BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yangtelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008, Dokumen Perencanaan tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) perludisusun;

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah KabupatenBoyolali tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Boyolali tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ..............

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389;)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LahanPertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5068);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah .....................

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasidan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Pemerintah ......................

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4815);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan PembangunanDaerah dan Pelaksanaan Musyawarah PerencanaanPembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8, Serie E Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiJawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2008 Nomor 3, Serie E Nomor 3, TambahanLembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3, Seri ENomor 3);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TengahTahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 28);

28. Peraturan Daerah ...........

28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2004tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004Nomor 19 Serie E, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenBoyolali Nomor 71);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentangPelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 94);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenBoyolali Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN2010-2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerahsebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yangselanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Rencana Pembangunan ..............

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalahdokumen perencanaan pembangunan nasional untuk kurun waktu20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengantahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP DaerahProvinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaanpembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengantahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenBoyolali Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerahadalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurunwaktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampaidengan tahun 2025.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaanpembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejaktahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang merupakanpenjabaran dari visi, misi dan program bupati dengan berpedomanpada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi jawa Tengah.

9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebutRKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Boyolali.

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programbupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah danmemperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Daerah Provinsi JawaTengah.

(2) RPJM Daerah memuat arah kebijakan daerah, strategi pembangunandaerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD danprogram kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalamkerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) Isi dan uraian .......

(3) Isi dan uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3(1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJM Daerah) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Kabupaten Boyolali dalam menyusun RencanaStrategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingandi daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selamakurun waktu 2010-2015.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraanpembangunan di daerah.

Pasal 4(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangkaekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja denganpendanaanya , baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahdaerah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaipedoman untuk menyusun APBD.

Pasal 5

Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan;b. Bab II Gambaran umum dan kondisi daerah;c. Bab III Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka

pendanaan;d. Bab IV Analisis isu dan permasalahan strategis daerah;e. Bab V Visi, misi, tujuan dan sasaran;f. Bab VI Strategi dan arah kebijakan umum;g. Bab VII Kebijakan umum dan program pembangunan daerah;h. Bab VIII Indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan;

i. Bab IX Penetapan indikator kinerja daerah;

j. Bab X Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 6

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasipelaksanaan RPJM Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjutdengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dokumen RPJM Daerah Tahun 2010-2015 ini dapat diberlakukansebagai Dokumen RPJM Daerah Transisi untuk pedoman dalampenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016sebelum RPJM Daerah Tahun 2016-2020 disusun dan ditetapkanmenjadi Peraturan Daerah.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolalipada tanggal 2010

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRODiundangkan di Boyolalipada tanggal 2010

Plt.SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BOYOLALIAsisten Pembangunan,

Ir. MULYATNO, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19570410 198303 1 015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALINOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2010-2015

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dantujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuaidengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun RPJM Daerah periodewaktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) KabupatenBoyolali Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan programBupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikanRPJM-Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategipembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja PerangkatDaerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertaidengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaanyang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif denganmelibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) KabupatenBoyolali Tahun 2010-2015 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunanRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali pada setiaptahun anggaran pada periode tahun 2011 – 2015. Selain itu juga dijadikan acuanbagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentukPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJM Daerah) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR