rencana strategis 2015-2019 - bkkbn
TRANSCRIPT
Rencana Strategis 2015-2019
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya
Rencana Strategis Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi Maluku tahun 2015-2019. Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini
berdasarkan pada surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : 2927/I/RC.300/B1/2016
tentang Revisi Renstra Unit Kerja Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan dokumen Renstra
BKKBN 2015-2019.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang
keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan
kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Rencana
Strategis tahun 2015-2019 berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, maupun
target kinerja yang hendak dicapai dan menjadi acuan dalam menyelenggarakan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) selama lima tahun ke depan.
Terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun serta
semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku Tahun 2015-2019. Dengan harapan seluruh target dalam dokumen Renstra
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ini dapat tercapai.
Ambon, 6 Januari 2017
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
ii
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR ............................................... ………………..……………...i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................1
1.1 Kondisi Umum .......................................................................................1
1.2. Potensi dan Permasalahan ..................................................................4
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BKKBN
PROVINSI MALUKU .............................................................................7
2.1. Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku .........................................7
2.2. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ........................7
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ...................................................9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..................................................9
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ....................................................10
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...................... 13
4.1. Target Kinerja ......................................................................................13
4.2. Kerangka Pendanaan ..........................................................................19
BAB V. PENUTUP ........................................................................................... 24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
iii
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tersirat bahwa penduduk
sebagai modal dasar pembangunan harus menjadi titik sentral dalam
pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan
pertumbuhan yang cepat dikhawatirkan akan memperlambat tercapainya kondisi
ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan.Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan
peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan
nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.
Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah
pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang
ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan,
penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana
pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Selain
itu,pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan
sumberdaya manusia, dimana pembangunan lebih menekankan pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan
infrastruktur semata.
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan
kependudukan, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan
upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan
mengarahkan persebaran penduduk. Pembangunan kependudukan juga
merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan
dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan
dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Provinsi Maluku yang secara tofografi merupakan provinsi kepulauan
dengan luas wilayah sebesar 581.376 Km2. Yang sebagian besar wilayahnya
merupakan perairan seluas 527.191 Km2 (90,68 %), sedangkan luas wilayah
daratan hanya sekitar 54.185 Km2 (9,32%). memiliki jumlah pulau besar dan
kecil sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 11.000 Km.Provinsi
Maluku terletak di antara 2o30’-9
o Lintang Selatan dan 124
o-136
o Bujur Timur,
dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
2
Sebelah Utara berbatasan dengan :Provinsi Maluku Utara
Sebelah Selatan berbatasan dengan :Timor Leste dan Australia
Sebelah Timur berbatasan dengan :Provinsi Papua
Sebelah Barat berbatasan dengan : Provinsi Sulawesi Tenggara dan
Sulawesi Tengah
Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Maluku
Sumber : RPJMD Provinsi Maluku 2014-2019
Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32
Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11
kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta
jumlah kecamatan, desa dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota
diperlihatkan pada Tabel 1.1
Tabel 1.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2013
No Kabupaten / Kota
Jumlah Luas
Wilayah
(Km2) Kecamatan Desa Kelurahan
1 Kabupaten Maluku Tengah 18 165 6 11.595,57
2 Kabupaten Maluku Tenggara 11 189 2 3.410,61
3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 10 78 1 10.451,94
4 Kabupaten Buru 10 82 - 5.466,44
5 Kabupaten Seram Bagian Timur 15 160 - 3.952,08
6 Kabupaten Seram Bagian Barat 11 92 - 4.046,35
7 Kepulauan Aru 10 117 2 6.269,00
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
3
8 Kabupaten Maluku Barat Daya 17 117 - 4.581,06
9 Kabupaten Buru Selatan 6 79 - 3.780,56
10 Kota Ambon 5 30 20 377
11 Kota Tual 5 26 3 254,39
MALUKU 118 1135 34 54.185,00
Sumber : Maluku Dalam Angka 2014
Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah
Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam
implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan
pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 kawasan gugus pulau di
Provinsi Maluku, yaitu :
1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
2. Gugus Pulau II meliputi wilayah Seram Barat;
3. Gugus Pulau III meliputi wilayah Seram Utara;
4. Gugus Pulau IV meliputi wilayah Seram Timur;
5. Gugus Pulau V meliputi wilayah Seram Selatan;
6. Gugus Pulau VI meliputi wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila
dan P.Serua;
7. Gugus Pulau VII meliputi wilayah Pulau Ambon dan PP Lease;
8. Gugus Pulau VIII meliputi wilayah Kepulauan Kei;
9. Gugus Pulau IX meliputi wilayah Kepulauan Aru;
10. Gugus Pulau X meliputi wilayah Kepulauan Tanimbar;
11. Gugus Pulau XI meliputi wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa,
Lakor dan Damer;
12. Gugus Pulau XII meliputi wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan
Pulau Wetar.
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
4
Gambar 1.2
Peta Gugus Pulau Provinsi Maluku
Sumber : RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019
Dengan memperhatikan kondisi wilayah tersebut, maka Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku melaksanakan program KKBPK melalui pendekatan wilayah dengan
konsep gugus pulau. Pelaksanaan program KB Nasional dalam menurunkan dan
mencegah kelahiran di provinsi Maluku masih berfluktuasi, hasil SDKI tahun 2012
menunjukkan keberhasilan program KKBPK di Provinsi Maluku yang menunjukkan
penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 3,7 SDKI 2007 menjadi 3,2 SDKI 2012,
Unmet Need dari 22,4 SDKI 2007 menjadi 14,5 SDKI 2012 dan peningkatan CPR SDKI
2007 34,1% menjadi 45,5% SDKI 2012 serta Pendewasaan usia Kawin yang relatif
tinggi yakni 22 tahun.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Potensi dapat diidentifikasi dari hasil analisis sebagai berikut :
1. Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menetapkan bahwa urusan pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar dan merupakan urusan bersama antara pemerintah
pusat dan daerah atau urusan konkuren;
2. Komitmen Pemerintah daerah provinsi Maluku dalam mendukung
pelaksanaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
5
3. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, baik
untuk kepentingan internal dan eksternal;
4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan program Kependudukan,Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga yang mengharuskan
menerapkan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya
yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel;
5. Usia Kawin Pertama Relatif Tinggi (22 Tahun);
6. Pelaksanaan program KKBPK di BKKBN Provinsi Maluku dengan
menggunakan asas kebersamaan dan kekeluargaan yang sesuai dengan
nilai – nilai BKKBN ”CETAK TEGAS” (Cerdas, Tangguh,Kerjasama,
Integritas dan ikhlas)
Berbagai potensi tersebut di atas, merupakan salah satu modal dasar bagi
BKKBN Provinsi Maluku untuk menjadi lembaga pemerintah yang memegang amanah
dalam merevitalisasi Program KB dan menyerasikan kebijakan kependudukan dengan
pembangunan lainnya.
Pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi Maluku yang merupakan provinsi
kepulauan yang luas daratannya hanya kurang lebih 6 persen dan sisanya adalah
perairan, selain kondisi geografis yang memerlukan biaya transportasi relatif tinggi,
hambatan lainnya adalah terbatasnya tenaga, sarana dan prasarana serta biaya
pelayanan yang tinggi. Dengan kondisi geografis seperti itu maka penanganan program
Kependudukan dan KB perlu strategi yang berskala lokal melalui pendekatan
pembangunan KKBPK berbasis gugus pulau di maluku dengan berpedoman
padastrategi dan kebijakan nasional. Terkait kondisi geografis tersebut maka
permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga di provinsi Maluku antara lain :
a. Tingginya angka kelahiran
Berdasarkan hasil SDKI2007-2012 TFR Provinsi Maluku mengalami
penurunan dari 3,9 menjadi 3,2, namun masih dibawah target nasional yaitu
sebesar 2,1.
b. Angka pemakaian kontrasepsi masih dibawah standar nasional
Prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate / CPR)
Provinsi Maluku berdasarkan SDKI 2007-2012 mengalami peningkatan dari
34,1% pada tahun 2007 menjadi 45,5% pada tahun 2012 namun belum
mencapai target nasional sebesar 65%
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
6
c. Tingginya unmet need
Berdasarkan data SDKI 2007-2012 unmet need Provinsi Maluku mengalami
penurunan dari 22,4 % menjadi 14,5% pada tahun 2012 namun masih
dibawah target nasional sebesar 6,5 %
d. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap
program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, perencanaan dan
penganggaran
Lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders salah satunya dapat dilihat
dengan baru terbentuknya satu BKKBD yaitu BKKBD Kota Ambon dari 11
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
e. Kuantitas dan distribusi dokter, tenaga medis, PLKB dan Faskes masih
kurang
Rasio Dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk di Provinsi Maluku
belum ideal hal ini dapat dilihat dari 1 dokter masih melayani lebih dari 2500
penduduk. Di Provinsi Maluku 1 PLKB masih menangani 5 sampai dengan 6
desa hal ini menunjukan bahwa jumlah PLKB belum ideal. Sedangkan untuk
jumlah faskes di Provinsi Maluku persebarannya belum merata di tiap
Kabupaten/Kota dan jumlahnya belum mencukupi serta sarana dan prasarana
yang belum memadai.
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
7
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU 2015-2019
2.1. Tujuan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Sesuai dengan tujuan BKKBN untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,
berkualitas dan berdaya saing serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4
(empat) Sub Urusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
yakni; a)Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan
berkualitas, b)Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP
maupun Non-MKJP, c)Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi, d)Penguatan tata kelola, penelitian,
dan pengembangan bidang Keluarga Berencana. Dan sesuai dengan salah
satu misi Pemerintah Provinsi Maluku yaitu mewujudkan pembangunan Provinsi
Maluku yang adil dan demokratis berbasis kepulauan secara
berkelanjutanmaka tujuan yang harus di capai Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku antara lain:
a. Terlaksananya pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Maluku.
b. Terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan,
KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Maluku.
c. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
di Provinsi Maluku.
d. Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi
Maluku.
e. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesinambungan kebijakan penduduk
guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang
berwawasan kependudukan.
f. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil
bahagia sejahtera
2.2. Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Sasaran adalah hasil penjabaran dari tujuan pelaksanaan tugas Perwakilan
BKKBN Provinsi Maluku di bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Untuk melaksanakan visi dan
misi yang ada, sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku antara lain:
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
8
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19
tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7. Meningkatnya Kesertaan ber-KB Aktif (PA) MKJP
8. Menurunnya putus pakai Pengguna Alat Obat Kontrasepsi (DO)
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
9
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan
dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 dan yang akan
menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana selama lima tahun ke depan adalah:
1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan
obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan
jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk
pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi
resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan
informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan
ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan
mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan
tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat
masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan
keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan
kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi
remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar
12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan
intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran
di usia remaja
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok
kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan
memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui
penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi
kependudukan dan KB
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
10
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil
penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan
Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait
pengembangan Program KKBPK
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan penduduk
tumbuh seimbang dan keluarga kecil Sejahtera melakukan beberapa kebijakan
dengan memperhatikan arah dan kebijakan BKKBN maka arah kebijakan dan
strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dalam menyelenggarakan
pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima
tahun ke depan adalah:
1. Melaksanakan peningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata
dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional,
melalui:
a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan
berkualitas, baik antar-sektor maupun antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota,utamanya dalam sistem jaminan kesehatan nasional
dengan menata fasilitas pelayanan KB (ketersediaan dan distribusi
logistik alokon);
b. Pendistribusian sarana dan prasarana serta alat kontrasepsi yang
memadai di setiap faskes KB;
c. Peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah
perkotaan, dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit; dan
d. Peningkatan kesertaan KB MKJP terutama di daerah Galciltas
2. Melaksanakan program peningkatkan pemahaman remaja mengenai
kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga,
melalui:
a. Melakukan “kampanye 4 terlalu”, dan Program “Generasi berencana
(Genre)”
b. Advokasi dan KIE tentang KRR melalui berbagai media baik melalui
above the line maupun below the line.
c. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan
kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk
mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
11
kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa
kepemimpinan;
d. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok
Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan
kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja ; dan
e. Peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM kader/penyuluh
dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua.
3. Meningkatkan advokasi dan KIE tentang KKBPK di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota, melalui:
a. Penajaman sasaran segmentasi advokasi dan KIE kepada stakeholder
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program;
b. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audensi dan
momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan
(stakeholder) di Provinsi maupu Kabupaten/Kota;
c. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai
media massa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan
KIE melalui media lini bawah (below the line);
d. Peingkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui Tenaga lini
lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan
peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target
yang disesuaikan dengan karakteristik social, budaya dan ekonomi;
e. Peningktana Penggerakan mekanisme operasional lini lapangan
Program KKBPK baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/ Sub PPKBD,
maupun dari PPKBD/ Sub PPKBD ke masyarakat.
4. Melaksanakan peningkatkan Pembangunan keluarga dalam
pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia, melalui :
a. Peningkatan pembinaan, monev program BKB, BKR, BKL dan
Pemberdayaan ekonomi keluarga;
b. Peningkatan sosialisasi tentang materi program pembinaan BKB,
BKR,BKL dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
c. Peningkatan kapasitas SDM SKPD KB dalam hal perencanaan,
pelaksanaan, dan monev KB, serta peningkatan kapasitas SDM
pelaksana KB (tenaga lapangan, kader dan tenaga medis) secara
berkala dan menyeluruh dalam hal advokasi, KIE, dan konseling KB
dan kespro;
d. Melakukan sosialisasi dan pembentukan lembaga KB di seluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
12
5. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan kependudukan dan Keluarga
Berencana di Kabupaten/Kota, yang dilakukan melalui strategi:
a. Advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota tentang
pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;
b. Advokasi dan KIE kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam
pembentukan BKKBD sesuai amanat Undang-undang Nomor 52
Tahun 2009;
c. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang
relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga
dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui pendidikan,
penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan
perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan
masyarakat;
d. Penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai
pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB, BKR, BKL),
serta penguatan 8 fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih,
perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan); dan
e. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan
pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi
keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya
meningkatkan fungsi dan peran keluarga.
f. Koordinasi terpadu lintas sektor terkait perencanaan, penganggaran
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Program KKBPK
(terkait pelaksanaan kegiatan di Kampung KB);
6. Melaksanakan peningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan
informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu,
melalui:
a. Penyediaan data pelayanan KB yang akurat dan tepat waktu;
b. Peningkatan cakupan pendataan keluarga;
c. Peningkatan penyediaan data mikro Kabupaten/Kota
d. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam
pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan
dan evaluasi kebijakan pembangunan di Provinsi Maluku; dan
e. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan.
7. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB melalui:
a. Pelaksanaan penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Ketahanan Keluarga;
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
13
b. Penyediaan hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Ketahanan Keluarga;
c. Peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait
pengembangan Program KKBPK pendidikan dan pelatihan SDM
Aparatur Kependudukan dan KB;
d. Pengembangan pendidikan dan pelatihan Bidang KKBPK;
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
14
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga
(Renstra K/L) 2015-2019, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyusun dan
menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2015-2019
dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun.
Penyusunan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku 2015-2019 telah mengacu
kepada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) khususnya agenda nomor 5 yaitu
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Di dalam agenda pembangunan
manusia dan masyarakat, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku berperan di dalam
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga seluruh sasaran dan
indikator kinerja diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan.
4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran strategis Perwakilan BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata
oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya outcome dari beberapa program. Sebagai bentuk penjabaran
tujuan strategis, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menetapkan Sasaran Strategis
Tahun 2015-2019 sebagai berikut:
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19
tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7. Meningkatnya Peserta KB Aktif (PA) MKJP
8. Menurunnya tingkat putus pakai alat dan obat kontrasepsi (DO)
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku Tahun 2015-2019, maka Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
menetapkan indikator sasaran strategis sebagai berikut:
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
15
Tabel.4.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Tahun 2015-2019
No Indikator Baseline
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase Laju Pertumbuhan
Penduduk
2.8 (2000-2010) 2.58(2010-2015) 2.37% 2.32% 2.27% 2.22%
2 Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS
(15-49 tahun)
3.2 2.9 2.80 2.76 2.70 2.6
3 Persentase pemakaian kontrasepsi
(CPR)
45.50% 48.00% 50.50% 53.00% 55.50% 58.00%
4 Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (Unmet Need)
19.20% 17.86% 17.68% 17.33% 17.20% 16.86%
5 Angka kelahiran pada remaja usia 15-
19 tahun
51 per 1000
kelahiran
49 per 1000
kelahiran
47 per 1000
kelahiran
45 per 1000
kelahiran
43 per 1000
kelahiran
41 per 1000
kelahiran
6 Persentase kehamilan yang tidak
dinginkan dari WUS (15-49 tahun)
7.1% 6.8% 6.8% 6.7% 6.6% 6.5%
7 Presentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP 24,61 24,92 25,22 25,51 25,73 25,94
8 Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (%) 7,06 7,04 7,02 7,00 6,98 6,96
4.1.2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program
Sasaran Program (outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program
dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Tahun 2015-2019. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku merupakan Lembaga
Pemerintah Non Kementrian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program
Teknis yaitu Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN; 2) Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; 3) Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.
4.1.3. Sasaran Program (Outcome) Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
Sasaran Program (Outcome) kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan
keluarga adalah terlaksananya Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk
mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja
Program Kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai
berikut:
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
16
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
Tahun 2015-2019
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah peserta KB baru /PB 54,928 56,301 57,708 59,151 60,630 62,146
2 Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA 135,449 138,835 142,306 145,864 149,511 153,249
3 Persentase peserta KB aktif MKJP 23.1 23.6 23.9 24.1 24.3 24.5
4 Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan
pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
58 (SDKI 2012) 56.9 56.6 56.2 55.9 55.5
5 Persentase remalkja perempuan 15-19 tahun yang
menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama
7.9% (SDKI
2012)
7.85% 7.65% 7.60% 7.40% 7.30%
6 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan
pemahaman tentang semua jenis metode
kontrasepsi modern
11 (Survey RPJMN 2013)
16 21 31 50 70
7 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan
kesadaran tentang fungsi keluarga
5 (Survey
RPJMN 2013)
10 20 30 40 50
8 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi
Berencana
62.0 (skala 0-
100) *Survey
RPJMN 2014)
62.6 63 63.6 64.6 65.6
9 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang
isu kependudukan
34 38 42 46 48 50
10 Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga
(pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu
1 1 1 1 1 1
11 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang
sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang
kependudukan-KB dan bidang pembangunan
lainnya
PP87/2014
tentang
perkembangan
kependudukan,
PK , KB dan
Sistem
informasi
keluarga)
amanat pasal 14
ayat 2 PP
87/2014 untuk
menyusun
Perpres tentang
pedoman
pelaksanaan
perkembangan
kependudukan
dan
pembangunan
keluarga
amanat pasal 14
ayat 2 PP
87/2014 untuk
menyusun
Perpres tentang
pedoman
pelaksanaan
perkembangan
kependudukan
dan
pembangunan
keluarga
Peraturan
perundangan
terkait dengan
perkembangan
program
Peraturan
perundangan
terkait dengan
perkembangan
program
Peraturan
perundangan
terkait dengan
perkembangan
program
4.1.4. Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama Internasional BKKBN
Sasaran Program (outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama Internasional BKKBN adalah Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan
program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka
ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional
BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
17
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama Internasional BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Tahun 2015-2019
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan,
penelitian dan pengembangan di Provinsi
1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov
4.1.5. Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya BKKBN
Sasaran program (outcome) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya adalah Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan
program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka
ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya sebagai berikut:
Tabel 4.4. Indicator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2015-2019
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah Dukungan manajemen
pengelolaan program
Kependudukan, KB serta
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga di Provinsi
1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi 1 Provinsi
4.1.6. Sasaran Program (Outcome) Program Pengawasan Dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BKKBN Sasaran program (outcome) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku adalah meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan program KKBPK.
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
BKKBN
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah pengawasan dan peningkatan
akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN
provinsi
1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov 1 Prov
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
18
4.1.7. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Berikut adalah program
dan kegiatan prioritas Perwakilan BKKBN Tahun 2015-2019:
a. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
dengan sasaran kegiatan (output) Terlaksananya Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
dengan Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:
1. Jumlah sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan strategi pengendalian
penduduk yang dilaksanakan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas
sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota
3. Jumlah sosialisasi kebijakan dampak kependudukan dan pengembangan model
solusi strategik dampak kependudukan
4. Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan
5. Jumlah pelaksanaan Sosialisasi dan desiminasi kebijakan, strategi operasional
dan materi informasi tentang akses dan peningkatan kualitas pembinaan
kesertaan ber-KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB
6. Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), pelayanan ganti cara (PA
MKJP), pelayanan komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan yang
ditindaklanjuti
7. Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayan Khusus dan Galciltas
8. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang
memberikan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan
9. Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-
hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
10. Jumlah Provinsi yang mengembangkan manajemen pelayanan KB dan
Kesehatan Reproduksi, melalui penguatan pelayanan MUYAN kecamatan, dan
jaminan ketersediaan Alokon dan sarana-prasarana KB
11. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
12. Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan pembentukan PPKS diseluruh tingkatan wilayah
13. Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative
14. Jumlah provinsi yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR) di
Provinsi (Jumlah Penguatan GenRe di seluruh tingkatan wilayah)
15. Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan
16. Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
19
17. Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan
KIE pembangunan KKB
18. Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan
elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
19. Jumlah Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen
20. Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB bagi mitra kerja di setiap tingkatan
wilayah
21. Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar
masyarakat
22. Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program
KKBPK
23. Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi
24. Jumlah sistem informasi kependudukan dan keluarga yang dimanfaatkan
b. Program generik dan kegiatan prioritas yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku adalah sebagai berikut:
1. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama
Internasional BKKBN dengan sasaran kegiatan (output) adalah terselenggaranya
kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi dan Indikator Kinerja
Kegiatan yang terdiri dari:
25. Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga
Fungsional) diseluruh tingkatan wilayah
26. Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang
dimanfaatkan
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan sasaran kegiatan (output) adalah
terselenggaranya dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB
serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi dengan Indikator Kinerja
Kegiatan yang terdiri dari:
27. Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan
BKKBN Provinsi)
28. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
29. Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN,
Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
20
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
dengan sasaran kegiatan (output) adalah terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan
pengawasan lainnya di Provinsi; dengan Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari:
30. Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK
4.2. Kerangka Pendanaan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
(RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) setiap tahun untuk penyelenggaran fungsi pemerintahan untuk mencapai
tujuan bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum
APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana
Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA/KL merupakan dokumen
rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran
Kementrian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana
baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka
pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan transfer kepada daerah yang
pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA/KL harus menggunakan
pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran
terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).
Dukungan anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku untuk pelaksanaan
Program KKBPK bersumber dari APBN rupiah murni, dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang KB (yang baru dimulai tahun 2008).
4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis
Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis program KKBPK, baseline
anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 32.636.860.000. pada tahun 2015 telah
dianggarakan pagu sebesar Rp. 33.843.214.000 dan pada akhir tahun RPJMN
(2019) dianggarkan sebesar Rp. 41.136.638.000, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
21
Tabel 4.6 Alokasi Pendanaan Sasaran Strategis 2015-2019
4.2.2 Pendanaan Program (outcome) dan Indikator Kinerja Program
Pendanaan Program Teknis, baseline anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.
20,247,785,000.0 untuk Tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp. 21,296,198,000.0
dan pada akhir tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp. 25,885,661,770.2.
Sedangkan untuk pendanaan Program Generik, Baseline Anggaran pada Tahun 2014
sebesar Rp. 12,389,075,000.0, untuk Tahun 2015 telah dianggarkan sebesar Rp.
12,547,016,000.0, dan pada akhir tahun RPJMN (2019) dianggarkan sebesar Rp.
15,250,976,366.9.
4.2.3. Pendanaan Program (Outcome) Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
Pendanaan program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan
program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat
Provinsi dengan rincian anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut:
No INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG
32,637.0 33,843.2 35,535.4 37,312.1 39,177.8 41,136.7
1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
2 Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49
tahun)
3 Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)
4 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (Unmet Need)
5 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun
6 Persentase kehamilan yang tidak dinginkan dari
WUS (15-49 tahun)
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
22
Tabel 4.7 Alokasi Pendanaan Per Program (Outcome) Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga Tahun 2015-2019
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)
20,247.8 21,296.2 22,361 23,479.1 24,653 25,885.7
1 Jumlah peserta KB baru /PB
2 Jumlah pembinaan peserta KB aktif/PA
3 Persentase peserta KB aktif MKJP
4 Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
5
Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama
6 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
7 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
8 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
9 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
10 Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu
11 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya
4.2.4. Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
serta Kerjasama Internasional BKKBN
Pendanaan Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama Internasional BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku merupakan
anggaran untuk mendukung kegiatan Program Pelatihan, Penelitian dan
Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
23
Tabel 4.8. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta
Kerjasama Internasional BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
Tahun 2015-2019
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KERJASAMA INTERNASIONAL
2,474.9 2,370.9 2,489.4 2,613.9 2,744.6 2,881.9
1 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi
4.2.5. Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya BKKBN
Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN
Tahun 2015-2019
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
9,879.2 10,126.1 10,632.4 11,164.0 11,722.2 12,308.4
1 Jumlah Dukungan
manajemen pengelolaan
program Kependudukan,
KB serta Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga di
Provinsi
4.2.6. Pendanaan Program (Outcome) Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BKKBN
Pendanaan Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku, dengan rincian sebagai berikut:
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
24
Tabel 4.5 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
NO INDIKATOR BASELINE
2014 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR
35.0 50.0 52.5 55.1 57.9 60.8
1 Jumlah pengawasan dan
peningkatan akuntabilitas
aparatur di satker Perwakilan
BKKBN provinsi
4.2.7. Pendanaan Kegiatan (Output)
Pendanaan Kegiatan (Output) merupakan anggaran untuk mendukung keluaran
(output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran program. Rincian pendanaan kegiatan dapat dilihat pada
Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku.
Rencana Strategis 2015-2019
P e r w a k i l a n B K K B N P r o v i n s i M a l u k u
25
BAB V
PENUTUP
Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang kemudian cukup
tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima
tahun terakhir (Renstra 2010-2014), dimana target/sasaran yang telah ditetapkan
belum berhasil dicapai secara maksimal. Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku harus
lebih meningkatkan komitmen bersama dan lebih membangun kerjasama lintas sektor
dengan seluruh mitra kerja utama, untuk bekerja lebih keras dalam upaya pencapaian
target/sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perwakilan BKKBN
Provinsi Maluku 2015-2019.
Segala penajaman pada tujuan dan sasaran strategis yang diikuti dengan perumusan
indikator-indikator dalam pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi
Maluku 2015-2019 tentunya harus bermuara pada visi dan misi pembangunan 2015-
2019, Nawa Cita dan Agenda Prioritas Pembangunan Nomor 5 (lima) untuk “
meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.
Akhirnya segala upaya dalam implementasi Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang telah direncanakan di dalam
dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh unit
kerja di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Segala permasalahan yang
ada di dalam implementasi Program KKBPK ke depan merupakan tantangan bersama
yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.
Tim Penyusun Renstra 2015-2019