rencana strategis...

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang

Tahun 2018—2023

1 | P a g e

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018—2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG

Jln. Slamet Riady, No. 212, Palembang, Sumatera Selatan,

Telp. 0711 318066, Faks. 0711 351586, Kode Pos 30129 e-mail: [email protected],

website http: //dprkp.palembang.go.id

mailto:[email protected]



Tahun 2018—2023

2 | P a g e

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PALEMBANG

NOMOR: 900/ /X/DPR.KP/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PALEMBANG TAHUN 2018—2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PALEMBANG

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 7

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013,

Mengamanatkan RPJM dijabarkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) ke dalam Renstra-SKPD Sebagai dokumen perencanaan

lima tahunan SKPD;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang tentang Petugas Penyusun

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaga Negara RI Tahun

1959 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4844);



Tahun 2018—2023

3 | P a g e

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaaran

Negara RI Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5).

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor … Tahun …... tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun ……



Tahun 2018—2023

4 | P a g e

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang 2018-2023;

KEDUA Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Palembang 2018-2023 merupakan pedoman dalam

penyusunan dan pelaksanaan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan di

lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang

dalam periode tahun 2018-2023;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana

mestinya

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal Oktober 2018

Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang,

Ir. H. ERWANI MATDEHI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 195907231980031006



Tahun 2018—2023

5 | P a g e

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permungkiman Kota Palembang dapat dielesaikan dengan mempedomankan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permungkiman

(DPRKP) Kota Palembang sebagai pelaksanaan amanat undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang

selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5

(Lima) tahun.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Palembang

sebagai unsur pelaksana pemerintahan Kota Palembang di Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang bertanggung jawab melaksanakan program pembangunan Sub-

Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Palembang.

Renstra Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merupakan rencana yang

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5

tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang

merupakan penjabaran visi, misi, serta mengandung nilai-nilai, faktor penentu

keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis yang ingin dicapai.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota

Palembang tahun 2018—2023 disusun berdasarkan RPJMD Kota Palembang yang

merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih

periode 2018—2023.

Dalam Penyusunan Revisi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman (DPRKP) Kota Palembang ini tentunya masih ada ditemui kekurangan dan



Tahun 2018—2023

6 | P a g e

kelemahan maka untuk kesempurnaan Renstra SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Palembang ini kami harapkan saran dan

pendapat yang membangun dari berbagai pihak.

Palembang,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang,

Ir. H. ERWANI MATDEHI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 195907231980031006



Tahun 2018—2023

7 | P a g e

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Palembang Terpilih 3.3 Telaah Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan



Tahun 2018—2023

8 | P a g e

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Palembang Tahun 2012-2032

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, STRATEGI, DAN KEWAJIBAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang Tahun 2018—2023 4.2 Nilai-Nilai 4.3 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kota Palembang 4.4 Strategi dan Kewajiban BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program Dan Kegiatan 5.2 Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII PENUTUP



Tahun 2018—2023

9 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palembang sebagai Kota terbesar kedua di Pulau Sumatera secara

geografis terletak pada posisi 104ᵒ 37’ - 104ᵒ 52’ Bujur Timur dan 2ᵒ 52’ - 3ᵒ 05’

Lintang Selatan. Kota Palembang terbelah dua oleh Sungai Musi menjadi daerah

Seberang Ilir dan daerah Seberang Ulu dengan batas wilayah berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988, sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten

Muara Enim

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin



Tahun 2018—2023

10 | P a g e

Gambar 1.1 Peta Dasar Kota Palembang

Luas wilayah Kota Palembang adalah 400.61 km² atau kurang lebih

400.000 hektar yang terbagi dalam 16 wilayah Kecamatan dan 107 Kelurahan.

Kota Palembang merupakan daerah dataran rendah dan berawa serta pasang

surut dengan ketinggian antara 3,5 meter sampai dengan 4,12 meter dari Jalan,

Sarana Jaringan utilitas dan Pertamanan (DPJUP) Kota Palembang. Renstra ini

merupakan kelanjutan dari renstra terdahulu, sebagai penyesuaian terhadap

perubahan yang terjadi baik struktur organisasi maupun tugas pokok dan fungsi

dari DPUCKP dan DPJPP menjadi DPRKP Kota Palembang.

Perencanaan Stategis (Renstra) OPD Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang Tahun 2018—2023 ini merupakan

penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Palembang Periode 2018—2023 dan penjabaran terhadap Renstra Kementerian

Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2018—2023 serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Startegis Kota Palembang Tahun 2012--2032.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang merupakan rencana kerja yang berorientasi pada program yang

berbasis kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun (Rencana

Kerja Tahunan) sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan faktor-

faktor eksternal berupa peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Rakyat dan kawasan

Permukiman Kota Palembang Tahun 2018—2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;



Tahun 2018—2023

11 | P a g e

2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan

antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara / Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Kota Palembang;

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun

2018—2023.



Tahun 2018—2023

12 | P a g e

15. Keputusan Walikota Palembang Nomor Tahun 2018 tentang Pengesahan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemeritah

Kota Palembang Tahun 2018—2023.


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;


Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Palembang;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan perencanaan pembangunan

bidang Pekerjaan umum dan perumahan rakyat periode 5 (lima) tahun terhitung

sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, ditetapkan memberikan arah

sekaligus menjadi acuan bagi pemangku program dan kegiatan dibidang

kesekretariatan maupun bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) Kota Palembang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permungkiman Kota Palembang dalam upaya mendukung visi, misi dan

kebijakan Walikota Palembang dalam rangka mewujudkan ― Palembang EMAS

Darussalam 2023‖ yang mengandung makna Palembang Pemerintah yang

ELOK, MADANI, AMAN, SEJAHTERA, dan DARUSSALAM.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang adalah:

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel

sampai berakhirnya masa Renstra tahun 2023;



Tahun 2018—2023

13 | P a g e

b. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencanaan dalam perumusan

substasi dan keterpaduan perencanaan program yang lebih jelas, rinci, dan

terukur serta mempertajam prioritas pembangunan yag difokuskan pada

pencapaian visi dan misi guna efektivitas dan efesiensi pembangunan dengan

mengacu pada RPJMD Kota palembang tahun 2018—2023 dengan benar-

benar didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat yang

tumbuh dan berkembang;

c. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab

masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tugas

dan fungsi dengan berfatokan pada nilai-nilai integritas, profesional, dan

akuntabel;

d. Sebagai upaya mengakomondasi kebijakan perencanaan, pengendalian, dan

evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi, dan interaksi

antarinstansi maupun sektor.

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan

dengan dokumen-dokemen lainnya, yaitu:

a. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang Tahun 2018—2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kota

Palembang Tahun 2018—2023;

b. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang Tahun 2018—2023 digunakan sebagai salah satu pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Dinas Perumahan rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang tiap tahun;

c. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang

menjadi pedoman dalam Penyusunan RKA Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang.



Tahun 2018—2023

14 | P a g e

d. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang Tahun 2018—2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan yang bersifat indikatif.

1.5 Sistem Penulisan

Rencana Stategis Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan

Permungkiman Kota Palembang Tahun 2018—2023 disusun dengan sistematis

sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Di dalamnya memuat tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan hubungan Renstra dengan dokumen lainnya

ditinjau dari aspek keterkaitan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018--

2023 serta memuat secara ringkas tentang sistematika penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Secara substansi bab ini membahas tentang tugas, fungsi, struktur

organisasi, sumber daya, kinerja, pelayanan, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan, dan rencana proyeksi ke depan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam bab ini berisi identitas permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Palembang, telaahan visi, misi, kebijakan, dan

program Walikota tahun 2018--2023, telaahan Renstra Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan

Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2018--2023, dan

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Tahun 2013--2032, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN



Tahun 2018—2023

15 | P a g e

Dalam bab ini dimaksudkan sebagai acunan penyusunan dan

pelaksanaan program-program pembangunan untuk kurun waktu 5

(lima) tahun, yaitu tahun 2018--2023 yang berisi visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi penjelasan rumusan prioritas program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta sumber

dananya baik yang berasal dari APBD Kota Palembang, APBD

Provinsi Sumatera Selatan, APBN, dan Sumber pendanaan lainnya

dalam periode lima tahun dan rincian target capaian tahunannya.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA

TUJUAN SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG

Berisi uraian indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Palembang yang secara langsung menunjukan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Kota Palembang.

BAB VII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan fungsi Renstra yaitu

berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran di

lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang dalam penyusunan rencana kerja, penguatan peran

stakeholder, dan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja

tahunan dan lima tahunan, serta hal-hal yang ingin dicapai di masa

yang akan datang.



Tahun 2018—2023

16 | P a g e

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PALEMBANG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Palembang

merupakan lembaga unsur Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemerintah

Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 tahun 2016

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang, Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Palembang mempunyai kedudukan, tugas

pokok dan fungsi Organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang

Kedudukan


merupakan unsur Pelaksana Pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang;


dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota

Palembang;



Tahun 2018—2023

17 | P a g e

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang dan Tugas Pembantuan.

2.1.1.1 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan pemerintahan bidang

pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan petunjuk pelaksanaannya.

Fungsi adalah:

perumusan kebijakan teknis;

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.1.2 Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasi

perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan

administrasi umum, perkantoran, kehumasan, dan kepegawaian.

Fungsi adalah:

koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan;

pelaksanaan urusan administrasi umum;

pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian:;



Tahun 2018—2023

18 | P a g e

pelaksanaan urusan kehumasan; dan

pelaksanaan fasilitas hukum dan perundang-undangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan

kepegawaian:

mengelola administrasi umum dan surat menyurat;

mengelola kearsipan dan kepustakaan;

mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;

mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;

melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas;

menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan;

menyusun rencana anggaran kerja dinas;

melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan

perencanaan tenagakerja makro dan mikro serta pengukuran indeks

pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang;

menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunan anggaran;

mengelola administrasi keunagn belanja langsung dan belanja tidak

langsung;

menyusun dan menganalisa laporan keuangan;

mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan/akuntansi:

melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan




Tahun 2018—2023

19 | P a g e

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas;

menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta sub bagian

perencanaan dan pelaporan;

melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antarbidang;

menysun dokumen perencanaan dinas.

mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;

monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;

menyusun dokumen pelaporan dinas;


melaksanakan tugas kedinasaan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di

bidang perumahan.

Fungsi adalah:

penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang perumahan;

pengawasan, pembinan dan pengendalian di bidang perumahan;

pelaksanaan kooordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perumahan Umum, melaksanakan tugas;

menyusun rencana program dan kegiatan seksi perumahan umum;

menyiapkan dan mengelola rumah susun;

menyiapkan dan mengelola rumah tidak bersusun dan rumah khusus;

menghimpun data tentang informasi dan kendala pelaksanaan proyek



Tahun 2018—2023

20 | P a g e

pembangunan dan pemeliharan lingkungan perumahan formal sebagai

bahan untuk pelaksanaan proyek yang berkelanjutan;

mengajukan RAB dan gambar ke bidang perencanaan;



b. Seksi Perumahan Swadaya, mempunyai tugas:

menyusun rencana program dan kegiatan seksi perumahan Swadaya;

menata dan mengusulkan pembangunan dan pemeliharaan perumahan

swadaya;

menyiapkan dan menusulkan kawasan pengembangan linngkungan

perumahan swadaya yang sesuai peruntukkan kawasan permukiman

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Rinci Tata Ruang

Kota dan RTBL setempat;

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fisik pembanguna terhadap

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Rinci Tata Ruang Kota dan

RTBL serta peraturan ruang (zoning regulation) lain yang berlaku;

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan dan

pemeliharan prasarana, sarana dan utilitas bumum perumahan swadaya;

menghimpun data tentang informasi dan kendala pelaksanaan proyek

pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perumahan swadaya

sebagai bahan untuk pelaksaan proyek yang berkelanjutan;

mengajukan RAB dan gambar kebidang perencanaan;

memberikan bantuan tenaga teknis perencanaan dan pengawasan

perumahan swadaya untuk umum dan masyarakat kota Palembang;



c. Seksi Rumah Susun, mempunyai tugas:

menyusun rencana program dan kegiatan seksi rumah susun;



Tahun 2018—2023

21 | P a g e

menetapkan harga sewa rumah dan gedung milik negara/kota;

menyiapkan dan menetapkan peraturan terbaru yang berkaitan dengan

penghunian, pengalihan rumah dan gedung milik negara/kota;

mengelola aset rumah dan gedung milik negara/kota;

menyiapkan dan meneliti surat izin penghunian rumah dan gedung milik

negara/kota;


melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.1.4 Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kawasan Permukiman

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kawasan Permukiman, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penyehatan

Lingkungan dan Kawasan Permukiman.

Fungsi adalah:

Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang Penyehatan Lingkungan dan Kawasan Permukiman;

Pelaksanaan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan

pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman

beserta prasarana lingkungannya serta pengelolan ijin layak huni dan

pengaturan penghunian rumah dinas;

Penyelenggaraan perencanaan teknis, pengawsan dan pengendalian

penanganan pembanguanan, penyehatan lingkungan dan

pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Tahun 2018—2023

22 | P a g e

a. Seksi Air Bersih, mempunyai tugas:

Menyusun rencana program dan kegiatan seksi air bersih;

Melaksanakan pengendalian pembangunan prasrana dan sarana

lingkungan permukiman dan penyehatan lingkungan (air bersih

lingkungan kawasan permukiman);

Menghimpun data tentang informasi dan kendala pelaksanaan

proyek sarana dan prasrana air bersih lingkungan kawasan

Menghimpun data tentang informasi dan kendal pelaksanaan proyek

prasrana-sarana air limbah lingkungan sakala kawasan permukiman

sebagi bahan untuk pelaksanaan proyek yang berkelanjutan;

Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.5 Bidang Jalan Lingkungan

Bidang Jalan Lingkungan,mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas dibidang Jalan Lingkungan.

Fungsi adalah:

Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis

dibidang jalan Lingkungan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

a. Seksi Penerangan jalan, mempunyai tugas:

Menyusun rencana program dan kegiatan seksi penerangan jalan;

Merencanakan teknis pemasangan lampu penerangan pada jalan,

pedestrian dan jembatan,

Meningkatan kualitas dan kuantitas penerangan pada

jalan,pedestrian dan jembatan;



Tahun 2018—2023

23 | P a g e

Memberikan rekomendasi terhadap pemasangan lampu jalan,

pedestrian dan jembatan;

Memfasilitasi pengurusan penyambungan daya listrik untuk

penerangan pada jalan, pedestrian dan jembatan;

Memelihara dan merawat sarana dan prasana penerangan pada

jalan, pedestrian dan jembatan;

Memantau, mengendalikan dan mengawasi sarana dan prasarana

penerangan pada jalan dan jembatan;

Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugasnya;

b. Seksi Pertamanan, mempunyai tugas:

Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pertamanan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta

pengolahan basis data seksi Pertamanan yang meliputi

Pemeliharaan Taman dan Ornamen sebagai bahan penyusunan

rencana kegiatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

seksi pertamanan yang meliputi Pemeliharaan Taman dan

Ornamen berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategis dan

program kerja Dinas;

Menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi potensi Pertamanan

yang meliputi Pemeliharaan Taman dan Orname;

Menyiapakan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan

pengembangan taman, orname daerah;

Menyiapkan bahan, menyusun rencana dan melaksanakan

pengadaan bibit tanaman untuk kepentingan pemeliharaan dan

pengembangan taman;



Tahun 2018—2023

24 | P a g e


pembangunan serta pemeliharaan ornamen didalam atau diluar

taman;

Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan serta pengembangan

rumah pembibitan (green house) tanaman pelindung, peneduh,

hias dan tanaman lainnya sesuai kebutuhan pertamanan;

Menyiapkan dan melaksanakan penggantian (rolling) tanaman

secara berkala dari rumah pembibitan (green house) ke taman atau

sebaliknya;

Melaksanakan distribusi bibit tanaman pelindung, peneduh, hias

dan tanaman lainnya sesuai kebutuhan pertamanan dari rumah

pembibitan (green house);

Melaksanakan penangkasan, perapihan (topping) ringan, sedang

dan berat pada pohon/tanaman keras/tanaman hias sesuai

kebutuhan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan survei pengujian

pohon/tanaman keras sesuai kebutuhan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penghapusan/penebangan

pohon/tanaman keras sesuai kebutuhan;

Menyiapkan bahan dan menerbitkan rekomendasi penghapusan/

penebangan pohon/tanaman keras;

Menyiapkan dan melaksanakan penggantian (rolling) tanaman di

pemakaman;

Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;


tugasnya;

c. Seksi pemakaman, mempunyai tugas:

Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pemakaman;



Tahun 2018—2023

25 | P a g e

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta

pengolahan basis data seksi pemakaman yang meliputi

Pemeliharaan dan Pelayanan pemakaman sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Seksi pemakaman yang meliputi Pemeliharaan dan Pelayanan

Pemakaman berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan

program kerja Dinas;

Menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi potensi seksi

pemakaman yang meliputi Pemeliharaan dan Pelayanan

Pemakaman;


pengembangan dan pelayanan pemakaman;


pembangunan serta pemelihaan ornamen di pemakaman;

Menyiapkan dan melaksanakan penggantian (rolling) tanaman di

pemakaman sesuai kebutuhan;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup

seksi pemakaman yang meliputi Pemeliharaan dan Pelayanan

pemakaman;

Melaporkan hasil kerja dan capian kinerja; dan


tugasnya.

2.1.1.7 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Palembang

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:



Tahun 2018—2023

26 | P a g e

Pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan

Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional

2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai

dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam bidang dan/ atau

seksi yang sesuai dengan butir kegiatan teknis fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban

kerja.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang

Kinerja lembaga pengelola Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

ini di pimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang dibantu oleh Sekretaris dan empat Kepala Bidang yaitu Bidang

Perumahan, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kawasan Permukiman, Bidang

Jalan Lingkungan, dan Bidang Prasarana Sarana Utilitas serta Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD). Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang dapat dilihat pada Gambar 2.1



Tahun 2018—2023

27 | P a g e

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang

KEPALA DINAS

UPTD

SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM

KEPEGAWAIAN

K

SUBBAG

KEUANGAN

SUBBAG

PERENCANAAN

PELAPORAN

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI RUMAH

SUSUN

SEKSI PERUMAHAN

SWADAYA

BID PERUMAHAN

SEKSI PERUMAHAN

UMUM

SEKSI DRAINASE

SEKSI AIR LIMBAH

SEKSI AIR BERSIH

BID PENYEHATAN

LINGKUNGAN

BID JALAN

LINGKUNGAN

SEKSI PENDATAAN

PERENCANAAN

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI PEMANTAUAN

EVALUASI

SEKSI PENERANGAN

JALAN

BID PRASARANA

SARANA UTILITAS

SEKSI PERTAMANAN

SEKSI PEMAKAMAN



Tahun 2018—2023

28 | P a g e

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Palembang per tanggal 1 Oktober 2018 berjumlah 207 (dua

ratus tujuh) orang yang terdiri dari 80 (delapan Puluh) orang PNS, 217 (dua ratus

tujuh belas) orang Non-PNSD, dan 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang Pegawai

Harian Lepas (PHL), yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pendidikan formal,

pangkat/ golongan dan eselon, pendidikan jabatan struktural yang dapat dilihat

pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan Per 1 Oktober 2018

No Sub SKPD Jumlah Tingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA DIII S1 S2

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang Perumahan

4. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kawasan Permukiman

5. Bidang Jalan Lingkungan

6. Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum

7. UPTD

Jumlah

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non-PNSD




1. Sekretariat



Tahun 2018—2023

29 | P a g e

2. Bidang Perumahan




6. UPTD

Jumlah

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL)




1. Sekretariat

2. Bidang Perumahan




6. UPTD

Jumlah

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Palembang, Menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Per 1 Oktober 2018

No Sub SKPD Jumlah Pangkat/ Golongan Eselon

I II III IV IV III II

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang Perumahan




Tahun 2018—2023

30 | P a g e



7. UPTD

Jumlah

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Palembang, Per 1 Oktober 2018

No Sub SKPD Jumlah

Nama Diklat Struktural

Adum/ Diklat PIM

IV

Spama/ Diklat PIM III

Spamen/ Diklat PIM II

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang Perumahan




7. UPTD

Jumlah

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang telah tersedia

sarana dan prasarana, sebagaimana terdapat pada Tabel 2.6 berikut:



Tahun 2018—2023

31 | P a g e

Tabel 2.6 Kondisi Sarana dan Prasarana

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Palembang, Tahun 2018

No Jenis Barang Jumlah Kondisi Keterangan

Baik Kurang Baik

Rusak Berat

1. TANAH 60 60 - -

2. PERALATAN & MESIN 550 456 - -

a. Alat-alat Besar 32 30 2 - Unit

b. Alat-alat Angkutan 117 104 13 - Unit

c. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur 10 10 - - Unit

d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

340 281 - 59 Jenis

e. Alat-alat Studio dan Komunikasi 46 30 16 - Jenis

f. Alat-alat Laboratorium 3 1 - 2 Jenis

g. Alat-alat Keamanan 2 - - 1 Jenis

3. GEDUNG DAN BANGUNAN 394 393

a. Bangunan Gedung 354 354 - - Lokasi

b. Bangunan Monumen 40 39 - 1 Lokasi

4. JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN 6.000 6.000

a. Jalan dan Jembatan 4.145 4.145 - - Lokasi

b. Bangunan air/ irigasi 192 192 - - Lokasi

c. Instalalasi 44 44 - - Lokasi

d. Jaringan 1.619 1.619 - - Lokasi

5. ASET TETAP LAINNYA 345 345

a. Buku Perpustakaan 85 85 - - Jenis

b. Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan

6 6 - - Jenis

c. Tumbuhan (Taman) 254 254 - - Lokasi

6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN - - - -

Jumlah 7.349 6.798 31 63



Tahun 2018—2023

32 | P a g e

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang

Sebagai gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan

Perumahan Kota Palembang (DPUCKP) dan Dinas Penerangan Jalan, Sarana

Jaringan Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang (DPJUP), berikut ini

disampaikan kinerja pelayanan dari kedua dinas tersebut.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan

Perumahan Kota Palembang

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya dan Perumahan Kota Palembang tahun 2012--2016 berdasarkan indikator

kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.7.

No Jenis Kendaraan Jumlah Kondisi Keteran

gan Baik Kurang Baik

Rusak Berat

1. Jabatan 6 6 - -

a. Minibus 4 4 - - Unit

b. Pick Up Double Cabin 2 2 - - Unit

2. Operasional 116 103 -

a. Minibus 14 14 - - Unit

b. Pick Up 14 14 - - Unit

c. Dump Truck 8 8 - - Unit

d. Truck 3 3 - - Unit

e. Crane 8 8 - - Unit

f. Tanky Air 23 10 13 - Unit

g. Sepeda Motor 56 56 - - Unit

Jumlah 122 109 13 -



Tahun 2018—2023

33 | P a g e

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUCKP Kota Palembang

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Ketersediaan infrastruktur wilayah strategi dan cepat tumbuh

% 0 0 0 25 50 0 0 0 27,5 51,5 0 0 0 110 103

2 Ketersediaan infrastruktur pedesaan

% 40 46 52 58 75 0 45,6 61,41 88,23 89 0 95 95,2 152,1 139

3 Persentase keluarga yang menggunakan air bersih

% 80 90 90 95 95 0 62,48 62,64 96,56 97 0 78,1 78,3 101,6 102,11

4 Persentase rumah tidak layak huni

% 30 28 26 24 22 0 28,83 20,7 21,67 80 0 96,1 79,93 110,74 133,33

5 Tingkat perbaikan perumahan akibat bencana

% 0 0 100 100 100 0 0 0 100 20,6 0 0 0 100 106,8

6 Tingkat pengembangan perumahan

% 20 30 40 50 60 0 0 0 76,06 100 0 0 0 154,29 100

7 Ketersediaan peraturan tentang perumahan dan permukiman

% 0 0 10 50 75 0 0 0 10 100 0 0 0 20 100



Tahun 2018—2023

34 | P a g e

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PUCKP Kota Palembang

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- (Rp 1.000.000)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Rp 1.000.000)

Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan (Rp 1.000.000)

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Belanja 42.843 64.224 51.448 119.158 36.548 51.961 45.797 108.368 85,31% 80,91% 89,02% 90,94 19,079 1,955

1. BBelanja Tidak Langsung

1.865 2.011 2.200 3.975 1.797 1.905 2.121 3.322 96,36% 94,75% 96, 40% 83,59% 528 382

a. BBelanja Pegawai

1.865 2.011 2.200 3.975 1.797 1.905 2.121 3.322 96,36% 94,75% 96, 40% 83,59% 528 382

1. BBelanja Langsung

40.979 62.213 49.248 115.183 34.751 50.055 43.676 105.045 84,80% 80,46% 88,69% 91,20 18.551 17.574

a. BBelanja Pegawai

1.001 807 1.230 1.604 489 621 784 490 48,80% 76,87% 63,78% 30,52% 151 0

b. BBelanja Brg/ Jasa

4.327 5.167 6.584 8.031 2.972 3.978 5.824 5.907 68,68% 77,00% 88,45% 73,55 926 734

c. BBelanja Modal

35.651 56.239 41.434 105.548 31.291 45.456 37.068 94.649 87,77% 80,83% 89,46% 93,46 17.474 16.839



Tahun 2018—2023

35 | P a g e

Sebagai SKPD yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, kinerja pelayanan Dinas pada periode renstra 2012--2016

belum mengacu kepada standar pelayanan minimal sebagaiamana dikehendaki

dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri

Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan

Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pada Periode Renstra 2012--2016, Dinas PUCKP Kota Palembang telah

berupaya menyiapkan indikator kinerja pelayanan sebanyak 7 (tujuh) indikator

Indikator tersebut digali dari indikator kinerja kunci dan indikator yang dikreasikan

untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD. Namun dalam penetapan target dan

pengukuran kinerja dimungkinkan masih terjadi ketidak sesuaian. Terdapat

capaian kinerja yang lebihi nilai 100% Secara faktual, hal tersebut mengandung

makna telah tercapainya target bahkan melewatinya. Dalam pemahaman lain,

dalam menetapkan target mungkin terlalu rendah (underestimate).

2.3.2 Pencapian kinerja pelayanan Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan

Pemakaman Kota Palembang.

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang

sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

2.3.2.1 Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum

Pada saat penyerahan kewenangan, jumlah lampu jalan yang harus

ditangani ada sekitar 3.000 titik tersebar dalam Kota Palembang, yang umumnya

berada pada jalan utama kota/protokol dan jalan penghubung antarwilayah

dalam Kota Palembang. Selama periode 1996--2005 sebelum akhirnya menjadi

Subdin PJU & PSU pada Dinas PJUP Kota Palembang, seksi Penerangan Jalan



Tahun 2018—2023

36 | P a g e

Umum telah banyak terlibat dan berperan dalam peristiwa besar dan penting,

seperti pada saat pelaksanaan SEA GAMES 2011 dan Islamic Solidaration

Games Sumatera Selatan tahun 2012.

Lebih dari 21.161 titik lampu bertambah selama periode 2006-2018, yang

sebagian besar menggunakan lampu jenis Son T. Berikut ini adalah tabel jumlah

Lampu Penerangan Jalan, Box Meteran dan Daya terpasang sampai dengan

tahun 2018.



Tahun 2018—2023

37 | P a g e



Tahun 2018—2023

38 | P a g e

Tabel 2.9 Jumlah Lampu Penerangan Jalan pada Tahun 2018

No Tahun Komponen Utama Lampu Jalan

Lampu (Ttk)

Tiang Meteran Daya (VA)

1. 2006 11.213 401 728 7.098.854

2. 2007 2.204 415 102 696.300

3. 2008 2.441 520 69 404.900

4. 2009 1.386 429 70 340.200

5. 2010 241 109 18 80.700

6. 2011 2.160 616 91 291.800

7. 2012 1.516 468 71 134.310

8. 2013 2.554 376 115 381.700

9. 2014

10. 2015

11. 2016

12. 2017

13. 2018 Jumlah... 21.161 2.958 1.149 9.047.06

4

Saat ini untuk melayani lebih dari 21.161 titik jalan, aparatur yang terlibat

berjumlah 53 orang, yang terdiri dari 13 PNS, 23 PHO dan 17 Pegawai Harian

Lepas (PHL). Seluruh teknisi yang menangani pemeliharaan lampu jalan masih

berstatus PHO dan PHL (Honorer). Armada yang tersedia berupa kendaraan

operasional lapangan yaitu 6 unit mobil crane, 3 unit dalam kondisi baik, 1 unit

rusak ringan dan 2 unit rusak berat.

Dalam rangka pelayanan umum dibidang penerangan jalan, Dinas PJPP

telah menyediakan posko pengaduan lampu jalan dan membentuk satgas

pemeliharaan lampu jalan yang terdiri dari teknisi dan pengawas serta

koordinator lapangan. Satgas inilah yang bertugas baik siang maupun malam

sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Untuk posko pengaduan terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi

warga kota yaitu Nomor Fleksi Telkom: 0711-7078959. Posko pengaduan akan



Tahun 2018—2023

39 | P a g e

mencatat dan segera menindak lanjuti laporan warga yang masuk sehubungan

dengan lampu penerangan jalan. Utuk operator telepon saat ini belum ada

petugas secara khusus menangani masalah laporan yang masuk melalui

telepon, termasuk mengkoordinasikan dengan petugas/ teknisi di lapangan.

Secara umum penerangan jalan sudah 100% pada jalan protokol atau

jalan utama kota, bahkan sudah masuk kejalan yang ada dalam permukiman,

baik permukiman lama maupun permukiman yang baru dibangun. Ini berarti

komitmen Pemerintah Kota untuk memberikan fasilitas berupa lampu

penerangan jalan bagi warganya sudah terlihat jelas.

Tabel 2.10 Jumlah Ruas dan Panjang Jalan dalam Kota Palembang

No Status Ruas

Jumlah Ruas

Panjang (Km)

Rasio (%)

1. Jalan Kota 656 890,930 94,19

2. Jalan Provinsi 24 54,950 5,81

3. Jalan Negara - - -

4. Jalan Non Status - - -

Jumlah.... 680 945,880

Sumber: Peraturan Walikota Palembang No. 9 Tahun 2006

Dengan asumsi jarak antara lampu jalan satu dengan yang lainnya sejauh

50 (m), maka untuk panjang seluruh jalan yang ada di kota Palembang yaitu

945,88 km dibutuhkan lampu penerangan jalan sebanyak 23.647 titik, yang

berarti dengan jumlah 21.161 titik saat ini capaian sudah mencapai 89.49%.

2.3.2.2 Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan merupakan bidang yang sebelumnya berdasarkan

Perda Nomor 2 Tahun 2005 adalah pertamanan dan lampu hias yang dipimpin

oleh pejabat eselon 3. Sebelum Perda Nomor 2 Tahun 2005, bidang pertamanan



Tahun 2018—2023

40 | P a g e

berada di Dinas Kebersihan dan Keindahan sebagai salah satu seksi yang

menangani masalah keindahan.

Setelah bergabung ke DPJUP yang selanjutnya berubah nama menjadi

DPJPP, bidang pertamanan bertambah menjadi 3 seksi, yang terbaru adalah

seksi penghijauan sedangkan yang lama tetap yaitu seksi pertamanan dan seksi

lampu hias.

Dengan misi ―Membangun dan Memelihara Sarana dan Prasarana yang

Mendukung Kerapian, Keindahan dan Kenyamanan Kota‖ bidang pertamanan

dalam operasionalnya didukung oleh 420 pegawai, yang terdiri dari 15 PNS, 13

PHO dan 392 Pegawai Harian lepas (PHL). Untuk pekerjaan fisik dilapangan

semua dilaksanakan oleh para PHO dan PHL, dengan profesi antara lain

sebagai teknisi lampu hias, operator air mancur, petugas penyiraman taman,

petugas penebasan/ pemangkasan dan petugas pemeliharaan taman.

Tabel 2.11 Jumlah Taman dalam Kota Palembang Tahun 2018

No Kecamatan

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Taman Kota (Unit)

1. Ilir Timur I 41 41 41 47 47 47

2. Ilir Timur II 10 10 17 17 17 17

3. Ilir Barat I 24 24 26 29 31 31

4. Ilir Barat II 12 12 12 13 13 13

5. Seberang Ulu I 41 42 47 49 50 50

6. Seberang Ulu II 3 3 4 5 7 7

7. Sukarame 14 14 18 20 47 47

8. Sako 3 3 3 3 3 3

9. Kemuning 3 3 3 9 9 9

10. Bukit Kecil 29 29 27 36 37 37

11. Kalidoni 10 10 5 5 5 5

12. Plaju 1 1 2 2 2 2

13. Kertapati 18 18 18 18 18 18

14. Gandus 7 7 6 6 6 6



Tahun 2018—2023

41 | P a g e

15. Alang-alang Lebar 3 5 5 6 11 11

16. Sematang Borang - - - - - - Jumlah... 221 222 234 265 303 303

Tabel 2.12 Luas Taman dalam Kota Palembang Tahun 2018

No Kecamatan

TAHUN

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Taman Kota (Unit)

1. Ilir Timur I 31.662 31.662 27.245 29.075 27.124 27.124

2. Ilir Timur II 7.661 7.661 8.058 8.058 8.463 8.463

3. Ilir Barat I 27.286 27.286 27.452 28.202 29.002 29.002

4. Ilir Barat II 1.640 1.640 1.640 1.715 1.715 1.715

5. Seberang Ulu I 35.009 35.009 44.168 45.668 45.704 45.074

6. Seberang Ulu II 1.680 1.680 2.180 2.223 2.523 2.523

7. Sukarame 39.950 39.950 40.775 46.825 50.129 50.129

8. Sako 676 679 676 676 676 676

9. Kemuning 3.320 3.320 3.320 3.605 3.605 3.605

10. Bukit Kecil 20.186 20.186 19.912 31.225 31.450 31.450

11. Kalidoni 7.076 7.076 6.700 6.700 6.700 6.700

12. Plaju 500 500 712 712 712 712

13. Kertapati 6.135 6.135 6.135 6.135 6.135 6.135

14. Gandus 10.900 10.900 10.600 10.600 10.600 10.600

15. Alang-alang Lebar 11.300 11.300 11.300 14.300 14.300 14.300

16. Sematang Borang - - - - - -

Jumlah... 204.731

204.981

210.873

235.719

238.888

238.838



Tahun 2018—2023

42 | P a g e



Tahun 2018—2023

43 | P a g e

Tabel 2.13 Luas RTH Kota Palembang Bidang Pertamanan Tahun 2005 s.d 2013

No Jenis RTH

Tahun

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Luas Luas Luas Luas Luas

M2 Ha M2 Ha M2 Ha M2 Ha M2 Ha

1 Taman Kota

204.731 20.47 204.981 20.50 209.660 20.97 235.178.5 23.52 238.837.8 23.88

2 Jalur Hijau 8.312.640 831.26 8.484.160 848.42 8.727.360 872.74 9.490.880 949.09 9.823.680 982.36

3 Hutan Kota 12.150.000 1.215 12.150.000 1.215 12.150.000 1.215 12.150.000 1.215 12.150.000 1.215

Total Luas 20667371 2066.74 208391141 2083.9141 21087020 210870 21.876.059 2187.61 22.212.518 2221.25

Persentase luas kota Palembang

40.061 Ha 5.1590% 5.2019% 5.2637% 5.467% 5.5447%



Tahun 2018—2023

44 | P a g e

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa taman kota yang dikelola Dinas

PJPP Kota Palembang 5,5% dari Presentase luas Kota Palembang 40.061 Ha

yang sudah ada saat ini.

2.3.2.3 Bidang Pemakaman

Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, urusan pemakaman

termasuk kedalam bidang perumahan.

Urusan pemakaman menjadi bagian kewenangan dalam Dinas PJPP

setelah terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2008 sejak tanggal diundangkan yaitu

tanggal 20 Agustus 2008, namun secara efektif baru dilaksanakan sejak tanggal

1 Januari 2009. Sebelumnya bidang ini berada pada Dinas Kebersihan dan

Pemakaman sebagai subdin pemakaman.

Bidang pemakaman membawahi 3 seksi yang satu sama lainnya saling

terkait dalam pengelolaan, penataan, pemeliharaan dan pengawasan tempat

pemakaman umum. Jumlah Aparatur yang menangani urusan pemakaman

berjumlah 41 orang, yang terdiri dari 7 orang PNS, 13 PHO dan 21 PHL.

Sebagian besar merupakan petugas TPU (25 orang) yang tersebar di 16 lokasi

dengan rincian seperti tampak pada tabel 2.14

Tabel 2.14 Nama, Lokasi dan Kondisi TPU Kota Palembang Tahun 2017

No Nama TPU Lokasi (Kecamatan) Luas Kondisi

1. TPU Kamboja Ilir Timur I 6,60 Ha 100% Berisi

2. TPU Candi Welan Ilir Timur I 2,0 Ha 100% Berisi

3. TPU Kandang Kawat Ilir Timur II 7,40 Ha 100% Berisi

4. TPU Talang Kerikil Sukarame 98,40 Ha 95% Berisi

5. TPU Puncak Sekuning

Ilir Barat I 4,10 Ha 100% Berisi

6. TPU Bukit Lama Ilir Barat I 10,00 Ha 95% Berisi

7. TPU Sei Goren Seberang Ulu I 3,80 Ha 97% Berisi

8. TPU Nagaswidak Seberang Ulu II 6,10 Ha 100% Berisi



Tahun 2018—2023

45 | P a g e

9. TPU Kebun Bunga Sukarame 5,50 Ha 65% Berisi

10. TPU Talang Jambi Sukarame 2,60 Ha 55% Berisi

11. TPU Sei Selayur Kalidoni 4,40 Ha 97% Berisi

12. TPU Talang Petai Plaju 1,00 Ha 95% Berisi

13. TPU Sako Sako 5,00 Ha 0,35 Berisi

14. TPU Talang Kelapa Alang-Alang Lebar 4,60 Ha Belum Berfungsi

15. TPU Gandus Gandus 5,00 Ha Belum Berfungsi

16. TPU Kalidoni Kalidoni 11,00 Ha Belum Berfungsi

Pelayanan lain dibidang pemakaman yang sudah dan masih berlangsung

saat ini yang bmerupakan layanan gratis adalah pemakaian mobil jenazah baik

di dalam dan keluar Kota Palembang , walaupun dalam Perda No 10 Tahun

2004 tentang Penataan dan Retribusi pemakaman dan atau penggabungan

jenazah, masalah ini ada aturannya tersendiri. Armada yang disiagakan berupa 2

unit mobil jenazah, yang keduanya dalam kondisi baik dan terawat dengan 1

orang sopir.

Target dan realisasi retribusi pada bidang pemakaman tahun 2017 yaitu:

Target Penerimaan: Rp 175.000.000,- Realisasi: Rp 174.000.000,- Capaian:

98%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman kota Palembang memberikan beberapa jenis pelayanan

kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memilki tantangan dan

peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan dan peluang berdasarkan kedua dinas sebelumnya, yakni:

2.4.1 Tantangan (treaths) dan Peluang (opportunities) yang dihadapi Dinas PRKP

Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antar lain:



Tahun 2018—2023

46 | P a g e

Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas

sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan

dan daya saing kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan

kesehatan;

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan

gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat

meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir;

Masih adanya mutu konstruksi yang belum sesuai standar;

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni serta

meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Tantangan tersebut sekaligus merupakan peluang-peluang (opportunities)

pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas PRKP Kota Palembang yang

timbul yang harus segera diambil dan diselesaikan. Peluang-peluang yang timbul

sangat bersesuaian dengan maksud penetapan misi Kota Palembang yaitu

Palembang EMAS Darussalam 2023.



Tahun 2018—2023

47 | P a g e

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Isu-isu strategis baik internal maupun eksternal merupakan faktor-faktor

yang menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan

mewarnai pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota

Palembang pada Tahun 2018--2023.

Sejalan dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kota Palembang

dan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang organisasi Perangkat Daerah maka pada tanggal 1 Januari 2017,

berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2017 dibentuklah Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Palembang (DPUCKP) dan Dinas Penerangan

Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan Kota Palembang (DPJUP), yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 30

November 2016.

Permasalahan pembangunan Kota Palembang dapat timbul dari kekuatan

yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak di antisipasi. Pada

bagian ini akan diuraikan faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal,

yang menjadi pendorong munculnya permasalahan. Permaslahan yang paling

krusial tentang layanan dasar Dinas PRKP Kota Palembang sesuai dengan

tugas dan fungsi yang diemban melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang

belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009--2013.

Perencanaan Strategis Dinas PRKP kota Palembang Tahun 2018--2023,

adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari

Pembangunan pada tahun sebelumnya-Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta

Karya dan Perumahan dan Renstra Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan

Utilitas dan Pertamanan. Rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan



Tahun 2018—2023

48 | P a g e

kedepan berkaitan lansung dengan kondisi nyata capaian pembangunan tahun

sebelumnya. Kegiatan pembangunan Dinas PRKP Kota Palembang periode

sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan namun masih meninggalkan

berbagai permasalahan pembangunan yang merupakan kesenjangan antara

kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang

mempengaruhi pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PRKP- gabungan dari Dinas PUCKP dan

Dinas PJPP- Kota Palembang.

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi.

2. Pengelolaan barang milik daerah yang belum optimal.

3. Kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat

mengakibatkan alih fungsi lahan secara massif.

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat miskin di

perkotaan dan akses terhadap air minum yang layak dikarenakan

keterbatasan anggaran daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Palembang

Terpilih

Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan pembangunan selama

lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan

secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan

berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Ukuran-ukuran tersebut terwujud dalam

sebuah visi yakni kondisi yang diinginkan pada akhir perencanaan yang

direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai

melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja.

Visi Kota Palembang adalah ―PALEMBANG EMAS DARUSSALAM

TAHUN 2023‖ yang mengandung makna, sebagai berikut:



Tahun 2018—2023

49 | P a g e

ELOK Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau,

tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya

ramah, santun, bersahabat sehingga menarik untuk menjadi

tempat tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi,

sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan investasi.

MADANI Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma,

nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan

teknologi, beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh pada

peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi,

mengedepankan kesetaraan transportasi, demokratis dan

berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme,

partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.

AMAN Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman

untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial

baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk

berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event

nasional maupun internasional.

SEJAHTERA Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf

hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar,

dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta

sosial lainnya.

DARUSSALAM Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram,

makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan

manusia dan alam.

Dalam mewujudkan visi ‖Palembang EMAS Darussalam 2023‖ ditempuh

melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata,

berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis

teknologi dan informasi



Tahun 2018—2023

50 | P a g e

2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang

bersih, berwibawa, dan profesional

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan

regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan

menjamin rasa aman untuk berinvestasi

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya

saing tinggi

5. Menjadikan Palembang kota pariwisata sungai dan budaya serta event

olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam

Terkait dengan misi Kota Palembang tahun 2018--2023 di atas, Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang melaksanakan

misi yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ―Mewujudkan pembangunan

infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan

berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi‖, ―Mewujudkan

masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya

integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan

profesional‖, dan ―Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul

pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan

komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.‖

Terdapat dua permasalahan utama pelayanan Dinas PRKP Kota

Palembang yang dapat mempengaruhi pencapaian Misi Pemerintah Kota

Palembang tersebut, sebagai berikut:

1. Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan

prasrana dan sarana lingkungan yang memadai.

2. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwasata,

ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum

dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan.



Tahun 2018—2023

51 | P a g e

3.3 Telaah Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

Provinsi Sumatera Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/PRT/M/2010

tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum Tahun 2014--2019,

pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan oleh Kementrian

Pekerjaan Umum dalam rangka mencapai visi jangka panjang ―Tersedianya

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung

Indonesia Sejahtera 2025‖, dimana makna dari infrastruktur bidang pekerjaan

umum dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat

ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman.

Kementrian PU menyusun 8 (delapan) misi untuk mencapai visinya untuk

dilaksanakan pada periode tahun 2014--2019. Terdapat sebuah misi yang

sangat mempengaruhi misi Dinas PRKP Kota Palembang dalam mendukung

program kerja Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih, yaitu:

―Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata,

berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi

dan informasi‖.

Seluruh tujuan yang ditetapkan dalam renstra Kementrian PU dan

Perumahan Rakyat (PUPR) selaras dengan pembangunan daerah Kota

Palembang. Terdapat lima tujuan strategis Kementrian PUPR, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan

permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap

perubahan iklim)



Tahun 2018—2023

52 | P a g e

2. Meningkatkan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan

pangan dan daya saing

3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan

(dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan

perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi

kesenjangan antar wilayah

5. Optimalisasi peran (koordinasi,sistem informasi, data, SDM, kelembagaan

dan administrasi)dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman

Renstra Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 02/Permen/M/2014

Tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2014--2019.

Visi Kementerian Perumahan Rakyat adalah ―Setiap Keluarga Indonesia

Menempati Rumah Yang Layak Huni.‖

Seluruh misi yang ditetapkan dalam renstra Kementerian Perumahan

Rakyat selaras dengan pembangunan daerah Kota Palembang. Terdapat lima

misi Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu:

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembangunan perumahan dan permukiman

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam

lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan

utilitas yang memadai

3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang

efisien, akuntabel dan berkelanjutan



Tahun 2018—2023

53 | P a g e

4. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman

secara optimal

5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya

dalam pembangunan perumahan dan permukiman

Demikian juga tujuan yang ditetapkan dalam renstra Kementerian

Perumahan Rakyat selaras dengan Pembangunan daerah Kota Palembang.

Terdapat sepuluh tujuan strategis Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu:

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam


2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap

lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman

3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi

dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur

4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung

dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai

5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh

6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan

7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk


8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan

permukiman

9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam


10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam

rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman



Tahun 2018—2023

54 | P a g e

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Selatan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera

Selatan pada saat Renstra Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Palembang ini disusun sedang disusun oleh pihak Dinas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Namun demikian sudah ada upaya sinkronisasi yang intens antara Renstra

Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang

dan Renstra Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata-Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Kota Palembang Tahun 2012--2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang adalah

penjabaran RTRW provinsi kedalam kebijakan dan strategi pengembangan

wilayah Kota Palembang yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam

rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan. Strategi

pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan kedalam rencana struktur dan

rencana pola ruang operasional. Salah satu fungsi RTRW Kota Palembang

adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJDP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palembang.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Palembang adalah ―Mewujudkan

Palembang sebagai Kota Tepian Sungai berbasis pariwista, jasa dan

perdagangan berskala Internasional yang berbudaya, Aman, Nyaman, Produktif,

Hijau, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.‖

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Palembang yang ditetapkan

dalam rangka pencapaian tujuan seperti disebutkan di atas, terdiri dari:



Tahun 2018—2023

55 | P a g e

1. Penataan Kawasan Tepian Sungai Musi dengan memperhatikan daya

dukung lingkungan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan ruang Kawasan

Koridor Sungai Musi sebagai salah satu kawasan potensial dan menjadi ikon

Kota Palembang secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan kawasan strategis dari aspek ekonomi dan sosial budaya.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan ruang Kawasan

Strategis sesuai dengan aspeknya sehingga dapat mengoptimalkan potensi

ekonomi yang ada, menjaga/melestarikan budaya sebagai ciri khas Kota

Palembang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota secara berhierarki.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendistribusikan pusat-pusat pelayanan

secara berjenjang sesuai dengan skala pelayanannya mulai dari pusat kota

hingga ke lingkungan permukiman sehingga menjadi acuan dalam

pembangunan saran prasarana perkotaan.

4. Pengembangan sistem prasarana dan sarana kota secara merata di seluruh

wilayah.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kta

sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan kota seperti

kemacetan,kekumuhan dan lain-lain.

5. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau sebagai paru-paru kota.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di

Kota Palembang dalam mewujudkan Plembang sebagai kota yang ―hijau,

biru dan bersih‖ (green, blue and clean).

6. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata

berskala internasional.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Palembang sebagai pusat

jasa, perdagangan dan pariwisata berskala internasional yang didukung oleh

ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan, jaringan informasi



Tahun 2018—2023

56 | P a g e

7. Pengembangan kawasan budidaya ke seluruh wilayah kota sesuai dengan

potensinya

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bagi

kawasan budidaya sebagai wadah aktivitas masyarakat.

Dengan memperhatikan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah

Kota Palembang maka permasalahan strategis yang timbul dan mempengaruhi

perencanaan strategis Dinas PRKP Kota Palembang, adalah:

1. Melaksanakan pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

kepada masyarakat sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah Kota

Palembang dan rencana pola ruang wilayah Kota Palembang

2. Mengembangkan keterpaduan pembangunan kawasan strategis: Kawasan

Tepian Sunagi Musi, Kawasan Jakabaring, Kawasan Agropolitan Gandus,

Kawasan Kasiba-Lisiba Talang Kelapa, Kawasan CBD Pusat Kota, Kawasan

Industri Karya Jaya, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Karya Jaya,

Kawasan TPKS Karang Anyar, dan Kawasan Industri Sukarami.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Palembang

dimaksudkan untuk mengarus utamakan (main streaming) perencanaan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan khususnya

dalam perencanaan tata ruang wilayah di Kota Palembang. KLHS Kota

Palembang bertujuan sebagai acuan penyusunan atau evaluasi RTRW, RPJM,

RPJP, atau program tertentu yang telah atau akan disusun oleh Pemerintahan

Kota Palembang.

Isu lingkungan hidup Kota Palembang yang dianalisis dari KRP, RTRW

(Pola dan Struktur Ruang) serta kondisi lingkungannya, adalah:

1. Alih Fungsi Lahan Rawa

2. Masalah Banjir di Kota Palembang

3. Masalah Pencemaran Air Sungai serta Pencemaran Udara

4. Permukiman Kumuh di Kota Palembang

5. Masalah Persampahan di Kota Palembang



Tahun 2018—2023

57 | P a g e

6. Masalah Kemacetan Lalu Lintas Kota Palembang

Beberapa masalah lingkungan yang spesifik bagi Kota Palembang adalah:

1. Topografi sebagian besar wilayah Kota Palembang yang merupakan lahan

datar (dengan kemiringan <5%) menyebabkan secara alami Kota Palembang

berpotensi untuk terjadi genangan dan banjir.

2. Rawa konservasi di daerah pedalaman cenderung akan mendangkal secara

alami lebih cepat dari rawa tepian sungai.

3. Potensi air tanah Kota Palembang tergolong sangat kecil untuk sumber air

bersih, Kota Palembang harus bertumpuh pada air Sungai Musi dan air hujan

yang ditangkap pada rawa konservasi.

4. Lahan Kota Palembang yang layak untuk TPA sampah yang tergolong

sangat terbatas, ditinjau dari kedalaman muka air tanah, permeabilitas tanah,

absorbsition capacity tanah terhadap zat pencemar dan jenis tanah yang

sesuai untuk alas, pelapis dan penutup timbunan sampah.

Sesuai rekomendasi KLHS Kota Palembang, berikut adalah

permasalahan KLHS yang berkaitan dengan perencanaan strategis Dinas PRKP

Kota Palembang:

1. Terkait dengan keberlanjutan ketersediaan sumber air bersih Kota

Palembang, dianjurkan agar mulai menggabungkan air Sungai Musi dengan

air rawa konservasi sebagai sumber air bersih, bahkan dianjurkan agar

memperbanyak rawa yang difungsikan sebagai rawa konservasi air.

2. Mengingat banyak rawa tepian sungai yang direncanakan direklamasi

menjadi lahan budidaya dengan berbagai peruntukan (industri dan

sebagainya), dianjurkan agar bangunan, sarana dan prasarana di lahan

reklamasi tersebut dirancang sesuai dengan persyaratan adaptasi terhadap

perubahan iklim.

3. Agar memperjelas fungsi lindung rawa konservasi. Hal ini akan membantu

memperjelas KRP pengelolaannya.



Tahun 2018—2023

58 | P a g e

4. Agar melakukan pengerukan secara berkala pada rawa pedalaman yang

ditetapkan sebagai rawa konservasi.

5. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap air sungai maka

sebaiknya air limbah domestik dikelola secara terpusat. Kemudian setelah

effluennya memnuhi baku mutu baru boleh dialirkan ke badan air.

6. Air limbah yang berasal dari kegiatan industri harus diolah terlebih dahulu

dalam IPAL sebelum dibuang ke badan air.

7. Melakukan penataan dengan cara pembuatan rumah susun dan sebagainya.

8. Untuk memperpanjang umur TPA dianjurkan agar pengelolaan sampah Kota

Palembang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).

9. Untuk jangka panjang, dianjurkan agar Kota Palembang menjadi prinsip

pengelolaan sampah ―waste to energy‖.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Analisis Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis perlu dianalisis melalui Analisis Lingkungan Internal

(ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

3.5.1.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis Lingkungan Internal melalui pengamatan, pemahaman dan

evaluasi lingkungan internal organisasi sehingga memperoleh:

1. Kekuatan (Strenght)

Adanya Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Kota

Palembang

Potensi SDM yang mendukung pembangunan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Adanya program kerja yang jelas

Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan yang

berkesinambungan



Tahun 2018—2023

59 | P a g e

Adanya kerjasama yang baik antara aparatur dalam organisasi dan

stakeholder terkait

2. Kelemahan (Weakness)

Terbatasnya dana pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan

pembangunan infrastruktur

Lemahnya koordinasi antardinas

3.5.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis Lingkungan Eksternal melalui pengamatan, pemahaman dan

evaluasi kondisi objektif lingkungan eksternal sehingga menghasilkan:

1. Peluang (Opportunities)

Jumlah dunia usaha (stakeholder) yang ada cukup banyak

Tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat

Tersedianya dana perbantuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan

infrastruktur

Kerja sama dengan pihak BUMN/BUMD/Swasta dalam peningkatan

kualitas pembangunan infrastruktur

2. Tantangan (Threats)

Permintaan kualitas pembangunan infrastruktur yang makin tinggi

Lambannya pertumbuhan sektor riel yang mengakibatkan pembangunan

tersendat

Menurunnya investor untuk investasi di daerah

Penambahan penduduk secara cepat



Tahun 2018—2023

60 | P a g e

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Palembang Tahun 2018—2023

4.1.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana

pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan diarahkan dan apa

yang akan dicapai. Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Palembang, yang

sekaligus merupakan visi Walikota Palembang terpilih periode 2018—2023,

yakni:

―PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023‖

Makna ELOK, adalah Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih,

indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah,

santun, bersahabat sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan melakukan

berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan

investasi.

Makna MADANI, adalahKota Palembang masyarakatnya menjunjung

tinggi norma, nilai-nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi,

beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku,

memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan transportasi,

demokratis dan berkeadilan sosial serta memiliki toleransi dalam pluralisme,

partisipasi sosial yang luas dan supremasi hukum.

Makna AMAN, adalah Kota Palembang kondisinya kondusif,

masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik



Tahun 2018—2023

61 | P a g e

sosial baik vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk berinvestasi

serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.

Makna SEJAHTERA, adalah Kota Palembang memiliki masyarakat yang

mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, dalam

bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan,

taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

Makna DARUSSALAM, adalah Kota Palembang menjadi kota yang aman,

damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan

manusia dan alam.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi

organisasi, maka perlu dirumuskan misi. Misi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang sama dengan misi Pemerintah Kota

Palembang, yakni:

4.1.2.1 Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu,

merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang

berbasis teknologi dan informasi

4.1.2.2 Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan

yang bersih, berwibawa, dan profesional

4.1.2.3 Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul

pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan

komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Dinas PRKP Kota

Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan visi, misi,

tujuan, strategis, dan arah kebijakan Dinas PRKP Kota Palembang untuk periode

lima tahun mendatang.



Tahun 2018—2023

62 | P a g e

4.2 Nilai–Nilai

Nilai mengandung makna kebenaran mengenai keyakinan dan perilaku organisasi

yang digunakan sebagai budaya kerja dalam pengambilan kebijakan dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi, maka nilai yang disepakati adalah :

4.3.1 Integritas

4.3.2 Profesionalisme

4.3.3 Akuntabel

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan menangani isu strategis yang di hadapi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Palembang. Sasaran adalah hasil yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai ,

dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas

dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang

atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan

indikator kinerja.

Misi Pertama: Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang

terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang

berbasis teknologi dan informasi, memiliki tiga tujuan dan delapan sasaran yaitu :

Tujuan : 1.1 Penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah

Sasaran : 1.1.1 Tersedianya jalan lingkungan yang baik

1.1.2 Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum dan sarana umum



Tahun 2018—2023

63 | P a g e

Tujuan : 1.2 Pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup

Sasaran : 1.2.1 Tersedianya taman yang asri

1.2.2 Tercukupinya lahan TPU bagi masyarakat

Tujuan : 1.3 Penyediaan permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup

Sasaran : 1.3.1 Tersedianya permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup

1.3.2 Terciptanya perumahan layak huni bagi masyarakat

1.3.3 Tersedianya akses air minum yang aman

1.3.4 Tersedianya akses air limbah permukiman

1.3.5 Berkurangnya permukiman kumuh

Misi kedua: Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika,

melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang

bersih, berwibawa, dan profesional, memiliki satu tujuan dan satu sasaran.

Tujuan : 2.1 Mewujudkan pelayanan prima

Sasaran : 2.1.1 Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah

Misi ketiga: Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul

pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan komparatif

dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi, memiliki satu tujuan dan satu

sasaran.

Tujuan : 3.1 Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN



Tahun 2018—2023

64 | P a g e

Sasaran : 3.1.1 Meratanya sebaran hasil pembangunan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PRKP Kota Palembang

beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.2. Indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan merupakan indikator kinerja pelayanan Dinas PRKP Kota Palembang yang

telah mengadopsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang mengatur penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK)



Tahun 2018—2023

65 | P a g e

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

Dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2018--2023 Dinas PRKP Kota Palembang

VISI: Palembang EMAS Darussalam 2023

MISI I: Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata,

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi

dan informasi

Tujuan 1.1 Sasaran 1.1.1 Strategi 1.1.1.1 Arah Kebijakan 1.1.1.1.1

Penyediaan

infrastruktur

penopang

pembangunan daerah

Tersedianya jalan lingkungan yang baik

Pembangunan jalan lingkungan

Prioritas perbaikan jalan berdasarkan hasil musrembang dan usulan masyarakat

Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum dan sarana umum

Pemasangan penerangan jalan umum, jalan lingkungan, dan sarana utilitas

Prioritas pemasangan penerangan berdasarkan hasil musrembang dan usulan masyarakat


Pengelolaan

pembangunan

berwawasan

lingkungan hidup

Lingkungan Hidup

Tersedianya taman

yang asri

Pembangunan taman di wilayah Kota Palembang

Prioritas pemeliharaan dan pembangunan taman baru untuk mencapai target minimal luasan RTH Kota

Tercukupinya lahan

TPU bagi masyarakat

Penyediaan TPU bagi masyarakat di wilayah Kota Palembang

Prioritas penyediaan lahan TPU di wilayah perbatasan


Penyediaan

permukiman dan

kawasan permukiman

yang layak dan

berwawasan

lingkungan hidup

Penyediaan permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup

Akurasi data perencanaan serta pemfasilitasian bantuan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni

Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur

Terciptanya Akurasi data Meningkatkan



Tahun 2018—2023

66 | P a g e

perumahan layak huni bagi masyarakat

perencanaan serta pemfasilitasian bantuan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni

pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur

Tersedianya akses air minum yang aman

Akurasi data dan informasi pembangunan IPAB

Prioritas IPAB di lingkungan permukiman miskin dan kumuh.

Tersedianya akses air limbah permukiman

Akurasi data dan informasi pembangunan IPAL

Prioritas IPAB di lingkungan permukiman miskin dan kumuh, serta perumahan yang sangat sederhana.

Berkurangnya permukiman kumuh

Akurasi data serta pembangunan sarana-prasarana pada permukiman dan perumahan yang menjadi daerah prioritas pengentasan kemiskinan

Prioritas pada wilayah kawasan kumuh sesuai peraturan yang berlaku

MISI II: Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional


Mewujudkan pelayanan prima

Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah

Pelayanan apartur dalam administrasi pembangunan

Prioritas pendidikan dan pelatihan kinerja aparatur

MISI III: Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi


Membangun daya

saing kota yang

unggul sebagai pusat

Meratanya sebaran hasil pembangunan

Akurasi data serta pembangunan sarana-prasarana pada perumahan dan

Prioritas pada zona pinggiran kota



Tahun 2018—2023

67 | P a g e

simpul pembangunan

dan investasi tingkat

kawasan ASEAN

kawasan permukiman yang menjadi daerah prioritas pengentasan kemiskinan



Tahun 2018—2023

68 | P a g e

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan


Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Kinerja Sasaran

Formulasi 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah

1.1 Tersedianya jalan lingkungan yang baik

1.1.1 Persentase jalan lingkungan yang baik

80 82 84 86 88 90 Jumlah jalan yang baik dibagi jumlah jalan yang ada dikali seratus

1.2 Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum dan sarana umum

1.2.1 Persentase lampu penerangan jalan/sarana umum

65 70 75 80 85 88 Jumlah titik lampu yang ada dibagi jumlah seharusnya dikali seratus

2 Pengelolaan peembangunan berwawasan lingkungan hidup

2.1 Tersedianya taman yang asri

2.1.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

8 9 9,5 10 10,5 11 Luas RTH dibagi Luas Kota dikali seratus

2.2 Tercukupinya lahan TPU bagi masyarakat

2.2.1 Rasio TPU per satuan penduduk

30 33 36 40 42 45 Jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah penduduk dikali seribu

3 Penyediaan 3.1 Tersedianya 3.1.1 Persentase ketersediaan 0 100 100 100 100 100 Jumlah rumah yang



Tahun 2018—2023

69 | P a g e

permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwasan lingkungan hidup

permukiman dan kawasan permukiman yang layak dan berwasan lingkungan

rumah layak huni bagi korban relokasi dan bencana

dperbaiki dibagi jumlah target rumah yang akan diperbaiki dikali seratus

3.2 Terciptanya perumahan layak huni bagi masyarakat

3.2.1 Persentase ketersediaan rumah layak huni

80 81 83 85 87 89 Jumlah rumah tidak layak huni yang dibedah dibagi jumlah rumah tidak layak huni dikali seratus

3.3 Tersedianya akses air minum yang aman

3.3.1 Persentase rumah tangga berakses air minum yang aman

80 82 84 86 88 90 Jumlah rumah tangga berakses air minum dibagi jumlah rumah tangga keseluruhan dikali seratus

3.4 Tersedianya akses sistem air limbah permukiman

3.4.1 Persentase rumah tangga berakses sistem air limbah

68 70 73 76 78 80 Jumlah rumah tangga berakses sistem air limbah dibagi jumlah rumah tangga

3.5 Berkurangnya permukiman kumuh

3.5.1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

2,7 2,5 2,2 1,9 1,7 1,5 Jumlah kawasan permukiman kumuh yang diperbaiki dibagi jumlah kawasan permukiman kumuh dikali seratus

4 Mewujudkan 4.1 Terpenuhinya 4.1.1 Persentase Indeks 100 100 100 100 100 100 Jumlah rumah tidak



Tahun 2018—2023

70 | P a g e

pelayanan prima

kepuasan masyarakat atas layanan perangkat daerah

Kepuasan Masyarakat (IKM)

layak huni yang dibedah dibagi jumlah rumah tidak layak huni dikali seratus

5 Membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simpul pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN

5.1

Meratanya sebaran hasil pembangunan

5.1.1 Persentase sebaran perencanaan dan pengembangan pembangunan

75 78 80 82 85 88 Jumlah sebaran pembangunan dibagi jumlah luas kota dikali seratus



Tahun 2018—2023

71 | P a g e

4.4. Strategi dan Kebijakan

Strategi lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau

pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi

merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang

ditetapkan.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh

Dinas PRKP Kota Palembang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,

serta visi dan misi.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas PRKP Kota

Palembang Tahun 2018--2023 maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan,

sebagai berikut:

Strategi :

1. Pembangunan jalan lingkungan

2. Akurasi data dan informasi pembangunan IPAB

3. Pengendalian alih fungsi lahan dan penataan permukiman kumuh

4. Akurasi data serta pembangunan sarana – prasarana pada permukiman dan

perumahan yang menjadi daerah prioritas pengentasan kemiskinan

5. Membangun gedung pelayanan publik dan gedung pelayanan nonpublik

6. Perencanaan dan pembangunan permukiman bagi masyarakat

berpenghasilan rendah yang didukung fasilitas umum yang memadai

7. Akurasi data perencanaan serta pemfasilitasian bantuan bagi masyarakat

yang memiliki rumah yang tidak layak huni

8. Akurasi data dan informasi pembangunan IPAL

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerangan jalan di seluruh pelosok

kota

10. Mengembangkan dan meningkatkan penataan ruang terbuka hijau



Tahun 2018—2023

72 | P a g e

11. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan TPU yang berwawasan

lingkungan

Arah Kebijakan :

1. Pada perbaikan jalan lingkungan prioritas berdasarkan hasil musrenbang

dan usulan masyarakat

2. Prioritas IPAB di lingkungan permukiman miskin dan kumuh

3. Prioritas IPAL di lingkungan permukiman miskin dan kumuh serta perumahan

yang sangat sederhana

4. Prioritas pada zona/daerah pinggiran kota

5. Mengembangkan sistem informasi berbasis data

6. Pembangunan atau rehabilitasi bangunan

7. Meningkatkan pembangunan perumahan rakyat yang layak huni, terjangkau

dalam aspek kesehatan dan kenyamanan serta berbasis kawasan yang

serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan

infrastruktur

8. Mengembangkan sistem infromasi data

9. Membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan yang

dibutuhkan masyarakat

10. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung

kerapian, keindahan, dan kenyamanan kota

11. Revitalisasi dan Optimalisasi Tempat Pemakaman Umum (TPU)



Tahun 2018—2023

73 | P a g e

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Palembang

adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018--

2023.

Program Dinas PRKP Kota Palembang merupakan program prioritas RPJMD

Kota Palembang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PRKP Kota Palembang.

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu anggaran Dinas

PRKP Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kota

Palembang. Selanjutnya, dijabarkan Dinas PRKP Kota Palembang ke dalam rencana

kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-

masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah

Dinas PRKP Kota Palembang.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas PRKP

Kota Palembang yang telah mengadopsi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Permerintah Daerah yang mengatur penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis

layanan Dinas PRKP Kota Palembang. Secara umum kelompok sasaran akan terbagi

antara sasaran internal dan sasaran eksternal Dinas PRKP Kota Palembang. Kelompok



Tahun 2018—2023

74 | P a g e

sasaran eksternal Dinas PRKP Kota Palembang adalah sebesar-besarnya masyarakat

Kota Palembang.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas PRKP Kota Palembang dan mendukung

pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kota Palembang maka disusun rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dibebankan kepada Dinas PRKP, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:

a. Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan:

a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan:

a. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat

4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial, dengan

kegiatan:

a. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam

b. Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial

5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan kegiatan:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan:

a. Pemeliharaan RTH

b. Pengembangan Taman Rekreasi



Tahun 2018—2023

75 | P a g e

7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan

kegiatan:

a. Perencanaan pengembangan infrastruktur

b. Pembangunan/peningkatan infrastruktur

8. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan:

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perkotaan

b. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Timur I

c. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Timur II

d. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Barat I

e. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Ilir Barat II

f. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Seberang Ulu I

g. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Seberang Ulu II

h. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Sukarami

i. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Sako

j. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Kemuning

k. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Bukit Kecil

l. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Kalidoni

m. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Plaju

n. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Kertapati

o. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Gandus

p. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Alang-Alang Lebar

q. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Sematang Borang

9. Program Penerangan Jalan dan Utilitas, dengan kegiatan:

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Timur I

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Timur II

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Barat I

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Ilir Barat II

e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Seberang Ulu I



Tahun 2018—2023

76 | P a g e

f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Seberang Ulu

II

g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Sukarami

h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Sako

i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Kemuning

j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Bukit Kecil

k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Kalidoni

l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Plaju

m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Kertapati

n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Gandus

o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Alang-Alang

Lebar

p. Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas di Kecamatan Sematang

Borang

q. Pembangunan Penerangan Jalan dan Sarana Umum di Kota Palembang

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor

g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

h. Penyediaan alat tulis kantor

i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

l. Penyediaan peralatan rumah tangga

m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Tahun 2018—2023

77 | P a g e

n. Penyediaan makanan dan minuman

o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

a. Pengadaan Mobil jabatan

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

d. Pengadaan peralatan gedung kantor

e. Pengadaan mebeleur

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

i. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

k. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

l. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, denga kegiatan:

a. Pengadaan mesin/kartu absensi

b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

c. Pengadaan pakaian kerja lapangan

d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan keuangan semesteran

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran



Tahun 2018—2023

78 | P a g e

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas PRKP Kota

Palembang selama 5 tahun kedepan berasal dari APBD Pemerintah Kota

Palembang Tahun 2018--2023 ditargetkan sebesar Rp 2.285.739.945.377,00.



Tahun 2018—2023

79 | P a g e

BAB VI INDIKATOR KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam

mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang

keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan

merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan

adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai

setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan

indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas

perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk

diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator kinerja yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja

Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Standar Pelayanan minimal (SPM) Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang mencantumkan target yang akan

dicapai tiap tahun sampai dengan tahun 2023 yang sejalan dengan dokumen Rencana

Strategis (Renstra).

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran

kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang

yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input ini

diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBD Kota

Palembang, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN. Indikator keluaran (outputs)

adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang

dapat berupa fisik atau nonfisik. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).



Tahun 2018—2023

80 | P a g e

Indikator ini juga menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefit)

dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena

belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Palembang

Tahun 2013–2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang sebagai berikut:



Tahun 2018—2023

81 | P a g e

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Umum (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang

No Indikator Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung PSU

55% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang




akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Tahun 2018—2023

82 | P a g e

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Palembang




akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Persentase jalan lingkungan yang baik 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 90%

2 Persentase lampu penerangan jalan/sarana umum 65% 65% 70% 75% 80% 85% 88% 88%

3 Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8% 8% 9% 9,5% 10% 10,5% 11% 11%

4 Rasio TPU pe satuan penduduk 30% 30% 33% 36% 40% 43% 46% 46%

5 Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban relokasi dan bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Persentase ketersediaan rumah layak huni 80% 80% 81% 83% 85% 87% 89% 89%

7 Persentase rumah tangga berakses air minum yang aman 80% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 90%

8 Persentase rumah tangga berakses air limbah yang sehat 68% 68% 70% 73% 76% 78% 80% 80%

9 Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 2,7% 2,7% 2,5% 2,2% 1,9% 1,7% 1,5% 1,5%

10 Persentase sebaran perencanaan dan pengembangan pembangunan

75% 75% 78% 80% 82% 85% 88% 88%



Tahun 2018—2023

83 | P a g e

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah langkah awal peningkatan kinerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang yang merupakan

pedoman dalam merumuskan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pada kurun waktu

2018—2023. Sedangkan dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama dan komitmen

aparatur serta adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

Kekurangan dan kelemahan baik materi maupun sistematika dalam penyusunan

Renstra ini perlu penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu, saran dan masukan dari

semua pihak guna kesempurnaan sangat kami harapkan.

rencana strategis...

Documents