koreksi ranperda binjai nov2010 new

Raperda RTRW Kota Binjai Tahun 2010-2030

PEMERINTAH KOTA BINJAI

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR ___ TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BINJAI TAHUN 2009 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011, pelaksanaan investasi dan kegiatan pembangunan di Kota Binjai terus berlangsung dengan sangat cepat yang menyebabkan terjadinya berbagai perkembangan dan perubahan yang semakin meluas dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011perlu disesuaikan dengan payung hukum penataan ruang yang baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;

c. bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kota Binjai dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mebidang-Ro dan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, maka diperlukan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai yang telah disusun;

d. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai sebagai pedoman dan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat senantiasa antisipatif terhadap setiap dinamika perubahan dan tuntutan perkembangan;

e. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membantuk peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2010 -2030 dengan Peraturan Daerah.

1


Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di dalam Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3469);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3475);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

2


15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;

27. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penyediaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepetingan Umum;

29. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Rauang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011;

3


Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

DAN

WALIKOTA BINJAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BINJAI TAHUN 2010 - 2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Kota adalah Kota Binjai.2. Walikota adalah Walikota Binjai.3. Wilayah Kota adalah wilayah administrasi Kota Binjai sebagai daerah otonom sesuai

Undang-Undang No 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Provinsi Sumatera Utara.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Binjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.9. Struktur ruang adalah susunan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

4


13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,

pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang

yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui

pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai yang selanjutnya disebut dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, serta penetapan Pemerintahan Kota mengenai kawasan-kawasan yang harus dilindungi dan kawasan-kawasan yang dapat dibudidayakan di Kota Binjai, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi, kawasan permukiman, sistem prasarana dan sarana transportasi, fasilitas pelayanan umum, utilitas umum, serta kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun rencana tata ruang dari tahun 2010 s.d. 2030.

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

24. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

28. Sempadan sungai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan mencegah bahaya banjir.

29. Kawasan sekitar waduk/danau adalah kawasan perlindungan setempat di sekeliling waduk/danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau.

5


30. Ruang terbuka hijau kota adalah ruang di wilayah Kota Binjai yang ditetapkan sebagai kawasan tutupan hijau, mencakup di dalamnya hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, taman pemakaman umum, kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dan tempat-tempat terbuka lainnya yang ditanami tumbuhan pada fasilitas pelayanan umum (plaza, land mark kota, bumi perkemahan dll) yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sektor swasta, dan masyarakat untuk kepentingan estetika, pengaturan iklim mikro, dan resapan air.

31. Zona penyangga hijau kota (buffer zone) adalah jalur hijau kota yang dikembangkan di sisi terluar dari ruang milik jalan atau row (right of way) pada jalan-jalan utama kota dan di sekeliling kawasan industri serta lokasi industri individual di luar kawasan industri untuk mengamankan ruang milik jalan dan untuk memisahkan kawasan industri serta lokasi industri dengan pemanfaatan lain di sekitarnya.

32. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

33. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

34. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

35. Kawasan industri adalah kawasan dengan dominasi utama kegiatan industri yang dikelola secara terpadu oleh suatu pengembang kawasan industri (industrial estate) yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana lingkungan, fasilitas pelayanan umum, serta utilitas umum untuk pelayanan di dalam kawasan.

36. Lokasi industri adalah lokasi-lokasi kegiatan industri baik yang berada di dalam kawasan industri maupun yang berada di luar kawasan industri secara individual.

37. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan dan kehidupan.

38. Fasilitas pelayanan umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan/atau oleh swasta, mencakup fasilitas kelembagaan pemerintah, fasilitas perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), terminal, SPBU, SPBG, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau kota, tempat pembuangan akhir sampah, tempat pengolahan sampah dan limbah, pemakaman umum, musium, gedung seni-budaya dan lain-lain.

39. Utilitas umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan permukiman yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem dan jaringan penyediaan air bersih, drainase air hujan, pembuangan limbah, persampahan, energi listrik, gas, dan telekomunikasi.

40. Kawasan strategis Kota Binjai adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Binjai terhadap ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.

41. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6


42. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.

43. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam kegiatan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DANSTRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian KesatuTujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang wilayah Kota Binjai bertujuan untuk :a. mewujudkan kegiatan pemukiman skala besar, pusat perdagangan/jasa regional, dan kota

industri skala regional dan nasional yang aman, nyaman, berkelanjutan, produktif dengan pertumbuhan ekonomi tinggi;

b. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

c. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar sub pusat pelayanan kota (SPK) dan pusat-pusat pertumbuhan kota serta keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 3

(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota meliputi :a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota; sertab. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota.

(2) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :a. kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan

perkotaan; sertab. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi :

sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta sistem infrastruktur perkotaan..

(3) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

7


a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya, danc. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Pasal 4

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa kebijkan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Binjai oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mebidang-Ro

(2) Strategi pengembangan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) berupa Strategi peningkatan dan pengembangan dayaguna dan hasilguna pusat-pusat kegiatan pelayanan yang sudah ada melalui pengembangan fungsi-fungsi pelayanan umum secara terstruktur berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya sebagai pusat perdagangan/jasa dan kota industri skala Regional dan Nasional.

Pasal 5

(1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa pengembangan dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang meliputi jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, serta jaringan sumber daya air dan penyehatan lingkungan permukiman, secara terpadu dan merata ke seluruh bagian wilayah kota untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :a. peningkatan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan Kereta Api untuk

mengantisipasi pertumbuhan pergerakan tranportasi dari waktu ke waktu, baik pertumbuhan internal di dalam wilayah kota maupun eksternal ke luar wilayah kota pada lingkup regional dan nasional.

b. pengembangan sumber daya air bagi penyediaan air minum perkotaan melalui pengembangan potensi sumber-sumber daya air.

c. pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada di Kota Binjai d. pengembangan pelayanan penyediaan air minum perkotaan melalui peningkatan

kapasitas instalasi pengolahan, perluasan jaringan distribusi, dan peningkatan kualitas pelayanan ke arah sistem produksi air bersih siap minum, dan efisiensi sistem penyediaan/ sistem pelayanan air minum

e. pengembangan sistem jaringan pengolahan limbah industri dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota.

f. pengembangan sistem jaringan pengolahan limbah rumah tangga dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota.

g. pengembangan sistem jaringan drainase air hujan, secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka penanggulangan banjir dan genangan, serta peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota.

8


h. pengendalian banjir terpadu dengan memperhatikan arah dan sistem drainase, pola daerah aliran sungai, keberadaan danau buatan, dan adanya daerah rawan banjir/genangan.

i. pengembangan sistem persampahan secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota.

j. peningkatan kapasitas dan mengembangkan sistem pelayanan energi, listrik, telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber, perluasan jaringan pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan;

Pasal 6

(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berupa :

a. pelestarian, perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung; b. pengembangan ruang terbuka hijau kota untuk menunjang fungsi kawasan lindung; c. pengelolaan kawasan pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan

air dan ruang terbuka hijau kota;d. pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya yang ditetapkan dari alih fungsi.

(2) Strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :a. memulihkan fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan dengan program

reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya rehabilitasi; b. membangun kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasarana dalam

bentuk garis sempadan sungai dan jalur rel kereta api; c. pembuatan RTH kota meliputi hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman

lingkungan, zona penyangga hijau (buffer zone) dan lain-lain, untuk memenuhi proporsi ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari luas kota;

d. mempertahankan fungsi, menata, mengendalikan alih fungsi ke fungsi lain kegiatan pertanian dan perkebunan sebagai kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau kota;

e. pemberian insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;

f. meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berupa :

a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;b. pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya

dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan sektor/subsektor unggulan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi;

c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

9


d. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya di kawasan-kawasan di kawasan lindung dan cadangan ruang terbuka hijau.

(2) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :a. mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak; untuk kegiatan

permukiman sekitar kawasan industri;b. mencadangkan tanah bagi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Binjai Utara

karena memiliki nilai strategis nasional sebagai bagian dari pengembangan Mebidang-Ro;

c. pemberian insentif bagi pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dengan pemberian prasarana dasar secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kota Binjai;

d. mencadangkan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Binjai di Kecamatan Binjai Timur;

e. mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak; untuk kegiatan permukiman sekitar kawasan pusat pemerintahan;

f. mencadangkan dan mepeningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan fasilitas pelayanan umum yang dikelola pemerintah melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Binjai untuk dijadikan areal pelayanan umum.

Pasal 8

(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berupa :a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; untuk

mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, dan melestarikan warisan budaya;

b. pengembangan kegiatan ekonomi regional dan konomi kota unggulan sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi kota;

c. peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

(2) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :a. menetapkan Kawasan Pariwisata Binjai Selatan dan rencana kawasan hutan kota

sebagai kawasan strategis berfungsi lindung;b. melestarikan warisan budaya bangsa dengan menetapkan kawasan cagar budaya

heritage di beberapa bangunan tua yang terdapat di Kota Binjai;c. menyusun rencana rinci Kawasan Wisata Binjai Selatan;d. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis pariwisata pantai SB,

kawasan sekitar hutan kota dan kawasan sekitar waduk buatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

e. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan wisata pantai SB, hutan kota dan sekitar waduk buatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

10


Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).

(2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. Rencana pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan;b. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;c. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;d. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi; dane. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; sertaf. Rencana pengembangan sistem jaringan infrastruktur.

(3) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian KeduaRencana Pengembangan

Sistem Pusat-pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan

Pasal 10

(1) Rencana sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi pusat pelayanan regional, pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan.

(2) Pusat pelayanan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan industri dan penambangan minyak dan gas di Kecamatan Binjai Utara.

(3) Pusat pelayanan kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Pusat perdagangan dan jasa ditetapkan di Kecamatan Binjai Kota.b. Pusat pemerintahan kota ditetapkan di Kecamatan Binjai Timurc. Pusat pelayanan wisata ditetapkan di Kecamatan Binjai Selatan

(4) Subpusat pelayanan kota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Subpusat pelayanan kota (SPK) A, terletak di Kecamatan Binjai Utara;b. Subpusat pelayanan kota (SPK) B, terletak di Kecamatan Binjai Timur;c. Subpusat pelayanan kota (SPK) C, terletak di Kecamatan Binjai Kota;d. Subpusat pelayanan kota (SPK) D, terletak di Kecamatan Binjai Barat;e. Subpusat pelayanan kota (SPK) E, terletak di Kecamatan Binjai Selatan;f. Subpusat pelayanan kota (SPK) F, terletak di Kecamatan Binjai Selatan;

(5) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani 2.500 hingga 3.000 jiwa penduduk terdapat di seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Binjai

11


Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b disusun secara terpadu antar dan intra moda yang didukung oleh prasarana dan sarana dengan teknologi yang sesuai tuntutan perkembangan kota, meliputi :(1) Rencana sistem jaringan transportasi darat;(2) Rencana jaringan perkerataapian.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

(1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 terdiri atas jaringan jalan tol, arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lingkungan dan terminal.

(2) Jaringan jalan tol sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah jalan tol yang menghubungkan Kota Binjai dengan Kota Medan.

(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Ruas Jalan Ir Soekarno-Hatta dan jalan Tengku Amir Hamzah.b. Ruas Jalan Outer Ring road sisi Timur dan Utara

(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. Ruas Jalan Perintis Kemerdekaanb. Ruas Jalan Hasanudinc. Ruas Jalan Jamin Gintingd. Rencana pengembangan jaringan jalan sejajar Binjai – Medane. Ruas Jalan Yos Sudarsof. Jalan Imam Bonjol

(5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Ruas Jalan MT Haryonob. Ruas Jalan Wahidinc. Ruas Jalan Diponegorod. Ruas Jalan gajah Madae. Ruas Jalan Sentani

(6) Terminal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:a. Rencana Terminal baru klas A di Kecamatan Binjai Timurb. Terminal Ikan Paus sebagai terminal Bc. Terminal C di setiap pusat SPKd. Terminal C di Rambung

Paragraf 2Sistem Jaringan Perkeretaapian

12


Pasal 13

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 adalah jaringan jalur kereta api antar kota dan stasiun kereta api ;

(2) Jaringan jalur kereta api antar kota sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah jalur kereta api Medan - Binjai

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan di Stasiun Kereta Api Binjai di jalan Ikan Paus.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik

Pasal 14

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi listrik ditujukan untuk menambah daya listrik dan meningkatkan kapasitas pelayanan dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi di Kota Binjai,

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi listrik Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf yang merupakan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara meliputi pengembangan komponen-komponen pembangkit listrik, gardu induk, gardu distribusi, jaringan transmisi, jaringan tegangan menengah, dan jaringan tegangan rendah.

(3) Rencana pelayanan jaringan listrik Kota Binjai dilakukan dengan peningkatan kapasitas beberapa pembangkit di Sistem Sumatera Bagian Utara, meliputi :a. Pembangkit PLTU/GU Belawan;b. Pembangkit T.Kuning;c. Pembangkit PLTA Renun;d. Pembangkit lainnya dalam Sistem Sumatera Bagian Utara

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berupa telekomunikasi kabel dan non kabel, ditujukan untuk mendukung pengembangan kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perumahan/permukiman, dan berbagai kegiatan fasilitas pelayanan umum kota.

(2) Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan secara terpadu dan diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana yang sudah ada dengan menggunakan teknologi maju yang senantiasa berkembang dinamik.

13


(3) Sistem jaringan telekomunikasi kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rencana pengembangan meliputi komponen-komponen Sentral Telepon Otomat (STO), jaringan kabel primer, rumah-rumah kabel, dan jaringan kabel sambungan rumah.

(4) Untuk sistem jaringan telekomunikasi non kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) rencana pengembangan meliputi komponen stasiun dan menara pemancar serta menara-menara BTS (Base Transfer Station) bersama.

(5) Lokasi menara bersama telekomunikasi ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri atas wilayah sungai, sistem jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian banjir.

(2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) di Kota Binjai adalah ;a. sebagian besar wilayah bagian barat termasuk kedalam DAS Wampu; dan b. sebagian kecil wilayah daerah Timur termasuk ke dalam DAS Belawan

(3) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sistem air permukaan.

(4) Sistem jaringan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan di Sungai Mencirim, Sungai Bingai, Sungai Bangkatan, dan sungai-sungai kecil lainnya

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembuatan sistem jaringan drainase dan pembuatan kolam retensi di Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Selatan.

Bagian Keenam Infrastruktur Perkotaan

Pasal 17

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f meliputi :a. Sistem penyediaan air minum;b. Sistem drainase kota;c. Sistem pengelolaan air limbah;d. Sistem pengolahan persampahan; dane. Penyediaan dan pemanfaatan prasaraan dan sarana jaringan jalan pejalan kaki.

Pasal 18

(1) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditujukan untuk mendukung pengembangan kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, permukiman, dan berbagai kegiatan fasilitas pelayanan umum kota.

14


(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menambah daya terpasang air minum untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota Binjai yang terus meningkat.

(3) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum Kota Binjai, meliputi :a. Peningkatan dan pengoptimalan kapasitas produksi IPA PDAM Tirtasari di Sungai Binjai

Marcapada menjadi 850 l/det. b. Meningkatkan cakupan pelayanan masing-masing PDAM yang ada sekarang mencapai

83% pada Tahun 2030 untuk Sambungan Langsung/Sambungan Rumah (SL/SR). c. Membangun prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk

masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk.

d. Rencana penggunaan sumber air baru dari Sungai Bangkatan dengan base flow sebesar 300 l/det dan Sungai Mencirim dengan base flow sebesar 500 l/det.

(4) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a meliputi jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.

(5) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan di Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat.

(6) Sistem jaringan bukan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Binjai Selatan.

Pasal 19

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditujukan untuk menciptakan lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan perkotaan yang sehat dan bersih, serta terbebas dari banjir dan genangan air hujan.

(2) Pengembangan sistem jaringan drainase kota diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kuantitas saluran drainase, dan kualitas fisik saluran-saluran, serta keterpaduan antar hirarki saluran-saluran secara menerus.

(3) Rencana system drainase Kota Binjai, meliputi :a. Penggunaan saluran - saluran drainase eksisting.b. Pembuatan tanggul di beberapa lokasi yang rawan banjirc. Membuat waduk - waduk atau kolam - kolam buatan di beberapa titik di sepanjang

Sungai Bingai dengan luas masing-masing waduk 3 – 5 Ha di Binjai Utara dan Binjai Selatan.

d. Pembuatan saluran-saluran drainase baru di sepanjang jalan-jalan di lingkungan permukiman yang akan dibangun.

e. Penggunaan sungai-sungai utama Kota Binjai sebagai saluran primer

(4) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan secara berhirarki dan terstruktur menggunakan saluran terbuka dan/atau saluran tertutup, meliputi saluran primer, saluran sekunder, dan bak-bak pengendapan.

Pasal 20

15


(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c terdiri atas sistem pengelolaan air limbah domestik dan limbah industri;

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sistem air limbah terpusat dan atau setempat.

(3) Lokasi sistem air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan di IPLT di Kecamatan Binjai Selatan.

(4) Sistem air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat dan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat.

(5) Sistem pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sistem air limbah terpusat dan atau setempat.

(6) Lokasi sistem air limbah industri terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan di IPAL kawasan industri Binjai di Kecamatan Binjai Utara.

(7) Sistem air limbah industri setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara tersendiri oleh pihak industri itu sendiri.

Pasal 21

(1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d terdiri dari Tempat Penampungan Sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir.

(2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.

(3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berupa tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, ditetapkan di setiap unit pusat lingkungan/kelurahan.

(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Selatan dengan menggunakan metode controlled landfill pada tahap 5 tahun pertama dan dilanjutkan dengan metoda sanitary landfill.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Rencana pola ruang wilayah Kota Binjai meliputi :a. Kawasan lindung seluas kurang lebih 1.810,62 ha (20,07 %); danb. Kawasan budidaya seluas kurang lebih 7213 ha (79,93 %)

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. kawasan perlindungan setempat ;b. ruang terbuka hijau (RTH) kota;c. kawasan cagar budaya;

16


d. kawasan rawan bencana alam;(3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas :a. Kawasan perumahan; b. kawasan perdagangan dan jasa; c. kawasan perkantoran;d. kawasan industri; e. kawasan pariwisata;f. kawasan ruang terbuka non hijau kota;g. kawasan ruang evakuasi bencana;h. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal;i. kawasanperuntukan bagi fasilitas umumj. kawasan peruntukan lainnya; tediri dari kawasan pertanian dan peternakan

(4) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian KeduaRencana Kawasan Lindung

Pasal 23(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf a,

meliputi sempadan sungai, kawasan sekitar waduk buatan; sempadan Rel Kereta Api dan Sempadan Jalan Tola. Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Sungai Mencirim,

sungai Bingai, Sungai Bangkatan dengan garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai untuk sungai yang tidak bertanggul dan berjarak 3 (tiga) meter dari kaki tanggul sebelah luar untuk sungai yang bertanggul;

b. Sempadan sungai-sungai kecil lainnya dengan garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai yang tidak bertanggul dan berjarak 3 (tiga) meter dari kaki tanggul sebelah luar untuk sungai yang bertanggul;;

c. Kawasan sekitar waduk buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di waduk-waduk buatan di dekat sungai Bingai di Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Selatan dengan sempadan waduk sekurang-kurangnya 15 meter;

d. Sempadan rel kereta api ditetapkan berjarak 20 meter di sepanjang rel kereta api.e. Sempadan jalan tol ditetapkan disepanjang rencana jalan tol Binjai-Medan.

Pasal 24(1) Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf b,

ditetapkan seluas minimum 30% dari luas kawasan perkotaan.(2) Kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RT

(Rukun Tetangga), taman RW (Rukun Warga), taman lingkungan, taman kota, hutan kota, jalur hijau kota, Zona Penyangga Hijau Kota (Buffer Zone) dan RTH lainnya.

(3) Taman RT (Rukun Tetangga) sebagaimana dimaksud ayat (2) melayani penduduk dalam lingkup satu RT dengan luas minimal 250 meter persegi berada pada radius kurang lebih 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

17


(4) Taman RW (Rukun Warga) sebagaimana dimaksud ayat (2) melayani penduduk dalam lingkup satu RW dengan luas minimal 1250 meter persegi berada pada radius kurang lebih 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

(5) Taman Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2), berbentuk taman-taman dengan aneka desain dan ukuran, yang dikembangkan terutama untuk tujuan estetika, tempat relaksasi, sarana interaksi dan pengikat sosial suatu lingkungan perumahan, di samping untuk pengaturan iklim mikro dan resapan air, direncanakan pengembangannya di pusat-pusat Kelurahan dan kawasan-kawasan permukiman/perumahan;

(6) Taman Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) berbentuk taman-taman dengan aneka desain dan ukuran, yang dikembangkan terutama untuk tujuan estetika, tempat relaksasi, sarana interaksi dan pengikat sosial, di samping untuk pengaturan iklim mikro dan resapan air, direncanakan pengembangannya di pusa kota di Kecamatan Binjai Kota dan di pusat-pusat SPK (Sub Pusat Kota).

(7) Hutan Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) berbentuk kawasan tutupan hijau hutan yang dikembangkan terutama untuk tujuan pengaturan iklim mikro dan resapan air, direncanakan pengembangannya di BWK Binjai Selatan dan di dekat kawasan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Bnijai Timur;

(8) Jalur Hijau Kota sebagaimana dimaksud ayat (2), berbentuk jalur tanaman berbatang tinggi (tanaman tahunan) yang dikembangkan terutama untuk tujuan estetika, pengaturan iklim mikro, dan resapan air, direncanakan pengembangannya di sempadan sungai, rel Kereta api, sempadan jalan tol, dan bahu serta median jalan, pada kawasan-kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata dan rekreasi, kawasan perumahan, dan kawasan-kawasan kegiatan utama Kota lainnya;

(9) Zona Penyangga Hijau Kota (Buffer Zone) sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan Jalur Hijau Kota yang dikembangkan secara khusus di :a. Sisi terluar dari Ruang Milik Jalan/ROW, untuk mengamankan Ruang Milik Jalan/ROW

dari kemungkinan pemanfaatan yang menyimpang dan tidak sah, yang direncanakan pengembangannya pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor;

b. Sekeliling Kawasan Industri dan Lokasi Industri, untuk memisahkan Kawasan Industri dan Lokasi Industri dari pemanfaatan lain di sekitarnya, dengan ketentuan lebar Jalur Hijau Kota pada sisi masing-masing pemanfaatan diatur melalui Koefisien Dasar Hijau Kawasan sesuai Peraturan Zonasi yang berlaku untuk kawasan-kawasan yang bersangkutan.

c. Sekeliling TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) untuk memisahkan TPSA dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya.

(10)Tempat Pemakaman umum seluas kurang lebih 70 Ha menyebar di lokasi tempat pemakaman umum yang ada, Tempat pemakaman umum terdiri dari :

a. Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pada lokasi-lokasi eksisting atau yang telah ada

b. Termasuk lokasi eksisting dalam ayat (2) adalah tempat pemakaman di lokasi yang penataan lingkungannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

c. Bagi penambahan lokasi pemakaman di masa depan, diarahkan lokasinya dengan kriteria :

18


1. Mempunyai aksesibilitas yang cukup baik, khususnya ke lokasi-lokasi perumahan/permukiman;

2. Tanahnya memiliki tingkat resapan air yang rendah, sehingga lingkungan sekitar cukup aman dari kemungkinan dampak pencemaran yang berasal dari kuburan;

3. Merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi produktif;

4. Tidak menyatu dengan kawasan permukiman atau aktivitas lainnya; dan5. Tidak berdekatan dengan lokasi pemakaman yang sudah ada.

Pasal 25

(1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf c, meliputi :a. Kawasan Pusat Kota Bersejarah. Stasiun Kereta Api Kota Binjai. Kantor WaliKota

Binjai. Gedung Kesenian Kota Binjai dan Masjid Raya Kota Binjai dan Keleteng Setia Budha.

b. Kawasan rumah-rumah tua di sekitar Pasar Tavip dan Jalan HOS. Cokroaminoto.c. Luas kawasan cagar budaya di Kota Binjai kurang lebih 5,9 Ha.

Pasal 26

(1) Kawasan Rawan Bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d ditetapkan di Wilayah Kota Binjai adalah kawasan rawan banjir,.

(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Kecamatan Binjai Kota dan di sepanjang aliran sungai Bingai dan aliran sungai Mencirim.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Pasal 27

(1) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 huruf a, merupakan kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama pemanfaatan berupa perumahan, yang di dalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial-budaya.

19


(2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari perumahan perkotaan dan perumahan formal, dengan sebaran sebagai berikut :a. Perumahan perkotaan di Kota Binjai, yang sebagian besar merupakan perumahan eksisting b. Pengembangan perumahan formal merupakan kawasan perumahan yang

direncanakan, terdapat di SPK A (Kecamatan Binjai Utara ) dan SPK B (Kecamatan Binjai Timur) dan di pusat-pusat SPK lainnya.

(3) Dengan mengingat kondisi kepadatan permukiman di Kota Binjai maka pada lokasi-lokasi yang direncanakan, diterapkan kebijakan pembangunan secara vertikal dalam bentuk rumah bertingkat, rumah susun, kondominium, dan apartemen.

(4) Kawasan perumahan dengan peruntukan rumah susun sederhana tidak diizinkan beralih fungsi, dan dalam pengembangannya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari areal peruntukan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa.

(5) Perumahan liar ditangani secara preventif untuk mencegah tumbuhnya perumahan liar baru, dan terhadap perumahan liar yang sudah ada dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Untuk kawasan-kawasan perumahan yang lokasinya direncanakan di pinggir jalan dengan Ruang Milik Jalan/ROW lebih besar sama dengan 20 meter (dua puluh meter), selain penyediaan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada sebagian kawasannya yang berada di pinggir jalan juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, yang pengalokasian peruntukannya untuk kegiatan perdagangan dan jasa, dan bagi keperluan mengarahkan rencana tapak, penataan lingkungan dan arsitektur bangunan, serta bagi keperluan pengadaan Ruang Terbuka Hijau Kota yang mesti disediakan, dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Tata Letak Kawasan dengan kedalaman RTRK.

Pasal 28

(1) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 huruf b, merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan Sistem Pusat-pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Binjai dialokasikan di SPK Pusat Kota dan di koridor jalan-jalan utama kota.

(3) Perdagangan untuk pelayanan setingkat wilayah kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa dialokasikan di setiap pusat SPK di setiap kecamatan di Kota Binjai.

(4) Perdagangan untuk pelayanan setingkat wilayah kelurahan dan lingkungan permukiman/perumahan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), akan dikembangkan kegiatan perdagangan dan jasa menurut kebutuhan di pusat-pusat kelurahan dan di lingkungan-lingkungan permukiman/perumahan.

(5) Perdagangan informal dialokasikan di pusat-pusat perdagangan, di ” Sky Cross” di pusat kota dan di pusat SPK di pusat-pusat perdagangan kecamatan secara terencana dan terintegrasi dengan lokasi perdagangan sektor formal, yang ditata dengan

20


mempertimbangkan aspek keteraturan, ketertiban, estetika lingkungan, kenyamanan, dan keamanan dengan mengedepankan norma-norma pemanfaatan ruang secara rasional.

(6) Pembangunan Gedung pusat perbelanjaan (Mal, Shopping Center, Supermarket, Hypermarket, dan sejenisnya) harus menyediakan 10 % (sepuluh persen) dari luas total lantai komersial yang tersedia di dalam pusat perbelanjaan untuk pengusaha kecil, khususnya pengusaha sektor informal dengan harga jual atau harga sewa yang terjangkau, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(7) Pada kawasan-kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dialokasikan pemanfaatan perumahan vertikal (apartemen dan/atau rumah susun) secara terbatas serta beberapa fasilitas pelayanan umum untuk kebutuhan di kawasan perdagangan dan jasa, yang besaran alokasi pemanfaatan, penataan, dan pengaturan ruangnya ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Kawasan dengan kedalaman RTRK.

(8) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang difungsikan sebagai landmark kota dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan konsep superblok dengan unsur bangunan komersial dan bangunan hunian seperti apartemen, rumah villa, dan kondominium yang disesuaikan dengan unsur-unsur estetika dan aspek desain perkotaan.

Pasal 29

(1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf c terdiri dari perkantoran pemerintahan kota, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan dan perkantoran swasta.

(2) Kawasan Pemerintahan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Binjai dialokasikan di BWK Binjai Timur, terdiri dari :

a. Areal Pusat Pemerintahan Kota Binjai, mencakup : Komplek Kantor Walikota, Komplek DPRD, dan bangunan pemerintahan lainnya yang sudah ada maupun yang direncanakan lokasinya di dalam blok Pusat Pemerintahan Kota Binjai;

b. Areal Fasilitas Pelayanan Umum di sekitar Pusat Pemerintahan Kota Binjai, mencakup : Masjid Raya, Taman Kota, dan bangunan fasilitas pelayanan umum lainnya yang sudah ada maupun yang direncanakan lokasinya di dalam blok Pusat Pemerintahan.

(3) Kawasan pemerintahan kecamatan dialokasikan di setiap ibukota kecamatan, berupa kantor camat dan bangunan-bangunan pemerintahan yang lain pada lingkup wilayah kerja kecamatan, yang bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum seperti pasar/toko, sekolah TK, SD, SLTP, Puskesmas, tempat peribadatan, dan Taman Lingkungan.

(4) Kawasan pusat pemerintahan kelurahan dialokasikan di setiap pusat kelurahan, berupa kantor lurah dan bangunan-bangunan pemerintahan yang lain pada lingkup wilayah kerja kelurahan, yang bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum seperti sekolah TK, SD, tempat peribadatan, dan Taman Lingkungan.

(5) Perkantoran swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan di pusat kota Kecamatan Binjai Kota dan di jalan-jalan utama kota.

21


Pasal 30

(1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 huruf d, merupakan areal peruntukan industri dengan dominasi utama kegiatan industri berupa industrial estate yang bisa dikelola secara terpadu oleh pengembang/pengusaha di bawah pembinaan Pemerintah Kota melalui Badan/Dinas/Instansi yang terkait, atau yang dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan.

(2) Kawasan-kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan di Kecamatan Binjai Utara;

(3) Selain kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dikembangkan Sentra-sentra Industri Kecil yang diusahakan oleh masyarakat, meliputi :

a. Sentra Industri Kerajinan, diarahkan pada lokasi-lokasi permukiman penduduk yang berdekatan dengan kawasan-kawasan pariwisata,

b. Sentra Industri Makanan, juga diarahkan pada lokasi-lokasi permukiman penduduk yang berdekatan dengan kawasan-kawasan pariwisata.

Pasal 31

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 huruf e, merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan wisata dan rekreasi yang system pengelolaan pengembangannya dilakukan secara terpadu antara pengelolaan sungai dan ruang terbuka hijau kota.

(2) Rencana kegiatan pariwisata dan rekreasi di Kota Binjai adalah: a. Pengembangan lokasi-lokasi wisata yang telah berkembang saat inib. Sungai Bingai yang membelah Kota Binjai berpotensi dikembangkan menjadi wisata

air dan river front.c. Penataan kawasan pariwisata Pantai SB seluas kurang lebih 70,42 Ha di Kecamatan

Binjai Selatan.d. Pengembangan dan penataan Sky Cross dan Pasar Kaget sebagai daerah tujuan

wisata kulinier.e. Pengembangan kawasan cagar budayaf. Kawasan wisata pertanian (Botanical Garden) berupa lahan pertanian kelapa sawit

dan pertanian rambutan dan duku binjai yang dapat difungsikan sebagai RTH, wisata, penelitian, pengembangan pertanian.

Pasal 32

(1) Kawasan ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf f bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegitan kepemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.

22


(2) Ruang terbuka non hijau kota merupakan ruang terbuka yang tidak ditanami pepohonan yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan meliputi :a. pelataran parkirb. lapangan upacarac. lapangan bermain dand. lapangan olah raga/stadion

(3) Kawasan ruang terbuka non hijau kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di Pusat pemerintahan Kota Binjai di Kecamatan Binjai Timur, pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Binjai Kota dan dan pusat-pusat pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan pada masing-masing kecamatan dan kelurahan.

Pasal 33

(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan evakuasi bencana.

(2) Kawasan ruang evakuasi bencana dialokasikan di taman-taman kota sebagai tempat evakuasi bencana dan tempat pengungsian apabila terjadi bencana.

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h, merupakan tempat kegiatan sektor informal di Kota Binjai

(2) kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal dialokasikan di a. Sky Cross di jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani;b. Pasar Kaget yang diperuntukkan bagi kegiatan sektor informal dimalam hari;c. Di Mall atau pusat perdagangan yang diperuntukkan bagi kegiatan sektor informal;d. Di koridor jalan kawasan perdagangan yang diperuntukkan bagi kegiatan sektor

informal;

Pasal 35

(1) Kawasan peruntukkan bagi fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 3 huruf i terdiri dari Fasilitas Pelayanan Umum Tingkat Kota, Fasilitas Pelayanan Umum Tingkat Kecamatan, dan Fasilitas Pelayanan Umum Tingkat Lingkungan.

(3) Fasilitas Pelayanan Umum Tingkat Kota meliputi sarana pelayanan pendidikan tinggi, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kantor polisi, kantor telepon, kantor pos, pos pemadam kebakaran, gedung kesenian dan sarana penunjangnya, parkir umum, dan sarana pelayanan lainnya dengan skala pelayanan kota yang dikembangkan di Pusat-pusat Primer Kegiatan Pelayanan Perkotaan.

(4) Fasilitas Pelayanan Umum Tingkat Kecamatan meliputi sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan lainnya dengan skala pelayanan kecamatan yang dikembangkan di Sub Pusat Pelayanan Kota.

(5) Fasilitas Pelayanan Umum Tingkat Lingkungan meliputi sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan sarana lainnya dengan skala pelayanan setingkat kelurahan yang dikembangkan di pusat-pusat lingkungan,

23


Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dan peternakan dengan jenis komoditi berupa tanaman hortikultura, tanaman palawija, tanaman tahunan, serta peternakan.

(2) Kawasan Pertanian dialokasikan di SPK E di Kecamatan Binjai Selatan. (4) Untuk kegiatan peternakan dapat diusahakan di Kawasan-kawasan Pertanian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) dan di Kawasan-kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan memperhatikan keserasiannya dengan kegiatan pertanian.

BAB VPENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA,

Bagian KesatuUmum

Pasal 37

(1) Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana diuraikan dalam Bab III dan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, ditetapkan Kawasan Strategis Kota untuk menempatkan dan mengakomodir kepentingan-kepentingan pembangunan Kota Binjai yang bersifat strategis.

(2) Kepentingan-kepentingan pembangunan bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilihat dari berbagai pertimbangan yaitu ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan dalam kontek kedudukan dan peran Kota Binjai secara regional, nasional, dan internasional.

Bagian KeduaKawasan Strategis Kota Binjai

Pasal 38

(1) Kawasan Strategis Kota meliputi :a. kawasan strategis ekonomi; b. kawasan strategis sosial budaya; danc. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis ekonomi meliputi : Kawasan Industri di Kecamatan Binjai Utara dan kawasan Perdagangan dan jasa di Pusat Kota dan Pusat-pusat BWK/SPK dan di koridor jalan-jalan utama kota.

(3) Kawasan strategis sosial budaya adalah Rencana pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Binjai Timur.

(4) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

24


a. Kawasan Pariwisata Alam Pantai SB.b. Kawasan Rencana pengembangan Bottanical Garden/ hutan kota di sekitar kawasan

pusat pemerintahan dan di Kawasan Wisata pantai SB.c. Kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan di dekat Sungai Binggai di

Kecamatan Binjai Selatan dan di Kecamatan Binjai Utara.

(5) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA BINJAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

(1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.

(3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.

(4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.

(5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: a. tahap pertama, yaitu tahun 2011–2015, diprioritaskan pada

perencanaan dan penataan kawasan strategisb. tahap kedua, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada

peningkatan fungsi dan pengembangan c. tahap ketiga, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada

pengembangan dan pemantapan; dand. tahap keempat, yaitu tahun 2026–2030, diprioritaskan pada

pemantapan.

Bagian KeduaIndikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 40

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan prasarana perkotaan.

25


(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan primer, jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, dan sitem persampahan.

Pasal 41

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota Binjai pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir a diprioritaskan pada:a. Penataan ruang pusat pertumbuhan regional kawasan Industri Binjai.b. Penataan ruang Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Binjai dan Penataan Kawasan

Perdagangan dan Jasa di BWk Pusat Kota Kecamatan Pusat Kotac. Penataan ruang pusat-pusat pertumbuhan Sub Pusat Pelayanan Kota di masing-masing

pusat Sub Pusat Pelayanan Kota di setiap pusat pusat kecamatan di Kota Binjai.d. Perencanaan dan studi kelayakan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan,

stasiun kereta api dan terminal; e. Perencanaan dan studi kelayakan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan

bergerak;f. Perencanaan dan studi kelayakan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga

listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisig. Perencanaan dan studi kelayakan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai.h. Perencanaan dan studi kelayakan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan

perpipaan;i. Perencanaan dan studi kelayakan jaringan drainase makro dan mikro;j. Perencanaan dan studi kelayakan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat; dank. Pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPS, TPST dan TPA.

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Binjai, pada tahap dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir a diprioritaskan pada:a. Pembangunan pusat-pusat kegiatan regional, pusat kegiatan kota, sub pusat kegitan

kota dan pusat lingkungan.b. Pembangunan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan stasiun

kereta api;c. Pembangunan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;d. Pembangunan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan

jaringan transmisi. e. Pembangunan sistem jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai. f. Pembangunan sistem jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;g. Pembangunan system jaringan drainase makro dan mikro;h. Pembangunan sistem jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat; dani. Pembangunan pemantapan sistem persampahan TPS, TPST dan TPA.

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Binjai, pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir a diprioritaskan pada:a. Pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan regional, pusat kegiatan kota, sub pusat kegitan

kota dan pusat lingkungan.b. pemantapan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan Stasiun

Kereta api;c. pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;d. pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan

jaringan transmisi. e. pemantapan sistem jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai. f. Pemantapan sistem jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;g. pemantapan system jaringan drainase makro dan mikro;

26


h. pemantapan sistem jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat; dani. pemantapan sistem persampahan TPS, TPST dan TPA.

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Binjai, pada tahap empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir a diprioritaskan pada:a. Pemeliharaan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan regional, pusat kegiatan kota,

sub pusat kegitan kota dan pusat lingkungan.b. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan transportasi meliputi transportasi jalan,

terminal, dan stasiun Kereta api;c. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan

bergerak;d. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga

listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi. e. Pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai. f. Pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan

jaringan perpipaan;g. Pemeliharaan dan pengembangan system jaringan drainase makro dan mikro;h. Pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan air limbah setempat dan/atau

terpusat; dani. Pemeliharaan dan pengembangan sistem persampahan TPS, TPST dan TPA.

Bagian KetigaIndikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 42(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (2) butir b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana banjir, serta indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan pusat pemerintahan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perumahan dan budidaya lain.

Pasal 43

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Binjai pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir b diprioritaskan pada:a. Penetapan batas kawasan lindung setempat yaitu sempadan sungai;b. Penataan pemukiman kumuh dan Resetlement penduduk yang menghuni sempadan

sungai;c. Rehabilitasi fungsi-fungsi lindung perlindungan setempat dan cagar budaya, d. Perencanaan, Penetapan kawasan ruang terbuka hijau;e. Perencanaan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan kawasan

perdagangan/jasa dan pariwisata,.(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Binjai, pada tahap kedua

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir b diprioritaskan pada:a. Pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan

perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana banjir;b. Pemantapan Ruang Terbuka Hijau Kota

27


c. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan kawasan perdagangan-jasa dan pariwisata.

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Binjai, pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir b diprioritaskan pada:a. Pengembangan pusat-pusat permukiman baru di setiap sub pusat pelayanan kota.b. Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di sub-sub pusat pelayanan kota.

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Binjai, pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) butir b diprioritaskan pada:a. Pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung sempadan sungai dan waduk

buatan b. Pemantapan dan pemeliharaan Ruang Terbuka hijau kota

Bagian KeempatIndikasi Sumber Pendanaan

Pasal 44

(1) Dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Binjai dapat berasal dari dana Pemerintah (APBN dan/atau APBD), swasta atau kerjasama Pemerintah-swasta

(2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kota Binjai.

(3) Pengelolaan aset hasil kerjasama Pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian KelimaIndikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 45

(1) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.

(2) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIIKETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian KesatuUmum

Pasal 46

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Binjai digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Binjai.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:a. arahan peraturan zonasi;b. arahan perizinan;c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dand. arahan sanksi.

Bagian KeduaArahan Peraturan Zonasi

28


Pasal 47(1) Arahan peraturan zonasi wilayah Kota Binjai sebagaimana

dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) butir a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Binjai dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Arahan peraturan zonasi memuat : a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan

kegiatan yang dilarang;b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dand. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.

(3) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) butir a meliputi :a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; danb. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1Arahan Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 48

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) butir a meliputi:

a. Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan regional;b. Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota;c. Arahan peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota;d. Arahan peraturan zonasi untuk pusat lingkungan; e. Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi;f. Arahan peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi;g. Arahah peraturan zonasi untuk jaringan energi;h. Arahan peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air; dan i. Arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana perkotaan

Pasal 49

(1) Arahan peraturan zonasi untuk pusat regional sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 butir a yaitu arahan peraturan zonasi untuk kawasan industri.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan industri Binjai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kawasan industri Binjai adalah untuk kegiatan industri, perkantoran industri,

pergudangan, jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, kepabeanan dan jasa ekspedisi serta dilarang untuk kegiatan penimbunan yang membahayakan keselamatan;

b. KDB paling tinggi sebesar 60%c. KLB paling tinggi sebesar 2,1d. KDH paling rendah sebesar 20%e. pusat kegiatan industri dilengkapi dengan prasarana dan sarana seperti prasarana

transportasi dan sarana perkantoran, pertamanan, dan perparkiran; danf. lokasi pusat kegiatan industri memiliki akses langsung ke jalan umum dan jalan jalan tol

menuju bandara dan pelabuhan yang dapat dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar.

(3) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 butir b meliputi :

29


a. arahan peraturan zonasi untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa pelayanan kota; b. arahan peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pemerintahanc. arahan peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pengembangan pariwisata;

(4) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pusat kegiatan perdagangan dan jasa merupakan zona dalam kawasan perdagangan

dan jasa, yang adalah untuk kegiatan perdagangan regional, perkantoran, jasa keuangan, dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang menggangu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;

b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 4,0;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki

yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum; dan

f. pusat perdagangan dan jasa bernuansa lokal serta berupa pola superblock (mix use); sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan.

(5) Peraturan zonasi untuk pusat kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pusat kegiatan pemerintahan merupakan zona dalam kawasan pemerintahan yang adalah untuk kegiatan pemerintahan Kota Binjai dengan kegiatan perkantoran pemerintahan, kegiatan akomodasi , rekreasi, dan dilarang untuk kegiatan lain seperti perumahan dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan serta menimbulkan pencemaran;

b. KDB paling tinggi sebesar 60%;c. KLB paling tinggi sebesar 2,0;d. KDH paling rendah sebesar 30%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki

yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum.

(6) Peraturan zonasi untuk pusat pengembangan kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pusat kegiatan pariwisata adalah untuk kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan

objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata serta dilarang untuk kegiatan yang merusak lingkungan serta menggangu kenyamanan dan keamanan;

b. KDB paling tinggi sebesar 40%c. KLB paling tinggi sebesar 1,0d. KDH paling rendah sebesar 20%e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang antara lain tempat promosi dan

informasi, kuliner, toko-toko suvenir, sarana kesehatan, , ticketing, danf. rancangan tata letak dan bangunan yang difungsikan sebagai pusat pariwisata harus

menggunakan standar perencanaan kawasan wisata. g. Rancangan tata letak kawasan wisata pantai SB menyediakan akses bagi publik

terhadap objek wisata alam.

Pasal 50

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sub pusat pelayanan kota (SPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 butir c meliputi :

a. pelayanan pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas di lima pusat kecamatan.

b. pelayanan kesehatan berupa puskesmas di lima pusat kecamatan;c. pelayanan umum berupa kantor kecamatan di lima pusat kecamatan;

30


d. pelayanan ibadah berupa masjid agung di lima pusat kecamatan;e. pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek di lima pusat kecamatan;f. pelayanan sosial berupa bagian dari kantor kecamatan di lima pusat

kecamatan;g. pelayanan budaya berupa bagian dari kantor kecamatan di lima pusat

kecamatan; dan h. pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan di lima pusat kecamatan.

(2) Peraturan zonasi untuk pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas terdiri dari gedung ruang

belajar (kelas), laboratorium, gedung administrasi dan rumah penjaga sekolah;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti lapangan olah raga,

sarana peribadatan, sarana perparkiran dan sarana kantin. (3) Peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pusat pelayanan kesehatan terdiri dari gedung puskesmas dan rumah tenaga medis;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. Pusat pelayanan kesehatan ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari komplek

pusat pelayanan kecamatan (kantor kecamatan). (4) Peraturan zonasi untuk pelayanan umum berupa kantor kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) butir c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan umum berupa kantor kecamatan terdiri dari gedung kantor kecamatan dan

perumahan pejabat kelurahan; b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. Pusat pelayanan kantor kecamatan ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari

pusat pelayanan kecamatan (pada kompleks kantor kecamatan).(5) Peraturan zonasi untuk pelayanan ibadah berupa masjid agung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) butir d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan ibadah berupa masjid agung yang terdiri dari gedung masjid dan gedung lain

pendukung kegiatan ibadah di masjid;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 0,7;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti gedung pendukung

kegiatan ibadah. (6) Peraturan zonasi untuk pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) butir e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan keamanan berupa kantor polisi/polsek yang terdiri dari gedung kantor dan

gedung pendukung lainnya;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan

dan sarana perparkiran, sarana kantin. (7) Peraturan zonasi untuk pelayanan sosial dan budaya yang merupakan bagian dari kantor

kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir f dan g diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

31


a. pelayanan sosial dan budaya terdiri dari gedung kantor administrasi;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. Pusat pelayanan kantor sosial dan budaya ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian

dari pusat pelayanan kecamatan (pada kompleks kantor kecamatan). (8) Peraturan zonasi untuk pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) butir h dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan ekonomi berupa pasar kecamatan terdiri gedung pasar dan gedung

pendukung perekonomian lainnya;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan

dan sarana perparkiran, serta mempunyai aksesibilitas tinggi.

Pasal 51

(1) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 butir d meliputi : a. pelayanan pendidikan untuk sekolah dasar di setiap pusat kelurahan. b. pelayanan kesehatan berupa poliklinik di setiap pusat kelurahan;c. pelayanan umum berupa kantor kelurahan di setiap pusat kelurahan;d. pelayanan ibadah berupa masjid di setiap pusat kelurahan;e. pelayanan sosial berupa bagian dari kantor kelurahan di setiap pusat kelurahan;f. pelayanan budaya berupa bagian dari kantor kelurahan di setiap pusat kelurahan; dan g. pelayanan ekonomi berupa pertokoan di setiap pusat kelurahan;

(2) Peraturan zonasi untuk pendidikan untuk sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pusat pendidikan sekolah terdiri dari gedung ruang belajar (kelas), gedung administrasi

dan rumah penjaga sekolah;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana peribadatan

dan sarana perparkiran dan sarana kantin. (3) Peraturan zonasi untuk pusat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pusat pelayanan kesehatan terdiri dari gedung poliklinik dan rumah tenaga medis;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. Pusat pelayanan kesehatan ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari komplek

pusat pelayanan kelurahan (kantor kelurahan).. (4) Peraturan zonasi untuk pelayanan umum berupa kantor kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) butir c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan umum berupa kantor kelurahan terdiri dari gedung kantor lurah dan

perumahan pejabat kelurahan; b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. Pusat pelayanan kantor kelurahan ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari pusat

pelayanan kelurahan (pada kompleks kantor kelurahan).

32


(5) Peraturan zonasi untuk pelayanan ibadah berupa masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan ibadah berupa masjid yang terdiri dari gedung masjid dan gedung lain

pendukung kegiatan ibadah di masjid;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 0,7;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti gedung pendukung

kegiatan ibadah. (6) Peraturan zonasi untuk pelayanan sosial dan budaya yang merupakan bagian dari kantor

kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e dan f diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan sosial dan budaya terdiri dari gedung kantor administrasi;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. Pusat pelayanan kantor sosial dan budaya ini dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian

dari pusat pelayanan kelurahan (pada kompleks kantor kelurahan). (7) Peraturan zonasi untuk pelayanan ekonomi berupa pertokoan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) butir g dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan ekonomi berupa pertokoan;b. KDB paling tinggi sebesar 70%;c. KLB paling tinggi sebesar 1.4;d. KDH paling rendah sebesar 20%;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana perparkiran,

serta mempunyai aksesibilitas tinggi.

Pasal 52

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 butir e meliputi:

a. jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan dan terminal; danb. jaringan rel kereta api.

Pasal 53

(1) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. zonasi untuk jaringan jalan terdiri dari zona ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;

b. zona Ruang manfaat jalan adalah untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan , peletakan bangunan utilitas dalam tanah dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

c. zona ruang milik jalan adalah untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan jalan;

d. zona ruang pengawasan jalan adalah untuk ruang terbuka yang bebas pandang dan dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

e. RTH pada zona ruang milik jalan minimal 20 %;f. dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan; dang. jaringan jalan yang merupakan lintasan angkutan barang dan angkutan umum

memiliki lajur minimal 2 lajur, menghindari persimpangan sebidang.

33


(2) Peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal;

b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang menggangu kelancaran lalu lintas kendaraan;

c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin,ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadual perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang menggangu keamanan dan kenyamanan;

d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang menganggu kelancaran arus lalu lintas;

e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan

f. terminal terpadu intra dan antar moda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama.

Pasal 54

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat

intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; 2. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat

mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; 3. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas

kereta api di sepanjang jalur kereta api; 4. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan 5. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan

dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api. Jalur Sempadan Jalan Kereta Api yaitu kawasan di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 20 meter

Pasal 55

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 butir f meliputi: a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi;b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular;

(2) Peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas; b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona

manfaat jalan;c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi

jaringan.

34


(3) Peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas

penunjang;b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik.d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 % ;e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah

gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.(4) Peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman; b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan; c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi

menara;d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

sarana pendukung antara lain pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;

e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;

f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 km, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan minimal 5 km;

g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem trasmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 m;

h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 m;

i. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 56

(1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 butir g, meliputi:a. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; b. arahan peraturan zonasi untuk gardu induk; c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik;

(2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. zona pembangkit tenaga listrik terdiri dari zona manfaat pembangkit listrik dan

zona penyangga;b. zona manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan

pembangkit listrik; c. zona peyangga dilarang untuk kegiatan yang menganggu keselamatan

operasional pembangkit tenaga listrik; d. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan

tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas;

35


(3) Peraturan zonasi untuk gardu induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. zona gardu induk terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;b. zona manfaat adalah untuk instalasi GI dan fasilitas pendukungnya;c. zona bebas berjarak minimum 20 m di luar sekeliling gardu induk dan dilarang untuk

bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk.(4) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) butir c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi

keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;c. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum

vertikal dan horizontal;d. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan

minimum terhadap konduktur dan as menara, mengacu peraturan SUTT yang berlaku.

Pasal 57

(1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 butir h meliputi arahan peraturan zonasi untuk jaringan sungai

(2) Peraturan zonasi untuk jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. zonasi jaringan sungai terdiri dari zona sempadan, zona manfaat dan zona penguasaan; b. zona sempadan sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah untuk mempertahankan

kelestarian fungsi sungai dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;

c. zona manfaat sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah untuk mata air, sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;

d. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah untuk dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;

e. pemanfaatan lahan di daerah sempadan adalah untuk kegiatan-kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai;

f. zona penguasaan sebagaimana dimaksud dalam butir a persentase luas ruang terbuka hijau minimal 15 %;

g. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 10 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m); 15 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 m sampai dengan 20 m); dan 30 m (untuk sungai yang mempunyai kedalaman meksimum lebih dari 20 m, adalah dari tepi sungai;

Pasal 58

(1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan prasarana dan sarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i, meliputi:a. arahan peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;c. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah;d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan.

(2) Peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku; zona unit produksi; zona unit

distribusi; zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;

36


b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;

c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;

d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;

e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;

f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;

g. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 %;h. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 %;i. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 %;j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat

operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;

k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;

l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari;

m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

(3) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas; b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat

jalan; c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat

mengganggu kelancaran penyaluran air;d. pemeliharan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan

pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.(4) Peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) butir c meliputi sistem jaringan limbah domestik, dan limbah industri,.(5) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :a. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang

penyangga;b. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan

limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 %;e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran

manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;

f. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;

g. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;

37


h. sistem pengolahan limbah domestic pada kawasan dapat berupa IPAL system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.

(6) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS); Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(7) Peraturan zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;b. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan

sampah;c. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan

pengangkutan sampah sampai sejarak 10m dari sekeliling zona ruang manfaat;d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang,

tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling;

f. luas lahan minimal 100 m2 untuk melayani penduduk pendukung 2500 jiwa (1 RW).(8) Peraturan zonasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana

dimaksud dalam ayat (6) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. zona TPST terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;b. zona ruang manfaat adalah untuk kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,

pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;c. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah

sampai sejarak 10 m;d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan ( 30 m2),

pengomposan sampah organik ( 200 m2), gudang ( 100 m2), tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2) dan pagar tembok keliling;

f. luas lahan minimal 300 m2 untuk melayani penduduk pendukung 30.000 jiwa (1 kelurahan).

(9) Peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;b. zona ruang manfaat adalah untuk pengurugan dan pemrosesan akhir sampah;c. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah

sampai sejarak 300 m untuk perumahan, 3 km untuk penerbangan, dan 90 m untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat;

d. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 %;e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana

dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;

f. menggunakan metode lahan urug terkendali;g. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media

lingkungan secara aman;h. lokasi dilarang di kawasan perkotaan dan kawasan lindung.

Paragraf 2Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang

Pasal 59

38


Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) butir b meliputi: a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumahan;b. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa;c. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran /pusat pemerintahan kota;d. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan industrie. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;f. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau;g. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan evakuasi bencana;h. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sektor informal; dani. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 60

Peraturan zonasi kawasan peruntukkan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zonasi kawasan perumahan terdiri dari zona perumahan dengan kepadatan tinggi; zona perumahan dengan kepadatan sedang; dan zona perumahan dengan kepadatan rendah;

b. zona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51-100 unit per ha;

c. zona perumahan dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26-50 unit per ha;

d. zona perumahan dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan ≤25 unit per ha;

e. intensitas kawasan untuk lingkungan kepadatan tinggi dituangkan dalam rencana detail. f. intensitas kawasan untuk lingkungan kepadatan sedang dituangkan dalam rencana

detail.g. intensitas kawasan untuk lingkungan kepadatan rendah dituangkan dalam rencana

detail. h. prasarana dan sarana minimal perumahan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang perumahan;i. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukkannya pada kawasan perumahan dan

tidak memiliki izin harus ditertibkan paling lambat 3 tahun; j. kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukkannya pada kawasan perumahan dan

memiliki izin harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;k. kawasan perumahan yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan

AMDAL.

Pasal 61

Peraturan zonasi kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa pelayanan kota, serta zona perdagangan dan jasa lokal;

b. zona perdagangan dan jasa pelayanan kota adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;

c. zona perdagangan dan jasa lokal adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan perumahan kepadatan menengah dan tinggi;

d. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa pelayanan kota adalah maksimal KDB 40 % dan minimal KDH 30 %;

39


e. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal adalah maksimal KDB 50 % dan minimal KDH 30 %;

f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka; serta jaringan utilitas;

g. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;h. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10

% dari total luas lantai;i. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan

kawasan lindung; j. pusat perdagangan dan jasa bernuansa Internasional serta berupa pola superblock (mix

use);k. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata

lingkungan; kestabilan struktur serta keselamatan;l. kawasan perdagangan dan jasa yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti

ketentuan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;m. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan RTBL;n. kegiatan industri yang memiliki izin dan berada pada kawasan perdagangan dan jasa,

harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;o. kegiatan industri yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun.

Pasal 62

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukkan perkantoran/pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir c mengikuti ketentuan dalam masterplan kawasan dan amdal kawasan pusat pemerintahan.

Pasal 63

Peraturan zonasi kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir d diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. zonasi kawasan industri terdiri kawasan industri non polutan;b. zona industri non polutan adalah kawasan industri yang tidak menimbulkan polusi;c. persentase koefisien dasar bangunan sebesar 60 % dan ruang terbuka hijau sebesar 10

%;d. fasilitas penunjang industri meliputi : perkantoran industri, terminal barang, tempat

ibadah, fasilitas olah raga, pemadam kebakaran, IPAL, rumah telkom, dan jasa-jasa penunjang industri seperti jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, dan jasa ekspedisi;

e. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lantai;

f. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam Wilayah Kota Binjai terutama akses ke zona perdagangan dan akses menuju Pelabuhan dan bandara di Kawasan Perkotaan Mebidang-ro;

g. wajib menyediakan IPAL sesuai dengan kapasitas produksi; h. pengembangan kawasan industri memperhatikan konsep eco industrial parki. pengembangan kawasan industri wajib mengikuti ketentuan Pengendalian Penceamran

dan Kerusakan Lingkungan Hidup;j. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada di luar kawasan industri,

harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun.

40


Pasal 64

Peraturan zonasi kawasan peruntukkan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata; zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;

b. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;

c. zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;

d. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata;

e. persentase KDB pada zona usaha jasa pariwisata maksimal sebesar 60 % dan RTH 20%;

f. persentase KDB pada zona objek dan daya tarik wisata maksimal sebesar 20 % dan RTH 40 %;

g. persentase KDB pada zona usaha sarana pariwisata maksimal sebesar 60 % dan RTH 20 %;

h. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase , pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, ticketing, money changer;

i. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal;j. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;k. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam dapat memanfaatkan zona sempadan

sungai dan kawasan sekitar waduk buatan dengan memperhatikan arahan peraturan zonasinya;

l. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan pariwisata, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun.

Pasal 65

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukkan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir f diatur dalam rencana detail.

Pasal 66

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukkan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir g diatur dalam rencana detail.

Pasal 67

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukkan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 butir h diatur dalam rencana detail.

Pasal 68

41


Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) butir b meliputi:

a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung;b. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya;

Pasal 69

(1) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 butir a terdiri dari :

a. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;b. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;c. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; d. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir;

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a yang meliputi sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk/danau buatan diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1)pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam,mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

2)pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau3)kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar

sungai, serta mengganggu aliran air.b. Peraturan zonasi untuk sempadan danau/waduk diarahkan dengan ketentuan

sebagai berikut:1)pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan

dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

2)pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau3)kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan

daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.(4) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :a. zona ruang terbuka hijau adalah untuk RTH kawasan perlindungan setempat

berupa RTH sempadan sungai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air, dan rekreasi, serta dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau;

b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 % yang terdiri dari 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % terdiri dari ruang terbuka hijau privat;

c. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen;

d. ruang terbuka hijau di kota memiliki luas paling sedikit 343 (tiga ratus empat tiga) ha, dengan bentuk satu hamparan, atau jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan.

(5) Peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :a. zona cagar budaya terdiri dari zona mintakat inti, zona mintakat penyangga, dan

mintakat pengembang;b. zona mintakat inti adalah untuk lahan situs; dan dilarang melakukan kegiatan yang

mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;

42


c. zona mintakat penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai dengan bagi kelestarian situs; serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;

d. zona mintakat pengembangan adalah untuk kegiatan untuk sarana sosial, ekonomi, dan budaya, serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya;

e. di kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan:1) kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan

sejarah;2) pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat

setempat.f. persentase luas lahan terbangun untuk zona mintakat inti dan penyangga

maksimum 40 %,dan untuk zona mintakat pengembang maksimum 50 %.(6) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam yaitu bencana rawan banjir diarahkan

dengan ketentuan sebagai berikut :a. zona kawasan rawan bencana banjir terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona

tingkat kerawanan menengah/sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah; b. zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A di sempadan sungai adalah untuk

kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata terbatas; dilarang untuk budidaya dan kegiatan yang dapat fungsi sempadan sungai.

c. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi B adalah untuk kegiatan perumahan, transportasi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi, dan dilarang untuk kegiatan industri.

d. zona tingkat kerawanan rendah tipologi C adalah untuk kegiatan budidaya, dilarang untuk kegiatan industri;

e. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi B maksimum 40 %;

persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan rendah untuk tipologi C maksimum 60 %. Penerapan prinsip terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

Pasal 70

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 butir b meliputi.:a. Arahan peruntukan zonasi kawasan pertanianb. arahan peraturan zonasi transportasi, pergudangan dan komunikasic. arahan peraturan zonasi pendidikan;d. arahan peraturan zonasi kesehatan;e. arahan peraturan zonasi sosial;

(2) Peraturan zonasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. zonasi kawasan pertanian terdiri zona pertanian tanaman tahunan, zona pertanian lahan basah, dan zona pertanian lahan kering;

b. zona pertanian tanaman tahunan adalah untuk pertanian lahan kering; c. zona pertanian lahan kering adalah untuk pertanian tanaman pangan tanpa

pengairan. d. pada kawasan pertanian diizinkan untuk kegiatan selain kegiatan pertanian

yang tidak mengganggu produksi pertanian. (3) Peraturan zonasi transportasi, pergudangan dan komunikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) butir b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :a. zona transportasi, diarahkan untuk kegiatan pemindahan orang/penumpang dan atau

barang/ternak dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui darat, dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor ;

43


b. pergudangan, diarahkan untuk kegiatan penyimpanan barang;c. zona komunikasi diarahkan untuk kegiatan pelayanan komunikasi untuk umum;d. iIntensitas ruang untuk zona transportasi, pergudangan dan komunikasi diarahkan

maksimal KDB 50 % dan minimal KDH 30 %;e. dilengkapi dengan sarana pelataran parkir untuk kendaraan besar, bongkar muat barang

dan tempat penumpukkan barang sementara.(3) Peraturan zonasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) butir f diarahkan dengan

ketentuan sebagai berikut : a. zonasi kawasan pendidikan terdiri dari zona pendidikan umum dan zona pendidikan

khusus;b. zona pendidikan umum adalah untuk perguruan tinggi, SLTA, SLTP,SD, TK; c. zona pendidikan khusus adalah untuk pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan

kegiatan keterampilan;d. intensitas ruang untuk kawasan pendidikan adalah maksimal KDB 50 % dan minimal

KDH 30 %;e. prasarana dan sarana penunjang meliputi aksesibilitas bagi penyandang cacat; sarana

olahraga; ibadah; kesehatan; perbelanjaan skala local; pelataran parker;f. kegiatan lain berupa hunian dan rekreasi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 % dari

total luas lantai;g. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan

kawasan lindung; kawasan yang menghasilkan limbah beracun dan berbahaya; dan kawasan yang menimbulkan gangguan kebisingan;

h. dilarang membangun menara telekomunikasi dan papan reklame;i. kawasan pendidikan yang merupakan lahan reklamasi wajib mengikuti ketentuan

Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.(4) Peraturan zonasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d diarahkan dengan

ketentuan sebagai berikut : a. kawasan kesehatan adalah untuk bangunan dan fasilitas kesehatan, kegiatan

emergensi/evakuasi dan fasilitas penunjang kesehatan;b. intensitas ruang untuk kawasan kesehatan adalah maksimal KDB 50 % dan minimal

KDH 30 %;c. prasarana dan sarana penunjang meliputi fasilitas parkir, IPAL, jalur-jalur evakuasi dan

landasan helipad;d. kawasan kesehatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian,

pendidikan dan riset serta rekreasi, olahraga dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lantai;

e. kawasan kesehatan menyediakan zona penyangga terhadap gangguan dari lingkungan sekitarnya.

(5) Peraturan zonasi zona sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. zona sosial diarahkan untuk kegiatan layanan sosial yang dilakukan di dalam atau luar panti, baik oleh Pemerintah maupun swasta untuk memberi bantuan sosial bagi anak-anak, orang tua, dan orang yang mempunyai keterbatasan/ketidak mampuan untuk menjaga diri, seperti: panti wreda, panti asuhan, panti rehabilitasi, pembinaan masyarakat terasing, pembinaan mental;

b. intensitas ruang untuk kawasan kesehatan diarahkan maksimal KDB 50 % dan minimal KDH 30 %;

c. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang untuk manula dan penyandang cacat.

44


Bagian KetigaArahan Perizinan

Paragraf 1Umum

Pasal 71

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Arahan perizinan ini bertujuan untuk : a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan

kualitas minimum yang ditetapkan ; b. menghindari eksternalitas negatif; dan c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 72

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 di atas terdiri atas : a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin peruntukan penggunaan tanah; dan d. izin mendirikan bangunan .e. izin pengalokasian tanah;f. izin / persetujuan penerbitan hak atas tanah ke BPN;g. izin / persetujuan perpanjangan hak atas tanah ke BPN;h. izin / persetujuan peralihan hak atas tanah ke BPN;i. izin pematangan lahan.j. Izin lingkungan

Pasal 73

(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalan Pasal 72 ayat (1) butir a diwajibkan bagi perusahaan yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya.

(2) Izin prinsip diberikan oleh suatu badan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan.

(3) Bagi pemohon yang melakukan kegiatan investasi yang tidak berdampak besar, tidak memerlukan izin prinsip dan dapat langsung mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 74

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) butir b kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan.

(2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang.

(3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.

(4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada masyarakat setempat.

45


(5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada pemohon beserta alasan-alasannya.

Pasal 75

(1) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) butir c diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi sebagai persetujuan terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah.

(3) Izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 1 tahun, serta dapat diperpanjang 1 kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

(4) Izin peruntukan penggunaan tanah yang tidak diajukan perpanjangannnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan gugur dengan sendirinya.

(5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus mengajukan permohonan baru.

(6) Untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah permohonan diajukan secara tertulis kepada Dinas Tata Ruang dengan tembusan kepada Pemerintah Kota.

(7) Perubahan izin peruntukan penggunaan tanah yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan/Dinas Tata Ruang.

(8) Permohonan izin peruntukan penggunaan tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.

(9) Dinas Tata Ruang dapat mencabut izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya

(10) Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(11) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk melaksanakan izin usaha dan atau kegiatan.(12) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan.(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat 11 diatur dalam

peraturan walikota.(14) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan

retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.(15) Besarnya retribusi izin peruntukan penggunaan tanah ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi,

peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran(16) Ketetuan lebih lanjut tetang izin penggunaan tanah diatur dalam keputusan Dewan. (17) Izin peruntukan penggunaan tanah berlaku izin fatwa planologi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 73 ayat (1) butir c, yang diberikan berdasarkan ketentuan meliputi : a. tata bangunan dan lingkungan;b. peruntukan dan fungsi bangunan;c. perpetakan / kavling;d. Garis Sempadan Bangunan (GSB);e. KLB, KDB & KDH;f. rencana elevasi / grading plan; g. rencana jaringan utilitas;h. rencana jaringan jalan; dan i. perencanaan lingkungan / peruntukan.

Pasal 76

46


(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) butir d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah, Rencana Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi dan persyaratan teknis lainnya.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sampai pembangunan fisik selesai.

(4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan sanksi.

(5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dengan tembusan kepada Badan/Dinas Tata Ruang.

(6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan/Dinas Tata Ruang.

(7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KTB, KLB, GSB, dan ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.

(8) Badan/Dinas Tata Ruang dapat meminta Pemerintah Kota untuk memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan bangunan dan Pemerintah Kota wajib memberikan jawaban.

(9) Pemerintah Kota dapat mencabut izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya

(10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan.

(11) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran

(12) Ketentuan lebih lanjut tetang izin mendirikan bangunan diatur dalam keputusan Walikota.

Paragraf 2Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 77

(1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagai berikut :a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan/Dinas Tata Ruang dengan

melengkapi semua persyaratan; b. Badan/Dinas Tata Ruang mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat

keputusan menerima atau menolak permohonan;c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh Kepala Badan/Dinas Tata

Ruang;d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya pada Pemerintah kota

setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat.e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, maka

Pemerintah Kota memberikan laporan dan saran pada Badan/Dinas Tata Ruang;f. atas saran Walikota, Badan/Dinas Tata Ruang dapat meninjau kembali izin prinsip

tersebut.(2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut :

a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan/Dinas Tata Ruang dengan melengkapi semua persyaratan;

b. Badan/Dinas Tata Ruang mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;

47


d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana;

e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada Pemerintah Kota setempat untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.

(3) Tata cara pemberian izin penggunaan tanah sebagai berikut :a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan/Dinas Tata Ruang dengan

melengkapi semua persyaratan; b. Badan/Dinas Tata Ruang mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait

untuk dibahas dan dikoreksi; c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan

dilakukan penyesuaian rencana.(4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut :

a. pemohon mengajukan permohonan kepada Pemerintah kota dengan melengkapi semua persyaratan;

b. Pemerintah Kota mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan

dilakukan penyesuaian rencana.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin diatur dengan keputusan Dewan.

Bagian KeempatArahan Pemberian Insentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) butir c dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan : a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang

sesuai dengan rencana tata ruang; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang

yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 79

(1) Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang. (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang.

Bagian KelimaArahan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Umum

48


Pasal 80

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) butir d terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) butir d dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif meliputi : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai; b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukkan

penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang;

Paragraf 2Jenis Sanksi Administratif

Pasal 81

Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang berupa : a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara kegiatan;c. penghentian sementara pelayanan umum;d. penutupan lokasi;e. pencabutan izin;f. penolakan izin;g. pembatalan izin; h. pemulihan fungsi ruang; dan/ataui. denda administratif.

Pasal 82

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang

beserta bentuk pelanggarannya; b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang

diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan

c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut : a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan

penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama.

b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua.

c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang

49


dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan / atau denda administratif.

Pasal 83

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir b dilakukan melalui Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi : a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk

pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan

pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.

(2) Apabilan pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihetntikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 84

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta

bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang

diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.

b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi

50


penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelanan umum yang akan diputus.

c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.

d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.

e. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya.

f. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar. g. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan

untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 85

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta

bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri

menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;


4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 86

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :

51


1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;


4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 87

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi

ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan

memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 88

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara

pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;

c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut : 1. dasar pengenaan sanksi;

52


2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwnang melakukan pembatalan izin; dan

3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.

e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 89

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus

dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi : 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk

pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang

agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan ; 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri

melakukan pemulihan fungsi ruang; dan 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

b. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaanya;

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 90

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 butir i akan diatur lebih lanjut oleh Badan/Dinas Tata Ruang.

Pasal 91

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 92

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

53


BAB VIIIPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian KesatuPembinaan

Pasal 93

1) Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai, Pemerintah Kota melakukan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang

penataan ruang;c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;d. pendidikan dan pelatihan;e. penelitian dan pengembangan;f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; danh. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

3) Badan/Dinas yang ditunjuk mengurus penataan ruang melakukan pembinaan penataan ruang terhadap masyarakat.

4) Pemerintah Kota bersama Badan/Dinas menyelenggarakan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangannya masing-masing.

Bagian KeduaPengawasan

Pasal 94

1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan /Dinas yang mengurus penataan ruang terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

4) Kegiatan pelaporan secara berkala dilakukan oleh Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang.

5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang di wilayah Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan:

a. pemantuan dan evaluasi terhadap kinerja pengaturan penataan ruang dengan memperhatikan tingkat kesesuaian produk pengaturan di tingkat Kota terhadap pedoman pelaksanaan;

b. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pembinaan penataan ruang dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan berbagai pemegang kepentingan di tingkat Kota dan Badan/Dinas dalam penataan ruang;

54


c. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengawasan penataan ruang dengan memperhatikan tingkat kesesuaian rencana tata ruang, program pemanfaatan ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan dan pedoman pelaksanaan.

6) Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan oleh Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang.

Bagian KetigaPeran Masyarakat

Pasal 95

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang Wilayah Kota Binjai dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa :a. peran masyarakat diperlukan karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan

pengembangan wilayah/kota;b. peran masyarakat merupakan upaya untuk meminimasi risiko dan konflik;c. peran masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran massal.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :a. penyampaian informasi dari Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan/Dinas

kepada masyarakat mengenai kebijakan penataan ruang wilayah Kota Binjai yang telah dibuat;

b. dialog atau pertukaran informasi antara Pemerintah, dalam hal ini melalui Badan/Dinas dengan masyarakat mengenai substansi masalah yang perlu dibahas dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kota Binjai;

c. analisis bersama antara masyarakat dan Pemerintah mengenai alternatif kebijakan penataan ruang;

d. konsultasi publik untuk memilih alternatif skenario penataan ruang;e. pembuatan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan masyarakat

mengenai arah kebijakan penataan ruang ;f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang oleh masyarakat;g. pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh kelompok masyarakat

kepada kelompok masyarakat lainnya;h. inisiatif masyarakat dalam pembuatan aturan mengenai penyelenggaraan

penataan ruang;i. pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dilakukan dalam setiap elemen dari penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang selanjutnya akan diatur lebih rinci dalam peraturan lainnya.

BAB IXKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kota Binjai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

55


(2) Penyesuaian pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai dilakukan semaksimal mungkin 3 tahun dari mulai Peraturan Daerah ini di tetapkan.

(3) Prosedur penyesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan lainnya.

BAB XKETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 98

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai pada tanggal .....

WALIKOTA BINJAI

H.M.IDAHAM, SH, M.S.i

Diundangkan di Binjai pada tanggal ........

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

56


LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2010 NOMOR ..............

57

koreksi ranperda binjai nov2010 new

Documents