REGULASI DALAM SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

SIKLUS AKUNTANSI

Untuk mengetahui bagaimana Laporan keuangan dihasilkan, maka kita perlumengetahui siklus akuntasi. Sistem akuntansi pemeintahan daerah disususn dalam rangka menjamin bahawa siklus akuntansi bisa bejalan degan baik tanpa gangguan dalam masalah, sebab apabila ada masalah pada satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan yang dihasilakan kurang berkualitas. Siklus akuntasi pada dasarnya sama untuk semua jenis oragnisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan.

Siklus akuntasi dimulai dari adanya transai di pemerintahan daerah, transaksi tersebut bisa berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran kas maupun transaksi nonkas yang mempengaruhi posisi keuangan organisasi. Untu setiap transaski harus didukung dengan bukti transasksi yang valid dan sah. Berdasarkan bukti transasaksi tersebut maka bagian akuntansi akan membukukannya dalam jurnal. Setelah dibukukan dalam jurnal, tahapan selanjutnya akan memposting kebuku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari rekening sejenis yang di dalamnya berisi mutasi rekening bersangkutan baik penambahan maupun pengurangan. Selain mancatat dalam buku besar, beberapa transaksi juga dipelu dicatat di buku pembantu. Buku pembantu ini berhubungan dengan buku besar. Nuku pembantu berisi data yang lebih rinci dari buku besar. Saldo di buku pembantu akan sama dengan saldo dibuku besar.

KEBUTUHAN REGULASI DAN SEKTOR PUBLIK

Kita mengetahui bahwa aktivitas organisasi sektor publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Atas fakta itu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan masyaakat, oranisasi sektor publik perlu diatur dengan peraturan-peraturan. Nantinya, regulasi ini akan bersifat lebig detail dibanding dengan regulasi yang mengatur sektor komersial mengingat sifatnya yang memengaruhi kepeningan orang banyak.

Untuk keperluan tersebut dibutuhkan standar akuntasi yang dimaksud menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntansi yang berada dalam organisasi sektor publik. Standar akauntansi merupakan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) atau Genderally Accepfed Accounting Principal (GAAP). Berlaku umum bermakna bahwa laporan keuangan suatu organisasi dapat dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apa pun.

Dlam konteks organisasi sektor publik, sebuah paket stardar akauntasi tersendiri diperlakukan karna kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, diantaranya adanya kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar kepada publik atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

PERKEMBANGAN REGULASI DI SEKTOR PUBLIK

Perkembangan Regulasi Terkait Organisasi Nirlaba

Regulasi tentang Yayasan

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukun yang keberadaannya telah lama berkembang di indonesia. Yayasan adalah badan hukumyang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak akan mempunyai anggota.

Regulasi yang terkait degan yayasan adalah UU RI NO.16 Tahun 2001 tentang yayasan. UU ini dimaksukan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sebagaimana fungsinya . Namun pada tahun 2004 UU ini diperbaharui dengan UU No.28 berikut salah satu hal yang diubah :

Memperjelas larangan pengalihan/pembagian keyayasan. UU 16/2001 hanya menyebutkan bahwa kekayaan yayasan dilarang dialaihkan / dibagikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada pembina,pengurus,pengawas,karyawan,atau pihal lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. UU 28/2004 menambahka bahwa dilarang dialaihkan dalam bentuk gaji,upah maupun honorirum.

Selain UU yang telah disebutkan, untuk lebih menjamin kepastian hukum pemerintahan juga mengeuarkan Peraturan No.63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang yayasan.

Regulasi Tentang Partai Publik

UU pertama tentang Partai politi sejak era reformasi dengan sistem multi partainya adalah UU no.2/1999 seiring dengan perkembangannya diawal-awal era reformai UU ini diperbaharui dengan keluarnya UU no.31/2002 tentang partai politik. Namun, UU 31/2002 ini kembali di perbaharui pada tahun 2008 melalui UU No.2/2008 tentang partai politik. Secara umum, UU no.2/2008 bersifat melengkapi dan menyempurakan UU no.31/2002.

UU no.2/2008 memberikan tatacara yang lebih terperinci untuk peroses pembentukan partai politik serta mengenai keuangan partai politik.

Regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan

BHMN adalah salah satu badan hukum di indonesi yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka “privatisasi” lembaga pendidika yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski bersetatus sebagai badan negara.

Penentam sebuah niversitas menjadi status BHMN ditetapkan peraturan Pemerintahan. Universitas yang pertama kali ditetapkan BHMN oleh pemerintah adalah empat universitas negeri do tahun 2000 .

1. Universitas Indonesia2. Universitas Gajah Mada3. Institut Pertanian Bogor4. Institut Teknologi bandung

Universitas yang berstatus BHMN memiliki beberapa ciri yaitu:

1. Memiliki Majelis Wali Amanat (MWA)

WMA adalah organissasi yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat. MWA memiliki kewenangan besar dan menjadi normatif yang sangat menentukan, termasuk mengangkat dan memperhentikan pemimpin, melakukan penilaian kerja pimpinan, serta memberikan masukan dan pendapat kepada menteri pengelola Universita.

2. Memiliki Senan Akademik (SA)SA adalah organ Universitas yang terdiri atas perwakilan tiap-tiap fakultas dan memilikitanggung jawab ayang lebih tefokus pada aspek akademik.

3. Memiliki Otonomi manajemen dana dan akademikBHMN memiliki otonomi dalam mengelola kekayaan atau sumber danannya dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Pada akhir tahun 2008, terdapat perkembangan baru pada dunia pendidikan tinggi di Indoneisa dengan disahkan UU tenantang Badan Hukum Pendidikan.

BPH adalah badan hukum penyelenggaraan pendidikan formal dengan berprinsip nirlaba yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dengan tujuan memajukan satuan pendidikan.

Regulasi tentang Badan Layanan Umum

BLU adalah instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU dibentuk untuk memperomosikan peningkata layanan publik melalui fleksible pegelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional dengan menonjolkan produktifitas efisien dan efektivitas.

PERKEMBANGAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

Upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik-prakti Akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan, baik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintahan sendiri.

Utuk organisasi nirlaba (perorangan maupun badan), IAI menerbikan Pernyataan Standar Akuntasi (PSAK) no.45 tentang “organisasi nirlaba” . PSAK ini berisi tentang kaidah-kaidah serat perinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Namun, PSAK 45 tersebut belum mengakomodasi praktik-praktik akuntansi yang diperlukan dalam entitas yang dimiliki pemerintah, baik itu berupa lembaga pemerintah sendiri maupin organisasi nilaba yang dimiliki (misal:rumah sakit dan universitas). Oleh karna itu pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada lingkup Internasional, telah terdapat standar akuntasi bagi organisasi sektor publik yang di susun oleh Faederasi Akuntan Internasional. Standar itu disebit dengan IPSAS, IPSAS ini segoyahnya menjadi acuan bagi semua negara yang akan embuat standar akuntansi bagi organisasi sektor publik di negara masing-masing.

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah berkembang sebuh standar penting yang akan menjadi sebuah panduan dalam peroses audit di Indonesia. Standar Tersebut adalah Standar Pemeriksaaan Keuangan Negara (SPKN). Standar menjadi acuan bagi auditor pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemerisakaan. SPKN ini hanya mengatur mengnai hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP), yang merupakan standar audit bagi perusahaan. Aturan-aturan tambahan tersebut diperlukan mengingat karakteristik organisasi pemerintahan yang berbeda dengan organisasi lainnya. Namun, dalam banyak hal, SPKN tetap mengacu pada SPAP sebagai acuan dan panduan bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan/audit.

Sebagai secara audit sektor pemerintahan, SPKN memberika kerangka dasar untuk menerapkan secara afekrif standar pekerjaan lapangan dan pelaporan audit. SPKN memberikan suatu standar umum yang berkaitan dengan persyaratan kemampuan/keahlian staf, independensi organisasi pemeriksaan dan pemeriksaan secara individual, pelaksanaan kemahiran prefisional secara cermat dan saksama, serta pengadilan mutu hasil pekerjaan.

PERMASALAHAN REGULASI KEUANGAN PUBLIK DI INDONESIA

RAISON d'ETRE

Pada suatu saat, pernah terbetik suatu keinginan dari berbagai pihak, terutama para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), agar lembaga legislatif di republik kita ini memiliki hak untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana halnya lembaga eksekutif.

Pada suatu saat lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpaksa harus menginap di ’hotel prodeo’, karena oleh para penegak hukum di republik ini telah dinyatakan melakukan korupsi berjama’ah. Padahal, berbagai keputusan yang dituduhkan kepada para anggota dewan yang terhormat tersebut ternyata diputuskan bersama-sama lembaga eksekutif dalam suatu forum sakral dan dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut dengan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian, banyak pihak dipaksa untuk mengernyitkan keningnya ketika mengetahui seorang petinggi pemerintahan dan juga seorang pejabat suatu perusahaan negara yang bergerak di bidang perbankan dituduh telah merugikan keuangan negara, padahal masyarakat menyang-sikan bahwa uang tersebut memang uang Negara dalam arti sebenarnya.

Sementara itu, para birokrat di berbagai lembaga pemerintah merasa ragu dalam mengambil keputusan, ataupun bahkan menolak menduduki jabatan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan negara, karena kurang memahami berbagai konsep (baru) keuangan Negara, sehingga khawatir tertimpa musibah.

Di lain pihak, karena ilmu keuangan negara yang disoroti dari berbagai dimensi keilmuan kurang berkembang di Indonesia, para cerdik pandai merasa ragu memasuki wilayah keilmuan ini, dan hanya sekedar mencoba meraba-raba dan membuat tafsiran dari sudut pandang keilmuan yang dimilikinya.

Itulah kira-kira sebagian alasan dibukanya BLOG yang khusus untuk mendiskusikan masalah-masalah keuangan Negara di Indonesia.

Partisipasi semua pihak dalam mendiskusikan berbagai permasalahan keuangan negara di republik ini akan merupakan usaha bersama untuk melakukan studi tentang konsepsi keuangan negara dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat.

Perlu disampaikan bahwa konsep baru keuangan negara yang dikembangkan oleh para pemikir yang kemudian dituangkan dalam paket undang-undang bidang keuangan negara maupun ketentuan derivasi lainnya, memang belum dapat dikatakan sempurna.

Namun bagaimanapun, lahirnya paket undang-undang tersebut di atas merupakan kenyataan bahwa Indonesia kini telah memiliki sistem keuangan negara sendiri, sehingga terlepas dari berbagai pengaruh ketentuan keuangan kolonial yang antara lain bertahun 1800-an.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya bila semua pihak memberi apresiasi dan berusaha memahami sebaik-baiknya, seperti ungkapan bahasa Prancis di bawah ini :

----SI ON A PAS CE QUE L’ON AIME, IL FAUT AIMER CE QUE L’ON A ---