renstra bbpom di padang tahun 2015-2019 2 strategis balai... · tujuan utama dalam penyusunan...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
AssalamualaikumWr. Wb
Dengan mengucap Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, dan atas rahmat serta
HidayahNya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah dapat
menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2015-2019.
Sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan Nasional disusun
secara periodic meliputi Rencana Menengah Nasional dan Rencana Strategis untuk
jangka waktu 5 Tahun yang disebut sebagai Renstra.
Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian
program perioritas pemerintah. Balai Besar POM di Padang sesuai kewenangan, tugas
pokok dan fungsinya menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Strategi,Kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2015-2019.
Renstra merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan
mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal antara lain :kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Padang disusun
mengacu Renstra Badan POM RI melalui pendekatan Teknokratis, politik, partisifatif,
atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom-up). Renstra Balai Besar POM di Padang
Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan
memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM
di Padang dalam kurun waktu 2015-2019.
Tujuan Utama dalam penyusunan Renstra adalah menjadi acuan dalam
penyusunan rencana keuangan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, penetapan
kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan serta penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Padang.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil khususnya kepada tim
penyusun Renstra Balai Besar POM di Padang tahun 2015-2019 yang telah bekerja keras
menyelesaikan Renstra ini tepat pada waktunya. Semoga Renstra Balai Besar POM di
Padang dapat bermanfaat bagi pencapaian VISI, MISI serta Tujuan Badan POM .Semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Padang, 27 Februari 2015
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan di Padang
Dra.Wirda Zein,Apt
NIP.19550216 198403 2 001
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan ................................................................................................................................. 1
I.1Keadaan Umum ............................................................................................................................... 1
A. Peran BPOM berdasarkan peraturan perundang-undangan ..................................................... 1
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia ......................................................................... 2
C. Hasil dan Capaian Kinerja BBPOM di Padang tahun 2010-2014 .............................................. 10
D. Isu-isu Strategi sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan BBPOM di Padang ......................... 14
I.2 Potensi dan Permasalahan .......................................................................................................... 15
A. Permasalahan Internal .............................................................................................................. 15
B. Permasalah Eksternal ............................................................................................................... 16
BAB II Visi Misi dan tujuan BBPOM ..................................................................................................... 26
II.1 Visi ............................................................................................................................................... 26
II.2 Misi .............................................................................................................................................. 27
II.3 Budaya Organisasi ....................................................................................................................... 29
II.4 Tujuan ......................................................................................................................................... 29
II.5 Sasaran Strategis ......................................................................................................................... 30
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi .......................................................................... 35
III.1 Arah kebijakan dan strategi Nasional ........................................................................................ 35
III.2 Arah kebijakan dan strategi BBPOM di Padang ......................................................................... 38
III.3 Kerangka Regulasi ...................................................................................................................... 41
III.4 Kerangka Kelembagaan .............................................................................................................. 42
BAB IV Target Kinerja dan kerangka pendanaan ................................................................................ 45
IV.1Target Kinerja .............................................................................................................................. 45
IV.2 Kerangka Pendanaan ................................................................................................................. 46
BAB V Penutup ..................................................................................................................................... 48
Gambar
1 : Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang
2 : Profil Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014
3 : Rasio Pencapaian Kinerja BBPOM di Padang tahun 2010-2014
4 : Log Frame
Tabel
1 : Profil Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan Tingkat pendidikan tahun 2010-2014
2 : Profil Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan Tingkat pendidikan tahun 2014
3 : Jumlah Pegawai BBPOM di Padang berdasarkan Usia
4 : Capaian Kinerja BBPOM Padang tahun 2010-2014
5 : PROGRESS dan REALISASI Penyelesaian KASUS PROJUSTISIA OMKABA
6 : Data penduduk di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan kategori umur dan kelamin tahun 2013
7 : Jumlah Penduduk di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009 -2013
8 : Rangkuman Analisis SWOT
9 : Penguatan Peran BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
10 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM Tahun 2015-2019
11 : 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)
12 : Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan, Indikator Balai
13 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
14 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Lampiran
1. Contoh Logical Framework Renstra Balai Besar/Balai Pom 2. Matriks Kinerja Dan Pendanaan Balai Besar POM Di Padang 3. Kamus Indikator Renstra Bpom 2015-2019
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yakni melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia. Berkaitan untuk itu dibutuhkan Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif,efisien dan
bersasaran.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang
ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah
sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya
RPJPN ini dibagi menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap
ketiga dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025.
Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas
pemerintah, BBPOM di Padang sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM untuk periode 2015-2019
berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019. Proses penyusunan Renstra BBPOM
tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2010-2014, serta
melibatkan pemangku kepentingan yang menjadi mitra BBPOM.di Padang.
Selanjutnya Renstra BBPOM di Padang periode 2015-2019 diharapkan dapat
meningkatkan kinerja BBPOM di Padang dibandingkan dengan pencapaian dari
periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun kondisi umum BBPOM di Padang pada saat ini berdasarkan peran,
tupoksi dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
A. Peran BPOM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian ( LPNK) yang
bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan,kosmetik
dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan kewenangan BPOM diatur
dalam Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah non
I.1 KONDISI UMUM
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
2
Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3
tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun
2001.
Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar terdapat 3(tiga) pilar lembaga
BPOM
1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan sebelum beredar(pre
market )
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat ( post market)
melalui:
a. Pengambilan sampel dan Pengujian
b. Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat
dan Makanan termasuk Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
c. Investigasi Awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat
dan Makanan
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta
penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam
rangkameningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui: a.
PublicWarning; b. Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
serta ;c. Peningkatan Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak
sekolah(PJAS), peningkatan Kegiatan BPOM dalam Food Safety Masuk
Desa ( FSMD ) dan advokasi kepada masyarakat,serta pengawasan pangan
fortifikasi.
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Balai Besar POM di Padang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan , dengan landasan Hukum SK Kepala Badan POM
Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dan SK Kepala Badan POM Nomor HK
00.05.21.1232 tahun 2004 .
Sejak ditetapkannya keputusan ini Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Padang mencakup 7 (tujuh) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten.
Luas wilayah Propinsi Sumatera Barat 42.297,30 KM² dengan wilayah kerja 19
Kabupaten/kota dan jumlah penduduk 5.066.476 jiwa.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
3
Provinsi Sumatera Barat terletak sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan
langsung dengan Samudra Indonesia, Propinsi Riau, Propinsi Jambi dan Propinsi
Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa, sehingga
Propinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan
kelembaban tinggi.
Ketinggian permukaan Sumatera Barat bervariasi sebagian daerahnya pada
daratan tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Padang.
Letak geografis berbatasan langsung dengan Propinsi Riau yang dekat dengan
Batam, dimana Batam sendiri sangat dekat dengan Negara tetangga Singgapura
menyebabkan dengan mudah produk Obat dan Makanan masuk dan keluar di
Sumatera Barat dengan tanpa hambatan (darat) yang berarti.
Berdasarkan realita ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
harus dapat melindungi masyarakatnya dari bahaya masuknya produk yang dapat
membahayakan Kesehatan
Untuk itu diperlukan upaya penguatan kompetensi dan kelengkapan Sarana
dan Prasarana sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengantisipasi hal
tersebut diatas. Balai Besar POM di Padang kedepan akan menjadikan
Laboratoriumnya menjadi laboratorium unggulan.Disamping itu pemberdayaan
masyarakat perlu ditingkatkan sehingga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk
Kota
1. Padang
2. Bukittinggi
3. Padang Panjang
4. Payakumbuh
5. Solok
6. Pariaman
7. Sawahlunto
Kabupaten
1. Sijunjung
2. Padang
Pariaman
3. Solok
4. Pesisir Selatan
5. Dharmasraya
6. Solok Selatan
7. Pasaman Barat
8. Pasaman
9. Lima Puluh Kota
10. Tanah Datar
11. Agam
12. Kepulauan
Mentawai
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
4
mencegah dan melindungi diri sendiri terhadap resiko dari Obat dan Makanan yang
tidak memenuhi syarat.
Sebagai Unit Pelaksana Tekhnis Pusat, Balai Besar POM di Padang
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Produk
Terapetik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Obat Tradisional,
Kosmetik, Produk Komplimen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Balai Besar POM di Padang
menyelenggarakan fungsi sbb :
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian
mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat
tradisional , kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium pengujian dan penilaian mutu
produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan
pada sarana produksi dan distribusi.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang
ditetapkan oleh kepala badan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala sesuai dengan bidang
tugasnya.
B.1.1Fungsi Balai Besar POM di Padang
B.1. Tugas Balai Besar POM di Padang
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
5
KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA
BIDANG SERTIFIKASI
DAN LIK
BIDANG PENGUJIAN
PANGAN, BB&
MIKROBIOLOGI
BIDANG PENGUJIAN
TERANOKOKO
BIDANG PEMERIKSAAN
DAN PENYIDIKAN
SEKSI SERTIFIKASI
SEKSI
LIK
SEKSI PEMERIKSAAN
SEKSI PENYIDIKAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI LAB
MIKROBIOLOGI
SEKSI LAB
PANGAN
Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 00.05.21.4232 tahun
2004 tanggal 27 September 2004 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM
Padang struktur organisasi dan tugasnya menjadi sebagai berikut :
Gambar 1 : Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang
Susunan Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
terdiri dari Kepala dan 4 (empat) Bidang, 6 (enam) Seksi serta 1 (satu) Sub Bagian
Tata Usaha, yaitu:
Kepala Balai Besar POM
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, dengan 2 (dua) seksi yaitu seksi
pemeriksaan dan seksi penyidikan
B.1.2. Struktur organisasi Balai Besar POM di
Padang
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
6
Bidang Sertifikasi dan Layanan Infomasi Konsumen, dengan 2 seksi yaitu
Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi Konsumen
Bidang Pengujian Terapetik Narkotika Obat Tradisional Kosmetika dan
Produk Komplemen
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi dengan 2
seksi yaitu seksi Lab pangan, Bahan Berbahaya dan seksi Lab Mikrobiologi
Sub Bagian Tata Usaha, dan
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, OT, Kosmetik dan
Produk Komplemen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,
evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium,
pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, obat
tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
2. Bidang Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan
Mikrobiologi
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,
evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium,
pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta
pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di
bidang mikrobiologi.
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :
a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana &
program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan
pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan
pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,
evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk
pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan
serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik,
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
7
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik,
produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :
a. Seksi Pemeriksaan
Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan
contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat
tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
b. Seksi Penyidikan
Mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran
hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan
berbahaya.
4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,
evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan
distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen.
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :
a. Seksi sertifikasi
Mempunyai tugas melakukan rekomendasi sertifikasi produk, sarana
produksi dan distribusi tertentu.
b. Seksi layanan
Informasi konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi
untuk konsumen.
5. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di
lingkungan Balai Besar POM di Padang.Disamping itu Subag Tata Usaha
melakukan pengelolaan Aset BMN, Pengelolaan keuangan dan Sumber
daya Manusia
Secara umum kondisi Sumber daya manusia BBPOM Padang untuk
mendukung tugas-tugas BBPOM sesuai peran dan fungsinya diperlukan SDM yang
memiliki keahlian dan potensi yang baik.Jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di
Padang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan
sampai tahun 2014 adalah sejumlah 98 orang yang tersebar di seluruh bidang dan
Sub bagian Tata Usaha.
Berikut ini dapat dilihat perkembangan profil Pegawai BBPOM di Padang dalam 5
tahun dan profil pendidikan dalam tahun 2014.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
8
Tabel 1
Profil Pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun
2010 – 2014
No Kategori
Pendidikan
2010 2011 2012 2013 2014 Jml
1 S 3 - - - - -
2 S 2 10 9 12 9 11 51
3 Apoteker
Profesi
26 29 25 27 27 134
4 S 1 11 12 14 13 14 64
5 Non sarjana 48 50 45 40 46 229
Jumlah 95 100 96 89 98 478
% Non Sarjana 50,5 50 46,9 44,9 46,9 41,42
Dari tabel 1 berdasarkan % rata-rata 5 tahun dapat diketahui bahwa 47,91 %
pegawai BBPOM di Padang adalah non sarjana,sedangkan 41,42 % adalah sarjana
dimana13,39 % diantaranya sarjana non farmasi.
Tabel 2
Profil pegawai BBPOM di Padang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014
No Unit Kerja
S3
S2
Ap
ote
ker
/
Pro
fesi
S1
NO
N
sarj
an
a
Ju
mla
h
1 Bidang Serlik 0 3 2 1 1 7
2 Bidang Pemeriksaan dan
Penyidikan
0 3 6 5 9 23
3 Bidang Teranokoko 0 3 9 0 10 22
4 Bidang Pangan,BB dan
Mikrobiologi
0 2 6 1 13 22
5 Sub Bag Tata Usaha 0 0 4 7 13 24
TOTAL 0 11 27 14 46 98
Dari Tabel 2 di atas pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa 46,94 % pegawai
BBPOM adalah non sarjana. Tiga Bidang/sub bagian dengan persentase SDM non
sarjana terbesar berturut-turut adalah Bidang Pangan ,Bahan Berbahaya dan
Mikrobiologi (59,09%), Sub Bagian Tata Usaha (54,42%) dan Bidang
Teranokoko(45,45%).Dibawah ini gambar2: grafik komposisi persentase SDM
BBPOM di Padang menurut pendidikan.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
9
Gambar 2
Profil pegawai BBPOM di Padang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014
Dari komposisi SDM BBPOM di Padang sampai dengan tahun 2014 sesuai
dengan tabel 2 dan gambar 2 di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan
lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan
strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitasmaupun kualitas
SDM , agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga
bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.
Tabel 3
Jumlah Pegawai BBPOM di Padang Berdasarkan Usia
No Usia 2010 2011 2012 2013 2014 Jml
1 < 25 2 2 2 1 0 7
2 25 - 30 13 13 13 18 9 66
3 31 - 35 7 11 10 8 14 50
4 36 - 40 10 10 10 8 8 46
5 41 - 45 24 23 22 10 13 92
6 46 - 50 25 24 20 22 25 116
7 51 - 55 14 17 19 22 22 94
8 > 55 0 0 0 0 7 7
Total 95 100 96 89 98 478
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
Prosentase
0
11,22%
27,55%
14,29%
46,94%
S3 S2 Apt S1 Non sarjana
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
10
Dari data pegawai BBPOM di Padang, rata-rata usia ≥ 50 tahun 21,13 % dan
15,27 % berada pada usia ≤ 30 tahun.
Dari data diatas didapatkan gambaran bahwa 21,13 % sumberdaya manusia
BBPOM di Padang menjadi prioritas persiapan second layer guna mempertahankan
dan peningkatan kinerja.
C. Hasil Capaian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2010-2014
Sesuai dengan peran dan kewenangannya, BBPOM di Padang mempunyai
tugas mengawasi peredaran Obat dan Makanan di Propinsi Sumatera Barat. Adapun
pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan BBPOM di Padang
dapat dilihat dengan pencapaian indikator Kinerja Utama sasaran strategis pada tabel
4. di bawah ini.
Tabel 4. Capaian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2010-2014
NO Indikator Awal
Target (%) Realisasi (%) Rasio (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1. Persentase
kenaikan
Obat yang
memenuhi
standar
98,44
bas
elin
e 0,8 1,2 1,6 2
bas
elin
e -0,52 -0,05 -0,73 0,09,
bas
elin
e -65 -4,17 - 45,63 4,5
2. Persentase
kenaikan
Obat
tradisional
yang
memenuhi
standar
77,26
bas
elin
e
2 3 4 5
bas
elin
e
-5,48 8,51 38,45, 4,95
bas
elin
e
-27,4 283,67 961,25 99
3. kenaikan
kosmetik
yang
memenuhi
standar
96,09
bas
elin
e 2 3 4 5
bas
elin
e 1,02 1,64 3,55, 2,10
bas
elin
e 51 54,67 89,25 42
4. Persentase
kenaikan
suplemen
makanan
yang
memenuhi
standar
96,89
bas
elin
e
4 6 8 10
bas
elin
e
0,9213 -1,08 -2,05 -1,08
bas
elin
e
23,03 -18 -25,63 -108
5. Persentase
kenaikan
makanan
yang
memenuhi
standar
69,30
bas
elin
e 30 45 60 75
bas
elin
e 1,13 13,73 12,19 16,29
bas
elin
e 3,77 30,51 20,32 21,72
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
11
Sebagaimana tabel 4 terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 2010-2014
tersebut di atas, kinerja BBPOM di Padang telah menunjukan perbaikan. Hal ini bisa
dilihat dari seluruh kinerja BBPOM sesuai tugas utamanya melakukan pengawasan
Obat dan Makanan. Adapun penjelasan pencapaian indikator tersebut sebagai
berikut: Untuk indikator Kinerja Obat yang beredar dan memenuhi syarat telah
mencapai sebesar 98,53 %,sedangkan Obat Tradisional beredar telah mencapai
memenuhi syarat 82,21 %, untuk kinerja kosmetik beredar telah memenuhi syarat
sebesar 98,19 % dan kinerja suplemen Makanan beredar telah memenuhi syarat telah
tercapai sebesar 95,81 % dan Makanan beredar yang memenuhi syarat sebesar 85,59
%.. Berdasarkan hasil tersebut, Pengawasan Obat dan Makanan tetap menjadi
mainstreaming di Renstra 2015-2019. Dibawah ini pada gambar 3 dapat dilihat
secara grafik pencapaian kinerja BBPOM di Padang tahun 2010-2014
Gambar 3 .Rasio pencapaian kinerja BBPOM di Padang Tahun 2010-2014
BBPOM di Padang dari tahun 2010 - 2014 telah melakukan pemeriksaan
terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta tindakan
penyelidikan terhadap perkara Obat dan Makanan yang dilanjutkan ke ranah hukum.
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Kenaikan Obat yang MS
Persentase Kenaikan OT yang MS
Persentase kenaikan Kosmetik MS
Persentase Kenaikan SuplemenMakanan yang MS
Persentase Kenaikan Makananyang MS
C.1Pemeriksaan Sarana Produksi , Distribusi dan
Penyelidikan
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
12
Pemeriksaan CPOB dilakukan untuk menjamin kepenuhan implementasi Cara
Produksi Obat yang Baik (CPOB) rata-rata 2 kali setahun terhadap satu sarana
Produksi obat.
Pengawasan sarana produksi obat ( industri farmasi) dilakukan dalam rangka
pengawasan pre market dan post market yang didasarkan pada pemenuhan
persyaratan CPOB yang dinamis (C.GMP). Pengawasan pre market yaitu
pengawasan yang dilakukan sebelum sarana produksi melakukan kegiatan
produksi sedangkan pengawasan post market dilakukan setelah sarana produksi
melakukan kegiatan produksi atau produk jadi beredar. Untuk CPOB masih
belum menerapkan CPOB yang sempurna.
Untuk pemeriksaan sarana produksi pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga
Pangan (PIRT) tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan TMK sarana untuk Industri
Pangan MD. Tetapi, pada tahun 2014 kembali naik persentase TMK industri
pangan. Hal ini disebabkan karena aturan dan persyaratan yang harus diterapkan
semakin ketat.
Untuk industri pangan rumah tangga rata-rata TMK yang ditemukan masih
masalah higiene sanitasi yang selalu kurang, untuk pemakaian bahan berbahaya
masih jarang ditemukan.
Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetika dan IKOT / UMOT dari tahun
2010 – 2014 tidak banyak perubahan (90%) masih TMK, disebabkan industri
tersebut belum bisa meningkatkan fasilitas produksi seperti mesin dan ruangan
yang masih TMK. Sebagai gambaran hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi
dapat dilihat pada table sebagai berikut :
Untuk sarana distribusi terapetik seperti : PBF, Apotek, Toko Obat masih banyak
ditemukan pelanggaran terutama tentang administrasi dan penjualan obat keras
disarana yangtidak mempunyai kewenangan (toko obat). Untuk pelanggaran–
pelanggaran terhadap administrasi sudah ditindak lanjuti dan merekomendasikan
dinas-dinas terkait untuk menindak lanjuti sesuai kewenangannya.
Pada sarana pelayanan rumah sakit dan puskesmas relatif lebih baik, karena rata-
rata rumah sakit atau puskesmas dikelola oleh apoteker /tenaga kefarmasian
sehingga lebih baik penanganan administrasi dan produk terapetik.
C.1.1.Pemeriksaan Sarana Produksi
C.1.2.Pemeriksaan Sarana Distribusi OMKA
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
13
Untuk sarana distribusi pangan pelanggaran yang ditemukan sangat sedikit dan
produk pangan TIE sangat jarang ditemukan seiring dengan seringnya dilakukan
razia-razia oleh TIM BBPOM / DinKes / Perindag. sehingga tingkat kepatuhan
pelaku usaha relatif baik.
Dari hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika masih sering ditemukan
kosmetika yang dilarang beredar dalam jumlah yang sedikit. Sehingga
pelanggarannya diberikan peringatan keras tertulis, untuk masa yang akan datang
diperlukan strategi khusus untuk mengawasi produk kosmetika illegal tersebut.
Untuk pelayanan NAPZA di apotek, rumah sakit dan puskesmas TMK nya lebih
kepada administrasinya dan penanganan produk Napza relatif lebih baik karena
dikelola oleh Apoteker / tenaga teknis kefarmasian.
Dari tahun 2010 – 2014 dari 55 kasus pelanggaran dilanjutkan ke ranah hukum
sebanyak 46 perkara dan sudah selesai sampai P 21 dan hanya 1 kasus yang
masih carry over, karenakasusnya terjadi diakhir tahun 2014.
Pelanggaran-pelanggaran di bidang Obat dan Makanan ini cenderung masih
meningkat karena peningkatan pasar dengan era pasar bebasdan peningkatan
modus operandi nya sehingga dibutuhkan teknik penyelidikan yang lebih baik
untuk mengungkapkan kasus-kasus di bidang Obat Makanan ini.
Tabel 5. PROGRESS dan REALISASI Penyelesaian KASUS PROJUSTISIA
OMKABA
C.1.3.Penyidikan
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
14
Untuk pelayanan masyarakat ,BBPOM di Padang melakukan koordinasi
dengan stake holder yang ada di kabupaten dan kota se Sumatera Barat terutama
dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Penyebaran Informasi,
Pembinaan terhadap pelaku usaha kosmetik, obat tradisional dan IRTP serta kegiatan
Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Food Safety Masuk Desa serta intervensi ke
sekolah dan pengujian sampel dengan mobil keliling telah dilaksanakan dengan baik.
Disamping itu Komitmen yang tinggi dari stake holder dalam hal pengawasan Obat
dan Makanan dengan cara permintaan jasa uji serta Narasumber dari stake holder
semakin meningkat setiap tahunnya.
D. Isu-isu Strategis Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan BBPOM di
Padang
Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Padang
tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil
pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan
permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.
Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi
BBPOM di Padang sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal,
yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang
sebagai berikut:
1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku
usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta
mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,
3. Dampak krisis Ekonomi yang menerpa Indonesia sejak tahun 1997, juga
berakibat banyaknya perusahaan melakukan efisiensi
Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang
sangat cepat, menuntut BBPOM di Padang dapat melakukan evaluasi dan mampu
beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan
kebutuhan zaman. Dengan semangat tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator
dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.
C.2 Kegiatan Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
15
A. Pemasalahan Internal
1. Kapasitas Laboratorium Belum Optimal
Dalam mencapai laboratorium yang sesuai dengan Standar laboratorium,
untuk mengawal semua produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah
Propinsi Sumatera Barat, maka Balai Besar POM di Padang secara terus
menerus dan berkesinambungan terus memperkuat kapabilitas dan
profesionalisme SDM maupun sarana dan prasarana laboratorium seperti
peralatan laboratorium, pengembangan metoda analisa, reagensia, baku
pembanding dan suku cadang.
2. Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Pangan dan Distribusi Obat
dan Makanan Belum Optimal
Hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku tetapi umpan balik dari instansi terkait/ stakeholder
belum dilakukan secara optimal. Mempertimbangkan luas dan kondisi
geografis Propinsi Sumatera Barat serta meningkatnya jumlah sarana produksi
dan distribusi seperti UKM Produk Pangan, Balai Besar POM di Padang perlu
meningkatkan cakupan Inspeksi agar dapat menjamin bahwa produk obat dan
makanan yang dihasilkan didasarkan kepada kaidah produksi dan distribusi
yang baik.
3. Pelaksanaan Sampling Belum Representatif dan Belum Berdasarkan
pada Pendekatan Analisis Risiko
Dalam rangka fungsi pengawasan postmarket yang dilakukan melalui
pengambilan sampel Obat dan Makanan berdasarkan pada produk yang
berpotensi masalah terhadap kesehatan masyarakat. Sistim pengambilan
sampel yang diterapkan ini menyebabkan tidak terwakilinya pengambilan
produk yang beredar di pasaran .
4. Pemberdayaan Masyarakat Belum Optimal
Pembinaan pada produsen yang dilakukan belum optimal, dapat dilihat
dari indikator masih tingginya produk Obat dan Makanan TMS yang beredar,
pembinaan terhadap pelaku usaha belum optimal disebabkan karena
pembinaan yang dilakukan belum tepat sasaran, artinya masih banyak
produsen yang menghasilan produk TMS / sarana yang TMK , belum menjadi
sasaran dalam penyebaran informasi/penyuluhan ,di mana sepenuhnya
diserahkan kepada Dinkes Kab/ Kota termasuk penentuan pesertanya.
I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
16
5. Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan Belum Menimbulkan
Efek Jera
Selama ini upaya penegakan hukum yang dilakukan dinilai belum efektif.
Rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum
tindak pidana bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu penyebab tidak
efektifnya upaya penegakan hukum. Belum adanya Peraturan perundang-
undangan khusus tentang pengawasan obat dan makanan yang dapat
memberikan sangsi yang berat sehingga memberi efek jera terhadap pelaku
tindak pidana.
6. Belum Optimal Koordinasi Antara Bidang
Selama ini koordinasi antara bidang sangat lemah. Temuan
ketidaksesuaian terhadap produk & sarana tidak di TL dimana implementasi
SOP/IK belum optimal.
Seperti: temuan Seksi Pemeriksaan terhadap sarana TMK dapat di TL oleh
Seksi Penyidikan dan pembinaan/ penyuluhan oleh Bidang Serlik. Hal ini
belum optimal dilakukan masing-masing Bidang .
7. Belum ada strategi pengembangan pegawai yang tepat
Tidak ada Trend Need Analyssis yang dilakukan sehingga mempengaruhi
kinerja yang dihasilkan dan kurang mempersiapkan pemimpin lapis ke dua
( second layer leader) . hal ini akan menghambat pencapaian kinerja di
masa mendatang.
B. Permasalahan Eksternal
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi BBPOM di Padang semakin kompleks.
Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi,fleksibilitas distribusi barang
dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.
Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya
pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (
climate change), ketegangan lintas batas antar wilayah, serta percepatan penyebaran
wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BBPOM di
Padang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BBPOM dalam
mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan. Konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan
partisipasi masyarakat akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
17
Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi
BBPOM di Padang terdiri dari 2 ( dua) isu mendasar yaitu kesehatan dan globalisasi.
Isu Kesehatan disini adalah Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan yang terkait dengan globalisasi akan diulas
tentang perdagangan bebas, perubahan iklim dan demografi. Isu-isu ini saling terkait
satu dengan yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran
BBPOM di Padang baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :
1.2.1Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa
Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan
pembangunan kesehatan.
Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut.Beberapa
permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat
adalah semakin meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan
secara tradisional di masyarakat yang memerlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih
lanjut.
Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di Padang
untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang
beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini
melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan
pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain
itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai
produk obat yang aman , bermutu, dan berkhasiat.
1.2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial
yangberkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program
negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem.
Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak
langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah
meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun
luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi supplier obat
untuk program pemerintah tersebut.
Selain itu, dengan meningkatnya variasi obat sebagai implikasi penerapan
SJSN, BBPOM juga dituntut harus lebih intensif dalam melaksanakan
farmakovigilan, utamanya Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
1.2.3. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang
mencakup ekonomi, politik, sosial,budaya,teknologi dan lingkungan. Proses ini
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
18
dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi,informasi dan transportasi
yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi BBPOM
di Padang dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang
sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka
mengurangi dampak yang merugikan sehingga mengharuskan adanya suatu
antisipasi dengan kebijakan yang responsif.
Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut
mengakibatkan adanya area perdagangan bebas, yang bertujuan untuk meningkatkan
daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN
sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Selanjutnya
diharapkan industri farmasi,obat tradisional,kosmetika,suplemen kesehatan dan
makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar
negeri.
Realitas menunjukan bahwa saat ini Propinsi Sumatera Barat telah menjadi
pasar bagi produk Obat dan Makanan Luar Negeri yang belum tentu terjamin
keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu masyarakat membutuhkan
proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.
Perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada isu-isu ekonomi saja, tetapi
merambah pada isu-isu kesehatan. Isu kesehatan yang akan muncul adalah
menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola
konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat akan kesehatan.
1.2.4. Perubahan iklim
Ancaman perubahan ilkim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor
pertanian terutama pada produk bahan pangan di Indonesia dan khususnya di
Propinsi Sumatera Barat.. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya
ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat dengan harga kompetitif.
Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan dengan sub sektor
makanan, minuman dan tembakau serta sub sektor pupuk,kimia dan barang dari
karet terhadap output nasional, maka akan semakin besar juga tugas BBPOM di
Padang dalam mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan
dari hulu ke hilir.
Selain dari sisi pangan, perubahan iklim ini juga mengakibatkan munculnya
bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari berbagai virus. Bibit penyakit baru tersebut
diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan
mudah tersebar dari satu Negara ke Negara lain.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
19
Varian obat baru juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional
Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja
keras dari BBPOM di Padang melakukan pengawasan terhadap perkembangan
produksi dan peredaran obat tersebut.
1.2.5. Demografi dan perubahan Komposisi Penduduk
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat menurut sensus
penduduk tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 4.865.300 jiwa
(sebesar 1,13% pertahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah
penduduk Sumatera Barat pada tahun 2025 akan mencapai 5,757.8 juta jiwa. Jumlah
populasi terbesar berada pada kelompok umur 5-9 tahun, kemudian diikuti oleh
populasi remaja 10 – 14 tahun dan populasi remaja 15-19 tahun. Sementara usia
produktif antara 30-54 tahun menunjukan tren peningkatan setiap tahunnya dan usia
di atas 55 tahun juga tren meningkat.
Tabel 6 Data penduduk di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan
kategori umur dan kelamin tahun 2013
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
20
Tabel 7 Jumlah Penduduk di Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2009 -2013
Semakin meningkat usia harapan hidup, artinya tingkat kesehatan masyarakat
juga semakin meningkat.Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat, jika
tidak ditata dengan baik akan menjadi potensi ancaman bagi kesehatan masyarakat.
1.2.6. Kemajuan Teknologi Produksi
Kemajuan teknologi di bidang produksi telah memungkinkan industri farmasi
dan makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan rentang produk yang
luas. Selain itu dukungan kemajuan teknologi transportasi memungkinkan
persebaran produk dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini
hingga ke pelosok pelosoknya. Bagi pengawasan obat dan makanan hal ini
merupakan suatu masalah potensial karena bila terdapat produk substandar,
peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat.
Tantangan yang signifikan adalah munculnya zat baru hasil inovasi teknologi
produksi bidang obat dan makanan. Keadaan ini menuntut peningkatan kompetensi
pengawas, utamanya pengetahuan dan teknologi laboratorium pengujian obat dan
makanan. Dari hasil pengujian di laboratorium, dipastikan akan ada resiko nyata
yang dihadapi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi
syarat. Kapasitas dan kemampuan laboratorium BBPOM yang terbatas memberi
peluang tidak terawasinya produk yang beresiko terhadap kesehatan.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
21
1.2.7. Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats/SWOT)
Berdasarkan pengaruh lingkungan strategis dapat dilakukan identifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga dari
analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan BBPOM ke depan,
agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran organisasi BBPOM dalam Renstra
Periode 2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. KEKUATAN (STRENGTHS)
BBPOM di Padang saat ini memiliki kualitas SDM yang sangat memadai,
khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian dan
pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Di samping itu, BBPOM
juga telah memiliki hasil penilaian atas Integritas Pelayanan Publik yang
diakui secara Nasional. Pelayanan ini sangat mutlak harus memiliki integritas
karena dampak pelayanan yang diberikan oleh BBPOM terhadap
penilaian/pengujian Obat dan Makanan akan langsung dirasakan oleh
masyarakat.
BBPOM di Padang memiliki koordinasi yang baik dengan stake holder
terkait dan hal ini sangat strategis mendukung tugas-tugas pokok BBPOM .Di
sisi lain, BBPOM telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan
dalam pengawasan atas Obat dan Makanan, sehingga seluruh kegiatan
pengawasan tersebut telah memiliki standar baku, baik untuk Obat dan
Makanan, juga faktor-faktor mutu lainnya, seperti standar produksi dari
industri farmasi, standar distribusi dan standar produk pangan lainnya.
Dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi BBPOM di Padang,
komitmen pimpinan menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi
dan misi serta tujuan dari peran BBPOM dalam memberikan kontribusi bagi
pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk menjamin mutu pelayanan
BBPOM di Padang juga telah mempunyai sertifikasi ISO 9001:2008 serta ISO
17025:2008, dan juga telah menerapkan Reformasi Birokrasi.
2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Saat ini SDM BBPOM di Padang sudah memiliki kualitas yang memadai,
namun dari sisi kuantitas SDM belum mencukupi kebutuhan untuk
menjalankan tugas dan fungsi sebagai BBPOM yang mengawasi seluruh
wilayah Propinsi Sumatera Barat,tersebar di daratan dan lautan. Sistem
manajemen pemerintah menuntut adanya ukuran keberhasilan, baik ditingkat
organisasi sampai ke level individu. Untuk saat ini, sistem manajemen kinerja
belum optimal diterapkan, sehingga perlu dilakukan penerapan sistem
manajemen kinerja yang lebih efektif dan efisien.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
22
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan
sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mengimbangi peredaran
Obat dan Makanan yang semakin canggih. Untuk itu, penyiapan sarana dan
prasarana( termasuk tehnologi IT) yang memadai menjadi syarat mutlak
dilakukan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi BBPOM di Padang.
3. PELUANG (OPPORTUNITIES)
Kerjasama dengan Stake holder terkait yang sangat baik pada saat ini
merupakan peluang yang sangat mutlak untuk mencapai upaya pembangunan
kesehatan. Peluang kerjasama dengan instansi terkait dapat mendorong
efektivitas dan efesiensi pengawasan Obat dan makanan khususnya dengan
instansi aparatur penegak hukum maupun stake holder terkait lainnya.
Otonomi dan Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah
belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan
dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting.
4. TANTANGAN (THREATS)
Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan
adanya produk-produk yang tersedia di pasar tidak memenuhi kualifikasi
standar yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat
dan Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran
seperti ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan
penegakan hukum harus lebih aktif lagi agar dapat meminimalkan
permasalahan tersebut. Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia
akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup sosial, salah satunya dalam
mengkonsumsi Obat dan Makanan. Hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat
apabila penggunaan Obat dan Makanan tidak diantisipasi dengan pemberian
informasi, komunikasi dan edukasi atas penggunaan Obat dan Makanan
tersebut. Sisi lain, globalisasi yang mendorong lahirnya area perdagangan
bebas (free trade area) menjadikan peredaran Obat dan Makanan juga semakin
sulit untuk dikontrol. Dengan masuknya berbagai produk Obat dan Makanan
dari negara lain merupakan persoalan krusial yang perlu diantisipasi segera.
Realitas menunjukan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk
Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan
kualitasnya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan
proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi produk Obat dan
Makanan tersebut
Pada Tabel 8 berikut dapat dilihat Rangkuman Analisis SWOT sesuai
dengan pengaruh lingkungan strategis dari internal dan eskternal.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
23
Tabel 8:Rangkuman Analisis SWOT
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka BBPOM di Padang
perlu melakukan penguatan organisasi dan kebijakan teknis, agar faktor-faktor
lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari internal maupun eskternal tidak
akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BBPOM periode 2015-
2019. Dilihat dari keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan
kelemahan BBPOM di Padang seharusnya melakukan pengembangan dan perluasan
organisasi agar dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi BBPOM periode
2015-2019.
HASIL PEMBAHASAN (SWOT)
Kekuatan
(Strengths)
1. Kualitas SDM
2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional
3. Koordinasi dengan Stakeholder terkait
4. Pedoman Pengawasan yang jelas
5.
Komitmen Pimpinan
Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 17025:2008 dan
melaksanakan :
Reformasi Birokrasi
Kelemahan
(Weaknesses)
1. Masih terbatasnya jumlah SDM
2. Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja
3. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun
utama
4. Masih kurangnya dukungan IT
5. Belum optimalnya struktur organisasi dan tata kerja
Tantangan
(Opportunities)
Tantangan
(Threats)
1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)
2. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat
3. Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang
pesat
4. Terjalinnya kerjasama dengan stakeholder terkait
5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1 Lemahnya penegakan hukum
2. Perubahan pola hidup masyarakat
3 Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Area)
4 Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
24
Tabel 9. Penguatan Peran BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai standar
• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sesuai standar
• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan Makanan
• Penyidikan dan penegakan hukum
Penguatan Sistem Pengawasan Obat
dan Makanan
• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku usaha
melaluiKomunikasi, Informasi dan Edukasi publik
termasuk peringatan publik
• Pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan
• Menentukan peta zona rawan peredaran Obat dan
Makanan yang tidak sesuai dengan standar
• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan yang
tidak memenuhi standar
Kerjasama, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Publik
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
26
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN
BPOM
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang
dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka BBPOM di
Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis
Badan Pengawas Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan,
mutu, manfaat/khasiat sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi
dan misi serta tujuan dan sasaran BPOM.
II.1. VISI
Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, maka BBPOM sesuai dengan tugas dan
kewenangannya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab dalam
pengawasan Obat dan Makanan di Padang menetapkan Visi BBPOM 2015-2019
adalah sebagai berikut:
”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan
Daya Saing Bangsa”
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan
masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara akuntabel serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan
dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:
Aman : Keadaan bebas dari bahaya. Semua Obat dan Makanan harus
dijamin keamanannya, agar tidak membahayakan bagi
masyarakat pengunaannya.
Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah
memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional,
sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi
daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti
ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah
pemain industri yang menghadapi biaya tinggi.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
27
II.2. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang
dijabarkan dalam bentuk Misi BPOM yang diadopsi oleh BBPOM di Padang.
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
untuk melindungi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi
pemeriksaan ,sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk
serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban
BBPOM di Padang dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman
dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu
disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi
tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara
sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam
penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya
didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh
sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran
strategis ini.
2. Mewujudkan kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan
keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan
pemangku kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
(SISPOM), yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam
menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan
pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang
memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan
produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
Sebagai lembaga pengawas, BBPOM di Padang harus bersikap konsisten
terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta
pembinaan dengan baik. BBPOM di Padang harus mampu membina dan
mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman,
bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan,
ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang
sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan,
utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan
Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya
peningkatan kesadaran (awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang
memenuhi standar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan
komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam
meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
28
Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BBPOM di
Padang melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadarannya dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah
satunya dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
kepada masyarakat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Padang tidak dapat
berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pihak
lainnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas
pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus disinkronkan dengan
kebijakan dari Pemerintah Daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas
pengawasan di daerah, BBPOM di Padang harus bersinergi dengan lintas
sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien
dalam upaya mencapai tujuan.
3. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan BBPOM di Padang
Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas unit kerja yang kuat.Hal ini membutuhkan
sumber daya yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and
machine),yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam
hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana
penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan
kualitasnya, maka BBPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut
seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang
efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh
elemen organisasi.
Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan post-marketyang berstandar
internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BBPOM menghadapi
tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan
yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan
bermutu, diharapkan BBPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.
BBPOM di Padang juga melakukan kemitraan dengan pemangku
kepenting merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk
mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik
terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu
melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang
mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar
(learning organization).Untuk mendukung itu, maka BBPOM di Padang perlu
untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
29
II.3. BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus
dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan
tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi
menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.
2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap : Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
II.4. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka
tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang
kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar
lokal dan global.
Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas,
diusulkan sebagai berikut:
1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu
dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator
meningkatnya kepuasan masyarakat atas jaminan Obat dan Makanan oleh
BPOM
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global
dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.
a. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam
memenuhi ketentuan;
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
30
b. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pemberian jaminan
pembinaan dan bimbingan pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya kapasitas kelembagaan BPOM yang berkualitas
II.5. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai
BBPOM di Padang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber
daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Padang. Dalam kurun waktu 5
(lima) tahun (2015-2019) kedepan diharapkan BBPOM di Padang akan dapat
mencapai sasaran strategis sebagai berikut:
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh
BBPOM di Padang merupakan suatu proses yang komprehensif dan bersifat
full spectrum, mencakup pengawasan post-market, pengujian laboratorium
serta penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator
sebagai berikut:
1. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat,
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat,
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat,
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat,
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat
2. Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan
Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat
sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di
pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat,
sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan
produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Dalam
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang
memenuhi syarat, BBPOM harus memberikan kegiatan pembinaan dan
bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).
Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh
pelaku usaha baik produsen, distributor, dan pelaku usaha lain. Pengawasan
oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai
sesudah produk beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan
Makanan di sarana produksi dan sarana distribusi. Produsen mempunyai
peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
31
syarat (aman, khasiat/bermanfaat, dan bermutu) melalui proses produksi yang
sesuai dengan ketentuan.
Paradigma BBPOM di Padang sebagai lembaga pengawas dan ditakuti
pelaku usaha selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan
BBPOM di Padang dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan
para pelaku usaha. Tanpa meningggalkan tugas utama pengawasan, BBPOM
di Padang berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk
memperoleh kemudahan dalam usahanya, salah satunya melalui jaminan
kualitas ( Quality assurance), pengawasan melalui pendampingan regulatory
( regulatory assistance)
Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang
mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat
dan Makanan.Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung
dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah
dengan memberikan dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada
pelaku usaha dengan insentif. Sementara terkait dengan faktor lain yang
menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya
saing.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka
dibuat indikatornya sebagai berikut:
1. Tingkat kepuasan Masyarakat
2. Jumlah kabupaten /Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan
pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Padang
Kualitas tatakelola pemerintahan ( good Governance) adalah prasyarat
tercapainya sasaran strategis BBPOM di Padang. Penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek
keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan
partisipasi masyarakat. BBPOM di Padang telah menjalankan Reformasi
Birokrasi yang harus terpelihara untuk menciptakan birokrasi yang bermental
melayani yang berkinerja tinggi.
Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)
merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja.
Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka
BBPOM di Padang harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal
mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan
yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
32
dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen
organisasi.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka
dibuat indikatornya adalah:
Nilai SAKIP BBPOM di Padang dari Badan POM
Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
BPOM tahun 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 10: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM
Tahun 2015-2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Obat dan
Makanan
Aman
Meningkatk
an
Kesehatan
Masyarakat
dan Daya
Saing
Bangsa
Meningkatkan
sistem
pengawasan
Obat dan
Makanan
berbasis risiko
untuk
melindungi
masyarakat
Meningkatny
a jaminan
produk Obat
dan Makanan
aman
Menguatnya
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan
1. Persentase obat yang
memenuhi syarat;
2. Persentase obat
Tradisional yang
memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetik
yang memenuhi
syarat;
4. Persentase Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi syarat;
5. Persentase makanan
yang memenuhi
syarat.
Mewujudkan
kemandirian
pelaku usaha
dalam
memberikan
jaminan
keamanan
Obat dan
Makanan serta
memperkuat
kemitraan
dengan
pemangku
Meningkatny
a daya saing
Obat dan
Makanan di
pasar lokal
dan global
dengan
menjamin
mutu dan
mendukung
inovasi
Meningkatnya
jaminan
kualitas
pembinaan dan
bimbingan
dalam
mendorong
kemandirian
pelaku usaha
dan kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan
;
1. Tingkat Kepuasan
Masyarakat;
2. Jumlah kabupaten
/Kota yang
memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan Obat
dan Makanan
dengan
memberikan
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019 2
33
kepentingan. serta partisipasi
masyarakat
melaluikerjasa
ma,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi
alokasi anggaran
pelaksanaan
regulasi Obat dan
Makanan
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
BPOM
Meningkatnya
Kualitas
Kapasitas
Kelembagaan
BPOM
1. Nilai SAKIP
BBPOM di Padang
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
35
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019
pada Bab II di atas, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi
pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan
dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA, dan
yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Badan POM sebagai berikut:
1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan
terpercaya (membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah),
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara kesatuan (pengurangan ketimpangan antar
kelompok ekonomi masyarakat),
3. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (pembangunan kesehatan
khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat),
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
(peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi),
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan setor-sektor strategis
ekonomi domestik (peningkatan kedaulatan pangan)
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
36
Tabel 11. 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA)
Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan
lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, melainkan juga pemenuhan
hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif
tersebut, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahteran bagi seluruh bangsa Indonesia. Kualitas SDM tercermin dari tingkat
pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk.
Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di atas, perlu disertai gerakan
Revolusi Mental, dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap
orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehinga Indonesia
menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus dinternalisasi baik pada
setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi
berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-
inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan
publik dan kemaslahatan umum.
Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan dan pengembangan supply chain
dan monitoring (termasuk sumber daya manusia, fasilitas, standar keamanan, dan
teknologi informasi) untuk menjamin ketersediaan dan mutu, keamanan dan khasiat
obat hingga di fasilitas kesehatan dan pasien. Dari sisi produksi dan distribusi, perlu
upaya peningkatan kapasitas produksi sesuai standar cara pembuatan obat yang baik
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
37
(CPOB) dan mengikuti cara distribusi obat yang baik (CDOB) untuk menjamin
mutu, keamanan dan khasiat serta peningkatan daya saing produk Obat dan
Makanan, termasuk penguatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum.
Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan, maupun peluang
yang dihadapi pembangunan bidang kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2015-
2019, maka sasaran bidang yang akan dicapai diarahkan untuk meningkatkan
derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, antara lain tercermin dari indikator
yang juga menjadi tanggungjawab BPOM, sebagai berikut:
“Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta
Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan,” yang
terkait kewenangan BBPOM di Padang, indikator yang ditetapkan, yaitu:
No Indikator Status Awal Target 2019
1 Persentase obat yang memenuhi syarat 92,0 94,0
2 Persentase makanan yang memenuhi
syarat
73,68 82
(Sumber: RPJMN 2015-2019)
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan
Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, maka salah satu arah kebijakan dan strategi
pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM
adalah “Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan”,melalui:
1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku
kepentingan;
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko
oleh masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka
mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
38
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM di Padang
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Padang periode 2015-2019,
adalah:
Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat
dan Makanan
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui
kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan Obat dan Makanan
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui
penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan
efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan
sumber daya yang efektif dan efisien.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan
Makanan;
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Internal:
1. Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko;
2. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BBPOM di Padang secara lebih
proporsional dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama
dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan
dengan lintas sektor dan lembaga ( pemerintah, dunia usaha dan kelompok
masyarakat). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis
baik internal maupun eksternal maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian
dalam mekamisme internal organisasi serta kelembagaan dan tata laksana BBPOM
di Padang. Strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi
dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BBPOM di Padang, karena kunci
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
39
keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM, Sistem
pengawasan, manajemen kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan
akuntabel, peningkatan kualitas.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan
Obat dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai
RPJMN periode 2015-2019, melaksanakan program utama ( teknis) .
Program teknis antara lain :
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2.Meningkatnya Jaminan Kualitas Pembinaan dan Bimbingan dalam mendorong
kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan
Untuk melaksanakan program teknis di atas BBPOM di Padang melakukan
beberapa kegiatan : Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan
makanan; Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian
mutu produk terapetik, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional,
kosmetik, PKRT, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya, pelaksanaan
pemeriksaan laboratorium , pengujian dan penilaian mutu produk secara
mikrobiologi, pelaksanaan pemeriksaan setempat pada sarana produksi dan
distribusi; pelaksanaan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;pelaksanaan
sertifikasi produk; sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh
Kepala Badan POM; Pelaksanaan kegiatan Layanan informasi konsumen;
Membentuk kader keamanan pangan melalui Food Safety Masuk Desa.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran
strategis BPOM periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan
berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap
sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan BPOM
adalah sebagai berikut :
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
40
Gambar 4 :LOG FRAME Balai Daerah
Tabel 12: Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan,
Indikator Balai
PROGRAM SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
STRATEGIS
SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR PIC
PROGRAM
PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
Menguatnya sistem
pengawasan Obat dan
Makanan
Persentase pangan
fortifikasi yang
memenuhi ketentuan
Pengawasan Obat
dan Makanan di
33 Balai Besar/Balai
POM
Meningkatnya kinerja
pengawasan obat dan
makanan di seluruh
Indonesia
1. Jumlah sample yang diuji
menggunakan parameter
kritis
2. Persentase cakupan
pengawasan sarana produksi
Obat dan Makanan
3. Pemenuhan target sampling
produk Obat di sektor
publik (IFK)
4. Persentase cakupan
pengawasan sarana
distribusi Obat dan
Makanan
5. Jumlah Perkara di bidang
obat dan makanan
6. Jumlah sarana dan
prasarana yang terkait
pengawasan Obat dan
Makanan
7. Jumlah dokumen
perencanaan, penganggaran,
dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
8. Jumlah layanan informasi
BBPOM
9. Desa/Kelurahan yang
diintervensi program
Keamanan Pangan
Balai
Besar/Balai
POM
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
41
III.3. KERANGKA REGULASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan dibutuhkan
adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan di Propinsi
Sumatera Barat yang merupakan UPT dari BPOM mempunyai tugas teknis, tidak
hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi,melainkan perlu juga
regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan
merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dalam praktiknya
dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun
swasta. Untuk itu regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tugas
pengawasan Obat dan Makanan.
Dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala
yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pada saat
melaksanakan pengawasan BBPOM di Padang seringkali berkoordinasi dengan
lintas sektor terkait Kabupaten/Kota setempat. Pengawasan Obat dan Makanan
merupakan suatu aspek penting di mana secara tidak langsung mempunyai pengaruh
terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan namun
menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang
sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan
derajat kesehatan. Selain itu dari sisi ekonomi Obat dan Makanan mempunyai
potensi yang cukup besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga
berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.
Obat dan makanan yang terjamin keamanan, manfaat dan mutunya dapat
menurunkan tingkat resiko kematian akibat penyakit, karena pasien dapat tertolong
dengan obat yang bermutu. Demikian halnya dengan konsumsi makanan yang aman,
bermutu dan bermanfaat maka seseorang akan tumbuh dengan baik sehingga akan
terbentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas untuk meningkatkan daya
saing bangsa. Untuk dapat menyelenggarakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan
secara optimal,maka BBPOM di Padang perlu ditunjang oleh regulasi atau perturan
perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan.
Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh
BBPOM di Padang dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:
1. UU Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sediaan Farmasi.
Pemutakhiran Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria dan Tata Laksana
Registrasi Suplemen Kesehatan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi
Pangan serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18 Tahun
2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan makanan
perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik.
Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan
saja, namun juga pada keamanan pangan serta pemenuhan gizi dan penyesuaian
terhadap amanat UU pangan itu sendiri, yaitu pangan tidak boleh bertentangan
dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
42
3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pola tindak lanjut hasil
pengawasan Obat dan Makanan antara BPOM dengan daerah terkait. Hal ini
bertujuan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan lebih lancar, hasil
pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait.
4. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya
standar kompetensi tersebut BBPOM di Padang dapat meningkatkan
pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini .
5. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan
dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain:Peraturan baru
terkait KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak
response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak
response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan
response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang
berkaitan dengan bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen
glikol).
6. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta
Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini BBPOM di
Padang perlu meningkatkan advokasi tentang peranan pemerintah daerah dalam
pengawasan Obat dan Makanan.
III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Untuk memperkuat peran dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Padang dalam melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan
beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intra
organisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat inter
organisasi dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun hubungan
relasional dengan para pemangku kepentingan utama.
Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan
agar lebih efisien dan efektif adalah:
Penguatan Unit Pelaksana Teknis sebagai responsibility center dalam
pelaksanaan mandat pada tingkat taktikal dan operasional, sekaligus sebagai
ujung tombak dalam penyelenggaraan layanan teknis dan administratif yang
telah didelegasikan dari Badan POM RI.
Penguatan lembaga-lembaga pemerintah di daerah di bidang Pengawasan Obat
dan Makanan.
Diperlukan koordinasi dengan stake holder terkait yang memiliki tugas sama
dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas.
Diperlukan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas sama dalam
rangka penyidikan hukum yang bergabung dalam aparat gabungan penegak
hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan illegal
merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.
Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu yang telah di implementasikan BBPOM
di Padang untuk memastikan bismis proses dan tata laksana baik dalam hal tata
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
43
kelola evaluasi,serta manajemen kinerja dilaksanakan secara efektif,efisien,dan
transparan
Penyempurnaan tata laksana dengan membuat prosedur-prosedur untuk
mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
Pemantapan pengelolaan SDM ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan
berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja, peningkatan kompetensi dan
profesionalisme ASN, penilaian kinerja individu ASN, hingga penyusunan
kebutuhan anggaran untuk biaya rutin ASN.
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
45
BAB IV
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN
IV.1. Target Kinerja
Sebagaimana sasaran strategis BPOM sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing sasaran strategis
adalah sebagai berikut:
Tabel 13
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran
Strategis Indikator
Tarrget Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan
Persentase obat
yang MS
meningkat
92,0 92,5 93,0 93,5 94,0
Persentase Obat
Tradisional yang
MS meningkat
80 81 82 83 84
Persentase
Kosmetik yang
M.S meningkat
89 90 91 92 93
Persentase
Suplemen
Makanan yang MS
meningkat
79 80 81 82 83
Persentase
Makanan yang
memenuhi syarat
meningkat
74,18 76 78 80 82
Meningkatnya
jaminan kualitas
pembinaan dan
bimbingan
dalam
mendorong
kemandirian
pelaku usaha
dan kemitraan
dengan
pemangku
Tingkat kepuasan
masyarakat
75 77 79 83 85
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan Obat
dan Makanan
dengan
memberikan
10 11 12 13 14
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
46
kepentingan
alokasi anggaran
pelaksanaan
regulasi Obat dan
Makanan
Meningkatnya
kualitas
kapasitas
kelembagaan
BPOM
Nilai SAKIP
BBPOM di Padang
dari Badan POM
B B A A AA
IV.2. KERANGKA PENDANAAN
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan
maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis
BPOM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 14
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Sasaran
Strategis Indikator
Alokasi (Rp Milyar) PIC
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatny
a Sistem
Pengawasa
n Obat dan
Makanan
3,541 3,792 3,927 4,062 4,218
Persentase obat
yang memenuhi
syarat
meningkat
Kedeputi
an I dan
BB/BPO
M
Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat
meningkat
Kedeputi
an II dan
BB/BPO
M
Persentase
Kosmetik yang
memenuhi syarat
meningkat
Kedeputi
an II dan
BB/BPO
M
Persentase
Suplemen
Makanan yang
memenuhi syarat
meningkat
Kedeputi
an II dan
BB/BPO
M
Persentase
Makanan yang
memenuhi syarat
meningkat
Kedeputi
an III
dan
BB/BPO
M
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
47
Sasaran
Strategis Indikator
Alokasi (Rp Milyar) PIC
2015 2016 2017 2018 2019
2,701 3,107 3,604 4,219 3,770 BBPOM
Meningkat
nya
jaminan
kualitas
pembinaan
dan
bimbingan
dalam
mendorong
kemandiria
n pelaku
usaha dan
kemitraan
dengan
pemangku
kepentinga
n
Tingkat
kepuasan
masyarakat
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan
Onbat dan
Makanan dengan
memberikan
alokasi anggaran
pelaksanaan
regulasi Obat
dan Makanan
Meningkat
nya
Kualitas
kapasitas
kelembaga
an BBPOM
di Padang
Nilai SAKIP
BBPOM di
Padang oleh
Badan POM
6,401 7,200 8,500 17,80
0
18,00
0
BBPOM
Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran
1.Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-2019
48
BAB V
PENUTUP
Renstra BBPOM di Padang tahun 20015-2019 adalah panduan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi BBPOM di Padang untuk 5 ( lima ) tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan ketatalaksanaan,SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen
pimpinan dan staf BBPOM di Padang. Selain itu untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaan renstra tahun 2015-2019 setiap tahun akan diadakan evaluasi.Apabila
diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi Renstra BBPOM di Padang, termasuk
indikator-indikator kinerjanya dan tetap mengacu kepada Renstra Badan POM dan
RPJMN 2015-2019.
Renstra BBPOM di Padang tahun 2015-2019 harus menjadi acuan kerja semua
Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha di BBPOM Padang sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi masing-masing.Diharapkan semua Bidang dan Sub Bagian Tata Usaha
dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada
peningkatan Kinerja Balai dan kinerja pegawai.
Pelaksanaan Renstra BBPOM di Padang diharapkan berkontribusi pada
pencapaian Renstra Badan POM dan RPJMN tahun 2015-2019. Hal ini
dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di Padang tahun
2015-2019 telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau
dan dievaluasi secara berkala tiap tahun, pada pertengahan periode Rencana
Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai
dukungan terhadap impact assessment Badan POM.
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SS 1Menguatnya sistem pengawasan Obat
dan Makanan3,541 3,792 3,927 4,062 4,218
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi SUMBAR 92,00 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00
1.2.Persentase obat Tradisional yang
memenuhi syarat Provinsi SUMBAR
70,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00
1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi
syarat Provinsi SUMBAR
88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00
1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat Provinsi SUMBAR
78 79 80 81 82 83
1.5.Persentase makanan yang memenuhi
syarat Provinsi SUMBAR
73,68 74,18 76 78 80 82
SS 2
Meningkatnya jaminan kualitas
pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha
dan kemitraan dengan pemangku
kepentingan
2,701 3,107 3,604 4,219 3,770
2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi SUMBAR 70,00 75,00 77,00 79,00 83,00 85,00
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan
Obat dan Makanan dengan memberikan
alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat
dan Makanan
Provinsi SUMBAR 6,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00
SS 3Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan BPOM6,401 7,200 8,500 17,800 18,000
3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM Provinsi SUMBAR A B B A A AA
SP 1Menguatnya sistem pengawasan Obat
dan Makanan3,541 3,792 3,927 4,062 4,218
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Provinsi SUMBAR 92,00 92,00 92,50 93,00 93,50 94,00
1.2.Persentase obat Tradisional yang
memenuhi syarat Provinsi SUMBAR
70,00 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00
1.3.Persentase Kosmetik yang memenuhi
syarat Provinsi SUMBAR
88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00
1.4.Persentase Suplemen Kesehatan yang
memenuhi syarat Provinsi SUMBAR
78 79 80 81 82 83
1.5.Persentase makanan yang memenuhi
syarat Provinsi SUMBAR
73,68 74,18 76 78 80 82
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Padang
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/IndikatorLokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit
Organisasi
Pelaksana
K/L-N-B-NS-
BS
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/IndikatorLokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit
Organisasi
Pelaksana
K/L-N-B-NS-
BS
SP 2
Meningkatnya jaminan kualitas
pembinaan dan bimbingan dalam
mendorong kemandirian pelaku usaha
dan kemitraan dengan pemangku
kepentingan
2,701 3,107 3,604 4,219 3,770
2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Provinsi SUMBAR 70,00 75,00 77,00 79,00 83,00 85,00
2,2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan
Obat dan Makanan dengan memberikan
alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat
dan Makanan
Provinsi SUMBAR 6,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 627.174,000 721.250,000 829.437,000 953.852,000 1.096.929,000
SP 3Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan BPOM6 7 9 18 18
3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM Provinsi SUMBAR A B B A A AA
12,644 14,099 16,031 26,081 25,988
1Jumlah sampel yang diuji menggunakan
parameter kritisProvinsi SUMBAR 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1,595600000 1,675377000 1,755158000 1,834938000 1,914708000
2Pemenuhan target sampling produk Obat di
sektor publik (IFK) Provinsi SUMBAR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000
3Persentase cakupan pengawasan sarana
produksi Obat dan Makanan Provinsi SUMBAR 30,00 33,3 35,00 38,00 39,00 40,00 0,104558000 0,113409000 0,114942000 0,116474000 0,118772000
4Persentase cakupan pengawasan sarana
distribusi Obat dan Makanan Provinsi SUMBAR 38,98 39,40 39,76 40,17 40,57 40,98 1,098362000 1,186447000 1,198509000 1,210572000 1,222634000
5Jumlah Perkara di bidang obat dan
makananProvinsi SUMBAR 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,742909000 0,817199000 0,858000000 0,900000000 0,962000000
6 Jumlah layanan publik BB/BPOM Provinsi SUMBAR 901,00 925,00 951,00 978,00 985,00 990,00 2,159000000 2,483000000 2,856000000 3,284000000 3,770000000
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan Provinsi SUMBAR 14,00 17,00 20,00 23,00 26,00 29,00 0,542174000 0,623500000 0,748200000 0,935250000 1,215,825
8Persentase pemenuhan sarana prasarana
sesuai standarProvinsi SUMBAR 64,91 75,00 78,00 80,00 86,00 90,00 4,600000000 5,000000000 6,000000000 15,000000000 15,000000000
9Jumlah dokumen perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi yang
dilaporkan tepat waktu
Provinsi SUMBAR 8,00 10,00 9,00 10,00 9,00 10,00 1,801400000 2,200000000 2,500000000 2,800000000 3,000000000
Catatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM
2 Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun
3 Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3
4 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya
a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1
b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
5 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung
a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5
b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7
c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9
6 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan
7 Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi
8 Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available)
9 Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai xxx
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan
makanan di seluruh Indonesia