rencana aksi kegiatan pusat pendidikan sumber … · terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi serta...

RENCANA AKSI KEGIATAN

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

TAHUN 2015 – 2019

(REVISI)

Penyesuaian dengan Permenkes 64 Tahun 2015

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

2017

i Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Startegis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 (Renstra Kemenkes Tahun

20152019) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 dan direvisi pada tahun 2016 yang

disesuikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap

tahunnya, unit utama/Eselon I dapat menyusun Rencana Aksi Program 5 (lima) tahuan sebagai

penjabaran dari Renstra Kementerian, dan Unit Eselon II dapat pula menyusun rencana kegiatan 5

(lima) tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Eselon I.

Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas dan karena adanya Perubahan Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan seperti yang diamanatkan dalam Permenkes 64 Tahun 2015 sehingga

terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur pada satuan kerja di lingkungan

Kementerian Kesehatan. Perubahan tugas pokok dan fungsi pada Pusat Pendidikan Sumber Daya

Manusia Kesehatan secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan kebijakan

dan program sehingga Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDMK Tahun 2015-2019 dilakukan revisi

disesuaikan dengan perubahan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDMK Tahun 2015-2019 ini telah melibatkan

berbagai pihak, dengan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga proses revisi dapat berjalan

dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan

lingkungan strategis dalam pengembangan dan perberdayaan SDM kesehatan di masa depan,

Rencana Aksi Kegiatan ini dapat diadakan penyempurnaan sesuai dengan keperluannya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih, saya sampaikan kepada semua pihak

atas perhatian, bantuan maupun masukan serta kontribusinya dalam penyusunan revisi Rencana

Aksi Kegiatan ini.

iii Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan 3

C. Maksud dan Kegunaan 10

D. Dasar Hukum 10

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 13

A. Visi 13

B. Misi 13

C. Tujuan 14

D. Sasaran Strategis 14

E. Sasaran 15

F. Strategi 16

BAB III. KELEMBAGAAN, KEGIATAN POKOK, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN 18

A. Kelembagaan 18

B. Kegiatan Pokok dan Target Kinerja 19

C. Kerangka Pendanaan 21

BAB IV. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 23

A. Pemantauan 23

B. Penilaian 23

BAB V. PENUTUP 25

LAMPIRAN

iv Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target Pusat Pendidikan

SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 (Perubahan Indikator Semula – Menjadi Tahun

2015-2019)

15

Tabel 3.1 Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tahun 2015 - 2019 (dalam ribuan rupiah)

22

v Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Target Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM

Kesehatan Tahun 2015 – 2019

user

Typewritten text

RENCANA AKSI KEGIATAN

user

Typewritten text

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2015-2019;

1 Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program Indonesia Sehat

dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial

dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 adalah 1) meningkatnya status kesehatan dan

gizi ibu dan anak; 2) meningkatnya pengendalian penyakit; 3) meningkatnya akses dan

mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan

perbatasan; 4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; 5) terpenuhinya kebutuhan

tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta 6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Permasalahan yang terjadi bahwa, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius

berupa beban ganda penyakit. Perubahan gaya hidup masyarakat ditenggarai menjadi

salah satu penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit (transisi epidemiologi) dalam 30

tahun terakhir. Pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah

penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), Tuberkulosis (TBC), dan

Diare. Namun, sejak 2010, penyakit tidak menular (PTM) seperti Stroke, Jantung dan

Kecing Manis memiliki proporsi lebih besar di pelayanan kesehatan. Pergeseran penyakit

ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan negara.

Sejalan dengan hal tersebut dalam memenuhi sasaran pokok pembangunan kesehatan dan

permasalahan bangsa, Kementerian Kesehatan menyusun arah kebijakan dan startegi

untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan

efisien. Program-program yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di

dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi

dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan.

Diantaranya adalah gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yang merupakan suatu

tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh


komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk

meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena

keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian, mulai dari

proses pembelajaran hingga menuju kemandirian (Program Indonesia Sehat-dengan

Pendekatan Keluarga/PIS-PK).

Untuk itu, Badan PPSDM Kesehatan berupaya mendukung prgram-program Kementerian

Kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan, yang salah satunya adalah meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan

pemerataan tenaga kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu, 1) jumlah

puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas, 2)

persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter

spesialis penunjang sebesar 60%, 3) jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan

kompetensinya sebanayak 56.910 orang. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Aksi

Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 dan merupakan indikator tujuan

Badan PPSDM Kesehatan.

Adapun program atau kegiatan Badan PPSDM Kesehatan untuk pencapaian sasaran yaitu,

1) terselenggaranya standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan,

2) meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan,

3) meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur, 4) meningkatnya pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, 5) meningkatnya pengelolaan mutu

pendidikan tinggi, 6) meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan, 7)

meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan, 8) meningkatnya pembinaan

dan pengelolaan pendidikan tinggi, 9) terselenggaranya pelaksanaan internship tenaga

kesehatan, 10) meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan.

Berdasarkan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tersebut, maka telah disusun

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan (Pusdiklat Nakes)

Tahun 2015 – 2019 yang memuat tujuan, sasaran dan pokok-pokok kegiatan Pusdiklat

Nakes dalam 5 (lima) tahun ke depan.


Namun, setelah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terjadi perubahan nomenklatur Satuan

Kerja (Satker) di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, salah satunya adalah Pusdiklat

Nakes yang berubah menjadi Pusat Pendidikan SDM Kesehatan (Pusdik SDMK). Dengan

adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang berdampak

pada perubahan kebijakan dan program sehingga Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDMK

Tahun 2015-2019 dilakukan revisi dan penyesuaian kembali tujuan, sasaran dan pokok-

pokok kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan.

B. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 18 menyebutkan

bahwa pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh Kementerian

Kesehatan dan pembinaan akademik pendidikan bidang kesehatan dilakukan oleh

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga Badan PPSDM Kesehatan

melalui Pusdik SDM Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap institusi

penyelenggaran pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, maka Pusat

Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya

manusia kesehatan.

Dengan demikian, sesuai dengan tugas Pusdik SDM Kesehatan di atas, maka gambaran

kondisi umum, potensi dan permasalahan bidang pendidikan sumber daya manusia

kesehatan dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program yang telah dilakukan

sebelumnya dan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Pusdik SDM

Kesehatan.

1. Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan

Kondisi SDM Kesehatan saat ini terus membaik dalam jumlah, kualitas dan

penyebarannya, namun belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di

seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan

kepulauan. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan komposisi jenis tenaga

yang belum berimbang masih menjadi permasalahan dalam memenuhi minimal 5 jenis

tenaga kesehatan yang harus ada di Puskesmas. Menurut data pemetaan SDM


Kesehatan (data Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016), dari total Puskesmas 9.742

yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan, baru 1.092 Puskesmas yang terpenuhi.

Adapun 5 jenis tenaga kesehatan yang wajib ada adalah farmasi, kesehatan

masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi dan ahli teknologi laboratorium medik.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan

kesehatan tersebut saat ini terdapat 18 jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh

institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan di seluruh Indonesia termasuk 38

Poltekkes Kemenkes. Adapun rincian jenis pendidikan yang diselenggarakan

berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikelompokkan

sebagai berikut: a) tenaga keperawatan: keperawatan, keperawatan gigi; b) tenaga

kebidanan: kebidanan; c) tenaga kefarmasian: farmasi, analisa farmasi dan makanan;

d) tenaga gizi: gizi; e) tenaga kesehatan lingkungan: kesehatan lingkungan; f) tenaga

keterapian fisik: fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, akupunktur; g) tenaga

keteknisian medis: perekam medis dan informasi kesehatan, teknik gigi; h) tenaga

teknik biomedika: analis kesehatan, teknik elektromedik, ortotik prostetik, teknik

radiodiagnostik dan radioterapi; i) tenaga kesehatan tradisional: jamu.

Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia memiliki 397 prodi (D-III: 262 prodi, D-IV:

132 prodi dan S2 terapan: 3 prodi) dan telah meluluskan tenaga kesehatan dari 18

jenis pendidikan tenaga kesehatan yang diselenggarakan dalam 3 tahun terakhir

sebagai berikut: 1) Tahun 2014: 21.891 orang; 2) Tahun 2015: 21.020 orang; 3) Tahun

2016: 19.959 orang.

Berdasarkan data di atas masih terdapat permasalahan terkait pendidikan tenaga

kesehatan antara lain masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan

berbagai jenis pendidikan tenaga kesehatan. Sehingga perlu adanya pengembangan

program studi/institusi agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh

wilayah Indonesia.

Selain itu, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki

kualifikasi minimum Diploma III kecuali tenaga medis. Sementara itu harus diakui


bahwa di lapangan saat ini masih banyak tenaga kesehatan yang bekerja di unit

pelayanan memiliki jenjang pendidikan menengah (JPM) dan jenjang pendidikan

Diploma I. Berdasarkan data pemetaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun

2015 terdapat 74.601 tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan dan

belum berlatar belakang minimal Diploma III kesehatan, sehingga perlu adanya

peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut dengan berlakunya zona perdagangan bebas, kompetisi

kerja tenaga kesehatan Indonesia akan semakin tinggi; tidak hanya dengan sesama

tenaga kesehatan Indonesia, tetapi juga dengan tenaga kesehatan asing. Agar mampu

bersaing di pasar bebas, seorang tenaga kesehatan harus kompeten dalam segi

pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sikap. Adanya kebijakan teknis yang dapat

mengatur kerjasama atau kemitraan pendidikan SDM Kesehatan sebagai salah satu

strategi dalam menjawab tantangan tersebut.

2. Penyelenggaraan Pendidikan SDM Kesehatan

Sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 796 yang menyebutkan bahwa salah

satu tugas Pusdik SDM Kesehatan adalah menyiapkan kebijakan teknis dan penyiapan

pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan penunjang penyelenggaraan

pendidikan SDM Kesehatan. Untuk itu Pusdik SDM Kesehatan melakukan upaya

peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pembinaan terhadap institusi

pendidikan tinggi bidang kesehatan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut bertambah dan meratanya tempat-tempat pelayanan

kesehatan, diperlukan penambahan berbagai jenis tenaga kesehatan, baik berupa

penambahan jumlah maupun peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan.

Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat

terutama di bidang kesehatan dan masyarakat yang semakin kritis, menuntut agar

SDM kesehatan khususnya lulusan diploma Kesehatan dapat mengantisipasi

perkembangan tersebut.

Kurikulum merupakan hal yang mendasar dan dianggap penting sebagai acuan bagi

institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam menjalankan proses belajar mengajar,


selain itu kurikulum dalam proses pendidikan sangat diperlukan sebagai pedoman dan

arah dalam interaksi antar seluruh elemen dalam proses belajar mengajar sehingga

dapat dicapai kualitas lulusan yang handal dan profesional untuk menjawab tantangan

di atas.

Data kurikulum pendidikan tenaga kesehatan yang difasilitasi penyusunannya oleh

Pusdik SDM Kesehatan menunjukkan bahwa belum seluruh kurikulum berbasis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena sejak KKNI diterbitkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan dikokohkan dengan dicantumkannya

KKNI dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka kurikulum perguruan tinggi

di Indonesia menyesuaikan dalam penyusunannya dengan pola pikir yang berkembang

saat ini.

Adanya kurikulum berbasis KKNI diharapkan dapat menyiapkan SDM yang sesuai

dengan kebutuhan dunia kerja yang lebih menjurus ke bidangnya. Adapun kurikulum

pendidikan berbasis KKNI sampai dengan tahun 2016 dari 20 jenis program studi yaitu

1) kurikulum pendidikan program diploma III sebanyak 6 jenis adalah jamu, analis

kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, keperawatan, dan fisioterapi, 2) kurikulum

pendidikan program diploma IV sebanyak 12 jenis adalah fisioterapi, teknik radiologi,

promosi kesehatan, keperawatan, kebidanan, keperawatan gigi, kesehatan lingkungan,

teknik elektromedik, okupasi terapi (internasional), terapi wicara, ortotik prostetik,

dan analis kesehatan. Sedangkan sisanya masih dalam proses KKNI.

Dalam penerapan implementasi Kurikulum berbasis KKNI di institusi pendidikan tenaga

kesehatan yang sesuai dengan capaian pembelajaran, perlu dituangkan dalam Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Penerapan pelaksanaan RPP dan RPS di institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan

khususnya Poltekkes Kemenkes belum berjalan dengan maksimal. Selain itu penilaian

pembelajaran untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan masih berbeda-beda antar institusi

pendidikan tinggi bidang kesehatan. Sesuai Permendikbud Nomor 44 tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, penilaian proses dan hasil belajar

mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme


dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan

mahasiswa.

Dharma lainnya dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan

penelitian bagi dosen yang merupakan hal penting untuk menciptakan inovasi serta

memenuhi tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya

khususnya di bidang kesehatan guna meningkatkan pembangunan kesehatan

berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Data yang tercatat dari segi kuantitas jumlah dosen Poltekkes Kemenkes yang telah

melakukan penelitian pada tahun 2016 yaitu sekitar 1.496 orang (33,16 %) dari 4.511

orang atau kurang dari setengah jumlah dosen yang ada. Sementara dari segi kualitas

juga masih perlu ditingkatkan.

Selama ini, perguruan tinggi di Indonesia memang lebih dominan menjalankan

aktivitas pendidikan-pengajaran, bila dibandingkan dengan aktivitas penelitian dan

pengabdian masyarakat. Transformasi pengetahuan kepada mahasiswa melalui

pengajaran di kelas, telah menjadika mahasiswa mampu memahami materi/ilmu

pengetahuan, namun mahasiswa tidak kritis dan tidak memahami secara mendalam

(filosofis), bagaimana ilmu pengetahuan tersebut dibangun. Akibatnya, mahasiswa

hanya memahami ilmu tetapi tidak memahami filosofi dari ilmu tersebut. Pemahaman

terhadap filosofi ilmu hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Oleh sebab itu,

penelitian menjadi basis dasar dalam mengembangkan ilmu terutama dalam konteks

pendidikan-pengajaran dan pengabdian masyarakat.

Pengabdian masyarakat bagi dosen di institusi pendidikan tinggi juga masih harus

dikembangkan dalam upaya melakukan pengabdian masyarakat yang inovatif dan

bermanfaat untuk masyarakat luas. Selain dosen, mahasiswa dituntut dapat ikut serta

dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan mendiseminasikan hasil pengabmas.

Bentuk program pengabdian masyarakat yang dikembangkan saat ini, meliputi 1)

program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan, dan

pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat, 2) pelayanan kesehatan


kepada masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pendampingan keahlian, fasilitasi dan

konsultasi serta kerjasama, 3) bentuk aplikasi tepat guna di bidang kesehatan, 4)

penerapan hasil penelitian, 5) pengembangan kewirausahaan.

Di sisi lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang menuntut para dosen setiap tahun, wajib

melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas terkait

kebutuhan beban kerja dosen/BKD.

Selain tugas penyiapan fasilitasi teknis pendidikan diperlukan fasilitasi untuk

penunjang pendidikan yang juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan

Tridharma Perguruan Tinggi. Penunjang pendidikan dikenal dengan sarana prasarana

yang mencakup bangunan, perabotan, peralatan (perangkat keras dan lunak), dan

sistem pengamanan aset dan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka

suatu perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem pengelolaan yang

mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan,

penghapusan, serta pemutahiran semua sarana dan prasarana.

Institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memiliki panduan khusus mengenai

kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem

klasifikasi, inventarisasi dan informasi. Perguruan tinggi harus memiliki sistem

pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama bagi mahasiswa

dan dosen dalam pemanfaatan penunjang pendidikan.

3. Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan

Akreditasi diselenggarakan untuk mengevaluasi dan menilai secara komprehensif

komitmen institusi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan tridharma

pendidikan tinggi yang mencerminkan kelayakan institusi. Data prodi yang telah

diakreditasi oleh LAM-PT Kes dengan nilai baik sampai dengan tahun 2016 adalah 299

prodi (75 %) dari 397 prodi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 25 % prodi


Poltekkes Kemenkes yang belum diakreditasi dan atau re-akreditasi (karena nilai

akreditasi masih C).

Permasalahan yang paling besar dari hasil evaluasi pasca akreditasi terhadap prodi

dengan nilai akreditasi C, yaitu kualitas alat dan peralatan di

laboratorium/studio/ruang praktek belum cukup lengkap dan baik serta mutakhir. Hal

tersebut dikarenakan rasio alat dan mahasiswa belum terpenuhi, peralatan sudah

lama, peralatan tidak sesuai kriteria akreditasi, dan masih menunggu pengadaan baru.

Selain itu belum terpenuhinya standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) akibat

kekurangan SDM, sarana dan prasarana, dana untuk kegiatan tridharma, belum

lengkapnya petunjuk teknis dan pelaksanaan yang spesifik untuk seluruh standar

mutu, serta monitoring dan evaluasi yang rutin oleh Badan PPSDM Kesehatan masih

menjadi permasalahan prodi dengan nilai akreditasi C.

Hal tersebut berdampak terhadap ketidaksesuaian kompetensi dan kualitas lulusan

tenaga kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.

Sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan selain pelaksanaan akreditasi di atas,

kegiatan pengendalian mutu pendidikan perlu dilakukan melalui pemantauan

penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Pemantauan yang dimaksud adalah

suatu proses sistematis yang diselenggarakan untuk mencapai keberhasilan suatu

penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu

pemantauan dilakukan terhadap kualitas masukan (input), kualitas proses maupun

kualitas hasil pelaksanaan (output).

Hasil pemantauan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan tahun 2016

terhadap 16 Poltekkes Kemenkes, sebagai berikut : 1) penyelenggaraan pendidikan

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, 2) penerimaan mahasiswa baru dilakukan

melalui seleksi mandiri dan terorganisasi yang mengacu kepada juknis sipenmaru

Poltekkes Kemenkes, 3) kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum yang

dikeluarkan oleh Pusdik SDM Kesehatan yang masing-masing prodi mengembangkan

kurikulum institusi, 4) Poltekkes Kemenkes sudah mendokumentasikan kegiatan

proses belajar mengajar dan menyusun manual mutu, standar pendidikan sebagai


upaya melakukan penjaminan mutu, 5) prodi keperawatan dan kebidanan sudah

melaksanakan uji kompetensi sejak tahun 2013 dengan hasil baik, sedangkan untuk

prodi selain keperawatan dan kebidanan baru melakukan try out uji kompetensi yang

dimulai tahun 2015.

C. Maksud dan Kegunaan

Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun

2015-2019 merupakan suatu keharusan akibat dari perubahan Susunan Organisai dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan sesuai dengan Permenkes RI Nomor 64 tahun 2015,

dimana terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi beserta perubahan nomenklatur.

Revisi Rencana Aksi Kegiatan ini merupakan rencana pendidikan SDM Kesehatan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2019, ditetapkan dengan maksud

untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pusat Pendidikan

SDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan lainnya dalam

penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan.

Dengan ditetapkannya Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan ini,

diharapkan seluruh kegiatan pendidikan SDM kesehatan yang dilakukan oleh semua unit

kerja di lingkungan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dan semua pemangku kepentingan

lainnya dapat berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi dan

saling mendukung.

D. Dasar Hukum

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 merupakan

penjabaran dari Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM

Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan SDM kesehatan

dengan landasan penyelenggaraan, terutama :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);


2. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembar Negara Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun

2009 No. 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5072);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5336);

6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 97);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Tambahan

Lembar Negara RI Nomor 5178);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang

Sistem Kesehatan Nasional;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia;

14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;


16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang

Menerapkan Penggelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013

tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes Kemenkes;

21. Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 14/VIII/KB/2011, No. 1673/Menkes/

SKB/VIII/2011, tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan

oleh Kementerian Kesehatan;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 - 2025;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan

Roadmap Reformasi Kesehatan;

26. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Nomor : HK.02.03/I.1/ 008232/2015 Tentang Rencana Aksi Program

E. Sistematika Penulisan

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015 - 2019 disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB III : KELEMBAGAAN KEGIATAN POKOK, TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN


BAB IV : PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – 1 : MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN

SDM KESEHATAN

LAMPIRAN – 2 : MATRIKS PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT

PENDIDIKAN SDM KESEHATAN


BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tidak memiliki visi dan misi, namun mengikuti visi dan

misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

B. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin

diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.


4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

10. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan pendidikan SDM kesehatan yaitu :

1. Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima program bantuan biaya

pendidikan sebanyak 37.819 orang (kumulatif) pada tahun 2019.

2. Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik sebanyak

351 prodi (kumulatif) pada tahun 2019.

D. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Badan PPSDM Kesehatan dalam penguatan

pelayanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi dan pemenuhan tenaga kesehatan

di pelayanan kesehatan primer utamanya untuk ketersediaan 5 jenis tenaga kesehatan

yaitu tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga

kefarmasian, dan analis kesehatan. Maka sasaran strategis Pusat Pendidikan SDM

Kesehatan sampai dengan tahun 2019 ialah sebagai berikut:

1. Persentase program studi/institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik

sebesar 60%. (sampai tahun 2016)

2. Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 3.510

orang (kumulatif) ( sampai tahun 2016).

3. Jumlah tenaga kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan biaya

pendidikan sebanyak 37.819 orang (kumulatif).



351 prodi (kumulatif)

Dengan terbitnya Permenkes No 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan, sehingga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

berganti nomenklatur menjadi Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut tugas dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan pun jadi berubah,

sehingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusdik SDM Kesehatan mengalami perubahan

pula. Perubahan IKK tersebut dapat dijabarkan dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matrik Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Perubahan Indikator Semula – Menjadi Tahun 2015-2019

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

Indikator I Jumlah tenaga

pendidik, tenaga

kesehatan dan

masyarakat yang

ditingkatkan

kemampuannya

melalui pelatihan

Jumlah tenaga

pendidik dan

kependidikan yang

ditingkatkan

kapasitasnya

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang

belum DIII

penerima

program bantuan

biaya pendidikan

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang

belum DIII

penerima

program bantuan

biaya pendidikan

Jumlah Tenaga

Kesehatan yang

belum DIII

penerima

program bantuan

biaya pendidikan

Target 1.200 orang 2.310 orang 19.490 orang (k) 30.620 orang (k) 37.819 orang(k)

Sasaran Tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan (CI) yang mengikuti peningkatan kemampuan melalui pelatihan, sehingga dapat memberikan ilmu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK kepada mahasiswanya, yang pada

Tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan (CI) yang mengikuti peningkatan kemampuan melalui pelatihan, sehingga dapat memberikan ilmu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK kepada mahasiswanya, yang pada akhirnya akan

Tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan dengan jenjang pendidikan menengah (JPM) atau Diploma I dan berstatus sebagai PNS, sehingga mereka dapat mengembangkan kualifikasi dan kompetensinya yang pada

Tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan dengan jenjang pendidikan menengah (JPM) atau Diploma I dan berstatus sebagai PNS, sehingga mereka dapat mengembangkan kualifikasi dan kompetensinya yang pada

Tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan dengan jenjang pendidikan menengah (JPM) atau Diploma I dan berstatus sebagai PNS, sehingga mereka dapat mengembangkan kualifikasi dan kompetensinya yang pada akhirnya dapat


akhirnya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menjadi tenaga kesehatan yang kompetensi dan bermutu

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan bermutu

akhirnya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

akhirnya dapat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Indikator II Persentase

program

studi/institusi

Poltekkes

Kemenkes yang

terakreditasi baik

Persentase

program

studi/institusi

Poltekkes

Kemenkes yang

terakreditasi baik

Jumlah program

studi Poltekkes

Kemenkes yang

terakreditasi

sangat baik

Jumlah program

studi Poltekkes

Kemenkes yang

terakreditasi

sangat baik

Jumlah program

prodi Poltekkes

Kemenkes yang

terakreditasi

sangat baik

Target 50% 60% 295(k) 321(k) 351(k)

Sasaran Program studi

dan institusi

Poltekkes

Kemenkes di

seluruh Indonesia

terakreditasi baik

yang akan

berdampak pada

mutu lulusan

serta pengakuan

lulusan di

masyarakat yang

pada akhirnya

lulusan tersebut

menjadi tenaga

kesehatan dan

dapat

memberikan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

Program studi dan

institusi Poltekkes

Kemenkes di

seluruh Indonesia

terakreditasi baik

yang akan

berdampak pada

mutu lulusan serta

pengakuan lulusan

di masyarakat

yang pada

akhirnya lulusan

tersebut menjadi

tenaga kesehatan

dan dapat

memberikan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

Program studi

Poltekkes

Kemenkes di

seluruh Indonesia

terakreditasi baik

yang akan

berdampak pada

mutu lulusan

serta pengakuan

lulusan di

masyarakat yang

pada akhirnya

lulusan tersebut

menjadi tenaga

kesehatan dan

dapat

memberikan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

Program studi

Poltekkes

Kemenkes di

seluruh

Indonesia

terakreditasi baik

yang akan

berdampak pada

mutu lulusan

serta pengakuan

lulusan di

masyarakat yang

pada akhirnya

lulusan tersebut

menjadi tenaga

kesehatan dan

dapat

memberikan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

Program studi

Poltekkes

Kemenkes di

seluruh Indonesia

terakreditasi baik

yang akan

berdampak pada

mutu lulusan serta

pengakuan

lulusan di

masyarakat yang

pada akhirnya

lulusan tersebut

menjadi tenaga

kesehatan dan

dapat

memberikan

pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

E. Sasaran

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang sudah

ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019 dan Rencana Aksi Program Badan

PPSDM Kesehatan, maka yang menjadi sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun

2019 adalah :


1. Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima bantuan program bantuan

biaya pendidikan sebanyak 37.819 orang

2. Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan

sebanyak 8 dokumen

3. Jumlah dokumen pengembangan penyelenggaraan pendidikan SDM kesehatan

sebanyak 16 dokumen

4. Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik

sebanyak 8 dokumen

5. Persentase program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik sebanyak 60%

(kumulatif) (sampai dengan tahun 2016)


351 prodi (kumulatif)

7. Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM kesehatan sebanyak

27 dokumen

8. Jumlah pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 3.510

orang (kumulatif) (sampai 2016)

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan serta sesuai dengan kebijakan

pelaksanaan kegiatan pendidikan sumber daya manusia kesehatan tahun 2015-2019,

dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan SDM Kesehatan


3. Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan

4. Ketatausahaan Pendidikan SDM Kesehatan.

F. Strategi

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Pengembangan pendidikan SDM kesehatan

Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan kesehatan/pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara

berkelanjutan dan didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan SDM kesehatan

berbasis data dan informasi pendidikan SDM kesehatan yang akurat dan tepat waktu,

serta memperhatikan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).


2. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka menghadapi persaingan di

era globalisasi yang dilakukan melalui kerjasama/kemitraan dengan semua

pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah Pusat (Kementerian Riset,

Teknologi dan Dikti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi), Pemerintah Daerah dan masyarakat

termasuk swasta serta pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

3. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari pendidikan jenjang

JPM/Diploma I ke Diploma III. Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2014 pasal 9 dan 88

yang mensyaratkan bahwa “tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum

diploma III, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2016 tentang program

percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan, serta telah terbitnya

Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2016

tentang rekognisi pembelajaran lampau (RPL), maka Kementerian Kesehatan (Pusdik

SDM Kesehatan) bersama dengan Kemenristek Dikti sedang mengembangkan

program percepatan pendidikan tenaga kesehatan untuk diploma III melalui RPL.

Program RPL khusus tenaga kesehatan JPM dan diploma I ke jenjang penyetaraan

kualifikasi ke diploma III bertujuan untuk mendapatkan pengakuan capaian

pembelajaran dengan pendekatan modus ganda melalui tatap muka dan belajar

mandiri menggunakan modul atau dengan menggunakan IT.

4. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan diarahkan pada

peningkatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan,

penelitian dan pengabdian masyarakat. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan

SDM kesehatan dikembangkan melalui penyusunan kebijakan teknis bidang

penyelenggaraan dan penunjang pendidikan SDM kesehatan. Pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan

tinggi dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tenaga kesehatan untuk

mewujudkan mutu pendidikan kesehatan yang berkualitas, berdaya saing dan unggul.

5. Peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan dilakukan melalui

penjaminan mutu internal dan eksternal. Peningkatan mutu pendidikan tenaga

kesehatan dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan kesehatan yang didasarkan


pada sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dan pangkalan data perguruan tinggi

Kemenristekdikti. Penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi program

studi dan institusi pendidikan. Akreditasi diselenggarakan untuk mengevaluasi dan

menilai secara komprehensif komitmen institusi terhadap mutu dan kapasitas

penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi yang mencerminkan kelayakan institusi.

Poltekkes Kemenkes sebagai UPT Badan PPSDM Kesehatan dan Pusdik SDM

Kesehatan sebagai Pembina teknis bertanggung jawab melakukan fasilitasi

pelaksanaan akreditasi prodi dan institusi agar mendapatkan nilai akreditasi baik.

6. Peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan atas kajian

kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis data dan informasi yang

akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi

yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan yang berkesinambungan.

7. Dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada

program pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dengan melakukan koordinasi

penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik

negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan

tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.


BAB III

KELEMBAGAAN, KEGIATAN POKOK, TARGET KINERJA,

DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada pasal 788 menjelaskan bahwa tugas Pusat

Pendidikan SDM Kesehatan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,

pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber

daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan

kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan

fasilitasi akreditasi dna pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia

kesehatan

2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan,

penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi

dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan

dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan

fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia

kesehatan

4. Pelaksanaan administrasi Pusat

Untuk mencapai tujuan program Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, dilaksanakan melalui 4

(empat) kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan


3. Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan

4. Tata Usaha Pendidikan SDM Kesehatan


B. Kegiatan Pokok dan Target Kinerja

Kegiatan pokok Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 terdiri dari : (1)

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan; (2) Penyelenggaraan Pendidikan; (3)

Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu; (4) Tata Usaha Pusat Pendidikan SDM

Kesehatan. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian kegiatan yang diukur

secara berkala dan dievaluasi pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja kegiatan dihitung

secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019, kecuali untuk tata

usaha sasaran kinerja dihitung per tahun karena merupakan kegiatan yang akan dilakukan

setiap tahunnya.

1. Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan

Sasaran kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan adalah

tersusunnya rencana pengembangan pendidikan dan kemitraan, melalui kegiatan :

a. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia

kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

1) Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis Pengembangan Pendidikan

SDM Kesehatan sebanyak 7 dokumen.

2) Jumlah dokumen pengembangan pendidikan SDM kesehatan sebanyak 9

dokumen.

3) Jumlah dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan

peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan sebanyak 12

dokumen.

4) Jumlah tenaga kesehatan yang belum diploma III penerima program bantuan

biaya pendidikan sebanyak 37.819 orang.

5) Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan

pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM

kesehatan, kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan menurut jenis tenaga

kesehatan, sebanyak 8 dokumen.

b. Pelaksanaan kemitraan bidang pendidikan kesehatan, dengan indikator

pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :


1) Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang

kesehatan sebanyak 8 dokumen.

2) Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan dalam dan

luar negeri sebanyak 18 dokumen.

3) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama bidang

pendidikan kesehatan di dalam dan luar negeri sebanyak 8 dokumen.

2. Penyelenggaraan Pendidikan

Sasaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatnya mutu tenaga

kesehatan melalui fasilitasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan penunjang

pendidikan, melalui kegiatan :

a. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui fasilitasi teknis penyelenggaraan

pendidikan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi

bidang Kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)

sebanyak 4 dokumen.

2) Jumlah dokumen pengembangan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan

SDM kesehatan sebanyak 16 dokumen.

b. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui fasilitasi penunjang pendidikan,

dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun sesuai

dengan peraturan sebanyak 4 dokumen.

2) Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non

akademik sebanyak 8 dokumen.

3. Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan

Sasaran kegiatan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan adalah

terlaksananya mutu pendidikan tenaga kesehatan, melalui kegiatan :

a. Peningkatan mutu pendidikan melalui fasilitasi akreditasi pendidikan tenaga

kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah dokumen kebijakan teknis akreditasi program studi/institusi Poltekkes

kemenkes RI sebanyak 5 dokumen.


2) Persentase program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik

sebanyak 60% (sampai tahun 2016).

3) Jumlah Program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik

sebanyak 351 prodi (kumulatif).

4) Jumlah institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik sebanyak

30 institusi.

5) Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi

Poltekkes Kemenkes RI sebanyak 7 dokumen.

b. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengendalian mutu pendidikan tenaga

kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan tenaga

kesehatan sebanyak 9 dokumen.

2) Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM kesehatan

sebanyak 27 dokumen.

3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kapasitasnya

sebanyak 3.510 orang (sampai dengan tahun 2016).

4) Jumlah kurikulum dan modul peningkatan mutu nakes sebanyak 19 kurmod

(sampai dengan tahun 2016).

5) Jumlah dokumen peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan sebanyak 6

dokumen.

4. Tata Usaha

Sasaran kegiatan ketatausahaan adalah terlaksananya dukungan layanan manajemen

pendidikan SDM Kesehatan yang akan dicapai setiap tahunnya, dengan indikator

pencapaian sasaran sebagai berikut :

a. Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran dan evaluasi dan

pelaporan sebanyak 10 dokumen.

b. Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 6 dokumen.

c. Jumlah dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata

persuratan serta kerumah tanggaan sebanyak 15 dokumen.

d. Jumlah layanan internal perkantoran sebanyak 12 bulan layanan.


C. Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

dibutuhkan pembiayaan yang dijamin kecukupan dalam penyediaannya, benar dalam

pengalokasiannya serta efektif dan efisien dalam pembelanjaannya. Pembiayaan ini harus

tersedia secara berkesinambungan sesuai dengan pentahapannya selama periode

Rencana Kegiatan Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2015-2019.

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

sumber lain yang merupakan suplemen terhadap APBN yang dapat disediakan.

Perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan SDM kesehatan

dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 : Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tahun 2015 - 2019 (dalam ribuan rupiah)

No Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

1 Fasilitasi

Pengembangan

Pendidikan

10.696.255

14.834.871

81.566.030 233.560.380 154.693.968

2 Kemitraan 2.903.056 4.359.872 2.809.832 5.628.770 6.191.647

3 Fasilitasi Teknis

Pendidikan

4.276.179 11.496.960 2.709.086 3.951.479,4 4.346.627,34

4 Fasilitasi

Penunjang

Pendidikan

9.669.268 7.492.539 2.438.350 2.682.185 2.950.403,5

5 Fasilitasi

Akreditasi

2.171.174 5.361.546 2.387.280 2.626.008 2.888.608,8

6 Pengendalian

Mutu

7.186.896 14.128.655 2.924.726 6.712.248,6 7.383.473,46

7 Ketatausahaan

Pendidikan SDM

Kesehatan

7.097.172 5.446.407 4.967.905 4.879.060 5.366.966


Jumlah 44.000.000 63.120.850 99.803.209 260.040.131 183.821.694


BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pemantauan dan penilaian merupakan suatu proses pengamatan terhadap

penyelenggaraan/pelaksanaan suatu rencana, dalam hal ini Rencana Aksi Kegiatan Pusat

Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015-2019, dan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh

kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Pemantauan

Pemantauan terhadap rencana kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015-

2019 ditujukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan pendidikan SDM kesehatan, yang

dilakukan secara berkesinambungan selama kurun waktu 2015 -2019. Dengan demikian

pemantauan ditekankan pada input dan proses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat

Pendidikan SDM Kesehatan.

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi obyek yang menjadi

sasaran pemantauan dan secara tidak langsung dengan cara analisis atas laporan

pelaksanaan kegiatan pendidikan SDM kesehatan. Pemantauan dilakukan setiap bulan dan

triwulan, sejalan dengan pelaporan yang dilakukan pada e-monev DJA dan e-monev

Bappenas.

B. Penilaian

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015-2019

ditujukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pendidikan SDM kesehatan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 yang telah ditetapkan,

serta dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dan Laporan Tahunan.

2. Penilaian tengah periode (Midterm Evaluation) yang dilakukan pada tahun 2017.


3. Penilaian akhir (Endterm Evaluation) yang dilakukan pada akhir tahun 2019 atau awal

tahun 2020.

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015-2019

dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik

sasaran strategis maupun sasaran dari masing- masing kegiatan pelaksanaan dan rincian

kegiatan, seperti tercantum dalam Bab III Kelembagaan, Kegiatan Pokok, Target Kinerja,

dan Kerangka Pendanaan.

Khusus untuk penilaian tahunan, disamping dilakukan penilaian terhadap sasaran strategis

dan sasaran kegiatan pelaksanaan, juga dilakukan penilaian terhadap realisasi anggaran.

Agar penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015-2019

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka perlu dilakukan penguatan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pendidikan SDM Kesehatan.

Semua hasil penilaian kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan tahun 2015-2019, baik

penilaian tahunan, penilaian tengah periode dan penilaian akhir periode didokumentasikan

dalam bentuk laporan.


BAB V

PENUTUP

Revisi Rencana Aksi Pusdik SDM Kesehatan ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan yang harus

dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019 meliputi pendahuluan, arah kebijakan dan

strategi, kelembagaan, kegiatan pokok, target kinerja, kerangka pendanaan, serta pemantauan

dan penilaian sebagai acuan bagi bidang/bagian di lingkungan Pusdik SDM Kesehatan dalam

perencanaan kegiatan dan anggaran setiap tahunnya.

Penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ini dilakukan dengan

partisipasi aktif dan kontribusi seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Pusdik SDM Kesehatan.

Oleh karena itu diharapkan rencana kegiatan ini akan dapat dilaksanakan dan mencapai

tujuannya dengan semangat, dedikasi, ketekunan, kerjasama, dan kerja keras segenap

aparatur di lingkungan Pusdik SDM Kesehatan.

Kiranya dengan kerja keras semua pihak di Pusdik SDM kesehatan, akan dapat memberikan

sumbangsih dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan

Yang Maha Esa selalu memberikan lindungan, petunjuk dan rahmat-Nya untuk kelancaran

penyelenggaraan kegiatan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.


LAMPIRAN

rencana aksi kegiatan pusat pendidikan sumber … · terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi serta...

Documents