rancangan rpjmd konsult
TRANSCRIPT
RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2013-2018
BAB I PENDAHULUAN
SPIRIT UTAMA RPJMD KAB. BOJONEGORO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PILAR LINGKUNGAN HIDUP
PILAR EKONOMI
PILAR BUDGETING / KEMAMPUAN PENDANAAN NON OIL / GAS
PILAR SOSIAL
PILAR CLEAN AND GOOD GOVERNANCE
HAPPINESS INDEXSOCIAL HAPPINESS
PERSONAL HAPPINESS
A WAY OUT OF THE MIDDLE INCOME
TRAPPENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN ENERGI, MODAL SOSIAL, INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL
PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
PEMBANGUNAN EKONOMI
PEMBANGUNAN YANG BERDIMENSI PADA MANUSIA YANG MELIPUTI KESETARAAN (EQUITY), KEBERLANJUTAN, PRODUKTIVITAS DAN PEMBERDAYAAN
PEMBANGUNAN YANG BERENCANA MENGGUNAKAN DAN MENGELOLA SUMBER DAYA SECARA BIJAKSANA DALAM PEMBANGUNAN YANG TERENCANA DAN BERKESINAMBUNGAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU HIDUP
DOKUMEN RPJMD
PEMBANGUNAN YANG MEMBERIKAN DAMPAK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN
4
LANDASAN HUKUM
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Page 5
SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD KABUPATEN BOJONEGORO
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah (Kondisi eksisiting kemiskinan,
IPM, semua aspek usaha yang sudah dilakukan/Buku Panduan
BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Serta
Kerangka Pendanaan
BAB IV : Analisis isu-isu srategis (hal yg penting utk ditangani utk
mewujudkan visi dan misi)
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan
BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
BAB XI : PenutupPage 6
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
7
KONDISI GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS KAB. BOJONEGORO
• Luas wilayah 230.706 Ha terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten TubanSebelah Timur : Kabupaten LamonganSebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan JombangSebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)
dilalui oleh sungai Bengawan Solo dari arah selatan yang menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian pegunungan kendeng
Penggunaan lahan di dominasi oleh guna lahan hutan yaitu seluas 93.833,36 Ha atau 40,67 % dari luas keseluruhan lahan Kab. Bojonegoro
Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 mencapai 1.473.045 Jiwa lapangan pekerjaan utama menempatkan sektor pertanian sebagai mata
pencaharian 45% dari total penduduk Bojonegoro yang bekerja
8
POTENSI WILAYAH
1. Potensi Hutan
terdiri dari hutan negara/ perhutani dan hutan rakyat
2. Potensi Pertanian
merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar selain migas, dengan kondisi iklim, lahan dan sumber daya alam yang sangat mendukung pengembangan usaha jenis komoditas pertanian terutama pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan
3. Potensi Pertambangan tediri dari 1). potensi tambang galian C (Batu Gamping, Phosphat, Bentonit, Gypsum, Lempung, Onyx, serta Bahan Galian lainnya seperti Batu Gunung, Pasir dan Tanah Urug) dan potensi tambang migas (minyak bumi dan gas alam). 2). Potensi migas. Perkiraan cadangan minyak di Kabupaten Bojonegoro mencapai 600 juta – 1,4 milyar barel dan cadangan gas sekitar 1,7 – 2 triliun kaki kubik. Migas Bojonegoro diperkirakan mampu menyumbang 20 % produksi nasional.
9
POTENSI BENCANA
Bencana tahunan yang kerap melanda adalah banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung dan kekeringan.
GAMBARAN KONDISI MAKRO
10
• Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro tanpa migas tumbuh cukup tinggi sebesar 7,40% sedangkan dengan migas tumbuh sebesar 5,68% karena menurunnya lifting migas.
• Inflasi cukup stabil sebesar 4,05% berperan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
N0 SektorPertumbuhan
2010(%)
2011(%)
2012(%)
1 Pertanian 5.61 3,05 4,52
2 Pertambangan dan Penggalian 28.14 15,59 1,61
3 Industri Pengolahan 10.53 10,50 8,77
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 4.72 6,73 6,09
5 Konstruksi 10.76 11,36 9,38
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 7.64 10,09 11,22
7 Pengangkutan dan Komunikasi 4.17 6,48 8,98
8Keuangan, Persewaan & Jasa Persh.
5.41 9.13 8,98
9 Jasa-jasa 3.87 4,94 5,59
Dengan Migas 11.84 9,19 5,68
Tanpa Migas 6.45 6,60 7,40
Inflasi 2008 2009 2010 2011 2012
% 11,01 4,43 6,72 4,17 4,05
Pertumbuhan Ekonomi
PDRB PERKAPITA
• PDRB Perkapita mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 47,96% dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012
NILAI TUKAR PETANI
Pada Tahun 2012 Nilai NTP mencapai 102,5 sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun 2011 karena semakin tingginya upah buruh tani yang mengakibatkan biaya yang dikeluarkan petani juga meningkat.
Secara keseluruhan Nilai Tukar Petani terus mengalami peningkatan dan nilainya terus diatas 100 yang artinya indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks yang dibayar petani atau dengan kata lain petani di Bojonegoro kesejahteraannya semakin baik.
Sumber : BPS Kab. Bojonegoro
12
Penurunan kemiskinan
Tingkat penurunan kemiskinan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 telah menurun sebesar 26,81% atau berkurang sebanyak 79.851 Jiwa
Untuk tahun 2011 terjadi penurunan Jumlah Penduduk Miskin sebesar 6,31 % dibandingkan tahun 2010.
13
Kemiskinan (Jiwa) 292.710 262.040 227.200 212.859
Persentase 23,87% 21,27% 18,78% 17,47%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
5.934.52
3.294.18
3.51
0
2
4
6
8
2008 2009 2010 2011 2012
Tingkat pengangguran terbuka telah mengalami penurunan sebesar 5,93 % dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang merupakan hasil kerja selama 5 tahun.
Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami penurunan akibat dari semakin banyaknya lapangan kerja yang tersedia yang disebabkan berkembangnya sektor Industri, sektor perdagangan dan UKM yang sekaligus berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Bojonegoro. 14
No Uraian Satua
n
2011 2012
1 Penduduk Usia Kerja
Orang 983.334 1.045.171
2 Angkatan Kerja Orang 744.977 752.458
3 Angkatan Kerja tertampung
Orang 722.122 731.893
4 Penganggur Orang 22.855 20.565
INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA
• Indeks Pembangunan Manusia Kab. Bojonegoro terus mengalami peningkatan dari 65.83 (2008) menjadi 66.43 (2009), 66.92 (2010), tahun 2011 meningkat menjadi 67.32, dan tahun 2012 meningkat menjadi 67,73 yang menunjukan tingkat status pembangunan manusia di Bojonegoro telah berhasil dan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Kab. Bojonegoro.
Sumber : BPS Kab. Bojonegoro
15
Uraian 2008 2009 2010 2011 2012
IPM65,83 66,38 66,92 67,32 67,73
a. Indeks Kesehatan 69,79 70,02 70,24 70,47 70,58
b.Indeks Pendidikan 70,57 70,90 71,33 71,38 72
c. Indeks Daya Beli57,14 58,21 59,19 60,12 60,61
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
16
Struktur Pendapatan Tahun 2008-2012
-100,000,000,000.00 200,000,000,000.00 300,000,000,000.00 400,000,000,000.00 500,000,000,000.00 600,000,000,000.00 700,000,000,000.00 800,000,000,000.00 900,000,000,000.00
2008 2009 2010 2011 2012
PAD
DBH
DAU
DAK
Lain-lain
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
PENDAPATAN
891.861.096.759,99
928.092.988.283,98 1.228.576.589.782,32 1.508.114.648.941,32 1.861.387.567.942,74
PAD
58.690.962.773,99
70.233.938.303,98
79.891.483.832,32 164.585.991.460,32 159.247.616.976,74
DBH
182.845.133.986,00
150.076.354.973,00 297.131.042.726,00 351.733.793.770,00 584.651.305.357,00
DAU
586.814.000.000,00
596.430.263.000,00 593.763.532.000,00 665.218.290.000,00 785.584.826.000,00
DAK
10.042.000.000,00
42.913.000.000,00
57.373.200.000,00 67.916.900.000,00 68.347.170.000,00
Lain-lain Pendapatan
53.469.000.000,00
68.439.432.007,00 200.417.331.224,00 258.659.673.711,00 263.556.649.609,0017
Struktur Belanja Tahun 2008-2012
18
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
BELANJA 920.019.556.108,06 942.169.000.670,92 1.102.551.820.509,87 1.288.224.271.897,05 1.693.163.420.116,77
Belanja tidak langsung 542.943.032.318,06 615.211.639.452,32 772.257.912.473,87 858.039.412.707,05 1.015.544.250.230,77
Belanja langsung 377.076.523.790,00 326.957.361.218,60 330.293.908.036,00 430.184.859.190,00 677.619.169.886,00
Struktur Pembiayaan 2008-2012
-
100,000,000,000.00
200,000,000,000.00
300,000,000,000.00
400,000,000,000.00
2008 2009 2010 2011 2012
Penerimaan Pemb Pengeluaran Pemb
Penerimaan Pembiayaan 117.084.950.498,50 119.205.721.626,61 99.956.260.493,67 171.880.859.194,12 331.026.116.481,48
Pengeluaran Pembiayaan 15.976.154.525,00 14.740.000.000,00 44.041.368.725,00 85.642.428.725,00 112.780.623.887,28
Pembiayaan Netto 101.108.795.973,50 104.465.721.626,61 55.914.891.768,67 98.289.490.281,21 218.245.492.594,20
SILPA Tahun berkenaan 71.828.615.553,43 90.389.709.239,67 171.939.661.041,12 318.179.869.325,48 386.469.640.420,17
19
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010- 2012 (ribu rupiah)
20
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 - 2012
Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 (Ribu Rupiah)
21
NO URAIANTARGET
PENDAPATAN TAHUN 2013
PROYEKSI TARGET PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
1 PENDAPATAN 1.924.414.046,30 2.116.855.450,93 2.328.855.450,93 2.561.395.095,63 2.817.534.605,19 3.099.288.065,71
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 195.973.047,82 215.570.352,60 215.127.287,86 260.840.126,65 286.924.139,31 315.616.553,24
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 51.404.352,05 56.554.787,26 62.199.265,98 68.419.192,58 75.261.111,84 82.787.223,02
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 26.160.457,46 28.776.503,21 31.654.153,53 34.819.568,88 38.301.525,77 42.131.678,35
1.1.3 Hasil Pengel Kekayaan Daerah yang dipisahkan
34.852.858,62 38.338.144,48 42.171.958,92 46.389.154,82 51.028.070,30 56.130.877,33
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah
83.555.379,69 91.910.917,66 101.102.009,42 111.212.210,37 122.333.431,40 134.566.774,54
- - - - - -1.2 DANA PERIMBANGAN 1.467.842.325,79 1.614.626.558,37 1.776.089.214,21 1.953.698.135,63 2.149.067.949,19 3.363.974.744,11
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
529.759.581,79 582.735.539,97 641.009.093,97 705.110.003,36 775.621.003,70 853.183.104,07
1.2.2 Dana Alokasi Umum 876.021.914,00 963.624.105,40 1.059.986.515,94 1.165.985.167,53 1.282.583.684,29 1.410.842.052,72
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 62.060.830,00 68.266.913,00 75.093.604,30 82.602.964,73 90.863.261,20 99.949.587,32
- - - - - -1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH260.598.672,69 286.658.539,96 315.324.393,96 346.856.833,36 381.542.516,69 419.696.768,6
1.3.1 Dana Darurat 0 0 0 0 0 01.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi &
Pemerintah Daerah Lainnya53.962.734,69 59.359.008,16 65.294.908,98 71.824.399,88 79.006.839,87 86.907.523,85
1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
181.097.658,00 199.207.423,80 219.128.166,18 241.040.982,80 265.145.081,08 291.659.589,19
1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
25.538.280,00 28.092.108,00 30.901.318,80 33.991.450,68 37.390.595,75 41.129.655,32
22
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 (ribu rupiah)
NO URAIANPROYEKSI
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1Pendapatan 1.924.414.046,
302.116.855.450,9
32.328.855.450,
93 2.561.395.095,63 2.817.534.605,19 3.099.288.065.712,65
2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - - 03
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 467.835.288,52 566.080.699,11 684.957.645,93828.779.875,16
1.002.846.489,40 1.213.444.252.174
Total Penerimaan 2.392.249.334,
822.682.936.150,
043.013.813.096,
86
3.390.174.970,79
3.820.381.094,59 4.312.732.317.887
Dikurangi:
4Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 893.500.521,56 982.368.773,71 1.080.605.651,
08
1.188.666.216,201.307.532.837,81 1.470.282.860.987,82
Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.498.748.813,26
1.700.567.376,33
1.933.207.445,78
2.201.508.754,59
2.512.848.256,78 2.842.449.456.899
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2017 (ribu rupiah)
No UraianProyeksi Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
I Kapasitas riil kemampuan keuangan 1.498.748.813,26
1.700.567.376,33
1.933.207.445,78
2.201.508.754,59
2.512.848.256,78
2.842.449.456.898,83
II Rencana alokasi pengeluaran
II.a Belanja Langsung 1.044.658.644,00
1.149.124.508,40
1.264.036.959,23
1.390.440.655,15
1.529.484.720,67
1.682.433.192.737,17
II.b Pembentukan dana cadangan - - - - - Dikurangi:
II.c Belanja Langsung yang wajib dan mengikat 26.827.227,24
29.509.949,96
32.460.944,96 35.707.039,46 39.277.743,40
68.148.223.336,14
II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat - - - - -
Total Rencana Pengeluaran (II.a+II.b-II.c-II.d) 1.017.831.416,76
1.119.614.558,44
1.231.576.014,27
1.354.733.615,70
1.490.206.977,27
1.614.284.969.401,03
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran (I-II)
480.917.396,50
580.952.817,89
701.631.431,51
846.775.138,89
1.022.641.279,51
1.228.164.487.497,80
III Rencana alokasi pengeluaran
III.a Belanja Tidak Langsung 1.100.477.384,65
1.210.525.123,12
1.331.577.635,43
1.464.735.398,98
1.611.208.938,87
1.772.329.832.760,32
Dikurangi:
III.b Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat
866.673.294,32
952.858.823,75
1.048.144.706,12
1.152.959.176,74
1.268.255.094,41
1.402.134.637.651,68
Total Rencana Pengeluaran (III.a-III.b) 233.804.090,33
257.666.299,37
283.432.929,31
311.776.222,24 342.953.844,46 370.195.195.10
8,64
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III) 247.113.306,17
323.286.518,52
418.198.502,19
534.998.916,66 679.687.435,05 857.969.292.38
9,16
BAB IV. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO
24
Permasalahan Pembangunan• Perkembangan angka melek huruf mencapai 85,79% masih berada dibawah rata-rata angka
Provinsi Jawa Timur yaitu 88,79%• Rendahnya rata-rata lama sekolah, yaitu 6,4 tahun• Belum memadainya sarana kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan
polindes baik dari kualitas maupun kuantitasnya.• Masih kurang standarnya peralatan medis maupun non medis yang tersedia di dalam sarana
kesehatan terutama puskesmas sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas.
• Bencana Banjir dan Kekeringan yang setiap tahun terjadi di Bojonegoro• Ruas-ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antar Kecamatan dan yang menghubungkan antar
Kabupaten sebagian besar dalam kondisi rusak.• Kondisi struktur tanah yang cenderung labil / gerak mempercepat berkurangnya umur pakai jalan• Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro• Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum pernah tertangani.• Rendahnya produktivitas pertanian yang disebabkan oleh relatif tidak stabilnya ketersediaan sarana
produksi terutama benih/ bibit unggul, pupuk dan pestisida• Masih rendahnya daya saing produk IKM• Eksplorasi dan eksploitasi migas onshore di wilayah Kabupaten Bojonegoro berada di lingkungan
permukiman penduduk yang rata-rata terkategori penduduk miskin, sehingga sangat rentan terhadap munculnya gejolak sosial masyarakat
ISU STRATEGIS INTERNASIONAL
Tolok ukur pembangunan yang harus dicapai dalam upaya menuju masyarakat sejahtera
MDG’s( Millennium
Developmen Goals)
Perdagangan Bebas ( AFTA / WTO / ACFTA / AEC )
Menghapus batas- batas perdagangan antar negara & menghapus hambatan-hambatan perdagangan internasional
Global WarmingMendorong kebijakan pembangunan berorientasi kepada kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber energi terbarukan
Kesetaraan gender Menempatkan kedudukan pria dan wanita dalam kedudkan yang sama dalam pembangunan
Demokratisasi & HAM
Menempatkan pendekatan partisipatif dari semua elemen masyarakat dalam pembangunan
1. Mengurangi jumlah penduduk miskin;2. Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan;3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;4. Menurunkan angka kematian balita;5. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan;6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat;7. Menurunkan pertumbuhan penduduk ;8. Pembangunan jati diri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan
bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air;9. Peningkatan efesiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta
pertumbuhan ekonomi yang tinggi;10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana baik kualitas
maupun cakupan pelayanan;11. Pemerataan pembangunan;12. Mendukung ketahanan pangan didaerah, mendorong sektor produksi serta mendukung
pengembangan wilayah ;13. Meningkatkan profesionalisme dan reformasi birokrasi ;14. Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang.
ISU STRATEGIS NASIONAL
ISU STRATEGIS PROV. JATIM
Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
Meningkatkan kualitas SDM;
Kewaspadaan terhadap rawan gizi;
Mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global;
Menghadapi ancaman krisis energi;
Menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan bebas;
Mengatasi ancaman krisis pangan.
1. Pembangunan Infrastruktur
2. Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perkebunan , Peternakan dan perikanan
3. Revitalisasi Pembangunan Pendidikan
4. Revitalisasi Pembangunan Kesehatan
5. Pengurangan Pengangguran
6. Penurunan Angka Kemiskinan
7. Pengembangan dan Pengelolaan Unggulan Daerah
8. Keseimbangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
9. Pengoptimalan Sektor Industri Migas
10. Bencana alam ( Banjir, Longsor, Kekeringan)
ISU STRATEGIS KABUPATEN BOJONEGORO
Masalah Pembangunan /
Kelemahan
Kekuatan
ANAL
ISIS
ISU
-ISU
STR
ATEG
IS
PeluangTantangan
29
1. SEJARAH MASA LALU SBG DAERAH ENDEMIC POVERTY.
2. 40,67% LAHAN BUKAN MILIK DAERAH TAPI MILIK PERHUTANI
3. BENCANA ALAM BANJIR DAN KEKERINGAN
4. DAERAH TERISOLIR KARENA BUKAN JALUR UTAMA LALU LINTAS
5. SECARA GEOLOGI MEMILIKI KONDISI TANAH GERAK
6. DILEWATI JALUR KERETA API YANG MEMBELAH DAERAH KOTA SEHINGGA CUKUP SULIT MELAKUKAN PENGEMBANGAN KOTA
1. PERSAINGAN GLOBAL, BANYAKNYA SERBUAN PRODUK ASING -> MEMATIKAN DAYA SAING EKONOMI LOKAL
2. KEBIJAKAN MAKRO YANG KURANG BERPIHAK PADA KEPENTINGAN LOKAL
1. DIANGGAP PENTING KARENA DITEMUKAN CADANGAN MINYAK YG MENYUMBANG 20% KEBUTUHAN MIGAS NASIONAL
2. TANAH YANG SUBUR & SUMBER AIR BERLIMPAH
3. MENJADI KAWASAN PERHATIAN INVESTASI DAN KAWASAN STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRI
4. MEMILIKI SUMBER DAYA ALAM YANG POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN
5. MASYARAKAT YANG CEPAT BERGERAK DINAMIS
6. RIWAYAT SUASANA POLITIK YANG CUKUP KONDUSIF (JARANG TERJADI KERUSUHAN KARENA AKTIVITAS POLITIK)
7. PEMERINTAH DAERAH YANG BERKOMITMEN KUAT UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
1. PELUANG DANA BAGI HASIL MIGAS YANG BESAR UNTUK PEMBANGUNAN
2. PELUANG BERKEMBANGNYA MULTIPLIER EFFECT SEKTOR MIGAS KE SEKTOR LAINNYA
3. PELUANG PRODUK BOJONEGORO MASUK KE PASAR GLOBAL
Isu Strategis Jatim, Nasional & Internasional
3Pilar Sustainable Development
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
30
VISI RPJPD
“Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan
Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak”.
“TERWUJUDNYA BOJONEGORO SEBAGAI
LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI INDONESIA YANG PRODUKTIF,
BERDAYA SAING, ADIL,SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”
Visi RPJP Kabupaten Bojonegoro 2005-2025
Visi RPJP Prov. Jawa Timur 2005-2025
VISI MISI RPJPD - RPJMD
VISI RPJMD
“TERWUJUDNYA PONDASI BOJONEGORO SEBAGAI
LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI
YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, BAHAGIA, SEJAHTERA DAN
BERKELANJUTAN”
Visi RPJMD Kab. Bojonegoro 2013-2018
32
BOJONEGORO, LUMBUNG PANGAN NEGERI; bermakna daerah penghasil pangan (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan) yang unggul dengan manajemen yang profesional sebagai tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas untuk kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan stok pangan nasional secara berkelanjutan.
BOJONEGORO, LUMBUNG ENERGI NEGERI; bermakna kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan.
PRODUKTIF; bermakna bahwa setiap sektor kegiatan di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal.
BERDAYA SAING; bermakna mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ADIL; bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan seimbang dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat berlandaskan penerapan norma dan hukum
BAHAGIA ; bermakna bahwa masyarakat Bojonegoro memiliki suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan yang layak, hubungan dan interaksi sosial, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religius, penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan.
SEJAHTERA; bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan pemenuhan hak /pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
BERKELANJUTAN; bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan
VISI RPJMD KABUPATEN BOJONEGORO 2013-2018 :
“TERWUJUDNYA PONDASI KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL,
BAHAGIA,SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
MISI RPJMD 2013 – 2018
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah;
2. Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;
3. Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya alam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas;
4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman;
5. Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan, keamanan ketertiban dan kebahagiaan masyarakat yang kondusif serta menjaga kehidupan bernegara yang demokratis;
6. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
33
1. Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perkebunan , Peternakan dan perikanan
2. Pengurangan Pengangguran
3. Penurunan Angka Kemiskinan
4. Pengembangan dan Pengelolaan Unggulan Daerah
5. Optimalisasi Sektor Industri Migas
6. Revitalisasi Pembangunan Pendidikan
7. Revitalisasi Pembangunan Kesehatan
8. Pembangunan Infrastruktur
9. Keseimbangan dan Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Bencana alam ( Banjir, Longsor, Kekeringan)
ISU STRATEGIS KABUPATEN BOJONEGORO
ADAPTASI ISU –ISU STRATEGIS DALAM MISI RPJMD KABUPATEN BOJONEGORO 2013-2018
34
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
35
1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi2. Meningkatnya investasi daerah yang
mendorong penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya sektor ekonomi lokal
3. Berkembangnya usaha perdagangan dan jasa4. Meningkatnya jumlah dan volume sektor
industri5. Meningkatnya industri kreatif pariwisata6. Meningkatnya produksi dan konsumsi ikan7. Meningkatnya produksi dan populasi
peternakan8. Meningkatnya produksi dan produktivitas
tanaman pangan dan hortikultura9. Meningkatnya ketersediaan pangan
masyarakat10.Meningkatnya produksi hasil perkebunan11.Meningkatnya produksi hasil hutan yang
memperhatikan pelestarian hutan12.Meningkatnya pelayanan transportasi dan
telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi
STRATEGI
Tujuan: Meningkatnya perkembangan ekonomi sesuai dengan potensi Kab. Bojonegoro secara berkualitas, merata & berkelanjutan
SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemberdayaan seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah
1. Pengembangan kualitas kelembagaan Koperasi ;2. Peningkatan investasi daerah;3. Pengembangan kewirausahaan & keunggulan UKM;4. Peningkatan kapasitas BUMD;5. Peningkatan Jaringan distribusi perdagangan;6. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspo;r7. Penguatan pasar perdagangan lokal;8. Penguatan struktur industri lokal;9. Penguatan daya saing dan produktivitas industri lokal;10.Peningkatan wisata berbasis event dan alam;11.Peningkatan populasi dan produksi perikanan terpadu;12.Peningkatan populasi dan produksi peternakanterpadu;13.Peningkatan produktivitas dan produksi tanaman
pangan dan hortikultura;14.Peningkatan stok dan mutu pangan di tingkat
kecamatan;15.Peningkatan produktivitas dan produksi tanaman
perkebunan terpadu;16.Peningkatan produksihutan rakyat dan hutan produksi;17.Pengembangan sistem transportasi darat dan sungai;18.Pengembangan sitem dan jaringan telekomunikasi.
36
1. Meningkatnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas
2. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan non formal
3. Meningkatnya minat baca masyarakat4. Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat
5. Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga sejahtera
6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, generasi muda dan olahraga
7. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja
8. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
STRATEGI
Tujuan: Terwujudnya masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehat, dan terpelajar dan sejahtera lahir dan batin.
SASARAN
Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat
1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan;2. Pengembangan jaminan pendidikan bagi siswa miskin;3. Peningkatan mutu pendidikan yang didukung dengan
kecerdasan mental spiritual dan karakter yang baik;4. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan;5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak,
dan lansia;6. Peningkatan gizi masyarakat;7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat;8. Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat miskin;9. Peningkatan kualitas produk makanan, minuman, lingkungan,
perumahan, dan tempat publik yang sehat;10.Peningkatan kesadaran PHBS11.Peningkatan pelayanan KB, ketahanan, & pemberdayaan
keluarga;12.Peningkatan pemberdayaan perempuan dan generasi muda dan
pembinaan olahraga;13.Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja;14.Peningkatan pelayanan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan serta
perlindungan sosial masyarakat.
37
1. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas baik
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi
3. Terwujudnya keunggulan jasa pendidikan berkualitas
4. Terwujudnya keunggulan jasa kesehatan berkualitas
5. Meningkatnya pengembangan sumber daya energi
Strategi
Tujuan: meningkatnya infrastruktur barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang handal, dan berdaya saing
Sasaran
Misi 3 : Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumber daya alam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas
1. Pengembanganinfrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pengembangan dan peningkatan layanan irigasi;
3. Pengembangan unggulan jasa pendidikan;
4. Pengembangan unggulan jasa kesehatan;
5. Pengembangan dan pemanfaatan industri eksplorasi eksploitasi migas beserta industri turunannya;
6. Penggunaan energi terbarukan.
38
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
2. Meningkatnya pengelolaan sampah perkotaan dan kecamatan
3. Tertanganinya bencana alam banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim lainnya.
4. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim
5. Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
6. Terwujudnya Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat bekerja, bermain, dan bermukim yang layak huni, sehat, dan terjangkau oleh masyarakat
Strategi
Tujuan: Terwujudnya Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat hunian yang aman, nyaman, & layak bagi masyarakat.
Sasaran
Misi 4 : Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman
1. Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara;
2. Tersedianya pengelolaan sampah berbasis lingkungan pada kawasan pemukiman;
3. Pengelolaan sistem tata air terpadu dengan pengembangan waduk, bendung gerak, embung, resapan biopori;
4. Peningkatan kesiagaan menghadapi bencana alam dan anomali iklim;
5. Peningkatan RTH publik dan privat serta kualitas taman kota;
6. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, sehat,dan terjangkau oleh masyarakat.
39
Strategi
Misi 5 : Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif serta menjaga kehidupan bernegara yang demokratis
1. Peningkatan kerukunan antar umat beragama, ketertiban umum, dan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku;
2. Pengembangan nilai-nilai budaya lokal;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan.
1. Mewujudkan masyarakat madani yang rukun, aman dan tertib
2. Berkembangnya seni dan budaya untuk melestarikan warisan leluhur
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam Pembangunan
Tujuan: Terciptanya modal sosial masyarakat madani dan partisipatif sebagai dasar bagi terbentuknya kondisi yang kondusif untuk pembangunan.
Sasaran
40
1. Meningkatnya Penataan kelembagaan pemerintah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
3. Meningkatnya kinerja SKPD dan pelayanan publik yang prima kepada semua masyarakat
4. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa
5. Meningkatnya kualitas penataan kawasan daerah
Strategi
Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat
Sasaran
Misi 6 : Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
1. Pengembangan struktur organisasi yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensinya;
3. Peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan berkualitas;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel;
5. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah;6. Penguatan kerjasama antar daerah;7. Peningkatan tertib administrasi kependudukan;8. Peningkatan ketaatan Penyelenggaraan
Pemerintahan;9. Alih fungsi Pendataan dan penyimpanan arsip
tekstual ke arsip digital.10. Peningkatan transparansi informasi pembangunan
dan informasi keuangan daerah;11. Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian
dan pemanfaatan ruang yang efektif sesuai potensi;
Tahun 2018 Adalah Akhir RPJMD 2008-2013 Sehingga seluruh target
pembangunan harus sudah terpenuhi
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan sepanjang 2013-2018
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama (2014)Difokuskan untuk pemenuhan SPM dan upaya menangani permasalahan pembangunan menahun dan mendesak (banjir, kekeringan, dan konektivitas antar wilayah)
Arah kebijakan pembangunan tahun kedua (2015)pemenuhan SPM dan penanganan permasalahan yang mendesak seperti banjir, kekeringan, konektivitas tetap dilanjutkan dengan konsisten dan tetap meningkatkan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan.
Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga (2016)memastikan kesinambungan upaya yang telah dilakukan di periode sebelumnya dengan tetap melakukan penajaman dan penyempurnaan pelayanan Pemkab Bojonegoro didasarkan pada evaluasi hasil upaya penanganan masalah pembangunan tahun sebelumnya. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan mitigasi bencana alam harus menunjukkan progres yang dapat dirasakan masyarakat. Perbaikan pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kepuasan mayarakat yang terukur dalam ikm.
Arah kebijakan pembangunan tahun keempat (2017)Arah kebijakan tahun keempat ini adalah untuk memantapkan capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan reformasi birokrasi, evaluasi dan peyempurnaan pelaksanaan program yang diperlukan
Arah kebijakan pembangunan tahun kelima (2018)merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan permasalahan pembangunan menahun dapat terselesaikan, target kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan, kepuasan masyarakat atas pelayanan Pemkab meningkat, dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. pembangunan difokuskan untuk melanjutkan fokus pembangunan yang belum tercapai berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada 4 tahun sebelumnya
Masa Depan yang
menjadi pondasi tahap
berikutnya
APA YANG AKAN
DILAKUKAN DI 2013- 2018 ?
41
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
42
Kebijakan Umum (1)
1. Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (dedicated) pembangunan Kabupaten Bojonegoro 2013-2018;
2. Melaksanakan program lainnya yang menjadi prioritas SKPD yang menjadi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD sesuai urusan masing-masing;
3. Meningkatkan nilai tambah pada semua mata rantai produksi bidang industri, pertanian, dan jasa untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
4. Mengakomodir aspirasi seluruh stakeholder Kabupaten Bojonegoro melalui uji publik dan musrenbang RPJMD;
5. Menerapkan tiga pilar konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam kebijakan dan program pada urusan pembangunan terkait;
6. Mengakomodir konsep indikator kebahagiaan masyarakat dalam pembangunan jangka menengah ;
7. Melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pencapaian sasaran 15 urusan terkait;
43
Kebijakan Umum (2)
8. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan (anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 10%);
9. Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target nasional (MDGs, MP3EI, MP3KI);
10.Melaksanakan program-program yang bersifat pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment;
11.Meningkatkan pelayanan prima di semua wilayah desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
12.Mengembangkan informasi publik yang transparan dan aspiratif;13.Mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam
pembangunan Kabupaten Bojonegoro,14.Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
penggunaan anggaran daerah;15.Meningkatkan keselarasan pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan
daerah (baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang)
44
Kebijakan Umum (3)
16. Penanganan banjir, kekeringan, longsor, dan anomali iklim melalui pengelolaan sistem air terpadu (dengan pembangunan waduk, bendung gerak, embung, resapan biopori, pompanisasi, normalisasi sungai dan drainase kota), serta peningkatan kerjasama lintas SKPD;
17. Meningkatkan peran Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri dengan mendorong semua program urusan pertanian dan urusan lain terkait guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (pertanian bahan makanan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penyediaan surplus pangan;
18. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perkantoran, dan sarana publik termasuk pembangunan masjid agung darussalam dan penataan alun-alun;
19. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui pemberian jaminan kesehatan (jamkesmas, jamkesda, jampersal, dan kartu sehat untuk masyarakat miskin) dan pendidikan (BKSM dan Bidik Misi)
20. Mempersiapkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai jasa unggulan;
45
Kebijakan Umum (4)
21. Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Migas untuk membiayai program-program prioritas dan untuk investasi yang produktif, aman, dan berkelanjutan;
22. Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta desa wisata
23. Meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan potensi wilayah desa/kecamatan setempat, dan mengembangkan kawasan agropolitan KDK (Kapas, Dander, Kalitidu)
24. Mengembangkan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan dan ekonomis;
25. Mengembangkan energi alternatif terbarukan;26. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan daerah lain, swasta,
perguruan tinggi, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya
46
Program Pembangunan (1) URUSAN PENDIDIKANProgram Pendidikan Anak Usia DiniProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan TahunProgram Pendidikan MenengahURUSAN KESEHATANProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakatProgram Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgam Pelayanan Kesehatan Penduduk MiskinProgram Peningkatan Mutu Pelayanan KesehatanURUSAN PEKERJAAN UMUMProgram Pembangunan Jalan dan JembatanProgram Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongProgram Pembangunan turap/talud/ brojongProgram penyediaan dan pengolahan air bakuProgram peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
URUSAN PERUMAHANProgram Lingkungan Sehat PerumahanURUSAN PENATAAN RUANGProgram Perencanaan Tata RuangProgram Pemanfaatan RuangURUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNANProgram Pengembangan Data/InformasiProgram Pengembangan Wilayah PerbatasanProgram Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan BesarURUSAN PERHUBUNGANProgram peningkatan pelayanan angkutanProgram peningkatan dan pengamanan lalu lintasProgram peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotorURUSAN LINGKUNGAN HIDUPProgram Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan HidupProgram Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
URUSAN PERTANAHANProgram pembangunan sistem pendaftaran tanahProgram Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanahURUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILProgram Penataan Administrasi Kependudukan
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program Keluarga BerencanaProgram Pelayanan KontrasepsiProgram Kependudukan dan Keluarga BerencanaURUSAN SOSIALProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan SosialURUSAN KETENAGAKERJAANProgram Peningkatan Kesempatan KerjaProgram Perlindungan Pengembangan Lembaga Kete-nagakerjaan
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHProgram penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahURUSAN PENANAMAN MODAL DAERAHProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama InvestasiProgram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Pembangunan (2) URUSAN KEBUDAYAANProgram Pengembangan Nilai BudayaProgram Pengelolaan Keragaman BudayaURUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGAProgram peningkatan peran serta kepemudaanProgram Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganProgram Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana AlamURUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANProgram Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahProgram peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerahProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Pembinaan dan Pengembangan AparaturURUSAN KETAHANAN PANGANProgram Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunanURUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaanProgram pengembangan lembaga ekonomi pedesaanURUSAN STATISTIKProgram pengembangan data/informasi/ statistik daerahURUSAN KEARSIPANProgram Perbaikan sistem administrasi kearsipanProgram penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerahURUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media MassaProgram pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasiURUSAN PERPUSTAKAANProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanProgram Pelayanan administrasi perkantoran (penyediaan bacaan untuk perpustakaan desa/kelurahan)
URUSAN PERTANIANProgram Peningkatan Kesejahteraan PetaniProgram peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunanURUSAN KEHUTANANProgram rehabilitasi hutan dan lahanPerlindungan dan konservasi sumber daya hutanURUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALProgram pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
URUSAN PARIWISATAProgram Pengembangan Destinasi PariwisataURUSAN KELAUTAN DAN PERIKANANProgram pengembangan budidaya perikananProgram pengembangan perikanan tangkapURUSAN PERDAGANGANProgram Peningkatan dan Pengembangan EksporProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam NegriURUSAN INDUSTRIProgram Peningkatan Kemampuan Teknologi IndustriProgram Pengembangan Industri Kecil dan MenengahProgram Pengembangan sentra-sentra industri potensialURUSAN KETRANSMIGRASIANProgram Pengembangan Wilayah TransmigrasiProgram Transmigrasi Regional
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
49
Indikasi Rencana Alokasi Pendanaan Program Prioritas (1)
Misi Urusan
Perkiraan Kebutuhan Dana Program Prioritas tahun
2014-2018(Rp)
UrusanWajib1 - Pendidikan 1.124.711.955.6012 - Kesehatan 864.956.372.296 3 - PekerjaanUmum 1.510.091.794.000 4 - Perumahan 39.000.000.0005 - PenataanRuang 2.494.220.875,50 6 - Perencanaan Pembangunan 37.099.707.5447 - Perhubungan 19.231.969.0058 - LingkunganHidup 124.808.959.1709 - Pertanahan 71.160.029.494 10 - KependudukandanCatatanSipil 8.353.461.025
11 - PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak 5.681.359.333
12 - KeluargaBerencanadanKeluarga Sejahtera 43.620.541.76413 - Sosial 14.204.309.129 14 - Ketenagakerjaan 5.347.752.61015 - Koperasidan Usaha Kecil Menengah 9.480.579.24016 - Penanaman Modal 3.457.179.70017 - Kebudayaan 13.943.295.000
Indikasi Rencana Alokasi Pendanaan Program Prioritas (2)
Misi Urusan
Perkiraan Kebutuhan Dana Program Prioritas tahun
2014-2018(Rp)
UrusanWajib19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20.439.350.698
20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 559.289.988.458
21 - KetahananPangan 3.136.000.000 22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20.565.254.56723 - Statistik 2.536.015.92724 - Kearsipan 1.655.503.827 25 - KomunikasidanInformatika 410.870.00026 - Perpustakaan 2.988.214.860,27UrusanPilihan1 - Pertanian 270.823.280.000 2 - Kehutanan 17.970.000.0003 - EnergidanSumberdaya Mineral 32.965.000.0004 - Pariwisata 2.279.300.0005 - KelautandanPerikanan 38.342.863.000 6 - Perdagangan 3.410.000.0007 - Industri 14.132.670.0008 - Ketransmigrasian 1.185.620.637
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
52
TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD TAHUN 2013-2018
URAIAN TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. PERTUMBUHAN EKONOMIDENGAN MIGAS (%)
7 8 8,5 9,00 9,5 10
2. PERTUMBUHAN EKONOMI NON MIGAS (%)
7,5 7,6 7,7 7,8 8,00 8,3
3. PDRB PERKAPITA ADHB (NON MIGAS) RUPIAH
14.793.047, 68
15.869.710,18
17.040.556,19
18.314.775, 25
19.720.794, 88
21.293.739,64
4.NILAI TUKAR PETANI (NTP) 106 107 107,5 108 108,5 109
5.INFLASI (%) 4 4 3,7 3,5 3,2 3
6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA / IPM
68,66 69.00 70.00 71.00 72.00 72.50
7. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA /TPT (%)
3.00 2.70 2.50 2.30 2.10 2.00
8. TINGKAT KEMISKINAN (%) 14.00 12.30 10.30 10.00 9.50 9.00
53
URAIAN TAHUN
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. PDRB MIGAS (JUTA Rp) ADHB
31.227.283,07 33.725.465, 72
36.592.130, 31
39.885.422, 04
43.674.537, 13 48.041.990, 84
2.PDRB TANPA MIGAS (JUTA Rp) ADHB
25.510.555, 44
27.468.992,90
29.714.713,15
32.292.160, 85
35.254.153, 67
38.663.578,31
3. PERTUMBUHAN EKONOMIDENGAN MIGAS (%)
7 8 8,5 9,00 9,5 10
4. PERTUMBUHAN EKONOMI NON MIGAS (%)
7,5 7,6 7,7 7,8 8,00 8,3
5. PDRB PERKAPITA ADHB (NON MIGAS) RUPIAH
14.793.047, 68
15.869.710,18
17.040.556,19
18.314.775, 25
19.720.794, 88
21.293.739,64
TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIDANG EKONOMI RPJMD TAHUN 2013-2018
54
HISTORIS & TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL 2013 - 2018
No
.Sektor
Historis
Pertumbuhan
(%)
Target Pertumbuhan (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Pertanian 3,05 4,52 5,60 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70
2 Pertambangan & Penggalian 15,59 1,61 5,00 7,00 10,00 15,00 18,00 23,00
3 Industri Pengolahan 10,50 8,77 10,00 10,50 10,65 11,30 11,50 11,80
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 6,73 6,09 6,50 6,70 6,77 7,00 7,20 7,50
5 Konstruksi 11,36 9,38 10,50 11,00 11,30 12,00 12,20 12,60
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 10,09 11,22 11,70 12,00 12,30 12,50 12,70 13,00
7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,48 8,98 9,50 9,70 9,85 10,00 10,10 10,20
8 Keuangan, Persewaan & Jasa
Persh. 9.13 8,98 9,80 9,90 10,00 10,20 10,50 10,70
9 Jasa-jasa 4,94 5,59 7,00 7,30 7,32 7,50 7,60 7,70
Target Pertumbuhan (Migas) 9,19 5,68 7 8 8,5 9 9,5 10
Target Pertumbuhan (Tanpa Migas) 6,60 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 8 8,355
Indikator Pertanian
Uraian Sat Tahun Dasar 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tabama
•Padi ton 803.059,56 823.134,00 888.980,80 945.100,80 1.005.491,20 1.070.459,00 1.209.456,60
•Jagung ton 174.697,26 187.689 188.627,44 189.570,57 190.518,42 191.471,01 192.428,36
Peternakan
•Sapi ekor 145.578 160.136 222.400 186.782 201.725 217.863 235.292
•Kambing ekor 98.704 102.652 103.639 114.262 119.975 125.974 132.273
•Domba ekor 120.444 127.671 126.466 139.429 146.400 153.721 161.407
•Ayam Ras Pedaging ekor 740.980 748.390 778.029 857.777 900.666 945.699 992.984
•Ayam Ras Petelor ekor 19.700 23.049 20.685 22.805 23.945 25.143 26.400
•Ayam Buras ekor 1.430.634 1.444.940 1.444.940 1.473.984 1.488.723 1.503.611 1.518.647Perikanan
•Produksi budidaya kolam
ton 1.941,8 2.233,00 2.567,90 2.953,00 3.396,00 3.905,40 4.491,20
•Produksi perairan umum
ton 781,5 820,6 861,6 904,7 927,3 950,5 974,2
Perkebunan
•Tembakau Virginia ton 7,977 8,016 8,056 8,096 8,136 8,176 8,216
•Tembakau Jawa ton 3,239 3,255 3,271 3,287 3,303 3,319 3,335
•Kelapa ton 3,445 3,462 3,479 3,496 3,513 3,530 3,547
•Tebu ton 5,684 6,712 6,745 6,778 6,811 6,845 6,879
Kehutanan•Produksi Hasil Hutan m3 753 340 408 476 1.344 1.512 3.160
•Luas Hutan Rakyat ha 28,262 31,070 31,270 31,545 31,745 31,995 32,270
Indikator Pendidikan dan KesehatanUraian Sat Tahun
Dasar 2012
Target Capaian Setiap Tahun2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) :
- SD/MI/Paket A % 100,98 100,99 101,01 101,3 101,05 101,07 101,08
- SMP/MTs/Paket B % 99,99 100,01 100,03 100,05 100,07 100,09 100,11
- SMA/SMK/MA/Paket C % 78,53 80,88 84,94 89,17 93,64 98,31 100
Angka Partisipasi Murni (APM) :
- SD/MI/Paket A % 99,11 99,41 99,71 100,00 100,31 100,61 100,91
- SMP/MTs/Paket B % 91,66 92,40 93,13 93,88 94,63 95,39 100
- SMA/SMK/MA/Paket C % 71,77 75,72 79,88 84,28 88,91 93,80 100
Angka Kelulusan (AL) :
- SD/MI % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
- SMP/MTs % 99,70 99,79 99,88 99,97 100,00 100,00 100,00
- SMA/SMK/MA % 99,79 99,84 99,89 99,94 99,99 100,00 100,00
Sekolah dengan kondisi bangunan baik
- SD/MI % 51,07 61,29 73,54 88,25 100 100 100
- SMP/MTs % 84,99 89,24 93,70 98,38 100 100 100
- SMA/SMK/MA
Kesehatan
Angka Kematian bayi per-1.000 Kelahiran Hidup
% 38,89 25,62 23,81 22,00 20,19 18,38 16,57
Angka Kematian Ibu melahirkan per-100.000 Kelahiran Hidup
% 95,50 92,81 90,51 88,05 82,54 77,04 71,54
Prevalensi Kurang Gizi % 5,95 5,9 5,85 5,79 5,74 5,68 5,62
Umur Harapan Hidup thn 67,35 67,95 68,55 69,15 69,75 70,36 70,96
Indikator SosialUraian Sat Tahun
Dasar 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tingkat pengangguran orang 20.565 19.540 18.515 17.490 16.465 15.440 14.415Jumlah PMKS Orang 120.848 117.230 112.945 108.450 104.455 99.160 93.605 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan
% 2,49 3,25 3,79 4,14 4,82 5,39 6,00
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
% 0,382 0,381 0,380 0,379 0,378 0,377 0,376
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% 44,00 44,00 45,00 45,00 46,00 46,00 47,00
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
% 47,00 47,00 48,00 48,00 48,00 50,00 51,00
Indikator Pekerjaan UmumUraian Sat Tahun
Dasar 2012
Target Capaian Setiap Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berkurangnya luas genangan air hujan dalam kota
ha 28 26 24 22 19 17 17
Berkurangnya luas genangan air hujan dalam luar kota
ha 87 79 74 69 59 48 48
Tersedianya jalan dengan kondisi baik
km 264,09 364,70 370,99 377,27 380,42 381,68 383,56
% Layanan sanitasi dasar % 43,00 48,00 53,00 58,00 63,00 68,00 68,00Tersedianya rumah layak huni
buah 724,00 940,00 1110,00 1150,00 1220,00 1393,00 5813,00
Pencapaian pembangunan embung/kolam retensi (1 dkh = 1 embung)
% 4,53 19 32 45 57 69 81
Pencapaian pembangunan check Dam
% 27,50 34 40 46 53 59 65
Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (primer + sekunder)
% 89,95 92 93 95 96 97 98
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
60
PEDOMAN TRANSISI• Pada masa transisi, sebelum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM Daerah) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, penyusunan dokumen Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dapat mengacu pada muatan program dan indikasi kegiatan tahun 2013 dalam dokumen RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup).
• RPJMD 2013-2018 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir .
61
KAIDAH PELAKSANAAN• RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dan acuan bagi SKPD di lingkungan
Pemkab Bojonegoro dalam menyusun dokumen Renstra SKPD. SKPD wajib menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan mengacu pada RPJMD 2013-2018 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Oleh karena itu SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen Renstra SKPD.
• RPJM Daerah Kabupaten Bojonegoro akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan implementasinya berdasarkan penjabaran visi misi, kemudian ditransformasikan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD
SEKIAN DAN TERIMA KASIH