telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Perpres tersebut telah dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal. Pada tahun 2009, kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan difokuskan pada sosialisasi dan percontohan pada 130 SD/MI dan 825 kelompok wanita, serta pemberian peralatan kepada 130 UMKM dalam rangka pengembangan tepung-tepungan


berbahan pangan lokal dalam mewujudkan pangan beragam dan bergizi seimbang.

D. Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat

akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi

salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat.

Merebaknya berbagai kasus keracunan akibat mengkonsumsi pangan

olahan dan pangan segar, serta merebaknya permasalahan

keamanan pangan lainnya dalam beberapa tahun terakhir, telah

menyadarkan dan meningkatkan kepedulian berbagai elemen

pemerintah dan masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih

lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai penyebabnya.

Kasus keracunan karena makanan (foodborne diseases) sering

terjadi di berbagai daerah. Menurut Badan Pengawasan Obat dan

Makanan (BPOM), kasus keracunan pangan terbagi dalam 3 (tiga)

kelompok: sumber Pangan, tempat/lokasi kejadian, dan penyebab

keracunan. Pada tahun 2006, terjadi 153 kasus keracunan dengan

korban meninggal dunia 40 orang, meningkat menjadi 197 kejadian

pada tahun 2008 dengan korban meninggal 79 orang. Kasus

keracunan pangan sampai bulan Nopember 2009 sebanyak 62 kasus

dengan korban meninggal 17 orang, sudah berkurang dari tahun

2008.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,

Mutu, dan Gizi Pangan; bahwa pemerintah menetapkan persyaratan

mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam negeri maupun

impor, khusus keamanan pangan segar tanggungjawabnya

diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Apabila hal tersebut tidak

dilakukan, maka: (1) Indonesia akan kebanjiran produk impor,

terutama buah dan sayuran segar yang mutu dan keamanannya

kurang jelas; (2) Produk pertanian Indonesia kurang laku dan tidak

menjadi pilihan konsumen di dalam negeri dan luar negeri; (3) Daya

saing produk semakin rendah; (4) Mematikan petani/produsen dalam

negeri; dan (5) Kerugian ekonomi yang semakin besar.


Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan keamanan

pangan, kegiatan program Badan Ketahanan Pangan difokuskan pada

penanganan keamanan pangan segar melalui (a) penguatan

kelembagaan dan aparat, dengan memfasilitasi pembentukan dan

pemantapan kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

Daerah /OKKPD (b) peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat

pelaksana (c) pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar

untuk petani dan pedagang, serta (d) sosialisasi, promosi dan

pelatihan tentang keamanan pangan segar bagi produsen dan

konsumen.

E. Kemiskinan dan Kerawanan Pangan

Kemiskinan berhubungan sangat erat dengan kerawanan

pangan dalam dua dimensi yaitu dari (1) kedalamannya, dibedakan

dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (2) jangka

waktu/periode kejadian, dengan katagori kronis untuk jangka

panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat

kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator

kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka

Kecukupan Gizi (AKG) 2.000. Jika konsumsi perkapita kurang atau

lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan

pangan; sekitar 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan

pangan; dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk dalam kategori

tahan pangan

Pada periode 2002 – 2005, jumlah penduduk miskin di

Indonesia secara bertahap telah berkurang dari 36,80 juta jiwa atau

16,69 persen pada tahun 2005 menjadi 32,53 juta jiwa atau 14,15

persen pada tahun 2009. Namun demikian, pada tahun 2006 jumlah

penduduk miskin meningkat cukup drastis sebesar 7 persen karena

kebijakan kenaikan harga BBM. Perkembangan selengkapnya jumlah

penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel I.9.

Tabel I.9. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran

di Indonesia Tahun 2002-2009

Rincian 2005 2006 2007 2008 2009


1. Jumlah penduduk (juta jiwa)

219,3 220,5 224,2 228,5 231,4

2. Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)

36,80 39,30 37,17 34,96 32,53

3. Persentase Penduduk Miskin

16,69 17,75 16,58 15,42 14,15

4. Jumlah Pengangguran terbuka (juta jiwa)

10.85 10,93 10,01 9,43 7,87

Sumber : BPS (berbagai tahun, diolah BKP);

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia periode

tahun 2005 – 2009, memberikan indikasi menurunnya jumlah

penduduk yang rentan terhadap rawan pangan. Jumlah dan

persentase penduduk sangat rawan pangan menurun sangat

signifikan dari 28,65 juta jiwa atau 13,23 persen pada tahun 2005,

menjadi 25,11 juta jiwa atau 11,07 persen pada tahun 2008.

Menurunnya angka kemiskinan dan kerawanan pangan disebabkan

antara lain berhasilnya beberapa program penanggulangan

kemiskinan dan penanganan kerawanan pangan yang diinisiasi oleh

pemerintah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan kerawananan

pangan dan pengurangan kemiskinan di perdesaan, Badan Ketahanan

Pangan melaksanakan program Pengembangan Desa Mandiri Pangan

di daerah rawan pangan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

merupakan upaya memfasilitasi desa rawan pangan menjadi desa

mandiri pangan melalui proses pemberdayaan selama 4

tahapan/tahun, yaitu : Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan

Kemandirian. Sasaran pembinaan dari desa mandiri pangan pada

tahun 2006 sebanyak 250 desa yang tersebar pada 122 kabupaten

dan 32 provinsi, kemudian tiap tahun mengalami peningkatan jumlah

sasarannya sehingga pada tahun 2009 sudah mencapai sasarannya

1.174 desa di 275 kabupaten/kota pada 33 provinsi. Perkembangan

sasaran dan lokasi pelaksanaannya selengkapnya dapat diperhatikan

pada Tabel I.10.

Tabel I.10. Perkembangan Jumlah Lokasi dan Anggota Pengembangan Demapan Tahun 2006 – 2009

Tahun

Posisi Tahap

Pembanguna

Lokasi Jumlah KK Kelompok

Afinitas

Jumlah Bantuan

Modal Usaha

Pro- Kabu Desa KK KK Miskin


n

pins

i

-

pate

n (Rp.)KK %

2006 Kemandirian 30 122 250 124.010 66.828 53,89 25.000.000.000

2007 Pengembang

an

32 180 354 143.306 81.389 56,79 35.400.000.000

2008 Penumbuhan 32 201 221 60.408 31.005 51,33 22.100.000.000

2009 Persiapan 33 275 349 50.328 21.986 43.69 34.900.000.000

Jumlah 33 275 1.17

4

378.05

2

201.20

8

53,22 117.400.000.00

0

Sumber : BKP;

Upaya integrasi kelembagaan lumbung pangan di daerah

miskin dan rawan pangan pada lokasi Desa Mandiri Pangan,

dilaksanakan melalui pemberdayaan lumbung pangan untuk

mengantisipasi rawan pangan dengan jumlah sasaran sebanyak 290

lumbung di 33 provinsi pada tahun 2009. Sedangkan untuk

meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan

penanganan rawan pangan, dilaksanakan melalui Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta intervensi melalui

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Pada tahun 2006, PDRP

dilaksankan di 122 kabupaten yang tersebar pada 32 provinsi, tahun

2007 dilaksanakan di 180 kabupaten pada 32 provinsi. Kemudian

pada tahun 2008 berkembang menjadi 201 kabupaten di 33 provinsi,

serta meningkat pada tahun 2009 menjadi 274 kabupaten di 33

provinsi.

Khusus di provinsi Jawa Timur, NTT dan NTB, sejak tahun 2001

hingga tahun 2009 telah dilakukan kerjasama dengan IFAD melalui

pemberdayaan masyarakat miskin di lahan kering (Participatory

Integrated Development in Rainfed Areas/PIDRA) sebanyak 46.780 KK

di 237 desa pada 14 kabupaten. Keberhasilan program tersebut

dijadikan model pengembangan peningkatan pendapatan petani kecil

sekaligus ketahanan pangan keluarganya pada pelaksanaan

pembangunan pertanian, termasuk pengembangan Desa Mandiri

Pangan.

F. Kelembagaan Ketahanan Pangan


Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberkelanjutan eksistensi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan: (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Mengingat pentingnya ketahanan pangan, pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 huruf m, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa Ketahanan Pangan sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan, berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti ketahanan pangan sebagai urusan wajib bagi daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan hasil Konferensi Dewan Ketahanan Pangan menjadi acuan implementasi didaerah. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2009 secara


bertahap di provinsi dan kabupaten/kota telah dibentuk 438 lembaga struktural ketahanan pangan tersebar di 33 provinsi dan 405 kabupaten/kota. Dari 438 lembaga struktural ketahanan pangan tersebut yang bersifat mandiri dalam bentuk Badan Ketahanan Pangan di Provinsi sejumlah 19 unit, dan 38 unit di tingkat Kabupaten/Kota. Selebihnya beragam, baik dalam bentuk Kantor Ketahanan Pangan maupun bergabung dengan Unit Kerja Lain. Keberagaman bentuk lembaga ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti pada Tabel I.11.

Tabel I.11. Bentuk dan Jumlah Kelembagaan Ketahanan Pangan

Tahun 2009

No

Bentuk Kelembagaan

Jumlah Kelembagaan Ketahanan Pangan

Provinsi

Kab/Kt

Total

1. Badan Ketahanan Pangan (BKP)

19 38 57

2. BKP dan Unit Kerja Lain 6 82 88

3. Badan (Unit Kerja Lain) dan KP 5 53 58

4. Kantor Ketahanan Pangan (KKP)

77 77

5. KKP dan Unit Kerja Lain 15 15

6. Kantor (Unit Kerja Lain) dan KP

13 13

7. Sekretariat DKP 4 4

8. Subdin KP di Dinas 20 20

9. Bidang KP di Dinas 2 32 34

10.

Dinas 1 43 44

11.

Sekda/Subbag 6 6

12.

UPTD KP 4 4

13.

Seksi KP 12 12

14 Badan Pelaksana Penyuluhan 6 6


No

Bentuk Kelembagaan

Jumlah Kelembagaan Ketahanan Pangan

Provinsi

Kab/Kt

Total

.

Jumlah 33 405 438

Sumber : BKP;

Perwujudan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara

sinergis seluruh sektor dan pemangku kepentingan dengan koordinasi

secara terpadu antara pemerintah dan pemerintah daerah. Terbitnya

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan

Pangan (DKP), merupakan wadah forum koordinasi. Di tingkat pusat

Presiden RI sebagai Ketua DKP, Menteri Pertanian RI sebagai Ketua

Harian DKP dan Badan Ketahanan Pangan sebagai ex-officio

Sekretariat DKP. Ketua DKP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

adalah Gubenur dan Bupati/Walikota. Sejak tahun 2002 hingga tahun

2009 telah dibentuk 33 DKP Provinsi dan 450 DKP Kabupaten/Kota.

G. Sumberdaya Manusia/Kepegawaian

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola BKP Departemen Pertanian, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Pada tahun 2009, BKP Departemen Pertanian didukung oleh 312 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan: SLTA ke bawah 41,67 persen, Diploma-3 dan Sarjana Muda 3,53 persen, Diploma-4 dan sarjana Strata Satu 37,82 persen, strata dua magister 14,42 persen, dan strata tiga doktor 2,24 persen.

b. Kepangkatan: golongan I 0,32 persen, golongan II 14,10 persen, golongan III 73,40 persen, dan golongan IV 12,18 persen.

c. Usia pegawai: kurang dari 26 tahun 0,32 persen, 26-35 tahun 27,88 persen, 36-45 tahun 75 24,04 persen, 46-50 tahun 25,64 persen, dan lebih dari 51 tahun 22,12 persen.


Jumlah pegawai BKP Departemen Pertanian tahun 2009 sebanyak 312 orang, berkurang 36 orang atau turun rata-rata 2,68 persen dibandingkan tahun 2005, karena meninggal, pensiun dan mutasi. Kualifikasi pegawai BKP Departemen Pertanian yang masih aktif pada tahun 2009 berdasarkan Tingkat Pendidikan, Kepangkatan, dan Usia, disajikan pada Tabel I.12. Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas pegawai untuk penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Ketahanan Pangan, pada tahun 2009 telah dilakukan: (a) pemberian tugas belajar dengan biaya pemerintah dan biaya sendiri, kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, dan seminar; (b) pembinaan motivasi dan disiplin pegawai; (d) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat 43 pegawai dan kenaikan gaji berkala 130 pegawai; (e) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada 15 pegawai.

Tabel I.12. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan

Pangan Departemen Pertanian, Tahun 2005–2009

Uraian

Jumlah Pegawai Pertahun (Orang)

Pertumbuhan

(%/Tahun)2005 2006 2007

2008

2009

1. Tingkat Pendidikan 348 338 328 314 312 (2,68)

(a) SLTA ke bawah

169 156 145 135 130 (6,34)

(b) Sarjana Muda dan D-3

15 15 15 12 11 (7,08)

(c) Sarjana Strata-1 dan D4

123 122 125 118 118 (0,99)

(d) Strata-2 Magister

33 38 37 43 45 8,35

(e) Strata-3 Doktor

8 7 6 6 7 (2,53)

2. Kepangkatan 348 338 328 314 312 (2,68)

(a) Golongan I 3 3 2 1 1 (20,83)(b) Golongan II 73 63 54 47 44 (11,83)(c) Golongan III 230 232 232 225 229 0,09)(d) Golongan IV 42 40 40 41 38 (2,39)

3. Usia Pegawai 348 338 328 314 312 (2,68)

(a) Kurang dari 14 16 9 2 1 (39,31)


Uraian

Jumlah Pegawai Pertahun (Orang)

Pertumbuhan

(%/Tahun)2005 2006 2007

2008

2009

26 tahun(b) 26 – 35 tahun 89 91 94 91 87 (0,51)(c) 36 – 45 tahun 99 95 83 74 75 (6,54)(d) 46 – 50 tahun 76 78 82 79 80 1,34(e) Lebih dari 51

tahun70 57 60 68 69 0,37

Sumber : BKP;

H. APBN Badan Ketahanan Pangan

Untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Ketahanan Pangan

dalam rangka pemantapan ketahanan pangan di pusat dan daerah,

disediakan dana dari APBN. Pembiayaan kegiatan pada periode 2005-

2007, mengalami peningkatan 32,75 persen tiap tahun, namun pada

tahun berikutnya mengalami penurunan. Perkembangan pembiayaan

selengkapnya dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel I.13. APBN lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun

2005-2009(Rp. Milyar)

No

.

Program/

Kegiatan

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1

2

3

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Penerapan

Kepemerintahan

yang baik

243,35

78,59

9,68 *)

340,67

139,13

-

391,80

172,80

15,12

377,91

23,99

17,20

355,43

24,87

18,98

Total BKP 331,62 479,8 579,72 419,10 399,28

Keterangan : *) Penerapan Kepemerintah yang baik tahun 2005 di alokasikan pada Program Agribisnis;

Sumber : BKP;


1.2. Permasalahan serta Potensi dan Tantangan

A. Permasalahan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan

yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak

permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyedaiaan

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,

penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan,

maupun manajemen ketahanan pangan.

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan

kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya

memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak,

aman, dan halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan

berbasis keragaman sumberdaya nasional. Terpaut definisi tersebut,

maka permasalahan dalam ketersediaan dan kerawanan pangan

dihadapkan pada:

a. Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin

terbatas, karena: (1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke

penggunaan nonpertanian, khususnya di pulau Jawa; (2)

menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan

lingkungan; (3) semakin terbatas dan tidak pastinya ketersediaan

air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (4) tingginya

kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam,

sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah

semakin berkurang; (5) masih tingginya proporsi kehilangan hasil

panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan

pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan

kemampuan penyediaan pangan; (6) tidak terealisasinya harga

eceran tertinggi pupuk bersubsidi; (7) terbatasnya dukungan

permodalan di pedesaan; (8) lambatnya penerapan teknologi

akibat kurangnya insentif ekonomi; (9) masih berlanjutnya


pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein

hewani; (10) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman

dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan

produktivitas; serta (11) masih luasnya areal pertanaman tebu

rakyat dari pertunasan lama (ratoon), sehingga produktivitas tebu

dan rendemen gula rendah.

b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan

peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku

industri, dan penggunaan pangan.

c. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya

penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya

pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah

terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.

d. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara

maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program

e. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat belum berkembang secara optimal.

f. Meskipun komitmen penyediaan dana cadangan pangan telah

disepakati oleh seluruh provinsi dan kabupaten dalam Konferensi

dan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan, namun sampai

dengan saat ini belum banyak provinsi dan kabupaten yang telah

melaksanakan komitmen tersebut.

g. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa

rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan

dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur serta

kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

2. Distribusi dan Harga Pangan

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem

pemasaran hasil-hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang

kondusif bagi produsen dan konsumen pangan nasional, disebabkan:

(a) lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin

sistem pemasaran yang adil dan bertanggung jawab; (b) terbatasnya

fasilitas perangkat keras dan lunak untuk mendukung transparansi

informasi pasar; dan (c) terbatasnya kemampuan teknis institusi dan


pelaku pemasaran. Penurunan harga komoditas pangan pada saat

panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat

tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan

meningkat tinggi dan menekan konsumen.

Fluktuasi harga pangan di pasar internasional akan

menyebabkan terjadinya fluktuasi harga di tingkat nasional, seperti

terjadinya: (a) kenaikan harga beras nasional pada akhir tahun 2007

dan awal 2008, diakibatkan tingginya harga beras dunia karena

berbagai masalah di negara-negara produsen, seperti bencana alam

dan tingginya harga minyak; (b) kenaikan harga kedelai sejak

pertengahan tahun 2007 sampai tahun 2008, diakibatkan

menurunnya pasokan kedelai dunia; serta (c) gejolak harga minyak

goreng dan gula sejak pertengahan tahun 2007 sampai 2008,

disebabkan kenaikan harga CPO dan gula pasir di pasar internasional.

Pembinaan distribusi dan harga pangan oleh Badan Ketahanan

Pangan, melalui pelaksanaan monitoring dan pemantauan harga

pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan;

penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis serta hasil

kajian distribusi dan harga pangan, yang akurat, masih terbatas dan

belum tersedia secara periodik. Sedangkan kerjasama kelembagaan

pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk mendorong

stabilisasi dan distribusi pangan di daerah sentra pangan masih perlu

ditingkatkan.

3. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar

masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan

yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kondisi tersebut,

tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam

pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola

konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara

lain: (a) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga; (b)

keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;

(c) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan

berbasis sumber daya lokal; (d) lambatnya perkembangan,


penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal

untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai

ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima; (e) adanya pengaruh

globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor,

khususnya gandum; (f) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan

makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang, dan aman;

Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi

pangan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan masih belum

optimal, yang ditandai oleh (a) keterbatasan dalam memberikan

dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang

mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan (b)

kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk

meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang,

dan aman; (c) dukungan sosialisasi, promosi dalam

penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih

terbatas; dan (d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis

pangan lokal.

4. Keamanan Pangan

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat

mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis

kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah

terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar

Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah

penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan

dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan

batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan

terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan

kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih

banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan

pangan, antara lain: (a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian

masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan

pangan, terutama pada produk pangan segar; (b) belum difahami dan


diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik

dan benar; (c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida,

bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet; (d) masih buruknya

praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi; (e) belum

adanya ketentuan teknis tentang kewajiban pe-ritel untuk

menerapkan Good Ritel Practices (GRP); (f) masih rendahnya

kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan

bermutu; (g) belum efektifnya penanganan keamanan pangan,

karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih

terbatas; (h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi; (i)

merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan

segar; (j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar

impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum

terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk ke dalam negeri;

(k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di

bidang pangan segar; (l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait

dengan keamanan pangan belum optimal; dan (m) kurangnya

kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan

peraturan/standar yang telah ada.

5. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai

aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam

keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai

permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara

terkoordinasi, antara lain:

a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih

rendah dalam kelembagaan ketahanan pangan sebagai Unit Kerja

Daerah dan DKP sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan

ketahanan pangan di daerahnya.

b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang

dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum seragam, sehingga

gerak manajemen kelembagaan pembangunan ketahanan pangan

menjadi tidak optimal.


c. Siklus penggantian pimpinan lembaga ketahanan

pangan daerah sangat singkat, sehingga pengelolaan ketahanan

pangan menjadi tersendat dan stagnan.

d. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih

rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.

e. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program

ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang

berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program di provinsi

dan kabupaten/kota.

f. Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta

hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan

belum tersedia secara periodik.

g. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan

secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan

program

h. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang

belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.

i. Belum tersusunnya Standart Pelayanan Minimal

kelembagaan pusat dan daerah.

B. Potensi dan Tantangan

Potensi dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan, secara

umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum

dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan

yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia

dan sumberdaya teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan,

untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan

serta perbaikan konsumsi pangan.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan

pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk

mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.


1. Ketersediaan Pangan

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersedian pangan,

belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di wilayah

Indonesia dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan

dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air

merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk

menghasilkan pangan. Sekitar 9,7 juta hektar lahan terlantar dan

lahan di bawah tegakan hutan, sangat potensial untuk menghasilkan

bahan pangan. Potensi lahan pertanian tersebut, tersebar di seluruh

Provinsi di Indonesia dan masih dapat dimanfaatkan sebagai sumber

produksi pangan nasional. Dukungan infrastruktur sumberdaya air

dalam penguatan strategi ketahanan pangan nasional, dapat

ditempuh dengan langkah-langkah: pengembangan jaringan irigasi,

pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi lahan rawa dan air

tanah, peningkatan water efficiency, dan pembuatan hujan buatan.

Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung

ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan

peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan,

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan

usaha agribisnis pangan.

Indonesia dikenal sebagai negara “bio-diversity". Kekayaan

keragaman hayati tersebut meliputi 400 spesies tanaman penghasil

buah, 370 spesies tanaman penghasil sayuran, 70 spesies tanaman

berumbi, dan 55 spesies tanaman rempah-rempah. Sumber

karbohidrat lain seperti jagung, ubi jalar, singkong, talas, dan sagu

yang dahulu menjadi makanan pokok di beberapa daerah, juga tidak

lebih rendah kandungan gizinya dari beras dan terigu. Potensi

sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumbedaya

hayati tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan

untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan

sepanjang waktu di semua wilayah. Peran pengembangan ilmu dan

teknologi inovatif dalam pertanian, sangat penting artinya sebagai

sarana untuk mempermudah proses transformasi biomassa menjadi

bahan pangan dan energi terbarukan. Perkembangan teknologi


industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta

transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok

daerah, menjadi penunjang penting untuk pemantapan ketersediaan

pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan

Badan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan

ketahanan pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong

pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada (a)

peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi,

ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan (b)

penyempurnaan sistem pemantauan produksi pangan dan

ketersedian pangan untuk mengantisipasi rawan pangan (c)

mengembangkan program kemandirian pangan pada desa rawan

pangan serta (d) pengembangan cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat.

2. Distribusi Pangan

Luas wilayah yang besar dan berkepulauan, menyediakan

peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar, dengan

memanfaatkan moda transportasi darat, laut, dan udara. Kemajuan

teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi memfasilitasi

dinamika frekuensi dan luas jangkauan distribusi dan akses pangan.

Semakin berkembangnya volume produk peralatan teknologi,

biasanya diikuti dengan semakin menurunnya biaya.

Fungsi distribusi pangan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam

perdagangan dan jasa pemasaran sedangkan pemerintah berperan

memfasilitasi prasarana umum distribusi, serta pengaturan agar

proses distribusi pangan terselenggara secara teratur, adil, dan

bertanggung jawab. Potensi masyarakat dalam pengembangan usaha

distribusi di bidang jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan, dan

penyimpanan cukup besar dan sangat bervariasi dari yang bersifat

individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga

perusahaan besar, dan multinasional.

Komitmen untuk menciptakan perdagangan pangan

internasional yang lebih adil, khususnya dalam penerapan proteksi


dan promosi perdagangan pangan yang semakin meningkat, akan

memberikan dampak yang baik dalam pendistribusian bahan pangan

dalam negeri. Kesadaran dan motivasi masyarakat internasional

untuk menurunkan kemiskinan dan kerawanan pangan secara

bersama-sama, diwujudkan dalam bentuk aliansi antar negara pada

kawasan regional dan internasional, dapat menambah dukungan dan

kontribusi terhadap upaya peningkatan akses pangan masyarakat.

Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan

mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan

yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi

pelaku pasar, dapat meningkatkan potensi dan peluang

pengembangan usaha distribusi pangan, yang dapat menjamin

stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan

memiliki potensi dan peluang memantapkan distribusi pangan yaitu

berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam perumusan

kebijakan distribusi pangan (b) penyempurnaan program dan

kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi pangan melalui

peningkatan pemantauan dan analisis harga pangan; serta (4)

pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta

peningkatan akses pangan.

3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Potensi sumberdaya alam sebagai sumber bahan pangan yang

besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah dan

sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan

diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan

makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya

perkembangan teknologi informatika serta strategi komunikasi publik,

memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran

terhadap pangan yang beragam gizi, seimbang dan aman yang

diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat, sehingga

mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang

tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan


upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi.

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di

bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan

pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang

beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu, terdapat berbagai kelembagaan di tingkat lokal di

kecamatan dan desa, dapat menjadi mitra kerja pemerintah maupun

lembaga swadaya masyarakat, dalam rangka gerakan

penganekaragaman konsumsi pangan, seperti Posyandu, Balai

Penyuluhan Pertanian, para penyuluh dari berbagai instansi terkait,

dan kelembagaan masyarakat (Tim Penggerak PKK, majelis taklim,

dan sebagainya). Kelembagaan ini dapat berperan aktif dalam

mendeteksi masalah serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan

kualitas konsumsi pangan dan perbaikan gizi.

Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi

mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan

pangan yaitu berperan pada (a) peningkatan koordinasi dalam

perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan (b)

penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan

konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan

dan analisis pola konsumsi pangan; serta (c) membina

pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi

pangan, keamanan pangan dan preferensi pangan masyarakat.

4. Manajemen ketahanan Pangan

Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan

daerah, merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan

pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah

tangga, yang mencakup antara lain:

a. Jaringan kerjasama dengan instansi terkait pusat dan daerah.

Beberapa Provinsi dan kabupaten/kota, sudah membentuk Dewan

Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan atau Unit kerja

yang menangani ketahanan pangan. Seiring adanya kelembagaan

tersebut, otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada

daerah untuk secara lebih spesifik serta fleksibel melaksanakan


kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Untuk itu, Sekretariat

DKP beserta jaringan pendukung ketahanan pangan dan institusi

ketahanan pangan di pusat dan daerah, perlu lebih ditingkatkan

kemampuannya untuk memantapkan program ketahanan pangan

daerah dan nasional.

b. Bantuan teknis lembaga internasional. Issu ketahanan pangan

merupakan issu global, sehingga kesempatan mendapatkan

transfer teknologi dan informasi (technical assistance) dalam

kerangka kerjasama internasional sangat terbuka.

c. Kerjasama dengan swasta dan masyarakat. Paradigma baru

manajemen pembangunan dan pemerintahan ke arah

desentralisasi dan partisipasi masyarakat, dapat dijadikan

momentum bagi pemantapan ketahanan pangan yang dimulai

pada tingkat rumah tangga. Di sisi lain, sebagai dampak positif

dari proses pendidikan masyarakat, telah mendorong tingkat

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, halal, dan gizi

pangan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk

meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Dukungan informasi yang proaktif, akan mendorong peningkatan

kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan

masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan

d. Tersedianya berbagai metode analisis ketahanan pangan seperti

Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH), Food

Security and Vurnalibility Atlas (FSVA), Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG), dan lainnya, untuk membantu melakukan

evaluasi dan melakukan kajian yang komprehensif, menghadapi

tantangan pembangunan ketahanan pangan yang beragam dan

global.

e. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan terkait dengan perlindungan

bagi pelaku usaha dan konsumen yang sebagian besar tergolong

masyarakat kecil. Mereka memerlukan adanya sistem

perlindungan yang adil dan bertanggung jawab yang didukung

dengan peraturan dan penegakan hukum yang tegas.


f. Tuntutan sebagai agen pembangunan dapat melaksanakan

pengelolaan manajemen pembangunan ketahanan pangan secara

transparan, produktif, efektif, efisien dan akuntabel, pada setiap

fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

pelaporan).


BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN KETAHANAN PANGAN

2.1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu

harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut

memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan

berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan pertanian khususnya

pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan

Pangan mempunyai visi tahun 2010-2014, yaitu:

Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam

pemantapan ketahanan pangan

Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab

berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.

Aspiratif berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali

atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat.

Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan

teknologi yang terbaru.

Pemantapan ketahanan pangan adalah upaya mewujudkan

kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, merata dan terjangkau.

Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu eselon I di

lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi

Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 terutama pada aspek

ketahanan pangan.


2.2. Misi

Untuk mencapai visi diatas, Badan Ketahanan Pangan

mengemban misi dalam tahun 2010 - 2014, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan

pembangunan ketahanan pangan;

2. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan

masyarakat, daerah, dan nasional;

3. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan

daerah;

4. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan

pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan

evaluasi pelaksanaannya.

2.3. Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan

ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara:

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan

mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya

secara berkelanjutan;

2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan

menanggulangi kerawanan pangan;

3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan akses pangan

untuk turut serta memelihara stabilitas pasokan dan harga

pangan bagi masyarakat;

4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi

guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi

beras perkapita;

5. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

2.4. Sasaran Makro


Sasaran makro yang hendak dicapai dalam pemantapan

ketahanan pangan Tahun 2010-2014 berdasarkan visi, misi dan

tujuan, meliputi:

1. Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal

2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal

57 gram/hari;

2. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan

minimal 1% setiap tahun;

3. Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk

memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan

protein sebesar 52 gram/hari;

4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar

1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan

sumber protein hewani dan nabati, sehingga tercapai

peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola

pangan harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;

5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu

menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;

6. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui

peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen;

7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan

pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Mengacu pada sasaran makro tersebut di atas, maka sasaran

skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2010-2014 dapat dilihat pada

tabel II.1 dan target konsumsi komoditas prioritas pada tahun 2010 -

2014 dapat dilihat pada tabel II.2; sedangkan target pengurangan

jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2010-2014 dapat

diperiksa pada Tabel II.3.

Tabel II.1. Sasaran Persentase Konsumsi Energi terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2010-2014


Kelompok Pangan2010 2011 2012 2013 2014

(%)

Padi-padian 54,9 53,9 52,9 51,9 51,0

Umbi-umbian 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8

Pangan Hewani 9,6 10,1 10,6 11,1 11,5

Minyak dan Lemak 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0

Buah/Biji Berminyak 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0

Kacang-kacangan 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9

Gula 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0

Sayur dan Buah 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8

Lain-lain 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0

Persentase Total

Konsumsi terhadap

Angka Kecukupan Gizi

(AKG)

99,75 99,80 99,85 99,90 99,95

SKOR PPH 86,4 88,1 89,8 91,5 93,3

Sumber : Data BPS diolah oleh BKP;

Tabel II.2. Sasaran Konsumsi Pangan Utama Tahun 2010 dan 2014

Komoditas 2010 2011 2012 2013 2014

(Kg/kapita/tahun)

Beras 101,1 99,6 98,1 96,6 95,0

Jagung 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5

Terigu 7,4 7,1 6,8 6,4 6,1

Umbi-umbian 25,4 26,3 27,3 28,3 29,3

Daging 8,6 9,1 9,5 9,9 10,4

Telur 9,1 9,6 10,6 10,5 10,9

Susu 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Kedelai 9,8 10,1 10,2 10,2 10,2

Gula Pasir 9,4 9,5 9,5 9,5 9,6

Sayuran 53,0 54,3 55,6 57,0 58,0

Buah 29,3 30,2 31,1 32,0 33,2



Dari tabel II.1 dan II.2 terlihat bahwa target konsumsi komoditas

per kapita per tahun yang mengalami penurunan dari tahun 2010 ke

tahun 2014 yaitu: beras dan jagung; sedangkan sasaran konsumsi

komoditas lainnya mengalami peningkatan untuk mengimbangi

konsumsi pangan sumber karbohidrat dalam rangka mewujudkan

konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Dari target

tersebut, diharapkan dapat dicapai peningkatan mutu

penganekaragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor

PPH meningkat dari 86,4 pada tahun 2010 menjadi 93,3 pada tahun

2014. Sasaran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1,

sedangkan sasaran tiap provinsi dapat dilihat pada lampiran 2 dan

3.

Sasaran pemantapan ketahanan pangan, juga dilakukan melalui

target pengurangan jumlah penduduk rawan pangan pada tahun

2010-2014. Sasaran jumlah penduduk rawan pangan yang mengalami

penurunan tiap tahun ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.3. Sasaran Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2010-2014

Tahun Sangat Rawan Pangan

(< 70% AKG)Persentase

(%)

2010 23.525.330 10.05

2011 22.591.984 9.53

2012 21.626.739 9.02

2013 20.629.772 8.51

2014 19.601.736 8.00


Keberhasilan pencapaian target di atas tidak hanya

ditandatangani oleh Badan Ketahanan Pangan, melainkan dukungan

dari instansi terkait, stakeholder (pemangku kepentingan) dan peran

aktif masyarakat sangat dibutuhkan melalui pelaksanaan rencana


aksi yang diprogramkan pada masing-masing instansi dan

masyarakat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

A. Target Utama Kementerian Pertanian

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Pertanian

serta Tujuan Pembangunan Pertanian, target utama Kementerian

Pertanian tahun 2010-2014 yang ditetapkan, adalah: (1) Pencapaian

Swasembada Daging Sapi, Gula Pasir dan Kedelai, dan Swasembada

Padi dan Jagung Berkelanjutan; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan;

(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor; serta (4)

Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Ada 2 (dua) target utama yang berkaitan dengan pemantapan

ketahanan pangan, yaitu: Peningkatan Diversifikasi Pangan dan

Peningkatan Kesejahteraan Petani. Peningkatan Diversifikasi Pangan

berkaitan dengan Rencana Aksi Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar;

sedangkan Peningkatan Kesejahteraan Petani berkaitan dengan

Rencana Aksi Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penguatan

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Lumbung

Pangan Masyarakat, dan Pemberdayaan Desa P2KP.


B. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Kebijakan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian tahun

2010-2014 berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan

yaitu :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya

yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain

bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah

Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT);

2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi

pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha

Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di

Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan

Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga

pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri

pertanian di perdesaan;

3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur,

dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang

berkelanjutan;

4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula

industri;

5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-

produk substitusi komoditas impor;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui

perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti

irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani;

7. Jaminan penguasaan lahan produktif;

8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok

tani;

9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;


10. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan

sarana, pelatihan, dan pendampingan;

11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan

bunga rendah;

12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha

melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang

kondusif;

13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara

vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani

produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya

saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;

14. Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal

terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat

khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;

15. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan

lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan

dan stabilisasi harga di sentra produksi;

16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama

penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;

17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah

nasional.

18. Penguatan sistem perkarantinaan pertanian;

19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik

lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat

dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;

20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang

berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan

daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja,

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan

ekonomi desa-kota;

21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang

berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif


perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian

Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk

bersubsidi;

22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna

menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan

agribisnis;

23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan

pertanian yang akuntabel dan good governance.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang akan

dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan mengacu pada arah kebijakan

pembangunan pertanian Kementerian Pertanian tahun 2010-2014

tersebut.

C. Strategi Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian selama

periode 2010-2014, strategi yang akan ditempuh Kementerian

Pertanian dilakukan melalui penerapan Tujuh Gema Revitalisasi,

yaitu: (1) Revitalisasi Lahan, (2) Revitalisasi Perbenihan dan

Pembibitan, (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, (4) Revitalisasi

Sumber Daya Manusia, (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani, (6)

Revitalisasi Kelembagaan Petani, serta (7) Revitalisasi Teknologi dan

Industri Hilir.

Ketujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian tersebut,

menjadi acuan pada strategi Badan Ketahanan Pangan dalam

memfasilitasi program pembangunan ketahanan pangan tahun 2010-

2014.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Ketahanan Pangan

A. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral

dari pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010-


2014, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan

menjadi program prioritas yang kelima. Program prioritas ketahanan

pangan tersebut memiliki 6 (enam) substansi utama, yaitu: (1) lahan,

pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian dilaksanakan

dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas

lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta

hektar, dan penertiban dan optimalisasi penggunaan lahan terlantar;

(2) infrastuktur, dilaksanakan melalui pembangunan dan

pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, jaringan listrik serta

teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani

daerah-daerah sentra produksi pertanian, demi peningkatan kuantitas

dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; (3) penelitian

dan pengembangan bidang pertanian, dalam menciptakan benih

unggul dan penelitiannya; (4) investasi pangan, pertanian dan

industri perdesaan berbasis pangan lokal, penyediaan pembiayaan

dan subsidi yang menjamin ketersediaan benih unggul, pupuk,

teknologi dan sarana pasca panen yang tepat waktu, tepat jumlah

dan terjangkau; (5) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman

pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH); dan (6) pengambilan

langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan

pertanian terhadap perubahan iklim. Arah pembangunan ketahanan

pangan dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatkan ketahanan

pangan dan kemandirian pangan, melalui peningkatan produksi dan

produktivitas, peningkatan daya saing, serta peningkatan kapasitas

masyarakat.

Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada

hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk

menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat

nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh

komitmen Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 dan

Deklarasi World Food Summit (WFS) 1996, untuk mengurangi


penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga

setengahnya pada tahun 2015.

Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT pangan,

arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional

2010-2014 adalah untuk: (1) meningkatkan ketersediaan dan

penanganan kerawanan pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi

dan stabilisasi harga pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan

kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan

kerawanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin

kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b)

mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan

pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; dan (c)

mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilitasi harga

pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a)

mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien

untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (b)

mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan

distribusi, harga dan akses pangan; dan (c) meningkatkan peran serta

kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan

harga dan akses pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan

konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan

diarahkan untuk: (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi

pangan berbasis pangan lokal, (b) mengembangkan teknologi

pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu,

guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, dan (c)

mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut,

diperlukan dukungan kebijakan, antara: (a) peningkatan dukungan

penelitian dan pengembangan pangan; (b) peningkatan kerjasama


internasional, (c) peningkatan pemberdayaan dan peran serta

masyarakat; (d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan

pangan; serta (e) mendorong terciptanya kebijakan makro ekonomi

dan perdagangan yang konduksif bagi ketahanan pangan.

B. Strategi Badan Ketahanan Pangan

Strategi Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan

pembangunan ketahanan pangan tahun 2010-2014 diarahkan untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam pemantapan ketahanan pangan

masyarakat dengan mengacu pada penerapan ketujuh gema

revitalisasi pembangunan pertanian. Di samping itu, strategi untuk

menuju ketahanan pangan dan kemandirian pangan juga mengacu

pada “Lima Prinsip Roma (Five Rome Principles for

Sustainable Global Food Security)” yang dihasilkan melalui KTT

Pangan tahun 2009, yaitu: (1) Memberikan dukungan dan bantuan

internasional kepada negara berkembang untuk menerapkan

program-program nasional yang bertujuan untuk membangunan

sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan; (2) Meningkatkan

koordinasi dan kerjasama di tingkat nasional, regional dan

internasional dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan

sektor pertanian dan ketahanan pangan; (3) Menerapkan strategi

comprehensive twin-track approach untuk ketahanan pangan dengan:

(a) segera mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk

membantu kelompok rentan, dan (b) menerapkan kebijakan jangka

menengah dan panjang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

di sektor pertanian, mencapai ketahanan pangan, dan mengatasi akar

permasalahan dari masalah kelaparan dan kemiskinan; (4) Sepakat

untuk meningkatkan effiensi, koordinasi, dan effektifitas badan-badan

multilateral yang menangani pertanian dan ketahanan pangan; (5)

Meningkatkan investasi dan pendanaan untuk sektor pertanian dan

ketahanan pangan, termasuk dengan menempatkan sektor pertanian

sebagai prioritas dalam anggaran belanja negara.


Memperhatikan tujuh gema revitalisasi pembangunan pertanian

dan Lima Prinsip KTT Pangan Roma tahun 2009 tersebut di atas,

maka strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan 2010-

2014 meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan

kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan

keamanan pangan segar;

2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem

distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan

keamanan pangan segar;

3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan

kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan,

distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;

4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat

dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan

masyarakat;

5. Medorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara

APBN, APBD dan dana masyarakat;

6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan

melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014,

diimplementasikan dalam langkah operasional untuk: (a) pemantapan

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; (b) pemantapan sistem

distribusi pangan yang efeisien dan efektif; (c) pembinaan konsumsi

pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat; (d)

pembinaan keamanan pangan segar; (e) penguatan kelembagaan

ketahanan pangan secara efisien dan efektif; serta (f) peningkatan

manajemen ketahanan pangan.

Langkah operasional untuk pemantapan ketersediaan pangan

dan kerawanan pangan yaitu:


a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada

pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai,

gula, daging sapi);

b. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan

potensi sumberdaya lokal/wilayah;

c. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui

pengembangan desa mandiri pangan;

d. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di daerah

rawan pangan;

e. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui

Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk

penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

Sedangkan langkah operasional untuk pemantapan sistem

distribusi pangan yang efeisien dan efektif, adalah:

a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok

pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten/kota, desa) dan

cadangan pangan masyarakat;

b. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di

daerah sentra produksi;

c. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok

sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode

khusus/tertentu;

d. Pemantauan harga pangan pada hari besar dan hari

keagamaan.

Langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan

beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat, adalah:

a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam,

bergizi, berimbang (3B), sehat dan halal;

b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok

wanita tani/dasawisma;


c. Mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro)

industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku

lokal (non beras, non terigu);

d. Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi,

lembaga swadaya masyarakat.

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan

keamanan pangan segar, adalah:

a. Koordinasi dan sosialisasi pembinaan keamanan pangan

segar di tingkat petani dan konsumen;

b. Pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usahatani

dan pasar;

c. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat

daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

Langkah operasional untuk penguatan kelembagaan ketahanan

pangan secara efisien dan efektif, dilakukan melalui peningkatan

peran Dewan Ketahanan Pangan yaitu:

a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas

sektor dan lintas daerah;

b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam

rangka memantapkan ketahanan pangan;

c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi

ketahanan pangan.

Sedangkan langkah operasional dalam rangka peningkatan

manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui:

a. Efisiensi dan efektivitas perencanaan, monitoring dan

evaluasi program;

b. Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan

perlengkapan;

c. Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi

dan kepegawaian.


C. Program dan Kegiatan Utama, serta Indikator Kinerja

1. Program

Program yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan

pada tahun 2010–2014 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan

fungsinya serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan

pangan; adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat. Pada tahun 2010 yang

merupakan masa peralihan, pelaksanaan program masih mengacu

pada Renstra BKP 2005-2009, yaitu : Program Peningkatan Ketahanan

Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dan Program

Penerapan Kepemerintahan yang Baik.

Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam

program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui

konsumsi dan keamanan pangan segar, ketersediaan pangan,

distribusi pangan dan pemberdayaan ditingkat masyarakat, serta

terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Adapun indikator program (outcome) yaitu: (1) Prosentase

realisasi pengembangan desa mandiri pangan dalam mengurangi

jumlah penduduk rawan pangan; (2) Prosentase realisasi penguatan

kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga

dan cadangan pangan masyarakat; (3) Prosentase realisasi gerakan

percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan dalam

peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, serta

(4) Prosentase realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan

ketahanan pangan. Rincian sasaran dan target program dan kegiatan

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4.

2. Kegiatan Prioritas

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi eselon II lingkup Badan

Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan


Pangan Masyarakat dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan prioritas

nasional dan bidang serta 1 (satu) kegiatan pendukung, yaitu (a)

Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan

pangan, (b) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga

pangan, (c) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

dan peningkatan keamanan pangan segar, serta (d) Dukungan

Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan prioritas nasional tersebut dibagi dalam 13 sub kegiatan.

Adapun cakupan masing-masing kegiatan dan sub kegiatan dari

program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,

dengan output dan indikator keberhasilan, adalah sebagai berikut:

2.1 Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan

kerawanan pangan (prioritas nasional dan bidang)

Sasaran kegiatan (output) adalah meningkatnya pemantapan

ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan. Kegiatan

prioritas terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu:

a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, adalah kegiatan

pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk

mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan

pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat,

pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas

sektor, selama empat tahun secara berkesinambungan. Untuk

desa yang telah dibina selam 4 tahun dan telah mandiri

dilakukan replikasi untuk membina 3 desa rawan pangan di

sekitarnya melalui gerakan sekolah lapangan (SL) desa mandiri

pangan;

b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, adalah

kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan

dengan mengembangkan cadangan pangan masyarakat untuk

antisipasi masa panen/masa paceklik, selama 3 tahun. Selain

itu dalam mempercepat fungsinya cadangan pangan tersebut,

diusulkan adanya dukungan pembangunan/rehabilitasi fisik


lumbung dari APBN, serta dipadukan dengan pemanfaatn Dana

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian;

c. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), adalah

kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi

pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat

dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan

kronis dan transien. Kegiatan dipadukan dengan penerapan

instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG),

melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan,

peramalan dan intervensi melalui penyediaan dana bansos;

d. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan

ketersediaan dan penanganan rawan pangan, adalah

kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta

hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk

perumusan kebijakan dan program ketersedian dan kerawanan

pangan, antara lain : Neraca Bahan Makanan (NBM), peta

ketahanan pangan dan kerentanan pangan serta data

kemiskinan dan rawan pangan.

Indikator sasaran kegiatan pengembangan ketersediaan pangan

dan penanganan daerah rawan pangan tersebut pada tahun 2014

adalah (a) pengembangan desa mandiri pangan sebanyak 3.300

desa; (b) pemberdayaan lumbung masyarakat sebanyak 1000

lumbung; (c) penanganan daerah rawan pangan di 450

kabupaten/kota; (d) data dan informasi ketersediaan, cadangan dan

rawan pangan di 33 provinsi; serta (e) terlaksananya pemantauan

dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan di 33 provinsi.

2.2 Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga

pangan (prioritas nasional dan bidang).


distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan. Kegiatan prioritas ini

terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:


a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat/LDPM, adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan

dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang

dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha

distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan

pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga

dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai

tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap

sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah

sentra pangan selama 3 tahun untuk mewujudkan stabilisasi

harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di

tingkat rumah tangga petani;

b. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan distribusi,

harga, dan akses pangan, adalah kegiatan dalam rangka

penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui

pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk

perumusan kebijakan dan program distribusi dan harga pangan,

antara lain : panel harga di daerah sentra pangan, pemantauan

distribusi dan harga pangan pada Hari Besar Keagamaan dan

Nasional (HBKN) serta peta distribusi pangan pokok.

Indikator sasaran kegiatan pengembangan sistem distribusi

dan stabilisasi harga pangan pada tahun 2014 adalah : (a) Penguatan

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sebanyak 1.750 gapoktan;

(b) data dan informasi distribusi, harga, dan akses pangan di 33

provinsi; serta (c) pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan

akses pangan di 33 provinsi.

2.3 Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

dan peningkatan keamanan pangan segar (prioritas

nasional dan bidang).



penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Kegiatan prioritas mempunyai beberapa 4 sub kegiatan yaitu:

a. Peningkatan percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan, yaitu mendorong gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui : (1)

pemberdayaan kelompok wanita terutama kelompok

dasawisma PKK dengan optimalisasi pekarangan dan

penyuluhan pangan dan gizi; (2) pendidikan dan penyuluhan

pangan yang baragam dan bergizi seimbang untuk siswa SD/MI;

(3) pemberdayaan usaha mikro kecil bidang pangan dalam

pengembangan pangan lokal dengan tepung-tepungan; serta

(4) kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam pengembangan

teknologi pengolahan pangan lokal dan agribisnis pangan;

b. Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan, dengan

membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara

terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya

lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita di tingkat

rumah tangga, yang dilaksanakan melalui media elektronik,

media cetak, media luar ruang dan pameran, bekerjasama

dengan lintas sektor dan swasta;

c. Peningkatan penanganan keamanan pangan segar

tingkat produsen dan konsumen, yaitu meningkatkan

kemampuan kelembagaan dan aparat di daerah untuk

pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanganan

keamanan pangan segar serta meningkatkan sosialisasi,

promosi dan edukasi tentang keamanan pangan segar kepada

konsumen dan produsen. Pada sisi lain akan mendorong dan

memfasilitasi pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan

Pangan daerah (OKKPD);


d. Koordinasi analisis dan perumusan kebijakan konsumsi

dan keamanan pangan adalah kegiatan dalam rangka

penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara

berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan

program konsumsi dan keamanan pangans segar, antara lain

Pola Pangan Harapan, peta pola konsumsi pangan wilayah.

Indikator sasaran pengembangan penganekaragaman

konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan pada tahun

2014 adalah : (a) gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan (P2KP) sebanyak 10.000 desa; (b) pelaksanaan promosi

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan di 33 provinsi

dan 450 kabupaten; (c) pelaksanaan penanganan keamanan pangan

segar tingkat produsen dan konsumen 250 kabupaten; (d)

pelaksanaan pemantauan dan pemantapan penganekaragaman

konsumsi dan peningkatan keamanan pangan segar di 33 provinsi;

(e) data dan informasi pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi

dan keamanan pangan segar di 33 provinsi.

2.4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan

Ketahanan Pangan (kegiatan pendukung).

Sasaran kegiatan (output) adalah: (1) Meningkatnya pelayanan

administrasi dan keuangan secara efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, dalam mendukung pengembangan dan koordinasi

kebijakan ketahanan pangan, serta (2) Meningkatnya kesejahteraan

petani kecil dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga (SOLID)

di Maluku dan Maluku Utara.

Kegiatan pendukung ini mempunyai 3 subkegiatan yaitu:

a. Peningkatan dan pemantapan Managemen, melalui

kegiatan perencanaan, keuangan, hukum, organisasi,

kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan program

peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;


b. Pemantapan dan pengembangan koordinasi perumusan

kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan

Pangan, dengan mendorong kreatifitas Dewan Ketahanan

Pangan provinsi/kabupaten/kota untuk penanganan ketahanan

pangan, meningkatkan kualitas rumusan kebijakan ketahanan

pangan untuk dasar pengambil kebijakan serta memantapkan

peran koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;

c. Peningkatan kesejahteraan petani kecil dalam

pemantapan ketahanan pangan keluarga/Smallholder

Livelihood Development Programme in Eastren

Indonesia (SOLID), yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat

miskin di lahan kering untuk mengentaskan kemiskinan dan

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, bekerjasama

dengan IFAD di 11 kabupaten di Maluku dan Maluku Utara.

Indikator Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 adalah: (a) 4 dokumen

manajemen terdiri dari perencanaan, keuangan, umum (hukum,

humas, organisasi, kepegawaian), serta evaluasi dan pelaporan

program; serta (b) Pemberdayaan 9.855 KK dan 58 desa SOLID di

Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Indikator dan Target dari kegiatan di atas tiap tahun dapat

dilihat pada lampiran 4.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diatas terhadap

target yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh dukungan eselon I

lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang

meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahetraan Rakyat,

Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan,

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan


dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM,

Badan Pusat Statistik, Badan Logistik Nasional, serta pemangku

kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

D. Pembiayaan

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup

Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 dibiayai oleh APBN. Pada tahun

2010 yang merupakan tahun pertama RPJMN 2010-2014 dananya

sebesar Rp. 397,680 juta untuk membiayai kegiatan–kegiatan yang

masih mengacu pada tahun 2009 mencakup: Desa Mandiri Pangan,

Lumbung Pangan Masyarakat, Penanganan Daerah Rawan Pangan,

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Penanganan Keamanan

Pangan Segar, serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya.

Kemudian mulai tahun 2011 dananya direncanakan sebesar Rp.

618,970 juta untuk membiayai kegiatan baru sesuai dengan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/RC.110/1/2010

tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian yaitu:

Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan

Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga

Pangan, Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Peningkatan Keamanan Pangan Segar dan Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya termasuk kegiatan SOLID di Provinsi Maluku

dan Maluku Utara pada Badan Ketahanan Pangan, dan pada tahun

2014 sebesar Rp. 918,250 juta. Kenaikan tersebut difokuskan dalam

rangka pemantapan ketahanan pangan untuk mencapai target utama

Kementerian Pertanian 2010-2014. Rencana pembiayaan kegiatan

per tahun dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.1. Target dan Anggaran Program Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

tahun 2010 - 2014


Kegiatan PrioritasTarget (Rp. Juta)

2010*) 2011 2012 2013 20141. Pengembangan

Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan

162.140 192.240 198.360 206.110 214.240

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

130.220 136.730 143.310 149.800 156.290

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

64.460 203.000 259.530 332.020 406.370

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

40.850 87.000 90.390 113.540 141.350

TOTAL 397.680 618.970 691.580 801.510 918.250

Keterangan : *) Pengelompokan anggaran tahun 2010 sesuai dengan program tahun

2009;

Sumber : BKP;

Untuk mengetahui anggaran beserta targetnya dalam Program

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dapat

diperhatikan pada lampiran 4.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 – 2014 akan diwujudkan melalui kegiatan prioritas nasional dan bidang yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar; sedangkan kegiatan pendukungnya adalah Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya termasuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (SOLID).

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama lingkup


Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah, serta koordinasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan nasional.

Implementasi Renstra Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 – 2014 pada tahapan perencanaan pembangunan ketahanan 5pangan tahunan, masih dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan.

Jakarta, Juni 2010


renstra bkp 2010-2014

Documents