rancangan undang-undang republik indonesia … · secara turun -temurun, ... bersamaan dengan...

1

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR…TAHUN…. TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak

pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui

mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;

c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan pelindungan

hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat

Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional;

d. bahwa pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat

Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAKUAN DAN

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT.

2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun

temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia

karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

2. Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya yang diberikan

oleh Negara. 3. Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk

pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum

Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat,

berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

4. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah proses pembangunan

dimana Masyarakat Hukum Adat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

5. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun

temurun dihuni dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya

atau melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat lainnya. 6. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat

dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu.

7. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat, dan atas pelanggarannya dikenakan

sanksi adat. 8. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang

bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.

9. Panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap hasil

identifikasi sendiri masyarakat hukum adat yang berada di satu wilayah kabupaten/kota.

10. Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi adalah lembaga yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri masyarakat hukum adat di wilayah paling sedikit dua

kabupaten/kota dalam satu provinsi. 11. Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional adalah lembaga yang bersifat

bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri masyarakat hukum adat di wilayah paling sedikit dua provinsi.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3

Pasal 2 Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat berasaskan:

a. partisipasi; b. keadilan;

c. transparansi; d. kesetaraan; e. kepentingan umum;

f. keselarasan; dan g. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 3 Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat

bertujuan untuk: a. melindungi hak Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman,

tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

b. memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya;

c. menjadikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat

Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan

d. melaksanakan pemberdayaan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik: a. sekelompok masyarakat secara turun temurun; b. bermukim di wilayah geografis tertentu;

c. adanya ikatan pada asal usul leluhur; d. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam; e. memiliki pranata pemerintahan adat; dan

f. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 5

Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan cara: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;

b. verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 6 (1). Identifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a dilakukan sendiri oleh Masyarakat Hukum Adat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2). Identifikasi sendiri Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;

b. Wilayah Adat; c. Hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

4

Pasal 7 (1). Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam satu wilayah Kabupaten

menyampaikan hasil identifikasi dan usulan keberadaan dirinya kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.

(2). Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi menyampaikan hasil identifikasi dirinya kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi.

(3). Masyarakat Hukum Adat yang berada di minimal 2 (dua) Provinsi menyampaikan hasil identifikasi dirinya kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional.

Pasal 8

(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang disampaikan oleh

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional melakukan verifikasi terhadap

usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang disampaikan oleh

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 9

(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dan Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional

memberitahukan dan/atau mengumumkan hasil verifikasi yang telah dilakukan melalui pengumuman di media massa, kantor-kantor Pemerintah, dan sarana publik lainnya.

(2) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi, dan Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan

selama 90 (sembilan puluh) hari setelah hasil verifikasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

(3) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dan Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan

oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10 (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota mengajukan hasil akhir

proses verifikasi kepada Bupati.

(2) Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi mengajukan hasil akhir proses verifikasi kepada Gubernur.

(3) Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional mengajukan hasil akhir proses

verifikasi kepada Presiden.

Pasal 11 (1). Bupati menetapkan hasil akhir verifikasi Masyarakat Hukum Adat yang

disampaikan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota

dengan Keputusan Bupati. (2). Gubernur menetapkan hasil akhir verifikasi Masyarakat Hukum Adat

yang disampaikan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dengan Keputusan Gubernur.

(3). Presiden menetapkan hasil verifikasi Masyarakat Hukum Adat yang

disampaikan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional dengan Keputusan Presiden.

5

Pasal 12

(1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan Bupati, keputusan Gubernur, dan keputusan Presiden sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11. (2) Pengajuan keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1 Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumber Daya Alam

Pasal 13

(1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan

sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

(2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun di dalam tanah

termasuk perairan. (3) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk menentukan dan

mengembangkan prioritas, serta strategi untuk pengembangan atau

penggunaan Tanah Ulayat, perairan, wilayah, dan sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal serta inovasi yang berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 14

(1) Hak atas Tanah Ulayat dapat bersifat komunal dan bersifat perseorangan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.

(2) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (3) Hak atas Tanah Ulayat yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sepanjang masih dalam satu keturunan Masyarakat Hukum Adatnya.

(4) Pemanfaatan Tanah Ulayat yang bersifat komunal dan bersifat

perseorangan di dalam Wilayah Adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Hukum Adat.

Pasal 15

(1) Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas Tanah Ulayat, perairan, Wilayah Adat, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih,

dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6

Paragaraf 2 Hak Atas Pembangunan

Pasal 16

(1) Masyarakat Hukum Adat berhak mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik.

(2) Masyarakat Hukum Adat berhak menentukan dan mengembangkan

bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka.

Pasal 17 (1) Masyarakat Hukum Adat berhak terlibat secara penuh dalam program

pembangunan Pemerintah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

(2) Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi

yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain di luar Pemerintah

yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.

(3) Masyarakat Hukum Adat berhak menolak bentuk pembangunan yang

tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya. (4) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan bentuk pembangunan

yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Paragraf 3

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 18

(1) Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan melaksanakan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

(2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk melestarikan dan

mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaannya. (3) Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan,

melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual.

Paragraf 4 Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

(1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup.

(2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan

partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal.

(3) Masyarakat Hukum Adat berhak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Paragraf 5 Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 20

(1) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk menjalankan hukum dan

peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas Hukum Adat.

7

(2) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 21 Masyarakat Hukum Adat berkewajiban: a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;

b. melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia; c. melaksanakan toleransi antar-Masyarakat Hukum Adat;

d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum

Adat.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 22 (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan

melibatkan Masyarakat Hukum Adat .

Pasal 23

(1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

(2) Ketentuan mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 24 Pemerintah bertugas: a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal; b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum

Adat; c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada

Masyarakat Hukum Adat; dan

d. melakukan pembinaan kepada Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua

Wewenang

8

Pasal 25 Pemerintah berwenang untuk:

a. menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat; b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal; c. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat

Hukum Adat;

d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa masyarakat hukum adat;

e. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan

kepada Masyarakat Hukum Adat; dan f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada Masyarakat Hukum

Adat.

BAB VI LEMBAGA ADAT

Pasal 26

Lembaga Adat bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya

pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat beserta kearifan lokalnya.

Pasal 27 (1) Lembaga Adat berfungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat dengan mengacu kepada Hukum Adat.

(2) Lembaga Adat dalam melaksanakan fungsi dan peran sebegaimana

dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat

Hukum Adat Provinsi dan Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional merupakan lembaga yang bersifat ad hoc.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 29

Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dan Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional dibentuk Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dalam melakukan verifikasi atas

hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.

9

Pasal 30 (1) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota dilakukan

oleh Bupati/Walikota. (2) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dilakukan oleh

Gubernur. (3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional dilakukan oleh

Presiden.

Paragraf 2

Keanggotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota

Pasal 31

(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 2 (dua) orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1

(satu) orang akademisi, 1 (satu) orang tokoh Masyarakat Hukum Adat, dan 1 (satu) orang dari organisasi yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal Masyarakat Hukum Adat.

(4) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 32 Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota dari unsur

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan: a. mendapatkan rekomendasi dari organisasi Masyarakat Hukum Adat dan

atau komunitas masyarakat adat; b. memiliki pengalaman dalam upaya pembelaan, perlindungan, dan

pelayanan masyarakat hukum adat di Kabupaten/Kota; n

c. tidak terindikasi pernah atau sedang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi manusia;

d. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Paragraf 3 Keanggotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi

Pasal 33 (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang yang

berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang akademisi, 2 (dua) orang tokoh Masyarakat Hukum Adat, dan 1 (satu) orang dari organisasi yang memiliki pengalaman dan kompetensi

dalam hal Masyarakat Hukum Adat. (4) Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipilih dan disahkan oleh Gubernur.

10

Pasal 34 Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dari unsur masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a. mendapatkan rekomendasi dari organisasi Masyarakat Hukum Adat dan atau komunitas Masyarakat Adat;

b. memiliki pengalaman dalam upaya pembelaan, perlindungan, dan

pelayanan masyarakat hukum adat di Provinsi; c. tidak terindikasi pernah atau sedang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi

Manusia;


memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Paragraf 4 Keanggotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional

Pasal 35

(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional berjumlah 9 (Sembilan orang)

orang yang berasal dari unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. (2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1

(satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang urusan dalam negeri, 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

hukum dan hak asasi manusia. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial. dan 1 (satu) orang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang akademisi, 2 (dua) orang tokoh Masyarakat Hukum Adat, dan 2 (satu) orang dari organisasi yang memiliki pengalaman dan kompetensi

dalam hal Masyarakat Hukum Adat. (4) Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipilih dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 36

Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a. mendapatkan rekomendasi dari organisasi Masyarakat Hukum Adat dan atau komunitas masyarakat adat;

b. memiliki pengalaman dalam upaya pembelaan, perlindungan, dan

pelayanan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi; c. tidak terindikasi pernah atau sedang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi

Manusia;


memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 37

Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota, anggota Panitia

Masyarakat Hukum Adat Provinsi dan anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional berhenti atau diberhentikan karena:

11

a. meninggal dunia; b. penggantian personel oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau

kementerian yang bersangkutan; c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat

menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; d. mengundurkan diri secara tertulis; dan/atau e. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau

perbuatan yang mencemarkan Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota

Pasal 38 Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota bertugas melakukan

verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi: a. menerima pendaftaran Masyarakat Hukum Adat;

b. melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat; dan c. mengajukan hasil verifikasi kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 2

Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi

Pasal 40

Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi bertugas melakukan verifikasi

terhadap hasil identifikasi sendiri Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 41 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. menerima pendaftaran Masyarakat Hukum Adat; b. melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat; dan

c. mengajukan hasil verifikasi kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional

Pasal 42

Panitia Masyarakat Hukum Adat Nasional bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sendiri Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panitia

Masyarakat Hukum Adat Nasional menyelenggarakan fungsi: a. menerima pendaftaran Masyarakat Hukum Adat;

b. melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat; dan c. mengajukan hasil verifikasi kepada Presiden untuk ditetapkan.

12

BAB VIII MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

(1) Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dapat diselesaikan melalui lembaga adat dan/atau Peradilan Adat.

(2) Lembaga Adat memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Masyrakat

Hukum Adat. (3) Peradilan Adat tidak berwenang mengadili tindak pidana berat dan tindak

pidana khusus. (4) Peradilan Adat dapat dibentuk oleh Lembaga Adat secara berjenjang dari

Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi.

Bagian Kedua

Sengketa Internal

Pasal 45

(1) Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat.

(2) Lembaga Adat mengeluarkan putusan Lembaga Adat sebagai hasil

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Lembaga Adat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan melalui Peradilan adat.

(4) Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat

Pasal 46

(1) Sengketa antar-Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui musyawarah

antar-Lembaga Adat. (2) Dalam hal musyawarah antar-Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui peradilan adat.


sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan peradilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan di tingkat Mahkamah

Agung.

Bagian Keempat Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain

Pasal 47 (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain yang

menyangkut hak Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui peradilan adat.


sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

13

(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan di tingkat Mahkamah

Agung.

Pasal 48 Perwakilan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di pengadilan harus merepresentasikan seluruh

kepentingan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 49

Hakim dan/atau hakim agung dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat wajib memperhatikan Hukum Adat dan

kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 50

Putusan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat

dan/atau pengadilan negeri.

Bagian Kelima

Kewenangan Mengadili

Pasal 51

Peradilan Umum tidak berwenang mengadili kasus yang berhubungan dengan sengketa Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 52

Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50, putusan tersebut batal demi hukum.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan bagi Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan serta melaksanakan

program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 54 (1) Sumber pendanaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan

penetapan Masyarakat Hukum Adat serta pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber

pendanaan dalam upaya Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dapat berasal dari sumber lain yang sah.

(3) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana dalam upaya Pengakuan Hak Masyarakat Hukum dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

14

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dalam upaya Pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

(1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

a. memberikan informasi terkait identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah;

a. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan Masyarakat Hukum Adat;

b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau

perusakan lingkungan di Wilayah Adat; c. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat; d. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan

prasarana dalam perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

e. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat; f. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat

Hukum Adat;

g. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat; dan

h. membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat kepada masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kearifan lokal.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 58 Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

15

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN …NOMOR….

16

PENJELASAN RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. . . TAHUN. . .

TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. Penjelasan Umum Pembentukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari

bersatunya komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Komunitas tersebut telah melahirkan Masyarakat Hukum Adat dengan

hak yang dimilikinya. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan pada era Pemerintah Kolonial Belanda.

Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan

perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak Masyarakat Hukum Adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi

menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hakpMasyarakat Hukum Adat. Kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan izin hak pengelolaan hutan kepada swasta telah mengakibatkan penebangan hutan tanpa

perencanaan matang dan tanpa memikirkan dampaknya untuk generasi berikutnya. Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai keterbatasannya

tersingkir dari hutan dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Secara normatif, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk Masyarakat Hukum Adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai hasil amandemen pertama UUD 1945, menyatakan

bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.‟‟ Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa

menempatkan masyarakat adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam politik

pembangunan di Indonesia, berhak penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi publik, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara

bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang

17

dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada Negara”.

Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa

pengakuan dan pelindungan hak Masyarakat Hukum Adat tidak boleh direduksi menjadi benefit sharing, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh

aspek kehidupan manusia karena dapat menjadi bias manfaat material atau ekonomi semata, namun mencakup

pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban

tertentuterhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia; transparansi yang menunjang

pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari „bangsa dan tumpah darah Indonesia‟ terus meningkat; yang menghormati budaya-budaya

masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk

secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa tiadanya pembedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaaan/ragam kebudayaan, sistem

kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu

komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam

lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat

Hukum Adat harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf f Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa

pengakuan dan pelindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib

manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di

dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara

integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau

18

manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup Jelas. Pasal 4


Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.




Pasal 10



Cukup Jelas.




Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Pembangunan yang lain misalnya pembangunan irigasi yang

sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat setempat.

19

Pasal 18 Ayat (1)

Cukup Jelas. Ayat (2)

Cukup Jelas. Ayat (3)

Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan

mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual misalnya: teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, dan

kesusasteraan.





Pasal 23



Cukup Jelas.



Pasal 28

Cukup Jelas.


Pasal 30


Cukup Jelas.



20


Pasal 35



Cukup Jelas.





Pasal 42



Ayat (1) Cukup Jelas


Yang dimaksud dengan „‟tindak pidana berat” adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP yang diancam

dengan pidana penjara dan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, misalnya pembunuhan.

Yang dimaksud dengan „‟tindak pidana khusus‟‟ adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP, dan diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus, misalnya: korupsi, terorisme, narkotika, dan lain-lain.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Penyelesaian sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat

menekankan Putusan Lembaga Adat sebagai hasil penyelesaian sengketa dalam wilayah hukum publik, misalnya pidana.

21

Ayat (3) Peradilan Adat dapat berjenjang dari peradilan adat tingkat

Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Provinsi seperti Mahkamah Tinggi Adat.

Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)

Cukup Jelas Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah,

Pemerintah Daerah, pejabat Tata Usaha Negara, atau anggota masyarakat lain.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas Pasal 48

Cukup Jelas.




Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54


Yang dimaksud dengan “Sumber lain yang sah” antara lain: hibah dan sumbangan dari organisasi masyarakat.


Cukup Jelas.



22


Pasal 58

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

rancangan undang-undang republik indonesia … · secara turun -temurun, ... bersamaan dengan...

Documents