rancangan akhir rpjmd 21 september 2013

5/21/2018 Rancangan Akhir RPJMD 21 September 2013

1/173

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan

pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan

di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertentu.

Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan

Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka

menengah. Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2008-2013 telah berakhir

pada tahun 2013 dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menyusun

RPJMD dengan kurun waktu 20132018 yang penetapannya paling lambat 6 (enam)

bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan

informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025.


2/173


1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 adalah

menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang

memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 2018 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;

2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan perencanaan penganggaran;

3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan

penganggaran Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;

4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta

dengan Provinsi yang berbatasan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);


3/173


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




4/173


14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,


15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

1.4. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 memiliki keterkaitan dengan

dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 berpedoman pada Undang

Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


5/173


2. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 berpedoman pada RPJPD 2005

2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 20102014, dan mempertimbangkan asas

keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

3. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 mempertimbangkan arah

pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010) dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2007).

4. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018 mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RPJMD

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 terdiri dari

11 (sebelas) bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

1.4 Hubungan Antar Dokumen

1.5 Sistematika Dokumen RPJMD

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Dayasaing Daerah

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2008-2013

3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013-2018

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu Strategis


6/173


Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan dan Sasaran

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

6.1 Strategi

6.2 Kebijakan Pembangunan

6.3 Kebijakan Kewilayahan

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

7.1 Kebijakan Umum

7.2 Program Pembangunan DaerahBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

8.1 Program Prioritas

8.2 Kebijakan Pendanaan

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab XI Penutup


7/173

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II - 1

BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 550 - 750 Lintang

Selatan dan 104 48 - 10848 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ;

Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;

Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;

Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang

kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta

dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan

konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22,10%

dari luas Jawa Barat; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat

intensitas hujan tinggi; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit airpermukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27

kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten

Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan,

Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten

Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota

Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi,

Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan,

dan 5.321 desa.


8/173


2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki

sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa (ditambah

spasi) (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Laju Pertumbuhan Penduduk

(LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP

Nasional sebagaimana pada Gambar 2.1. Fluktuasi pertumbuhan penduduk

tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%)

sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011,

hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka

untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.

Sumber: BPS Jawa Barat, 2007-2012

Gambar 2.1Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Tahun 2007-2012

Secara demografis, komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok

umur menurut Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 adalah kelompok umur 0-14

tahun sebesar 29,27%, kelompok umur 15 59 tahun (usia produktif) sebesar

63,69% , dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia

berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia) sebesar 7,04% (Gambar 2.2).


9/173


Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 (diolah)

Gambar 2.2Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat

Tahun 2010

Berdasarkan sebaran penduduk kabupaten/kota menurut Sensus Penduduk

2010 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor sebesar 4.771.932 jiwa,

disusul oleh Kabupaten Bandung sebesar 3.178.543 jiwa dan Kabupaten Bekasi

sebesar 2.630.401 jiwa. Sedangkan Jumlah jumlah penduduk terendah berada di

Kota Banjar sebesar 175.157 jiwa. Uraian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota

dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Distribusi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010

No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total

1Kabupaten Bogor

2,452,562 2,319,370 4,771,932

2 Kabupaten Bandung 1,620,274 1,558,269 3,178,543

3 Kabupaten Bekasi 1,347,223 1,283,178 2,630,4014 Kabupaten Garut 1,217,768 1,186,353 2,404,121

5 Kabupaten Sukabumi 1,193,342 1,148,067 2,341,409

6 Kabupaten Cianjur 1,123,091 1,048,190 2,171,281

7 Kabupaten Karawang 1,096,892 1,030,899 2,127,791

8 Kabupaten Cirebon 1,059,463 1,007,733 2,067,196

9 Kabupaten Tasikmalaya 834,996 840,679 1,675,675

10 Kabupaten Indramayu 856,640 807,097 1,663,737

11 Kabupaten Ciamis 758,889 773,615 1,532,504

12 Kabupaten Bandung Barat 770,702 739,582 1,510,28413 Kabupaten Subang 739,925 725,232 1,465,157


10/173


No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total

14 Kabupaten Majalengka 582,892 583,581 1,166,473

15 Kabupaten Sumedang 547,797 545,805 1,093,602

16 Kabupaten Kuningan 520,632 514,957 1,035,589

17 Kabupaten Purwakarta 436,082 416,439 852,521

18 Kota Bandung 1,215,348 1,179,525 2,394,873

19 Kota Bekasi 1,183,620 1,151,251 2,334,871

20 Kota Depok 880,816 857,754 1,738,570

21 Kota Bogor 484,791 465,543 950,334

22 Kota Tasikmalaya 321,460 314,004 635,464

23 Kota Cimahi 274,124 267,053 541,177

24 Kota Sukabumi 152,080 146,601 298,681

25 Kota Cirebon 148,600 147,789 296,389

26 Kota Banjar 87,031 88,126 175,157

Total 21,907,040 21,146,692 43,053,732

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Survey Penduduk 2010.Catatan: Kabupaten Pangandaran masih masuk ke Kabupaten Ciamis

Secara kewilayahan penduduk Jawa Barat terkonsentrasi pada daerah-daerah

industri yaitu Metropolitan Bodebek-Karpur (Kabupaten Bogor dan Kabupaten

Bekasi) serta Metropolitan Bandung Raya (Kabupaten Bandung). Hal ini

menunjukkan bahwa daerah industri masih memiliki daya tarik bagi penduduk dari

desa untuk mencari pekerjaan.

2.1.3. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah

Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP

Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan

sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, dengan potensi

masing-masing wilayah adalah :

1. WP Bodebekpunjur, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten

Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur

(Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan

Kecamatan Cipanas). Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam


11/173


sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa,

pertambangan, agribisnis dan agrowisata;

2. WP Purwasuka, yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki potensi

pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,

perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan;

3. WP Ciayumajakuning, yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.

Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor

agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;

4. WP Priatim Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten

Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sektor

pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan

pertambangan mineral;

5. WP Sukabumi, wilayahnya mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi

dan Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam

sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata,

industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral.

6. WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung, yang meliputi Kabupaten Bandung,

Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian

Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari,

Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan).

Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian hortikultura,

industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, danperkebunan.

Setiap kabupaten/kota di masing-masing wilayah pengembangan (WP)

memiliki industri unggulan spesifik sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3.


12/173


Kab.Bekasi :1.Pakaianjadi

2.Boneka3.Komponen

Kota Bekasi :1. Pakaian jadi.2. Keraj.Kayu3. Perhiasan

Kab.Karawang :1 .Mesin&

Komponen2. Pakaian jadi.3. Mak. OlahanKota Depok :

1. Pakaianjadi.

2. Ind. Telematika

3 . Mak .O lahan

Kab.Bogor :1. Tekstil & ProdukTekstil2.Ind. Tas3. AlasKaki4. Mak. Olahan

Kab.Sukabumi:1. Batu Aji.2. Keraj.Kayu.3. Komponen &MEsin4. BolaSepak5. Mak. Olahan

Kota Bogor :1. Pakaian jadi.2. Bordir3.Ind. Tas4. Keramik5.Mak. Olahan

Kab. Cianjur :1. Furniture kayu2. Kerajinan logam3. Komponen Logam4. Sutera.5. Mak. Olahan

Kota Bandung :1. Tekstil& ProdukTekstil2.Alaskaki.3. Elektronika4. Rajut5. Ind.Telematika6. Komponen7. Mak. Olahan

Kota Sukabumi :1. Keraj. Kayu.2. Mak. Olahan

Kab.Subang :1. Keraj.Kayu

2. Komponen

Kab.Purwakarta:

1. Keramik

2 . Mak .O lahan

Kota Tasikmalaya :1. Bordir.2.Keraj.Pandan&Mendong3. Kelom geulis4. Batik5. Mak. Olahan

Kab.Tasikmalaya :1. Bordir.2. Keraj.Pandan &

Mendong3. Kelom Geulis.4. Mak. Olahan

Kab.Ciamis :1. Ijuk.

2. Furniture Kayu Kelapa3. Mak. Olahan4. Batik

Kab.Majalengka:1. BolaSepak2. Bata,Genteng3. Kerajinan Rotan4. Batu Alam

Kab.Kuningan :1. Kerjajinan Rotan2. Minyak Atsiri.3. Mak. Olahan

Kab.Indramayu:1.Batik2.Kerajinan Rotan3. Mak. Olahan

Kab.Cirebon :

1. Furniture Rotan2. Batik3. Batu Alam4. Mak. Olahan

Kota Cirebon:1. Furniture Rotan2. Kaca Patri3. Kerajinan Rotan

Kota Cimahi :1. Pakaian jadi2. Ind.Telematika.3. Mak. Olahan

Kab. Garut :1. Kulit & ProdukKulit2. Batik.3. Sutera.4. Minyak Atsiri5. Mak. Olahan

Kab.Bandung :

1. Tekstil & Produk

Tekstil

2. Alaskaki

3. Komponen.

4. Boneka

5. Mak. Olahan

Kota Banjar :1. MeubelAkar Kayu

Kab.Sumedang:1. Kerajinan Kayu2. Furniture Kayu3. Mak. Olahan

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Barat, 2012

Gambar 2.3Peta Industri Unggulan Kabupaten/Kotadi Jawa Barat

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Sesuai dengan karakteristik Jawa Barat, beberapa daerah merupakan daerah

rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain adalah :

a) Gempa Bumi dan Tsunami

Tatanan geologi dan tektonik di Jawa Barat membentuk jalur gempa

dengan ribuan titik pusat gempa yang berpotensi menjadi ancaman.

Terdapat 5 (lima) sesar aktif di 8 (delapan) kabupaten/kota yang rawan

gempa bumi dan tsunami yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten

Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kota

Sukabumi.

b) Gunung Berapi

Terdapat 7 (tujuh) gunung berapi aktif dan berpotensi menjadi ancaman

bencana, yaitu: 1) Kawasan bahaya letusan Gunung Tangkuban Perahu


13/173


terketak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang, 2) Kawasan

bahaya letusan Gunung Papandayan terletak di Kabupaten Garut dan

Kabupaten Bandung, 3) Kawasan bahaya letusan Gunung Ciremai

terletak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Majalengka, 4)

Kawasan bahaya letusan Gunung Gede Pangrango terletak di Kabupaten

Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, 5) Kawasan bahaya

letusan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut, 6) Kawasan bahaya

letusan Gunung Salak terletak di di Kabupaten Bogor dan Kabupaten

Sukabumi.

c) Angin Topan dan Badai

Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang rawan angin topan dan badai, yaitu

Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten

Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bogor.

d) Banjir

Terdapat 13 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan banjir yaitu

Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang,

Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi,

Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kota

Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

e) Longsor

Terdapat 13 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan longsor, yaitu

Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang,

Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten

Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat dan KabupatenPangandaran.

f) Kekeringan

Terdapat 3 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan kekeringan,

yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten

Karawang yang merupakan lumbung pangan nasional.


14/173


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Berdasarkan publikasi BPS selama kurun waktu Tahun 2007-2012,perekonomian Jawa Barat tumbuh rata-rata 5,86% dengan capaian tertinggi pada

Tahun 2011 sebesar 6,48%. Rata-rata inflasi selama periode tersebut sebesar

5,45% dengan capaian terendahnya adalah 3,09% pada Tahun 2009 dan inflasi

tertinggi adalah 11,11% pada Tahun 2008. Terkendalinya inflasi yang mencapai

angka di bawah dua digit, kecuali Tahun 2008 tidak lepas dari peran kolaborasi

otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi

daerah. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi dari Tahun 2008 2012dapat dilihat pada Tabel 2-2.

Tabel 2.2.

LPE dan Inflasi Jawa Barat Tahun 2008-2011

Uraian

Tahun

2007Baseline

2008 2009 2010 2011 2012

Laju PertumbuhanEkonomi

6,48 6,21 4,29 6,09 6,48 6,21

Inflasi 5,10 11,11 3,09 6,46 3,10 3,86

Sumber: BPS Jawa Barat 2012;Keterangan: *) angka perkiraan BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkkan sisi produksi, kapasitas sektor non-tradable (sektor jasa dan

perdagangan) semakin besar terkait dengan keunggulan Jawa Barat sebagai pusat

kuliner dan fashion yang menarik bagi turis domestik maupun asing untuk

mengunjungi Jawa Barat terutama Kota Bandung dan sekitarnya. Sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) tumbuh tinggi menembus dua digit selama

dua tahun berturut-turut, yakni 10,12% pada Tahun 2009 dan 11,77% pada Tahun

2010, sedangkan pada Tahun 2011 sektor ini tumbuh melambat yakni 8,11%

mendekati pertumbuhan pada Tahun 2007 mencapai 8,03%, kemudian melonjak lagi

pada Tahun 2012 mencapai 11,55%. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh

diatas dua digit untuk tiga tahun terakhir, yakni 16,23%Tahun 2010, 14,93% Tahun

2011dan 12% Tahun 2012.

Sementara itu, pertumbuhan sektor tradable (pertanian dan industri)

cenderung lebih rendah dari rata-rata LPE Jawa Barat. Sektor industri pengolahan


15/173


yang merupakan sektor dominan PDRB Jawa Barat tumbuh 6,21% Tahun 2011

setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009 sebesar 1,74%. Namun

Tahun 2012 melambat menjadi 3,94% seiring dengan melambatnya pertumbuhan

ekspor Jawa Barat menjadi 5,52% dibandingkan Tahun 2011 yang mencapai 6,51%.

Krisis ekonomi yang masih terjadi di sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia

mengakibatkan turunnya permintaan terhadap ekspor Jawa Barat. Pertumbuhan

sektor pertanian menurun di Tahun 2010 dan negatif di Tahun 2011 (-0,09%) dan

2012(-0,7%), tetapi berpotensi tumbuh kembali karena besarnya peluang

pengembangan agribisnis di Jawa Barat.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang didominasi oleh pertumbuhan pada

sektornon-tradable (sektor perdagangan dan jasa) perlu mendapat perhatian karena

dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya

yang rendah, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4. Dengan demikian,

pertumbuhan sektor tradable (pertanian & industri) perlu menjadi prioritas

pembangunan ekonomi Jawa Barat.

Sumber : Data diolah, Bappeda Jabar, 2012

Gambar: 2.4.Pertumbuhan Sektor Tradable dan Nontradable Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga masih tetap

mendominasi PDRB Jawa Barat, yakni sebesar 58,24% Tahun 2012 (Tabel 2.3).

Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian Jawa Barat bercirikan

P e r t u m b u h a n S e k t o r T ra d a b le

d a n N o n t r a d a b l e J a b a r

1 ,81

3,5 4 3,5 3 3 ,39

5,9 5

5 ,8 9 5 , 7 4

7, 68

1,5 9

2 ,36

4 ,32

2,5 1

5 ,45

4,1 2

6 ,53

6, 96

5,0 7

6,2 1

7 ,61

3, 98

8 ,26

11 ,56

9 ,41

1 0,9 6

3,1 6 3,7 6

4 ,6 7 4 ,7 75, 60

6,0 2

6, 48

6, 21

4, 19

6, 09

6 ,4 86, 21

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1 0,0

1 2,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ra da ble N o n T r ad ab le P D RB


16/173

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun2013 - 2018 II- 10

domestic-demand led growth, dimana dominasi utama berasal dari konsumsi rumah

tangga. Permintaan domestik menjadi kekuatan ekonomi Jawa Barat untuk tumbuh

dan membentuk resistensi terhadap gejolak eksternal. Konsumsi rumah tangga yang

tinggi akan menjadi sumber ketahanan ekonomi yang penting apabila dapat

dimanfaatkan sebagai pasar hasil produksi.

Tabel 2.3Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2012

No Komponen Penggunaan 2011 2012 Laju

Pertumbuhan

1. Konsumsi Rumah Tangga 59,28% 58,24% -1,04%

2. Konsumsi Pemerintah 8,89% 8,78% -0,11%

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 18,16% 18,50% 0,34%4. a. Perubahan Inventori 4,58% 5,12% 0,54%

b. Diskrepansi Statistik 2,51% 1,63% -0,88%

5. Ekspor 35,40% 35,94% 0,54%

6. Dikurangi: Impor 29,40% 28,62% -0,78%Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dari

sekitar Rp 7,01 juta pada Tahun 2008 menjadi Rp 8,18 juta juta pada Tahun 2012

atau meningkat rata-rata sebesar 3,95% per tahun. Sementara itu, Indeks Gini

selama periode 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 0,28

menjadi 0,41 (Pusdalisbang, Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2013). Kedua hal ini

mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan penduduk Jawa Barat cenderung

semakin terdistribusi secara tidak merata sehingga ketimpangan pendapatan yang

terjadi semakin lebar.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas

manusia dan masyarakat Jawa Barat. yang tercermin pada pendidikan, kesehatan,

tingkat kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja, dan tingkat kriminalitas.

Capaian Bidang Pendidikan untuk indikator Angka Melek Huruf (AMH) pada Tahun

2012 sebesar 96,97%, pada Tahun 2008 sebesar 95,53% (LKPJ 2008), sedangkan

Tahun 2007 sebagai tahun dasar perhitungan/baseline adalah sebesar 95,32%

(LKPJ 2007). Dengan demikian terjadi peningkatan capaian AMH Tahun 2012

terhadap Tahun 2007 sebesar 1,65%. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada


17/173


Tahun 2012 sebesar 8,15 tahun (angka perkiraan BPS Jawa Barat, 6 Maret 2013),

Tahun 2008 sebesar 7,50 tahun (LKPJ 2008), sedangkan capaian RLS Tahun 2007

sebesar 7,50 tahun (LKPJ 2007). Dengan demikian capaian RLS Tahun 2012

terhadap Tahun 2007 terjadi peningkatan sebesar 0,65 tahun.

Indikator AHH Pada Tahun 2012 sebesar 68,60 tahun, pada Tahun 2008

sebesar 67,8 tahun (LKPJ 2008), sedangkan capaian Tahun 2007 sebagai tahun

dasar perhitungan/baselineadalah sebesar 67,60 tahun (LKPJ 2007).

Tabel 2.4Capaian IPM Jawa Barat tahun 2007-2012

UraianTahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012

IPM 70,71 71,12 71,64 72,08 72,82 73,19*)

a) Indeks Pendidikan 80,21 80,35 81,14 81,67 82,55 82,75*)

- RLS (Tahun) 7,50 7,50 7,72 7,95 8,20 8,15*)

- Angka Melek Huruf (%) 95,32 95,53 95,98 96,00 96,48 96,97*)

b) Indeks Kesehatan 71,00 71,33 71,67 72,00 72,34 72,67*)

- Angka Harapan Hidup 67,60 67,80 68,00 68,20 68,40 68,60*)

c) Indeks Daya beli 60,93 61,66 62,10 62,57 63,57 64,17*)

-Purchasing Power

Parity/PPP (Rp.000)623,64 626,81 628,71 630,77 635,10 637,67*)

Sumber: Bappeda Jabar 2013

Dari Tabel 2.4 menunjukan bahwa capaian IPM terus meningkat dari tahun ke

tahun namun demikian disparitas IPM antara kabupaten/kota masih cukup tinggi

sebagaimana digambarkan pada grafik dibawah ini (Gambar 2.5).

Beberapa kabupaten kota capaian IPM berada diatas rata-rata capaian IPMJawa Barat yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota

Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat,

Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Sedangkan kabupaten kota lainya

berada dibawah rata-rata IPM Jawa Barat dengan capaian terendah berada di

WKPP III dan WKPP IV yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon Dan

Kabupten Cianjur (Gambar 2.5).


18/173


Sumber: Pusdalisbang Bappeda Provinsi Jawa Barat (diolah)

Gambar 2.5Data IPM Jawa Barat per Kabupaten/Kota

Peningkatan IPM jawa Barat selama kurun waktu 6 tahun dipengaruhi bukan

oleh salah satu komponen aja melainkan dari ketiga komponen penyusun IPM yaitu

pendidikan kesehatan dan daya beli.

Indeks pendidikan di Jawa Barat mengalami peningkatan, kondisi tersebutsama dengan kondisi di kabupaten/kota (Gambar 2.6). Indeks pendidikan yang

tertinggi terjadi pada Tahun 2011 yang dicapai oleh Kota Cimahi yaitu sebesar 89,95,

kemudian berturut-turut Kota Bandung sebesar 89,93, dan kota Bekasi sebesar

89,33. Indeks pendidikan terendah berada pada Kabupaten Depok dengan nilai

67,49, Kabupaten Indramayu sebesar 70,03, dan Kabupaten Bandung sebesar

73,49.


19/173



Gambar 2.6Data Indeks Pendidikan Jawa Barat per Kabupaten/ Kota

Indeks Kesehatan tiap kabupaten/kota sejak tahun 2008 sampai dengan 2011

mengalami peningkatan walaupun relatif kecil. Indek kesehatan di KabupatenBandung pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar

11,54 selama 4 tahun dari tahun 2008 sebesar 73,10 menjadi 84,64. Selain

Kabupaten Bandung peningkatan indeks kesehatan yang tertinggi adalah Kota

Depok sebesar 80,36 dan Kota Tasikmalaya sebesar 75,05. Indeks Kesehatan

terendah pada tahun 2011 terjadi di Kabupaten Cirebon sebesar 67,37, Kabupaten

Garut sebesar 68,34, dan Kabupaten Cianjur sebesar 68,91 (Gambar 2.7).


20/173



Gambar 2.7Data Indeks Kesehatan Jawa Barat per Kabupaten/ Kota

Indeks daya beli Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 sebesar 63,74, dari 27 (dua

puluh tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat, yang mencapai indeks daya beli tertinggi adalah

Kota Cirebon dan Kota Depok sebesar 67,36, dan Kota Bogor sebesar 67,31. Sedangkan

indeks daya beli terendah berada pada Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan

Kabupaten Bogor yaitu masing-masing sebesar 59,53; 62,33; dan 62,78 (Gambar 2.8).


Gambar 2.8

Data Indeks Daya Beli Jawa Barat per Kabupaten/Kota

Jawa Barat 2011: 72,34

Jawa Barat 2008: 71,33

Jawa Barat 2011 : 63,74

Jawa Barat 2007 : 60,93

59,53

67,36 67,36


21/173


Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat terus mengalami penurunan

dari tahun 2007 (13,55%) hingga tahun 2012 (9,89%) dan selalu berada jauh di

bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional, tetapi disparitas kemiskinan kota desa

masih tinggi seperti terlihat pada Gambar 2.9. Disparitas kemiskinan antara desa dan

kota dari tahun 2007 2012 rata-rata 4,45% (desa lebih tinggi daripada kota), hal ini

menunjukan bahwa aktivitas ekonomi diperdesaan perlu mendapat perhatian khusus

untuk terus ditingkatkan.

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Gambar 2.9Perkembangan Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2007 - 2012

LPE tinggi berdampak positif pada tingkat pengangguran terbuka yang

semakin menurun. Pada Agustus 2012 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat

sebesar 9,08%, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih

lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 6,14%. Fakta tingkat

pengangguran yang masih lebih tinggi dari nasional dan daya beli yang masih

rendah menyangkut kondisi kinerja perekonomian yang begitu kompleks. Fakta

demikian tidak mungkin diselesaikan hanya mengandalkan instrumen kebijakan fiskal

daerah, namun juga tergantung pada instrumen kebijakan moneter yang lebih

memadai, kondisi kinerja dunia usaha dan perekonomian nasional serta global.


22/173


Tabel 2.5 menunjukan proporsi penganggur lulusan SLTA keatas lebih banyak

daripada pengangguran lulusan SLTP dan SD.

Tabel 2.5

Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga

Perkembangan seni dan budaya di Jawa Barat sudah mengalami kemajuan

yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun

demikan, upaya peningkatan jati diri masyarakat Jawa Barat seperti halnya

solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa

masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong

royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini

menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan

masyarakat.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pendidikan, khususnya Sekolah Dasar (SD/MI)

penyelengaraannya didominasi oleh pemerintah, sedangkan pada tingkat SMP/MTS

dan SMA/MA/SMK didominasi oleh swasta. kondisi ini menunjukan pentingnya

perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan SLTP dan SLTA untuk mencapai

wajar dikdas 12 tahun pada Tahun 2018. Pendidikan anak usia dini (TK/RA/PAUD)

sbesar 99,02% dilaksanakan oleh swasta, hal ini perlu perhatian pihak pemerintah


23/173


mengingat pendidikan usia dini merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan

anak (golden age) (Tabel 2.6).

Tabel 2.6Jumlah Sekolah dan Siswa Negeri/Swasta Se-Jawa Barat

Tahun Pelajaran 2011/2012

Jenjang UraianSekolah

TotalTerbanyak

diNegeri % Swasta %

TK/RA/PAUD

Lembaga 180 0,98% 18.160 99,02% 18.340Kabupaten

Bogor

Siswa 10.584 0,60% 1.753.193 99,40% 1.763.777Kabupaten

Bandung

SD/MI

Lembaga 19.524 80,73% 4.660 19,27% 24.184Kabupaten

Bogor

Siswa 4.585.271 86,31% 727.483 13,69% 5.312.754Kabupaten

Bogor

SMP/MTS

Lembaga 1.795 31,45% 3.913 68,55% 5.708Kabupaten

Garut

Siswa 1.092.886 56,73% 833.636 43,27% 1.926.522Kabupaten

Bogor

SMA/MA/SMK

Lembaga 758 20,07% 3.018 79,93% 3.776Kabupaten

Bogor

Siswa 519.533 35,11 % 960.044 64,89 % 1.479.577Kabupaten

Garut

TotalLembaga 22.257 42,80% 29.751 57,20% 52.008

Siswa 5.689.260 57,10% 4.274.356 42,90% 9.963.616

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Pada bidang pendidikan angka partipasi sekolah SD dan SMP terus

meningkat. Pada bidang kesehatan jumlah rumah sakit dan dokter belum memadai.

Pada bidang pekerjaan umum kondisi infrastruktur mengalami peningkatan. Padabidang Perumahan rasio elektrifikasi terus meningkat. Pada bidang Koperasi dan

usaha kecil menengah kontribusi penyerapan tenaga kerja terus meningkat. Pada

bidang sosial jumlah PMKS cenderung meningkat, sebagaimana tabel dibawah ini.


24/173


Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, 2012

Gambar 2.10Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tahun 2012

Tabel 2.7Indikator Aspek Pelayanan Umum Tahun 2008 -2011

No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pendidikan

1 Angka Partisipasi Sekolah

Murni (APS) SD Sederajat

94,17 98,24 98,22 98,29 96,88 96,97

2 Angka Partisipasi Sekolah

Murni (APS) SMP Sederajat

67,27 68,16 70,63 71,36 72,04 74,12

3 Rasio Anak Terhadap Jumlah

Sekolah (Jenjang SD dan

SMP)

n/a 344,53 330,36 342 n/a n/a

4 Rasio Anak Terhadap Jumlah

Guru (Jenjang SD dan SMP)

n/a 27,81 26,67 77,53 n/a n/a

Kesehatan

1 Rasio Rumah Sakit terhadap

Penduduk (Satuan : per

100.000 penduduk)

n/a 0,47 0,50 0,57 0,47 n/a

2 Rasio Dokter umum terhadap

Penduduk(Satuan : per

100.000 penduduk)

n/a 3,72 4,04 4,19 3,72 n/a

Pekerjaan Umum

1 Rasio Irigasi kondisi baik

terhadap seluruh irigasi n/a 58,69% 60,76% 61,72% 63,67% 64,52%

2 Kemantapan Jalan 87,31% 88,16% 89,5% 92,08% 95,03% 97,05%

3 Cakupan pelayanan Air

Limbah

50%51% 51% 52% 63,21%

63,21%

4 Cakupan pelayanan 52% 53% 54% 56% 61,8% 63,53%


25/173


No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012

persampahan

5 Cakupan Pelayanan air bersih

perkotaan 28% 29% 30% 35,05% 49,66% 51,76%

Perumahan1 Rasio Jumlah keluarga

Berumah tidak Layak Huni

Terhadap seluruh jumlah

Keluarga

n/a 1,12 % 2,41 % n/a n/a n/a

2 Ratio elektrifikasi rumah

tangga 60,41% 62,71% 65,21% 69,89% 71,71% 73,55%

3 Ratio elektrifikasi pedesaan 99,59% 99,8% 100% 100% 100% 100%

Koperasi dan usaha kecil menengah

1 Kontribusi Penyerapan tenaga

kerja Terhadap JumlahAngkatan Kerja

n/a 65,72% 71,35% 73,92% n/a n/a

Ketahanan pangan

1 Rasio Jumlah Penduduk

Terhadap Produksi

Padi(orang/ton/Tahun)

n/a 0,24 0,27 0,27 0,25 n/a

Perhubungan

1 Jumlah Angkutan Umum (Bus

Besar, Sedang, Kecil, MPU)

49.445

Unit

49.445

Unit

49.445

Unit

49.445

Unit

49.445

Unit

38.135

Unit

Sosial

1 Jumlah PMKSn/a

250.255

jiwa

211.560

jiwa

309.388

iwa n/a n/a

2 Jumlah Panti Sosialn/a

725

buah

725

buah

859

buah n/a n/a

Sumber: Pusat Data Dan Informasi Bappeda Provinsi Jawa Barat, BPS, dan LKPJ Tahun 2011 Diolah

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan

tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang

berdekatan, nasional atau internasional. Daya saing Provinsi Jawa Barat kuat

dengan menempati peringkat ke 6 (enam) dari 33 (tigapuluh tiga) Provinsi (Gambar

2.10).


26/173


Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2010

Gambar 2.11Daya Saing Provinsi seluruh Indonesia

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pendapatan Regional

Pendapatan Dometstik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat atas dasar

harga konstan pada Tahun 2012 sebesar Rp 364,41 trilyun atau meningkat sebesar

Rp 21,3 trilyun dibanding Tahun 2011 (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013).

Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap

PDRB Provinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012, namun kontribusinya

cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2012, kontribusi sektor industri

pengolahan sebesar 41,07% (berdasarkan harga konstan) dan 35,79% (berdasarkan

harga berlaku) sedangkan pada Tahun 2008 kontribusinya sebesar 45,93%

(berdasarkan harga konstan) dan 43,70% (berdasarkan harga berlaku).


27/173


Sementara itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor

dengan kontribusi kedua tertinggi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dan

kontribusinya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, kontribusi

sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 23,19% (berdasarkan harga

konstan) dan 23,90% (berdasarkan harga berlaku) sedangkan pada Tahun 2008

kontribusinya sebesar 19,55% (berdasarkan harga konstan) dan 20,51%

(berdasarkan harga berlaku).

b. Nilai tukar petani

Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan

tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP dapat

dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.

Tabel 2.8 menunjukan NTP Jawa Barat dari tahun 2008 hingga tahun 20012

cenderung meningkat


28/173


Tabel 2.8Perkembangan Rata-rata Indeks Harga diterima, Indeks Harga dibayar, dan

Nilai Tukar Petani Jawa Barat tahun 2008-2012

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

Indeks Harga diterima Petani 108,97 119,17 129,77 144,18 156,01

Indeks Harga dibayar Petani 112,72 122,58 130,67 137,42 143,20

Nilai Tukar Petani 96,14 97,21 99,29 104,90 108,93

Sumber: BPS Jawa Barat, Statistik Nilai Tukar Petani Jawa Barat Tahun 2008-2013

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya

air dan irigasi, permukiman, dan ketenagalistrikan. Jawa Barat memiliki jaringan jalan yang

terbagi ke dalam: (1) Jalan nasional sepanjang 1.351,13 Km; (2) jalan provinsi sepanjang

2.191,29 Km; dan (3) jalan kabupaten/kota sepanjang 32.438,66 Km. Di samping itu terdapat

ruas-ruas jalan yang belum memiliki status yaitu di jalur selatan Jawa Barat sepanjang

210,93 Km mulai dari Tegalbuleud sampai Kalapagenep.

Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur alan sebagai sarana pendukung

pengembangan wilayah telah dilakukan upaya-upaya: (1) membuka keterisolasian Jawa

Barat bagian Selatan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan pada ruas

Bandung-Pangalengan-Cukul-Cisewu-Rancabuaya sepanjang 31,35 km, ruas jalan cikajang-

pameungpeuk sepanjang 24,9 km; (2) mengatasi kemacetan melalui pembangunan jalan

baru dan pelebaran jalan provinsi pada ruas-ruas strategis yaitu: lingkar Sukabumi

sepanjang 6,9 km, Lingkar Nagreg, Lingkar Gentong dan pembangunan Tol Dalam Kota

Bandung (BIUTR), Tol Seroja Tol Cisumdawu dan Tol Cikapali.

Mobilitas pergerakan angkutan penumpang dan barang telah didukung oleh: (1)

aringan jalan kereta api sepanjang 1.135,442 km yang terdiri dari jaringan lintas raya

sepanjang 931,666 km dan jaringan lintas cabang 203,775 km, namun jaringan lintas cabang

sebagian besar sudah tidak aktif lagi bahkan diantaranya sudah tidak tersambung; (2)

prasarana transportasi laut, meliputi 6 (enam) pelabuhan pengumpan regional, 1 (satu)

pelabuhan pengumpul, dan 4 (empat) pelabuhan pengumpan lokal; (3) prasarana

transportasi udara, meliputi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Bandara

Nusawiru di Kabupaten Pangandaran dan Bandara Penggung/Cakrabuana di Kota Cirebon.


29/173


Untuk memperluas cakupan layanan transportasi sedang dilakukan upaya reaktifasi

dan pembangunan jalur kereta api serta inisiasi pembangunan monorail di Metropolitan

Bandung Raya, pembangunan pelabuhan laut internasional Cilamaya di Kabupaten

Karawang dan optimalisasi pelabuhan laut Cirebon, pembangunan Bandar Udara

Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan pengembangan

Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran.

Pada sektor infrastruktur sumber daya air dan irigasi terdapat kurang lebih 973.976

Ha sawah di Jawa Barat yang telah terlayani oleh infrastruktur irigasi mulai dari irigasi teknis

sampai dengan irigasi sederhana . Dari total areal sawah tersebut, hanya terdapat 87.656

Ha (8,99%) tersebar di 91 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan Provinsi.

Infrastruktur sumber daya air lainnya adalah 5 waduk, 832 situ yang tersebar di 6 WilayahSungai di Jawa Barat. Untuk mendukung peningkatan kondisi jaringan irigasi telah dilakukan

pembangunan Bendung Waru di Kabupaten Karawang dan Pembangunan Bendung Suplesi

Leuwikadu di Kabupaten Sukabumi, serta rehabilitasi jaringan irigasi lainnya. Selain itu,

pembangunan Waduk Jatigede sebagai sumber air baku untuk DI Rentang seluas 90.000

Ha, untuk air bersih Pantura 3.500 L/dtk, dan pengendalian banjir Pantura seluas 14.000 Ha

yang saat ini berada pada fase akhir pembangunan fisik.

Pada sektor permukiman dan perumahan, telah terlayani dengan: (1) infrastruktur air

minum perpipaan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantura,

SPAM Regional di Metropolitan Bandung, SPAM di Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) untuk

meningkatkan cakupan layanan air minum; (2) infrastruktur pengelolaan limbah melalui

instalasi pengelolaan air limbah skala kota di Metropolitan Bandung Raya dan Cirebon Raya,

skala komunal di beberapa kota, rehabilitasi dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Limbah

Terpadu (IPLT) di Kabupaten Subang dan Kota Depok serta pembangunan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di beberapa kabupaten/kota; (3) infrastruktur

persampahan regional perkotaan melalui pengelolaan TPPAS Regional Sarimukti dan

persiapan pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS)

Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung yang melayani Metropolitan Bandung Raya

dan TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor yang melayani Metropolitan Bodebek -

Karpur.

Pada sektor energi dan sumber daya mineral, pengembangan energi

ketenagalistrikan dilakukan melalui upaya peningkatan rasio elektrifikasi Jawa Barat. Pada

tahun 2010 desa-desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik sudah dijangkau oleh

aringan listrik PLN (rasio elektrifikasi desa 100%). Selain itu, untuk mendukung peningkatan

elektrifikasi rumah tangga terus dikembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan


30/173


terutama potensi energi panas bumi, mikrohidro, biofuel, energi angin dan gelombang

(dalam skala terbatas).

1.4.1. Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman Modal yang diukur dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2008-2012 terjadi

peningkatan rata-rata 13,36% per tahun, yaitu dari Rp 106,11 trilyun pada tahun

2008 menjadi Rp 175,20 trilyun pada Tahun 2012. Namun demikian kontribusi PMTB

perlu ditingkatkan dengan mendorong investasi yang dapat menyerap tenaga kerja

serta menggunakan sumber daya lokal.

Tabel 2.9Distribusi PMTB terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012

No KomponenPenggunaan

2008 2009 2010 2011 2012

1. Konsumsi RumahTangga

61,85 61,99 60,31 59,28 58,64*)

2. Konsumsi LembagaNirlaba

0,46 0,73 0,44 0,41

2. Konsumsi Pemerintah 7,34 8,43 8,62 8,89 8,78

3. Pembentukan ModalTetap Bruto

16,75 16,87 17,71 18,16 18,50

4. Perubahan Inventori 7,70 5,02 5,45 7,26 5,12

5. Ekspor Barang dan Jasa 40,71 35,55 35,79 35,40 35,94

6. Dikurangi: Impor Barangdan Jasa

34,81 28,60 28,33 29,40 28,62

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013.Keterangan: *)termasuk konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga

Realisasi investasi berdasarkan Izin Usaha Tetap (IUT) yang diterbitkan pada

tahun 2011 mengalami peningkatan, baik melalui penanaman modal asing (PMA)

maupun melalui penanaman modal dalam negeri (PMDN). Persebaran investasi

relatif tidak merata antar daerah di Jawa Barat. Pada tahun 2011, jumlah proyek

meningkat sebesar 4,92 % atau menjadi 767 kegiatan tahun 2011 dari 731 kegiatan

pada tahun 2010. Nilai investasi meningkat sebesar 4,61% atau dari 46,6 triliun

pada tahun 2010 menjadi 48,7 triliun pada tahun 2011. Jumlah tenaga kerja


31/173


mengalami peningkatan sebesar 81,78 %, dari 218.239 orang pada tahun 2010

menjadi 398.710 orang tahun 2011.

Tujuan investor untuk wilayah Jawa Barat sebagian besar adalah di daerah

Kabupaten Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon dengan investasi masing-

masing sebesar 13,2 trilyun, 9,5 trilyun dan 7 trilyun rupiah. Berdasarkan penyerapan

tenaga kerjanya, investasi yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah di

Kabupaten Bekasi sebanyak 87.029 orang, Kota Bandung 64,177 orang, dan Kota

Depok 58.811 orang. Berdasarkan jenis sektornya, pada tahun 2011 untuk PMDN

tiga sektor utama yang menjadi tujuan investasi adalah sektor perumahan, kawasan

industri, dan perkantoran sebesar 2,1 trilyun atau 29,4%, sektor industri lainnya

sebesar 1,6 trilyun atau 21,93 %, dan sektor industri karet dan plastik sebesar 0,8

trilyun rupiah atau 10,97%. Sementara itu, tiga sektor utama PMA yang diminati

investor adalah sektor Industri Logam, Mesin & Elektronika dengan nilai sebesar 10,3

trilyun atau 24,97 %,, Sektor Listrik, Gas, & Air sebesar 7,1 trilyun atau 17,28 %,, dan

sektor Perdagangan & Reparasi sebesar 6,4 trilyun rupiah atau 15,59 %,.

1.4.2. Fokus Sumber Daya manusia

Angkatan kerja Provinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012 meningkatrata-rata sebesar 1,82% per tahun. Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2008

sebesar 18.743.979 orang atau 44,42% penduduk Jawa Barat dan pada Tahun 2012

mencapai 20.150.094 orang atau 45,23% penduduk Jawa Barat (Pusdalisbang

Provinsi Jawa Barat, 2013). Dalam kurun waktu tersebut, penduduk Jawa Barat

paling banyak bekerja di sektor perdagangan yaitu sebesar 2.370.356 orang pada

Tahun 2008 dan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 4.595.508 orang pada

Tahun 2012. Sektor pertanian dan industri merupakan sektor kedua dan ketigaterbesar tempat bekerja penduduk Jawa Barat selama periode tersebut (BPS

Provinsi Jawa Barat, 2009-2013).


32/173


Tabel 2.10Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012

Pertanian 3.792.677 3.758.892 3.964.243 3.675.713 3.966.550

Industri 695,261 710.007 3.389.287 3.571.915 3.863.392

Perdagangan 2.370.356 2.617.049 4 .206.889 4.554.503 4.595.508

Jasa-jasa 543,313 547.835 2.657.172 2.699.014 2.818.642

Lainnya 1.766.475 1.768.341 2.724.853 2.953.636 3.077.016

JUMLAH 9.168.082 9.402.124 16.942.444 17.454.781 18.321.108

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2009-2013

Pengangguran terbuka pada Tahun 2012 mencapai 1.828.986 orang atau

menurun 19,20% dari jumlah pengangguran terbuka pada Tahun 2008.

Pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SLTP ke bawah (62,17% dari

penganggur terbuka Jawa Barat pada Tahun 2012), dan penduduk usia muda

(Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013).


33/173

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 III - 1

BAB IIIGAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2008-2013

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada

dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber

daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan

pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran

secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan

antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting)

antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun terus

meningkat, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi Pendapatan Daerah

tahun 2008 sampai dengan 2012 (Tabel 3.1)

Tabel 3.1Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012

TahunAnggaran

Target SetelahPerubahan APBD

Realisasi %Bertambah/Berkurang

20086.335.025.711.552,00

7.275.004.134.689,00114,84 939.978.423.137,00

20097.091.000.804.180,00

7.787.181.567.577,00109,82 696.180.763.397,00

20108.412.972.777.180,00

9.742.187.780.707,00115,80 1.329.215.003.527,00

20119.267.492.135.221,66

11.053.783.272.262,30119,27 1.786.291.137.040,64

2012*) 15.280.679.125.313,00 16.894.184.518.260,00 110,56 1.613.505.392.947,00

Jumlah 46.387.170.553.446,66 52.752.341.273.495,30 113,72 6.365.170.720.048,64

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012


34/173


Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Pendapatan Daerah

sebesar Rp 46.387.170.553.446,66 dengan realisasi Rp

52.752.341.273.495,30 atau melampaui target sebesar 113,72 persen.

Berdasarkan pencermatan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, proporsi

komponen pendapatan terhadap total pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Barat selama Tahun Anggaran 2008-2012 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dan

Tabel 3.3.

Tabel 3.2Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap

Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2012 dan sudah termasuk Dana BOS Pusat

Jenis Penerimaan

Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah MenurutTahun

(%)

2008 2009 2010 2011 2012 *)

PAD 72,51 70,90 74,44 76,92 59,18

Dana perimbangan 26,17 27,90 24,92 22,85 16,77

Penerimaan lainnyayang sah

1,32 1,20 0,64 0,23 24,05

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


35/173


Tabel 3.3Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap

Total Pendapatan Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012

JenisPenerimaan

Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah Menurut Tahun

(Rupiah)

2008 2009 2010 2011 2012 *)

PAD 5.275.051.504.266,00 5.520.994.690.390,00 7.252.242.912.554,00 8.502.566.839.986,35 9.998.972.938.028,00

Danaperimbangan

1.903.729.826.416,00 2.172.729.233.053,00 2.427.857.461.051,00 2.526.078.026.559,00 2.832.746.608.832,00

Penerimaanlainnya yang sah

96.225.804.007,00 93.457.644.134,00 62.087.407.102,00 25.138.405.717,00 4.062.464.971.400,00

Total 7.275.007.134.689,00 7.787.181.567.577,00 9.742.187.780.707,00 11.053.783.272.262,30 16.894.184.518.260,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) berdasarkan Laporan Realisasi APBD TA. 2012 dan sudah termasuk Dana BOS Pusat


36/173


Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan daerah selama periode

Tahun Anggaran 2008-2012, tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b)

Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, dari hasil akumulasi

target tahunan sebesar Rp 31.698.689.216.412,66 realisasinya

melampaui target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar Rp

36.549.828.885.224,35 atau 115,30 persen, seperti dijelaskan pada

Tabel 3.4.

Tabel 3.4Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2012

TahunAnggaran



2008 4.609.149.010.485,00 5.275.051.504.266,00 114,45 665.902.493.781,00

2009 5.099.622.444.134,00 5.520.994.690.390,00 108,26 421.372.246.256,00

2010 6.252.651.060.299,00 7.252.242.912.554,00 115,99 999.591.852.255,00

2011 7.000.143.180.677,66 8.502.566.839.986,35 121,46 1.502.423.659.308,69

2012*) 8.737.123.520.817,00 9.998.972.938.028,00 114,44 1.261.849.417.211,00

Jumlah 31.698.689.216.412,66 36.549.828.885.224,35 115,30 4.851.139.668.811,69


Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan.

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 target dan realisasi Pajak

Daerah terlampaui, total target Pajak Daerah sebesar Rp

29.169.936.877.758,66 dan total realisasinya sebesar Rp

33.222.304.379.497,00 atau 113,89 persen, disajikan pada Tabel 3.5.


37/173


Tabel 3.5Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun Anggaran 2008-2012

TahunAnggaran



2008 4.316.000.000.000,00 4.926.338.153.202,00 114,14 610.338.153.202,00

2009 4.690.280.000.000,00 4.979.386.048.300,00 106,16 289.106.048.300,00

2010 5.636.846.433.981,00 6.470.866.063.031,00 114,80 834.019.629.050,00

2011 6.436.286.052.383,66 7.696.499.875.463,00 119,58 1.260.213.823.079,34

2012*) 8.090.524.391.394,00 9.149.214.239.501,00 113,09 1.058.689.848.107,00

Jumlah 29.169.936.877.758,66 33.222.304.379.497,00 113,89 4.052.367.501.738,34


Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada

kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan

jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Target dan realisasi

Retribusi Daerah secara rata-rata terlampaui, kecuali tahun 2010sebesar 97,13 persen dan tahun 2012 sebesar 98,39 persen. Selama

periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Retribusi Daerah secara

akumulasi sebesar Rp. 192.723.009.759,00 dan realisasinya

melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp.

213.720.581.112,00 atau 110,90 persen, disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat


TahunAnggaran



2008 30.482.545.293,00 35.398.710.486,00 116,13 4.916.165.193,00

2009 30.356.081.395,00 38.008.734.422,00 125,21 7.652.653.027,00

2010 33.201.178.296,00 32.248.949.068,00 97,13 (952.229.228,00)

2011 40.418.034.235,00 50.737.863.167,00 125,53 10.319.828.932,00

2012*) 58.265.170.540,00 57.326.323.969,00 98,39 (938.846.571,00)

Jumlah 192.723.009.759,00 213.720.581.112,00 110,90 20.997.571.353,00Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011

*) Perda Perubahan APBD TA. 2012 dan Laporan Realisasi APBD TA. 2012


38/173


Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah.

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara akumulasi sebesar Rp.

1.009.290.054.749,00, realisasinya tidak mencapai target yang

ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 1.006.670.591.642,00 atau 99,74 persen,

disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


TahunAnggaran



2008 142.845.064.896,00 138.674.865.159,00 97,08 (4.170.199.737,000

2009 180.042.924.836,00 179.835.133.266,00 99,88 (207.791.570,00)

2010 225.674.515.017,00 226.365.879.978,00 100,31 691.364.961,00

2011 227.085.550.000,00 229.147.336.153,00 100,91 2.061.786.153,00

2012*) 233.642.000.000,00 232.647.377.086,00 99,57 (994.622.914,00)

Jumlah 1.009.290.054.749,00 1.006.670.591.642,00 99,74 (2.619.463.107,00)


Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya bersumber dari:

(a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro;

(c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi,

(f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g)

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h)

Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j)

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari

Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan

dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari

Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD). Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012,

target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

sebesar Rp. 1.326.739.274.146,00, sedangkan realisasinya mencapai


39/173


Rp. 2.107.133.242.973,35 atau mengalami peningkatan sebesar

158,82 persen, disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Barat


TahunAnggaran



2008 119.821.400.296,00 174.639.775.419,00145,75

54.818.375.123,00

2009 198.943.437.903,00 323.764.774.402,00162,74

124.821.336.499,00

2010 356.928.933.005,00 522.762.020.477,00146,46

165.833.087.472,00

2011 296.353.544.059,00 526.181.765.203,35177,55

229.828.221.144,35

2012*) 354.691.958.883,00 559.784.907.472,00157,82

205.092.948.589,00

Jumlah 1.326.739.274.146,00 2.107.133.242.973,35 158,82 780.393.968.827,35


2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana

Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi

Khusus. Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang

bersumber dari Dana Perimbangan selama periode Tahun Anggaran

2008-2012 sebesar Rp.10.311.647.635.740,00. Sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasiDana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp.

11.863.141.155.911,00 atau 115,05 persen dari target, disajikan pada

Tabel 3.9.


40/173


Tabel 3.9Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat


TahunAnggaran



2008 1.681.953.916.000,00 1.903.729.826.416,00 113,19 221.775.910.416,00

2009 1.958.446.598.046,00 2.172.729.233.053,00 110,94 214.282.635.007,00

2010 2.098.248.000.654,00 2.427.857.461.051,00 115,71 329.609.460.397,00

2011 2.246.055.092.544,00 2.526.078.026.559,00 112,47 280.022.934.015,00

2012*) 2.326.944.028.496,00 2.832.746.608.832,00 121,74 505.802.580.336,00

Jumlah 10.311.647.635.740,00 11.863.141.155.911,00 115,05 1.551.493.520.171,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011


Secara keseluruhan, target penerimaan Dana Perimbangan yang

bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 adalah sebesar

Rp. 4.759.849.167.740,00, sedangkan realisasinya mencapai sebesar

Rp. 6.304.155.428.711,00 atau 132,44 persen dari target, disajikan

pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak


TahunAnggaran



2008 777.722.056.000,00 999.370.911.216,00 128,50 221.648.855.216,00

2009 981.208.978.046,00 1.188.431.409.053,00 121,12 207.222.431.007,00

2010 973.553.760.654,00 1.303.163.221.051,00 133,86 329.609.460.397,00

2011 1.018.737.384.544,00 1.298.760.318.559,00 127,49 280.022.934.015,00

2012*) 1.008.626.988.496,00 1.514.429.568.832,00 150,15 505.802.580.336,00

Jumlah 4.759.849.167.740,00 6.304.155.428.711,00 132,44 1.544.306.260.971,00


Target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana

Alokasi Umum selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 adalah

sebesar Rp. 5.419.107.288.000,00, sedangkan realisasinya mencapai


41/173


sebesar Rp. 5.426.294.547.200,00 atau 100,13 persen dari target,


Tabel 3.11Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Barat


TahunAnggaran



2008 904.231.860.000,00 904.358.915.200,00 100,01 127.055.200,00

2009 977.237.620.000,00 984.297.824.000,00 100,72 7.060.204.000,00

2010 1.086.123.940.000,00 1.086.123.940.000,00 100,00 -

2011 1.181.553.108.000,00 1.181.553.108.000,00 100,00 -

2012*) 1.269.960.760.000,00 1.269.960.760.000,00 100,00 -

Jumlah 5.419.107.288.000,00 5.426.294.547.200,00 100,13 7.187.259.200,00


Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

dimulai pada tahun 2010, dengan target dan realisasi penerimaan

selama periode Tahun Anggaran 2010-2012 adalah sebesar Rp.

132.691.180.000,00, disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus


TahunAnggaran



2008 - - - -

2009 - - - -

2010 38.570.300.000,00 38.570.300.000,00 100,00 -

2011 45.764.600.000,00 45.764.600.000,00 100,00 -

2012*) 48.356.280.000,00 48.356.280.000,00 100,00 -

Jumlah 132.691.180.000,00 132.691.180.000,00 100,00 -



42/173


3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas : (a)

Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c)

Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana

Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain

Penerimaan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah secara

akumulasi tidak terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2008-

2012, ditargetkan sebesar Rp. 4.376.833.701.294,00 dengan realisasi

sebesar Rp. 4.339.374.232.360,00 atau sebesar 99,14 persen (Tabel

3.13).

Tabel 3.13Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah


TahunAnggaran



2008 43.922.785.067,00 96.225.804.007,00 219,08 52.303.018.940,00

2009 32.931.762.000,00 93.457.644.134,00 283,79 60.525.882.134,00

2010 62.073.716.227,00 62.087.407.102,00 100,02 13.690.875,00

2011 21.293.862.000,00 25.138.405.717,00 118,05 3.844.543.717,00

2012*) 4.216.611.576.000,00 4.062.464.971.400,00 96,34 (154.146.604.600,00)

Jumlah 4.376.833.701.294,00 4.339.374.232.360,00 99,14 (37.459.468.934,00)


Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah

sebesar Rp.16.373.598.000,00 sedangkan realisasinya

Rp.16.662.023.900,00 atau sebesar 101,76 persen. Penerimaan

tersebut berasal dari dua tahun anggaran (2010 dan 2012), disajikan

pada Tabel 3.14.


43/173


Tabel 3.14Target dan Realisasi Pendapatan Hibah


TahunAnggaran



2008 - - -

2009 - - -

2010 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 -

2011 - - -

2012*) 16.123.598.000,00 16.412.023.900,00 101,79 288.425.900,00

Jumlah 16.373.598.000,00 16.662.023.900,00 101,76 288.425.900,00


Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, target Lain-lain

Pendapatan yang sah bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sebesar Rp. 4.210.713.687.000,00, sedangkan realisasinya

sebesar Rp. 4.078.393.772.708,00 atau sebesar 96,86 persen,


Tabel 3.15Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus


TahunAnggaran



2008 - - -

2009 - 24.646.761.500,00 24.646.761.500,00

2010 25.766.457.000,00 23.234.811.708,00 90,17 (2.531.645.292,00)2011 - - -

2012*) 4.184.947.230.000,00 4.030.512.199.500,00 96,31 (154.435.030.500,00)

Jumlah 4.210.713.687.000,00 4.078.393.772.708,00 96,86 (132.319.914.292,00)


Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari

Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya secara

akumulasi dapat terlampaui. Selama periode Tahun Anggaran 2008-

2012, targetnya sebesar Rp. 43.047.657.633,00 sedangkan


44/173


realisasinya mencapai Rp. 51.785.559.845,00 atau sebesar 120,30

persen, pada Tahun Anggaran 2012 Provinsi Jawa Barat tidak

mendapat Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya,


Tabel 3.16Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Prov/Kab/Kota/Lainnya


TahunAnggaran



2008 9.594.280.500,00 14.299.481.677,00 149,04 4.705.201.177,00

2009 8.285.000.000,00 10.925.216.668,00 131,87 2.640.216.668,00

2010 12.028.587.133,00 12.160.727.500,00 101,10 132.140.367,00

2011 13.139.790.000,00 14.400.134.000,00 109,59 1.260.344.000,00

2012*) - - - -

Jumlah 43.047.657.633,00 51.785.559.845,00 120,30 8.737.902.212,00


Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sahbersumber dari Dana Transfer Pusat hanya diperoleh pada tahun

anggaran 2011 yaitu sebesar Rp.8.154.072.000,00 disajikan pada

Tabel 3.17.

Tabel 3.17Target dan Realisasi Dana Transfer Pusat


TahunAnggaran


Realisasi % Bertambah/Berkurang

2008 - - -

2009 - - -

2010 - - -

2011 8.154.072.000,00 8.154.072.000,00 100,00 -

2012*) - - -

Jumlah 8.154.072.000,00 8.154.072.000,00 100,00 -



45/173


Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

bersumber dari Dana Insentif Daerah hanya diperoleh pada tahun

anggaran 2012 yaitu sebesar Rp 15.540.748.000,00 disajikan pada

Tabel 3.18.

Tabel 3.18Target dan Realisasi Dana Insentif Daerah


TahunAnggaran



2008 - - - -

2009 - - - -

2010 - - - -

2011 - - - -

2012*) 15.540.748.000,00 15.540.748.000,00 100,00 -

Jumlah 15.540.748.000,00 15.540.748.000,00 100,00 -


Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Lain-

lain Penerimaan selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, sebesarRp. 83.003.938.661,00 sedangkan realisasinya mencapai

Rp. 168.838.055.907,00 atau sebesar 203,41 persen. Pada Tahun

Anggaran 2012 Provinsi Jawa Barat tidak mendapat dana dari Lain-lain

Penerimaan, disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19Target dan Realisasi Lain-Lain Penerimaan


TahunAnggaran



2008 34.328.504.567,00 81.926.322.330,00 238,65 47.597.817.763,00

2009 24.646.762.000,00 57.885.665.966,00 234,86 33.238.903.966,00

2010 24.028.672.094,00 26.441.867.894,00 110,04 2.413.195.800,00

2011 - 2.584.199.717,00 - 2.584.199.717,00

2012*) - - - -

Jumlah 83.003.938.661,00 168.838.055.907,00 203,41 85.834.117.246,00Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011



46/173


3.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat sebagai kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada

prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2008-2013,

disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan

prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012, dari akumulasi target

Belanja Daerah sebesar Rp. 55.583.950.853.929,56 terealisasi sebesar

Rp. 50.560.705.101.751,45 atau 90,96 persen, yang secara lebih terinci,


Tabel 3.20Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012

TahunAnggaran


Realisasi %Bertambah/(Berkurang)

2008 6.582.473.339.932,86 6.110.959.797.331,00 92,84 (471.513.542.601,86)

2009 9.283.483.503.474,00 8.193.613.916.013,00 88,26 (1.089.869.587.461,00)

2010 10.162.773.421.245,40 9.020.608.021.365,45 88,76 (1.142.165.399.879,95)

2011 11.313.886.405.215,30 10.296.990.785.507,00 91,01 (1.016.895.619.708,30)2012*) 18.241.334.184.062,00 16.938.532.581.535,00 92,86 (1.302.801.602.527,00)

Jumlah 55.583.950.853.929,56 50.560.705.101.751,45 90,96 (5.023.245.752.178,11)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011


Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu: (a)

Belanja Tidak Langsung (BTL) dan (b) Belanja Langsung (BL).


47/173


1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai,

(b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja

Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, (g)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan (h) Belanja

Tidak Terduga. Selama periode Tahun Anggaran 2008-2012 terealisasi

sebesar Rp. 37.772.352.944.871,45 atau 92,60 persen dari target

sebesar Rp. 40.792.946.657.011,16, sebagaimana disajikan pada

Tabel 3.21.

Tabel 3.21Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2008-2012

TahunAnggaran



2008 4.797.818.445.160,22 4.543.594.281.510,00 94,70 (254.224.163.650,22)

2009 6.167.940.112.150,00 5.691.756.886.446,00 92,28 (476.183.225.704,00)

2010 7.066.088.766.728,83 6.265.732.992.145,45 88,67 (800.355.774.583,38)

2011 8.159.553.900.683,11 7.606.803.150.551,00 93,23 (552.750.750.132,11)

2012*) 14.601.545.432.289,00 13.664.465.634.219,00 93,58 (937.079.798.070,00)

Jumlah 40.792.946.657.011,16 37.772.352.944.871,45 92,60 (3.020.593.712.139,71)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat selama periode

Tahun Anggaran 2008-2012 sebesar Rp. 7.078.120.085.042,97 dengan

realisasi sebesar Rp. 6.206.642.317.724,00 atau 87,69 persen,

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.22.


48/173


Tabel 3.22Target dan Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Jawa Barat


TahunAnggaran



2008 902.098.544.513,00 870.783.079.742,00 96,53 (31.315.464.771,00)

2009 1.125.487.398.814,00 1.001.707.347.492,00 89,00 (123.780.051.322,00)

2010 1.846.059.664.503,54 1.380.786.122.974,00 74,80 (465.273.541.529,54)

2011 1.614.556.733.827,43 1.442.207.852.499,00 89,33 (172.348.881.328,43)

2012*) 1.589.917.743.385,00 1.511.157.915.017,00 95,05 (78.759.828.368,00)

Jumlah 7.078.120.085.042,97 6.206.642.317.724,00 87,69 (871.477.767.318,97)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2008 s.d. 2011*) Laporan Realisasi APBD TA. 2012

Target Belanja Subsidi, selama periode Tahun Anggaran 2008-

2012 terealisasi Rp. 52.016.152.280,00 atau 50,87 persen dari target

sebesar Rp. 102.257.414.100,00, seperti disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23Target dan Realisas

rancangan akhir rpjmd 21 september 2013

Documents

rencana kerja renja

perencanaan pembangunan

tata cara penyusunan

undang nomor 25 tahun

wakil gubernur terpilih