rapat koordinasi tata laksana benda sitaan dan barang
TRANSCRIPT
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan
Jakarta, 21 November 2016
PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN ADALAH SALAH SATUPRIORITAS PRESIDEN RI
BERTUJUAN MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARAYANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN
DIPERLUKAN SINERGI DARI PARA STAKEHOLDER
PERAN SENTRAL KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
JAKSA SELAKU EKSEKUTOR
EKSEKUSI TERHADAP PELAKU DAN ASET
KOORDINASI DAN KERJASAMA YANG SOLID SERTA BERSIFAT TRANSPARAN,
PROFESIONAL DAN AKUNTABEL
Penanganan aset terintegrasi dengan struktur Kejaksaan
Pembentukan PPA untuk meningkatkan efektivitaspenyelesaian basan dan baran
Kebijakan Kejaksaan dalam pengelolaan basan dan baran : SEJA No. SE-010/A/JA/08/2015 tentang Kewajiban Jaksa
untuk Melelang Barang Sitaan yang Lekas Rusak atauMemerlukan Biaya Penyimpanan Tinggi.
SEJA No. SE-011/A/JA/08/2015 tentang Barang RampasanNegara yang Akan Digunakan untuk Kepentingan Kejaksaan
Surat JA No. B-079/A/U.1/05/2016 perihal Tertib AdministrasiPenyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan yangDititipkan di Rupbasan
Diharapkan terwujud “zero outstanding” penyelesaianbasan/baran.
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KHUSUS
• Mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi.
• Meningkatkan pendapatan negara dan mencegah penurunan nilaiekonomis pada barang rampasan.
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PPA
• Pembangunan sistem database pemulihan aset yang transparandan terintegrasi antar Satker Kejaksaan dengan stakeholder terkait.
• Pendampingan PPA untuk percepatan penyelesaian barangrampasan negara.
• Pengembangan organisasi PPA.
Untuk mencapai keseragaman penanganan sertapenyelesaian basan dan baran, maka Kejaksaanberkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Kepolisian
Kejaksaan mendukung terobosan dalam penyelesaianBasan dan Baran
Penguatan RUPBASAN harus diiringi dengan penguatanterhadap stakeholders lainnya serta bersesuaian denganprinsip-prinsip universal dalam sistem peradilan pidana
Koordinasi hanya akan efektif, apabila seluruh stakeholder saling memberikan masukan yang
positif bagi peningkatan kemampuan pihakterkait untuk melaksanakan tugas pokok danfungsinya secara profesional dan akuntabel