renstra bkp 2011-2015

Renstra Badan Ketahanan Pangan 2011-2015

0

BADAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN GORONTALO

TAHUN 2011

RENSTRA 2011-2015


1

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan sebagai bidang terpenting dalam pembangunan yang mampu

menjembatani pencapaian cita-cita luhur guna mensejahterakan rakyat, sekaligus

mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di masyarakat dunia. Pemantapan

ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan sosial-

ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi,

ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, serta peningkatan kualitas konsumsi

dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan. Dengan demikian, program-

program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan perlu diarahkan untuk

mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif menuju ketahanan

pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendukung Pemerintah Pusat yang

telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam

melaksanakan aksi kemanusian, terutama mengatasi masalah kelaparan,

kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang

dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain

mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan kerawanan pangan di dunia sampai

setengahnya pada tahun 2015.

Berdasar kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu

SKPD di Kabupaten Gorontalo, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bersama-

sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong

perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka

kemiskinan dan kerawanan pangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan

proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang

BAB 1

PENDAHULUAN


2

telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan

oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo pada masa mendatang maka

diperlukan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2011-

2015.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan adalah

dokumen kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo untuk masa kerja

lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena akan menjadi acuan

dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo

selama masa lima tahun yaitu tahun 2011-2015.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap

diletakkan pada jangkauan jangka panjang, sehingga rumusan visi misi dan arah

kebijakan pembangunan Badan Ketahanan Pangan untuk lima tahun mendatang

menjadi sangat penting dan strategis.

Usaha untuk mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan diatas perlu didukung

dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program

pembangunan dan diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-

masing program tersebut.

Strategi pembangunan ketahanan pangan disusun dan disesuaikan dengan

tugas dan fungsi setiap bidang pada Badan Ketahanan pangan, yang memiliki 3

bidang yaitu; Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan, Konsumsi dan

Keamanan Pangan, Distribusi pangan.

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Tahun

2011-2015 adalah dokumen perencanaan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten

Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun

2011-2015 dan terutama terkait dengan tujuan RPJMD yaitu Pembangunan

ekonomi untuk kesejahteraan dan kemandirian.


3

1.2 LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan pembangunan

pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama

masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Undang-

Undang tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan pemerintah (PP)

antara lain (1) PP Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang mencakup

aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan,

pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan

daerah serta masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama

internasional; (2) PP Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan yang

mengatur pembinaan dan pengawasan dibidang label dan iklan pangan dalam

rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; (3) PP

Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan,

pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan dan

pembinaan serrta peran serta masyarakat mengenai hal-hal dibidang mutu dan gizi

pangan.

Landasan hukum lainnya adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan

daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah

daerah beserta masyarakatnya. Adanya pendelegasian tugas dan kewenangan

penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah, secara inheren juga akan diikuti

dengan pengaturan dalam aspek pembiayaannya. Sehingga sering kali muncul

istilah yang dikenal sebagai hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang

pelaksanaannya diatur oleh UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan akan sangat ditentukan dan dipengaruhi

oleh proporsi tingkat pendelegasian tugas dan kewenangan pemerintahan dari

pusat kepada daerah.


4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra adalah tersedianya suatu dokumen yang

strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi

atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga

pemilihan program strategis sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian

dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan

ketahanan pangan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen renstra Badan Ketahanan Pangan tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

dan Sistematika Penulisan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011-

2015.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini menyajikan: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan

Pangan, mengulas secara ringkas Sumber Daya yang dimiliki Badan ketahanan

Pangan serta capaian Kinerja Pelayanan yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra

ini.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan

Ketahanan Pangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagian ini

mengemukakan juga Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil

kepala daerah terpilih, telaahan Renstra serta Penentuan Isu-Isu Strategis.


5

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bagian ini mengemukakan rumusan Visi Misi Badan Ketahanan Pangan,

tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Badan Ketahanan

Pangan Kabupaten Gorontalo.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan indikatif

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima

tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini menyajikan : kaidah pelaksanaan Renstra Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2011-2015.


6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

Desentralisasi di bidang pengkajian, perumusan, pengembangan, koordinasi,

pemantauan katahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Ketahanan

Pangan mempunyai fungsi :

a. Mengkaji dan menetapkan kebijakan teknis ketahanan pangan sesuai kebijakan

umum ;

b. Menetapkan program kerja dan rencana ketersediaan, distribusi dan konsumsi

pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan ;

c. Menyelenggarakan pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas

pangan strategis ;

d. Menyelenggarakan koordinasi stabilisasi/perindustrian pangan terutama

komoditas pangan strategis ;

e. Mengkaji dan mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan ;

f. Menyelenggarakan pembinaan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan

dan penganekaragaman pangan ;

g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan

pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan ;

BAB 2 Gambaran Umum Badan

Ketahanan Pangan


7

h. Melaksanakan koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplikasi dalam

pelaksanaan tugas ;

Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Ketahanan Pangan

dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan,

mengkoordinasikan monitoring urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan

dan perencanaan evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan

mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan bahan kebijakan pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi

umum, kepegawaian dan keuangan ;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum kepegawaian

dan keuangan ;

c. Menyiapkan bahan administrasi umum kepegawaian, keuangan dan

melaksanakan evaluasi serta pelaporan ;

d. Melaksanakan/menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan perlengkapan

rumah tangga Badan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program ;

e. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas kedinasan ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Badan membawahkan :

a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala

Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.


8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bidang

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengkajian ketersediaan dan

cadangan pangan ;

b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional, pengkajian kerawanan dan

kewaspadaan pangan ;

c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan cadangan

pangan ;

d. Menyiapkan bahan rencana program ketersediaan dan kerawanan pangan ;

e. Menyiapkan bahan pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan ;

f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan identifikasi kebutuhan pangan dan

kerawanan pangan ;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan

kegiatan

h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas kedinasan ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

membawahkan :

a. Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan ;

b. Sub Bidang Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan ;

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala

Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan.


Konsumsi dan Kemanan Pangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengidentifikasi

konsumsi dan keamanan pangan ;


9

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam

merumuskan pola pangan harapan ;

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan gerakan penganekaragaman

konsumsi pangan ;

d. Menyiapkan bahan peningkatan peran serta masyarakat dalam

penganekaragaman konsumsi pangan ;

e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam

pelaksanaan kegiatan ;

f. Membantu kegiatan sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas kedinasan ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

membawahkan :

a. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan ;

b. Sub Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan ;

Bidang Distribusi Pangan

Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Ketahanan

Pangan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Distribusi Pangan.


Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian distribusi pangan

dan harga ;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional kelembagaan distribusi

pangan masyarakat ;

c. Menyiapkan bahan pemantauan distribusi dan harga pangan ;

d. Menyiapkan bahan pengkajian kelembagaan distribusi pangan masyarakat ;

e. Melaksanakan kegiatan identifikasi distribusi pangan ;


10

f. Melaksanakan pemetaan akses distribusi pangan ;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam

melaksanakan kegiatan ;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas kedinasan ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Distribusi Pangan membawahkan :

a. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan ;

b. Sub Bidang Kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat ;

ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN GORONTALO

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

Sub Bag Umum

dan Kepegawaian

Sub Bag.

Keuangan

Sub Bag. Penyusunan

Program

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG KETERSEDIAAN &

KERAWANAN PANGAN

BIDANG KONSUMSI &

KEAMANAN PANGAN

BIDANG DISTRIBUSI PANGAN

SUB BIDANG

KETERSEDIAAN DAN

CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG KERAWANAN DAN

KEWASPADAAN PANGAN

SUB BIDANG KONSUMSI DAN

PENGANEKARAGAMAN

PANGAN

SUB BIDANG DISTRIBUSI

DAN HARGA PANGAN

SUB BIDANG

KELEMBAGAAN

KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG MUTU, GIZI

DAN KEAMANAN PANGAN


11

2.2. SUMBER DAYA BADAN KETAHANAN PANGAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang terdistribusi

menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 34 orang. Berdasarkan jumlah pegawai

tersebut, 26 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 8

orang berstatus Pegawai Kontrak, dan 8 orang berstatus Tenaga pendamping.

Rincian Jumlah Pegawai Di Lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2010

No Eselon/Pangkat/Gol. Ruang/

Penjenjangan/Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Ket

I Eselon 2010

2

3

4

5

II-B

III-A

III-B

IV-A

1

1

3

9

II Pangkat / Gol. Ruang

1

2

3

IV

III

II

2

12

8

III Diklat / Penjenjangan

1

2

3

PIM II

PIM III

PIM IV

-

1

-

IV Tingkat Pendidikan

2

3

6

8

9

SLTP

SMU

DIII

S1

S2

1

8

4

5

9

Total 26


12

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah dapat

berjalan dengan baik tidak hanya apabila didukung oleh personil SDM yang

terampil, tetapi juga apabila ketersediaan prasarana dan sarana yang digunakan

memadai.

Asset/ modal Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Data inventaris Kantor Ketahanan Pangan:

No Nama Barang Jumlah Ket

1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tanah Gedung Kantor Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Meja ½ biro Kursi kerja Kursi direksi Lemari arsip Kursi tamu Meja panjang Mesin ketik Meja file Air Conditioner Komputer Printer Labtop Kamera digital Kursi plastik Televisi Meja 1 biro LCD Projektor Warles Kipas angin Flash disk

431 m2

179,87 m2

1 unit 8 unit

18 unit 18 unit 1 buah 2 buah 2 set

1 buah 1 buah 1 unit 1 buah 3 buah 3 buah 2 unit 1 buah

48 buah 1 buah 1 buah 1 set

1 buah 3 buah 2 buah

Jl. Mbui Bungale Kurang baik

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Rusak berat Baik Baik

1 rusak berat 2 rusak berat

Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik


13

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No Indikator kinerja Target

SPM

Target Renstra tahun ke- Realisasi capaian tahun ke- Rasio capaian tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Jumlah Lokasi rawan pangan

yang terpantau

85 lokasi - - - 17 Kec. 17 Kec. - - - 17 Kec. 17 Kec. - - - 1 1

2 Laporan/dokumen analisa Pola

Konsumsi masyarakat

5 dok - - - 1 dok 1 dok - - - 1 dok 1 dok - - - 1 1

3 Jumlah KK yang diberi bantuan

bibit dan pestisida

930 KK - - - 675 KK 225 KK - - - 675 KK 225 KK - - - 0,73 0,27

5 Jumlah Desa Mandiri Pangan

yang diberdayakan

5 Desa - - - 3 Desa 2 Desa - - - 3 Desa 2 Desa - - - 0,6 0,4

6 Jumlah lumbung pangan yang

dikembangkan

9 Unit - - - 4 unit 5 Unit - - - 4 unit 5 Unit - - - 0.4 0,6


14

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD

Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-

Rata-rata pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah propinsi

Rapat-rapat koordinasi luar daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin kendaraan/berkala kendaraan Dinas/operasional

Pengadaan kenderaan Dinas/operasional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.197.748

64.762.000

124.483.350

0

54.000.000

63.000.000

46.140.000

16.800.000

75.930.000

109.180.000

7.200.000

74.800.000

56.290.000

35.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.197.748

64.762.000

119.733.350

0

54.000.000

45.458.000

46.140.000

14.491.499

12.926.380

94.560.000

1.650.000

24.830.000

33.882.500

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0.96

0

1

0.72

0.6

0.86

0.17

0.87

0.23

0.33

0.6

0

0.1

0.17

-0.12

0

0.39

-0.1

-0.24

- 0.05

- 0.8

-0.2

0

-0.54

-0.25

0


15

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD

Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-

Rata-rata pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Peningkatan disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Peningkatan Ketahanan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan

Analisis dan penyusunan pola konsumsi untuk suplai pangan

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Pengembangan desa mandiri pangan

a. APBD

b. APBN

Pengembangan lumbung pangan

Pengembangan system informasi pasar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.700.000

6.075.000

15.087.550

27.325.000

87.930.000

78.760.000

752.600.000

0

9.125.000

2.700.000

6. 075.000

37.600.000

11.210.000

32.958.750

48.000.000

365.300.000

220.000.000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.700.000

6.075.000

14.990.000

27.240.000

87.930.000

78.760.000

751.700.000

0

9.100.000

0

0

4.200.000

11.210.000

32.958.750

48.000.000

365.300.000

209.902.741

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0.99

1

1

1

0.998

0

0.99

0

0

0.1

1

1

1

1

0.95

0

0

0

1.5

-0.59

-0.62

-0.39

-0.51

0

0

0

0

-0.72

-0.59

-0.62

-0.39

-0.51

0

0


16

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Selama dua tahun terakhir, pembangunan di bidang ketahanan pangan telah

menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, terutama indikator penting yaitu

produksi dan ketersediaan pangan. Namun proses dan perjalanan menuju Indonesia

Tahan Pangan dan Gizi 2015 tentu tidak sederhana, terutama karena pembangunan

ketahanan pangan mempunyai karakter multidimensi.

Beberapa masalah yang menjadi tantangan pembangunan ketahanan pangan

adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan

2. Rusaknya prasarana pengairan akibat banjir

3. Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi

4. Anomali iklim dan menurunya kualitas lingkungan

Namun disamping tantangan itu, ada beberapa hal yang dapat menjadi

peluang dalam mengembangkan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan pemerintah daerah yang besar

2. Sebagian besar masyarakat adalah petani

3. Sumber daya manusia dan tenaga pendamping pada Badan Ketahanan

Pangan yang mempunyai kemampuan memadai


17

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sistem Ketahanan pangan secara komprehensif meliputi empat sub-sistem

yaitu: (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh

penduduk, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, serta dapat diakses oleh

masyarakat, (3) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi

seimbang dan aman, (4) status gizi masyarakat.

Dengan demikian system ketahanan pangan dan gizi tidak hanya

menyangkut soal produksi, distribusi dan penyediaan pangan ditingkat makro,

tetapi juga menyangkut aspek mikro yaitu akses pangan ditingkat rumah tangga

terutama rumah tangga miskin. Hal ini juga berkaitan dengan sasaran MDGs yaitu

menurunkan tingkat kemiskinan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Pembangunan Ketahanan Pangan mendukung Visi, Misi Kepala Daerah yaitu

Memantapkan pembangunan Kabupaten Gorontalo yang sejahtera dan mandiri,

dan lebih khusus lagi termasuk pada sasaran keempat yaitu menjamin ketersediaan

pangan daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian.

Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian visi misi

ini antara lain lambatnya penanganan masalah pertanian akibat kurangnya insentif

ekonomi. Akan tetapi dengan adanya partisipasi yang kuat dari masyarakan yang

sebagian besar adalah petani maka pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai.

BAB 3 Isu-Isu Strategi Berdasarkan

Tugas dan Fungsi


18

3.3. Telaahan Renstra

Sasaran jangka menengah Renstra Badan ketahanan pangan yaitu:

1. Meningkatkan produksi pangan daerah untuk mempertahankan

ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kal/hari dan protein minimal

57 gram/hari

2. Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan khususnya lembaga cadangan

pangan masyarakat

3. Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan

rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen

4. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi

seimbang dengan kecukupan energi minimal 2000 Kal/hari dan protein 52

gram/hari

5. Meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat

6. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Kabupaten Gorontalo terletak pada kapasitas SDM terutama pada aspek kualitas

dan manajemen. Faktor pendorong pelayanan nampak pada sinergitas program

dengan instansi atau SKPD terkait serta motivasi masyarakat petani/produsen, yaitu

pada sasaran peningkatan produksi pangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Berdasarkan RTRW Kabupaten Gorontalo 2009-2028, rencana kawasan

strategis untuk ketahanan pangan diarahkan ke kawasan lumbung padi sawah

irigasi teknis yaitu: (1) Asparaga dan Tolangohula dalam DAS Paguyaman; (2)

Mootilango dalam DAS Paguyaman (3) Tibawa dalam DAS Limboto dan (4) Telaga

dalam DAS Limboto.


19

Hal ini dapat menjadi penghambat dalam ketersediaan dan cadangan pangan

yang merata disetiap wilayah/kecamatan. Akan tetapi dari segi produktivitas akan

terjadi peningkatan produksi karena terletak pada wilayah produksi pangan yang

potensial.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kondisi dan capaian ketahanan pangan, maka isu strategis yang

harus diperhatikan adalah:

1. Sistem produksi pangan

Sistem produksi pangan nasional sebenarnya menunjukkan kecenderungan

peningkatan yang membaik selama dua tahun terakhir ini. Akan tetapi ada

beberapa masalah yang sering menyebabkan terbatasnya kapasitas produksi

pangan antara lain: berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non pertanian,

menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, kurang

terealisasinya harga pupuk bersubsidi, rusaknya prasarana pengairan serta

anomali iklim.

Sampai saat ini penanganan masalah ketahanan pangan seringkali

menghadapi kendala system informasi pangan yang kurang akurat dan cepat.

Oleh karenanya di masa datang pengembangan system informasi pangan

berbasiskan teknologi informasi untuk tujuan deteksi dini untuk antisipasi

mutlak harus dilakukan.

2. Ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan diseluruh wilayah

Isu ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan meliputi dimensi: system

distribusi pangan yang efisien, cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

dan aksesibilitas atau keterjangkauan pangan diseluruh wilayah.

Permasalahan distribusi dan akses pangan antara lain: sarana dan prasarana

produksi, sarana dan prasarana pemasaran seperti jalan usaha tani, pasar desa,

dan fasilitas penampungan produksi.


20

Usaha peningkatan infrastruktur perlu dilakukan melalui pembangunan

bersifat padat karya karena mempunyai manfaat ganda yakni disamping

meningkatkan perekonomian pedesaan juga berfungsi meningkatkan serapan

tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan akses pangan.

3. Konsumsi pangan Beragam dan Bergizi Seimbang

Sampai saat ini konsumsi pangan kelompok padi-padian masih didominasi oleh

beras dan ternyata konsumsi beras masih cukup tinggi, sedangkan konsumsi

sumber protein, vitamin dan mineral masih rendah. Oleh karena itu usaha

peningkatan kualitas konsumsi pangan masih sangat diperlukan.

4. Keamanan pangan segar dan pangan olahan

Keamanan pangan segar dan pangan olahan merupakan isu yang harus

memperoleh perhatian yang memadai. Hal ini disebabkan karena masih

kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun

produsen (khususnya industry kecil dan menengah) terhadap keamanan

pangan. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan

(penyedap, pewarna dan pemanis) yang dapat membahayakan kesehatan. Hal

ini harus diantisipasi melalui usaha-usaha pembinaan produksi menurut standar

SNI, FMP dan HACCP.


21

4.1. VISI DAN MISI

Visi

“ Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi daerah dan rumah tangga dalam

kerangka pembangunan yang modern, efisien dan berkelanjutan menuju

masyarakat yang sejahtera.”

Misi

1. Meningkatkan ketersediaan pangan daerah dan rumah tangga

2. Meningkatkan aksesbilitas pangan setiap rumah tangga secara

berkelanjutan

3. Mempercepat upaya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber

daya lokal untuk meningkatkan status gizi masyarakat

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan pangan daerah yang berbasis pada sumberdaya

lokal

2. Meningkatkan kemudahan dalam mengakses pangan bagi setiap rumah

tangga

3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang bagi setiap

anggota keluarga

4. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN


22

Sasaran

1. Meningkatkan produksi pangan daerah untuk mempertahankan

ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 Kal/hari dan protein minimal

57 gram/hari

2. Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan khususnya lembaga cadangan pangan masyarakat

3. Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan

rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen

4. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2000 Kal/hari dan protein 52 gram/hari

5. Meningkatkan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat

6. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan


23

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja sasaran pada tahun ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan ketersediaan pangan daerah

yang berbasis pada sumberdaya lokal

1. Meningkatkan produksi pangan daerah untuk

mempertahankan ketersediaan energi perkapita

minimal 2.200 Kal/hari dan protein minimal 57

gram/hari

2. Menguatnya kelembagaan ketahanan pangan

khususnya lembaga cadangan pangan

masyarakat

1. Ketersediaan energi dan protein perkapita

2. Penguatan cadangan pangan

82

52

84

54

86

56

88

58

90

60

2 Meningkatkan kemudahan dalam

mengakses pangan bagi setiap rumah

tangga

3. Stabilnya harga komoditas pangan strategis

yang ditandai dengan rendahnya perbedaan

harga antara musim panen dan non panen

3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan

akses pangan

4. Stabilitas harga dan pasokan pangan

82 84 86 88 90

3 Meningkatkan konsumsi pangan yang

beragam, bergizi seimbang bagi setiap

keluarga

4.Meningkatkan keragaman konsumsi pangan

perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan

kecukupan energi minimal 2000 Kal/hari dan

protein 52 gram/hari

5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

82

84

86

88

90

4 Meningkatkan mutu dan keamanan pangan 5. Meningkatkan keamanan pangan yang

dikonsumsi masyarakat

6. Meningkatkan penanganan daerah rawan

pangan

6. Pengawasan dan pembinaan keamanan

pangan

7. Penanganan daerah rawan pangan

72

52

74

54

76

56

78

58

80

60


24

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi


lokal

a. Peningkatan kapasitas produksi pangan lokal

b. Pelestarian sumber daya lahan dan air

c. Penguatan cadangan pangan masyarakat

2. Meningkatkan kemudahan dalam mengakses pangan bagi setiap rumah tangga

a. Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan

b. Penjaminan stabilitas harga pangan


anggota keluarga

a. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis

pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan

terjangkau

b. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi

pangan melalui kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta


a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan

ditingkat rumah tangga, industry rumah tangga dan UKM, distributor dan

ritel serta pemahaman tentang implikasi hukum pelanggaran peraturan

keamanan pangan yang berlaku

Kebijakan


lokal

a. Menjamin ketersediaan pangan dalam daerah dalam jumlah dan keragaman

yang mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi

seimbang

b. Mengembangkan pengelolaan cadangan pangan masyarakat


25

2. Meningkatkan kemudahan dalam mengakses pangan bagi setiap rumah tangga

a. Pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan

b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan pemasaran pangan untuk

menjaga kualitas produk pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah


anggota keluarga

a. Meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan sesuai

kebutuhan setiap anggota keluarga dalam jumlah dan mutu yang memadai,

aman, halal dan bergizi seimbang


a. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik produsen maupun konsumen

terhadap keamanan pangan


26

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Tujuan Sasaran Indikator kode Program dan kegiatan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada tahun awal

perencanaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Meningkatkan

ketersediaan pangan

daerah yang berbasis pada

sumberdaya lokal

1. Meningkatkan produksi pangan daerah

untuk mempertahankan ketersediaan

energi perkapita minimal 2.200 Kal/hari

dan protein minimal 57 gram/hari

2. Menguatnya kelembagaan ketahanan

pangan khususnya lembaga cadangan

pangan masyarakat

Prosentase

ketersediaan energi

dan protein perkapita

Prosentase cadangan

pangan

Peningkatan Ketahanan pangan

1. Laporan berkala kondisi ketahanan

pangan

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kebijakan subsidi pertanian

3. Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan

4. Pengembangan desa mandiri pangan

Peningkatan kesejahteraan petani

5. Peningkatan kemampuan lembaga petani

6. Pengembangan lumbung pangan desa

1. Jumlah kegiatan Dewan Ketahanan Pangan

2. Jumlah lokasi SKPG yang terpantau

3. Jumlah KK yang diberi bantuan

pemanfaatan pekarangan

4. Jumlah desa mandiri pangan

5. Jumlah kelompok usaha yang diberi bantuan modal

6. Jumlah lumbung pangan yang di bangun/dikembangkan

4 Keg

17 kecamatan

930 KK

12 Desa

0

24 unit

BAB 5


27

Tujuan Sasaran Indikator kode Program dan kegiatan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan

(output)


perencanaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2. Meningkatkan

kemudahan dalam

mengakses pangan bagi

setiap rumah tangga

3. Meningkatkan konsumsi

pangan yang beragam,

bergizi seimbang bagi

setiap keluarga

4. Meningkatkan mutu dan

keamanan pangan

3. Stabilnya harga komoditas pangan

strategis yang ditandai dengan

rendahnya perbedaan harga antara

musim panen dan non panen

4. Meningkatkan keragaman konsumsi

pangan perkapita untuk mencapai gizi

seimbang dengan kecukupan energi

minimal 2000 Kal/hari dan protein 52

gram/hari

5. Meningkatkan keamanan pangan yang

dikonsumsi masyarakat

6. Meningkatkan penanganan daerah

rawan pangan

Prosentase

ketersediaan informasi

pasokan, harga dan

akses pangan

Prosentase skor PPH

Prosentase pengawasan keamanan pangan

Prosentase penanganan daerah rawan pangan

Peningkatan Ketahanan pangan

7. Pengembangan system informasi pasar

8. Analisis dan penyusunan pola konsumsi

untuk suplai pangan

9. Pengembangan diversifikasi pangan

10. Peningkatan mutu dan keamanan pangan



7. Jumlah pasar yang terpantau

8. Jumlah Desa analisa Pola Konsumsi

9. Jumlah peserta yang mengikuti lomba cipta menu

10. Jumlah lokasi penyuluhan

Keamanan pangan

11. Jumlah lokasi rawan pangan yang terpantau

12. Jumlah lokasi yang terpantau

17 kecamatan

153 Desa

34 peserta

0

40 Desa

17 kecamatan


28

Tujuan Sasaran Indikator kode Program dan kegiatan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)


perencanaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

5. Meningkatkan pelayanan

administrasi Badan

Ketahanan Pangan

1. Meningkatkan sarana dan prasarana

Badan ketahanan pangan

Jumlah biaya

penyediaan jasa

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah propinsi

5. Rapat-rapat koordinasi luar daerah

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

6. Pembangunan gedung kantor

7. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

8. Pengadaan kenderaan dinas/operasional

Peningkatan Disiplin Aparatur

9. Pengadaan pakaian dinas

10. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1. Jumlah biaya telpon, air dan listrik

2. Jumlah biaya peralatan kantor

3. Jumlah biaya jasa administrasi

keuangan

4. Jumlah biaya rapat dlm daerah

5. Jumlah biaya rapat luar daerah

6. Jumlah biaya pembangunan /pemeliharaan kantor

7. Jumlah biaya pemeliharaan kenderaan dinas

8. Jumlah biaya pengadaan kenderaan dinas

9. Jumlah biaya pakaian dinas

10. Jumlah biaya pakaian khusus


29

Program dan kegiatan Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir

periode renstra

Unit kerja

penanggung

jawab

lokasi

Tahun 1 Tahun2 Tahun3 Tahun4 Tahun5

target Rp target Rp target Rp target Rp target (Rp) target Rp

(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

3. Pengembangan desa mandiri pangan daerah


5. Pembinaan dan penguatan modal usaha kelompok

6. Pengembangan lumbung pangan desa

7. Pengembangan system informasi pasar

8. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

9. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

10. Pengembangan diversifikasi pangan



3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

205

Desa

17 Kec

37.400.000

37.200.200

480.000.000

85.000.000

85.000.000

172.500.000

28.400.000

89.100.000

30.000.000

30.000.000

93.330.000

50.000.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

205 Desa

18 kec

43.010.000

42.200.200

528.000.000

97.750.000

97.750.000

175.950.000

34.080.000

102.465.000

33.000.000

33.000.000

95.196.600

55.000.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

205 Desa

18 kec

47.311.000

46.420.220

580.800.000

107.525.000

107.525.000

193.545.000

37.488.000

112.711.500

36.300.000

36.300.000

104.716.260

60.500.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

205 Desa

18 kec

52.042.100

51.062.242

638.880.000

118.277.500

118.277.500

212.899.500

41.236.800

123.982.650

39.930.000

39.930.000

115.187.886

66.550.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

205 Desa

18 kec

57.246.310

56.168.466

702.768.000

130.105.250

130.105.250

234.189.450

45.360.480

136.380.915

43.923.000

43.923.000

126.706.675

73.205.000

15 Keg

90 lokasi

15 Desa

90 klmpk

90 klmpk

15 unit

90 lokasi

1875 KK

255 Desa

90 lokasi

1025 lokasi

90 lokasi

237.009.400

233.051.328

2.930.448.000

538.657.750

538.657.750

989.083.950

186.565.280

564.640.065

183.153.000

183.153.000

535.137.421

305.255.000

Bid.

Ketersediaan

Bid.

Distribusi

pangan

Bid.

Konsumsi

pangan

Kab. Gto

Kab. Gto

Kab. Gto


30

Program dan kegiatan Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir

periode renstra

Unit kerja

penanggung

jawab

lokasi



(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

13. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

14. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

15. Penyediaan jasa administrasi keuangan

16. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

17. Rapat-rapat koordinasi luar daerah

18. Pembangunan gedung kantor

19. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

20. Pengadaan kenderaan dinas/ operasional

21. Pengadaan pakaian dinas

22.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

2 buah

36 psg

36 psg

16.800.000

75.930.350

109.180.000

7.200.000

74.800.000

312.500.000

89.400.000

35.000.000

5.000.000

8.500.000

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

2 buah

45 psg

45 psg

19.320.000

87.319.850

125.557.000

8.280.000

86.020.000

343.750.000

102.810.000

35.000.000

6.000.000

10.200.000

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

0

45 psg

45 psg

21.252.000

96.051.835

138.112.700

9.108.000

94.622.000

378.125.000

113.091.000

0

6.600.000

11.220.000

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

0

45 psg

45 psg

23.377.200

105.657.019

151.923.970

10.018.800

104.084.200

415.937.500

124.400.100

0

7.260.000

12.342.000

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

0

45 psg

45 psg

25.714.920

116.222.720

167.116.367

11.020.680

114.492.620

457.531.250

136.840.110

0

7.986.000

13.576.200

60 bln

60 bln

60 bln

240 kali

50 kali

60 bln

60 bln

4 buah

216 psg

216 psg

106.464.120

481.181.774

691.890.037

54.627.480

474.018.820

1.907.843.750

566.541.210

70.000.000

32.846.000

55.838.200

sekretariat

Kab. Gto


31

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Kondisi kinerja pada

awal periode RPJMD

Target capaian setiap tahun Kondisi kinerja

pada akhir

periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun2 Tahun3 Tahun4 Tahun5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Prosentase ketersediaan

energi perkapita

168,4

82 84 86 88 90 90

BAB 6


32

Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo

Tahun 2011-2015 merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis

strategis dengan mengacu pada RPJMD tahun 2011-2015. Dokumen Renstra ini

memuat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi yang akan

dilaksanakan Badan ketahanan Pangan selama lima tahun mendatang.

Program pembangunan yang tertuang dalam renstra ini mencakup tiga

bidang yang terdapat pada Badan Ketahanan Pangan yaitu Bidang Ketersediaan dan

kewaspadaan pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Bidang

Distribusi Pangan. Ketiga bidang tersebut masing-masing memiliki program yang

jelas, dimaksudkan agar pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Gorontalo

tertata rapi dan tidak tumpang tindih serta fokus pada permasalahan yang dihadapi

Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan hal-hal diatas, Renstra Badan Ketahanan Pangan ini diharapkan

dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan

ketahanan pangan dan dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasilnya dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Limboto, Juni 2011

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO

DANIEL RANTELINGGI, SP PEMBINA TK.I

NIP.19581212 198103 1 036

BAB 7 PENUTUP


33

Kenaikan 30%

Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan

(output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir periode renstra

Unit kerja penanggung

jawab

lokasi Tahun 1 Tahun2 Tahun3 Tahun4 Tahun5


(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1. Jumlah kegiatan/rapat Dewan

Ketahanan Pangan

2. Jumlah lokasi pengambilan data

SKPG

3. Jumlah desa mandiri pangan

4. Jumlah kelompok usaha yang

diberi bantuan modal

5. Jumlah lumbung pangan yang di

bangun/dikembangkan




8. Jumlah desa analisa konsumsi

yang terpantau

9. Jumlah kecamatan yang diberi

pelatihan lomba cipta menu

10. Jumlah penyuluhan mutu pgn

11. Jumlah Desa rawan pangan yang

terpantau

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205

Desa

37.400.000

37.200.200

480.000.000

85.000.000

172.500.000

28.400.000

89.100.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

93.330.000

50.000.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

18 Kec

53.482.000

53.196.000

686.400.000

121.550.000

346.675.000

40.612.000

127.413.000

42.900.000

42.900.000

42.900.000

102.663.000

71.500.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

18 Kec

58.830.200

58.515.600

755.040.000

133.705.000

371.342.500

44.673.200

140.154.300

47.190.000

47.190.000

47.190.000

112.929.300

78.650.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

18 Kec

64.713.220

64.367.160

830.544.000

147.075.500

398.476.750

49.140.520

154.169.730

51.909.000

51.909.000

51.909.000

124.222.230

86.515.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

18 Kec

71.184.540

70.803.870

913.598.400

161.783.050

428.324.400

54.054.575

169.586.700

57.099.900

57.099.900

57.099.900

136.644.400

95.166.500

15 Keg

90 lokasi

15 Desa

90 klmpk

15 unit

90 lokasi

1875 KK

255 Desa

90 lokasi

90 lokasi

1025 lokasi

90 lokasi

285.609.900

680.423.730

3.665.582.400

649.113.550

1.717.318.600

216.880.295

284.082.830

299.098.900

299.098.900

299.098.900

569.788.930

381.831.500

Bid.

Ketersediaan

Bid.

Distribusi

pangan

Bid.

Konsumsi

pangan

Kab. Gto

Kab. Gto

Kab. Gto


34

12. Jumlah lokasi yang terpantau 18 Kec

Indikator kinerja program

(outcome) dan kegiatan

(output)

Target kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi kinerja pada akhir

periode renstra

Unit kerja

penanggung

jawab

lokasi



(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)




keuangan



27. Jumlah biaya pembangunan

/pemeliharaan kantor




22.Jumlah biaya pakaian khusus

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

36 psg

36 psg

16.800.000

75.930.350

109.180.000

7.200.000

54.800.000

312.500.000

49.400.000

35.000.000

5.400.000

6.500.000

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

24.024.000

108.580.400

156.127.400

10.296.000

78.364.000

446.875.000

70.642.000

50.050.000

7.722.000

9.295.000

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

26.426.400

119.438.400

171.740.100

11.325.600

86.200.400

491.562.500

77.706.200

55.055.000

8.494.200

10.224.500

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

29.069.040

131.382.200

188.914.100

12.458.100

94.820.400

540.718.700

85.476.800

60.560.500

9.343.600

11.246.900

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

31.975.900

144.520.500

207.805.500

13.703.900

104.302.480

594.790.600

94.024.500

66.616.500

10.277.900

12.371.600

60 bln

60 bln

60 bln

240 kali

50 kali

60 bln

60 bln

60 bln

216 psg

216 psg

128.295.300

579.851.850

833.767.100

54.988.700

418.487.200

2.386.446.800

377.249.500

267.282.000

41.237.800

49.638.100

sekretariat

Kab. Gto


35



(output)


periode renstra

Unit kerja

penanggung

jawab

lokasi



(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

2. Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi

3. Pengembangan desa mandiri pangan


5. Jumlah kelompok usaha yang diberi bantuan modal

6. Jumlah lumbung pangan yang

dikembangkan




9. Jumlah desa analisa konsumsi

yang terpantau

10. Jumlah kecamatan yang diberi

pelatihan lomba cipta menu

11. Jumlah penyuluhan mutu pgn

12. Jumlah Desa rawan pangan yang

terpantau

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205

Desa

37.400.000

37.200.200

480.000.000

93.330.000

85.000.000

172.500.000

28.400.000

89.100.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

93.330.000

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

43.010.000

42.200.200

528.000.000

95.196.600

97.750.000

175.950.000

34.080.000

102.465.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

95.196.600

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

47.311.000

46.420.220

580.800.000

104.716.260

107.525.000

193.545.000

37.488.000

112.711.500

36.300.000

36.300.000

36.300.000

104.716.260

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

52.042.100

51.062.242

638.880.000

115.187.886

118.277.500

212.899.500

41.236.800

123.982.650

39.930.000

39.930.000

39.930.000

115.187.886

3 Keg

18 Kec

3 Desa

18 Kec

18 Kec

3 unit

18 Kec

375 KK

51 Desa

18 Kec

18 Kec

205 Desa

57.246.310

56.168.466

702.768.000

126.706.675

130.105.250

234.189.450

45.360.480

136.380.915

43.923.000

43.923.000

43.923.000

126.706.675

15 Keg

90 lokasi

15 Desa

18 Kec

90 klmpk

15 unit

90 lokasi

1875 KK

255 Desa

90 lokasi

90 lokasi

1025 lokasi

237.009.400

233.051.328

2.930.448.000

535.137.421

538.657.750

989.083.950

186.565.280

564.640.065

183.153.000

183.153.000

183.153.000

535.137.421

Bid.

Ketersediaan

Bid.

Distribusi

pangan

Bid.

Konsumsi

pangan

Kab. Gto

Kab. Gto

Kab. Gto


36



(output)


periode renstra

Unit kerja

penanggung

jawab

lokasi



(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

31. Jumlah lokasi yang terpantau




keuangan



37. Jumlah biaya pembangunan

/pemeliharaan kantor




22.Jumlah biaya pakaian khusus

13. Jumlah kegiatan/rapat Dewan

Ketahanan Pangan

17 Kec

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

36 psg

36 psg

3 Keg

50.000.000

16.800.000

75.930.350

109.180.000

7.200.000

74.800.000

312.500.000

89.400.000

35.000.000

5.000.000

8.500.000

37.400.000

18 Kec

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

3 Keg

55.000.000

19.320.000

87.319.850

125.557.000

8.280.000

86.020.000

310.000.000

102.810.000

50.050.000

6.000.000

10.200.000

43.010.000

18 Kec

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

3 Keg

60.500.000

21.252.000

96.051.835

138.112.700

9.108.000

94.622.000

311.000.000

113.091.000

55.055.000

6.600.000

11.220.000

47.311.000

18 Kec

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

3 Keg

66.550.000

23.377.200

105.657.019

151.923.970

10.018.800

104.084.200

312.100.000

124.400.100

60.560.500

7.260.000

12.342.000

52.042.100

18 Kec

12 bln

12 bln

12 bln

48 kali

10 kali

12 bln

12 bln

12 bln

45 psg

45 psg

3 Keg

73.205.000

25.714.920

116.222.720

167.116.367

11.020.680

114.492.620

313.310.000

136.840.110

66.616.500

7.986.000

13.576.200

57.246.310

90 lokasi

60 bln

60 bln

60 bln

240 kali

50 kali

60 bln

60 bln

60 bln

216 psg

216 psg

305.255.000

106.464.120

481.181.774

691.890.037

54.627.480

474.018.820

1.558.910.000

566.541.210

267.282.000

32.846.000

55.838.200

sekretariat

Kab. Gto

renstra bkp 2011-2015

Documents