rangkuman peraturan air minum

8/9/2019 Rangkuman Peraturan air minum

1/21

I.Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

A. Pembahasan

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan

manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala

bidang. Ketentuan pasal 33 ayat 3! "ndang "ndang #asar $epublik Indonesia tahun

%&'( berbunyi )*umi+ air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat). Ini

mengandung arti bahwa bumi+ dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara harus diabadikan untuk kemakmuran rakyat dengan berkeadilan.

,tas penguasaan oleh negara atas bumi+ air dan kekayaan alam tersebut+ negara harus

menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan

pokoknya sehari-hari dengan melakukan pengaturan untuk memperoleh air. enguasaan

negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah pemerintah pusat dan

atau pemerintah daerah! sebagai perwujudan kedaulatan /egara.

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong terjadinya

perubahan nilai di masyarakat dengan terjadinya pergeseran paradigma dimana

masyarakat tidak memandang air semata mata benda yang berfungsi sosial akan tetapi

telah bergeser menjadi benda ekonomi. ergeseran nilai ini memungkinkan kondisi

tersebut berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat yang terkait dengan sumber air

baik dalam lingkup antar sektor+ antar wilayah dan atau kelompok masyarakat atau

perseorangan. engelolaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan ekonomi

dari pada yang berorientasi pada fungsi sosialnya akan mendorong konflik yang

semakin merun0ing. 1leh karena itu pengelolaan sumber daya air perlu diatur agar

terjadi penyelarasan berbagai kepentingan yaitu kepentingan sosial+ kepentingan

lingkungan dan kepentingan ekonomi.

engaturan tentang pengelolaan sumber daya air di dalam perundang undangan

$epublik Indonesia terdapat didalam "ndang "ndang /o. ( tahun %&2 tentang

eraturan #asar okok-okok ,graria+ "ndang "ndang /o.%% tahun %&4' tentang

engairan yang di0abut dan digantikan dengan Undang Undang No. 7 tahun 2004

tentang Sumber Daya Air+ dan eraturan emerintah /o. 55 tahun %&65 tentang Tata

engaturan ,ir.

1


2/21

,dapun beberapa hal penting yang diatur dalam "" /o. 4 Tahun 5' tersebut

adalah sebagai berikut7

%. engelolaan sumber daya air se0ara terpadu

engaturan tentang pengelolaan sumber daya air di dalam "" menjadi bahasan

utama dalam "" tersebut dimana pengelolaan sumber daya air harus dilakukan

se0ara terpadu dan untuk itu wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang

terlibat dalam pola pengelolaan sumber daya air juga telah diatur didalamnya

agar dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. ,dapun hal-hal yang diatur lainnya

yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya meliputi konser8asi sumber

daya air+ pendayagunaan sumber daya air+ pengendalian daya rusak air+ tahap

peren0anaan+ pelaksanaan konstruksi+ operasi dan pemeliharaan sumber daya

air+ pola pembiayaan+ sistem informasi sumber daya air+ pola pengawasan dan

sanksi hokum dan denda jika terjadi penyimpangan terhadap aturan yang

ditetapkan

5. 9ak guna air bagi seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari hak guna pakai

air dan hak guna usaha air.

engaturan se0ara eksplisit 9ak :una ,ir di dalam "" diatur di dalam pasal

2+4+6+&+% dan 63. ;alaupun pengaturan 9ak :una ,ir se0ara eksplisit hanya

terdapat pada 2 buah pasal namun keterkaitannya dengan pasal lain khususnya

pasal yang mengatur pengelolaan sumber daya air sangat erat+ karena 9ak :una

,ir merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan sumber daya air yaitu aspek

pendayagunaan sumber daya air . rinsip prinsip yang diatur didalam pasal pasal

pengelolaan sumber daya air juga berlaku didalam pengelolaan 9ak :una ,ir.

3. Sebagaimana pada poin % di atas pada pola pengelolaan sumber daya air

terdapat poin mengenai pendayagunaan sumber daya air salah satunya adalah

untuk kepentingan penyediaan air minum bagi masyarakat dan pola-pola

penyediaan air minum se0ara umum yang selanjutnya se0ara detail dituangkan

dalam peraturan pemerintah+

*erdasarkan poin-poin tersebut dapat terlihat bahwa pengaturan terhadap

pengelolaan sumber daya air di Indonesia sudah 0ukup memadai sebagai payung hukum

yang jelas bagi seluruh pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di lapangan yang

2


3/21

selanjutnya dituangkan se0ara lebih terperin0i dalam turunan peraturan undang-undang

dalam bentuk peraturan pemerintah+ peraturan menteri+ dll.

,dapun beberapa hal yang menarik untuk diulas adalah mengenai pen0emaran air

di badan air yang saat ini marak terjadi di lapangan. engendalian pen0emaran terhadap

sumber air dan perlindungannya sebenarnya telah ter0antum dalam "" tersebut dan

telah ditetapkan sanksi hokum yang jelas atas pelanggarannya namun memang se0ara

lebih terperin0i harus lebih dijabarkan dalam peraturan turunannya dan fungsi

pengawasan dan pembinaan yang lebih harus lebih ditekankan dan ditegakkan lagi

peraturannya.

Selain itu dalam "" ini salah satu yang menarik adalah tentang 9ak :una "saha

,ir+ dimana hak ini dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan iyonaise dan T. Thames. ?ontoh kasus lainnya adalah #,M

Kota Manado yang diambil alih oleh swasta juga kinerjanya masih sangat jauh dari baik

dan memiliki banyak tunggakan utang yang belum dibayarkan se0ara lan0ar. Ini

bertolak belakang dengan asumsi ;orld *ank dan IM@. ri8atisasi ternyata bukanlah

jawaban atas kinerja yang buruk dari manajemen pemerintah.

3


4/21

Menurut pandangan penulis bahwa peran swasta dalam hal ini menjadi sesuatu hal

yang sangat krusial sehingga perlu ditetapkan peraturan yang ketat dan diimbangi

dengan pengawasan yang ketat pula sehingga hal-hal yang dapat merugikan

kepentingan masyarakat dapat dihindari. ,dapun pelaksanaan judicial review terhadap

"" /o. 4 tahun 5' telah dilakukan oleh beberapa pihak dan diajukan ke mahkamah

konstitusi yang sampai dengan saat ini masih belum diputuskan apakah judicial review

tersebut ditolak atau diterima.

B. esim!u"an

%. #engan adanya peraturan perundang-undangan Sumber #aya ,ir+ maka

seharusnya masyarakat atau badan usaha tidak akan sewenang-wenangnya

melakukan aktifitas yang menimbulkan pen0emaran air akan tetapi faktanya di

lapangan semakin banyak pen0emaran badan air yang tidak ditindak se0ara tegas.

enerapan sanksi hukum dan denda masih belum optimal diterapkan di

masyarakat karena terbatasnya fungsi pengawasan di lapangan.

5. Kebijakan pri8atisasi air sebagaimana yang diamanatkan "" /o. 4 Tahun 5'

harus benar-benar diterapkan aturan-aturan dan pengawasan yang ketat sehingga

penyalahgunaan hak guna air tersebut tidak disalahartikan dan disalahgunakan

yang akibatnya hanya mementingkan keuntungan perusahaan semata tidak

mementingkan kepentingan masyarakat.

3. roduk peraturan perundang-undangan+ standar dan pedoman yang merupakan

turunan dari "" /o.4 Tahun 5' tentang S#, yang diharapkan menjadi

landasan hukum+ rambu dan sekaligus menjadi panduan operasional dalam

pelaksanaan pengelolaan S#, harus dapat segera dipenuhi dalam rangka

menghindari permasalahan yang terjadi di lapangan yang belum tertuang se0ara

terperin0i dalam "ndang-"ndang tersebut.

II. Peraturan Pemerintah No. #$ Tahun 200% Tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air &inum

A. Pembahasan

,ir minum merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan menjadi hak dasar bagi

masyarakat Indonesia untuk memperoleh air yang dijamin oleh "ndang-"ndang

4


5/21

#asar %&'( dan "" /o. 4 Tahun 5'. "ntuk itu emerintah mengeluarkan

peraturan pemerintah no. %2 tahun 5( sebagai turunan dari "" /o. 4 Tahun 5'

yang men0akup mengenai regulasi mengenai penyediaan air minum.

#alam tersebut dijabarkan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai sistem

penyediaan air minum meliputi beberapa hal sebagai berikut7

%. Tujuan dari pengembangan S,M adalah sebagai berikut7

a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan

harga yang terjangkauA

b. Ter0apainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa

pelayananA dan

0. Ter0apainya peningkatan efisiensi dan 0akupan pelayanan air minum.

5. Sistem enyediaan air minum dapat melalui jaringan perpipaan dan non

perpipaan. "ntuk jaringan perpipaan =! meliputi7 unit air baku+ unit produksi+

unit distribusi+ unit pelayanan dan unit pengelolaan dimana untuk setiap unit

tersebut dijabarkan se0ara lebih terperin0i. Sedangkan untuk yang bukan

jaringan perpipaan *=! meliputi7 sumur dangkal+ sumur pompa tangan+ bak

penampung air hujan+ terminal air+ mobil tangki air+ instalasi air kemasan+ atau

bangunan pelindung mata air. Kualitas air minum yang dihasilkan dari S,M

yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar kualitas yang telah

ditetapkan oleh eraturan Menteri Kesehatan.

3. rasarana dan Sarana air limbah juga dibahas se0ara umum dalam ini di

mana sistem pembuangan air limbah terdiri dari sistem setempat dan terpusat.

Sistem setempat diperuntukkan bagi perseoranganBrumah tangga sedangkan

untuk sistem terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan

memperhatikan kondisi daya dukung lahan. 9asil pengolahan limbah terpusat

dapat berupa 0airan dan padatan. Kualitas hasil pengolahan air limbah yang

berbentuk 0airan harus memenuhi standar baku mutu air dan yang berbentuk

padatan wajib diolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Kemudian pembangunan S air limbah serta pemilihan lokasi harus

memenuhi kaidah teknis dan mengikuti pedoman C pedoman yang berlaku.

5


6/21

'. Selain S ,ir >imbah juga terdapat peraturan mengenai S ersampahan di

mana dalam peraturan ini diatur mengenai proses pengelolaan sampah dan

pelayanan minimal yang harus diberikan dari mulai pengumpulan+ pemindahan

dan pengangkutan sampah. *egitupula dengan pembangunan S dan pemilihan

lokasi pengolahan sampah telah diatur se0ara umum dalam ini namun untuk

lebih terperin0i harus menga0u pada ermenkes atau peraturan dan pedoman C

pedoman lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

(. ,dapun pengaturan mengenai penyelenggaraan pengembangan S,M

mengharuskan agar pengembangan S,M dilaksanakan se0ara terpadu dengan

pengembangan S Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan

air minum dan terhindarnya air baku dari pen0emar air limbah dan sampah.oin C poin yang diatur dalam penyelenggaaraan pengembangan S,M

meliputi7

a. Kebijakan dan Strategi /asional engembangan S,MA harus disusun oleh

emerintah setiap ( tahun sekali sebagai landasan penyusunan kebijakan

dan strategi pengembangan S,M di daerah jakstrada!. KS/-S,M

merupakan arah pengembangan S,M dan strategi pen0apaiannya.

b. engaturan mengenai peren0anaan serta pelaksanaan konstruksi. ,dapun

beberapa hal yang harus dibuat oleh emerintah maupun emerintah

#aerah dalam hal peren0anaan pengembangan S,M yaitu7

− enyusunan ren0ana induk yang memuat mengenai ren0ana umum dan

jaringan+ program dan kegiatan pengembangan+ kriteria dan standar

pelayanan+ kriteria dan standar pelayanan+ ren0ana alokasi air baku+

keterpaduan dengan S sanitasi+ indikasi pembiayaan dan pola sanitasi+

serta ren0ana pengembangan kelembagaan.

− Studi Kelayakan dibuat dengan menga0u pada ren0ana induk yang

telah dibuat dan kemudian dibuat kajian- kajian mengenai kelayakan

se0ara teknis+ ekonomi+ finansial serta kelembagaan

− eren0anaan teknis rin0i disusun berdasarkan ren0ana induk dan studi

kelayakan yang telah dibuat dan menggambarkan se0ara rin0i

mengenai gambaran pelaksanaan.

6


7/21

0. engaturan mengenai pengelolaan+ pemeliharaan dan rehabilitasi+ serta

pemantauan dan e8aluasi. ,dapun dalam hal melakukan tiga poin di atas

harus mengikuti pedoman teknis dan tata 0ara yang ditetapkan oleh

eraturan Menteri

d. embagian wewenang dan tanggung jawab emerintah dan emerintah

#aerah juga telah dijelaskan dalam peraturan ini dengan menjabarkan

wewenang dan tanggung jawab masing C masing pihak. #alam hal

pengelolaan penyelenggaraan S,M emerintah dan emerintah #aerah

dapat membentuk *"M/ atau *"M# untuk pengembangan S,M. Selain

itu dimungkinkan keikutsertaan partisipasi dari koperasi+ badan usaha

swasta danBatau masyarakat dalam hal penyelenggaraan S,M bilamanakinerja pelayanan *"M/ atau *"M# kurang baik dalam memenuhi

kuantitas dan kualitas pelayanan S,M.

2. #alam ini juga mengatur tentang pembentukan *adan endukung

engembangan S,M yang berfungsi untuk7

a. Memberikan masukan kepada emerintah dalam penyusunan kebijakan

dan strategi

b. Membantu emerintah dan emerintah daerah dalam hal penerapan

norma+ standar+ pedoman+ dan manual oleh penyelenggara dan masyarakat

0. Melaksanakan e8aluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan

penyelenggaraan S,M

d. Memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan

standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraanA

e. Mendukung dan memberikan rekomendasi kepada emerintah dalam

penyelenggaraan S,M oleh koperasi dan badan usaha swastaA

f. Memberikan rekomendasi kepada emerintah dalam menjaga kepentingan

yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat.

engaturan lainnya mengenai *S,M meliputi struktur organisasi+

keanggotan yang terdiri dari beberapa unsur emerintah+ unsur penyelenggara

dan unsur masyarakat yang penetapan pengangkatan dan pemberhentian

dilakukan oleh Menteri.

7


8/21


9/21

masyarakat. /amun demikian pada ayat 5 pasal (6 /o. %2 Tahun 5(

menyebutkan bahwa dalam hal emerintah #aerah tidak mampu melaksanakan

pengembangan S,M+ emerintah dapat memberikan bantuan pendanaan

sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan se0ara

bertahap. 9al tersebut menjadi sebuah permasalahan yang sangat polemik di

lapangan yaitu pada saat bantuan pendanaan emerintah usat dalam hal

memenuhi pelayanan standar pelayanan minimal akan tetapi kewenangan

pengelolaan berada pada kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini

pemerintah pro8insi atau kabupatenBkota melalui pembentukan *"M# maka

dalam hal ini terdapat jurang permasalahan di mana saat ini diketahui bahwa

kinerja *"M# masih kurang baik ditandai oleh data kinerja yang disajikan

oleh *S,M (D #,M di Indonesia memiliki kinerja yang kurang sehat

atau sakit. 9al tersebut menyebabkan lemahnya pelayanan yang dapat

diberikan kepada masyarakat dan pembiayaan yang sudah diin8estasikan oleh

usat menjadi sebuah in8estasi yang tidak dapat dijamin untuk dapat

menghasilkan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat apabila kinerja

#,M masih kurang baik. Keberlanjutan dari S,M yang dibangun melalui

pembiayaan emerintah usat pun tidak dapat berlangsung lama selain itu

jangkauan pelayanan juga tidak sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan

pembiayaan pemerintah daerah untuk membangun jaringan distribusi kepada

pelanggan dan selain itu jaminan tersedianya biaya operasi dan pemeliharaan

yang memadai oleh #,M juga tidak dapat dipastikan.

#efinisi penyelenggara S,M yang dimaksud dalam tersebut adalah badan

usaha milik negaraBbadan usaha milik daerah+ koperasi+ badan usaha swasta+

danBatau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan

pengembangan sistem penyediaan air minum. Sedangkan faktanya di lapangan

terdapat penyelenggara S,M yang berasal dari unsur emerintah #aerah yaitu

"nit elaksana Teknis #inas "T#! ataupun *adan >ayanan "mum #aerah

*>"#! yang mana masih belum terlingkupi dalam tersebut.

engaturan mengenai ren0ana induk pengembangan S,M $IS,M!yang

diatur dalam pada pasal 52 ayat 3 menyatakan bahwa penyusunan $IS,M

dilakukan oleh penyelenggara pengembangan S,M. Seharusnya $IS,M

merupakan dokumen yang disusun oleh emerintah #aerah sebagai dokumen

9


10/21

peren0anaan pengembangan S,M di seluruh wilayah pelayanan yang

men0akup pengembangan S,M jaringan perpipaan maupun non perpipaan

dan menjadi masterplan daerah untuk bidang air minum selanjutnya dapat

digunakan oleh penyelenggara S,M *"M#+Koperasi+ Swasta dan

Masyarakat! sebagai a0uan dalam melakukan peren0anaan pengembangan

S,M di wilayah pelayanan masing-masing.

B. esim!u"an

#. eraturan emerintah /o. %2 berisi tentang keseluruhan pengaturan mengenai

penyelenggaraan S,M serta pihak- pihak yang berwenang atas

penyelenggaraan S,M dan pihak yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan

penyelenggaraan S,M seluruhnya telah diatur di dalamnya.

2. embiayaan in8estasi yang dilakukan oleh emerintah usat tidak menjamin

tersedianya kebutuhan standar pelayanan minimal di daerah karena hal tersebut

masih sangat bergantung pada pembiayaan pemerintah daerah dan kinerja

*"M# itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu perjanjian antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah apabila pendanaan dibiayai oleh pemerintah pusat

maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan

S,M yang berkelanjutan dan apabila tidak maka tanggung jawab dapat

diambil alih oleh emerintah usat *"M/! untuk itu perlu dilakukan

penyusunan usulan perubahan peraturan atau dibuatkan peraturan turunan dari

tersebut!.

'. enyesuaian definisi penyelenggaraan S,M dan pengaturan mengenai

penyusunan ren0ana induk menjadi suatu hal yang perlu dikaji kembali dalam

eraturan emerintah tersebut.

4. ,dapun penerapan peraturan tersebut di lapangan yang memerlukan adanya

suatu standar mutu atau pedoman- pedoman maupun peraturan menteri sebagai

turunan dari peraturan pemerintah tersebut perlu segera disusun agar

pelaksanaan di lapangan

10


11/21

III. Peraturan &enteri Pe(er)aan Umum No. 02 Tahun 20#' Tentang Pedoman

Penyusunan *en+ana Penge"o"aan Sumber Daya Air

A. Pembahasan

*erdasarkan "" /o. 4 Tahun 5' pada pasal (& ayat % )eren0anaan pengelolaan

sumber daya air disusun untuk menghasilkan ren0ana yang berfungsi sebagai

pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konser8asi sumber daya air+

pendayagunaan sumber daya air+ dan pengendalian daya rusak air.

engelolaan S#, membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah maupun

masyarakat. ,gar masing-masing pihak dapat berperan se0ara kolaboratif sesuai

dengan

tugas dan fungsinya sehingga dapat terbangun sinergi untuk men0apai hasil yang

optimal+ diperlukan S,T" dokumen yang diharapkan menjadi pemandu atau

pengarah dalam penyusunan program dan kegiatan antar sektor dan antar wilayah

administrasi. #okumen yang diharapkan menjadi pemandu tersebut oleh "" /o.4

Tahun 5' diberi nama ola engelolaan S#,+ dan $en0ana Induk! engelolaan

S#,. Yang dimaksud dengan ola engelolaan S#, adalah kerangka dasar dalam

meren0anakan+ melaksanakan+ memantau+ dan menge8aluasi kegiatan konser8asi

S#,+ pendayagunaan S#,+ dan pengendalian daya rusak air. *aik ola maupun

$en0ana Induk! engelolaan S#,+ keduanya harus disusun pada setiap ;ilayah

Sungai. $en0ana engelolaan S#, adalah dokumen peren0anaan yang diharapkan

dapat menyeimbangkan upaya konser8asi dan pendayagunaan S#, agar terwujud

kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik untuk

generasi sekarang maupun akan datang. #okumen ini diharapkan pula agar dapat

menyelaraskan fungsi sosial+ lingkungan hidup+ dan ekonomi S#, untuk menjamin

pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang dan mengoptimalkan nilai ekonomi air

dengan memperhatikan upaya pelestariannya. kutipan tulisan konsepsi pengelolaan

SDA oleh Imam Anshori, 2015!.

#ari %3% wilayah sungai yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan residen $I

nomor %5 tahun 5%5 sampai dengan tahun 5%5+ %3 pola pengelolaan sumber daya

air telah ditetapkan oleh Menteri ekerjaan "mum untuk wilayah sungai

kewenangan pemerintah pusat+ sementara itu 5& pola pengelelolaan sumber daya air

11


12/21

telah ditetapkan oleh :ubernur untuk wilayah sungai kewenangan propinsi #atin

S#, "+ 5%5!.

*erdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa emerintah dan emerintah #aerah

memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen pola dan peren0anaan pengelolaan

sumber daya air+ untuk itu eraturan Menteri " /o. 5 Tahun 5%3 menjadi

payung hukum yang kuat bagi emerintah dan emerintah #aerah untuk melakukan

penyusunan dokumen peren0anaan pengelolaan sumber daya air. ,dapun beberapa

hal penting yang diatur dalam ermen " ini adalah sebagai berikut7

%. Tata 0ara penyusunan ren0ana pengelolaan sumber daya airA yaitu dengan

melalui beberapa tahapan sebagai berikut7

a. In8entarisasi sumber daya air meliputi7 kuantitas dan kualitas S#,+ sumber

air dan prasarana sumber air+ kelembagaan pengelolaan S#,+ kondisi

lingkungan hidup dan potensi yang terkait S#,+ serta kondisi sosial ekonomi

masyarakat!

b. enyusunan ren0ana pengelolaan sumber daya airA dan

0. enetapan ren0ana pengelolaan sumber daya air.

5. Substansi ren0ana pengelolaan sumber daya airA

3. eninjauan dan e8aluasi ren0ana pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan

paling singkat setiap ( lima! tahun sekaliA dan

'. Sistematika penyajian ren0ana pengelolaan sumber daya air.

B. esim!u"an

#. emerintah dan emerintah daerah berkewajiban menyusun pengelolaan S#,+

dan $en0ana Induk! engelolaan S#, sebagai dasar dalam meren0anakan+

melaksanakan+ memantau+ dan menge8aluasi kegiatan konser8asi S#,+

pendayagunaan S#,+ dan pengendalian daya rusak air.

2. enyusunan $en0ana pengelolaan S#, sebagai a0uan bagi *alai *esar ;ilayah

SungaiB *alai ;ilayah Sungai **;SB*;S! dan Tim Koordinasi engelolaan

Sumber #aya ,ir TKS#,! dalam menyusun dan menetapkan ran0angan

ren0ana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung

12


13/21

jawabnya+ dan memiliki jangka waktu 5 dua puluh! tahun pada setiap wilayah

sungai.

I,. Peraturan &enteri esehatan No. 4-2 Tahun 20#0 Tentang Persyaratan ua"itas

Air &inum

A. Pembahasan

Sebagaimana yang ter0antum dalam /o. %2 Tahun 5( pasal 2 bahwa air

minum yang dihasilkan dari S,M yang digunakan oleh masyarakat

penggunaBpelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. "ntuk itu

Kementerian Kesehatan menerbitkan eraturan Menteri Kesehatan /o. '&5 Tahun

5% tentang persyaratan kualitas air minum. Menurut permenkes tersebut air

minum adalah air yang melalui proses pengolahaan atau tanpa pengolahan yang

memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum. Kualitas air minum

merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan+ sehingga aman untuk

dikonsumsi oleh masyarakat.

,dapun beberapa ketentuan yang diatur dalam ermenkes ini adalah sebagai berikut7

a. Menetapkan parameter wajib dan parameter tambahan untuk kualitas air minum

yang aman diminum. arameter wajib merupakan persyaratan kualitas air

minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum

diantaranya adalah7

arameter Mikrobiologi7 parameter ini masuk kedalam kategori

berhubungan langsung dengan kesehatan dengan tidak ada tolerasi

sedikitpun bagi kehadiran bakteri E.?oli dan Total *akteri Koliform dalam

% ml sampel karena seperti yang kita ketahui apabila terkontaminasi

bakteri ini dapat menyebabkan gangguan pen0ernaan seperti diare atau

disentri.

arameter Kimia7 parameter ini juga berhubungan langsung dengan

kesehatan dan dikelompokan menjadi kimia anorganik dimana air minum

harus bebas


14/21

tidak diperkenankan mengandung logam berat dan memiliki kadar keasaman

air 9! antara 2+( sampai 6+(.

arameter @isika7 parameter ini termasuk kedalam kategori tidak

berhubungan langsung dengan kesehatan dimana air minum tidak boleh

berbau dan tidak berasa tidak ada toleransi sedikitpun!+ angka T#S

maksimum ( mgBl+ tingkat berwarna maksimal %( T?" dan suhu udara

maksimal 3o?.

Sedangkan untuk parameter tambahan dalah parameter yang dapat ditetapkan

pemerintah daerah sesuai dengan kualitas lingkungan masing-masing yang

menga0u pada parameter tambahan pada peraturan ini+ diantaranya adalah7

arameter kimiawi7 yang terdiri dari ada tidaknya kandungan bahan kimiaorganik maupun anorganik+ 0emaran pestisida dan desinfektan serta hasil

sampingannya yang besar toleransinya telah ditentukan dalam peraturan.

arameter $adioaktif 7 ,ir minum maksimal mengandung Gross Alpha

Activit +% *FBl dan Gross !eta Activit % *FBl.

b. Melakukan pengawasan di lapangan untuk menjaga kualitas air minum yang

dikonsumsi oleh masyarakat baik itu pengawasan internal maupun eksternal.

engawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum untuk mengontrol

kualitas air yang diproduksi sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan

oleh #inas Kesehatan KabupatenBKota atau oleh Kantor Kesehatan elabuhan

KK!. Selanjutnya tata laksana pengawasan tersebut diatur kemudian se0ara

lebih rin0i dalam ermenkes yaitu ermenkes /o. 432 Tahun 5% tentang tata

laksana kualitas air.

Menurut pandangan saya bahwa dalam hal pelaksanaan pemenuhan standar kualitas

air minum bagi seluruh penyelenggara S,M sesuai dengan ermenkes tersebutmasih sangat jauh dari standar yang ditetapkan. #,M dalam hal ini sebagai

penyelenggara S,M di daerah sebagian besar belum dapat memenuhi standar

kualitas air minum yang ditetapkan namun hanya dapat memenuhi standar kualitas

air bersih yang masih harus melalui proses pematangan masak! air terlebih dahulu

untuk dapat diminum bahkan tidak sedikit yang masih jauh dari standar kualitas air

bersih.

Kegiatan yang paling utama dalam hal menjamin kualitas air minum adalah pada

fungsi pengawasan baik itu pengawasan internal maupun eksternal. #ari segi

14


15/21

pengawasan internal masih belum berjalan efektif di mana pada kenyataan di

lapangan masih banyak #,M yang laboratoriumnya belum memenuhi standar

untuk dapat memeriksa kualitas air yang diproduksinya sehingga penjaminan akan

kualitas air minum pun tidak dapat terpenuhi. /amun tidak jarang juga beberapa

#,M harus mengirimkan sampel airnya untuk diperiksa oleh laboratorium swasta+

dan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga hanya segelintir #,M yang

dapat melakukan pemeriksaan se0ara menyeluruh.

Selain itu dari fungsi pengawasan eksternal oleh #inas Kesehatan juga belum

berjalan optimal salah satunya dapat dikarenakan oleh karena jakstranas

pengawasan kualitas air minum belum ditetapkan sehingga belum adanya arah

strategi untuk melakukan pengawasan kualitas air minum bagi seluruh penyelenggara air minum di daerah. Kondisi yang ideal yang di0antumkan dalam

peraturan menteri kesehatan tersebut masih jauh dari ideal bila dibandingkan

dengan fakta di lapangan.

B. esim!u"an

#. emerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerapkan parameter wajib

yang harus dipenhui oleh seluruh penyelenggara S,M dan parameter tambahan

yang dapat dia0u dan ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin

pemenuhan kualitas air minum yang aman untuk dikonsumsi masyarakat

2. @ungsi pengawasan internal dan eksternal sangat penting untuk menjamin

tersedianya air minum yang aman yang diproduksi oleh seluruh penyelenggara

S,M.

,. Peraturan &enteri Pe(er)aan Umum No. # Tahun 20#2 Tentang Pedoman

Pembinaan Penye"enggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air &inum

A. Pembahasan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam /o. %2 Tahun 5( yang intinya bahwa

seluruh penyelenggara S,M berhak untuk mendapatkan pembinaan teknik dan non

teknik dan pedoman teknis dan tata 0ara pembinaan tersebut diatur dalam eraturan

Menteri yang selanjutnya diterbitkan pada tahun 5%5 yaitu ermen " /o. %6

tahun 5%5. Maksud ditetapkannya eraturan Menteri ini adalah sebagai a0uan bagi

15


16/21

emerintah dan emerintah #aerah dalam melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan pengembangan S,M yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan S,M. *eberapa hal yang diatur dalam eraturan Menteri

ekerjaan "mum adalah sebagai berikut7

%. $uang lingkup pembinaan penyeln $uang lingkup pembinaan penyelenggaraan

pengembangan S,M meliputi7

a. embinaan oleh emerintah terhadap emerintah #aerahA

b. embinaan oleh emerintah danBatau emerintah #aerah terhadap

enyelenggara+ baik enyelenggara pengembangan S,M dengan jaringan

perpipaan maupun S,M bukan jaringan perpipaanA

0. engambilalihan tanggung jawab sementara pengelolaan S,M oleh

emerintah atau emerintah #aerah sesuai dengan kewenangannyaA dan

d. engawasan teknis terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan S,M.

5. embinaan yang dilakukan meliputi beberapa hal yaitu7

a. Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum

b. emberian norma+ standar+ prosedur+ dan kriteriaA

0. emberian bimbingan+ super8isi+ konsultasi+ bantuan teknisA

d. endidikan dan pelatihanA dan

e. engawasan teknis.

Se0ara detail dijelaskan se0ara lebih rin0i dalam peraturan menteri tersebut

mengenai batasan C batasan dan arahan yang jelas dalam memberikan

pembinaan tersebut serta berbagai ma0am persyaratan yang harus dipenuhi

untuk hal yang kaitannya dengan pemberian bantuan teknis yang berbentuk

fisik.

3. engambilalihan tanggung jawab sementara juga diatur dalam peraturan ini di

mana emerintah atau emerintah #aerah sesuai dengan kewenangannya dapat

mengambil alih tanggung jawab enyelenggaraan engembangan S,M

sementara apabila *"M/ atau *"M# enyelenggara tidak dapat memenuhi

kinerja yang ditetapkan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud

dalam eraturan Menteri ini.

,dapun beberapa hal yang dapat ditinjau dari eraturan Menteri ini adalah sebagai

berikut7

%. #efinisi penyelenggara S,M yang dimaksud dalam peraturan ini sudah lebih

baik dengan memasukkan unsur pemerintah daerah "T# dan *>"#! sebagai

16


17/21

penyelenggaran S,M namun tidak sejalan dengan definisi yang ada dalam

/o. %2 Tahun 5(

5. engaturan mengenai persyaratan untuk menerima bantuan yang berbentuk fisik

diantaranya adalah kesiapan ren0ana induk S,M yang mana diketahui bahwa

sampai dengan saat ini emerintah #aerah masih banyak yang belum memiliki

ren0ana induk S,M namun tetap mendapatkan bantuan teknis dari usat

sehingga peraturan menteri tersebut kurang diperhatikan oleh daerah karena

tidak ada sanksi atau pemberhentian bantuan teknis bagi daerah yang tidak

memiliki $IS,M. #i sisi lain apabila daerah tidak diberikan bantuan teknis

sangat sulit bagi daerah untuk dapat menjalankan kewajiban pemenuhan standar

pelayanan minimal di daerah karena keterbatasan dana. 9al tersebutlah yang

perlu dilakukan sebuah kebijakan yang bersifat win win solution agar

pemenuhan standar pelayanan minimal daerah dapat ter0apai namun tidak

mengabaikan peraturan yang ditetapkan.

3. 9al lain yang menarik untuk ditinjau adalah mengenai pengambil alihan

tanggung jawab sementara yang dapat dilakukan oleh emerintahBemerintah

#aerah apabila *"M/ atau *"M# enyelenggara tidak dapat memenuhi

kinerja yang ditetapkan. Saat ini fakta di lapangan hamper (D *"M# berada

pada kondisi kinerja kurang sehat dan sakit dan emerintah #aerah juga tidak

dapat mengambil alih sementara karena merasa dapat membebani anggaran

daerah+ sehingga kondisi pelayanan #,M yang tidak optimal terkesan bukan

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "ntuk itu seharusnya emerintah

segera menerapkan pengambilalihan sementara oleh emerintah usat dengan

membentuk suatu *"M/ atau *adan lainnya agar kondisi pelayanan air minum

dapat optimal kepada masyarakat.

B. esim!u"an

#. #alam melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara

S,M harus mengikuti seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan menteri "

ini.

2. *eberapa kenyataan di lapangan masih banyak yang belum sesuai dengan

ketentuan yang ada dalam permen " ini.

17


18/21

,I. Peraturan &enteri Pe(er)aan Umum No. #2 Tahun 20#0 Tentang Pedoman

er)asama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air &inum

A. Pembahasan

#alam pemenuhan penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia dan

dalam rangka pen0apaian target M#:s dan Target emerintah dalam $=M/ 5%(

C 5%& yaitu %D akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia+

emerintah menghadapi tantangan yaitu masih terbatasnya kemampuan penyedia

layanan air bersih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan

selanjutnya yang dihadapi Indonesia untuk dapat menjamin akses masyarakat

terhadap air bersih adalah keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh emerintah

yang tidak dapat mengimbangi jumlah kebutuhan in8estasi yang harus dialokasikan

untuk pengembangan S,M. "ntuk itu diperlukan suatu skema pembiayaan yang

dapat membantu ter0apainya target pelayanan air minum tersebut. "ntuk itu

emerintah membuka suatu arahan kebijakan pembiayaan yang dapat bersumber

dari pendanaan dari *adan "sahaBKoperasiBMasyarakat sebagaimana yang

diamanatkan dalam "" /o. 4 Tahun 5' dan /o. %2 Tahun 5(. 1leh

karenanya+ emerintah segera menerbitkan eraturan Menteri /o %5 Tahun 5%

untuk menjamin penyelenggaraan kerjasama pengusahaan pengembangan S,M

berjalan pada koridor yang tepat dan tidak merugikan /egara dan hanya

memberikan keuntungan semata untuk *adan "saha atau Koperasi. Kebijakan

kerjasama dengan swasta ini sebenarnya masih menuai pro kontra di masyarakat di

mana masyarakat yang pro terhadap pri8atisasi menganggap bahwa jika air

diperlakukan sebagai barang sosial yang diberikan se0ara gratis maka orang

0enderung untuk memanfaatkan air se0ara berlebihan. 1leh karenanya emerintah

dapat melakukan 0ara untuk mengendalikan hal tersebut adalah dengan membatasi penggunaannya melalui peraturan+ pajak+ atau dengan memberlakukannya sebagai

pri8ate good.

Sedangkan untuk yang kontra dengan pri8atisasi memberlakukan air sebagai barang

ekonomi dipandang akan memperluas keterlibatan swasta dalam penyediaan

layanan air bersih.

Sementara itu terdapat kelompok yang menganggap air tidak bisa se0ara murni

diperlakukan sebagai barang publik. ,ir membutuhkan biaya untuk pengadaannya+

18


19/21

sehingga juga harus diberlakukan sebagai barang ekonomi yang harus dikelola

sesuai dengan hukum-hukum ekonomi. 9al tersebutlah yang dianut oleh emerintah

dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

9al- 9al yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah sebagai berikut7

%. emerintah emerintah+ emerintah ro8insi+ emerintah KabupatenBKota

dapat bekerjasama dengan *adan "saha dalam pengusahaan pengembangan

S,M dengan sistem jaringan dan teknologi pengolahan pada daerah+ wilayah

atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan jaringan perpipaan S,M

*"M/B*"M# enyelenggara. #alam pelaksanaan proyek kerjasama

dilakukan oleh enanggung =awab royek Kerjasama =K! yang memiliki

wewenang dan tugas sebagaimana ter0antum dalam pasal &.5. Tata 0ara kerjasama dilaksanakan dengan 0ara sebagai berikut7

a. peren0anaan royek KerjasamaA

b. enyiapan pra studi kelayakan royek KerjasamaA

0. Transaksi royek KerjasamaA dan

d. Manajemen pelaksanaan erjanjian Kerjasama.

3. *entuk erjanjian Kerjasama pengusahaan engembangan S,M antara

emerintah atau emerintah #aerah dengan *adan "saha meliputi7

a. Kontrak bangun+ guna+ serah build+ operate and transfer 0ontra0t! untuk seluruh pengembangan S,M hingga pelayanan dan penagihan kepada

pelanggan atau untuk sebagian pengembangan S,MA atau

b. *entuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan

usaha.

'. Kerjasama pengusahaan S,M dilaksanakan antara7

a. *"M/B*"M# enyelenggara dengan badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatasA

b. *"M/B*"M# enyelenggara dengan KoperasiA atau

0. *"M/B*"M# enyelenggara dengan *"M/B*"M#.

Kerjasama dilakukan apabila telah dilakukan studi kelayakan+ analisa resiko

dan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. >ingkup

kerjasamanya dapat meliputi7 unit air baku+ produksi+ distribusi+ pelayanan dan

pengelolaan.

19


20/21

(. emerintah dapat mendukung dan memberikan jaminan emerintah terhadap

suatu proyek kerjasama dalam bentuk7 peri


21/21

#. enyediaan air minum bagi masyarakat tidak dapat hanya melalui mekanisme

pembiayaan tunggal dari emerintah dan emerintah #aerah+ harus didukung

oleh keterlibatan swasta.

2. emerintah memberikan keleluasaan bagi *adan "saha Swasta untuk terlibat

dalam pengusahaan pengembangan S,M melalui mekanisme kerjasama dan

harus mengikuti kaidah peraturan yang berlaku pada peraturan menteri ini.

*e/erensi

1. ,nshori Imam. Konsepsi engelolaan Sumber #aya ,ir Menyeluruh dan Terpadu dikutip padatanggal 5& =anuari 5%( pukul %. ;I*!. http://www.dsdan.go.id/index.php?

option=com!o" down#oads$%iew=e$tas"=down#oad$id=

58'3("onsepsi)psda)men*e#+!+h)dan)te!pad+$,temid=59 .2. http7BBsda.pu.go.idBindeG.phpBberita-sdaBdatin-sdaBitemB5(5-penyusunan-pola-pengelolaan-

sumber-daya-air-selesai-pada-tahun-5%(

21
http://www.dsdan.go.id/index.php?option=com_rok%20downloads&view=file&task=download&id=%2058%3Akonsepsi-psda-menyeluruh-dan-terpadu&Itemid=59http://www.dsdan.go.id/index.php?option=com_rok%20downloads&view=file&task=download&id=%2058%3Akonsepsi-psda-menyeluruh-dan-terpadu&Itemid=59http://www.dsdan.go.id/index.php?option=com_rok%20downloads&view=file&task=download&id=%2058%3Akonsepsi-psda-menyeluruh-dan-terpadu&Itemid=59http://sda.pu.go.id/index.php/berita-sda/datin-sda/item/252-penyusunan-pola-pengelolaan-sumber-daya-air-selesai-pada-tahun-2015http://sda.pu.go.id/index.php/berita-sda/datin-sda/item/252-penyusunan-pola-pengelolaan-sumber-daya-air-selesai-pada-tahun-2015http://sda.pu.go.id/index.php/berita-sda/datin-sda/item/252-penyusunan-pola-pengelolaan-sumber-daya-air-selesai-pada-tahun-2015http://sda.pu.go.id/index.php/berita-sda/datin-sda/item/252-penyusunan-pola-pengelolaan-sumber-daya-air-selesai-pada-tahun-2015http://www.dsdan.go.id/index.php?option=com_rok%20downloads&view=file&task=download&id=%2058%3Akonsepsi-psda-menyeluruh-dan-terpadu&Itemid=59http://www.dsdan.go.id/index.php?option=com_rok%20downloads&view=file&task=download&id=%2058%3Akonsepsi-psda-menyeluruh-dan-terpadu&Itemid=59http://www.dsdan.go.id/index.php?option=com_rok%20downloads&view=file&task=download&id=%2058%3Akonsepsi-psda-menyeluruh-dan-terpadu&Itemid=59

rangkuman peraturan air minum

Documents