lkjip - tebokab.go.id · segala rahmat dan izin-nya laporan kinerja inspektorat kabupaten tebo...
TRANSCRIPT
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
LKjIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 12 Telp. (0744) 21609
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF
Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan
segala rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017
telah selesai disusun. Penyusunan LKj IP ini dimaksudkan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan
sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber
pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017. Dengan tujuan sebagai
perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terhadap
pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi,
serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).
Penyusunan LKj IP Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini, berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu “TEBO TUNTAS 2022 (TEBO
TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”
dengan 4 (empat) misi yaitu :
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.
b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama
dan berbudaya.
c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
d. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis
agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
e. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
ii
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2017, Inspektorat
Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 2 (dua) tujuan yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran
dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :
No Tujuan Sasaran Strategis
Target Indikator Kinerja
Sasaran (Output)
(indikator)
Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)
Baik Sekali (>100%)
(indikator)
Baik (>75% sd
100%) (indikator)
Cukup (55% sd <
75%) (indikator)
Kurang Baik
(0% sd < 55%)
(indikator) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN
Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN
Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
74%
1. Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
- Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.
- Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti
- Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
- Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP
118%
127%
150%
100%
100%
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
iii
Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspek torat Kabupaten Tebo.
- Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Jambi terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
100%
2. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.
Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
115%
Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja
(performance plan) sebanyak (8) indikator sasaran :
Terlaksana dengan “Baik Sekali” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis.
Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis.
Terlaksana dengan “Cukup” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis.
Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Baik
Sekali” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis >100% tersebut di atas adalah
sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Baik Sekali (>100%)
1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase rekomendasi temuan
yang selesai ditindaklanjuti
- Keuangan Negara/Daerah
- Administrasi.
Persentase hasil evaluasi SAKIP
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
iv
Perangkat Daerah dengan nilai B.
Hasil Quality Assurance Perwakilan
BPKP Provinsi Jambi Terhadap
Kapabilitas APIP/Inspektorat
Kabupaten Tebo.
2 Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
Persentase Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang
Bersertifikasi.
Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Baik” sebanyak
3 (tiga) indikator sasaran strategis >75% s.d. 100% tersebut di atas adalah sebagai
berikut :
No. Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Baik (>75% s.d 100%)
1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat
Daerah yang sesuai SAP.
Persentase Penyelesaian
Kasus/Pengaduan Masyarakat.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP
Kabupaten Tebo.
Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Cukup”
sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis >75% s.d. 100% tersebut di atas adalah
sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Cukup (55% s.d 75%)
1 Meningkatnya Pelaksanaan
Pemerintahan yang Bermutu
dan Bersih dari KKN.
Persentase Penurunan Jumlah Temuan
Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
v
a. Pemeriksaan reguler pada 11 Perangkat Daerah
b. Pemeriksaan reguler pada 76 Kantor Desa
c. Pemeriksaan reguler pada 68 Sekolah setingkat SD/SLTP
d. Rapat- rapat koordinasi pengawasan dengan inspektorat provinsi, BPKP, Inspektorat
Jenderal dan BPK;
e. Reviu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 34 Perangkat Daerah Tahun 2017;
g. Pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
h. Pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/
permasalahan-permasalah diungkapkan di dalam bab-bab LKj IP ini.
Berbagai keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tebo tersebut di atas akan tetap
dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi
akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang
berlaku.
Muara Tebo, Januari 2018 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP.19650201 198603 1 009
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
vi
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI……….. .......................................................................................................... i
DAFTAR TABEL…… ........................................................................................................ ii
DAFTAR LAMPIRAN…………………….. ..................................................................... iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................. 1
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................... 2
1.3 Struktur Organisasi ........................................................................................ 9
1.4 Isu Strategis ................................................................................................... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................... 15
2.1 Rencana Strategis .......................................................................................... 15
2.2 Indikator Kinerja Utama ................................................................................ 19
2.3 Perjanjian Kinerja .......................................................................................... 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................... 24
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja .................................................. 27
3.3 Realisasi Anggaran ........................................................................................ 39
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 42
4.1 Kesimpulan .................................................................................................... 42
LAMPIRAN…………… ..................................................................................................... 46
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ..................... 10
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten
Tebo Tahun 2017 ................................................................................................. 18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ................... 19
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ............................. 22
Tabel 2.4 Program Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ............................................ 23
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo ..................................... 25
Tabel 3.2 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran ............................................. 26
Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Kinerja .................................................................................... 27
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ................................ 31
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ................................ 32
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran .................................. 32
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ................................ 33
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ................................ 34
Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran .................................. 35
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ............................. 36
Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran Analisis Pencapaian Sasaran ................................ 36
Tabel 3.12 Rincian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2017... ............ 39
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Lampiran 2 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017
Lampiran 3 RENCANA KERJA TAHUNAN
Lampiran 4 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) merupakan
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, setiap Entitas Akuntablitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan
Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang
telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan
SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja
Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas
Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan
Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain
yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran
mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan
dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam
menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja tahunan
Inspektorat Kabupaten Tebo.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
2
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf c
dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo mempunyai tugas :
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
oleh Perangkat Daerah
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Tebo
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
b. Perencanaan program pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, Pemerintah
Kabupaten Tebo telah merumuskan Rencana Strategis untuk sektor pengawasan
melalui Program-Program berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
3
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui
penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Strategis Pemerintah
Kabupaten Tebo.
Untuk mendukung pelaksanaan tersebut maka dibentuk Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tebo
Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo, sebagai berikut:
Inspektur
(1) Inspektur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.
(2) Inspektur menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program dibidang pengawasan;
e. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan tata usaha rumah tangga Inspektorat;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;
g. Pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sekretariat
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(2) Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
4
(3) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja
pengawasan;
2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
4. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah
tangga; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Subbagian Umum dan Kepegawaian
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
(2) Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat
menyurat dan urusan rumah tangga.
(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian meneyelenggarakan fungsi :
a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan
teknis dan vahan-bahan lainnya yang berhubugan dengan bidang umum
dan kepegawaian;
b. Menyusun rencana kegiatan bidang umum dan kepegawaian;
c. Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
d. Mengelola administrasi, inventarisasi, pegkajian, análisis pelaporan;
e. Mengelola urusan perlengkapan, rumah tangga dan aset;
f. Mengelola dan penataan administrasi kepegawaian;
g. Mengelola dan menyusun data kepegawaian;
h. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
5
i. Melaksanakan pengembangan karir pegawai;
j. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia pegawai dinas;
k. Mengoordinasikan penyusunan análisis jabatan dan análisis beban kerja
dilingkup Inspektorat;
l. Memberikan saran dan pertimbangan hasil telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Mempunyai tugas menyiapkan vahan penyusunan dan pengendalian
rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan
Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan serta pengelolaan administrasi keuangan.
(3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan
teknis dan vahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang
perencanaan dan keuangan;
b. Mengoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan
fasilitasi;
c. Menyusun anggaran Inspektorat;
d. Menyiapkan vahan penyusunan verifikasi, pemantauan dan pelaksanaan
anggaran dan pelayanan perbendaharaan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;
f. Menyiapkan dan pembuatan vahan penyusunan laporan keuangan;
g. Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
h. Menyiapkan Peraturan Perundang-undangan;
i. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
j. Mengelola dan penataan administrasi keuangan; dan
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
6
k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah,
menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan
fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta
menyusun laporan kegiatan pengawasan.
(3) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan
teknis dan vahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang evaluasi
dan pelaporan;
b. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
c. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
d. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
e. Menyusun statistik hasil pengawasan;
f. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Inspektur Pembantu Wilayah I
(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
(2) Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
7
(3) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang
melaksanakan fungsi pengawasan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada
Inspektur Pembantu Wilayah I.
Inspektur Pembantu Wilayah II
(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
(2) Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada
Inspektur Pembantu Wilayah II.
Inspektur Pembantu Wilayah III
(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
(2) Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi pengawasan.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
8
(4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada
Inspektur Pembantu Wilayah III.
Inspektur Pembantu Wilayah IV
(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.
(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan bertanggungjawab kepada
Inspektur Pembantu Wilayah IV.
Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
Senior yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
(4) Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten.
(6) Jenis dan jenjang fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
9
1.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Tebo ditetapkan Peraturan
Bupati Tebo Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo, adalah sebagai
berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tebo
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
I
SUBBAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
III
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
II
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
IV
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
10
Sumber Daya Aparatur
Jumlah Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Tebo pada tanggal
1 Januari dan 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017
Golongan 1 Januari 2017
(orang) 31 Desember 2017
(orang)
Pegawai Negeri Sipil
IV 6 6
III 22 20
II 2 2
I 0 0
Jumlah 30 28
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
1.4 Isu Strategis
1.4.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi
pelayanan Inspektorat.
Inspektorat Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
dibidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Tebo melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah
Kabupaten Tebo (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal Pemerintah
sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan berlaku.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
11
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi
(BPKP,Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah
Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh
Inspektorat Kabupaten Tebo bedarasarkan sinergi pengawasan.
Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya
memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsional atas
kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK
(Badan Pemeriksaan Keuangan) sebagai lembaga pengawasan Eksternal
memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan Negara.
Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
a. Pengawasan/Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (dari 37
Perangkat Daerah, yang masuk dalam Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Tahun 2017 berjumlah 16 Perangkat Daerah,
Perangkat Daerah yang telah diperiksa sebanyak 11, sedangkan yang 5
yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
dan Dinas Lingkungan Hidup, tidak dilaksanakan pemeriksaan karena
sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan).
b. Pengawasan/Pembinaan Kantor Desa dalam Kabupaten Tebo (dari 112
Kantor Desa yang masuk dalam Program Kerja pengawasan Tahunan
(PKPT) Tahun 2017 berjumlah 76 dan telah diperiksa sebanyak 76).
c. Pengawasan/Pembinaan Sekolah dalam Kabupaten Tebo (dari 292
jumlah Sekolah setingkat SD/SLTP yang masuk dalam Program Kerja
pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 berjumlah 68 dan telah
diperiksa sebanyak 68).
d. Melaksanakan Kegiatan Reviu dan Evaluasi sesuai Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
12
e. Melaksanakan pemutakhiran data hasil pemeriksaan sebanyak dua kali
dalam setahun.
f. Pembuatan laporan bulanan pengawasan berdasarkan PKPT dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan Bulan Desember 2017.
g. Koordinasi yang lebih intensif dan komprehensif dengan Inspektorat
Provinsi Jambi, BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Tantangan dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
tersebut di atas adalah :
a. Sumber daya Manusia
Kurangnya Jumlah Personil/Aparat Pengawas yang tersedia
dibandingkan dengan jumlah Objek Pemeriksaan yang ada. Untuk saat
ini jumlah Jabatan Fungsional Auditor 6 orang dan Jabatan Fungsional
P2UPD 5 orang, dengan jumlah obrik sebanyak 37 Perangkat Daerah,
112 Desa dan 292 sekolah setingkat SD/SLTP dalam Kabupaten Tebo.
Kondisi ini belum sesuai dengan cakupan tugas yang harus
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tebo. Terbatasnya
Kompetensi aparatur pengawasan yang ada terutama terhadap hal-hal
teknis yang memerlukan penanganan khusus. Contoh Pemahaman
Bidang Kontruksi, Bidang Kehutanan.
b. Anggaran
Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2017 belum memadai,
terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan,
kendaraan operasional dan perlengkapan kantor.
c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :
1) Masih terdapat obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak
lanjut hasil pemeriksaan.
2) Kurangnya pemahaman dan kepedulian obyek pemeriksaan
terhadap rekomendasi/saran.
3) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan
pihak ke Tiga.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
13
Berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi ke depan baik
internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu
strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang
pengawasan, yaitu :
1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
Adanya tuntutan peningkatan kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi
dan kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019
Inspektorat selaku APIP sudah berada pada Level 3. Kondisi ini harus
didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai baik dari segi jumlah
maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai.
2. Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan Pemerintah
Daerah adalah mendapat opini WTP dari BPK, maka menjadi
tantangan bagi Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk
mempertahankan opini tersebut untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk
itu perlu perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran
Inspektorat saat ini dan kedepan dalam melaksanakan Reviu Laporan
keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
3. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai
Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai
untuk melaksanakan pemeriksaan reguler, penanganan kasus dan
berbagai tugas pengawasan yang semakin banyak seperti Reviu dan
Evaluasi.
Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi Kompetensi dan
kualifikasi dibidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan
pengawasan dibuktikan dengan kemapuan melakukan audit,
reviu,evaluasi,investigasi, pemantauan dan pengawasan lainnya,
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
14
secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional
yang tersertifikasi atau terstandardisasi (certified auditor).
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan
pengawasan.
Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo
belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan
yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan
prasarana pendukung yang memadai.
5. Penerapan SPIP di tingkat Perangkat Daerah masih lemah.
Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat
maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan
secara efektif serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan oleh Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian
bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem
pengendalian interen pemerintah. APIP juga di tuntut melaksanakan
penilaian maturitas SPIP pada Instansi sesuai dengan target indikator
kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-
2019. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP
ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.
6. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh
Perangkat Daerah, penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong
pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam
pelaksanaan tidak lanjut hasil pengawasan harus disadari sebagai
pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan
Negara/Daerah dan Sumber Daya Aparatur.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
15
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tebo
mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yang mencakup
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan yang
diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan
upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi,
peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.
a. Pernyataan Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Visi adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan pembangunan daerah.
Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan
pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan
oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk
tahun 2017 – 2022, yaitu :
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
16
“TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL
DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”
Maksud dari Visi tersebut adalah :
Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.
Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan
antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual
secara wajar.
a. Pernyataan Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi
Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :
f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.
g. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan
beragama dan berbudaya.
h. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
i. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup.
j. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Tebo Tahun 2017– 2022, Inspektorat Kabupaten Tebo menempatkan
pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi
ke 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance)”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka
program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Tebo yang
akan dilakukan adalah sebagai berikut :
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
17
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur.
3. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur
Pengawasan.
4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tebo
tersebut, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo yang terkait
dengan hal dimaksud antara lain :
1. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan didaerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
urusan pemerintahan desa.
2. Fungsi :
a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
b. Perencanaan program pengawasan
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan
analisis strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam
rencana strategis.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
18
Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Tebo
adalah pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Ket.
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Periode Jan-Juni 2017
1 Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.
Persentase rekomendasi temuan yg selesai ditindaklanjuti - Keuangan
Negara/Daerah - Administrasi.
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
19
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
2 Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat Berperan Sebagai Catalyst, Consulting Partner Dan Quality Assurance / Meningkatkan Profesionalisme APIP.
Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.
Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
2.2 Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja utama dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang
akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan
sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Adapun penetapan target Indikator
Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Keterangan
1. Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Periode Jan-Juni 2017
1.
Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
20
Persentase rekomendasi temuan yangg selesai ditindaklanjuti - Keuangan
Negara/Daerah - Administrasi.
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
2 Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
2.3 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan
tekad dan janji rencana kinerja tahunan Inspektorat Tahun 2017 yang akan dicapai
dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan
penanggungjawab kinerja dalam hal ini Inspektur Kabupaten Tebo dengan pihak
yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja yaitu Bupati Tebo.
1. Tujuan Perjanjian Kinerja
Peningkatan kualitas pelayanan publik;
Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya;
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
21
Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel;
Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
Mendorong komitmen Inspektur untuk melaksanakan amanah yang
diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi Bupati Tebo;
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Inspektorat dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward)/
sanksi.
2. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017
merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target
kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh
Inspektorat Kabupaten Tebo pada satu tahun tertentu.
Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo untuk suatu tahun tertentu. Rencana
Kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan
penganggaran dilakukan.
Sedangkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017
merupakan Ikhtisar Kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat
Tahun 2017 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima
amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak
yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
22
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
95%
1.
Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
55%
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .
50%
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.
60%
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
30%
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Level 2
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
Level 2
2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
40%
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari
suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau
kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau
kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas
kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan
metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan
visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Tebo dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target
sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Tebo melakukan reviu
terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten
Tebo tahun 2017 menunjukan hasil sebagai berikut:
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
24
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
Ket.
1. Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.
Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaaan yang Berindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
95% 70% 74% Periode Jan-Juni
2017
1.
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.
55% 55% 100%
Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.
50% 50% 100%
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.
60% 71% 118%
Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.
30% 38% 127%
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.
Level 2 Level 3 dengan Catatan
150%
Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.
Level 2 Level 2 100%
2. Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.
Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.
40% 46% 115%
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
25
Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator
kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS)
2 Lebih dari 75% s.d. 100% Baik
3 55% s.d. 75% Cukup
4 Kurang dari 55% Kurang
Secara umum Pemerintah Kabupaten Tebo telah dapat melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari 8 Indikator
kinerja pencapaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo adalah :
Tabel 3.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No. Kategori Capaian Jumlah Indikator Sasaran
Persentase
1 Baik Sekali (BS) 4 50
2 Baik (B) 3 38
3 Cukup (C) 1 12
4 Kurang (K) - -
Jumlah 8 100
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo
Hasil analisis pencapaian terhadap 3 sasaran yang mencakup 8 indikator
sasaran, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atau 50% Baik Sekali, 3 indikator sasaran
atau 38% Baik, 1 indikator sasaran atau 12% cukup. Rata-rata realisasi capaian kinerja
mencapai 110% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Tebo pada tahun 2017 Baik Sekali.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
26
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja
kegiatan, diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar
diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam
evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan
antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.
Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diatas diperlukan
adanya peningkatan antara lain :
1. Sumber daya Manusia
a. Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan.
b. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat
Kabupaten Tebo yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan
jumlah kasus yang akan ditangani.
2. Anggaran
a. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat
Kabupaten Tebo dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
b. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar meningkatkan anggaran
Inspektorat Kabupaten Tebo untuk penyediaan sarana prasarana, kendaraan
operasional dan perlengkapan kantor.
3. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dengan Perangkat Daerah terkait dan aparat pemeriksa.
b. Memberikan sanksi yang tegas bagi objek pemeriksaan yang tidak
melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah
ditentukan.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
27
c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban
menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan.
d. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan
Perangkat Daerah Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan pihak
Ketiga/Rekanan.
e. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam upaya
penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak juga diselesaikan dalam
jangka waktu tertentu.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
28
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Kabupaten Tebo
ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah
yang baik (Good Governance) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017.
Penyusunan LKj IP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan
oleh semua pihak.
LKj IP Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 ini dapat menggambarkan
kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah
dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun
2017, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan
menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2017.
untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diatas
diperlukan adanya peningkatan antara lain :
3. Sumber daya Manusia
c. Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan terus berupaya meningkatkan
kualifikasi dan kompetensi tenaga aparatur pengawasan.
d. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil/aparat pengawasan Inspektorat
Kabupaten Tebo yang disesuaikan dengan jumlah objek pemeriksaan dan
jumlah kasus yang akan ditangani.
INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO
LKj IP TAHUN 2017
29
4. Anggaran
c. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok Inspektorat
Kabupaten Tebo dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
d. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar meningkatkan anggaran
Inspektorat Kabupaten Tebo untuk penyediaan sarana prasarana, kendaraan
operasional dan perlengkapan kantor.
4. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dengan Perangkat Daerah terkait dan aparat pemeriksa.
b. Memberikan sanksi yang tegas bagi objek pemeriksaan yang tidak
melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah
ditentukan.
c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif tentang kewajiban
menanggapi rekomendasi/saran pemeriksaan.
d. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih komprehensif dengan
Perangkat Daerah Pengelola Program dan Kegiatan dan juga dengan pihak
Ketiga/Rekanan.
e. Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo dalam upaya
penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan yang tidak juga diselesaikan dalam
jangka waktu tertentu.
Muara Tebo, Januari 2018 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,
Drs. TEGUH ARHADI, M.M. Pembina Utama Muda NIP.19650201 198603 1 009