rencana kerja inspektorat kabupaten tebo tahun 2018 · dokumen perencanaan perangkat daerah untuk...
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan
memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui
penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap
Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
2
Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai
Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Inspektorat yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, merupakan
rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan
Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka Visi
Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2017 – 2022, yaitu :
“TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL
DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”
Maksud dari Visi tersebut adalah :
⁻ Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
⁻ Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
⁻ Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
⁻ Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan
antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
⁻ Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual
secara wajar.
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi
Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan
beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
3
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup.
5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tebo Tahun 2017– 2022, Inspektorat Kabupaten Tebo menempatkan
pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi ke
3 (tiga) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance)”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka program
pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Tebo yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur.
3. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan.
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tebo
tersebut, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo yang terkait
dengan hal dimaksud antara lain :
1. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan didaerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa.
2. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
b. Perencanaan program pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
4
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, akan
dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas
Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan
kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di
daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo
Tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
5
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
6
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun
2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
7
1.3. Maksud Dan Tujuan
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama
tahun 2018.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD
Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Tebo
selama tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Inspektorat
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
1.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Inspektorat
Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja
Inspektorat Tahun 2016 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil
laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan
APBD Inspektorat tahun 2017.
Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 yang tidak
memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau
tidak ada. Seluruh Program/ kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016
telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai dengan yang telah
direncanakan.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
Dalam rangka mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo, Indikator
yang digunakan adalah input, output, dan outcome, yang selanjutnya tiap-tiap
indikator kinerja ditetapkan satuannya berupa anggaran, SDM, Jumlah Objek
Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), jumlah kegiatan monitoring dan
persentase tingkat keberhasilan.
Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo pada periode sebelumnya
Tahun 2011 s.d 2016 terdiri dari sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya Tata Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, administrasi
kepegawaian dan barang daerah, serta terciptanya pengawasan yang efektif
dan efisien.
Hal ini dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil
pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 dan 2016.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang
dibuktikan dengan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Kementerian
PAN dan RB Tahun 2016 dengan nilai CC (Cukup).
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
9
3. Berjalannya tugas pengawasan dengan baik dimana sejak periode 2011 s.d.
2016 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 333 obrik dengan
menghasilkan 333 Laporan Hasil Pemeriksaan. Disamping itu pengaduan
masyarakat dan kasus yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Tebo telah
diselesaikan 100%.
4. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP,
Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten oleh
obrik.
5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pengawasan dimana telah
dilakukan pengiriman peserta diklat sertifikasi auditor, penjenjangan auditor
dan P2UPD serta diklat teknis bidang pengawasan lainnya yang telah
menghasilkan 36 sertifikat.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
10
2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah yang mempunyai
Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo
melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Sekretaris
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga
dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal
Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi (BPKP,
Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai
dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten
Tebo berdasarkan sinergi pengawasan.
Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki
kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas
semua hal yang menyangkut keuangan Negara.
Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu dan
proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi
permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Inspektorat dibidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta
penyusunan program prioritas Inspektorat, yaitu :
1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Adanya tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan
kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang
dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Inspektorat selaku
APIP sudah berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan
SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran
yang memadai dan kecukupan sarana dan prasarana pendukung.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
11
2. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah
adalah mendapatkan opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi
Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo untuk mempertahankan opini tersebut untuk 5 (lima) tahun ke
depan. Untuk itu perlu perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran
Inspektorat saat ini dan kedepan dalam melaksanakan Reviu Laporan
Keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum memadai
Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk
melaksanakan pemeriksaan regular, penanganan kasus dan berbagai tugas
pengawasan yang semakin banyak seperti reviu dan evaluasi. Kondisi ini
memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang
pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan
kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan dan
pangawasan lainnya. Secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan
fungsional yang tersertifikasi atau terstandardisasi (certified auditor).
4. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengawasan.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo
belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang
tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana
pendukung yang memadai.
5. Penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah masih lemah
Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun
BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif
serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh
Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk
membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD
sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
12
APIP juga dituntut melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi
sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan
dalam RPJMN 2015-2019. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan
implementasi SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun
2019.
6. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
Tindak lanjut hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan
kewibawaan Pemerintah dan kegagalan, didalam pelaksanaan tindak lanjut
hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan
dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber Daya
Aparatur.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Tebo
selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir
semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan
target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang
telah disusun.
Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo sudah
sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo. Program dan kegiatan ini
diharapkan mampu mendukung tercapainya Visi Misi Pemerintah Kabupaten
Tebo.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
13
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :
1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui
sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur,
Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan
regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas
demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang
menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong
partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif
terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan
konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan
efisiensi, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah hal-
hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah, diharapkan
mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati
supaya berjalan sesuai aturan. Untuk itu, disusun visi dan misi Inspektorat
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
14
Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan
pelaksanaan kegiatan.
Tujuan Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Inspektorat
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
No. Tujuan Indikator Sasaran
(1) (2) (3)
1 Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
2 Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
3.3.
Program Dan Kegiatan
A. Program
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
15
12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
B. Kegiatan
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan
12. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
15. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
18. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
19. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
20. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
SKPD.
21. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
22. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
23. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
16
24. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
25. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
26. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
27. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda
28. Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/Instansi/SKPD
29. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
30. Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP
31. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar
32. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
33. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
34. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018
17
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 merupakan
rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten
Tebo guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, melalui program dan
kegiatan untuk mendukung Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat
Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan
pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,
pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan lainnya. Pembinaan dan
pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran,
pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai untuk
melaksanakan perannya dengan efektif selaras dengan RPJMN 2015-2019, diharap
APIP memiliki kapabilitas di Level 3 (integrated) pada Tahun 2019, mampu melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dengan melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi
sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan,
Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai
Level 3 pada tahun 2019.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang
pengawasan sangat dibutuhkan karena bisa menjadi second opinion terhadap refleksi
kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, Inspektorat Kabupaten Tebo
menyadari pengaduan masyarakat menjadi sangat penting karena penanganan
pengaduan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas
pemerintah, kondisi ini harus didukung oleh penyediaan sumber daya yang memadai
baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, termasuk keahlian yang
dibutuhkan.