REFERRAT

REKAM MEDIS DALAM ETIKA HUKUM KEDOKTERAN

Disusun untuk memenuhi nilai midtest mata kuliah

Etika Hukum Kedokteran dan HAM

Oleh:

Luisa Vinadiya

I1A010051

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran,

kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur

kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [1].

Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi

pelayanan kesehatan kepada masyarakat mmpunyai peranan yang sangat penting

karena terkait langsung dngan mutu pelayanan. Penyelenggaraan upaya kesehata

harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi,

keadilan dan kewenangan yang scara terus menerus harus ditingkatkan [1].

Salah satu unsur dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah

tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualtasnya yang

terpelihata sesuai dengan amanah Undang-Undang Noor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter

dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku

sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman.

Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam UU Praktik Kedokteran yang

dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu pada Pasal 46 dan Pasal

47 [1,3]

Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah

dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenhnya manfaat dan kegunaan rekam

medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun pada praktik perorangan,

akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu.

Saat ini telah ada pdoman rekam medis yang diterbitkan oleh Departemen

Kesehata RI, namun pedoman tersebut haya mengatur rekam medis rumah sakit

[1].

Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan praktik

kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik untuk rumah

sakit negeri, swasta, khusus, puskesmas, perorangan, dan pelayanan kesehatan

lainnya. Rekam medis merupakan hal yang sangat menentukan dalam

menganalisa suatu kasus sebagai alat bukti utama yang akurat [1].

1.2 Tujuan [1]

1.2.1 Sebagai acuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran dalam upaya

pelayanan kesehata

1.2.2 Sebagai acuan untuk membuat rekam medis

1.2.3 Sebagai acuan agar dapat lebih mengetahui perlunya membuat

rekam medis untuk kepentingan dokter, pasin, sarana pelayanan

kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan

1.3 Manfaat [1]

1.3.1 Memandu dokter dan dokter gigi dalam membuat rekam medis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arti Rekam Medis

Di dalam membahas pengertian rekam medis, terlebih dahulu akan

dikemukakan arti dari rekam medis itu sendiri. Rekam medis diartikan sebagai

keterangan baik yang tertulis maupun rekaman tntang identitas, anamnesa,

penentuan fisik, laboratorium, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis

yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik dirawat inap, rawat jalan

maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat. Jika diartikan secara dangkal,

rekam medis seakan-akan hanya merupakan catatan dan dokumen tentang

keadaan pasien, tetapi kalau dikaji secara dalam, rekam medis mempunyai makna

yang lebih luas daripada hanya sekedar catatan biasa karena di dalam catatan

adalah tercermin segala informasi menyangkut seorang pasien. Rekaman itu akan

dijadikan dasar di dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan

tindakan medis lainnya untuk seorang pasien yang datang ke rumah sakit [2,4].

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, bukan hanya sekedar

kegiatan pencatatan. Rekaman medis mempunyai pengertian sebagai sistem

penyelenggaraan rekam medis. Kegiatan pencatatannya sendiri hanya merupakan

salah satu kegiatan dari penyelenggaraan rekam medis. Penyelenggaraan rekam

medis adalah proses yang dimulai pada saat pasien diterima di rumah sakit,

diteruskan kegiatan pencatatan data medis selama pasien itu mendapatkan

pelayanan medis di rumah sakit, dan dilanjutkan dengan penanganan berkas

rekam medis yang meliputi penyelenggaraan, penyimpanan serta pengeluaran

berkas dari tempat penyimpanan untuk mlayani permintaan peminjam apabila dari

pasien atau untuk keperluan lainnya [2].

Dalam penjelasan pasal 46 ayat 1 UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud

dengan rekam medis adalah berkas yang brisi catatan dan dokumen tentang

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang

telah diberikan kepada pasien [2,3].

Dalam peraturan menteri kesehatan nomor 749a/Menkes/Per/XI 1/1989

tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,

tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan [1].

Kedua pengertian rekam medis diatas menunjukkan perbedaan yaitu

Pemenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan, sedangkan dalam

UU Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukkan pengaturan rekam medis pada UU

Praktik Kedokteran lebih luas, berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di

luar sarana kesehatan [1].

2.2 Tujuan Rekam Medis

Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi

dalam upaya peningkatan pelayaan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung

suatu sistem pengelolaan rekam medis yag baik dan benar, mustahi tertib

administrasi akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Padahal, tertib

administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan

pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan rekam medis secara inci akan terlihat

dan analog dengan kegunaan rekam medis itu sendiri [2].

2.3 Isi Rekam Medis

2.3.1 Catatan, merupakan uraian tentang identitas pasien, pemeriksaan

pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain baik dilakukan oleh

dokter dan dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan

kompetensinya.

2.3.2 Dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan tersebut, antara lain,

foto rontgen, hasil laboratorium dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi

keilmuannya.

2.3.3 Rekam medis pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat:

identitas pasien, pemeriksaan, diagnosis/ masalah, persetujuan tindakan medis,

tindakan / pengobatan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

2.4 Jenis Rekam Medis [2]

2.4.1 Rekam medis konvensional

2.4.2 Rekam medis elektronik

2.5 Manfaat Rekam Medis [1,2]

2.5.1 Aspek Medis

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut

dipergunakan sebagai dasar untuk merncanakan pengobatan dan perawatan yang

harus diberikan kepada seorang pasien. Rekam medis bermanfaat sebagai dasar

dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan

pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien.

2.5.2 Aspek Administrasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya

menyangkut tindakan berdasarkan wewenangan dan tanggung jawab sebagai

tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Rekam

medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, khususnya untuk

mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah

pada penyakit-penyakit tertentu.

2.5.3 Aspek Hukum

Rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah

adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam usaha menegakkan

hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

2.5.4 Aspek Keuangan

Berkas rekam medis dapat dijadikan petunjuk dan bahan untuk menetapkan

pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Catatan tersebut

dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Tanpa bukti catatan

tindakan pelayanan, pembayaran biaya pelayanan di rumah skit tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

2.5.5 Aspek Pendidikan dan Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya

menyangkut data informasi tentang perkembangan kronologis kegiatan pelayanan

medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai

bahan referensi pengajaran di bidang profesi si pemakai. Rekam mdis mempunyai

nilai penelitian karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat

dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang kesehatan.

2.6 Proses dalam Rekam Medis

Tata cara penerimaan pasien yang akan berobat ke poliklinik atau pun yang

akan dirawat adalah sebagian dari prosedur pelayanan rumah sakit. Dapat

dikatakan bahwa disinilah pelayanan pertama kali yang diterima oleh seorang

pasien saat tiba di rumah sakit. Tidaklah berebihan apabila dikatakan bahwa di

dalam tata cara penerimaan inilah seorang pasien mendapatkan kesan baik atau

pun tidak baik dari suatu rumah sakit. Tata cara melayani pasien dapat dinilai baik

bilamana dilaksanakan oleh petugas dengan sikap yang ramah, sopan, tertib, dan

penuh tanggung jawab [2].

Pencatatan disini adalah pendokumentasikan segala informasi medis

seorang pasien ke dalam rekam medis. Pada dasarnya pendokumentasian

merupakan memuat data yang akan menjadi bahan informasi. Data pasien dapat

dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu (1) data sosial, dan (2) data medis.

Data sosial didapatkan pada saat pasien mendaftarkan diri ke tempat penerimaan

pasien. Data medis baru diperoleh dari pasien apabila pasien telah memasuki unit

pelayanan kesehatan. Petugas di unit pelayanan adalah dokter dan ahli-ahli profesi

kesehatan lainnya (termasuk penunjangnya, seperti radiologi, laboratorium), serta

unit perawatan [2].

Untuk mendapatkan catatan data medis yag baik ada beberapa hal yang

harus diperhatikan oleh dokter dan ahli-ahli di bidang kesehatan lainnya, yaitu:

2.6.1 Mencatat data secara tepat waktu,

2.6.2 Mencatat data yang up to date,

2.6.3 Mencatat data secara cermat dan lengkap

2.6.4 Membuat catatan yang dapat dipercaya dann menurut kenyataan

2.6.5 Memilih data yang berkaitan dengan masalahnya

2.6.6 Mencatat data secara objektif

Semua bentuk catatan, baik hasil rekapitulasi harian maupun lembaran-

lembaran formuliir rekam medis, merupakan bahan yang perlu diolah untuk

selanjutnya dipakai sebagai bahan laporan rumah sakit. Sebelum dilakukan

pengolahan, berkas-berkas rekam medis tersebut diteliti kelengkapannya baik isi

maupun jumlahnya. Rekapitulasi dari sensus harian diolah untuk menyiapkan

laporan yang menyangkut kegiatan rumah sakit, sedangkan formulir rekam medis

diolah untuk menyiapkan laporan yang menyangkut morbiditas dan mortilitas [2].

2.7 Pertanggungjawaban Rekam Medis

Rumah sakit memiliki fungsi utama untuk memberikn perawatan dan

pengobatan yang sempurna kepada pasien baik pasien rawat inap, rawat jalan,

maupun pasien gawat darurat. Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab akan

mutu pelayanan medis di rumah sakit yang diberikan kepada semua pasien.

Rekam medis sangat penting dalam mengemban mutu pelayanan medis yang

diberikan rumah sakit beserta staf mediknya. Rekam medis merupakan milik

rumah sakit yang harus dipelihara karena sangat berfaedah bagi pasien, dokter,

maupun rumah sakit [2].

Rumah sakit bertanggung jawab melindungi informasi yang ada di dalam

rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan, pemalsuan data yang

ada di dalam rekam medis, atau penggunaan oleh orang yang semsetinya tidak

diberi izin. Rekam medis harus berisi data yang cukup terperinci, sehingga dokter

lain dapat mengetahui bagaimana pengobatan dan perawatan kepada pasien dan

konsulen dapat memberikan pendapat yang tepat setelah dia memerikanya atau

pun dokter yag bersangkutan dapat memperkirakan kembali keadaan pasien pada

masa yang akan datang dari prosedur yang telah dilaksanakan [2].

Tanggung jawab utama akan kelengkapan rekam medis terletak pada dokter

yang merawat. Tanpa memperdulikan ada atau tidaknya bantuan yang diberikan

kepadanya dalam melengkapi rekam medis terletak pada dokter yang merawat.

Tanpa memperdulikan ada atau tidaknya bantuan yang diberikan kepadanya

dalam melengkapi rekam medis dari staf lain di rumah sakit, dia mengemban

tanggung jawab terakhir akan kelengkapan dan kebenaran isi rekam medis. Di

samping itu untuk mencatat beberapa ketrangan medis seperti riwayat penyakit,

pemeriksaan fisik, dan ringkasan keluar (resume) kemungkinan bisa didelegasikan

pada Co asisten, asisten ahli, atau dokter lainnya [1,2].

Petugas rekam medis membantu dokter yang merawat dalam mempelajari

kembali rekam medis. Analisa kelengkapan isi di atas dimaksudkan untuk mencari

hal-hal yang kurang dan hal-hal yang masih meragukan serta menjamin bahwa

rekam medis telah dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan yang

ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, staf medik dan berbagai organisasi,

misalnya persatuan profesi yang resmi. Penganalisisan itu harus dilaksanakan

pada keesokan harinya setelah pasien dipulangkan atau meninggal sehingga data

yang kurang atau yang diragukan bisa dibetulkan sebelum fakta pasien terlupakan.

Dalam rangka membantu dokter pada penganalisisan kembali dari rekam medis,

personel rekam medis harus melakukan analisa kuantitatif dan kualitatif sekaligus

[2].

Pimpinan rumah sakit bertanggung jawab menyediakan fasilitas rekam

medis yang meliputi ruangan, peralatanm dan tenaga yang memadai. Dengan

demikian, tenaga di bagian rekam medis dapat bekerja dengan efektif dalam

memeriksa kembali, membuat indeks penyimpanan semua rekam medis dalam

waktu singkat. Ruangan pemeriksaan berkas rekam medis harus cukup untuk

mencatat, melengkapi, mengulang kembali tanda tangan bagi dokter [2].

Staf medis mempunyai peranan penting di rumah sakit dan

pengorganisasian staf medik tersebut secara langsung menentukan kualitas

pelayanan terhadap pasien. Makin baik pengorganisasiannya makin baik pula

pelayanan pada pasien. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tepat dan baik

direktur rumah sakit wakil mediknya membuat peraturan-peraturan yang

mengatur para anggota staf medis. Untuk itu, ia dapat membentuk komisi khusus

yang anggotanya diambil dari staf medis, menunjuk comitee staf medis untuk

melaksanakan beberapa tanggung jawab khusus yang diperlukan. Wakil direktur

medis yang merupakan atasan dari seluruh staf medis rumah sakit bertanggung

jawab terhadap efektifitas kegiatan pelayanan medis di rumah sakit. Tanggung

jawab dari pada wakil direktur medik ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Umum kelas A,B dan C [2].

2.8 Aspek Hukum, Disiplin, Etik dan Kerahasiaan Rekam Medis

Rekam medis dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti tertulis di

pengadilan. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik

kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit

pasien yang tertuang dalam rekam medis. Rahasia kedokteran tersebut dapat

dibuka hanya untuk kepentingan pasien untuk memenuhi permintaan aparat

penegak hukum (hakim majelis), permintaan pasien sendiri atau berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku [1]

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rahasia

kedokteran (isi rekam medis) baru dapat dibuka bila diminta oleh hakim majelis di

hadapan sidang majelis. Dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas

kerahasiaan rekam medis sedangkan kepala sarana pelayanan kesehatan

bertanggung jawab menyimpan rekam medis [1].

Dalam pasal 79 UU Praktik Kedokteran secara tegas mengatur bahwa setiap

dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis dapat

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak

Rp 50.000.000,00 [1].

Selain tanggung jawab pidana, dokter dan dokter gigi yang tidak membuat

rekam medis juga dapat dikenakan sanksi secara perdata, karena dokter dan dokter

gigi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan dala hubungan dokter dengan

pasien [1].

Dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis selan mendapat

sanksi huku juga dapat dikenanakan sanksi disiplin dan etik sesuai dengan UU

Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) [1].

2.9 Kaitan Medis dengan Manajemen Informasi Kesehatan

Di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, rekam medis merupakan salah

satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter

gigi. Di dalam rekam medis berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan

pengobatan (treatment). Oleh karena itu setiap kegiatan pelayanan medis harus

mempunyai rekam medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien dan setiap

dokter dan dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan

tepat waktu [2]

Dengan berkembangnya evidence based medicine dimana pelayanan medis

yang berbasis data sangatlah diperlukan maka data dan informasi pelayanan medis

yang berkualitas terintegrasi dengan baik dan benar sumber utamanya adalah data

klinis dari rekam medis. Data klinis yang bersumber dari rekam medis semakin

penting dengan berkembangnya rekam medis elektronik, dimana setiap entry data

secara langsung menjadi masukan (input) dari sistem/manajemen informasi

kesehatan [2].

Manajemen informasi kesehatan adalah pengelolaan yang memfokuskan

kegiatannya pada pelayanan kesehatan dan sumber informasi pelayanan kesehatan

dengan menjabarkan sifat alami data, struktur dan menerjemahkannya ke berbagai

bentuk informasi demi kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan,

pasien dan masyarakat. Penanggung jawab manajemen informasi kesehatan

berkewajiban untuk mengumpulkan, mengintegrasikan dan menganalisis data

pelayanan kesehatan primer dan sekunder, mendesiminasi informasi, menata

sumber informasi bagi kepentingan penelitian, pendidikan, perencanaan dan

evaluasi pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi [2].

Agar data di rekam medis dapat memenuhi permintaan informasi diperlukan

standar universal yang meliputi [2] :

a. Struktur dan isi rekam medis

b. Keseragaman dalam penggunaan simbol, tanda, istilah, singkatan dan

ICD

c. Kerahasiaan dan keamanan data.

Rekam medis sangat terkait dengan manajemen informasi kesehatan karena

data-data di rekam medis dapat dipergunakan sebagai [2] :

a. alat komunikasi (informasi) dan dasar pengobatan bagi dokter, dokter gigi

dalam memberikan pelayanan medis.

b. Masukan untuk menyusun laporan epidemiologi penyakit dan demografi

(data sosial pasien) serta sistem informasi manajemen rumah sakit

c. Masukan untuk menghitung biaya pelayanan

d. Bahan untuk statistik kesehatan

e. Sebagai bahan/pendidikan dan penelitian data.

2.10 Aspek Medikolegal Rekam Medis

2.10.1 UU RI No 29 Tahun 2004 Pasal 46 [3] :

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran

wajib membuat rekam medis.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera

dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.

(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda

tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

2.10.2 Penjelasan Pasal 46 UU RI No 29 tahun 2004

(1) Yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang

telah diberikan kepada pasien.

(2) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada

rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau

dihapus dengan cara apapun. Perubahan catatan atau kesalahan

dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan

dan dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.

(3) Yang dimaksud dengan petugas adalah dokter atau dokter gigi

atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan

langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis

menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban

membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan

nomor identitas pribadi (personal identification number)

2.10.3 UU RI No 29 tahun 2004 Pasal 47

(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan

kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi

dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

2.10.4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1419/Menkes/Per/X/2005 Pasal

16

(1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran

wajib membuat rekam medis.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan perundang-undangan

2.11 Sanksi Kalau Tidak Membuat Rekam Medis

2.11.1 UU RI No 29 Tahun 2004 Pasal 79

(a) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

setiap dokter atau dokter gigi yang:

(b) Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

2.11.2 Sanksi Administratip : UU RI No 29 Tahun 2004 Pasal 69

(1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

(3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa:

a. pemberian peringatan tertulis.

b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin

praktik

c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

2.11.3 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1419/Menkes/Per/X/2005 Pasal

24

(1) Menteri, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, dan

organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan

wewenang masing-masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan

yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

2.11.4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1419/Menkes/Per/X/2005 Pasal

25

• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratip

terhadap pelanggaran ini.

• Sanksi administratip sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa

peringatan lisan, tertulis sampai pencabutan SIP.

• Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan sanksi

administratip sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu

dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.

2.11.5 Pasal 26 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP

dokter dan dokter gigi:

a. Atas dasar keputusan MKDKI

b. STR dokter atau dokter dicabut oleh Konsil Kedokteran

Indonesia dan

c. Melakukan tindakan pidana

DAFTAR PUSTAKA

1. Samil, Ratna Suprapti. 1994. Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta: Balai

Penerbit FK UI

2. Anonym. 2008. Manual Komunikasi Efektif Dokter- Pasien. Jakarta: Konsil

Kedokteran Indonesia

3. Jacobalis, Samsi. 2005. Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis dan

Bioetika. Jakarta: CV Sagung Seto

4. Guwandi, J. 1994. 208 Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medik. Jakarta:

Balai Penerbit FK UI

5. Anonym. 2009. Pnyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia.

Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia