rencana strategis (renstra) skpd strategis... · web view... tata cara penyusunan, pengendalian dan...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPDBAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2010-1015
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli adalah rencana strategis yang berwawasan 5 (lima) tahun kedepan dimulai dari perencanaan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 termasuk tugas-tugas perencanaan masa transisi tahun 2016. Perencanaan masa transisi dimaksudkan adalah untuk mengantisipasi adanya stagnasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD pada Tahun 2016.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) dalam hal ini adalah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli Tahun 2010-1015 dilatarbelakangi penyusunannya oleh tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka menengah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang mempunyai wawasan waktu selama lima tahun yaitu tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat dengan istilah RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2011 serta dipayungi oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 yang mempunyai wawasan waktu selama 20 tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011. Dengan demikian terdapat konsistensi perencanaan pembangunan daerah baik ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun ditingkat Pemerintah Daerah, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan baik oleh Pemerintah Daerah yang disebut dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) maupun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD). Dengan kedua dokumen perencanaan tahunan tersebut akhirnya dapat disusun rancangan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas dalam rangka menyusun RAPBD pada
1
tahun yang bersangkutan yang sebelumnya diproses melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MURENBANGDA).
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MaksudRentra Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD)
disusun dengan maksud agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bangli melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terintegrasi menuju tercapainya Visi dan Misi Satuan Kerja yang bersangkutan yang juga bersinergi menuju tercapinya Visi dan Misi Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Visi, Misi Daerah yang ditetapkan Dalam RPJPD.
2. Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA-SKPD) disusun dengan
tujuan agar Satuan, Kerja Perangkat Daerah Memiliki satu dokumen perncanaan Pembangunan berwawasan 5 Tahunan yang memuat Visi, Misi, tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, selanjutnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusuun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah(RENJA-SKPD).
1.3. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan Rentra Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) adalah :1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-20014.
4. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
2
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyuaunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli.
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015.
1.4.HUBUNGAN RENSTRA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pencanaan Pembangunan Nasional khususnya pada pasal 7(1) disebutkan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah(RPJMD) dan bersifat indikatif. Juga disebutkan pada pasal 7(2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) disusun dengan berpedoaman kepada Renstra SKPD dengan mengacu kepda Rencana Kerja Pemerintah daerah(RKPD), memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dari ketentuan tersebut pada psal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomer 25 tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas maka Renstra Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli adalah merupakan bagian integral dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Bangli tahun 2010 – 2015 dan didalam menyusun Rencana Kerja Bappeda dan Penanaman Modal setiap tahun harus berpedoman kepada Renstra Bappeda dan Penanaman Modal yang telah ditetapkan dan Rencana Kerja
3
Pemerintah daerah(RKPD) Kabupaten Bangli yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan.
Adapun secara keseluruhan hubungan dan keterkaitan antara Renstra – Bappeda dan Penanaman Modal dengan dokumen perncanaan pembangunan daerah lainnya adalah seperti tampak pada bagan berikut.
Bagan 1.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah
4
RENSTRA K/L
RENJA K/L
Pedoman RKA K/L
RINCIANAPBN
Pedoman
RPJM NASIONAL
K/L
RKP Dijabarkan RAPBN APBN PedomanRPJPNASIONAL
Pedoman
RPJM DAERAH
RKPDAERAH
Dijabarkan RAPBD APBDPedoman
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
Pedoman RKASKPD
RINCIAN APBD
Pedoman
RPJP DAERAH
Pedoman
Diacu
Diserasikan melalui MusrenbangMemperhatikanAcuan
Pedoman Diacu
UU.NO. 17/03KN
UU. NO. 25/04SPPN
1.5. POLA PIKIR DAN SISTIMATIKA PENULISAN Pola Pikir dan Sistimatika penulisan Renstra Bappeda dan
Penanaman Modal adalah sebagai berikut ;
Bab. I : Pendahuluan, menguraikan secara garis besar tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta landasan hukum, dan hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dari penyusunan Renstra SKPD Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli.
Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD, mengemukakan secara umum gambaran kondisi pelayanan Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta susunan kepegawian.
Bab. III : Isu-isu Strategis, menyajikan garis besar tentang isu-isu dan permasalahan-permalahan yang berkembang baik di tingkat masyarakat maupun dalam urusan penyelenggaran pemerintahan .
Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Kebijakan menguraikan tentang pandangan kedepan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka terwujudnya Good Governance.
Bab V : Menguraikan tentang Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif bidang perencanaan dan penanaman modal selama lima tahun kedepan.
Bab VI : Menguraian capaian Indikator Kinerja SKPD dalam bidang perencanaan dan penanaman modal.
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. KONDISI UMUM MASA KINI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli sampai saat ini mempunyai peranan yang sangat dominan dalam merumuskan kebijakan pembangunan tersebut dituangkan kedalam bentuk beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejak digulirkan otonomi daerah di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peranan Bappeda dan Penanaman Modal sebagai Lembaga Perancana Pembangunan di daerah menjadi semakin penting dan strategis karena dengan pemberian otonomi daerah melalui azas desentralisasi itu kretifitas dan inovasi Daerah/Kabupaten/Kota untuk memajukan daerahnya menjadi sangat terbuka lebar. Pada era tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, daerah telah menyusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan yaitu :
1. RPJPD Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka panjang Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJP nasional dalam bentuk Visi,Misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan mulai tahun 2005 sampai tahun 2025 yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bangli dengan maksud dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha supaya pola sikap dan tindakannya menjadi sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya RPJPD tersebut menjadi payung bagi penyusunan
6
dokumen perencanaan berikutnya. Saat ini RPJPD Kab. Bangli telah ditetapkan menajdi Perda.
2. RPJMD Adalah Dokumen Perencanaan yang substansinya memuat visi,misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistim perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terinci,bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi dan potensi, serta memperhatikan tantangan dan modal dasar yang dimiliki oleh kabupaten Bangli dalam kurun waktu 5 tahun yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Bangli dengan maksud dan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan daerah sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi,misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Saat ini RPJMD Kabupaten Bangli tahun 2010-2015 telah ditetapkan menajdi Peraturan Daerah sebagai pengganti dari RPJMD Tahun 2005-2010 yang masa berlakunya sudah berakhir.
3. RKPD Adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, kebijakanan keuangan daerah, perioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang mengacu pada RKP Nasional, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan Nasional dengan pembangunan daerah, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli dengan maksud sebagai Acuan Resmi Aparatur Pemerintah Daerah dalam menentukan perioritas program dengan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bangli.
Apabila ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana perencanaan, didalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bangli, Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli telah memiliki sarana perencanaan sebagai berikut :
1. Photo satelit Citra Econos yaitu sebagai basis data didalam melaksanakan pembangunan di daerah khususnya terkait dengan rencana pengembangan wilayah.
7
2. Kelengkapan data statsitik termasuk data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangli secara series dari tahun ke tahun serta data tentang tingkat pemerataan pendapatan yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bangli.
3. Tersedianya perencaan pengembangan potensi daerah antara lain :a. Pengembangan Kawasan Agropolitan,b. Pengembangan ODTW baru dalam wujud pembangunan
museum gunung api baturc. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di lokasi yang baru. d. Pembangunan dan pengembangan pusat pendidikan Hindu
Widya laya di Kelurahan Kubu.e. Pembangunan Eko wisata bukit Bangli dan bukit Jati
4. Tersedianya beberapa dokumen perencanaan kewilayahan dalam bentuk Rencana Umum Tata Ruang.
5. Tersedianya dokumen perencanaan teknis dalam bentuk Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM).
6. Telah berjalanya program Community Base development (CBD) yang merupakan program yang dikucurkan oleh Bank Dunia yang saat ini secara simultan telah telah dilanjutkan pelaksanaannya oleh Pemerintah Propinsi Bali dengan sharing Cost/pendampingan dari Pemerintah Kabupaten. Sampai tahun 2010 semua desa adat telah mendapatkan program ini dengan masing-masing mendapat alokasi bantuan sebesar Rp. 100.000.000,00.
2.2. STRUKTUR ORGANISASISesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli terdiri dari :
Kepala Badan Sekretriat Bappeda Bidang-bidang Sub Bagian- Sub Bagian Sub Bidang- Bidang Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat Bappeda dan Penanaman Modal terdiri dari Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum, dan Sub Bagian Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Badan. Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Sekretaris.
8
Bidang- bidang terdiri dari :1. Bidang Fisik dan Prasarana2. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya3. Bidang Statistik, Penelitian dan Pelaporan4. Bidang Penanaman Modal
Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari ;Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, dan PengairanSub Bidang Tata Ruang dan Sumber Alam
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdidi dari :Sub Bidang Kebudayaan Kesejahteraan SosialSub Bidang Pertanian Industri dan Dunia Usaha
Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari :Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data dan PelaporanSub Bidang Statistik dan Dokumentasi
Bidang Penanaman Modal terdiri dari :Sub Bidang Kebijakan Penanaman ModalSub Bidang Pelaksana Kebijakan Penanaman Modal
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang
Bagian Struktur Organisasi Badan Perancanaan Dan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli.
9
Setiap Pejabat struktural dalam melaksanakan Tugasnya wajib menerapkan prinsip organisasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas masing-masing, Setiap pejabat struktural mengawasi bawahannya masing-masing. Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kepala Badan adalah jabatan Eselon II.a.Sekretaris adalah Jabatan Eselon III. a dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.
KEPALA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
KELOMPOK JAFUNG
SEKRETARIS
SUB BAG KEUANGAN
SUB BAG UMUM
SUB BAG KEPEGAWAIAN
BIDANG FISIK DAN
PRASARANA
BIDANG EKONOMI DAN
SOSIAL BUDAYA
BIDANG STATISTIK DAN
PELAPORAN
BIDANG PENANAMAN
MODAL
SUB BIDANG PERHUBUNGAN
PARIWISATA DAN PENGAIRAN
SUB BIDANG TATA RUANG DAN
SUMBER ALAM
SUB BIDANG PERTANIAN
INDUSTRI DAN DUNIA USAHA
SUB BIDANG KEBUDAYAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG PENGUMPULAN PENGOLAHAN
ANALISIS DATA DAN PELAPORAN
SUB BIDANG STATISTIK DAN DOKUMENTASI
SUB BIDANG KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG PELAKSANA KEBIJAKAN
PENANAMAN MODAL
10
2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perncanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli bahwa yang menjadi tugas pokok Bappeda dan Penanaman Modal & PM Kabupaten Bangli adalah menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan tugas pokok diatas, maka fungsi Bappeda dan Penanaman Modal adalah :
Menyusun rencana kegiatan badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Melaksanakan Koordinasi dan mengkonsultasikan program-program strategis dan menyusun dokumen perencanaan daerah serta rancangan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
Memantau, Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh instansi atau pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan jangka pendek daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan Kerjasama pembangunan antara daerah dan antar daerah dengan swasta dan antar daerah dan luar negeri sesuai ketentuan berlaku.
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal sesuai ketentuan berlaku.
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.4. SUSUNAN KEPEGAWAIAN
Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli mengacu pada struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 adalah berjumlah 70 orang dengan susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 65 OrangPegawai Tidak Tetap sebanyak 5 Orang
11
Sedangkan ditinjau dari jumlah pangkat dan golongan, maka Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
1. Golongan IV : 6 orang Pangkat Pembina Utama Madya/ IV.c = 1 orang Pangkat Pembina / IV.b = 5 orang
2. Golongan III : 30 Orang Pangkat Penata Tk.I/III.d = 5 orang Pangkat Penata/III.c = 5 orang Pangkat Penata Muda Tk.I/III.b = 7 orang Pangkat Penata Muda/III.a = 13 orang
3. Golongan II : 28 Orang Pangkat Pengatur/II.c = 4 orang Pangkat Pengatur Muda Tk.I/II.b = 3 orang Pangkat Pengatur Muda/II.a = 21 orang
4. Golongan I : 1 orang Pangkat Juru / I.c = 1 orang
BAB III
12
ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
3.1. ISU-ISU STRATEGIS
Secara umum ada beberapa isu-isu strategis bidang perencanaan baik yang bersifat Nasional, Regional, maupun Daerah yang perlu diantisipasi, dan menjadi persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi daerah, antara lain :
a. Isu Perencanaan Pembangunan Daerah tidak Inovatif. Pelaksanaan pembangunan selama ini hanya mencerminkan kegiatan rutinitas saja atau melakukan kegiatan yang sama dari tahun ketahun, hal ini disebabkan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak mempunyai inovasi atau melahirkan gagasan/pemikiran baru serta tidak mempunyai wawasan luas untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi baik dimasa sekarang maupun yag akan datang.
b. Isu Perencanaan Pembangunan Daerah kurang Aspiratif.Pembanguan yang dilaksanakan pemerintah terkesan sebuah kepetingan atau keinginan individu/kelompok masayarakat tidak merupakan kebutuhan masyarakat secara umum, hal ini disebabkan oleh adanya perencanaan pembangunan yang kurang menyerap aspirasi atau tuntutan masyarakat bawah. Disamping menimbulkan terjadinya pelaksanaan pembangunan hanya berjalan dalam periode tertentu tidak berkelanjutan atau berkesinambungan.
c. Adanya Isu bahwa pembangunan hanya menjadi urusan pemerintah saja tidak menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat. Hal ini disebabkan Proses Penyusunan Perencanaan yang tidak banyak melibatkan komponen masyarakat dalam perumusannya, sehingga masyarakat enggan ikut aktif atau melibatkan diri dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
Disamping isu-isu strategis diatas ada beberapa isu yang terkait dengan perencanaan pengembangan wilayah, isu lingkungan hidup, isu infrastruktur dan isu kepariwisataan yang menjadi persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi daerah, antara lain :
13
Isu Administrasi Wilayah :Pemekaran Kecamatan Kintamani menjadi 2 wilayah kecamatan karena kecamatan Kintamani merupakan wilayah Kecamatan terluas (70,45 %) dari luas Wilayah Kabupaten Bangli, bahkan lebih luas dari Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung.
Isu Lingkungan :- Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Propinsi,
Kintamani ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari sisi Lingkungan / Konservasi sehingga perlu dijaga kelestariannya
- Banyaknya Lahan Kritis di Kawasan Hutan menjadikan Kintamani sebagai wilayah rawan bencana.
Isu Insfrastruktur :- Banyak jalan yang kurang terawat (rusak) menyebabkan
aksesbilitas rendah.- Sebagian besar masyarakat pedesaan belum terlayani dengan
Air bersih perpipaan ( banyak desa masuk kategori Rawan Air) Isu Pariwisata :
Adanya Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) Kintamani yang meliputi 13 Desa menjadi potensi dan sekaligus hambatan karena berada di sebagian kawasan yang perlu dilindungi.
3.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPIDalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya terhadap isu-isu yang berkembang dimasyarakat maupun SKPD dan juga dalam penyelenggaran urusan perencanaan, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang perencanaan antara lain :
1. Kualitas SDM Perencana masih perlu lebih ditingkatkan sehingga mampu mengapdopsi teknologi untuk mendukung proses perencanaan.
2. Belum tersedianya aparat perencana yang memadai khususnya yang mempunyai sertifikasi perencanaan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar SKPD 4. Belum tersedianya data-data pembangunan5. Belum terkumpulnya dana yang akurat dan aktual untuk
mendukung kegiatan Penanaman Modal6. Belum optimalnya iklim investasi di daerah dalam rangka
membuka lapangan kerja guna mengangkay perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
14
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGLI
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli yaitu sebagai Lembaga yang melaksanakan Kewenangan pada Bidang Perencanaan di Daerah maka Visi Bappeda dan Penanaman Modal dan PM Kabupaten Bangli adalah :
”TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG INOVATIF, APLIKATIF DAN PARTISIPATIF BERDASARKAN TRI HITA KARANA”
4.2. MISI
Guna dapat mencapai Visi tersebut diatas maka selama 5 tahun kedepan misi yang akan dilaksanakan adalah :
Mengembangkan Data Base Daerah yang valid dan akurat. Menyediakan Dokumen Perncanaan Pembangunan Daerah
yang berwawasan jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek
Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Kawasan Tertentu
Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Lintas Wilayah
Mengembangkan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi antar fungsi di
berbagai tingkat Pemerintah Meningkatkan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
4.3. TUJUAN
Adapun tujuan dari penetapan Visi dan Misi tersebut diatas adalah untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terarah dan terpadu baik dalam pelaksanaan, evaluasi maupun pengawasan sehingga terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar
15
waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
4.4. STRATEGI
Strategi yang akan dilaksanakan guna dapat mencapai Visi, Misi yang telah ditetapkan adalah :
Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan
Meningkatkan disiplin dan budaya kerja seluruh pegawai sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.
Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan tugis serta secara bertahapmeningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana prasarana perncanaan pembangunan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perncana Pembangunan Daerah yaitu dengan mengembangkat Jabatan Fungsional Perencanaan (JFP) dan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan daerah.
Meningkatkan intensitas koordinasi dan kunjungan lapangan
4.5. KEBIJAKAN
Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai vsi dan misi Bappeda dan Penanaman Modal dan Penanaman modal Kabupaten Bangli adalah :1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor dalam rangka
meningkatkan kinerja aparat perencana2. Meningkatkan kualitas dan itensitas koordinasi rencana
pembangunan baik koordinasi perencanaan teknis maupun koordinasi perencanaan umum
3. Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Meningkatkan kerjasama investasi antar kabupaten atau kota dalam provinsi maupun antar provinsi, dan international
16
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Misi serta Kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, disusun program prioritas pembangunan beserta kerangka pendanaan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan pada akhir periode 2010 -2015.
Program prioritas tersebut disajikan dalam format matrik yang merinci program-program prioritas untuk pencapaian masing-masing misi yang telah ditetapkan, seperti Tabel matrik di bawah ini.
17
Matrik Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman ModalTaun 2010-2015
No Rencana Program Prioritas dan KegiatanPagu Indikatif (Rp.1.000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 6 7 8 9 10 111 Program Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000
1.1. Penyediaan Penyediaan jasa surat Menyurat1.2. Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya
air dan listrik1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional1.4. Penyediaan jasa Kebersihan kantor1.5. Penyediaan alat tulis kantor1.6. Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan1.7. Penyediaan komponen Instalasi
Listrik//penerangan bangunan kantor
1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan
1.9. Penyediaan makanan dan minuman1.10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah1.11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000
2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
18
No Rencana Program Prioritas dan KegiatanPagu Indikatif (Rp.1.000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 6 7 8 9 10 112.3. Pemeliharaan ruitin/berkala gedung Kantor
2.4. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.5. Pemerliaraan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.6. Pemeliharaan rutin / berkala Komputer
2.7. Pemeliharaan ruitn/berkala Taman Kantor
3 Program Peningkatan disiplin aparatur 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
3.2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.1. Penyusunanan Laporan Keuangan Semesteran 20.000 20.000 25.000 25.000 30.000
4.2. Penyusunanan Laporan Keuangan Akhir Tahun 15.000 20.000 20.000 25.000 25.000
5 Program Peningkatan perencanaan pembangunan daerah
5.1. Penyusuan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) kabupaten Bangli
40.000 45.000 50.000 55.000 60.000
5.2. Sinkronisasi dan Penatapan Ranperda RPJPD 50.000
5.3 Sinkronisasi dan Penatapan Ranperda RPJMD 75.000
5.4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000
5.5 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Bangli 25.000 25.000 30.000 30.000 35.000
19
No Rencana Program Prioritas dan KegiatanPagu Indikatif (Rp.1.000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 6 7 8 9 10 115.6 Penyusunan Renstra SKPD 25.000
6 Peningkatan pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan Keagamaan
25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
6.1. Pelaksanaan Peringaran Hari nasional 5.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000
6.2. Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah 5.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000
6.3. Pelaksanaan Upacara Keagamaan 30.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000
7 Peningkatan pengembangan Data/Informasi/Statisik Daerah
7.1 Penyusunan Buku Bangli Dalam Angka Kab.Bangli
30.000 34.000 39.000 45.000. 52.000. 60.000
7.2. Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Bangli 20.000 23.000 26.000 30.000 34.000 39.000
7.3. Penyusunan Profil Daerah Kab. bangli 15.000 17.000 19.500 22.000.000 25.000.000 28.000.000
8 Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kab. Bangli
20.000 23.000 26.000 30.000 34.500. 39.000
9 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
9.1. Pelaksanaan Pembuatan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
- 100.000 - - - -
9.2. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
45.000. 55.000 65.000 75.000 85.000 90.000
32.384 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
10 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
20
No Rencana Program Prioritas dan KegiatanPagu Indikatif (Rp.1.000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 6 7 8 9 10 11 10.1. Pembuatan Profil Investasi Unngulan di
Kabupaten Bangli - 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
10.2 Pelaksanaan pameran Investasi Daerah - 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
10.3 Perlaksanaan Kerjasama Investasi dengan Investasi Pemerintah dan Dunia Usaha
- 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
11 Peningkatan Penyiapan Potensi Sumber Daya sarana dan prasarana daerah
11.1. Penyusunan Direktori Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi di Kab. Bangli
- 100.000 - - - -
12 Peningkatan Perencanaan Tata Ruang
12.1. Penyusunan RDTR Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani
640.205 250.000 250.000
12.2 Penyusunan RTBL IKK Kec. Kintamani 250.000
12.3 Penyusunan RTBL IKK Kec. Bangli 200.000
13 Peningkatan Pengembangan Wilayah Perbatasan
13.1. Penyusunan Master Plan Kawasan Kayu Selem, Alengkong, Bukit Sari (Bukit Jati)
350.000
13.2. Penyusunan Master Plan Kawasan Catur 400.000
14 Peningkatan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
14.1. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Kintamani
350.000
14.2. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis Bangli
200.000
21
No Rencana Program Prioritas dan KegiatanPagu Indikatif (Rp.1.000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 6 7 8 9 10 1114.3. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Strategis
Perdagangan dan Jasa Kayuambua200.000
14.4. Penataan Kawasan Strategis Sad Khayangan Pura Ulun Danu Batur
200.000
14.5. Penataan Kawasan Strategis Sekitar Gunung Batur
200.000
15 Peningkatan Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar
15.1. Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan 400.000
15.2. Penyusunan DED PS Persampahan Composting 200.000
15.3. Penyusunan DED IPAL Bangli 800.000
15.4. Penyusunan Outline dan DED Drainase Wisata Kintamani
500.000
15.5. Penyusunan DED SPAM Kintamani 42.000
15.6. Penyusunan DED Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST)
200.000
15.7. Penyusunan DED SPAM Kayubihi 115.000
15.8 Penyusunan DED SPAM Unit Tamanbali 48.000
15.9. Penyusunan DED SPAM Unit Undisan 20.000
15.10. Penyusunan DED SPAM Desa Selat 37.000
22
No Rencana Program Prioritas dan KegiatanPagu Indikatif (Rp.1.000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 6 7 8 9 10 1115.11 Penyusunan DED SPAM Unit Demulih 28.000
15.12. Penyusunan DED SPAM RSH/Rusunawa Bangli 16.000
16 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
16.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
16.2. Koordinasi Perencanaan Program KPEL 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000. 25.000.
16.3. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pasar Seni 50.000 50.000
16.4. Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kintamani 40.000 40.000
16.5. Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kayuambua 40.000 40.000
16.6. Koordinasi Penyusunan database/pemetaan kantong-kantong kemiskinan
40.000 40.000
16.7. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bidang Ekonomi
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
16.8. Koordinasi Penyusunan database dan pemetaan Desa Rawan Pangan
30.000 30.000
16.9. Koordinasi Program Agropolitan 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
17 Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya
23
No Rencana Program Prioritas dan KegiatanPagu Indikatif (Rp.1.000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 6 7 8 9 10 1117.1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 75.000 75.000
17.2. Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan 50.000 50.000
17.3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
17.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial dan Budaya
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
17.5. Penyusunan Masterplan Pengembangan Budaya Lokal Daerah
50.000 50.000
17.6. Monitoring dan Evaluasi Program CBD Kab. Bangli
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
24
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD
Untuk terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN diperlukan dukungan perencanaan yang komprehensif, transparan dan partisipatif sesuai skala prioritas.
Proses penyusunan perencanaan daerah yang menyangkut penentuan sasaran dan strategi pembangunan dilaksanakan melaui koordinasi yang intensif untuk menghindari inkonsistensi antara pola pikir perencanaan dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Kegiatan koordinasi juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat ,lembaga pemerintah, organisasi profesi,unsur masyarakat,LSM,dunia usaha serta masyarakat .
Mekanisme koordinasi perencanaan dilakukan mulai proses perencanaan awal yang merupakan tingkat penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan perencanaan pemerintah .
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembanagunan Nasional menetpakan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran daerah baik pada aspek proses, mekanisme maupun tahap musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah, dan setelah melalui proses sosialisasi, konsultasi publik dan penjaringan pemangku kepentingan pembangunan dilanjutkan dengan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli telah berhasil menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 sebagai pengganti dari RPJMD Tahun 2005-2010 yang telah berakhir masa berlakunya, selanjutnya sebagai rencana pembangunan jangka pendek (tahunan) telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Capaian indikator dalam bidang perencanaan Pembangunan, serti Matrik dibawah ini :
25
Matrik Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman ModalKabupaten Bangli Tahun 2010-2015
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I SEKRETARIAT
3 Peningkatan disiplin aparatur
Peningkatan displin aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
4 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terlaksananya laporan keuangan
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
5 Peningkatan perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah
Terwujudnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kab. Bangli
RKPD disusun setiap tahun
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Terwujudnya penetapan RPJPD
RPJPD dalam proses pembahasan
1 paket
Terwujudnya penetapan RPJMD
RPJMD dalam proses pembahasan
1 paket
Terwujudnya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Musrenbang dilaksanakan setiap tahun
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Terwujudnya Kebijakan Umum (KUA) APBD
KUA di susun setiap tahun
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
26
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kab. Bangli
Terwujudnya Renstra
Belum disusun
1 paket
6 Peningkatan pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan Keagamaan
Pelaksanaan upacara hari-hari nasional, daerah dan keagamaan
Terwujudnya peringatan hari-hari nasional, dan daerah
- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
II BIDANG PENDATAAN
1 Peningkatan pengembangan
Melaksanakan kerjasama
Jumlah Buku :
Data/Informasi/Statis ik Daerah
penyusun Data Statistik,
- Buku Bangli Dalam Angka
45 Buku 100 Buku
100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku
PDRB dalam bentuk Buku Publikasi Kab.Bangli
- Buku PDRB 20 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku 50 Buku
Melaksanakan penyusunan
- Jumlah buku Profil
22 Buku 100 Buku
100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku
Profil daerah Kab.Bangli
Daerah
2 Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Mengevaluasi RPJM
Frekuensi SKPD yang dimonev
15 kali 47 kali 47 kali 47 kali 47 kali 47 kali 47 kali
27
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Banyaknya dokumen
50 Dok 50 Dok 50 Dok 50 Dok 50 Dok 50 Dok 50 Dok
III. BINDAG PENANAMAN MODAL
1 Peningkatan Iklim Investasi dan
Pelaksanaan pembuatan Master plan
Terlaksananya Master Plan
-
-
1 paket - - - -
Realisasi Investasi. pengembangan penanaman modal
Pengembangan Penanaman Modal
Koordinasi perencanaan dan pe ngembangan Penanaman Modal
Terlaksananya perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal
40 Orang 40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
40 Orang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya kebijakan investasi bagi pembangunan infrastruktur
10 Perusahaan
10 Perusah
aan
10 Perusaha
an
10 Perusaha
an
10 Perusaha
an
10 Perusaha
an
10 Perusah
aan
2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Pelaksanaan Pembuatan Profil Investasi
Terlaksananya Profil Investasi
30 Buku -
30 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku 30 Buku
Investasi Unggulan di Kabupaten Bangli
Unggulan di Kabupaten Bangli
Pelaksanaan Pameran Investasi daerah
Terselenggaranya Pameran Investasi Daerah
-
-
3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket
Pelaksanaan Terselenggaran 1 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket
28
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kerjasam investasi dengan
dan kerjasama - -
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.
Instansi Pemerintah dan Dunia usa
3 Peningkatan Penyiapan Potensi
Pelaksanaan Direktori sarana dan
Tersusunnya direktori sarana dan
-
-
30 Buku - - - -
Sumber Daya sarana dan prasarana daerah
prasarana penunjang investasi di Kabupaten Bangli
prasarana penunjang investasi di Kabupaten Bangli
IV BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Bidang Fisik Dan Prasarana
1 Peningkatan Perencanaan Tata Ruang
RDTR 4 Kecamatan
Tersusunnya Dokumen RDTR
Belum Memiliki Dok. RDTR
2 Dok 1 Dok 1 Dok
RTBL IKK Kintamani
Tersusunnya Dokumen RTBL
Belum Memiliki
1 Dok 1 Dok
RTBL IKK Bangli Tersusunnya Dokumen RTBL
Belum Memiliki
1 Dok 1 Dok
2 Peningkatan Pengembangan Wilayah Perbatasan
Master Plan Kawasan Kayu Selem, Alengkong, Bukit Sari (Balik Bukit)
Tersusunnya Master Plan
Belum Memiliki
1 Dok
29
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Masater Plan Kawasan Catur
Tersusunnya Master Plan
Belum Memiliki
1 Dok
3 Peningkatan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rencana Detail Kawasan Strategis Kintamani
Tersusunya Rencana Detail
Belum Memiliki
1 Dok
Rencana Detail Kawasan Strategis Bangli
Tersusunya Rencana Detail
Belum Memiliki
1 Dok
Rencana Detail Kawasan Strategis Perdagangan dan jasa Kayuambua
Tersusunya Rencana Detail
Belum Memiliki
1 Dok
Penataan Kawasan Strategis Sad Khayangan Pura Ulun Danu Batur
Adanya Dokumen Penataan
Belum Memiliki
1 Dok 1 Dok
Penataan Kawasan Strategis Sekitar Gunung Batur
Adanya Dokumen Penataan
Belum Memiliki
1 Dok 1 Dok
4 Peningkatan Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar
Master plan Drainase Perkotaan
Tersusunnya Master plan
Belum Memiliki
1 Dok
DED PS Persampahan Composting
Tersusunya DED Persampahan
Belum Memiliki
1 Dok
30
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DED IPAL Bangli Tersusunya DED IPAL
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan Outline dan DED Drainase Wisata Kintamani
Tersusunya Outline dan DED
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan DED SPAM Kintamani
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
DED Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST)
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan DED SPAM Kayubihi
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan DED SPAM Unit Tamanbali
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan DED SPAM Unit Undisan
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan DED SPAM Dersa Selat
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan DED SPAM Unit Demulih
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
Penyusunan DED SPAM RSH/Rusunawa Bangli
Tersusunya DED SPAM
Belum Memiliki
1 Dok
31
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V. BIDANG EKSOSBUD
1 Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
46 kali 46 kali 46 kali 46 kali 46 kali 46 kali
Koordinasi Perencanaan Program KPEL
Terlaksananya koordinasi perencanaan program KPEL
28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali
Koordinasi penyusunan Masterplan Pasar Seni
Tersusunnya Masterplan Pasar Seni
1 Dokume
n
1 Dokume
n
Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kintamani
Tersusunnya DED Pasar Kintamani
1 Dokumen
1 Dokume
n
Koordinasi Penyusunan DED Pasar Kayuambua
Tersusunnya DED Pasar Kayuambua
1 Dokumen
1 Dokume
n
Koordinasi penyusunan database/pemetaan kantong-kantong kemiskinan
Tersusunnya database/pemetaan kantong-kantong kemiskinan
1 Dokumen
1 Dokume
n
Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang
28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali
32
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ekonomi
Koordinasi penyusunan database dan Pemetaan Desa Rawan Pangan
Tersusunnya database/Pemetaan Desa Rawan Pangan
1 Dokumen
1 Dokume
n
Koordinasi Program Agropolitan
Terlaksananya Koordinasi Program Agropolitan
28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali
2 Peningkatan Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi penyusunan Masterplan Pendidikan
Terlaksananya koordinasi penyusunan Masterplan Pendidikan
1 Dokumen
1 Dokume
n
Koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan
Terlaksananya koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan
1 Dokume
n
1 Dokume
n
Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya
46 kali 46 kali 46 kali 46 kali 46 kali 46 kali
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan budaya
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial dan budaya
24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali
33
No Program Prioritas Sasaran Indikator Kinerja Utama
Kondisi Kinerja
awal
Rencana Target Capaian Kinerja
2011 2012 2013 2014 2015 20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Masterplan pengembangan Budaya Lokal Daerah
Tersusunnya Masterplan pengembangan Budaya Lokal Daerah
1 Dokumen
1 Dokume
n
Monitoring dan Evaluasi Program CBD Kab. Bangli
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program CBD Kab. Bangli
46 kali 46 kali 46 kali 46 kali 46 kali 46 kali
34
BAB VIIP E N U T U P
Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 ini merupakan acuan resmi bagi Bappeda dan Penanaman Modal dan Penanaman Modal dalam penentuan pilihan program dan kegiatan tahunan, selama lima tahun dan satu tahun transisi, dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance).
Renstra-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015 ini dirasakan masih banyak kekurangan, namun merupakan langkah awal yang baik untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dikehendaki dalam era reformasi ini
Dengan tersusunya renstra-SKPD ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lainnya yang telah mengambil bagian dengan berpartisipatif dalam mmebangun Bangli untuk bersama-sama mencapai cita-cita sesuai dengan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli yaitu ;”TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG INOVATIF, APLIKATIF DAN PARTISIPATIF BERDASARKAN TRI HITA KARANA”
Demikian Renstra SKPD ini disusun, untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan lima tahun mendatang khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli, serta bagiPemerintah Kabupaten Bangli.
Bangli, 2 Januari 2012
Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli,
Ir. ANAK AGUNG NGURAH WARNAMA.
35