kebijakan dan peraturan tentang air minum 2018
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN DAN PERATURAN
TENTANG AIR MINUM
2018(1JP)
BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MATERI SUPLEMEN PENGETAHUAN PEMBEKALAN KEPROFESIAN
1. Air Minum dalam Mendukung Gerakan Mencapai 100% Akses Air Minum
2. Program Pencapaian Akses Aman Air Minum 100%
3. Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM
4. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPAM
5. Penyelenggaraan SPAM
6. Kebutuhan Pendanaan
7. Landasan Penyelenggaraan SPAM
8. Readiness Criteria Usulan Kegiatan Pengembangan SPAM
9. Pengembangan SPAM Regional
OUTLINE
Air Minumdalam Mendukung
Gerakan Mencapai
100% Akses Air
Minum
AIR MINUM Mendukung Gerakan Mencapai 100% Akses Air Minum
Idle capacity
37.900 Liter/detik
NRW nasional: 33%
Kebutuhan Air Baku untuk air
minum sebesar 128 m3/det
Komitmen Pemda untuk
pendanaan air minum (DDUB)
< 10% dari kebutuhan APBD
PDAM Sehat 196 (52%):
PDAM Kurang Sehat & Sakit
172 (48%) (2015)
PROGRAM
AIR MINUM AMAN
& BERKELANJUTAN100%
SASARAN
2015-2019
Penyehatan PDAM
Alt. sumber pembiayaan
RPAM
Center of Excellent
RISPAM
Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi
Program Non Fisik APBN
(2015-2019)
Strategi Pelaksanaan:- Peningkatan akses aman
- Alternatif sumber pembiayaan
- Kapasitas kelembagaan
- Penerapan NSPK
- Penyediaan air baku
- Kemitraan
- Inovasi teknologi
TANTANGAN
PENGEMBANGAN
SPAM
Peningkatan akses 5 tahun
terakhir 4,5% per tahun
Terpenuhinya akses aman air
minum baik melalui
60%
jaringan
perpipaan:
27.733.280
SR
40%
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi:
1.920.361
Rumah Tangga
201573,7%
201678,8%
201784,8%
2018
92,1%
2019
100%
Platform Sasaran
Mencapai 100%
100% PDAM Sehat
PROPORSI INVESTASI
(TOTAL 253.8T)
Sumber Pembiayaan Rp (T) %
APBN 33.899 13%
Air baku 18.199 7%
KPS & B-to-B 20.153 8%
Pinjaman Perbankan 11.446 5%
CSR 17.351 7%
APBD 119.287 47%
PDAM 18.119 7%
DAK 15.397 6%
TOTAL 253.850 100%
Kegiatan SPAM 2015 2016 2017 2018 2019 Total
SPAM Regional 70.000 70.000 35.000 70.000 105.000 350.000
SPAM Perkotaan 210.000 291.000 290.000 283.000 259.000 1.333.000
SPAM BerbasisMasyarakat
408.960 407.680 491.520 508.160 511.360 2.327.680
SPAM di KawasanKhusus
51.630 54.220 55.770 49.680 46.890 258.190
Total 740.590 822.900 872.290 910.840 922.250 4.268.870
Program Fisik APBN (2015 – 2019) dan Kontribusi SR
Akses air minum
aman nasional
(2016) baru 71,14%
Perkotaan: 81.3%
Perdesaan: 60.58%
ProgramPencapaian Akses
Aman Air Minum 100%
PENGELOLAAN &
OPTIMALISASI
PENGATURAN PEMBINAAN &
PENGAWASANPEMBANGUNAN BARU PENINGKATAN SPAM
BJP
Penyusunan
Peraturan
Perundangan dan
Pedoman
a. Pembinaan
Perencanaan
SPAM
b. Pembinaan
Konstruksi SPAM
c. Penyehatan PDAM
dan Kelembagaan
Non-PDAM
d. Pembinaan
Peningkatan Akses
Investasi
e. Pembinaan
Penerapan Good
Governance
f. Pembinaan
Penerapan R-PAM
g. Pemenuhan Tarif
Full Cost Recovery
a. Optimalisasi &
Rehab SPAM
Eksisting
b. Penurunan Non-
Revenue Water
(NRW)
c. Penyerapan Idle
Capacity
d. Konsep Water
Hibah
e. Peningkatan
Efisiensi Energy
a. SPAM Regional
b. SPAM Perkotaan
c. SPAM Berbasis
Masyarakat
d. SPAM Kawasan
Khusus
a. Peningkatan
Kualitas Konstruksi
SPAM BJP
b. Peningkatan
Kualitas Air SPAM
BJP
Isu Strategis Penyelenggaraan SPAM
Akses air minum aman secara nasional (2015) baru
mencapai 71,05%
Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun.
Sementara untuk mencapai100% akses aman pada tahun 2019, diperlukan
peningkatan rata-rata 7,5% per tahun
Idle capacity 38.000 lt/det (potensi pemanfaatan ±
3.800.000 SR)
NRW nasional: 33% (target nasional rata2: 20%)
Kebutuhan dukungan air baku untuk memenuhi
kebutuhan air minum sebesar 128 m3/det (sampai dengan
2019 proyeksi baru akan terpenuhi 50%)
Komitmen Pemda untukpendanaan air minum <10% dari total APBD, atau Rp 10 T selama 5 tahun, sementara
untuk mencapai 100% aksesaman air minum dibutuhkanAPBD sebesar ± Rp 120 T
Sesuai audit BPKP 2015, PDAM Sehat 53%, PDAM
Kurang Sehat dan Sakit 47%.
Target 100% PDAM Sehatpada 2019
Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU
No 7 Tahun 2004 tentang SDA membatasi peran serta
swasta
Dasar HukumPenyelenggaraan SPAM
UU 11/1974
tentang Pengairan
UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah
PP 121/2015
Tentang Pengusahaan SDA
PP 122/2015
Tentang SPAM
Permen PUPR 19/2016
Tentang Pemberian Dukungan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama
Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR 25/2016
Tentang Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPAM untuk
Memenuhi Kebutuhan Sendiri
oleh Badan Usaha
Permen PUPR 27/2016
Tentang Penyelenggaraan
SPAM
Perpres 38 /2015
Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur
PenyelenggaraanSPAM
Penyelenggaraan SPAM
Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah DaerahBadan Usaha
Swasta
BUMN/BUMD
UPT/UPTD
Kelompok Masyarakat
Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri
Tanggung Jawab
Kerjasama dalam rangka
efisiensi & efektivitas
penyelenggaraan SPAM
Wewenang membentuk
Jika berada di luar jangkauan
pelayanan BUMN/D
Jika berada di luar jangkauan
pelayanan BUMN/D dan UPT/D
Untuk kawasan yang belum
terjangkau BUMN/D, dan UPT/D
OperatorKerjasama
operasional
Masyarakat Terlayani
Wewenang
mengatur
Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana
dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
(PP 122/2015)
Kebutuhan
Pendanaan
Non APBNRp 201,8 T
APBNRp 52 T
Sumber Pembiayaan Pencapaian 100% Akses Aman Air Minum CSR
KPBU
Dana perbankan
Internal PDAM
APBD dan DAK
Pencapaian target 100% akses
membutuhkan ± Rp 253,8 Triliun
Sharing pembiayaan untuk
skema pembiayaan non
APBN
Landasan
Penyelenggaraan
SPAM
WewenangJenis
WewenangJenis
Landasan
Penyelenggaraan
SPAM
Rencana Induk
SPAM
Nasional
Kabupaten/Kota
Provinsi
Menteri
Bupati/Walikota
Gubernur
Lintas Provinsi
Kabupaten/Kota
Lintas Kab/Kota
Menteri
Bupati/Walikota
Gubernur
Kebijakan dan
Strategi
Referensi :
Lampiran I Dokumen Standar Kebijakan dan Strategi SPAM
Lampiran II Dokumen Standar RISPAM
Readiness
Criteria Usulan
Kegiatan Pengembangan
SPAM
1. TERSEDIA RENCANA INDUK SPAM (RISPAM)
2. TERSEDIA DOKUMEN RPIJM
3. TERSEDIA STUDI KELAYAKAN/JUSTIFIKASI TEKNIS DAN BIAYA
4. TERSEDIA PERENCANAAN TEKNIS TERINCI (DED)
5. TERSEDIA/ADA SURAT IJIN PEMAKAIAN AIR BAKU
• SIPA dari BBWS/BWS/Dinas Pengairan yang berwenang sesuai kewenangan pengelolaan wilayah sungai
• Kesepakatan kerjasama pemanfaatan air baku antar masyarakat (mata air/embung/ dll)
6. TERSEDIA LAHAN/ADA JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN
7. TERSEDIA DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)Sesuai kebutuhan fungsional dan rencana pemanfaatan maksimal sistem yang akan dibangun
8. INSTITUSI PENGELOLA PASKA KONSTRUKSI SUDAH JELAS
• PDAM/PDAB; UPTD; BLUD; Masyarakat
9. DINYATAKAN DALAM SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH TENTANG
KESANGGUPAN / KESIAPAN MENYEDIAKAN SYARAT-SYARAT DI ATAS
PengembanganSPAM Regional
Rasional Pembentukan SPAM Regional
SPAM REGIONALMANFAAT
Efisiensi pembiayaan investasi dan operasional
Peningkatan kinerja operator
Peningkatan skala ekonomi sehingga menambah daya tarik
masuknya sumber pembiayaan dari luar
Ketersediaan air baku
untuk air minum secara
geografis tidak merata
Pemekaran wilayah
administrasi sebagai
implementasi kerangka
otonomi daerah
Ketersediaan air baku
untuk air minum tidak
merata antar wilayah
administrasi kab/kota
Kerjasama daerah
(kab/kota/provinsi)
membentuk sistem SPAM
untuk memanfaatkan
sumber air baku secara
bersama
KONDISI LAPANGAN
KONDISI YANG TERJADI
KEBUTUHAN
UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
a. Daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja
sama wajib dan kerja sama sukarela.
Pasal 363
DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM
UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
Lampiran C
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM
No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/ Kota
1. Air Minum a. Penetapan pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) secara nasional.
b. Pengelolaan dan
pengembangan SPAM lintas
Daerah provinsi, dan SPAM
untuk kepentingan strategis
nasional.
Pengelolaan dan
pengembangan
SPAM lintas Daerah
kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan
SPAM di Daerah kabupaten/kota .
DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SPAM
PP No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
Pasal 36 ayat (5)
PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
Buku 1
PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran No. 3
(iv) pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan.
Kesepakatan Kerjasama (KSB) antara Pemprov, Pemkab/ Pemkot danPemerintah Pusat
Perjanjian Kerjasama (PKS)
Rencana Induk SPAM (RISPAM) Regional
Studi Kelayakan SPAM Regional
Perencanaan Teknis Terinci (DED)
Bagian Hulu (Intake s/d Off-take)
Bagian Hilir (Distribusi dan Pelayanan kab/kota)
AMDAL
Surat Ijin Penggunaan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA)
Dokumen-dokumen Penyiapan SPAM Regional
TERIMA KASIH
BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT