RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan sampai tahun 2010 dan awal 2011 Mahkamah Agung masih melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan reformasi birokrasi sesuai Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dengan demikian sebagian besar laporan ini berisi capaian-capaian program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008. Namun demikian semester dua tahun 2011 ini, Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2035 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Secara teknis, pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung mengacu pada serangkaian pedoman berikut ini:

1. (Buku 1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.

2. (Buku 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.

3. (Buku 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

4. (Buku 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.

5. (Buku 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.

1

Mulai semester 2 tahun 2011 ini, Mahkamah Agung sudah sepenuhnya melaksanakan reformasi birokrasi yang secara strategis mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2035 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

6. (Buku 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana.

7. (Buku 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins.

8. (Buku 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan.

9. (Buku 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga.

Pokok-pokok Bahasan Laporan ini terdiri dari pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dalam Reformasi Peradilan . Pokok bahasan ini menjelaskan latar belakang dan sejarah reformasi peradilan yang dimulai sejak tahun 2003 kemudian menyusul reformasi birokrasi yang dimulai tahun 2006. Pada bagian ini juga dijelaskan perkembangan kebutuhan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan reformasi birokrasi ke dalam reformasi peradilan.

2. Reformasi Peradilan Mahkamah Agung Dalam pokok bahasan ini menjelaskan bagaimana pembaruan atau pembenahan dilakukan di area tehnis untuk memenuhi TUPOKSI utama Mahkamah Agung dalam memutus perkara. Pembahasan terutama pada cara-cara Mahkamah Agung dalam mengikis tunggakan perkara dan percepatan dalam proses penyelesaian penanganan perkara.

3. Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya Program quick wins secara khusus dibahas dalam laporan ini, karena capaian quick qins yang dicanangkan telah terbukti menjadi pengungkit bagi perkembangan proses pembaruan peradilan dan memberi manfaat berkelanjutan.

4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Pada pokok bahasan ini ditampilkan secara detil pencapaian dan capaian reformasi birokrasi Mahkamah Agung.

Reformasi Birokrasi dalam Reformasi PeradilanSejalan dengan reformasi birokrasi gelombang kedua, setelah mengevaluasi implementasi Cetak Biru 2003, Mahkamah Agung mengembangkan Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035. Dalam Cetak Biru ini, reformasi birokrasi menjadi fokus dari upaya-upaya pembaruan peradilan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Dalam

2

lampiran Surat Keputusan ini, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap kelompok kerja dalam Tim Pembaruan Peradilan (sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan) bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan areanya.

Tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung dibentuk dengan mengacu pada struktur pengelolaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Acuan tersebut memberikan pemahaman terhadap prinsip mendasar yang disampaikan dalam aturan tersebut, yaitu bahwa: perubahan yang diinginkan dalam reformasi birokrasi hanya akan terjadi bila dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Selain itu, perubahan tersebut akan terjadi dalam waktu yang lebih cepat bila seluruh jajaran pimpinan terlibat secara aktif.

Berdasarkan pemahaman terhadap prinsip dasar dan dengan melihat konteks dan karakter organisasi Mahkamah Agung serta untuk memastikan pengintegrasian reformasi birokrasi dalam reformasi peradilan, maka dibentuklah tim1 dengan susunan sebagai berikut :

A. Tim PengarahKetua : Ketua Mahkamah Agung RISekretaris : Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RIAnggota : 1. Wakil Ketua Yudisial Mahkamah Agung RI

2. Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI

B. Tim PelaksanaPenanggung Jawab : Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RIKetua : Koordinator Tim Pembaruan PeradilanWakil Ketua : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RISekretaris : Sekretaris Mahkamah Agung RIWakil Sekretaris : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

1 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2011Tanggal: 2 Mei 2011

3

Pelaksana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi:

No PelaksanaProgram dan Kegiatan

Reformasi Birokrasi

1 Kelompok Kerja Manajemen Perkara

a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana

2 Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Keuangan

a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana c. Penataan SDM aparatur

3 Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan

a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan Manajemen SDM Aparatur

4 Kelompok Kerja Pengawasan Internal

a. Penguatan Pengawasan Internb. Penguatan Akuntabilitas Kinerjac. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publikd. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5 Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan

a. Manajemen Perubahan b. Penataan Perundang-undangan c. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

Mahkamah Agung percaya bahwa dengan susunan tim seperti tersebut di atas, proses reformasi birokrasi khususnya dan reformasi peradilan umumnya dapat lebih cepat dicapai.

Reformasi Peradilan Mahkamah AgungTunggakan perkara di Mahkamah Agung dan proses penyelesaian perkara adalah dua hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan TUPOKSI utama Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya. Berbagai upaya positif dan sistematis dilakukan oleh Mahkamah Agung memenuhi TUPOKSI tersebut, antara lain :

1. Perbaikan kebijakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana. 2. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepaniteraan secara berkelanjutan.3. Crash program penyelesaian tunggakan perkara

Salah satu kebijakan yang mendukung pencapaian TUPOKSI utama Mahkamah Agung adalah menyempurnakan standar kinerja penanganan perkara. Penyempurnaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September 2009. Surat Keputusan tersebut memberikan penekanan penyelesaian proses berperkara di Mahkamah Agung bukan saja kepada administrator yudisial yaitu Kepaniteraan Mahkamah Agung, akan tetapi juga memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani perkara. Dengan adanya pedoman ini maka penyelesaian perkara yang semula ditetapkan

4

paling lama 2 (dua) tahun, dapat ditekan menjadi 1 (satu) tahun dengan batas toleransi 6 (enam) bulan.Sebagai ilustrasi kondisi tumpukan perkara Mahkamah Agung saat ini

1. Selama tahun 2010, Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 13.480 perkara. Jumlah ini naik 7,50 % dari tahun 2009 yang menerima 12.540 perkara.

2. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini merupakan jumlah terbesar dalam enam tahun terakhir. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 8.835, sehingga jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah 22.315 perkara.

3. Sementara itu berdasarkan jenis perkara, jumlah perkara pada Mahkamah Agung selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Perdata 7.915 perkara (35,47%), 2. Pidana khusus 5.025 (22,52 %), 3. Pidana umum 3.965 (17,77 %), 4. Tata usaha negara 2.475 (11,11 %), 5. Perdata khusus 1.655 (7,42 %), 6. Perdata agama 902 (4,04 %), dan 7. Pidana militer 373 (1,67 %).

Dari jumlah tersebut melalui berbagai upaya seperti yang disebutkan sebelumnya, pada tahun 2010 Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 13.891 perkara.

Dari angka perkara yang diputus ini menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Agung dalam memutus perkara naik 15,90 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11.985 perkara.

Sebagaimana perkara masuk, jumlah perkara putus ini merupakan jumlah terbesar dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung.

Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya Program quick wins secara khusus dibahas dalam laporan ini, karena capaian quick qins yang dicanangkan telah terbukti menjadi pengungkit bagi perkembangan proses pembaruan peradilan dan memberi manfaat berkelanjutan. Contoh program pengembangan website yang merupakan salah satu bentuk pengembangan teknologi informasi, mendorong pada pembangunan sistem-sistem informasi lainnya, seperti Sistem Layanan Informasi Perkara, Sistem Pengawasan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi, dll. Tabel pada halaman berikut memberikan gambaran bagaimana program quick wins mendorong bergulirnya perbaikan yang memberikan manfaat berkelanjutan.

5

NO PROGRAM QUICK WINS KELANJUTAN PROGRAM1 Transparansi Peradilan

Bagi Mahkamah Agung, transparansi peradilan adalah salah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik. Untuk melaksanakan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007. Banyak pihak yang menilai Surat Keputusan Keterbukaan informasi di Pengadilan ini merupakan lompatan quantum (quantum leap)2. Hal ini karena lahirnya Surat Keputusan ini jauh sebelum DPR mensahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang diundangkan 30 April 2008 dan berlaku mulai 1 Mei 2010.

Secara teknis, salah satu bentuk transparansi peradilan adalah uploading putusan ke website Mahkamah Agung. Sampai dengan September 2010, telah diupload 18,332 putusan.

Meja InformasiKeterbukaan informasi juga diwujudkan dalam bentuk ketersediaan meja informasi baik di Mahkamah Agung maupun pengadilan-pengadilan di bawahnya. Prinsip dasar dari meja informasi adalah sejauhmana Pengadilan dapat memberikan informasi yang diperlukan pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai.

Meja informasi di Mahkamah Agung telah dikunjungi oleh 481 orang dan sampai Januari - Desember 2010 dikunjungi 2140 orang. Mayoritas masyarakat menanyakan informasi status perkara (80%). Mengadukan masalah 18 persen, menanyakan informasi lain 2 persen.

Sampai 2010 sebanyak 218 pengadilan telah memiliki sarana meja informasi. Sebagian pengadilan yang belum memiliki sarana meja informasi disebabkan karena kurangnya anggaran untuk mendukung pengadaan pengembangan teknologi informasi termasuk sarana meja informasi.

2 Pengembangan Teknologi InformasiDalam rangka mendukung penerapan SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan website atau halaman untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Berkat alokasi anggaran pengembangan sistem informasi pengadilan pada tahun 2009, maka di tahun 2010 sebanyak 729 satuan kerja pengadilan telah memiliki website.

a. Sistem layanan informasi Perkara. Layanan ini memungkinkan publik untuk mengetahui status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi bisa dilakukan berdasarkan nomor register perkara di Mahkamah Agung, asal pengadilan, nama para pihak, jenis perkara maupun nomor surat pengantar dari pengadilan asal. Jika telah menemukan perkara yang ingin diketahui statusnya, masyarakat juga bisa melihat detil dari status perkara tersebut. Jika perkara yang dimaksud telah putus, publik juga bisa memperoleh dokumen putusannya. Akses terhadap dokumen putusan bisa dilakukan melalui website Mahkamah Agung, yang juga bisa diakses dari meja informasi.

2 Sebutan ini disampaikan oleh Ketua Program  Studi Humas Depertemen Ilmu Komunikasi Fisip UI, Fauzie Syuaib, pada acara Loka Karya SK KMA 144/2007 di Universitas Indonesia, tanggal 12 Juni 2008 (lihat : http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1475&Itemid=595)

6

b. Informasi Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi database peraturan perundang-undangan berbasis web yang dapat menyimpan dan menampilkan kembali peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh user yang membutuhkannya. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui website Mahkamah Agung

c. Sistem Informasi Manajemen Perkara. Manajemen Perkara merupakan tugas inti di Mahkamah Agung. Proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung merupakan proses yang mengalir sejak perkara masuk sampai diputus (alur perkara/caseflow). Teknologi Informasi selama ini juga telah dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.

d. Pengawasan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi (TI). Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan suatu aplikasi dasar untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Aplikasi ini terfokus kepada penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut penanganannya sampai pemeriksaan selesai dilakukan.

e. Pelaporan Keuangan Perkara. Sejak disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 09/2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, Mahkamah Agung telah memulai era baru dalam pengumpulan dan pengelolaan laporan keuangan perkara

f. Manajemen Perencanaan dan Keuangan. Penggunaan aplikasi komputer untuk manajemen perencanaan dan keuangan di Mahkamah Agung dilakukan dengan menggunakan rangkaian paket aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

g. SMS Gateway. Sistem ini dibangun pada tahun 2008 dan hingga kini

7

masih diimplementasikan. Sistem ini digunakan untuk melakukan pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara, juga melaporkan besaran dan penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling.

h. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Sistem manajemen kepegawaian (SIKEP). bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan Mahkamah Agung akan memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM), menggantikan aplikasi SDM sektoral yang selama ini ada di masing-masing satuan kerja tertentu

3 Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimaksud di sini berkaitan dengan pembayaran biaya perkara. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan sebagai program quick wins – Mahkamah Agung tidak lagi tidak lagi mengelola biaya perkara. Uang perkara itu, wajib langsung dibayarkan ke kas negara, sebagaimana Surat Keputusan KMA nomor 144/2007 tentang transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Selanjutnya keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

4 Kode Etik HakimPedoman Perilaku Hakim (PPH) ditetapkan melalui SK KMA No. 104AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006. Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Sampai saat ini telah lebih dari 2,000 orang hakim dari 7,000 orang hakim yang telah mendapat pelatihan pedoman perilaku hakim

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim, bersama dengan Komisi Yudisial

5 Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)Delapan ratus tujuh puluh lima uraian pekerjaan dan 26 kelas jabatan

8

Tabel 1Program Quick Wins dan Kelanjutan Program

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

Berdasarkan pemahaman terhadap Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut adalah tabel pencapaian aktivitas reformasi birokrasi yang dilakukan Mahkamah Agung.

NO PROGRAM DAN KEGIATAN

CAPAIAN

A ARAHAN STRATEGIS1. Program Quick Wins Sudah dibahas secara khusus pada pokok bahasan sebelumnya2. Penilaian Kinerja

OrganisasiMelakukan Organization Diagnostic Assessment dengan menggunakan parameter International Framework of Court Excellence. Kerangka kerja Court Excellence ini sudah digunakan oleh banyak badan peradilan di seluruh dunia. Oleh karena itu, proses penilaian ini dianggap sebagai benchmarking.

Parameter pengukuran yang digunakan meliputi tujuh area, yaitu:1. Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan2. Kebijakan Peradilan3. Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan4. Proses Pengadilan5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna6. Pengadilan yang Terjangkau7. Kepercayaan Publik

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam proses ini adalah survei melalui kuesioner dan focus group discussion.

9

Dalam proses ini penilaian diberikan, baik internal maupun eksternal. Penilai eksternal terdiri dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, Perwakilan Pemerintah Daerah, Pengacara dan Media Massa.

Penilai eksternal menilai hanya pada empat area yaitu: proses pengadilan; kebutuhan dan kepuasan pengguna; pengadilan yang terjangkau dan kepercayaan publik. Sementara penilai internal menilai ketujuh area tersebut di atas.Secara umum, hasil dari penilaian3 dengan menggunakan kerangka kerja Court Excellence ini, adalah sebagai berikut:

1. Lembaga peradilan Indonesia baru mencapai kurang dari 50% untuk mewujudkan sebuah Court Excellence, pada ketujuh area Court Excellence.

2. Peradilan masih sangat lemah pada aspek perencanaan. Sementara pada aspek implementasi sedikit lebih baik.3. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara penilaian responden internal dan responden eksternal hampir

pada keempat area yang menjadi kriteria. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara umum, badan peradilan belum dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh publik

4. Area kebijakan peradilan cenderung dinilai lebih baik dibandingkan nilai pada area-area lainnya. 5. Area kebutuhan dan kepuasan pengguna cenderung dinilai lebih buruk dibandingkan dengan area-area lainnya.

3. Postur Birokrasi 2025 Postur birokrasi Mahkamah Agung 2025 digambarkan dengan jelas pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Cetak biru tersebut dengan jelas menggambarkan postur birokrasi yang diinginkan Mahkamah Agung, antara lain melalui :

1. Visi dan misi yang baru2. Sepuluh kondisi badan peradilan yang diinginkan3. Strategi badan peradilan4. Disain organisasi badan peradilan

Cetak biru ini juga dengan jelas menggambarkan prioritas dan milestone pencapaian setiap lima tahunan serta gambaran besar rencana kerjanya.

Salah satu program besar yang merupakan strategi Mahkamah Agung dalam upaya terutama menjaga kepastian hukum, adalah penerapan sistem kamar. Saat ini pembahasannya sudah rampung sekitar 70%. Direncanakan untuk diujicoba

3 Laporan Organizational Diagnostic Assessment Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009

10

pelaksanaannya pada tahun 2011 ini. Sistem kamar ini akan mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme dari para hakim. Selanjutnya perubahan menjadi sistem kamar ini, akan ditindaklanjuti dengan tinjauan terhadap restrukturisasi organisasi.

B MANAJEMEN PERUBAHAN

Sosialisasi dan Internalisasi

Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi KomunikasiSeiring dengan telah selesainya perumusan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, maka dirumuskan pula Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi. Strategi ini dikembangkan dengan mengenali karakter dari program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai visinya (kondisi yang diinginkan) dari kondisinya saat ini. Selain itu juga apa yang harus dilakukan untuk membuat program dan kegiatan perubahan yang dimaksud menghasilkan suatu dampak perubahan perilaku yang diinginkan, termasuk di dalamnya adalah strategi komunikasinya. Kondisi yang diinginkan berdasarkan pedoman reformasi birokrasi adalah yang dimaksud sebagai postur birokrasi 2025. Postur ini secara jelas dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Dalam cetak biru, postur yang diinginkan secara jelas telah dituangkan dalam bentuk programprogram dan kegiatan-kegiatan pembaruan/perubahan. Sementara kondisi saat ini sesuai dengan pedoman diambil dari penilaian kinerja saat ini. Penilaian posisi saat ini didapat melalaui organization diagnostic assessment.

Dalam perumusan strategi ini, data dikumpulan melalui survey dengan kuesioner dan wawancara serta focus group discussion. Responden dari kuesioner adalah seluruh Pimpinan, hakim, pejabat dan staf Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di Bawahnya. Wawancara dilakukan pada Pimpinan dan pejabat eselon 1 serta focus group discussion dilakukan pada beberapa eselon 2.

Hasil survey4 menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya, secara umum siap menerima dan melakukan

perubahan.2. Program-program dan kegiatan-kegiatan perubahan yang diinginkan sebagian besar bersifat mendasar, dalam

skala besar dengan dampak perubahan signifikan.3. Dengan budaya organisasi yang ada saat ini, maka untuk sebagian besar program dan kegiatan yang dimaksud

4 Startegi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Mahkamah Agung, 2010

11

di atas harus dilaksanakan dengan strategi perubahan power coercive4. Dengan strategi tersebut, maka jelas bahwa peran pimpinan tertinggi Mahkamah Agung untuk mengarahkan

perubahan adalah sebuah keharusan. Selain itu keterlibatan pimpinan di semua jenjang organisasi adalah mutlak.

5. Strategi dan media komunikasi yang paling banyak dipilih dan dianggap paling efektif adalah rapat-rapat baik formal maupun informal dan memo-memo.

Selanjutnya strategi ini dibahas dalam rapat strategic plan untuk merumuskan program-program prioritas lima tahun berikutnya (2010 – 2014). Rapat strategic plan ini dihadiri oleh Ketua dan dua wakil ketua Mahkamah Agung, Ketua Muda Pembinaan dan Koordinator Pembaruan Mahkamah Agung. Program-program prioritas ini kemudian diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan dan penganggaran. Seluruh kegiatan ini berlangsung sejak awal hingga pertengahan 2011.

Sosialisasi dan InternalisasiKegiatan sosialisasi dan internalisasi sesungguhnya adalah bagian dari setiap program atau kegiatan perubahan yang dijalankan. Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang banyak dilakukan melalui forum-forum khusus, leaflet, pengumuman-pengumuman yang dipasang di tempat-tempat tertentu, rapat-rapat serta pelatihan-pelatihan untuk membangun kapabilitas internal organisasi, talkshow, dan media massa.

12

C PENATAAN SISTEM

Analisa Jabatan – Evaluasi Jabatan – Sistem Remunerasi

Telah dirumuskan 785 uraian pekerjaan dan 26 peringkat jabatan

Tunjangan kinerja telah diterima berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang Berada di bawahnya.Secara operasional PerPres tersebut diperjelas dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Secara teknis pelaksanaan diatur berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 315/SEK/ 01/V/2008 tentang Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja Mahkamah Agung RI

Sambil menunggu perumusan sistem penilaian kinerja individu, seiring dengan turunnya tunjangan kinerja – sebagai dasar penghitungan tunjangan kinerja diperhitungkan dengan tingkat kedisiplinan kerja pegawai. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahakamah Republik Indonesia Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Selanjutnya operasionalisasi dilakukan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 035/KMA/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

D PENATAAN ORGANISASI

1. Redefinisi Visi, Misi dan Strategi

Redefinisi Visi dan MisiPada tanggal 10 September 2009 telah berhasil dirumuskan visi Mahkamah Agung yang baru, yaitu : Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Misi yang baru:

13

1. Menjaga kemandirian badan peradilan2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dalam penterjemahannya, Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal adalah sebuah Badan Peradilan yang: 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam

APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya

ringan dan proporsional.5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif

bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta

aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.10. Modern, berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Nilai-nilai organisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya juga berhasil dirumuskan. Nilai-nilai ini diharapkan akan membentuk budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku warga badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman2. Integritas dan Kejujuran3. Akuntabilitas4. Responsibilitas

14

5. Keterbukaan6. Ketidakberpihakan7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

2. Restrukturisasi Secara konseptual restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung tertuang dalam Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035. Di dalam Cetak Biru tersebut, restrukturisasi organisasi menjadi kebutuhan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya, utamanya disebabkan beberapa hal berikut:

1. Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

2. Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi.3. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: profesional dan bebas KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme). 4. Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik.. 5. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan teknologi informasi.6. Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.7. Adanya tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi antar posisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengembangan organisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu:

Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) Oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization)

Pengembangan dua desain organisasi tersebut, dapat dianggap sebagai dua fase perkembangan organisasi. Keduanya memberikan gambaran terjadinya dua kali perubahan/penyesuaian struktur organisasi sebagai konsekuensi logis terhadap desainnya. Organisasi berbasis kinerja akan menjadi fondasi untuk Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya, berkembang menjadi organisasi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan keahlian.

15

Syarat yang harus dipenuhi agar Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dapat berhasil dengan dua desain organisasi ini, adalah perlunya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi ini penting untuk memastikan adanya komunikasi terpadu dan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) yang kuat. Dengan demikian, diperkirakan struktur organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya akan sungguh-sungguh menjadi organisasi yang modern, tepat fungsi, tepat ukuran dengan kinerja maksimal.

Selain itu dalam cetak biru juga disampaikan perencanaan sistem pengelolaan organisasi terdesentralisasi. Hal ini dipandang paling tepat mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan yang ada, mulai di wilayah pusat pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota.

Mengenai struktur akan dikembangkan mengikuti disain organisasi di atas setelah strategi sistem kamar disepakati perumusannya. Dengan demikian struktur organisasi akan berkembang sesuai dengan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai TUPOKSI utamanya.

3. Analisa Beban Kerja Pada tahun 2009 telah selesai dilaksanakan analisa beban kerja yang kemudian dilanjutkan dengan staffing assessment. Secara umum Staffing assessment dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengetahui kapasitas ideal (jumlah pegawai ideal) dalam sebuah organisasi berdasarkan pengukuran tingkat kesibukan suatu posisi/jabatan dalam organisasi relatif terhadap waktu efektif yang tersedia untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab dalam rentang waktu satu tahun.

Secara umum, hasil dari analisa beban kerja dan staffing assessment adalah:1. Beban kerja belum merata. Ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi

lainnya beban kerjanya cenderung rendah2. Distribusi pegawai dan hakim pada pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia juga masih belum

sepenuhnya seimbang.

Untuk melaksanakan rekomendasi dari aktivitas ini memerlukan pemikiran dan perencanaan yang detil dan matang, mengingat keterkaitan yang tinggi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan kepegawaian serta kemampuan penganggaran.

16

Hasil dari analisa beban kerja dan staffing assessment serta uraian pekerjaan menjadi pertimbangan sangat penting pada saat pengembangan struktur organisasi.

E PENATAAN TATA LAKSANA

1. Penyusunan Business Process untuk menghasilkan SOP

Pelaksanaan dari aktivitas Penyusunan Business Process untuk menghasilkan SOP dilakukan secara bertahap. SOP yang dihasilkan antara lain:

1. Kepaniteraan: prosedur penyelesaian perkara kasasi dan PK pidana maupun perdata serta draft pengesahan penanganan softcopy putusan dan upload ke situs atau website Mahkamah Agung.

2. Badan urusan Administrasi: telah dibuat SOP yang mencakup Biro perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Biro perlengkapan

3. Direktorat Jenderal badan peradilan Umum, agama dan Militer dan Tata usaha negara: telah dibuat SOP yang mengacu pada pola bindalmin bagi lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama serta Peradilan Militer dan tata usaha negara.

4. Badan Pengawasan telah dibuat SOP/pedoman pengawasan dilingkungan badan peradilan ( Pengaduan Masyarakat)

5. Beberapa pengadilan, baik pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama juga telah mengembangkan SOP

2. Elektronisasi Dokumentasi/ Kearsipan

Elektronisasi Tata PersuratanSistem administrasi persuratan juga merupakan tantangan yang dihadapi pada hampir semua tingkatan pegawai di Mahkamah Agung. Selama ini banyak timbul masalah misalnya penomoran surat, catatan disposisi, pencarian surat aktif maupun yang sudah tidak aktif yang belum seragam dan sifatnya manual. Aplikasi ini akan memberikan fasilitas kepada pengguna/user untuk membuat dan mencari kembali surat, baik surat masuk dan surat keluar. Dengan aplikasi persuratan ini juga akan mengurangi penggunaan kertas khususnya proses disposisi persuratan. Saat ini Aplikasi ini baru diimplementasikan di lingkungan satuan kerja Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung. Secara bertahap akan diimplementasikan kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.

17

F PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. Asesmen Kompetensi Individu

Asesmen kompetensi individu untuk pertama kali dilakukan terhadap 6 (enam) orang pejabat eselon 2. Asesmen dimaksudkan untuk melihat kesiapan dan kecocokan kompetensi keenam orang pejabat ini untuk bisa diajukan sebagai kandidat pejabat eselon 1 ke TPA (Tim Penilai Akhir). Keenam orang pejabat ini adalah mereka yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, serta sudah lulus SesPim 1. Asesmen dilakukan oleh pihak ketiga pada tanggal 22 Juni 2011.

Asesmen kompetensi dilakukan berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan sebagai profil kompetensi dan disain asesmen.

2. Membangun Sistem Penilaian Kinerja

Beberapa aktivitas yang mengarah pada sistem penilaian kinerja sudah dilakukan seperti penyusunan timesheet dan formulir Catatan Harian Kerja, namun kegiatan ini masih belum menjadi kebijakan umum bagi semua unit kerja. Dalam pelaksanaannya penggunaan timesheet dan catatan harian kerja masih belum berjalan secara optimal dan belum pernah ada evaluasi pelaksanaannya.

3. Mengembangkan Sistem Pengadaan (staffing) dan Seleksi

Mahkamah Agung melakukan kajian terhadap proses dan sistem rekrutmen yang saat ini berlangsung. Kajian menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti: Mengembangkan profil kompetensi untuk posisi/jabatan atau kelompok posisi/jabatan; membangun strategi "jemput bola" dalam proses rekrutmen (sourcing strategy) untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik; Mempertimbangkan hasil Analisa Beban Kerja (workload analysis dan staffing assessment) dalam perencanaan kebutuhan SDM (workforce planning) dan rekrutmen; dll.

Meski belum semua rekomendasi di atas dilaksanakan, untuk mengurangi subyektivitas, Mahkamah Agung bekerjasama dengan pihak ketiga – dalam hal ini Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk Psikotes dan Universitas Padjajaran untuk pembuatan dan pengiriman soal ujian serta pemeriksaan dan pemberian peringkat/ranking hasil ujian. Pengumuman kelulusan disebarluaskan secara transparan melalui situs Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id, www.badilag.net, www.badilum.info, dan pada papan pengumuman yang berada di Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia

18

4. Mengembangkan Pola Pelatihan dan Pengembangan

Berangkat dari kebutuhan untuk bisa menghasilkan (terutama) hakim-hakim yang berkualitas, Mahkamah Agung berupaya mendefinisikan hakim ideal. Definisi ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi apa sajakah yang harus dimiliki dan program pengembangan apa sajakah yang diperlukan.

Definisi hakim ideal yang berhasil didefinisikan adalah: “hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri,

bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal”.

Berdasarkan definsi tersebut di atas, kompetensi umum yang harus dimiliki seorang hakim untuk mencapai profil ideal tersebut adalah: adil, teguh, pengendalian diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, mulia, memiliki kapasitas administrasi dan manajerial, komunikatif, memiliki jiwa kepemimpinan.

Dengan adanya kompetensi tersebut, memudahkan Mahkamah Agung dalam mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi. Beberapa kegiatan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk merumuskan pola pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi antara lain dengan mengubah strategi pengembangan dan menyempurnakan kurikulum pendidikan hakim. Saat ini Mahkamah Agung sudah memiliki ; Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC). Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC) merupakn program intensif dengan durasi 2 tahun yang memadukan antara metode in-class training dan on-the job training yang akan meningkatan standar calon hakim dan mempersiapkan calon hakim untuk benar-benar siap menjalankan tugas sebagai seorang hakim.

5. Memperkuat Pola Rotasi, Mutasi dan Promosi

Terkait penguatan pola karir, Mahkamah Agung melakukan kajian untuk mengetahui kebutuhannya. Beberapa hasil rekomendasi dari kajian pola karir, pola rotasi, mutasi dan promosi tersebut, adalah:

1. Membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan menggunakannya sebagai dasar promosi dan pengembangan karir pegawai.

2. Membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan jabatan4. Melakukan kajian terhadap kewenangan staf fungsional bagi kemungkinan untuk menjalankan tugas-tugas

6. Memperkuat Pola Karir

19

pejabat struktural.5. Melakukan kajian proses kerja dan disain struktur organisasi6. Melakukan kajian kembali mengenai jenjang karir untuk jabatan Kepaniteraan

7. Membangun/memperkuat database Kepegawaian

Biro Kepegawaian terus melakukan kegiatan pemutakhiran data yang terdapat dalam SIKEP secara berkala. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pemotretan database kepegawaian terkini di lingkungan Mahkamah Agung dan keempat peradilan di bawahnya. Sistem informasi kepegawaian tidak bisa dilepaskan dari sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi. Competency based human resources management (CBHRM) ini mengunakan kemajuan teknologi informasi sehingga memudahkan operasionalisasi baik pengembangan kepegawaian berbasis kinerja maupun memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.

Aplikasi SIKEP dapat menunjukkan secara tepat waktu (realtime) data kepegawaian dalam beberapa kategori. Selama ini yang banyak dimanfaatkan adalah pencarian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan. SIKEP yang berjalan dengan baik kan sangat membantu jajaran internal Mahkamah Agung melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi. Melalui SIKEP, pimpinan semua satuan kerja bisa melihat latar belakang dan riwayat pekerjaan semua karyawan Mahkamah Agung. Sistem semacam ini tentu saja bermanfaat untuk penentuan jenjang karir yang berbasis pada kinerja dan prestasi. Jika diterapkan pada penanganan perkara oleh hakim, SIKEP dapat membantu pimpinan Mahkamah Agung untuk melihat kinerja hakim dalam memutus perkara. Pada tahun 2010 perluasan aplikasi SIKEP bisa mencapai 200 pengadilan lain. Pemeliharaan aplikasi SIKEP di 600 pengadilan tetap dijalankan

G PENGUATAN UNIT ORGANISASI

1. Penguatan Unit Kerja/Organisasi Kepegawaian

Penguatan yang dilakukan saat ini masih bersifat pelatihan yang ditujukan sebagai penguatan kapabilitas pengelola kepegawaian. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Pelatihan Sertifikasi Training Officer Course (TOC) bagi Pejabat dan Pegawai Terkait Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Badan dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

20

2. Penguatan Unit Kerja/Organisasi Kediklatan

Untuk meningkatkan kapasitas di bidang Manajemen Pengelolaan Diklat di lembaga Pendidikan Peradilan, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke sejumlah negara. Beberapa tempat studi banding tersebut antara lain:

National Judicial Institute Canada. International Cooperation Departement (ICD) Research and Training Institute Minstry of Justice Japan.

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mendapat gambaran dan melakukan observasi aktif terhadap: Pola pengelolaan Diklat aparat peradilan, khususnya mekanisme dan manajemen online course/distance

learning, yang sangat cocok diterapkan di Indonesia, terutama bagi hakim-hakim yang bertugas didaerah-daerah;

Manajeman dan organisasi diklat yang profesional 3. Perbaikan Sarana dan

PrasaranaKetersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Seiring dengan perkembangan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana bertambah. Oleh karena itu, dalam penyusunan angggaran, dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan komputer, penyediaan jaringan internet, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas, dll.

Keberhasilan dalam pengadaan website dan jaringan internet di pengadilan2, pengadaan meja informasi, pengadaan pengadilan tipikor, pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung adalah beberapa upaya perbaikan sarana dan prasarana.

H PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi – Deregulasi – Menyusun Regulasi Baru

Dalam upaya melakukan regulasi – deregulasi – menyusun regulasi baru, Mahkamah Agung telah melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:A. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan

Penelusuran literatur hukum khususnya peraturan perundang-undnagan merupakan komponen penting dalam kerja lembaga peradilan. Oleh karenanya akses yang mudah terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prasarat penting dalam memastikan terlaksananya secara efektif, efisien dan adil. Untuk memudahkan penelusuran literatur hukum tersebut Mahkamah Agung telah menyusun kompilasi peraturan perundang-undangan. Kompilasi peraturan ini disusun dalam bentuk manual yang berupa buku himpunan

21

peraturan maupun dalam format elektronik

Beberapa produk kompilasi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat Mahkamah Agung antara lain:1. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung Serta

Badan peradilan di Indonesia (2009)2. Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung 1951 – 2009)3. Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu (2009)4. Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2003-20065. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 35 tahun 20076. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 36 tahun 20087. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2009 nomor 37tahun 20078. CD Himpunan Peraturan Perundang-undanganan Dan Hukum Lainya Mahkamah Agung-RI 19459. CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Lainya Serta Kebijakan Mahkamah Agung RI

(1945-2008)

B. Kajian Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dilakukan untuk membahas permasalahan seputar peraturan perundang-undangan yang dinilai bermasalah. Tujuan kegiatan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi seputar peraturan yang dinilai akan menghambat kinerja atau palaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki peraturan yang dinilai bermasalah. Untuk melakukan kajian tersebut Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan kegiatan Kajian Pakar. Pelaksanaan FGD melibatkan berbagai pihak dilingkungan Mahkamah Agung yang berkepentingan dengan tema permasalahan. Adapun Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan FGD adalah terkait dengan permasalahan:

1. Organisasi2. Sumber Daya Manusia3. Manajemen Perkara4. Anggaran dan Asset5. Transparansi Peradilan

22

6. PengawasanHasil dari kegiatan kajian peraturan perundang-undangan ini adalah laporan hasil kajian yang berisi:

1. Peta peraturan perundang-undangan2. Hasil analisis peraturan perundang-undangan3. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

I PENGAWASAN INTERNAL

1. Menegakkan Disiplin Kerja

Dalam rangka percepatan penegakan disiplin, Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan penegakan disiplin kerja diantaranya dalam bentuk kegiatan mengefektifkan pengawasan melekat dan penanganan pengaduan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 jo Inpres No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat, melakukan pengawasan reguler, monitoring dan penilaian kinerja Pengadilan.

Penegakan disiplin kinerja di Mahkamah Agung melalui 6 aspek aktivitas meliputi :

2. Pembentukan aturan yang berkaitan dengan penegakan disiplin . Untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin di Mahkamah Agung, maka telah dibuat beberapa aturan sebagai standar acuan dalam penegakan disiplin kerja, antara lain: SK KMA No. 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; SK Kabawas No. MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan; SK KMA No. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

3. Melakukan Sosialisasi Aturan Tersebut . Agar aparatur peradilan memahami aturan-aturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas pokok peradilan maka dilakukan sosialisasi dalam bentuk: 1. Rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan 4 (empat) lingkungan peradilan 2. Menerbitkan buku saku aturan-aturan terkait dan didistribusikan kepada pengadilan 3. Menerbitkan brosur-brosur tentang penanganan pengaduan

23

4. Penunjukan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung sebagai pilot project pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 Tentang Penunjukan Pengadilan sebagai percontohan penanganan pengaduan.

4. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama ini Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya telah memiliki sistem pengaduan masyarakat. Tujuan dari sistem pengaduan tersebut pada hakekatnya adalah untuk merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan sendiri terhadap penyelenggaraan peradilan maupun perilaku aparat pengadilan. Untuk pelaksanaan sistem tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari lampiran ke IV SK. KMA. No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui meja informasi yang berada di pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara online. Pengawasan Internal dilakukan dengan membuka akses pengaduan online dan segera meresponnya dan mengumumkan penindakannya melalui website. Dalam surat keputusan tersebut juga ditampilkan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat yang baru, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding. Sebanyak 6700 booklet, 20.100 brosur dan 2010 poster disebarluaskan untuk masyarakat melalui Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.

5. Sistem Administrasi Pengawasan Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang telah dibantu oleh Sistem Informasi dan Administrasi Pengawasan (SAP) sehingga bersifat elektronis. Saat ini sistem

24

tersebut tengah dikembangkan untuk memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

6. Revisi buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2009 di Palembang telah disampaikan edisi revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Revisi Buku II tersebut pada prinsipnya mencakup berbagai perubahan dalam teknis hukum acara. Mengingat obyek pengawasan internal di lingkungan peradilan juga mencakup permasalahan ini maka sejalan dengan hal tersebut Badan Pengawasan melakukan Revisi terhadap Buku IV agar materi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Buku II. Hasil revisi terhadap Buku IV tersebut selanjutnya disosialisasikan dalam Rapat Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan.

7. Pengawasan Reguler Selama tahun 2009 Pengawasan Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan reguler yang mencakup 89 obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

8. On the Spot /Inspeksi Langsung Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan On The Spot /inspeksi langsung atas pemeriksaan yang dilakukan atas temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK. Pemeriksaan On The Spot (inspeksi langsung) pada tahun 2009 dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Satuan Kerja diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, yang meliputi 10 (sepuluh) wilayah Denpasar, Yogyakarta, Kupang, Makasar, Kendari, Pekanbaru, Medan, Jayapura, Surabaya dan Banda Aceh. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK diantaranya mengenai perkembangan atas realisasi kerugian negara berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta laporan tentang manajemen aset.

25

9. Monitoring Pada tahun 2009 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menyelenggarakan monitoring untuk memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Reguler pada 17 Obyek Pemeriksaan. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan.

10. Hasil Penanganan Pengaduan Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat, yang diajukan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sebanyak 2.302 surat. Sedangkan surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Badan Pengawasan adalah sebanyak 2.140 surat, dengan perincian sebagai berikut :

Diproses sebanyak 891 surat dengan rinciang sebagai berikut :1. Diperiksa oleh Bawas sebanyak 296 surat; 2. Dijawab melalui surat sebanyak 268; 3. Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 327 surat;

Surat yang tidak layak diproses sebanyak 1.249 surat.

Sedangkan Pengaduan yang masuk melalui website secara online antara bulan Maret-Desember 2009 adalah sebanyak 300 pengaduan dengan perincian sebagai berikut:1. Bukan kewenangan Bawas sebanyak 45 surat.2. Dijawab dengan surat sebanyak 97 surat.3. Ditelaah sebanyak 37 surat.4. Tidak layak proses sebanyak 121 surat

11. Pengawasan Melekat

26

Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, telah memberikan kewenangan penuh kepada pimpinan pengadilan melakukan penindakan dalam rangka memfungsikan pengawasan melekat.

2. Menegakkan Kode Etik Upaya menegakkan kode etik, adalah salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari quick wins. Dalam aktivitas ini, Mahkamah Agung telah berhasil, antara lain dalam:1. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Perilaku Hakim serta memberikan pelatihan pada lebih dari 2,000

hakim 2. Membentuk Majelis Kehormatan Hakim, bersama dengan Komisi Yudisial3. Melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya dengan Kejaksaan Agung

Tabel 2Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi serta Pencapaiannya

27

BAGIAN PERTAMA

REFORMASI BIROKRASI DALAM REFORMASI PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial5 serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap”, memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Penyatuan atap beserta semua konsekuensi logis yang muncul untuk menjadi lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu mengelola administratif, personil, finansial dan sarana prasarana, membuat Mahkamah Agung melakukan perubahan atau pembaruan di semua aspek secara hampir bersamaan. Menyadari keterbatasan sumber daya dan terus mendesaknya perkembangan kebutuhan publik akan perubahan di Mahkamah Agung

dan badan-badan peradilan di bawahnya, maka perencanaan adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Hal ini menjadi latar belakang disusunnya Cetak Biru Peradilan 2004 - 2009 (yang mulai disusun pada tahun 2003). Cetak Biru ini merupakan sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Salah satu rekomendasi cetak biru adalah perlunya dibentuk Tim Pembaruan Peradilan. Tim Pembaruan Peradilan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) bernomor KMA/26/SK/IV/2004. Tim pembaruan Mahkamah Agung ini tidak hanya terdiri dari internal Mahkamah Agung tetapi juga pihak eksternal. Tim pembaruan terdiri dari 6 (enam) kelompok kerja, yaitu:

1. Kelompok kerja manajemen perkara2. Kelompok kerja teknologi informasi3. Kelompok kerja pendidikan dan pelatihan

5 Pasal 21 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman junctis Pasal 13 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 11 Undang Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

28

4. Kelompok kerja sumber daya manusia5. Kelompok kerja manajemen keuangan6. Kelompok kerja pengawasan

Setiap kelompok kerja terdiri dari unsur Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, pejabat eselon 1 dan 2 serta perwakilan dari pihak eksternal. Selain berada di dalam setiap pokja, pihak eksternal juga berperan dalam tim khusus yang disebut sebagai tim asistensi teknis pembaruan peradilan. Keberadaan tim asistensi teknis, utamanya adalah sebagai akselerator untuk mendorong percepatan pelaksanaan rekomendasi cetak biru melalui upaya koordinasi antar instansi dan donor. Selain itu juga berperan dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi serta publikasi.

Berikut adalah gambaran milestone reformasi birokrasi dalam reformasi peradilan Mahkamah Agung.

Gambar 1.Milestone Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

29

Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono berkunjung ke Mahkamah Agung dan berdialog

dengan Pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh Hakim Agung. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menegaskan dukungannya terhadap reformasi peradilan yang mencakup reformasi aparatur penegak hukum yang sejatinya adalah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dukungan ini memberikan semangat untuk mempercepat pelaksanaan pembaruan.

Sepanjang tahun 2006 hingga 2007, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya melalui kelompok kerja pembaruannya melakukan perubahan atau perbaikan dalam organisasi dan tata kerja, manajemen perkara, pengawasan internal, Sumber Daya Manusia, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir, dan sistem teknologi informasi serta manajemen keuangan.

Salah satu perbaikan yang menyangkut organisasi dan tatalaksana adalah Perbaikan Tata Kerja. Perbaikan ini dimulai dengan memperbaharui Struktur Organisasi Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung untuk kemudian ditindaklanjuti dengan disahkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2007 diadakan pertemuan antara Tim Pembaruan MA dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembangkan kerangka pikir reformasi birokrasi sebagai upaya mencegah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kerangka pikir ini memperkuat reformasi peradilan, utamanya reformasi aparatur penegak hukum. Pertemuan tersebut berlanjut pada pembentukan tim kerja reformasi birokrasi yang terdiri dari perwakilan Departemen Keuangan (DepKeu), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenneg PAN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK dan MA. Untuk selanjutnya tim sepakat untuk menjadikan DepKeu, Kemenneg PAN, BPK dan MA sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi. Pada perjalanannya Kemenneg PAN mengundurkan diri dan selanjutnya berperan sebagai pengelola pelaksanaan reformasi birokrasi.

Masing-masing lembaga yang menjadi percontohan RB merumuskan program quick wins yang sesuai dengan karakteristik lembaga dan terutama yang menyentuh pada aspek-aspek

30

kebutuhan/pelayanan publik. Program quick wins ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Program quick wins Mahkamah Agung adalah:

1. Transparansi Putusan 2. Pengembangan Teknologi Informasi3. Pengelolaan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)4. Kode Perilaku Hakim5. Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan

dan sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)

Pada tahun 2008 terbit Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Dengan terbitnya peraturan menteri PAN ini, maka lembaga yang menjadi percontohan RB diminta untuk melanjutkan kegiatan RB-nya sesuai dengan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, termasuk Mahkamah Agung.

Berdasarkan penilaian atas quick wins, Mahkamah Agung berhasil mendapatkan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2008. Sebagai konsekuensi turunnya tunjangan kinerja, Ketua Mahkamah

Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang di Bawahnya. Surat Keputusan ini disosialisasikan terhadap para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia. Perjalanan reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada kurun waktu 2008 - 2010 beserta capaiannya akan disampaikan pada bagian berikut.

Seiring dengan dilaksanakannya agenda-agenda reformasi birokrasi, Mahkamah Agung mencatat bahwa pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk di dalamnya reformasi birokrasi. Dengan demikian kami memahami bahwa perjalanan reformasi birokrasi adalah sebagaimana gambar berikut ini:

31

Gambar 2 Pemahaman Perjalanan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi gelombang kedua ini merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari gelombang sebelumnya dan telah diselaraskan dengan RPJPN dan RPJMN. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (diterbitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 (diterbitkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010) menandakan dimulainya RB gelombang dua, sekaligus merupakan penyempurnaan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008).

Sejalan dengan reformasi birokrasi gelombang kedua, setelah mengevaluasi implementasi Cetak Biru 2003, Mahkamah Agung mengembangkan Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035. Dalam Cetak Biru ini, reformasi birokrasi menjadi fokus dari upaya-upaya pembaruan peradilan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Dalam lampiran Surat Keputusan ini, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap kelompok kerja dalam Tim Pembaruan Peradilan (sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan) bertanggungjawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan areanya.

Tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung dibentuk dengan mengacu pada struktur pengelolaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Acuan tersebut memberikan pemahaman terhadap prinsip mendasar yang disampaikan dalam aturan tersebut, yaitu bahwa: perubahan yang diinginkan dalam reformasi birokrasi hanya akan terjadi bila dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Selain itu, perubahan tersebut akan terjadi dalam waktu yang lebih cepat bila seluruh jajaran pimpinan terlibat secara aktif.

32

Berdasarkan pemahaman terhadap prinsip dasar dan dengan melihat konteks dan karakter organisasi Mahkamah Agung serta untuk memastikan pengintegrasian reformasi birokrasi dalam reformasi peradilan, maka dibentuklah tim6 dengan susunan sebagai berikut :

A. Tim Pengarah

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RISekretaris : Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RIAnggota : 1. Wakil Ketua Yudisial Mahkamah Agung RI

2. Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RIB. Tim Pelaksana

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RIKetua : Koordinator Tim Pembaruan PeradilanWakil Ketua : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RISekretaris : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Wakil Sekretaris : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pelaksana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi:

No PelaksanaProgram dan Kegiatan

Reformasi Birokrasi

1 Kelompok Kerja Manajemen Perkara

a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana

2 Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Keuangan

a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana c. Penataan SDM aparatur

3 Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan

a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan Manajemen SDM Apartur

4 Kelompok Kerja Pengawasan Internal

a. Penguatan pengawasan internb. Penguatan akuntabilitas kinerjac. Peningkatan kualitas pelayanan publikd. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5 Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan

a. Manajemen Perubahan b. Penataan perundang-undangan c. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

6 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/Kma/Sk/V/2011Tanggal: 2 Mei 2011

33

Dengan kebijakan dan strategi pelaksanaan seperti disebutkan di atas, dapat dipastikan integrasi antara reformasi peradilan dan reformasi birokrasi dapat dicapai dengan hasil yang lebih maksimal.

34

BAGIAN KEDUA

REFORMASI PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Reformasi peradilan sebagai payung perubahan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, mencakup pembaruan dalam tugas pokoknya, yaitu manajemen perkara. Bila dikaitkan dengan reformasi birokrasi, manajemen perkara erat berhubungan dengan pelayanan publik, utamanya pihak pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Manajemen perkara dalam hal ini berkaitan dengan kecepatan memutus perkara dan kualitas putusan. Hal tersebut berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengikisan tunggakan perkara.

Sampai dengan tahun 2009 (berdasarkan Laporan Tahunan 2009), berbagai upaya dilakukan oleh kelompok kerja manajemen perkara untuk mengatasi tunggakan perkara dan upaya mencegah agar tunggakan perkara tidak terjadi lagi. Program dan kegiatan yang dimaksud, adalah:

NO PROGRAM KEGIATAN

1 Pengikisan tunggakan perkara Penyempurnaan definisi tunggakan perkara

Penyempurnaan sistem pendataan perkara, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 69 PAN/INT/VI/2009 Tentang Tim Penyempurnaan Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang intinya membentuk tim untuk menyempurnakan aplikasi spreadheet yang digunakan selama ini. Cara yang ditempuh adalah dengan mengkapitalisasi penggunaan spreadsheet yang lama dan mengembangkan sistem sharing spreadsheet secara tersentralisir dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Sistem baru akan merubah cara kerja staf kepaniteraan dengan memperpendek mata rantai proses penanganan perkara dalam penggunaan sistem lebih cepat

Redistribusi perkara dan percepatan minutasi sesuai SK KMA nomor 056A/KMA/SK/IV/2009 tentang penarikan seluruh berkas perkara yang terregistrasi tahun 2005 ke bawah untuk dimasukkan pada tim kikis, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2009 tidak ada lagi perkara-perkara tunggakan di bawah tahun 2005. Program ini dilanjutkan dengan penarikan semua berkas perkara tahun 2006 yang masih ada pada majelis untuk diselesaikan oleh tim Kikis.

35

NO PROGRAM KEGIATAN

2 Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Keuangan Perkara di Mahkamah Agung

Biaya proses penyelesaian perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan laporan Mahkamah Agung, yang dipertanggungjawabkan kepada pihak - pihak yang berperkara yang besarnya ditetapkan dalam putusan. Pengelola biaya proses adalah Panitera pada Mahkamah Agung dan Panitera/Sekretaris pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya pengelolaan biaya proses ini dilaksanakan sesuai dengan SK Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009.

3 Penyempurnaan Ketentuan Mengenai Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 kali.

Tabel 3Program dan Kegiatan Mencegah Tunggakan Perkara

Untuk memastikan keberhasilan program dan kegiatan di atas, selama tiga tahun terakhir Mahkamah Agung RI telah melakukan langkah-langkah yang positif dan sistematis, antara lain:

1. Perbaikan kebijakan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, 2. Peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepaniteraan secara berkelanjutan, 3. Crash program penyelesaian tunggakan perkara.

Untuk menghindari terjadinya tunggakan perkara di masa yang akan datang, Mahkamah Agung menyempurnakan standar kinerja penanganan perkara melalui Surat Keputusan KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009, tanggal 11 September 2009. Surat Keputusan tersebut memberikan penekanan penyelesaian proses berperkara di Mahkamah Agung bukan saja kepada administrator yudisial yaitu Kepaniteraan Mahkamah Agung, akan tetapi juga memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani perkara. Dengan adanya pedoman ini maka penyelesaian perkara yang semula ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, dapat ditekan menjadi 1 (satu) tahun dengan batas toleransi 6 (enam) bulan. Gambar di bawah memberikan penjelasan secara lebih detil mengenai standar kinerja penanganan perkara:

36

Gambar 3 Standar Kinerja Penanganan Perkara

Semua upaya yang dilakukan, secara umum mendorong terjadinya peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara. Detil capaian kinerja dapat dilihat pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2009 yang disertakan bersama laporan ini.

37

Sebagai ilustrasi kondisi tumpukan perkara Mahkamah Agung saat ini4. Selama tahun 2010, Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 13.480

perkara. Jumlah ini naik 7,50 % dari tahun 2009 yang menerima 12.540 perkara. 5. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini merupakan jumlah terbesar dalam enam tahun

terakhir. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 8.835, sehingga jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah 22.315 perkara.

6. Sementara itu berdasarkan jenis perkara, jumlah perkara pada Mahkamah Agung selama tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. perdata 7.915 perkara (35,47%), b. pidana khusus 5.025 (22,52 %), c. pidana umum 3.965 (17,77 %), d. tata usaha negara 2.475 (11,11 %), e. perdata khusus 1.655 (7,42 %), f. perdata agama 902 (4,04 %), dan g. pidana militer 373 (1,67 %).

Dari jumlah tersebut melalui berbagai upaya seperti yang disebutkan sebelumnya, pada tahun 2010 Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 13.891 perkara.

Dari angka perkara yang diputus ini menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Agung dalam memutus perkara naik 15,90 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11.985 perkara.

Sebagaimana perkara masuk, jumlah perkara putus ini merupakan jumlah terbesar dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung.

38

BAGIAN KETIGA

PROGRAM QUICK WINS MAHKAMAH AGUNG DAN CAPAIANNYA

Program Quick Wins

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, quick wins Mahkamah Agung ada 5 (lima) program, yaitu:

1. Transparansi Putusan 2. Pengembangan Teknologi Informasi3. Pengelolaan PNBP4. Kode Perilaku Hakim5. Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan

dan sistem remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)

Dasar pemikirian pemilihan kelima program quick wins tersebut adalah sebagai berikut:

PROGRAMWAKTU DAMPAK

TINGKAT KEMUDAHAN KETERANGAN

+ / - + / - + / -Transparansi putusan Sangat bersentuhan

dengan kebutuhan publik

Mendorong transparansi

Pengembangan Teknologi Informasi

Mendorong transparansi dan terwujudnya good governance

Pengelolaan PNBP Mendorong transparansi

Meningkatkan akuntabilitas

Kode etik hakim Meningkatkan profesionalisme

Manajemen SDM, khususnya analisa pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan sistem

Meningkatkan akuntabilitas

Meningkatkan profesionalisme

39

remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)

Tabel 3. Dasar Pemikiran Program Quick Wins Mahkamah Agung

Capaian

Capaian yang dilaporkan pada bagian ini, adalah hasil yang telah dicapai oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan program quick wins. Secara rinci capaian tersebut di jelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi putusan1.1 Mengembangkan Landasan Keterbukaan informasi

Langkah pertama yang ditempuh Mahkamah Agung untuk mewujudkan transparansi peradilan adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007. Banyak pihak yang menilai Surat Keputusan Keterbukaan informasi di Pengadilan ini merupakan lompatan quantum (quantum leap)7. Hal ini karena lahirnya Surat Keputusan ini jauh sebelum DPR mensahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang diundangkan 30 April 2008 dan berlaku mulai 1 Mei 2010.

Secara umum, keputusan ini mengatur beberapa hal diantaranya:

i. Jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya;

ii. Jenis informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;

iii. Prosedur dalam memberikan pelayanan informasi, termasuk biaya dan waktu pelayanan, hak mengajukan keberatan;

iv. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi; serta

v. Sanksi.

Langkah diseminasi Surat Keputusan KMA Nomor : 144/2007 yang merupakan salah satu aktivitas manajemen perubahan, dimulai pada kesempatan Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2007 di Makassar8 yang dilaksanakan pada tanggal 2-7

7 Sebutan ini disampaikan oleh Ketua Program  Studi Humas Depertemen Ilmu Komunikasi Fisip UI, Fauzie Syuaib, pada acara Loka Karya SK KMA 144/2007 di Universitas Indonesia, tanggal 12 Juni 2008 (lihat : http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1475&Itemid=595)

8 Rakerna MA Tahun 2007 dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar diikuti oleh 470 perserta yang terdiri dari 117 Peradilan Umum, 44 Peradilan Militer, 121 Peradilan Agama, 94 Mahkamah Agung, 12 Hakim Adhoc, LSM dan Tim Pembaruan Mahkamah Agung. (lihat: http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?jid=8&bid=574)

40

September 2007, atau satu minggu setelah ditandatanganinya Surat Keputusan KMA tersebut. Bentuk diseminasi pada forum Rakernas ini dengan cara mempresentasikan dan membagikan Surat Keputusan KMA tersebut kepada seluruh peserta rakernas.

Aktivitas diseminasi Surat Keputusan Keterbukaan Informasi di Pengadilan ini lebih intensif dilakukan pada tahun 2008-2009, yaitu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Loka Karya SK KMA 144/2007 di 7 (tujuh) Perguruan Tinggi

Mahkamah Agung (Ditjen Badilag) bekerja sama dengan IALDF (Indonesia-Australia Legal Development Facility) menyelenggarakan kegiatan diseminasi Surat Keputusan KMA 144/2007 dalam bentuk Loka Karya di 7 (tujuh) Perguruan Tinggi yang diikuti oleh unsur akademisi, praktisi hukum, dan organisasi/lembaga swadaya masyarakat.

Gambar 4

Kegiatan Loka Karya SK KMA 144/2007 di Universitas Indonesia Pada Tanggal 12 Juni 2010

Ketujuh tempat penyelenggaraan kegiatan loka karya tersebut adalah sebagai berikut :

NOTEMPAT

PENYELENGGARAANWAKTU NARA SUMBER

1 UI Jakarta 12 Juni 2008

Dr. Artidjo Alkostar

2 Unair Surabaya9 24 Juni Dr. Harifin A. Tumpa

41

NOTEMPAT

PENYELENGGARAANWAKTU NARA SUMBER

20083 Universitas10

Tanjungpura, Pontianak1 Juli 2008 Atja Sondjaja, SH

4 Universitas Mataram11 8 Juli 2008 Wiwiek Awiati SH, Mhum dan Drs. H. Hidayatullah, SH

5 IAIN Sumut, Medan12 15 Juli 2008

Dr. Artijo Alkostar, Prof. Dr. Ningrum Sirait

6 Unsyiah Aceh 16 Juli 2008

Dr. Artidjo Alkostar

7 Universitas Hasanuddin Makassar13

29 Juli 2008

Dr. Harifin A. Tumpa

Tabel 4.

Tempat Lokakarya dan Jadwal Pelaksanaan Lokakarya Diseminasi SK KMA 144/2007

b. Sosialisasi Surat Keputusan KMA 144/2007 untuk 4 Lingkungan Peradilan Ditjen Badilag bekerja sama dengan IALDF menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SK KMA 144/2007 bagi Seluruh Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan sosialisasi ini dilaksanakan di 14 tempat kegiatan: Bandung, Banten, Semarang, Surabaya, Mataram, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Medan, Aceh, Manado, dan Jayapura.

c. Sosialisasi SK KMA 144/2007 Bagi Panitera/Sekretaris 4 lingkungan peradilan. Biro Hukum dan Humas, pada akhir tahun 2008 menyelenggarakan sosialisasi SK KMA 144/2007 bagi Panitera/Sekretaris 4 lingkungan peradilan, sebagai berikut:

NO TEMPAT KETERANGAN1 Semarang Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta

9 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=149010 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=156811 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=157712 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1600 13 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1655

42

2 Surabaya Wilayah Jawa Timur3 Makassar Wilayah Sulawesi Selatan4 Pontianak Wilayah Kalimantan Barat5 Bandung Wilayah Jawa Barat6 Palembang Wilayah Sumatera Selatan7 Medan Wilayah Sumatera Utara8 Aceh Wilayah Aceh

Tabel 5Lokasi Sosialisasi SK KMA 144/2007 bagi Panitera/Sekretaris

Empat lingkungan peradilan

d. Sosialisasi SK KMA 144/2007 Melalui Pencetakan Poster dan Booklet Selain melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, diseminasi Surat Keputusan Keterbukaan Informasi di pengadilan dilakukan dengan publikasi booklet dan poster-poster yang didistribusikan ke pengadilan

Gambar 5Publikasi booklet dan poster-poster terkait sosialisasi SK KMA 144/2007

e. Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Untuk memastikan terimplementasinya keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 dan SK KMA 144/2007, Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan.

1.2 Publikasi Putusan

a. Aturan/Renja Publikasi Putusan

Sebelum menjadi program quick wins reformasi birokrasi di tahun 2007, Publikasi Putusan telah tertera dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2003-2009 yang diterbitkan pada tahun 2003. Langkah ini semakin kongkrit dengan

43

ditandatanganinya dokumen nota kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung dengan Federal Court of Australia, dan Family Court of Australia, MoU MA dengan Millenium Challenge Corporation – Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP), dan Surat Kerjasama Mahkamah Agung dengan Asian Legal Information Institute yang dikelola oleh University Technologi of Sydney (UTS).

b. Konsep/Sistem Publikasi Putusan

Sistem yang merupakan instrumen bagi pelaksanaan publikasi putusan ini yang utama adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007.

Kemudian dalam tingkatan teknis publikasi putusan melalui website, rujukan sistemnya berdasarkan pada Standard Operating Prosedure (SOP) pengelolaan, pengiriman (e-mailing), dan uploading putusan. Sebagai contoh dari sistem di tingkatan teknis ini adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3490/DJA/OT.01/IX/2008 tanggal 11 September 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk memastikan bahwa setiap website pengadilan memuat menu publikasi putusan, maka Mahkamah Agung atas kerjasama dengan MCC-ICCP, telah menerbitkan Buku Standarisasi Menu Website Pengadilan pada tahun 200814.

14 Buku Standarisasi Website ini merupakan hasil rumusan dari Rapat Kerja Perumusan Standar Model dan Transparansi Anggaran dan Keuangan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung yang dilaksanakan 12-16 Agustus 2009 di Surabaya, atas fasilitas MCC-ICCP, USAID. Selain memuat transparansi anggaran, dalam buku inipun diatur standar menu website, diantaranya menu publikasi putusan. Sementara itu, khusus untuk website di lingkungan peradilan agama, Ditjen Badilag telah menerbitkan Standarisasi Pengelolaan Website di lingkungan Peradilan Agama, yang diterbitkan tahun 2008

44

Khusus untuk publikasi putusan di Mahkamah Agung, telah memiliki aplikasi (software) untuk publikasi putusan pada website.

Gambar 6 Snapshot Tampilan Direktori Putusan

c. Implementasi Putusan Mahkamah Agung melakukan launching publikasi putusannya melalui website (http://www.putusan.net), satu minggu setelah ditandatanganinya SK Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yakni pada momentum Rakernas MA Makassar (Senin, 3 September 2007). Pada saat launching tersebut telah diupload sebanyak 784 putusan. Website ini dikelola oleh tim Mahkamah Agung bekerjasama dengan MCC-ICCP dengan pelaksana Hukum Online;

45

Setelah program MCC-ICCP berakhir pada Maret 2009, dilakukan Migrasi Server untuk publikasi putusan ke server MA, sehingga direktori putusan ini menjadi subdomain website mahkamah agung. Sejak periode ini putusan Mahkamah Agung bisa diakses di : http://putusan.mahkamahagung.go.id/. Pada bulan Agustus 2010 dilakukan upgrade website direktori putusan MA, sehingga sistemnya bisa menampung tidak hanya putusan Mahkamah Agung tetapi juga putusan pengadilan di semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan se-Indonesia.

TAHUN UPLOAD

2007 1.397

2008 7.264

2009 7.332

2010 2.339

JUMLAH 18.33

Tabel 6Jumlah Putusan yang diupload

2. Pengembangan Teknologi Informasi Teknologi informasi berpotensi untuk membantu kelancaran proses kerja di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk dalam upaya menyelesaiakan perkara dan memberikan pelayanan publik. Berbagai upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi selama ini telah dilakukan, baik berupa pengembangan berbagai sistem dan aplikasi komputer, maupun penyediaan infrastruktur perangkat keras dan jaringan komputer.

Beberapa capaian kegiatan terkait dengan pengembangan teknologi informasi di Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

2.1 Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi

46

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEKl07/SKlII1I/2006 tentang Sistem Peradilan di Bawah Satu Atap dimana kebijakan penerapan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan daerah berada di bawah koordinasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Namun sampai saat ini Mahkamah Agung belum memiliki arsitektur sistem informasi yang terintegrasi antara satuan kerja-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Terutama sekali menyangkut organisasi pengelolaan teknologi dan sistem informasi termasuk prosedur pengelolaan teknologi informasi, arsitektur data/informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur teknologinya. Penerapan teknologi informasi di Mahkamah Agung tumbuh berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna tanpa mempertimbangkan ada hubungan kebutuhan dengan pengguna di tempat yang lain pada sebuah satuan kerja atau pada satuan kerja lainnya. Hal ini disebabkan arah pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung hingga saat ini belum diturunkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi Mahkamah Agung, untuk itu dipandang perlu untuk menyusun Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung pada tahun anggaran 2010.

Tujuan penyusunan Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung adalah agar tercipta kesesuaian antara tujuan teknologi informasi dengan tujuan bisnis Mahkamah Agung, terintegrasinya sistem, memfasilitasi dan mengelola perubahan pada berbagai aspek organisasi, meminimalkan biaya pengembangan sistem, pembuatan aplikasi dan sumber daya serta adanya standar teknologi informasi di Mahkamah Agung.

Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung mengakomodasi kebutuhan Mahkamah Agung tentang:

Rencana strategis pengembangan Teknologi Informasi Mahkamah Agung; Rencana pengembangan sistem informasi; Rencana pengembangan infrastruktur teknologi informasi Mahkamah

Agung;

Dalam rangka mendukung penerapan SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan website atau halaman untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Berkat alokasi anggaran pengembangan sistem informasi pengadilan pada tahun 2009, maka di tahun 2010 sebanyak 729 satuan kerja pengadilan telah memiliki situs web dan 680 diantaranya tercatat sebagai situs web aktif15.

15 Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2010

47

Berdasarkan hasil survei pengolahan dan pengumpulan data pada bagian pengembangan sistem informatika, tampak bahwa lingkungan Peradilan Agama paling banyak memiliki website, yaitu 372 unit, dan 304 website diantaranya aktif dijalankan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2009, yaitu 356 unit. Di lingkungan Peradilan Umum tercatat 305 unit pengadilan yang sudah memiliki halaman sendiri di dunia maya. Angka ini meningkat secara signifikan dibanding tahun 2009 yang hanya 141 unit pengadilan. Peningkatan signifikan juga terjadi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dimana sepanjang tahun 2010 sudah 30 unit pengadilan yang memiliki website dan seluruhnya dilaporkan aktif. Di lingkungan Peradilan Militer, jumlah pengadilan yang memiliki website hanya 9 pada tahun 2009, mengalami peningkatan drastis menjadi 22 unit pengadilan pada tahun 2010.

Kondisi website pengadilan di empat lingkungan peradilan bisa dilihat pada grafik di bawah ini;

Grafik 1 Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan Agama 2009-2010

48

Grafik 2 Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan TUN 2009-2010

Grafik 3. Peningkatan Pembangunan Website Wilayah Peradilan Militer 2009-2010

Pada Peradilan Militer dan TUN penyediaan website semuanya telah aktif.

Berkembangnya jumlah pengadilan yang memiliki website menunjukkan kesadaran untuk memberikan layanan beragam informasi pengadilan kepada masyarakat. Namun sebenarnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelayanan publik bukan hanya dikembangkan di Mahkamah Agung dan empat lingkungan

49

peradilan. Unit-unit lain juga berusaha memanfaatkan teknologi serupa. Misalnya Perpustakaan Mahkamah Agung.

2.2 Meja InformasiMeja informasi adalah satu bentuk pelayanan kepada Masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi informasi. Meja informasi pengadilan ditempatkan pada tempat yang nyaman dan mudah diakses oleh publik dengan tetap memperhatikan aspek keamanan baik secara fisik seperti pemberian tanda pengenal sebagai visitor (tamu) maupun nonfisik seperti keamanan serangan virus komputer, hacker dll. Minimum sarana yang perlu ada pada meja informasi pengadilan adalah satu meja petugas informasi dan dokumentasi, papan pengumuman, serta adanya media informasi seperti leaflet, laporan pengadilan, dll. Sesuai dengan kemampuan pengadilan sarana tersebut dapat diganti dengan alat-alat elektronik lainnya, seperti TV LCD, PC dan aplikasi sistem informasi pengadilan, dll. Prinsip dasar dari meja informasi adalah tidak semata wujud fisik dan kelengkapan teknologi informasi saja namun juga sejauhmana Pengadilan dapat memberikan informasi yang diperlukan pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai.

Secara pengelolaan, meja informasi merupakan kerjasama antara satuan-satuan kerja pada Mahkamah Agung. Bertindak sebagai penanggung jawab meja informasi adalah Sekretaris Mahkamah Agung dan penanggung jawab harian dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan teknologi informasi Mahkamah Agung.

Konstruksi fisik dan infrastruktur telah diselesaikan pada Maret 2009 yang lalu dengan dukungan program MCC-ICCP dan IALDF. Meja informasi dilengkapi dengan sarana informasi berupa layar televisi LCD yang menyajikan beragam informasi, 4 (empat) buah terminal komputer yang terhubung ke Pusat Data Mahkamah Agung, dan petugas informasi yang selalu siap membantu publik yang datang ke meja informasi tersebut guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jenis informasi tersebut adalah yang berkaitan dengan Mahkamah Agung seperti informasi perkara, informasi hukum (perundang-undangan), informasi kepegawaian, informasi keuangan, perpustakaan, dan pelayanan pengaduan yang sedang atau telah proses di Mahkamah Agung. Semenjak diluncurkan pada bulan Juni – Desember 2009, meja informasi di Mahkamah Agung telah dikunjungi oleh 481 orang dan sampai Januari - Desember 2010 dikunjungi 2140 orang16. Setiap harinya rata-rata orang berkunjung menanyakan berbagai macam informasi. Mayoritas masyarakat menanyakan informasi mengenai status perkara, mencapai 80% dari keseluruhan permintaan. Mengadukan masalah 18 persen, menanyakan informasi lain sebanyak 2%.

16 Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2010

50

Penyelenggaraan meja informasi tidak hanya berlaku di Mahkamah Agung tetapi juga berlaku pada pengadilan di bawahnya baik tingkat banding maupun tingkat pertama. Standar meja informasi yang dibangun di pengadilan tingkat banding maupun tingkat pertama mengacu kepada meja informasi Mahkamah Agung, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran pengadilan masing-masing. Penanggung jawab informasi harus menunjuk petugas informasi dan dokumentasi yang bertugas menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi maupun pengaduan. Tiga jenis kategori informasi pengadilan yang harus dikelola yakni:

i. informasi yang harus disampaikan diminta atau tidak, ii. informasi yang diberikan oleh petugas informasi dan dokumentasi kalau

diminta pemohon, dan iii. informasi dengan pengecualian harus dengan permohonan kepada

penanggung jawab informasi.

Dari hasil survey yang dilakukan Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung terhadap 337 pengadilan di 17 propinsi dari 33 propinsi, terdapat sebanyak 218 pengadilan telah memiliki sarana meja informasi. Sebagian pengadilan yang belum memiliki sarana meja informasi disebabkan karena kurangnya anggaran untuk mendukung pengadaan pengembangan teknologi informasi termasuk sarana meja informasi.

Gambar 7Pengunjung Meja Informasi Mahkamah : Mengakses Website Terkait.

2.3 Sistem layanan informasi PerkaraInformasi yang paling banyak dicari oleh pencari keadilan adalah informasi mengenai perkara. Untuk memudahkan publik dalam mendapatkan informasi tersebut, maka disediakan layanan informasi perkara dan informasi putusan pada situs online Mahkamah Agung. Layanan ini memungkinkan publik untuk

51

mengetahui status perkaranya secara mandiri. Pencarian informasi bisa dilakukan berdasarkan nomor register perkara di Mahkamah Agung, asal pengadilan, nama para pihak, jenis perkara maupun nomor surat pengantar dari pengadilan asal. Jika telah menemukan perkara yang ingin diketahui statusnya, masyarakat juga bisa melihat detil dari status perkara tersebut. Jika perkara yang dimaksud telah putus, publik juga bisa memperoleh dokumen putusannya. Akses terhadap dokumen putusan bisa dilakukan melalui situs web Mahkamah Agung, yang juga bisa diakses dari meja informasi. Direktori putusan Mahkamah Agung dikenal dengan nama putusan.net, sesuai dengan nama domain Internet yang dulu digunakan. Seiring dengan penerapan kebijakan konsolidasi penamaan domain, kini layanan tersebut bisa diakses melalui alamat Internet http: //putusan.mahkamahagung.go.id.

Gambar 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung

2.4 Informasi Peraturan Perundang-undanganMahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi database peraturan perundang-undangan berbasis web yang dapat menyimpan dan menampilkan kembali peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh user yang membutuhkannya. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui website Mahkamah Agung, namun mengingat keterbatasan usernya yang tidak dapat koneksi internet aplikasi tersebut juga disiapkan dalam kepingan compact disc yang dapat diinstall ke dalam

52

komputer pribadi untuk dimanfaatkan dalam penelusuran peraturan perundang-undangan.

Gambar 9 Tampilan Halaman Depan Aplikasi Database Peraturan Perundang-Undangan

2.5 Sistem Informasi Manajemen PerkaraManajemen Perkara merupakan tugas inti di Mahkamah Agung. Proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung merupakan proses yang mengalir sejak perkara masuk sampai diputus (alur perkara/caseflow). Teknologi informasi selama ini juga telah dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Sebelumnya Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi administrasi perkara (SIAP) untuk keperluan tersebut. Operasionalisasi SIAP lebih lanjut kemudian sempat terkendala karena adanya perubahan organisasi dan alur kerja yang menuntut adanya perubahan atas aplikasi. Sementara itu kebutuhan untuk tetap mencatat status perkara masih tetap ada. Berawal dari diperolehnya 40.000 data perkara dalam sebuah spreadsheet Excel yang berasal dari proses audit tumpukan perkara di Mahkamah Agung (didukung Indonesia Australia Legal Development Facility/IALDF), selanjutnya Mahkamah Agung kemudian melihat adanya peluang untuk mengembangkan lebih jauh data yang telah terkumpul guna meningkatkan kapasitas pendataan perkara pada Kepaniteraan. Saat ini pencatatan informasi perkara utamanya dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis pada penggunaan spreadsheet Excel tersebut. Aplikasi ini didesain untuk digunakan oleh petugas pendaftaran perkara pada setiap Kepaniteraan Muda, petugas pada Asisten Koordinator pada Ketua Tim Yudisial, dan petugas pada setiap Hakim Agung. Secara periodik dan semi otomatis data tersebut akan dikonsolidasikan via jaringan komputer. Penggunaan spreadsheet Excel tersebut memberikan fleksibilitas bagi Mahkamah Agung untuk memigrasikan data ke

53

dalam sebuah aplikasi modern di kemudian hari, mengingat impor atas data Excel umumnya telah didukung oleh banyak aplikasi. Belajar dari pengalaman infleksibilitas aplikasi untuk beradaptasi pada perubahan struktur dan alur kerja pada organisasi, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengimplementasikan aplikasi yang berbasis mesin workflow. Dengan teknologi ini, jika ada perubahan alur kerja ataupun struktur organisasi, perubahan bisa dilakukan secara mandiri dengan menyesuaikan konfigurasi, tanpa perlu memprogram ulang aplikasinya. Aplikasi ini sudah mendukung antar muka berbasis web dan memberikan fitur-fitur layaknya sebuah aplikasi modern, seperti pengaturan tenggat penyelesaian, notifikasi otomatis, sampai publikasi ke khalayak luas sesuai kriteria publikasi yang ditetapkan secara real time.

Gambar 10 Tampilan Sistem Informasi Admiministrasi Perkara

2.6 Pengawasan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi (TI)Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan suatu aplikasi dasar untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Aplikasi dikembangkan sebagai uji coba dan transisi menuju pengembangan selanjutnya. Aplikasi ini terfokus kepada penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut penanganannya sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Berangkat dari inisiatif untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi menyangkut pengaduan masyarakat pada Badan Pengawasan, sistem administrasi ini kemudian dikembangkan untuk juga mampu memproduksi atau menyimpan semua dokumen yang dihasilkan fungsi pendukung pelaksanaan sistem administrasi pada Badan Pengawasan, meliputi seluruh surat masuk (termasuk surat pengaduan) dan surat

54

keluar, sebelum pengembangan selanjutnya akan memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

Secara umum aplikasi ini memiliki fungsi sebagai berikut : Mencatat permohonan informasi yang masuk Melakukan komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi yang diminta,

baik terhadap petugas dari satuan kerja lain, maupun dengan pemohon informasi

Monitoring proses pengolahan informasi Menjawab/mengirimkan hasil informasi yang dicari oleh pemohon. Menerima pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang tidak

sesuai

Gambar 11 Arsitektur Sistem Pengawasan dan Tampilan Aplikasi Pengaduan

2.7 Pelaporan Keuangan PerkaraSejak disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 09/2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, Mahkamah Agung telah memulai era baru dalam pengumpulan dan pengelolaan laporan keuangan perkara. Hal ini meliputi:

i. Kejelasan alur pengelola laporan keuangan perkara dan; ii. Penggunaan sistem SMS dalam pelaporan keuangan perkara sebagai

tambahan terhadap prosedur manual yang telah ada. Penggunaan SMS dimaksudkan untuk mempercepat pengumpulan dan pengolahan informasi keuangan perkara yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Sebelumnya diperlukan waktu setidaknya 2 (dua) bulan untuk mengumpulkan dan mengolah laporan secara manual dari pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia. Pelaporan dengan menggunakan aplikasi SMS membuat laporan dapat dikumpulkan

55

dalam waktu seketika, karena data dikumpulkan secara elektronik dan langsung diolah secara real time melalui aplikasi

Gambar 12. Cara Kerja Sistem Pelaporan Keuangan Perkara

2.8 Manajemen Perencanaan dan KeuanganPenggunaan aplikasi komputer untuk manajemen perencanaan dan keuangan di Mahkamah Agung dilakukan dengan menggunakan rangkaian paket aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara. Beberapa aplikasi yang dimanfaatkan adalah:

i. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)

ii. Aplikasi Laporan Triwulanan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

iii. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara (SIMAK-BMN)iv. Aplikasi Target Pagu dan Realisasi PNBPv. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SISKA)

56

2.9 Manajemen KepegawaianPada tahun 2008, Mahkamah Agung bekerjasama dengan USAID dalam proyek MCC-ICCP mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang selesai tahun 2009, bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan MA akan memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM), menggantikan aplikasi SDM sektoral yang selama ini ada di masing-masing satuan kerja tertentu. Dalam aplikasi SIKEP data terpusat pada sebuah server di Mahkamah Agung. Para satuan kerja mengakses sistem itu melalui antar muka berbasis web. Pendekatan ini diharapkan akan menjamin integrasi dan konsistensi data kepegawaian nantinya. Aplikasi kepegawaian SIKEP merupakan sebuah sistem berbasis yang meliputi beberapa area fungsional manajemen kepegawaian yakni: administrasi data personel (termasuk data keluarga, pendidikan, pelatihan, teguran/sanksi, dsb), data karir, struktur organisasi serta administrasi sistem secara umum. Selain itu aplikasi kepegawaian SIKEP juga memiliki fasilitas untuk perekaman dan pelaporan kekayaan pejabat negara. Semua fasilitas tersebut dipandang perlu untuk membantu Mahkamah Agung melakukan reformasi birokrasi, khususnya menyangkut manajemen kepegawaian.

57

Gambar 13 Aplikasi Database Kepegawaian

2.10 Manajemen Penelitian dan PengembanganPemanfaatan teknologi informasi untuk kebutuhan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) masih relatif terbatas. Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) Mahkamah Agung antara lain memanfaatan teknologi informasi untuk mendata SDM yang akan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Tetapi aplikasi ini belum terhubung dengan aplikasi untuk manajemen kepegawaian yang menyimpan profil seluruh SDM di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Saat

58

ini Balitbangdiklat Mahkamah Agung juga telah memiliki situs web dengan alamat www.litbangdiklatkumdil.net untuk keperluan penyediaan informasi umum seputar Balitbangdiklat. Gedung Balitbangdiklat juga telah terhubung ke gedung Mahkamah Agung melalui teknologi VPN. Sebagian ruangan kantor dan ruangan serbaguna yang digunakan untuk pelatihan telah terhubung dengan internet melalui jaringan Acess Point (wireless). Dimasa yang akan datang, diharapkan data yang dikelola dalam sistem ini juga harus terhubung dengan data SDM lainnya seperti yang ada pada database kepegawaian (SIKEP) dan database pengawasan.

Gambar 14 Tampilan Website BalitbangDiklat Kumdil

2.11 Website Mahkamah AgungSitus web Mahkamah Agung memiliki alamat www.mahkamahagung.go.id berisi informasi mengenai Mahkamah Agung secara umum, memuat berita seputar Mahkamah Agung dan pengadilan pengadilan daerah, informasi mengenai profil Mahkamah Agung, anggaran dan keuangan, sumber daya manusia, logistik dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna khususnya publik maka pada tahun 2009 telah dilakukan pengembangan website Mahkamah Agung, dimana ada perubahan dalam tampilannya menjadi lebih dinamis dan representatif serta penambahan fitur-fitur yang dapat mengakomodasi seluruh informasi yang dibutuhkan publik, seperti intranet, help-desk, pengumuman, video dll.

59

Gambar 15. Tampilan Website Mahkamah Agung

2.12 Layanan EmailSejak tahun 2009, Mahkamah Agung juga mengimplementasikan aplikasi email yang berupaya menjangkau lebih banyak pengguna di lingkungan Mahkamah Agung. Saat ini ada 256 pegawai yang terdiri dari pimpinan, pejabat eselon 1 sampai dengan eselon 3 telah memiliki akun surat elektronik (email) dengan domain mahkamahagung.go.id serta berupaya memanfaatkannya seoptimal mungkin dalam rangka tukar menukar informasi menggunakan fasilitas internet. Layanan email ini akan dikembangkan secara bertahap agar seluruh pegawai pada setiap satuan kerja termasuk satuan kerja pengadilan memiliki email dengan domain mahkamahagung.go.id.

2.13 Tata PersuratanSistem administrasi persuratan juga merupakan tantangan yang dihadapi pada hampir semua tingkatan pegawai di Mahkamah Agung. Selama ini banyak timbul masalah misalnya penomoran surat, catatan disposisi, pencarian surat aktif maupun yang sudah tidak aktif yang belum seragam dan sifatnya manual. Aplikasi ini akan memberikan fasilitas kepada pengguna/user untuk membuat dan mencari kembali surat, baik surat masuk dan surat keluar. Dengan aplikasi persuratan ini juga akan mengurangi penggunaan kertas khususnya proses disposisi persuratan. Saat ini Aplikasi ini baru diimplementasikan di lingkungan satuan kerja Badan Urusan

60

Administrasi (BUA) Mahkamah Agung. Secara bertahap akan diimplementasikan kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.

Gambar 16 Tampilan Aplikasi Tata Persuratan

2.14 PerpustakaanMahkamah Agung memiliki sistem informasi perpustakaan online pada unit Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang memungkinkan Setiap user baik masyarakat umum maupun pegawai Mahkamah Agung dapat melihat katalog perpustakaan untuk melihat status referensi kepustakaan yang dicari. Publik dapat mengakses sistem ini pada situs web Mahkamah Agung. Saat ini publik dapat melihat sebatas katalog perpustakaan, kedepannya sistem ini akan dikembangkan bukan hanya katalog tetapi dapat mengakses dokumen tertentu yang menjadi koleksi perpustakaan yang dibutuhkan publik.

2.15 SMS Gateway Sistem ini dibangun pada tahun 2008 dan hingga kini masih diimplementasikan. Sistem ini digunakan untuk melakukan pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara, juga melaporkan besaran dan penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling. Untuk mengakomodir perkembangan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam hal informasi bantuan hukum, mulai tahun 2011, SMS Gateway dilengkapi dengan menu Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Berkaitan dengan bantuan hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Untuk menindaklanjuti pedoman ini, pada tanggal 2 November 2010, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran No. 46 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum. Berdasarkan SEMA ini setiap pengadilan tingkat pertama wajib melaporkan penggunaan dana bantuan hukum melalui sistem sms dan pelaporan berbasis web yang telah disediakan Ditjen

61

Badilum. Laporan melalui sms dilakukan setiap bulan dan sudah harus diterima di Ditjen Badilum paling lambat setiap tanggal 5 bulan selanjutnya. Jalur pelaporan keuangan Bantuan Hukum akan menggunakan jalur yang sama dengan jalur pelaporan keuangan perkara.

2.16 SIDPASalah satu misi Ditjen Badilag sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis Ditjen Badilag 2004-2009 dan 2009-2014 adalah modernisasi administrasi peradilan agama. Misi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembuatan aplikasi yang mengotomatisasi Pola Bindalmin, yang kemudian dikenal dengan nama SIADPA yang terdiri dari SIADPA Utama, SIADPA LIPA (Pelaporan), SIADPA KIPA (Keuangan dan Kasir) dan SIADPA REGISTER. Aplikasi ini merupakan otomatisasi dari sitem penyelenggaraan administrasi tingkat pertama, otomatisasi pelaporan perkara, otomatisasi keuangan perkara, dan otomatisasi Register perkara. Dalam DIPA Ditjen Badilag 2005-2009 teralokasikan anggaran untuk implentasi aplikasi SIADPA untuk pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2005-2009, Ditjen Badilag telah mengimplementasikan SIADPA di seluruh satuan kerja Pengadilan Agama secara bertahap. Untuk mendapat gambaran mengenai peta implementasi dari sistem ini, Ditjen Badilag telah merealese laporan impelementasi SIADPA di lingkungan Peradilan Agama selama periode 2005-2009, dalam situs resminya www.badilag.net, yang bisa dilihat pada URL: http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/REKAP%20PEMASANGAN%20SIADPA1.pdf.

Setelah SIADPA terimplementasikan di 75 % pengadilan agama pada tahun 2008, di sejumlah satuan kerja pengadilan agama telah dikembangkan aplikasi SIADPA berbasis website. Pengembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi perkara, sepanjang yang diperbolehkan oleh SK KMA 144/2007. Beberapa Pengadilan Agama yang sudah menggunakan SIADPA web ini antara lain Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Purwodadi, dan Pengadilan Agama Semarang.

62

Gambar 17Tampilan SIADPA WEB Pengadilan Agama Jakarta Pusat

2.17 NIRNIR adalah aplikasi untuk menghimpun data base SIADPA dari pengadilan agama seluruh Indonesia. Pengembangan sistem NIR ini dilakukan pada tahun 2008 atas bantaun AusAID melalui program IALDF. Secara fisik server NIR ini berada di Gedung Data Center Telkom, Jakarta. Pada awal pengembangannya, data base SIADPA yang sudah ada di aplikasi NIR ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Tangerang, Tigaraksa, Bandung, Cimahi, Kendal, Semarang, Wonosari, Malang, dan Surabaya. Hingga saat ini tercatat 33 database SIADPA Pengadilan Agama yang sudah terkoneksi pada aplikasi NIR.

3. Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dimaksud di sini berkaitan dengan pembayaran biaya perkara. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan sebagai program quick wins – MA tidak lagi tidak lagi mengelola biaya perkara. Uang perkara itu, wajib langsung distor ke kas negara, sebagaimana Surat Keputusan KMA nomor 144/2007 tentang transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan.

63

Selanjutnya keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juli 2008. Dalam pasal 1 diatur, biaya perkara yang berasal dari Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hak Kepaniteraan lainnya merupakan jenis dari (PNBP).

Gambar 18Tampilan SIADPA WEB Pengadilan

Biaya perkara yang diterima Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya harus dalam bentuk mata uang rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 2 PP itu. Dalam pasal 3, diatur mengenai seluruh PNBP yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 42 Tahun 2008 yang pada intinya mengatur tahapan dan teknis pengelolaan biaya PNBP di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Selain itu masing-masing Pengadilan juga wajib untuk melaporkan pengelolaan Biaya PNBP tersebut setiap bulannya kepada Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara yang mengatur antara loain kewajiban pembayaran biaya perkara melalui Bank dan membatasi pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara

64

pada pengadilan serta pengembalian sisa biaya perkara pada para pihak. Hal ini juga mengimplementasikan akuntabilitas keuangan pengadilan.

Realisasi dan Target PNBP3.1 Realisasi PNBP

Dari laporan realisasi PNBP 2 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

MAP

Uraian Penerimaan

Target PNBP Realisasi

% Realisasi Terhadap

Target PNBP

Keterangan

PNBP UmumPNBP Fungsional

16.762.814.600

14.833.792.07112.421.166.075

79,5% PP No. 53 Baru terbit 23 Juli 2008

Jumlah 16.762.814.600

47.254.958.146 79,5%

Tabel 7 Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2009

MAP

Uraian Penerimaan

Target PNBP Realisasi

% realisasi terhadap

target PNBP

Keterangan

PNBP UmumPNBP Fungsional

16.762.814.600 19.217.308.38540.676.891.095

76.6%

Jumlah 16.762.814.600 59.894.199.480 76.6%

Tabel 8Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2010

65

3.2 Target PNBP 2011Berikut adalah target PNBP 2011

MAPUraian

PenerimaanTarget PNBP Realisasi

% realisasi terhadap

target PNBP

Keterangan

PNBP UmumPNBP Fungsional

10.262.000.000 21.139.039.24444.744.580.205

62,6%

Jumlah 10.262.000.000 65.883.619.429

62,6%

Tabel 9Target PNBP Tahun Anggaran 2011

4. Kode Etik HakimCetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 Bab VI Pengawasan dan Pendisiplinan Hakim menyebutkan, salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah sorotan mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas sebagai hakim, termasuk Hakim Agung. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Karena itu, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan maka Mahkamah Agung harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja serta memperkokoh integritas hakim.

Upaya perbaikan terhadap integritas dan kualitas hakim, haruslah mengarah pada upaya perbaikan sistem yang menyeluruh, mulai dari rekrutmen hakim, pembinaan karir, pemberian gaji dan fasilitas yang sesuai, sampai dengan melakukan pengawasan dan penegakan disiplin bagi hakim yang melakukan penyimpangan. Bagian ini hanya akan membahas mengenai sistem pengawasan dan pendisiplinan hakim serta Hakim Agung

4.1 Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim (PPH)

66

Pedoman Perilaku Hakim (PPH) ditetapkan melalui SK KMA No. 104AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006. Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. PPH belum memuat sanksi dan penjabaran perilaku dengan lebih detil, untuk itu sebagai tindak lanjut maka disusunlah SK 215/KMA/SK/ XII/2007 mengenai Pelaksanaan dan Penegakan Perilaku Hakim. Proses penyusunan kedua peraturan ini dilakukan melalui dana APBN. Untuk lebih memperkenalkan dan membantu proses pengejawantahan nilai-nilai PPH dalam pekerjaan hakim sehari-hari, maka perlu dilakukanlah Pelatihan PPH. Saat ini ada ± 7.000 hakim. Dengan jumlah peserta pelatihan yang cukup besar, maka Mahkamah Agung menerima dengan tangan terbuka bantuan pelatihan dari berbagai pihak. Melalui kerjasama antara Proyek “Tata Pemerintahan yang Baik” (didanai oleh Uni Eropa melalui British Council) dan Mahkamah Agung, telah diberikan pelatihan pedoman perilaku hakim selama tiga hari pada 1200 hakim yang telah bekerja selama 1-5 tahun atau hakim yunior. Para pelatih adalah hakim senior yang telah menempuh Pelatihan untuk Pelatih (training of trainers). Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa (adult learning methodology) dengan cara interaktif. Metode ini dirasakan lebih efektif diterapkan dan lebih membantu peserta dalam menyerap, memahami, dan menanamkan hal-hal yang telah disampaikan dalam pekerjaan sehari-hari. Mengusung metode yang sama, pelatihan PPH bagi hakim diteruskan untuk 2000 hakim lainnya (khususnya hakim senior) yang didukung oleh Proyek “Kontrol Korupsi di Indonesia” (didanai oleh Millenium Challenge Corporation melalui USAID). Saat ini telah dilakukan Pelatihan bagi Pelatih/ToT (training of trainers) dengan 85 peserta. Selanjutnya akan dilatih juga seluruh Ketua Pengadilan Tinggi untuk menjadi Pelatih. Harapannya pada akhir 2008, telah dilakukan pelatihan PPH minimum pada 2000 hakim.

Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim selain dibiayai oleh DIPA Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, juga mendapat bantuan dari Lembaga Donor seperti MCC ICCP/USAID. Hasil pelaksanaan kerja sama dengan MCC ICCP/USAID adalah kurikulum, silabus dan modul Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan tahun 2007, yang disosialisasikan kepada para Hakim pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan di beberapa Propinsi, berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 078/KMA/SK/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan. Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang diwujudkan dengan Pelatihan Calon Hakim (sertifikasi) pada tahun 2009 - 2010 sejumlah ± 450 orang dan pelatihan Hakim Tipikor tahun 2009 - 2010 sejumlah ± 250 orang.

67

4.2 Penerapan PPH dan Majelis Kehormatan HakimPada tanggal 12 Januari 209 Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disahkan. Dalam undang-undang tersebut terdapat perubahan ketentuan mengenai pengawasan internal di Mahkamah Agung RI. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 32 huruf A dimana disebutkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama diantara kedua lembaga.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan Undang-undang tersebut pada tanggal 8 April 2009 ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian pada tanggal 8 September 2009 telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 129/KMA/SKB/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Pada Surat Keputusan Bersama tersebut ditentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI mengajukan usul pemberhentian berdasarkan hasil pemeriksaan, kepada Hakim Terlapor diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 11 huruf A angka (6) sampai dengan (9) selanjutnya mengatur bahwa Majelis Kehormatan Hakim dibentuk bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Keanggotan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan terbuka untuk umum dan hasilnya apabila berupa usulan pemberhentian disampaikan dan hasilnya berupa usulan pemberhentian disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diusulkan kepada Presiden RI.

Dari 11 rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, 8 rekomendasi perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan para terlapor, selanjutnya rekomendasi para terlapor tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung, sedangkan 2 rekomendasi dari Mahkamah Agung telah di lakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 3 orang Hakim dan Keputusan sebagai berikut :

Terlapor Sdr. S, SH., MH dilakukan 2 (dua ) kali persidangan, Sidang Pertama tanggal 15 September 2009 dan Sidang Kedua tanggal 29 September 2009 tanpa dihadiri Terlapor dengan Keputusan “ diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim”.

Terlapor Sdr. A . S, SH Terlapor dilakukan 2 (dua) kali persidangan. Sidang Pertama tanggal 8 Desember 2009 dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember

68

2009 yang dihadiri Terlapor dengan Keputusan “dijatuhi Hukuman Disiplin” Tidak bersidang selama 2 (dua ) tahun dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, serta diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar 100 % (seratus persen) tiap bulan.

Terlapor Sdr. A.K.S, SH dilakukan 2 (dua) kali persidangan, Sidang Pertama tanggal 8 Desember 2009 dan Sidang Kedua tanggal 14 Desember 2009 yang dihadiri Terlapor dengan Keputusan “dijatuhi Hukuman Disiplin : Tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Kupang, serta diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar 100% (seratus persen) tiap bulan.”

4.3 Kerjasama dengan Kejaksaan Agung Terkait PengawasanBahwa dalam proses peradilan pidana hingga saat ini masih sering dijumpai berbagai bentuk penyimpangan baik oleh aparat pengadilan maupun aparat kejaksaan atau oleh kedua belah pihak secara bersama-sama yang berakibat tercederainya rasa keadilan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan tercapainya peradilan yang tertib, adil, dan bebas dari korupsi kolusi serta nepotisme, maka dipandang perlu dilakukan pengawasan secara bersinergi antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Dalam upaya mewujudkan jejaring pengawasan tersebut pada tanggal 16 Juli 2009 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya mengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung.

69

Gambar 19 Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa

Agung RI Menandatangani MoU Pengawasan

Hal signifikan yang dimungkinkan oleh Nota Kesepahaman ini adalah adanya mekanisme tukar menukar informasi apabila ada aparat pada jajarannya yang melakukan penyimpangan atau indikasi adanya penyimpangan baik dalam tertib hukum acara, jadwal persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, maupun pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja)5.1 Pelaksanaan Kegiatan Analisa Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan

Mahkamah Agung melakukan pelaksanaan analisa jabatan, evaluasi dan manajemen remunerasi dengan bantuan USAID yang tertuang dalam perjanjian “ grant agreement between The republic Of indonesia as recepient and the Government of U.S.A (USAID) as donor “ Strenghten Anti Coruption Effort and Promote Immunization Coverage “ No . Grant : 497-M-497-021 dengan fihak konsultan MCC-ICCP.

Analisa jabatan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan

70

tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh aspek dan kegiatanan dari sebuah pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya timpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi.

Gambar 20 Kegiatan Pengambilan Data Uraian Pekerjaan

Pengambilan data dilakukan dengan metoda sampling, mewakili lingkungan peradilan, kelas pengadilan, karakteristik lokasi pengadilan serta kekhususan lain. Selain itu, pemegang jabatan harus sudah berada di posisi tersebut sekurang-kurangnya 6 bulan. Khusus untuk posisi dengan pemegang jabatan tunggal, maka seluruhya menjadi sampel.

Selanjutnya dilaksanakan evaluasi pekerjaan. Pada tahapan ini, setiap pekerjaan dihitung bobotnya berdasarkan dimensi pekerjaan yang telah dirumuskan dalam uraian pekerjaannya. Setelah diberikan bobot, maka akan diketahui grading atau tingkatan sebuah pekerjaan relatif dalam organisasi Mahkamah Agung.

Dari dua tahapan kegiatan ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

A. Delapan ratus tujuh puluh lima uraian pekerjaan yang mencakup uraian pekerjaan:

i. Ketua & wakil MAii. TUADA

iii. Hakim Agungiv. Hakimv. Sekretariatan

vi. Kepaniteraan

71

vii. Eselon 1 – 4viii. Tenaga fungsional

B. Dua puluh enam tingkatan pekerjaan

5.2 Pelatihan Job Descriptions TrainingSebagai tindak lanjut dari kegiatan uraian pekerjaan tersebut Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran aparatnya. Hal ini penting dilakukan agar uraian pekerjaan tidak sekedar menjadi dokumen tertulis, melainkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan tepat. Atas dasar pemikiran tersebut Mahkamah Agung memerlukan sekelompok orang yang siap untuk menyebarluaskan uraian pekerjaan kepada pihak-pihak yang lebih luas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya. “Job Descriptioan Champions” adalah salah satu ikhtiar Mahkamah Agung untuk menyiapkan orang pilihan yang akan menyebarluaskan uraian pekerjaan kepada berbagai pihak dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya.

Kegiatan “Job Descriptions Champions Traning” diselenggarakan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Ciawi Bogor pada 8 – 9 September 2009.

A. PesertaPeserta terdiri dari:

i. Pimpinan Mahkamah Agung, yang diwakili Wakil Ketua Non-Yudisial Ketua Muda Bidang Pembinaan

ii. Seluruh jajaran eselon 1 Mahkamah Agungiii. Eselon II dan Eselon III di lingkungan Dirjen dan Badaniv. Perwakilan Panitera Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di empat

lingkungan peradilan di Indonesia

B. Jumlah

Jumlah seluruh peserta adalah 40 orang, yang terdiri dari:1. Tamu undangan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari Wakil Ketua

Mahkamah Agung Non-Yudisial, Ketua Muda Pembinaan dan 8 jajaran eselon 1

2. Sembilan Peserta pelatihan dari eselon II dan III di lingkungan Dirjen dan Badan

3. Dua puluh satu peserta pelatihan dari Panitera Sekretaris (Pansek) tingkat banding di empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

72

Gambar 21Suasana Pemberian Materi Pelatihan

Gambar 22Simulasi Penyampaian Materi Uraian Pekerjaan oleh Peserta Pelatihan

Bukti-bukti pencapaian program quick wins dapat dilihat pada tabel berikut:

NO

PENCAPAIAN QUICK WINS BUKTI PENCAPAIAN

1 Transparansi Peradilan melalui publikasi putusan Mengembangkan Landasan

Keterbukaan informasi. Langkah pertama yang ditempuh Mahkamah Agung untuk mewujudkan transparansi peradilan adalah

Fotocopy Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007

Foto peluncuran situs putusan Mahkamah Agung

Situs: http://www.putusan.net

73

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007

Pada saat Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung 3 September 2007 di Makassar telah diluncurkan website http://www.putusan.net untuk publikasi putusan. Pada saat peluncuran telah diupload 784 putusan

Untuk memastikan bahwa setiap website pengadilan memuat menu publikasi putusan diterbitkan Buku Standarisasi Menu Website. Selain menu publikasi putusan buku inipun memastikan adanya menu transparansi anggaran pada setiap website yang dibangun.

Pengadilan pada tahun 2008 Pada 2009, dilakukan Migrasi

Server untuk publikasi putusan ke server MA, sehingga direktori putusan ini menjadi subdomain website mahkamah agung. Sejak periode ini putusan Mahkamah Agung bisa diakses di : http://putusan.mahkamahagung.go.id Pada bulan Agustus 2010 dilakukan upgrade website direktori putusan Mahkamah Agung, sehingga sistemnya bisa menampung tidak hanya putusan Mahkamah Agung tetapi juga putusan pengadilan di semua tingkatan dan semua lingkungan peradilan seluruh Indonesia

Sampai tahun 2010 telah diupload putusan sebanyak 18,332.

Fotocopy Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan

Buku Standarisasi Menu Website Pengadilan pada tahun 2008

Situs : http://putusan.mahkamahagung.go.id untuk publikasi putusan

Buku Cetak Biru Mahkamah Agung 2003-2009

Buku Panduan penyelenggaraan situs web Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mahkamah Agung RI Tahun 2008

Fotocopy Surat Nomor. 211/DJA/HK/65/VI/2010 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia perihal dukungan pimpinan terhadap publikasi putusan perkara

Fotocopy Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010

Fotocopy Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Standart Operasional Procedure (SOP) uploading putusan

2 Pengembangan Teknologi Informasi Dalam rangka mendukung

penerapan SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan website atau halaman untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.Untuk itu pada tahun anggaran 2009 dialokasikan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009 dan 2010

Website http://mahkamahagung.go.id/

74

sejumlah dana pada setiap pengadilan untuk pengembangan website.

Dengan pengalokasian itu, pada tahun 2009 : 529 satuan kerja pengadilan telah memiliki situs web. Pada tahun 2010 jumlah tersebut menjadi: 729 satuan kerja pengadilan telah memiliki situs web. Jumlah ini mengDengan perincian: 372 web pengadilan agama 305 web pengadilan umum 30 web pengadilan tata usaha

negara 22 web pengadilan militer

Teknologi informasi di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga dikembangkan untuk: Sistem layanan informasi Sistem database peraturan

perundang-undangan. Selain dengan sistem ini, juga disiapkan kepingan compact disc yang dapat diinstall ke dalam komputer pribadi

Sistem informasi manajemen perkara

Sistem pengawasan dan pengaduan yang secara umum mengelola: pencatatan permohonan informasi yang masuk; komunikasi pengumpulan informasi yang diminta; monitoring proses pengolahan informasi; pengiriman hasil informasi yang dicari oleh pemohon; penerimaan pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang tidak sesuai

Pengembangan Teknologi Informasi - lanjutan

Sistem pelaporan keuangan perkara (dikembangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 09/2008). Sistem ini meliputi:oKejelasan alur pengelola laporan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009 dan 2010

Website http://mahkamahagung.go.id/ : tampilan aplikasi sistem-sistem yang dimaksud

Buku manual SIKEP

75

keuangan perkaraoPenggunaan sistem SMS dalam

pelaporan keuangan perkara. Penggunaan SMS dimaksudkan untuk mempercepat pengumpulan dan pengolahan informasi keuangan perkara yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Sebelumnya diperlukan waktu setidaknya 2 (dua) bulan untuk mengumpulkan dan mengolah laporan secara manual dari pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia. Pelaporan dengan menggunakan aplikasi SMS membuat laporan dapat dikumpulkan dalam waktu seketika, karena data dikumpulkan secara elektronik dan langsung diolah secara real time.

Sistem manajemen perencanaan dan keuangan. Penggunaan aplikasi komputer untuk manajemen perencanaan dan keuangan di Mahkamah Agung dilakukan dengan menggunakan rangkaian paket aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

Sistem manajemen kepegawaian (SIKEP). bertujuan untuk mengintegrasikan data kepegawaian yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan Mahkamah Agung akan memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM), menggantikan aplikasi SDM sektoral yang selama ini ada di masing-masing satuan kerja

76

tertentuPengembangan Teknologi Informasi (lanjutan)

Sistem manajemen penelitian dan pengembangan. Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Balitbangdiklat) Mahkamah Agung antara lain memanfaatan teknologi informasi untuk mendata SDM yang akan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Layanan e-mail. Sejak tahun 2009, Mahkamah Agung juga mengimplementasikan aplikasi email yang berupaya menjangkau lebih banyak pengguna di lingkungan Mahkamah Agung

Sistem administrasi persuratan Aplikasi ini akan memberikan fasilitas kepada pengguna/user untuk membuat dan mencari kembali surat, baik surat masuk dan surat keluar. Saat ini Aplikasi ini baru diimplementasikan di lingkungan satuan kerja Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung. Secara bertahap akan diimplementasikan kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung.

Sistem informasi perpustakaan. Setiap user baik masyarakat umum maupun pegawai Mahkamah Agung dapat melihat katalog perpustakaan untuk melihat status referensi kepustakaan yang dicari. Publik dapat mengakses sistem ini pada situs web Mahkamah Agung. Saat ini publik dapat melihat sebatas katalog perpustakaan, kedepannya sistem ini akan dikembangkan bukan hanya katalog tetapi dapat mengakses dokumen tertentu yang

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009 dan 2010

Website http://mahkamahagung.go.id/ : tampilan aplikasi sistem-sistem yang dimaksud

Fotocopy Surat Edaran No. 46 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum. Berdasarkan SEMA ini setiap pengadilan tingkat pertama wajib melaporkan penggunaan dana bantuan hukum melalui sistem sms dan pelaporan berbasis web yang telah disediakan

77

menjadi koleksi perpustakaan yang dibutuhkan publik.

Sistem SMS gateway. Sistem ini digunakan untuk melakukan pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara, besaran dan penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling. Mulai tahun 2011, SMS Gateway dilengkapi dengan menu Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pengembangan Teknologi Informasi (lanjutan)

SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama). Salah satu misi Ditjen Badilag sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis Ditjen Badilag 2004-2009 dan 2009-2014 adalah modernisasi administrasi peradilan agama. Misi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembuatan aplikasi yang mengotomatisasi Pola Bindalmin. SIADPA terdiri dari SIADPA Utama, SIADPA LIPA (Pelaporan), SIADPA KIPA (Keuangan dan Kasir) dan SIADPA REGISTER. Beberapa Pengadilan Agama yang sudah menggunakan SIADPA web ini antara lain Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Purwodadi, dan Pengadilan Agama Semarang.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010

SIADPA WEB Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Website: http://www.badilag.net

3 Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP). Keputusan pengelolaan biaya perkara ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas

Fotocopy Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung

78

Jenis. Dalam pasal 1 diatur, biaya perkara yang berasal dari Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hak Kepaniteraan lainnya merupakan jenis dari (PNBP). Dalam pasal 2 PP itu. Dalam pasal 3, diatur mengenai seluruh PNBP yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, Mahkamah Agung selanjutnya mengeluarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 42 Tahun 2008 yang pada intinya mengatur tahapan dan teknis pengelolaan biaya PNBP di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Mahkamah Agung juga

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara yang mengatur antara lain kewajiban pembayaran biaya perkara melalui Bank dan membatasi pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara pada pengadilan serta pengembalian sisa biaya perkara pada para pihak.

(SEMA) No 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

4 Kode Etik Hakim/Pengawasan. Untuk meningkatkan

profesionalisme, kualitas dan integritas sebagai hakim, termasuk Hakim Agung, melalui SK KMA No. 104AKMA/SK/XII/2006 pada Desember 2006 – ditetapkanlah Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Sepuluh prinsip ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim, yaitu adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri,

Fotocopy SK KMA Nomor 104AKMA/SK/XII/2006

Buku Pedoman Perilaku Hakim Fotocopy SK KMA Nomor

215/KMA/SK/ XII/2007 mengenai Pelaksanaan dan Penegakan Perilaku Hakim

Fotocopy Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:

79

berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.

Penerapan PPH dan Majelis Kehormatan Hakim. Menindaklanjuti Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pada tanggal 8 April 2009 ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian pada tanggal 8 September 2009 telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 129/KMA/SKB/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Untuk mengatasi berbagai bentuk penyimpangan baik oleh aparat pengadilan maupun aparat kejaksaan dan tercapainya peradilan yang tertib, adil, dan bebas dari korupsi kolusi serta nepotisme, maka dipandang perlu dilakukan pengawasan secara bersinergi antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Dalam upaya mewujudkan jejaring pengawasan tersebut pada tanggal 16 Juli 2009 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan yang pada intinya

047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Fotocopy Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No 129/KMA/SKB/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Fotocopy Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung RI dengan Kejaksaan Agung RI No. 095/KMA/SKB/VII/2009 dan KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010

80

mengatur koordinasi pengawasan antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung.

5 Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi (dalam hal ini yang dimaksud adalah tunjangan kinerja) Dilaksanakan kegiatan analisa

pekerjaan dan evaluasi pekerjaan, dengan hasil: 875 uraian pekerjaan dan 26 peringkat jabatan

Telah menerima tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan

Selanjutnya aturan-aturan pelaksanaan penerimaannya dilakukan dengan surat-surat keputusan Ketua dan Sekretaris Mahkamah Agung

Selanjutnya sambil menunggu pengembangan sistem penilaian kinerja yang kelak akan digunakan untuk dasar pemberian tunjangan kinerja, maka untuk sementara Mahkamah Agung menetapkan disiplin kerja sebagai acuan melalui Keputusan Ketua Mahakamah Republik Indonesia Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009

Fotocopy uraian jabatan Fotocopy Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 596/SEK/01/VI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi Mahkamah Agung RI;

Fotocopy Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 099/SEK/01/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi Mahkamah Agung RI;

Fotocopy Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 315/SEK/ 01/V/2008 tentang Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja Mahkamah Agung RI;

Fotocopy Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Fotocopy Keputusan Ketua Mahakamah Republik Indonesia Nomor. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

Fotocopy Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 596/SEK/01/VI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi Mahkamah Agung RI;

Fotocopy Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 099/SEK/01/III/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran

81

Remunerasi Mahkamah Agung RI;Fotocopy Keputusan Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 035/KMA/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan pegawai Negeri Pada mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Tabel 10Pencapaian dan Bukti Pencapaian Quick Wins

Lampiran bukti dokumen Quick Wins berada dalam kotak Quick Wins

82

BAGIAN EMPAT

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG: PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai mandat Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, sejak tahun 2008 MA dan badan peradilan di bawahnya terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang sudah digariskan.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Program Arahan Strategi1.1 Kegiatan : Quick Wins

Program percepatan reformasi birokrasi secara detail telah dibahas pada bagian sebelumnya (secara khusus sudah dibahas pada bagian 3).

1.2 Kegiatan : Penilaian Kinerja OrganisasiSejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan perlu dilakukan audit kinerja meliputi teknis penanganan perkara, manajemen peradilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum serta unsur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan citra peradilan dan peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengawasan telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 26A/BP/SK/VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Pengadilan. Pada tahun 2010 Badan Pengawasan Mahkamah Agung menargetkan audit kinerja dilakukan untuk 100 Satuan kerja, namun sesuai anggaran yang tersedia hanya dapat dilakukan pada 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja yang diutamakan pada Wilayah II (Jawa, Bali dan Madura) yang menghasilkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

Penilaian terhadap organisasi juga dilakukan melalui Organization Diagnostic Assessment (ODA). Organization Diagnostic Assessment (ODA) dilakukan dengan menggunakan kriteria International Framework of Court Excellence. Kerangka kerja ini adalah kerangka kerja yang telah diadopsi oleh hampir semua badan peradilan di dunia. Kriteria atau parameter International Framework of Court Excellence terdiri dari tujuh area court excellence yang terbagi dalam tiga kategori. Berikut skema atau bagan International Framework of Court Excellence:

83

Gambar 23International Framework of Court Excellence

Hasil dari penilaian ini menggambarkan kondisi Mahkamah Agung saat ini (current state) yang merupakan titik berangkat proses pembaruan. Data diambil dari seluruh pemangku kepentingan yang diambil dengan metoda sampling, baik internal maupun eksternal. Internal terdiri dari Pimpinan Mahkamah Agung dan setiap tingkatan di bawahnya. Eksternal berasal dari akademisi; lembaga pemerintah lain, seperti: kejaksaan, kepolisian, KPK, Komisi Yudisial, DPR; pengacara; Lembaga Swadaya Masyarakat; perwakilan Pemda; dan media massa. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner (kuesioner court excellence) dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD).

Secara umum, hasil dari penilaian dengan menggunakan kerangka kerja Court Excellence ini, adalah sebagai berikut:

a. Lembaga peradilan Indonesia baru mencapai kurang dari 50% untuk mewujudkan sebuah Court Excellence, pada ketujuh area Court Excellence.

b. Peradilan masih sangat lemah pada aspek perencanaan. Sementara pada aspek implementasi sedikit lebih baik. Kondisi ini memberi gambaran bahwa badan peradilan

84

masih mengandalkan pada penyelesaian-penyelesaian masalah yang bersifat sementara dan responsif. Itu sebabnya hasil yang didapat masih belum optimal dan umumnya tidak memberikan dampak yang berkelanjutan.

c. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara penilaian responden internal dan responden eksternal, dimana penilaian responden eksternal lebih rendah dari penilaian responden internal. Empat area yang dinilai oleh responden internal dan eksternal adalah : proses pengadilan, kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, pengadilan yang terjangkau dan kepercayaan publik. Hal ini memberikan indikasi bahwa secara umum, badan peradilan belum dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh publik.

d. Area kebijakan peradilan cenderung dinilai lebih baik dibandingkan nilai pada area-area lainnya.

e. Area kebutuhan dan kepuasan pengguna cenderung dinilai lebih buruk dibandingkan dengan area-area lainnya.

f. Pengadilan-pengadilan di Jakarta dan wilayah barat serta tengah relatif memberikan penilaian yang lebih baik pada institusi, dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan di wilayah timur dan ujung wilayah barat. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa paling tidak penyebaran informasi belum merata.

Sementara hasil untuk setiap area dapat dilihat pada tabel berikut:

NO AREA NILAI POSITIF* NILAI KRITIS**1 Manajemen dan

Pimpinan Badan Peradilan

Penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat

Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan

2 Kebijakan peradilan

Pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan

Tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan nilai peradilan

3 Sumber daya manusia, material dan keuangan

Pengelolaan sumber daya hakim secara efektif

Ketersediaan SIMKEU yang transparan

Penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan

4 Proses pengadilan

Pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan

Hakim memenuhi nilai-

Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan

85

nilai pengadilan5 Kebutuhan dan

Kepuasan Pengguna Pengadilan

Petugas menindaklanjuti pengaduan dan permintaan , dengan penuh tanggung jawab

Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna

6 Pengadilan yang terjangkau

Biaya perkara yg terjangkau masyarakat

Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan

7 Kepercayaan publik

Menyediakan informasi proses perkara pengadilan", dan pernyataan

Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, penetapan

Menyediakan informasi statistik pengawasan” dinilai merupakan pelayanan pengadilan yang relatif paling buruk

Tabel 11Hasil Penilaian Area dengan Menggunakan Kerangka Kerja Court Excellence

Catatan:╸ * : nilai positif di sini menyatakan bahwa pernyataan yang

menggambarkan kondisi ini dinilai dalam rentang “sedikit lebih baik sampai lebih baik” dibandingkan dengan pernyataan lain pada area tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi ini adalah kondisi yang tetap perlu untuk diperbaiki atau ditingkatkan guna mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

╸ ** : nilai kritis di sini menyatakan bahwa pernyataan yang menggambarkan kondisi ini dinilai dalam rentang “buruk sampai paling buruk” diantara dengan pernyataan lain pada area tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa kondisi ini adalah kondisi kritis yang harus menjadi prioritas perbaikan/perubahan.

1.3 Kegiatan : Postur Birokrasi 2025Berdasarkan kondisi saat ini sebagaimana hasil ODA (Organizational Diagnostic Assessment), Pimpinan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya merumuskan kondisi masa depan yang diinginkan (postur birokrasi 2025) dan memberikan arahan strategis perubahan guna perbaikan serta menentukan prioritas perubahan/perbaikan. Bayangan atau harapan masa depan yang diinginkan kemudian dirumuskan dalam visi dan misi Mahkamah Agung. Arahan strategis dirumuskan dalam, pertama: kriteria keberhasilan atau kondisi-kondisi yang harus terjadi saat visi tercapai. Kedua: nilai-nilai yang harus dikembangkan menjadi budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku bagi semua warga badan

86

peradilan. Ketiga adalah strategi baru badan peradilan. Salah satunya adalah akan diterapkannya sistem kamar dan upaya pembatasan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk membangun profesionalisme dalam memutus perkara dan menjaga kepastian hukum.

Dalam buku cetak biru ini, juga memberi gambaran besar mengenai tahap-tahap implementasi yang dibagi dalam kurun waktu lima tahunan. Rencana kerja secara umum dan target-target capaian juga dapat dilihat pada buku tersebut.

NO PENCAPAIAN PROGRAM ARAHAN STRATEGIS

BUKTI PENCAPAIAN

1. Penilaian Kinerja OrganisasiSecara serius Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja dengan berbagai metoda untuk mengetahui detil posisi organisasi. Dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 26A/BP/SK/VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Badan Pengawasan ahkamah Agung menyusun Pedoman Audit dan penilaian Kinerja dan melaksanakan audit kinerja Selain itu juga melakukan audit administrasi

kinerja sebagaimana telah ditentukan oleh Pemerintah

Dalam upaya memposisikan diri terhadap kondisi peradilan tingkat global, Mahkamah Agung juga melakukan penilaian dengan standar International Framework of Court Excellence melalui Organization Diagnostic Assessment

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 26A/BP/SK/VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Pengadilan.

Fotocopy laporan hasil kegiatan audit dan penilaian kinerja

LAKIP tahun 2008, 2009 dan 2010

Fotocopy dokumen hasil organization diagnostic assessment

2. Postur Birokrasi 2025 Postur birokrasi Mahkamah Agung 2025 digambarkan dengan jelas pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035. Cetak biru tersebut dengan jelas menggambarkan postur birokrasi yang diinginkan Mahkamah Agung, antara lain melalui :

Visi dan misi yang baru Sepuluh kondisi badan peradilan yang

diinginkan Strategi badan peradilan Disain organisasi badan peradilan

Cetak biru tersebut juga dengan jelas

Dokumen Cetak Biru Peradilan 2010-2035

87

menggambarkan prioritas dan milestone pencapaian setiap lima tahunan serta gambaran besar rencana kerjanya

Tabel 12Pencapaian dan Bukti Capaian Program Arahan Strategi

Lampiran bukti dokumen Arahan Strategi berada dalam kotak Program Arahan Strategi

1.

Program Manajemen Perubahan

Mengelola perubahan adalah sebuah pekerjaan besar yang akan terus berlangsung selama proses perubahan atau pembaruan di Mahkamah Agung berjalan. Pengelolaan perubahan akan menentukan seberapa nyata perubahan atau pembaruan akan terwujud di Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya.

Bagi Mahkamah Agung, kesadaran mengelola perubahan diperkuat dengan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan pembaruan yang dilaksanakan pada tahun 2008. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai persiapan untuk penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung berikutnya. Hasil evaluasi akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan program perubahan apalagi yag diperlukan dan seberapa besar perubahan tersebut perlu dilakukan. Selain itu juga didorong oleh adanya kesadaran dari segenap Pimpinan Mahkamah Agung bahwa reformasi birokrasi haruslah menjadi bagian integratif dari proses pembaruan peradilan secara umum. Oleh karena itu, evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana memposisikan reformasi birokrasi agar bisa mendorong proses pembaruan peradilan yang memang difokuskan pada aspek-aspek teknis peradilan.

Hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa keberhasilan program dan capaian yang diperoleh Mahkamah Agung, baru mencapai 30%. Angka 30% keberhasilan di sini sesungguhnya menunjukkan tingkat keberlanjutan dari keluaran suatu program atau

88

Evaluasi terhadap program dan kegiatan pembaruan pada tahun 2008 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan program perubahan apalagi yang diperlukan dan seberapa besar perubahan tersebut perlu dilakukan.

aktivitas, bukan merujuk pada jumlah program atau aktivitas yang dijalankan. Bila melihat angka pencapaian ini, memang dirasakan sangat kecil, mengingat upaya perumusan kegiatan dan penyusunan sistem baru serta sosialisasinya telah memakan waktu, tenaga dan biaya yang besar.

Hasil ini dikonfirmasi dengan hasil penilaian organisasi (ODA = Organizational Diagnostic Assessment) yang dilakukan pada tahun 2009. Bila evaluasi sebelumnya dilakukan terhadap program dan kegiatan, ODA dilakukan terhadap pelaku dan penerima program serta kegiatan tersebut. Hasil ODA menunjukkan bahwa kinerja lembaga peradilan masih tetap mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya berperkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama. 17

Hasil tersebut memberi gambaran bahwa tiga faktor penting dalam proses pembaruan peradilan, yaitu program dan kegiatan; pelaku/pelaksaa program dan kegiatan; dan penerima manfaat dari program dan kegiatan, tidak terkoneksi dengan baik satu sama lain. Koneksi yang dimaksud adalah belum dirumuskan strategi terhadap ikatan perencanaan, pelaksanaan dan evalusasi yang secara khusus, komprehensif dan terstruktur untuk membawa program dan kegiatan individu, tim dan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Apa dituliskan terakhir ini, adalah apa yang biasa disebut sebagai manajemen perubahan yang didukung dengan strategi komunikasi.

Oleh karena itu segera setelah Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 (yang merupakan keberlanjutan dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2004) selesai pada tahun 2010, maka disusunlah Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi. Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Mahkamah Agung, secara khusus dikembangkan dengan maksud:

1. Merencanakan bagaimana rekomendasi-rekomendasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 dapat dilaksanakan dan berhasil, baik terhadap organisasi

17 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035, Bab 1 : Pendahuluan, Sub-bab A: Latar Belakang dan Konteks Pembaruan.

89

Belum dirumuskan strategi terhadap ikatan perencanaan, pelaksanaan dan evalusasi yang komprehensif dan terstruktur untuk membawa program dan kegiatan; individu; tim dan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan.

maupun aparat peradilan serta yang terpenting adalah bagi para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

2. Memastikan prioritas yang jelas dan terukur bagi Mahkamah Agung, sehingga hasil yang diinginkan terjadi tepat waktu, tepat guna dengan kualitas yang baik

3. Membantu Mahkamah Agung membangun infrastruktur pengelola perubahan: tim, kapabilitas, monitoring dan evaluasi.

4. Mengantisipasi adanya penolakan-penolakan terhadap perubahan dan merencanakan tindakan-tindakan untuk mengatasi18

Dalam merumuskan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, Mahkamah Agung menggunakan hasil evaluasi kinerja organisasi dan organization diagnostic assessment digunakan sebagai titik berangkat pembaruan peradilan (dimana di dalamnya terdapat reformasi birokrasi). Sementara Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan sebagai titik tujuan. Dengan menarik garis dari titik berangkat pembaruan ke arah titik tujuan pembaruan, diperoleh gambaran bahwa sejumlah perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar dan relatif memiliki dampak yang besar, seperti redefinisi visi dan misi serta nilai-nilai, perubahan sistem kamar, pembatasan perkara, struktur organisasi untuk mewadahi perubahan sistem kamar, dan beberapa lainnya yang bisa dilihat pada Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.

Dari pemahaman terhadap prioritas serta karakter program dan kegiatan perubahan yang direncanakan, terlihat bahwa strategi yang akan banyak dijalankan adalah strategi power coercive19. Dengan budaya organisasi yang ada sekarang, strategi didasarkan pada pelaksanaan wewenang dan pemberlakuan sanksi ini dipercaya akan berhasil. Dalam implementasinya, aktor utama dari strategi ini adalah Pimpinan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya. Oleh karena itu para pemimpin harus memiliki kepemimpinan yang kuat, dan konsisten serta tepat dalam menghitung resiko, baik terhadap organisasi, pegawai maupun kepada sesama pemimpin.

18 Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, 2010.19 Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, 2010.

90

Dengan menarik garis dari titik berangkat pembaruan ke arah titik tujuan pembaruan, diperoleh gambaran bahwa sejumlah perubahan yang dibutuhkan adalah perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar dan relatif memiliki dampak yang besar.

Mengingat sifat-sifat perubahan dan dampak yang akan ditimbulkan serta strategi yang akan digunakan, Mahkamah Agung juga melakukan asesmen kesiapan organisasi untuk berubah. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan berubah dari orang-orang di badan peradilan, sekaligus untuk mendapatkan gambaran seberapa besar tingkat resistensi atau penolakan yang mungkin muncul. Hal ini penting untuk mengenali dan merencanakan program-program untuk mengatasinya. Selain itu dalam asesmen ini juga digali informasi media komunikasi apa yang dianggap paling tepat dalam proses perubahan ini.

Asesmen dilakukan melalui desktop analysis, kuesioner yang disebarkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung hingga staf pengadilan di seluruh Indonesia, dan focus group discussion. Hasil dari asesmen20 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

NO

TINGKATAN NILAI PENJELASAN

1 Organisasi secara umum (Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya)

67,9

Secara umum Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya pada semua tingkatan, dapat digolongkan sebagai siap untuk mendukung perubahan atau untuk berubah.

2 Mahkamah Agung 64,7

3 Pengadilan tingkat banding 66,6

4 Pengadilan tingkat pertama 68,5

Tabel 13Tingkat Kesiapan Organisasi secara umum untuk Berubah

Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi memberikan pemahaman bagaimana rekomendasi cetak biru yang berupa program-program dan aktivitas-aktivitas perubahan akan diimplementasikan. Dengan adanya dokumen ini diharapkan program dan aktivitas tersebut akan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

Secara umum manajemen perubahan, antara lain mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

20 Dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi, 2010.

91

1. Mendefinisikan dan menanamkan nilai-nilai baru, sikap, norma dan perilaku dalam sebuah organisasi yang mendukung cara-cara baru melakukan pekerjaan dan mengatasi resistensi terhadap perubahan.

2. Membangun konsensus diantara pemangku kepentingan pada perubahan spesifik yang dirancang untuk lebih memenuhi kebutuhan mereka.

3. Mengelola proses perubahan besar dalam menerapkan teknologi informasi, proses bisnis, struktur organisasi dan tugas pekerjaan untuk mengurangi resiko dan biaya perubahan, serta mengoptimalkan manfaatnya.

4. Mengidentifikasi dan membahas resiko-resiko mereka yang terlibat dalam melaksanaan perubahan, memperkuat kemampuan individu dan organisasi untuk menangani perubahan dengan baik.

Dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi ini terdiri dari:

1. Asesmen kesiapan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya untuk berubah

2. Strategi manajemen perubahan3. Strategi komunikasi4. Tim Manajemen Perubahan

Aktivitas: Sosialisasi dan InternalisasiPada dasarnya aktivitas sosialisasi dan internalisasi selalu dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap program dan kegiatan pembaruan. Bagi Mahkamah Agung, aktivitas sosialisasi dan internalisasi ini ditujukan tidak hanya untuk distribusi informasi tetapi juga termasuk membangun kapabilitas organisasi. Oleh karena itu aktivitas ini dijalankan dengan berbagai cara dan media, antara lain melalui :

1. Barang-barang cetakan seperti poster, booklet, flyers, buku-buku, dsb2. Website 3. Rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan, baik formal maupun informal4. Peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan, seperti surat keputusan dari pejabat

yang berwenang, surat edaran, dsb5. Presentasi6. Pelatihan-pelatihan/seminar/workshop, dsb7. Asistensi teknis

92

Bagi Mahkamah Agung, aktivitas sosialisasi dan internalisasi ini ditujukan tidak hanya untuk distribusi informasi tetapi juga termasuk membangun kapabilitas organisasi.

Program Manajemen Perubahan dan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara khusus dilaksanakan untuk program dan kegiatan terkait reformasi birokrasi, beberapa diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

NO PENCAPAIAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

BUKTI PENCAPAIAN

1

Manajemen Perubahan Tersusunnya strategi manajemen

perubahan dan strategi komunikasi Mahkamah Agung

Sosialisasi dan Internalisasi

Transparansi Peradilan Melalui Publikasi Putusan

Mempresentasikan dan membagikan SK KMA 144/2007 kepada seluruh peserta Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2007 di Makassar.

Instrumen bagi pelaksanaan publikasi putusan adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007

Pencetakan poster dan booklet Loka Karya SK KMA 144/2007 di 7

(tujuh) Perguruan Tinggi Sosialisasi SK KMA 144/2007 untuk 4

(empat) Lingkungan Peradilan

Buku Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi Mahkamah Agung, 2010

Poster dan booklet Keputusan Penanggung Jawab

Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 03/S-KEP/BUA.6/HS/ XII/2008 Tentang Penunjukan Narasumber dan Panitia Pelaksanaan Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 bagi Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan DILMILTI III Surabaya;

Keputusan Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 04/S-KEP/BUA.6/XII/2008 Tentang Penunjukan Peserta Kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah

93

Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Bagi Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan DILMILTI III Surabaya;

Keputusan Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala BiroHukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 01/S-KEP/BUA.6/HS/ XI/2008 Tentang Penunjukan Narasumber dan Panitera Pelaksana Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 bagi Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan;

Laporan Kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 bagi Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Lampung;

Laporan Kegiatan Sosialisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 bagi Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Sumatra Utara;

94

Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25A/S-KEP/BUA-HUKMAS/V/2008 Tentang Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia beserta

Daftar Hadir Pelaksanaan Sosialisasi di Semarang dan Surabaya;

2 Pedoman Perilaku HakimPelatihan Pedoman Perilaku Hakim selama tiga hari.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2008, 2009, dan 2010

3 Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi

Pelatihan Uraian Pekerjaan selama dua hari

Pelatihan Champion untuk Uraian Pekerjaan selama dua hari

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2009

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2010

4 Sosialisasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 dan Reformasi Birokrasi

Secara formal Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 pertama kali disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung 2010 di Makassar. Selain presentasi yang disampaikan oleh Ketua Muda Pembinaan, Buku Cetak Biru juga dibagikan pada seluruh peserta Rakernas.

Pada Rakernas tersebut juga disosialisasikan reformasi birokrasi gelombang ke dua. Sosialisasi ini, selain memberikan informasi juga mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung belum selesai. Sosialisasi disampaikan melalui presentasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dan Ketua Muda Pembinaan. Selain presentasi, dibagikan pula Laporan Singkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada kesempatan tersebut, berkenan pula

Agenda Rakernas Buku Cetak Biru Pembaruan

Peradilan 2010 – 2035 Buku Laporan Singkat

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

Foto-foto

95

hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Proses sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan sesi serupa yang diselenggarakan di Bandung, Malang dan Batam

5 Analisa Beban KerjaPada kegiatan Analisa Beban Kerja, sosialisasi dan internalisasi dilakukan melalui pelatihan dan asistensi teknis.

A. Pelatihan a. Tujuan

Tujuan dari pelatihan ini, adalah: Agar peserta memahami proses Analisa

Staffing Assessment di Mahkamah Agung dan Pengadilan, dan

Agar peserta dapat melakukan Analisa Staffing Assessment di Mahkamah Agung dan Pengadilan

b. Peserta Pansek Pengadilan Tingkat Banding

seluruh Indonesia Pejabat eselon 3 dan 4 Unit

kepegawaian dan ortala 4 (empat) peradilan di lingkungan Mahkamah Agung

Pejabat eselon 3 dan 4 Biro kepegawaian dan ortala Mahkamah Agung

c. Jumlah PesertaJumlah seluruh peserta adalah 87 orang, yang terdiri dari: Pansek Pengadilan Tingkat Banding

seluruh Indonesia berjumlah 66 orang Pejabat eselon 3 dan 4 Unit

kepegawaian dan ortala 4 (empat) peradilan di lingkungan Mahkamah Agung berjumlah 13 orang

Pejabat eselon 3 dan 4 Biro kepegawaian dan ortala Mahkamah Agung berjumlah 8 orang

II. Asistensi TeknisTujuan:

Foto-foto Materi pelatihan

96

Memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pengisian dan perhitungan analisa beban kerja

Meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan pengisian dan perhitungan analisa beban kerja

Membantu koordinator pelaksana staffing assessment di lingkungan pengadilan agar mampu memandu proses pengisian kuesioner dan perhitungan beban kerja secara akurat dan tepat

Aktivitas setiap pelaksanaan kunjungan asistensi analisa beban kerja adalah sebagai berikut:

Paparan materi analisa beban kerja Latihan koreksi oleh peserta dan

presentasi hasil koreksi Simulasi kepemanduan (menyampaikan

materi analisa beban kerja)

Sebagai peserta dalam kegiatan kunjungan asisten analisa beban kerja pada setiap lokasi sebagai berikut:

Panitera Sekretaris Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Bagian kepegawaian Operator komputer

Asistensi dilakukan di daerah-daerah sbb: Bangka Belitung untuk Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama (20 Agustus 2009)

Banjarmasin untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama (1 September 2009)

Jakarta untuk Pengadilan Tinggi Militer/Dilmiltama (3 September 2009)

Makasar untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Agama (14 September 2009)

Tabel 14Aktivitas Sosialisasi

97

Lampiran bukti dokumen berada dalam kotak Program Manajemen Perubahan

Program : Penataan SistemAktivitas : Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Remunerasi

Program dan kegiatan ini telah dibahas secara detail pada bagian program percepatan (quick wins)

2. Penataan Organisasi2.1 Aktivitas: Redefinisi, Misi dan Strategi

Salah satu arahan strategis yang dirumuskan berdasarkan hasil ODA adalah perlunya merumuskan kembali (redefinisi) visi dan misi. Visi dan misi yang baru ini menjadi tujuan pencapaian Mahkamah Agung di masa depan sebagai respon mengantisipasi perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan. Visi dan misi Mahkamah Agung yang baru adalah sebagai berikut:

98

Sementara visi Mahkamah Agung yang lama adalah :

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Mahkamah Agung yang lama adalah :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat

serta dihormati6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan

transparan

Dalam penterjemahannya, visi Mahkamah Agung yang baru : Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal digambarkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.

99

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,

dan transparansi.10. Modern, berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Nilai-nilai organisasi Mahkamah Agung juga berhasil dirumuskan. Nilai-nilai ini diharapkan akan membentuk budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku warga badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman2. Integritas dan kejujuran3. Akuntabilitas4. Responsibilitas5. Keterbukaan6. Ketidakberpihakan7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum

2.2 Kegiatan : Analisa Beban KerjaAktivitas analisa beban kerja adalah kelanjutan proses dari aktivitas analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan memberikan pemahaman mengenai apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan pada posisinya. Hal ini untuk selanjutnya membawa Mahkamah Agung pada pertanyaan berikutnya, yaitu berapa banyak orang yang dibutuhkan dalam setiap posisi tersebut untuk bisa memberikan hasil sebagaimana yang diinginkan organisasi?. Pertanyaan mendasar inilah yang dijawab oleh aktivitas Mahkamah Agung.

Dalam kegiatan ini, selain menghitung beban kerja, Mahkamah Agung juga melakukan apa yang dikenal sebagai staffing assessment. Secara umum Staffing assessment dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengetahui kapasitas ideal (jumlah pegawai ideal) dalam sebuah organisasi berdasarkan pengukuran tingkat

100

kesibukan suatu posisi/jabatan dalam organisasi relatif terhadap waktu efektif yang tersedia untuk melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab dalam rentang waktu satu tahun.

Kepentingan melaksanakan aktivitas ini, selain merupakan mandat reformasi birokrasi sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Nasional. Aktivitas ini juga menjadi rekomendasi Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia (2003), bagian V.F.3.2 Sumber Daya Manusia: mengenai jumlah pegawai yang secara detil menyatakan sebagai berikut:

Mahkamah Agung perlu menghitung kembali jumlah pegawai untuk mencapai ukuran organisasi yang paling tepat.

Disain Aktivitas

Aktivitas staffing assessment berdasarkan analisa beban kerja ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan: sejak Juni 2008 hingga Maret 2009. Tahapan aktivitas ini, adalah sebagai berikut:

Gambar 24

Tahap Aktivitas Staffing Assessment

Tahap 1 – Memahami konteks.

Pada dasarnya tahapan ini adalah mempelajari dokumen yang ada untuk mengembangkan dan mendapatkan pemahaman mengenai organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pemahaman ini meliputi, antara lain proses kerja dan fungsi-fungsi dari hakim dan staf serta aspek-aspek lain yang paling kritikal mempengaruhi beban kerja.

Tahap 2 – Pengambilan data : Kunjungan Sampel.

Dalam tahap ini, tim konsultan mengunjungi sampel untuk pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan beberapa tehnik, yaitu:

101

pengisian kuesioner dan wawancara. Selama proses pengambilan data, tim juga melakukan observasi langsung.

Tahap 3 – Proses Validasi

Proses validasi dilakukan dalam format focus group discussion. Untuk pengadilan focus group discussion diikuti oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan PANSEK (Panitera Sektretaris).

Tahap 4 – Analisa Data.

Untuk mencapai keluaran yang diharapkan, analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengitung FTE (Full Time Equivalent) setiap pemegang jabatan yang menjadi sampel

2. Mengembangkan AWU (Administrative Working Unit) yang dalam aktivitas ini dikatakan sebagai FTE normatif

3. Menghitung analisa regresi untuk mengetahui hubungan antar faktor. Dalam hal ini adalah memeriksa apakah jumlah kasus berhubungan dengan jumlah orang/pegawai.

Pelaksanaan aktivitas staffing assessment berdasarkan analisa beban kerja ini dilandasi oleh kebutuhan Mahkamah Agung untuk mengetahui berapa jumlah pegawai (hakim dan staf) yang tepat. Hal ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam melakukan pembenahan organisasi dan manajemen sumber daya manusianya (kepegawaian).

Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan dipahami bahwa sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi) utama organisasi, yang dikatakan sebagai beban kerja utama Mahkamah Agung dalam aktivitas ini adalah jumlah kasus yang harus diputus. Beberapa faktor kritikal yang dianggap mempengaruhi beban kerja utama ini adalah:

Tren jumlah kasus yang diputus

Jenis peradilan (dianggap mewakili jenis kasus dalam tataran atas analisa (high level analysis))

Kelas pengadilan pada tiap jenis peradilan

Jumlah pegawai pada setiap posisi di setiap lokasi

Lokasi spesifik

102

Standar efektif waktu kerja (analisa berdasarkan ketetapan MenPan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang disiplin kerja)

TUPOKSI

Dokumen uraian pekerjaan

Standar aktivitas dan posisi di pengadilan

Pemahaman atas faktor-faktor tersebut di atas, untuk selanjutnya digunakan dalam menentukan sampel dan pengembangan kuesioner yang akan digunakan sebagai salah satu alat dalam pengumpulan data.

Dari studi pendahuluan juga dipahami bahwa standarisasi proses kerja belum sepenuhnya dijalankan oleh unit-unit kerja yang ada. Oleh karena itu, untuk memastikan kredibilitas data yang diambil, maka aktivitas ini menetapkan jumlah data yang diambil adalah 80% dari populasi pemegang jabatan pada setiap posisi yang dijadikan sampel.

Keluaran utama dari aktivitas ini adalah:

Formula kebutuhan hakim dan staf pengadilan, terdiri dari :

o FTE (Full Time Equivalent) setiap posisi yang dijadikan sampel

o AWU (Administrative Working Unit) = FTE normatif setiap posisi yang dijadikan sampel

o Alokasi waktu kerja (prosentase) vs aktivitas kerja utama untuk setiap posisi yang dijadikan sampel

Simulasi rencana distribusi hakim dan staff pengadilan, terdiri dari:

o Profil sampel

o Analisa kebutuhan

o Simulasi rencana distribusi

Software/program penghitungan FTE dan analisa regresi

Pelatihan staffing assessment untuk para pengelola kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding

Hasil atau keluaran dari staffing assessment berdasar analisa beban kerja ini, akan mendorong perubahan pada sub-sistem pengelolaan sumber daya manusia lainnya. Hal ini dikarenakan hasil dari aktivitas ini memiliki hubungan yang erat

103

dengan komponen pengelolaan SDM. Oleh karena itu aplikasi dari hasil staffing assessment berdasar analisa beban kerja ini, memerlukan pemikiran dan perencanaan yang detil dan matang.

Sesuai dengan cakupan staffing assessment yang menyeluruh bagi Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah supervisi Mahkamah Agung, maka sampel yang digunakan mencakup seluruh posisi yang ada di Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum (PN), Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer (Dilmil) dan Peradilan Tata Usaha Negera (PTUN).

Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:1. Keterwakilan posisi dalam struktur organisasi 2. Keterwakilan jumlah pemegang jabatan setiap posisi3. Keterwakilan kekhasan setiap lingkungan pengadilan4. Keterwakilan distribusi jumlah kasus yang ditangani.5. Kondisi khusus teritorial layanan lingkungan pengadilan di Indonesia,

yaitu adanya pengadilan yang berada pada:a. Daerah Konflikb. Daerah Perbatasan/Terpencil

6. Ketersediaan waktu dan biaya dalam pelaksanaan pengambilan data.

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut ditetapkan jumlah sampel yang diambil sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung, seluruh posisi dengan keterwakilan pemegang jabatan minimal 80% dari seluruh pemegang jabatan setiap posisi, kecuali untuk posisi-posisi pimpinan unit kerja 100%.2. Lingkungan Pengadilan, seluruh posisi dengan keterwakilan pemegang

jabatan minimal 80% dari seluruh pemegang jabatan setiap posisi, kecuali untuk posisi-posisi pimpinan unit kerja 100%.

Khusus untuk pengadilan pertimbangan distribusi jumlah kasus yang ditangani, kondisi khusus teritorial, dan ketersediaan waktu serta biaya menjadi faktor utama pemilihan contoh. Tabel berikut adalah sampel pengadilan yang dipilih untuk pelaksanaan staffing assessment.

KELAS PENGADILAN

KELOMPOK JUMLAH KASUS

NAMA PENGADILAN

PENGADILAN UMUMKelas IA Khusus L (low) PN Surakarta

104

M (medium) PN BekasiH (high) PN Jakarta Pusat

Kelas IAL PN BalikpapanM PN YogyakartaH PN Banjarmasin

Kelas IBL PN MagelangM PN CibinongH PN Balebandung

Kelas IIL PN SinabangM PN GarutH PN Kepanjen

Pengadilan Tingkat Banding

L PT YogyakartaM PT Banda AcehH PT DKI Jakarta

Daerah Terpencil PN Sinabang Daerah Perbatasan PN BatamDaerah Konf ik PN Banda AcehPENGADILAN AGAMA

Kelas IAL PA MataramM PA JakartaH PA Cilacap

Kelas IBL PA Kupang M PA BalikpapanH PA Cianjur

Kelas IIL Msy. SinabangM PA MagelangH PA Kab. Malang

Pengadilan Tingkat Banding

L PTA KupangM PTA SamarindaH PTA Surabaya

Daerah TerpencilDaerah PerbatasanDaerah Konflik

PA Msy. SinabangPA BatamMsy Banda Aceh

PENGADILAN MILITER

Pengadilan Tingkat Pertama

L Dilmil III-15 KupangM Dilmil III-16 MakasarH Dilmil II-08 Jakarta

Pengadilan Tingkat Banding

L Dilmilti III SurabayaM Dilmilti I Medan

105

H Dilmilti II Jakarta

Dilmiltama JakartaDaerah Terpencil Dilmil III-15 Kupang

Daerah Perbatasan Dilmil I-05 Pontianak

Daerah Konflik Dilmil I-01 Banda Aceh

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pengadilan Tingkat Pertama

L PTUN Bengkulu M PTUN PontianakH PTUN Jakarta

Pengadilan Tingkat Banding

L PT TUN MakasarM PT TUN SurabayaH PT TUN Jakarta

Daerah Terpencil PTUN Jayapura

Daerah Perbatasan PTUN Pontianak

Daerah Konflik PTUN Banda Aceh

Tabel 15

Daftar Sampel Pengadilan untuk Pelaksanaan Staffing Assessment

2.3 Aktivitas : Restrukturisasi OrganisasiSecara konseptual restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung tertuang dalam Cetak Biru Peradilan 2010 – 2035. Di dalam Cetak Biru tersebut, restrukturisasi organisasi menjadi kebutuhan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya, utamanya disebabkan beberapa hal berikut:

Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.

Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru:

profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik.. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.

106

Adanya tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi antar posisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengembangan organisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya mengarah pada dua disain organisasi, yaitu:

Organisasi berbasis kinerja (performance-based organization) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2019.

Oganisasi berbasis pengetahuan (knowledge-based organization) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035

Pengembangan dua desain organisasi tersebut, dapat dianggap sebagai dua fase perkembangan organisasi. Keduanya memberikan gambaran terjadinya dua kali perubahan struktur organisasi sebagai konsekuensi logis terhadap desainnya. Organisasi berbasis kinerja akan menjadi fondasi untuk Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya, berkembang menjadi organisasi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan keahlian. Syarat yang harus dipenuhi agar Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya dapat berhasil dengan dua desain organisasi ini, adalah perlunya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Pemanfaatan teknologi informasi ini penting untuk memastikan adanya komunikasi terpadu dan pengelolaan pengetahuan (knowledge management) yang kuat. Dengan demikian, diperkirakan struktur organisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya akan sungguh-sungguh menjadi organisasi yang modern, tepat fungsi, tepat ukuran dengan kinerja maksimal.

Pembaruan organisasi Badan Peradilan ke depan diharapkan menuju:

1. Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization)Organisasi berbasis kinerja adalah sebuah inisiatif untuk mendorong organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi lebih efektif dan efisien. Agar Mahkamah Agung menjadi organisasi berbasis kinerja (sebagaimana karakteristik disain organisasi ini), maka:

Perlu pemisahan yang jelas antara urusan teknis dan non- teknis. Perlu memastikan kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab dan

kewenangan, serta garis komando/pelaporan. Pengembangan desain dan implementasi penilaian kinerja organisasi dan

penilaian kinerja individu haruslah menjadi prioritas utama. Perlu dipastikan semua aparatur peradilan memiliki keterampilan untuk

melakukan penilaian kinerja.

2. Organisasi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based Organization)

107

Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, di satu sisi sangat membantu manusia, namun di sisi lain juga memunculkan jenis-jenis atau modus-modus pelanggaran atau kejahatan baru yang kemudian menjadi perkara-perkara jenis baru bagi pengadilan. Sebagai konsekuensinya harus ditemukan cara-cara kerja baru untuk menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini merupakan tantangan sendiri baik bagi para hakim sebagai pemutus perkara maupun bagi aparatur peradilan. Hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memahami perkara-perkara tersebut, untuk bisa memutus dengan seadil-adilnya. Aparatur peradilan dituntut untuk melahirkan cara-cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien.

Pada prakteknya, sebagian hakim telah memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk memutus perkara-perkara yang merupakan varian baru akibat perkembangan teknologi atau pengetahuan baru dan aparatur peradilan telah mengembangkan cara-cara kerja baru. Namun demikian, kesemuanya itu masih berupa tacit knowledge, sesuatu yang diketahui dan dialami, namun belum diungkapkan secara jelas dan lengkap. Tacit Knowledge sangat sulit dipindahkan kepada orang lain karena pengetahuan tersebut tersimpan pada pikiran masing-masing individu. Hal ini membuat pengetahuan dan keterampilan belum secara merata dimiliki oleh seluruh hakim dan aparatur peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, tacit knowledge ini penting untuk diubah menjadi explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, formula atau rumus yang bisa dilihat, didengar, dirasa, dan disentuh. Explicit knowledge dapat langsung dipindahkan kepada orang lain secara lengkap melalui media buku, laporan, koran, lukisan, atau bentuk media lainnya. Bila seluruh tacit knowledge bisa diubah menjadi explicit knowledge, maka Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya akan lebih mudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya.

3. Sistem Pengelolaan Organisasi Mengingat struktur dan demografi keberadaan pengadilan yang ada, mulai di wilayah pusat pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota, maka sistem pengelolaan organisasi terdesentralisasi adalah sistem yang paling tepat digunakan. Sistem ini mendelegasikan sebagian besar wewenang pengambilan keputusannya kepada tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Dengan mengadopsi sistem ini, maka seluruh Pengadilan Tingkat Pertama akan di bawah pengelolaan Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu, Pengadilan Tingkat Banding haruslah diperkuat kapasitas dan kapabilitasnya untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan. Penguatan Pengadilan Tingkat Banding ini, diharapkan dapat mengurangi arus

108

perkara ke tingkat kasasi yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung saat ini.

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi, ditentukan oleh beberapa hal: Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Prosedur Operasional untuk

setiap proses kerja. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja

dari setiap posisi. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi

untuk mengambil keputusan. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung

jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi yang

terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected). Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepat akan mendorong Mahkamah Agungdan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat.

Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan reformasi birokrasi. Prasyarat utama untuk menuju pada kondisi-kondisi

NOPENCAPAIAN PROGRAM PENATAAN

ORGANISASI BUKTI PENCAPAIAN

1 Redefinisi Visi, Misi dan Strategi

Penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung yang di dalamnya ada pembahasan Perubahan visi, misi dan strategi Mahkamah Agung

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 halaman 20 – 24

2 Analisa Beban Kerja

Melaksanakan Analisa Beban kerja Melakukan Pelatihan analisa beban kerja

Dokumen Metodologi analisa beban kerja

Dokumen hasil analisa beban kerja ( Contoh Analisa Beban Kerja di lingkungan BUA)

109

Melakukan Kunjungan Asistensi Analisa Beban Kerja

Foto Pelaksanaan Analisa beban kerja

Foto Pelaksanaan Pelatihan analisa beban kerja

Foto pelaksanaan kunjungan Asistensi Analisa Beban Kerja

3 Restrukturisasi

Mengembangkan Desain organisasi

Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035

Tabel 16 Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Organisasi

Bukti dokumen capaian ada pada kotak Program Penataan Organisasi

3. Penataan Tata Laksana3.1 Penyusunan Proses Bisnis yang Menghasilkan SOP

Mengawali aktivitas penyusunan tata laksana (business process) yang menghasilkan SOP, Mahkamah Agung pada tahun 2008 telah menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusunan SOP pada badan urusan administrasi (Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro keuangan, Biro Perlengkapan) bersama-sama dengan pihak konsultan proyek MCC-ICCP. Anggaran Kegiatan ini berasal dari negara donor sesuai dengan perjanjian: “grant agreement between The republic Of indonesia as recepient and the Government of U.S.A (USAID) as donor “ Strenghten Anti Coruption Effort and Promote Immunization Coverage “ No . Grant : 497-M-497-021 .

Pelaksanaan dari kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bertahap yang meliputi pembuatan draft konsep atau sistem prosedur operasi baku pada :

1. Kepaniteraan : Draft prosedur penyelesaian perkara kasasi dan PK pidana maupun perdata serta draft pengesahan penanganan softcopy putusan dan upload ke situs atau website Mahkamah Agung.

2. Badan urusan Administrasi : telah dibuat draft SOP yang mencakup Biro perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Biro perlengkapan

3. Direktorat Jenderal badan peradilan Umum, agama dan Militer dan Tata usaha negara: Telah dibuat Draft pola bindalmin bagi lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama serta Peradilan Militer dan tata usaha negara.

4. Badan Pengawasan telah dibuat Draft pedoman pengawasan dilingkungan badan peradilan ( Pengaduan Masyarakat).

Kegiatan sosialisasi draft SOP Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut di atas telah dilaksanakan melalui kegiatan seminar 2 (dua) hari pada tahun 2009 yang diikuti oleh pejabat, eselon II, eselon III dan eselon IV. Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan seminar ini dibiayai oleh MCC-ICCP USAID. Kegiatan sosialisasi

110

juga dilakukan terhadap SK 076/KMA/SK/2009 di 14 wilayah Pengadilan termasuk Mahkamah Agung dengan diikuti 373 peserta.

Penerapan terhadap Beberapa SOP tersebut di atas, juga telah dilaksanakan berdasarkan :

1. Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung No. 73 PAN/INT/IV/2008 tentang pengesahan prosedur penanganan soft copy putusan dan upload ke Website Mahkamah Agung

2. Surat Panitera No. 191/Pan/IV/2008 tentang kelengkapan berkas perkara kasasi dan Peninjauan Kembali

3. Surat keputusan KA BUA No. 80/II/SK/IX/2009 tentang pemberlakuan Prosedur Operasi Baku pada badan Urusan Administrasi.

4. Surat kepurusan KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang penanganan berkas perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dapat bersinergi dengan apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI

5. SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 tentang Penunjukan Pengadilan percontohan untuk pengaduan masyarakat.

3.2 Elektronisasi Dokumentasi/ Kearsipan (e-archive)Kegiatan elektronisasi dokumen di Mahkamah Agung sudah mulai dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lainya adalah:

1. Membuat kebijakan tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi

2. Menyusun prosedur penanganan softcopy putusan dan upload ke situs Mahkamah Agung .

3. Menyusun Data base peraturan perundang-undanganan secara elektronik

Tabel berikut menjelaskan tentang capaian dan bukti pencapaian dari kedua aktivitas dalam program Penataan Tatalaksana.

NOPENCAPAIAN PROGRAM

PENATAAN TATALAKSANA BUKTI PENCAPAIAN

1 Penyusunan proses bisnis yang menghasilkan SOP

Menyusun SOP yang mengakomodir peningkatan sistem

Kegiatan sosialisasi draft SOP dilakukan terhadap SK 076/KMA/SK/2009 di 14 wilayah Pengadilan termasuk Mahkamah

Perjanjian: “grant agreement between The republic Of indonesia as recepient and the Government of U.S.A (USAID) as donor “ Strenghten Anti Coruption Effort and Promote Immunization Coverage “ No . Grant : 497-M-497-021 .

Laporan pelaksanaan kegiatan perumusan/penyusunan Standar

111

Agung dengan diikuti 373 peserta Operasional Prosedur (SOP) Juru Sita pengadilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;

Standar operating procedures (SOP) Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2009;

Standar operating procedures (SOP) Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2009;

Standar operating procedures (SOP) Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2009;

Standar operating procedures (SOP) Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2009;

Standar operating procedures (SOP) Biro Pengawasan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2009;

Buku panduan sistem administrasi perkara kepaniteraan pengadilan agama (SIADPA) sosialisasi KMA 144 Tahun 2007 Tentang keterbukaan informasi di pengadilan;

Prosedur Operasi Baku Pada Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Nomor : 80/BUA/SK/IX/2009 Tentang Pemberlakuan Prosedur Operasi Baku Pada Badan Urusan Administrasi;

Prosedur Operasi Baku Pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Nomor : 80/BUA/SK/IX/2009 Tentang Pemberlakuan Prosedur Operasi Baku Pada Badan Urusan Administrasi;

Prosedur Operasi Baku Pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Nomor :

112

80/BUA/SK/IX/2009 Tentang Pemberlakuan Prosedur Operasi Baku Pada Badan Urusan Administrasi;

2 Elektronisasi dokumentasi/ kearsipan (e-archive)

Membuat kebijakan tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi

Menyusun prosedur penanganan softcopy putusan dan upload ke situs Mahkamah Agung.

Menyusun Data base peraturan perUU elektronik

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 15/BUA.6/HS/SP/XII/2010, Surat Edaran Nomor. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Nomor. 085/PAN/II/2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan peninjauan Kembali;

Memorandum Nomor. 73/PAN/INT/VI/2008 Tanggal 27 Juni 2008 tentang Pengesahan prosedur penanganan softcopy putusan dan upload ke situs Mahkamah Agung RI.

Contoh Dokumen elektronik peraturan perundang-undangan

Tabel 17 Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Tatalaksana

Bukti dokumen Capaian ada pada kotak Program Penataan Tatalaksana

4. Program : Penataan Sistem Manajemen SDM4.1 Aktivitas : Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Individu

Asesmen kompetensi individu untuk pertama kali dilakukan terhadap 6 (enam) orang pejabat eselon 2. Asesmen dimaksudkan untuk melihat kesiapan dan kecocokan kompetensi keenam orang pejabat ini untuk bisa diajukan sebagai kandidat pejabat eselon 1 ke TPA (Tim Penilai Akhir). Keenam orang pejabat ini adalah mereka yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam

113

Jabatan Struktural, serta sudah lulus SesPim 1. Asesmen dilakukan oleh pihak ketiga pada tanggal 22 Juni 2011.

Secara sederhana, berikut adalah gambar tahapan asesmen kompetensi:

Gambar 25Tahapan Asesmen Kompetensi

Memahami posisi strategis eselon 1, dan profil kompetensinya – maka metoda asesmen kompetensi yang dipilih adalah metoda assessment center. Metoda ini mensyaratkan setidaknya beberapa hal sebagai berikut:

Pengambilan data atau pengukuran kompetensi dilakukan dengan berbagai tehnik;

Asesmen terhadap satu orang dilakukan oleh lebih dari satu asesor; Ada proses integrasi data

4.2 Aktivitas : Membangun Sistem Penilaian KinerjaBeberapa aktivitas yang mengarah pada sistem penilaian kinerja sudah dilakukan seperti penyusunan timesheet dan formulir Catatan Harian Kerja, namun kegiatan ini masih belum menjadi kebijakan umum bagi semua unit kerja. Dalam pelaksanaannya penggunaan timesheet dan catatan harian kerja masih belum berjalan secara optimal dan belum pernah ada evaluasi pelaksanaannya.

4.3 Aktivitas : Mengembangkan Sistem Pengadaan (staffing) dan SeleksiDalam upaya mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi pegawai berbasis kompetensi yang transparan, akuntabel dan fair – sebagaimana diinginkan oleh reformasi birokrasi, Mahkamah Agung melakukan kajian terhadap proses dan sistem

114

rekrutmen yang saat ini berlangsung. Kajian ini dilaksanakan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan USAID melalui program ICCP (Indonesia Control of Corruption Project). Kajian ini mempelajari efektivitas sistem rekrutmen dan pengembangan karir di Mahkamah Agung dan menyiapkan rekomendasi bagi perbaikan yang dibutuhkan.

Beberapa hasil rekomendasi terhadap pengembangan sistem pengadaan dan seleksi adalah sebagai berikut:

Mengembangkan profil kompetensi untuk posisi/jabatan atau kelompok posisi/jabatan yang untuk selanjutnya digunakan sebagai basis atau parameter seleksi.

Mengusulkan independensi anggaran rekrutmen (SDM) Mahkamah Agung kepada institusi atau lembaga negara terkait.

Mempertimbangkan hasil Analisa Beban Kerja (workload analysis dan staffing assessment) dalam perencanaan kebutuhan SDM (workforce planning) dan rekrutmen untuk menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Membangun strategi "jemput bola" dalam proses rekrutmen (sourcing strategy) untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik, termasuk:

A. bekerjasama dengan universitas-universitas unggulan maupun institusi-institusi lainnya, baik di dalam dan di luar negeri, untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik, baik dalam bentuk penyediaan bea-siswa, perlakuan khusus bagi lulusan terbaik maupun program lainnya.

B. meningkatkan penggunaan teknologi (e-recruitment) untuk memudahkan proses penjaringan kandidat.

Membangun strategi sosialisasi dan pencitraan Mahkamah Agung sebagai "Employer of Choice", maupun sosialisasi dan pencitraan yang positif atas profesi hakim, misalnya melalui presentasi, seminar dan aktivitas PR (public relations) lainnya.

Membangun database bagi kandidat cadangan berdasarkan data yang lulus tes tertulis maupun wawancara. Pengembangan database ini dapat menjadi bagian dari Pengembangan HRIS (Human Resources Information System) yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

Meningkatkan proses komunikasi antar Biro Kepegawaian dengan pengguna (Satuan kerja), dan

115

Untuk mendapatkan kandidat terbaik, penting bagi Mahkamah Agung untuk membangun strategi sosialisasi dan pencitraan sebagai "Employer of Choice".

menjadikan proses komunikasi ini sebagai bagian dari SOP proses rekrutmen, seleksi dan penempatan.

Pengembangan sistem dan metode wawancara (berbasis kompetensi), termasuk melibatkan pengguna maupun pembentukan panel dalam proses wawancara, untuk meningkatkan objektifitas penilaian dan memastikan didapatkannya kandidat-kandidat terbaik.

Mahkamah Agung melakukan wawancara (berbasis kompetensi) untuk CPNS non-Cakim untuk memastikan didapatkannya kandidat-kandidat terbaik.

Mahkamah Agung menetapkan kelompok-kelompok universitas berdasarkan akreditasi BAN dan tingkat IPK. (Catatan: Hasil kajian dari pengelompokkan ini dapat diintegrasikan dengan "sourcing strategy")

Membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan menggunakannya dalam proses rekrutmen dan seleksi.

Mempertajam persyaratan atau kualifikasi jabatan (kompetensi) yang terdapat di uraian pekerjaan, dan mengintegrasikannya dengan sistem rekrutmen. (Catatan: Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kualifikasi yang terdapat pada uraian pekerjaan dengan pemegang jabatan saat ini).

Membangun sistem pengawasan untuk memastikan kebenaran informasi dan dipenuhinya persyaratan administrasi pelamar (compliance dan quality assurance)

Mengoptimalkan fungsi Badan Pengawasan dan Satuan kerja dalam validasi

persyaratan administratif atau menyerahkan proses validasi persyaratan administrasi di dalam proses rekrutmen ke lembaga eksternal yang independen, misalnya universitas, LSM atau lembaga profesional lainnya.

Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi terbaik untuk berkarya di Mahkamah Agung.

Melakukan kajian efektivitas dan efisiensi jalur media yang digunakan untuk proses rekrutmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen di masa mendatang.

Meski belum semua rekomendasi di atas dilaksanakan, untuk mengurangi subyektivitas, Mahkamah Agung bekerjasama dengan pihak ketiga – dalam hal ini Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk Psikotes dan Universitas Padjajaran untuk pembuatan dan pengiriman soal ujian serta pemeriksaan dan pemberian peringkat/ranking hasil ujian. Pengumuman kelulusan disebarluaskan secara transparan melalui situs Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id, www.badilag.net, www.badilum.info, dan pada papan pengumuman yang berada di Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia.

116

Gambar 26Suasana Tes Wawancara Calon Hakim 2009 oleh Panitia Seleksi

Gambar 27Suasana Psikotes Calon Hakim Periode 2009

4.4 Aktivitas : Mengembangkan Pola Pengembangan dan PelatihanBerangkat dari kebutuhan untuk bisa menghasilkan (terutama) hakim-hakim yang berkualitas, Mahkamah Agung melakukan serangkaian aktivitas dalam mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi. Kebutuhan ini ternyata selaras dengan apa yang dikehendaki oleh reformasi birokrasi. Serangkaian aktivitas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

117

A. Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Hakim Upaya mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan berbasis kompetensi dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menyempurnakan Kurikulum pendidikan hakim yang telah digunakan dari tahun 2006 (setelah proses satu atap). Kurikulum tersebut perlu disempurnakan dengan menggunakan metode-metode pendidikan kontemporer, terutama metode pendidikan hakim yang bersifat lebih spesifik.

Bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia serta beberapa pakar hukum dari Universitas Indonesia dengan fasilitasi dari Indonesia-Netherland National Legal Reform Program (NLRP), Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang bertujuan untuk menghasilkan kurikulum pelatihan hakim tingkat pertama (dulu disebut Pelatihan Cakim), dengan penekanan pada profil ideal dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap hakim dan bagaimana kurikulum tersebut dapat membantu Mahkamah Agung dalam menghasilkan hakim-hakim sesuai dengan profil dan kompetensi tersebut. Analisa yang dilakukan meliputi analisa tugas, analisa kompetensi dan analisa kinerja hakim. Proses AKP dilakukan dengan pengumpulan data dan berbagai masukan dari Mahkamah Agung, pihak eksternal seperti Komisi Yudisial, pengacara, kejaksaan, kepolisian dan pengguna pengadilan lainnya dengan tujuan menampung kebutuhan-kebutuhan pihak tersebut akan hakim yang ideal.

Hasil dari AKP akan selanjutnya dituangkan dalam bentuk paket kurikulum, silabus, materi ajar termasuk metode pengajaran untukpelatihan hakim di tahun 2010. Secara tidak langsung, proses AKP ini telah memenuhi ketentuan paket Undang-Undang yang baru dimana dalam melakukan pendidikan hakim, Mahkamah Agung diisyaratkan untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi.

118

Gambar 28Tim Penyusun Kurikulum Diklat Cakim sedang Membahas

Pengembangan AKP Sebagai Bahan Penyusunan Kurikulum Cakim

B. Pelatihan Sertifikasi Bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi Untuk memastikan adanya kesatuan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sejak tahun 2007, Mahkamah Agung telah memberikan Pelatihan Sertifikasi bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini menggarisbawahi bahwa tindak pidana korupsi akan ditangani oleh hakim-hakim senior yang telah mengikuti seleksi, ujian dan pelatihan sertifikasi. Lebih lanjut, ternyata dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor ini akan menjamin pemenuhan kebutuhan akan hakim tipikor seiring dengan pendirian pengadilan tindak pidana tipikor di tingkat propinsi seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu 2007 – 2009, hakim senior yang berhasil mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat adalah sebanyak 850 orang. Untuk tahun 2009 saja, sebanyak 290 hakim telah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi hakim tipikor. Di bawah ini adalah tabel hakim yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi hakim tipikor:

119

Tabel 18 Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Hakim Tipikor

Gambar 29Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan VI

C. Menyusun Cetak Biru Diklat Hakim dan Pegawai Pengadilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahlian. Penambahan kapasitas profesi akan mendorong kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu cara adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang berkualitas dan terhormat (Qualified and Respectable Judicial Training Center/JTC). Sistem ini

120

...... VI

akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, meliputi: kelembagaan (institusional), sarana dan prasarana, SDM, program diklat yang terpadu dan berkesinambungan, pemanfaatan hasil diklat, anggaran diklat serta kegiatan pendukung lainnya seperti penelitian dan pengembangan. Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (ContinuingJudicial Education/CJE). CJE mengandung maksud pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur pengadilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya kemudian akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan.

Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;

Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pegadilan.

Dalam mengimplementasi konsep CJE ini, Mahakamah Agung sepenuhnya mengembangkan metode adult learning (praktek-praktek pendidikan orang dewasa). Penerapan metoda ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi disain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organisization). Para hakim serta pegawai pengadilan akan terus belajar dari produkproduk yang dihasilkan mereka sendiri.

C. Penerapan Materi Ajar Percontohan pada Diklat Cakim 2010 Rekomendasi Analisis Kebutuhan Pelatihan yang dihasilkan pada tahun 2009 mulai diterapkan dalam Kurikulum Diklat Cakim 2010, dengan pemilihan 10 materi ajar dari masing-masing peradilan, kecuali Peradilan Militer. Sebab, untuk tahun 2010, tidak ada calon hakim dari Peradilan Militer yang diikutsertakan pada Diklat Cakim 2010. Ke depan, cakupan pelatihan akan diperluas.

Sesuai ketentuan dalam Buku Panduan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, satu materi ajar wajib memuat silabus, modul/bahan ajar, metode pengajaran yang diterapkan serta indikator pencapaian yang jelas mengenai kompetensi atau keahliaan yang harus terlihat dan terukur melalui pemilihan suatu materi ajar.

121

Satu hal yang terus dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Diklat Kumdil Mahkamah Agung adalah penyusunan kurikulum diklat secara kolektif, terkoordinir, tersentralisasi dan di bawah arahan koordinator tim penyusun, yang dalam hal ini, diketuai oleh Ketua Muda Perdata Khusus, Hakim Agung Atja Sondjaja. Pembuatan materi tidak lagi diserahkan secara individual kepada masing-masing pengajar yang akan bertugas, tetapi dilakukan secara kolektif untuk menampung ilmu dan keahlian para hakim senior. Koordinasi dan sentralisasi pembuatan bahan atau modul ajar dimaksudkan untuk memastikan ada keseragaman dan standardisasi bahan ajar, menghindari tumpang tindih dan pengulangan dalam pemberian materi, serta kendali kualitas (quality control) atas bahan ajar yang dihasilkan. Pada gilirannya koordinasi dan sentraliasi pembuatan bahan atau modul ajar akan mengefektifkan pelaksanaan pelatihan di lingkungan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung . Dari segi substansi, proses ini akan menghasilkan bahan ajar yang memberikan pemahaman yang setidak-tidaknya sama kepada para hakim, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas putusan serta kesatuan hukum yang merupakan tugas yang diemban oleh Mahkamah Agung. Dari segi manajemen pelatihan yang baik, pengembangan kurikulum secara micro teaching dapat membantu Trainer agar dapat memberikan materi pelatihan secara efektif dan peserta dapat secara aplikatif menerapkan ilmu yang didapat dan meningkatkan kompetensi/keahliannya ketika sudah efektif diangkat menjadi hakim.

D. Proses Penyusunan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC) Dengan didukung oleh The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan serangkaian agenda pembaruan di bidang pendidikan dan pelatihan hakim dimulai dengan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. AKP dilaksanakan dengan penggabungan metode analisis kompetensi, analisis tugas, dan analisis kinerja, dengan melibatkan para stakeholders (pemangku kepentingan) peradilan, seperti akademisi, ahli hukum, pengacara, para hakim dan masyarakat. AKP telah menghasilkan definisi hakim ideal yang akan menjadi landasan bagi pembuatan kurikulum pelatihan-pelatihan oleh Balitbang Diklat Teknis Mahkamah Agung. Walaupun AKP ini baru dilaksanakan untuk pendidikan dan pelatihan hakim, perlu diingat bahwa untuk selanjutnya, pelatihan-pelatihan teknis dan non teknis lainnya harus selalu mempertimbangkan definisi hakim ideal tersebut, sehingga program litbang diklat adalah program yang komprehensif dan saling berkaitan.

122

Berdasarkan AKP, definisi hakim ideal adalah:

“hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri, bijaksana dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal”

Definisi hakim ideal tersebut mencakup kompetensi umum dan kompetensi khusus yang harus dijabarkan dalam bentuk kurikulum pelatihan. Kompetensi umum yang harus dimiliki seorang hakim untuk mencapai profil ideal tersebut adalah:

Adil, Teguh, Pengendalian Diri, Bijaksana dan Berpengetahuan luas, Mulia, Memiliki kapasitas administrasi dan manajerial, komunikatif, memiliki jiwa Kepemimpinan.

Selain delapan kompetensi hakim yang bersifat umum, hakim juga harus memiliki kompentensi khusus atau kompetensi kerja (working competence) untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya sebagai hakim. Setiap kompetensi khusus merupakan perpaduan dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kebiasaan, minat, sifat, dan motif tertentu. Kompetensi umum dan khusus untuk membentuk hakim ideal selanjutnya menjadi landasan bagi Balitbang Diklat Mahkamah Agung dalam penyusunan program diklat bagi aparatur. Sebagai kelanjutan dari AKP, NLRP dan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sebagai bagian dari pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (long-career learning process) mengembangkan suatu Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu, program intensif dengan durasi 2 tahun yang memadukan antara metode in-class training dan on-the job training yang akan meningkatan standar calon hakim dan mempersiapkan calon hakim untuk benar-benar siap menjalankan tugas sebagai seorang hakim. Pembentukan kurikulum, silabus, satuan acara perkuliahan (SAP) dan modul pengajaran dilakukan secara partisipatif penuh di bawah pimpinan dan arahan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Agung DR. Mohammad Saleh, SH dan Koordinator SK No. 147 Tahun 2009, Hakim Agung Atja Sondjaja. Dalam tahapan penyempurnaan rekomendasi

123

Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu: program intensif 2 tahun yang memadukan antara metode in-class training dan on-the job training untuk meningkatkan standar calon hakim untuk benar-benar siap menjalankan tugas sebagai seorang hakim

kurikulum PPC Terpadu, Mahkamah Agung RI juga telah dibantu oleh 2 (dua) orang ahli pendidikan hakim yaitu Charlotte Keijzer (Long Term Expert) seorang Hakim dari Belanda yang ditugaskan oleh Konsili Yudisial Belanda dan Dr. Henriette Schatz (Short Term Expert). Untuk selanjutnya, Program Pendidikan Cakim Terpadu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 169/KMA/SK/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

Gambar 30Proses Penyusunan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC)

E. Program Rutin Sejak terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 140 Tahun 2008, Mahkamah Agung melaksanakan program pendidikan dan pelatihan hukum dan peradiln secara berkesinambungan. Berbagai diklat teknis diselenggarakan, termasuk program sertifikasi bagi hakim-hakim khusus. Ada yang sifatnya merupakan program rutin, dalam arti dijalankan terus setiap tahun, dan ada pula program diklat yang dilaksanakan karena kebutuhan khusus. Total peserta yang mengikuti program rutin pada tahun 2010 tercatat mencapai 2743 orang.

F. Pelatihan Hakim Berkelanjutan Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pendalaman materi-materi dan praktek-praktek teknis peradilan bagi hakim-hakim muda dengan pengalaman sebagai hakim kurang atau sama dengan 5 tahun. Tahun 2010 ini jumlah hakim yang mengikuti Pelatihan Hakim Berkelanjutan sebanyak 250 orang.

124

Gambar 31 Diskusi kelompok peserta pelatihan Hakim Berkelanjutan di Pusdiklat Mahkamah

Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 22 s.d. 25 Nopember 2010.

G. Penjajagan Program Master Degree dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia didukung oleh program Changes for Justice (C4J)Untuk pemerataan ilmu pengetahuan yang lebih maju bagi para Hakim di seluruh Indonesia, terutama bagi mereka yang telah menunjukkan kualifikasi yang handal serta bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti program Magister Hukum, Mahkamah Agung dengan dukungan dari USAID-C4J (Changes for Justice) menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk pelaksanaan Program Master Degree yaitu program beasiswa Magister Hukum bagi hakim dengan masa kerja 6 - 15 tahun. Program Master Degree ini berbeda dengan program-program magister hukum yang ada lainnya karena kurikulum dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan peningkatan ilmu pengetahuan bagi profesi hakim yang menjalankan tugas sehari-hari mereka di pengadilan. Bagi para hakim yang berhasil untuk mengikuti program ini akan menjalani status “Tugas Belajar”. Program pendidikan ini direncanakan untuk dilaksanakan di Universitas Indonesia dalam jangka waktu program 3 (tiga) semester, sehingga program yang diberikan pun akan sangat padat

125

Program Master Degree ini berbeda dengan program-program magister hukum yang ada lainnya karena kurikulum dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan peningkatan ilmu pengetahuan bagi profesi hakim yang menjalankan tugas sehari-hari mereka di

H. Pembuatan Sistem Perpustakaan Badan Diklat Litbang Kumdil Era teknologi informasi saat ini, kekuatan sebuah lembaga ditentukan oleh penguasaan atas informasi yang dimiliki dan dikelolanya. Informasi ini banyak tersimpan dalam berbagai bentuk, baik itu buku, serial, prosiding, jurnal, laporan penelitian/naskah akademis ataupun project report. Pengelolaan ilmu pengetahuan dari mulai dibuat dan diciptakan sampai akhirnya diterima oleh orang yang membutuhkannya memerlukan sebuah mediator pengetahuan (content manager).Salah satu bentuk mediator pengetahuan adalah perpustakaan. Perpustakaan menjadi sangat penting, terlebih apabila lembaga tersebut berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan penelitian. Hal ini berlaku pula bagi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Perpustakaan di Badan ini menjadi sangat vital mengingat badan inilah yang akan menyiapkan tenaga-tenaga ahli di peradilan, baik itu hakim maupun staf pendukungnya. Apabila melihat kondisi awal perpustakaan tahun 2008 sampai 2009, pengelolaannya masih bersifat sederhana dan belum optimal sementara jumlah koleksi buku semakin bertambah serta keinginan Pemustaka (peminjam buku) semakin tinggi. Maka di tahun 2010 sangat dimungkinkan untuk membangun perpustakaan berbasis teknologi informasi/digital. Untuk itu, pada tahun 2010 bekerjasama dengan NLRP melalui Daniel S Lev Law Library dilakukan pembenahan dan pengembangan Perpusatakaan. Lingkup kegiatan berupa analisis terhadap keadaan eksisting perpustakaan, penyusunan renstra, penyusunan struktur organisasi dan uraian kerja, penyusunan SOP, pengadaan sistem informasi perpustakaan yang berbasis web dan pengolahan koleksi buku. Sementara untuk peningkatan kapasitas bagi petugas perpustakaan juga dilaksanakan berbagai pelatihan dan workshop.

Sesuai dengan kriteria pasal 7 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Pasal 25 menyebutkan perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustakan di lingkungannya. Merujuk pada kriteria tersebut, Perpustakaan Badan Litbang Diklat Kumdil dapat

126

Perpustakaan bagi Balitbang Diklat Kumdil adalah kebutuhan yang sangat vital, mengingat TUPOKSI utamanya adalah menyiapkan tenaga-tenaga ahli di peradilan, baik itu hakim maupun staf pendukungnya.

dikualifisir sebagai Perpustakaan Khusus, karena 60 % koleksi buku adalah tentang hukum dan peradilan. Pengelolaannya menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dimana mulai dari pengolahan, layanan, sirkulasi sampai dengan pelayanan pemustaka untuk penelusuran koleksi buku menggunakan aplikasi open source Senayan Library Management System (SliMs) yaitu database berbasis web untuk memenuhi automasi perpustakaan (library automation). Untuk jasa layanannya, perpustakaan menggunakan sistem tertutup (close access services), dimana saat penelusuran koleksi buku, pemustaka mengakses catalog dengan komputer yang telah tersedia di ruang layanan perpustakaan melalui fitur Online Public Access Catalogue (OPAC) yang tersedia di aplikasi SliMs. Pemustaka tidak langsung menuju ke lokasi penyimpanan buku tetapi akan dilayani sepenuhnya oleh petugas layanan. Fitur OPAC juga dapat diakses melalui Situs Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yaitu www.litbangdiklatkumdil.net dengan sub domain perpustakaan.litbangdiklatkumdil.net.

Hingga saat ini koleksi perpustakaan yang telah diinput ke dalam SliMs adalah sebagai berikut.

Koleksi BahasaIndonesia 2912 Judul 6244 Eksemplar

Koleksi Bahasa Asing 978 judul 4103 judulKoleksi e-book 213 judul -Jumlah 4103 judul 9175 eksemplar

Tabel 19 Jumlah Koleksi Perpustakaan Litbang Diklat Kumdil yang telah Diinput

I. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

o Kerjasama dengan United Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim tingkat Banding dan tingkat Pertama. Pelaksanaan kerjasama ini berlangsung pada 13 - 17 Januari 2010 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

o Kerjasama dengan Kejaksaan Agung tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu antara Jaksa dan Hakim untuk kesamaan persepsi di bidang Hukum dan Peradilan dalam penanganan perkara. Acara ini berlangsung di Pusdiklat Kejaksaan Agung pada 24 Maret – 27 April 2010.

127

o Kerjasama dengan Bank Indonesia tentang pendalaman pengetahuan para Hakim di bidang Perbankan dalam bentuk Temu Wicara. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan para hakim dalam menangani perkara Perbankan. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dilaksanakan di empat kota, yaitu Banda Aceh (21-22 April 2010), Palembang (19-20 Mei 2010), Banjarmasin (21-22 Juli 2010), dan Jakarta (13 Desember 2010).

o Kerjasama dengan Komisi Nasional Perempuan tentang Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap yang sensitif gender. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong dibentuknya sebuah mekanisme mengenai sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP). Wujud kerjasama ini sudah tiga kali dilaksanakan, yaitu di Pontianak yang melibatkan 8 orang hakim (20-22April 2010), Denpasar dengan tema menumbuhkan sensitivitas gender dan hak asasi perempuan dalam kasus KDRT (5-7 Mei 2010), dan Jakarta (3-5 November 2010).

o Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tentang orientasi dan pendalaman bagi hakim tentang penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PDKRT) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Tujuan dari orientasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan hakim dalam penerapan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang PTPPO sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang di Papua (8-10 Juni 2010) melalui peradilan yang berperspektif korban.

o Kerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dalam bentuk workshop tentang Peradilan Hubungan Industrial, bertema “Training Needs Assessment for the Industrial Relation Court Pilot Workshop for Judges” dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada 23-25 November 2010. Peserta acara ini adalah 17 orang hakim tingkat kasasi dan tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial. Dari enam kegiatan kerjasama peradilan teknis dengan berbagai lembaga itu, jumlah hakim yang sudah mengikuti pelatihan mencapai 363 orang. Ke depan, jumlah peserta akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan, sehingga melibatkan lebih banyak pengadilan dan lembaga.

128

Gambar 32Workshop tentang perdilan hubungan industrial di Pusdiklat. Mahkamah Agung,

Megamendung, Bogor,

4.5 Aktivitas : Memperkuat Pola KarirTerkait penguatan pola karir, Mahkamah Agung melakukan kajian untuk mengetahui kebutuhannya. Beberapa hasil rekomendasi dari kajian pola karir adalah sebagai berikut:

Membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan menggunakannya sebagai dasar promosi dan pengembangan karir pegawai.

Membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

Melakukan kajian untuk memperbaiki DP3, termasuk kemungkinan untuk membangun sistem Penilaian Kinerja yang lebih objektif dan yang diperuntukkan khusus bagi lingkungan Mahkamah Agung.

Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan jabatan

Membangun sistem database SDM (HRIS) yang terintegrasi dengan berbagai sistem SDM lainnya dan yang dapat memfasilitasi pengelolaan pengembangan karir pegawai dengan efisien dan efektif.

Melakukan kajian terhadap kewenangan staf fungsional bagi kemungkinan untuk menjalankan tugas-tugas pejabat struktural.

129

Melakukan kajian proses kerja dan disain struktur organisasi

Melakukan kajian terhadap unit kerja yang menangani pengelolaan SDM secara terpadu, efisien dan efektif di Mahkamah Agung, termasuk kemungkinan adanya sentralisasi maupun desentralisasi fungsi SDM maupun pembentukan fungsi-fungsi khusus di Biro Kepegawaian dalam menangani proses rekrutmen, seleksi dan penempatan, promosi dan mutasi maupun sistem dan program SDM lainnya.

Melakukan kajian kembali mengenai pemberlakukan batas usia maksimum pensiun yang berbeda-beda serta implikasinya bagi sistem pengembangan karir maupun sistem SDM lainnya.

Melakukan kajian kembali mengenai jenjang karir untuk jabatan Kepaniteraan.

4.6 Aktivitas : Database kepegawaianBiro Kepegawaian terus melakukan kegiatan pemutakhiran data yang terdapat dalam SIKEP secara berkala. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pemotretan database kepegawaian terkini di lingkungan Mahkamah Agung dan keempat peradilan di bawahnya. Sistem informasi kepegawaian tidak bisa dilepaskan dari sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi. Competency based human resources management (CBHRM) ini mengunakan kemajuan teknologi informasi sehingga memudahkan operasionalisasi baik pengembangan kepegawaian berbasis kinerja maupun memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.

Aplikasi SIKEP dapat menunjukkan secara tepat waktu (realtime) data kepegawaian dalam beberapa kategori. Selama ini yang banyak dimanfaatkan adalah pencarian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan. SIKEP yang berjalan dengan baik kan sangat membantu jajaran internal Mahkamah Agung melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi. Melalui SIKEP, pimpinan semua satuan kerja bisa melihat latar belakang dan riwayat pekerjaan semua karyawan Mahkamah Agung. Sistem semacam ini tentu saja bermanfaat untuk penentuan jenjang karir yang berbasis pada kinerja dan prestasi. Jika diterapkan pada penanganan perkara oleh hakim, SIKEP dapat membantu pimpinan Mahkamah Agung untuk melihat kinerja hakim dalam memutus perkara. Pada tahun 2010 perluasan aplikasi SIKEP bisa mencapai 200 pengadilan lain. Pemeliharaan aplikasi SIKEP di 600 pengadilan tetap dijalankan, sementara prioritas membuka aplikasi baru di 200 pengadilan mengalami hambatan.

130

Program ini sudah diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2010 tetapi belum mendapat persetujuan. Program tahun lalu mendapat bantuan dana dari donor.

Pada tahun 2010, bantuan tersebut tidak tersedia. Meskipun ada masalah dana, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan pengembangan sistem informasi kepegawaian. Apalagi kepegawaian Mahkamah Agung akan terus berkembang.

Agar sistem ini berjalan secara berkesinambungan, perbaikan dan pemeliharaan SIKEP harus terus dilaksanakan. Mahkamah Agung terus mengembangkan road map, memperbaiki konten, dan integrasi antar unit di lingkungan peradilan demi memudahkan pembinaan dan pengelolaan SDM.

Melalui SIKEP, dapat dilihat dengan mudah jumlah total pegawai Mahkamah Agung hingga Desember 2010, yakni mencapai 35.988 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun 2009 jumlah pegawai Mahkamah Agung mencapai 35.491 orang.

Berikut adalah tabel pencapaian dan bukti pencapaian Program Penataan Sistem Manajemen SDM

NOPENCAPAIAN PROGRAM PENATAAN

SISTEM MANAJEMEN SDMBUKTI PENCAPAIAN

1 Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Individu Telah dilakukan untuk kandidat eselon 1

yang akan diajukan pada Tim Penilai Akhir

Fotocopy profil kompetensi Materi pengarahan peserta asesmen

2 Membangun Sistem Penilaian KinerjaSampai saat ini penilaian kinerja di Mahkamah Agung, pada prinsipnya menggunakan DP3. Namun demikian pengembangan ke arah pengukuran kinerja yang lebih tepat, telah diupayakan dengan: Menyusun sistem penilaian kinerja

dengan membuat Time sheet Menyusun formulir Catatan Harian

Kerja

Contoh time sheet di Dirjen Badan Peradilan Agama

Contoh catatan harian kerja Dirjen Badilag

3 Membangun Sistem Pengadaan (Staffing) dan Seleksi Kajian tentang proses dan sistem

rekrutmen Menerbitkan kebijakan untuk

Fotocopy dokumen kajian proses dan sistem rekrutmen

Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penanggung Jawab Kegiatan Penyelenggaraan

131

mendukung pelaksanaan Pengadaan dan Seleksi

Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pengadaan dan seleksi

Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Menyusun SOP pelaksanaan pengadaan dan seleksi

Rekrutmen Tenaga Tehnis dan Non Tehnis di Lingkungan Mahkamah Agung dengan Pusat Komputer dan Teknologi Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, tentang pembuatan master soal, pembuatan master lembar jawaban komputer (LJK), kunci jawaban soal, penggandaan soal, pengandaan lembar jawaban komputer dan pengelolaan/koreksi lembar jawaban komputer bagi pelamar Calon hakim (Cakim) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung RI, Nomor. 131A/BUA.2/CPNS.002/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008, Nomor. 029/CCIT/FMIPA/V/2008, tanggal 27 Mei 2008;

Fotocopy Standar Prosedur Operasional (SOP), Proses Rekrutmen Pegawai Biro Perencanaan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor.622/BUA.2/07/VIII/2010, tanggal penetapan 02 Agustus 2010;

Fotocopy Surat Keputusan Nomor.023/BUA.2/F.00.1/VIII/2009, tentang permintaan pembuatan mastyer soal, master lembar jawaban komputer (LJK), kunci jawaban soal, pengolahan/koreksi lembar jawaban komputer ujian serta perengkingan Calon Hakim (Cakim) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2009 Mahkamah Agung melalui proses pemilihan langsung;

4 Mengembangkan Pola Pengembangan dan Pelatihan

Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pelatihan

Menyusun Kurikulum Pelatihan Pelatihan sertifikasi hakim Tipikor

Dokumen Kerjasama MA-Universitas Indonesia dalam penyusunan kurikulum dengan fasilitas NLRP

Dokumen kurikulum, silabus, materi ajar Pelatihan Hakim

132

Penyelenggaraan Bimbingan Teknik untuk peningkatan ketrampilan di lingkungan Peradilan

Dokumen Cetak Biru Diklat Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI No. 169/KMA/SK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 140 Tahun 2008

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : KEP/48/DJMT/VI/2010 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pembinaan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi bagi Para Panitera Pengadilan Militer pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : KEP/50/DJMT/VI/2010 Tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Profesionalisme Hakim Militer;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : KEP/14/DJMT/II/2010 Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara.

Buku panduan pendidikan dan pelatihan terpadu hakim dan jaksa seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 18 November s.d 2 Desember 2010;

Buku panduan pelatihan sertifikasi hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung

133

Bogor 6 s.d 11 Desember 2010; Buku panduan pelatihan sertifikasi

hakim niaga seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 6 s.d 11 Desember 2010;

Buku panduan pelatihan sertifikasi hakim pengadilan perikanan seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 6 s.d 11 Desember 2010;

Buku panduan pelatihan sertifikasi ekonomi hakim Tinggi Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Agama seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 25 s.d 30 April 2010;

Buku panduan pelatihan sertifikasi mediator hakim Tinggi Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Agama seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 19 s.d 24 April 2010;

Buku panduan pelatihan hakim dan hakim ad-hoc dalam perkara korupsi angkatan X Tahun 2010 Peradilan Umum Tinggi Banding dan Tingkat Pertama Peradilan Agama seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 5 s.d 11 Desember 2010;

Buku panduan pelatihan sertifikasi mediator hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 19 s.d 24 April 2010;

Buku panduan pelatihan teknis fungsional hakim berkelanjutan (CJE) Peradilan Umum Wilayah Hukum PT seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat

134

Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 22 s.d 26 November 2010;

Buku panduan pelatihan teknis fungsional bagi Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum Wilayah Hukum PT seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 18 s.d 22 Oktober 2010;

Buku panduan pelatihan teknis fungsional bagi Calon Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Agama Wilayah Hukum PTA seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 17 s.d 21 Agustus 2010;

Buku panduan fungsional peningkatan profesionalisme bagi Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia (Balitbang Diklat Kumdil Pusdiklat Teknis Peradilan, Megamendung Bogor 17 s.d 21 Agustus 2010;

Panduan pengelolaan dan penyelengaraan penelitian dan pengembangan dan pendidikan pelatihan hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI 2008;

5 Memperkuat Pola Rotasi, Promosi Dan MutasiKajian tentang pola Rotasi dan Mutasi

Fotocopy Kajian Pola Karir dan Rekrutmen

6 Memperkuat Pola KarirKajian tentang penyelenggaraan pola karir

Fotocopy Kajian Pola Karir dan Rekrutmen

7 Database kepegawaian Menyusun Pedoman Penggunaan

Database Kepegawaian Membangun sistem database

kepegawaian yang diberi nama SIKEP Pelatihan penggunaan sistem database

SIKEP

Fotocopy Surat Nomor.274/BUA.2/07/VII/2009 tentang Pemberitahuan tempat pelatihan lanjutan TOT data base kepegawaian di Makasar;

Fotocopy Surat Nomor. 310/BUA.2/VII/2009 tentang Pemberitahuan perubahan jadwal pelatihan data base kepegawaian di Ciawi, Surabaya dan Makasar;

Fotocopy Pedoman Pelaksanaan

135

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 30 Tahun 2007, tanggal 27 Agustus 2007;

Fotocopy Surat (Nomor : 081/BUA.2/07/II/2009 Perihal: Pelatihan Database Kepegawaian;

Fotocopy Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SEK/PEMBT.07/X/2008 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Perumusan Sistem Serta Pendataan Database Kepegawaian Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Materi/modul pelatihan SIKEP

Tabel 20 Capaian dan Bukti Capaian Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Lampiran Bukti Dokumen Capaian ada pada kotak Program Program Penataan Sistem Manajemen SDM

5. Penguatan Unit Organisasi5.1 Penguatan Unit Kerja Kepegawaian

Untuk penguatan unit kerja kepegawaian, Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan untuk pengelola kepegawaian. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Pelatihan Sertifikasi Training Officer Course (TOC) bagi Pejabat dan Pegawai Terkait Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Badan dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

5.2 Penguatan Unit Kerja Kediklatan Untuk meningkatkan kapasitas di bidang Manajemen Pengelolaan Diklat di lembaga Pendidikan Peradilan, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke sejumlah negara. Beberapa tempat studi banding tersebut antara lain:

136

National Judicial Institute Canada. International Cooperation Departement (ICD) Research and Training

Institute Minstry of Justice Japan.

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mendapat gambaran dan melakukan observasi aktif terhadap:

Pola pengelolaan Diklat aparat peradilan, khususnya mekanisme dan manajemen online course/distance learning, yang sangat cocok diterapkan di Indonesia, terutama bagi hakim-hakim yang bertugas didaerahdaerah;

Manajeman dan organisasi diklat yang profesional.

5.3 Perbaikan Sarana dan PrasaranaKetersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Seiring dengan perkembangan Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan di bawahnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana bertambah. Oleh karena itu, dalam penyusunan angggaran, dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas.

A. Pengadaan Sarana dan Prasarana i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

Berikut ini peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2010 baik berupa pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor maupun kelengkapan fungsional peradilan:

NOBENTUK SARANA DAN PRASARANA RINCIAN PENGADAAN JUMLAH

1 Pengadaan Tanah Pembelian tanah yang dilaksanakan pada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

3 lokasi5 lokasi-1 lokasi

2 Pengadaan Meubelair Pengadaan meubelair untukrumah dinas yang dilaksanakanpada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN- Pusat

1 lokasi1 lokasi--2 lokasi

3 Pembangunan Gedung Pembangunan gedung kantor

137

Kantor yang dilaksanakan pada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

30 lokasi40 lokasi 8 lokasi 3 lokasi

4 Pembangunan Rumah Dinas

Pembangunan rumah dinas yang dilaksanakan pada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

10 lokasi---

Tabel 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2010

ii. Perbandingan Pengadaan Sarana dan parasana Tahun 2009 dan 2010 Dibanding tahun 2009, ada penurunan jumlah sarana dan prasarana berupa pengadaan tanah yang disediakan pada tahun 2010. Pada tahun ini hanya disediakan tanah di sembilan lokasi, sedangkan tahun lalu disediakan 27 lokasi. Sebaliknya, ada peningkatan jumlah gedung kantor yang dibangun. Tahun ini, ada 81 lokasi pengadaan kantor, naik dibanding tahun 2009 yang tercatat di 55 lokasi. Rincian perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.

NOBENTUK

SARANA DAN PRASARANA

RINCIAN PENGADAAN JUMLAH2009

JUMLAH2010

1 Pengadaan Tanah Pembelian tanah yang dilaksanakan pada:- Peradilan Umum 6 lokasi 3 lokasi

138

- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

20 lokasi 1 lokasi-

5 lokasi-1 lokasi

2 PembangunanGedung Kantor

Pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan pada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN- Pusat

12 lokasi33 lokasi 7 lokasi 3 lokasi

30 lokasi40 lokasi 8 lokasi 3 lokasi

3 PembangunanRumah Dinas

Pembangunan rumah dinas yang dilaksanakan pada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

11 lokasi13 lokasi---

10 lokasi---

4 PengadaanKendaraan DinasRoda 4

5 Unit

Tabel 22Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2009 dan 2010

iii. Rehabilitasi dan RenovasiSelain menyediakan dan membangun sarana dan prasarana baru, Mahkamah Agung juga menganggarkan biaya rehabilitasi dan renovasi. Mengikuti perjalanan waktu, sejumlah sarana dan prasarana pengadilan sudah tidak memadai sehingga perlu direnovasi dan direhabilitasi. Sepanjang tahun 2010 telah dilakukan langkah rehabilitasi dan renovasi di 64 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

BENTUK SARANA DAN PRASARANA

RINCIAN REHABILITASI/RENOVASI JUMLAH

Gedung Kantor Dilaksanakan pada:- Peradilan Umum 33 lokasi

139

- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

14 lokasi- 3 lokasi

Rumah Dinas Dilaksanakan pada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

11 lokasi

2 lokasi

--Sarana dan Prasarana

Dilaksanakan pada:- Peradilan Umum- Peradilan Agama- Peradilan Militer- Peradilan TUN

1 lokasi

---

Tabel 23Rincian Rehabilitasi dan Revonasi

B. Progress Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negarai. Tahun 2010

KEGIATAN BMN YANG DIHAPUS JUMLAHPenghapusan Aset

1. Kendaraan Dinas Roda 42. Kendaraan Dinas Roda 23. Meubelair4. Bangunan Gedung dan Rumah Dinas

20 unit39 unit48 satuan kerja19 unit

Pemanfaatan AsetBMN

Ruislag (Tukar Menukar Aset)Alih Fungsi 8 lokasiPinjam Pakai

Tabel 24Progress Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara Tahun 2010

ii. Tahun 2009 – 2010

KEGIATAN BMN YANG DIHAPUS JUMLAH2009

JUMLAH2010

140

Penghapusan Aset

1. Kendaraan Dinas Roda 42. Kendaraan Dinas Roda 23. Meubelair4. Bangunan Gedung dan Rumah Dinas

19 Unit42 Unit48 Satuan kerja17 Unit

20 unit39 unit48 satuan kerja19 unit

Pemanfaatan AsetBMN

Ruislag (Tukar Menukar Aset)

3 lokasi

Alih Fungsi 4 lokasi 8 lokasiPinjam Pakai

Tabel 25Progress Penghapusan dan Pemanfaatan

Aset Barang Milik Negara Tahun 2009-2010

Berikut adalah tabel capaian dan bukti pencapaian Program Penguatan Unit Organisasi

NOPENCAPAIAN PROGRAM

PENGUATAN UNIT ORGANISASI BUKTI PENCAPAIAN

1 Penguatan Unit Kerja KepegawaianPelatihan Sertifikasi Training Officer Course (TOC) bagi Pejabat dan Pegawai Terkait Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

Fotocopy Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 48/BLD/SK/VIII/2010 Tentang Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Training Officer Course (TOC) bagi Pejabat dan Pegawai Terkait Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Badan dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung tahun anggaran 2010;

2 Penguatan unit kerja kediklatanStudi Banding Balitbang Diklat Kumdil MA ke E COLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE BORDEUX, PERANCIS Studi banding ke Swedia Studi Banding Ke ITALIA

Laporan Hasil Studi Banding Tim Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Ke Italia Tanggal 17 s.d 18 Desember 2009;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 147A/KMA/SK/X/2009 Tentang Penunjukan Tim Studi Banding Ke Italia;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 147G/KMA/SK/X/2009 Tentang Penunjukan Tim Studi Banding Ke Swedia;

Laporan Tim Study Banding Ke Swedia Tanggal 18 s.d 19 Desember;

141

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 147E/KMA/SK/X/2009 Tentang Penunjukan Tim Study Banding Ke Perancis;

Laporan Studi Banding Tim Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Ke E Cole Nationale De La Magistrature Bordeaux, Perancis;

Perbaikan sarana dan prasarana Menyusun Pedomanan pengelolaan

sarana dan prasana Menyusun Pengembangan Prototype

Gedung Pengadilan Menyusun Pedoman Pembangunan

Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Laporan Jumlah pembangunan dan

Rehab Gedung di lingkungan Mahkamah Agung dan

Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Pedoman Bagunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Edisi 2007;

Rekap Belanja Modal Pagu Definitif T.A 2010 Biro Perencanaan dan Organisasi BUA 2010 (Lingkungan Peradilan Agama);

Daftar Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan sampai dengan T.A 2010;

Daftar pembangunan/rehab gedung kantor pengadilan;

Daftar pembangunan rumah dinas; Daftar rehab rumah dinas pengadilan; Surat Keputusan Kepala Badan

Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 03A/BLD/SK/I/2010 Tentang Training of Trainer (TOT) Pedoman Perilaku Hakim (PPH) bagi Hakim Tingkat Pertama dan Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia;

Memorandum Nomor : 03A/BLD/SK/I/2010 Tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung T.A 2010.

Tabel 26Capaian dan Bukti Capaian Program Penguatan Unit Organisasi

Lampiran Bukti Dokumen Capaian ada pada kotak Program Program Penguatan Unit Organisasi

142

6. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan6.1 Memetakan Regulasi, Deregulasi dan Menyusun Regulasi Baru

Inventori peraturan undang-undang adalah merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan buku Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Mahkamah Agung inventori peraturan undang-undang, sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam pelaksanaan Inventori perundang-undangan, Mahkamah Agung telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Penelusuran literatur hukum khususnya peraturan perundang-undnagan merupakan komponen penting dalam kerja lembaga peradilan. Oleh karenanya akses yang mudah terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prasarat penting dalam memastikan terlaksananya secara efektif, efisien dan adil. Untuk memudahkan penelusuran literatur hukum tersebut Mahkamah Agung telah menyusun kompilasi peraturan perundang-undangan. Kompilasi peraturan ini disusun dalam bentuk manual yang berupa buku himpunan peraturan maupun dalam format elektronik. Dengan adanya kompilasi hukum ini peta peraturan perundang-undangan khususnya dilingkungan Mahkamah Agung dengan mudah dapat dilihat dan publik bisa mengakses dengan mudah sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa produk kompilasi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat Mahkamah Agung antara lain:

1. Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung Serta Badan peradilan di Indonesia (2009)

2. Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung 1951 – 2009)3. Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu (2009)4. Himpunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2003-20065. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 35

tahun 20076. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 36

tahun 20087. Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2009 nomor 37tahun

20078. CD Himpunan Peraturan Perundang-undanganan Dan Hukum Lainya

Mahkamah Agung-RI 19459. CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Lainya Serta

Kebijakan Mahkamah Agung RI (1945-2008)

143

B. Kajian Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dilakukan untuk membahas permasalahan seputar peraturan perundang-undangan yang dinilai bermasalah. Tujuan kegiatan ini tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi seputar peraturan yang dinilai akan menghambat kinerja atau palaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki peraturan yang dinilai bermasalah. Untuk melakukan kajian tersebut Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan kegiatan Kajian Pakar. Pelaksanaan FGD melibatkan berbagai pihak dilingkungan Mahkamah Agung yang berkepentingan dengan tema permasalahan. Adapun Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan FGD adalah terkait dengan permasalahan:

1. Organisasi2. Sumber Daya Manusia3. Manajemen Perkara4. Anggaran dan Asset5. Transparansi Peradilan 6. Pengawasan

Hasil dari kegiatan kajian peraturan perundang-undangan ini adalah laporan hasil kajian yang berisi:

1. Peta peraturan perundang-undangan2. Hasil analisis peraturan perundang-undangan3. Rekomendasi dan rencana Tindak lanjut

PENCAPAIAN PROGRAM PERUNDANG-UNDANGAN BUKTI PENCAPAIAN

Memetakan Regulasi, Deregulasi, Menyusun Regulasi Baru

1. Kompilasi dan digitalisasi kumpulan peraturan perundang-undangan

2. Kajian peraturan perundang-undangan bermasalah

3. Menyusun Naskah akademis untuk perbaikan peraturan

Fotocopy SK Sekretaris nomor 007/2009 tentang Penunjukan Pokja Penilaian Kinerja organisasi Melalui Inventori peraturan perundang-undangan

Fotocopy SK BUA Nomor: 23/BUA/SK/III/2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Pengenalan dan Pemanfaatan Database Himpuran peraturan Perundang-undangan dan hukum Lainya.

Himpunan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung Serta Badan peradilan di Indonesia (2009)

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan

144

Mahkamah Agung 1951 – 2009) Informasi Peraturan Perundang-

undangan tentang Pemilu (2009) Himpunan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI tahun 2003-2006 Informasi Peraturan perundang-

undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 35 tahun 2007

Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2007 nomor 36 tahun 2008

Informasi Peraturan perundang-undangan (JDI) MA-RI 2009 nomor 37tahun 2007

CD Himpunan Peraturan Perundang-undanganan Dan Hukum Lainya Mahkamah Agung-RI 1945

CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Lainya Serta Kebijakan Mahkamah Agung RI (1945-2008)

Hasil kajian peraturan perundang-undangan

Contoh naskah akademis

Tabel 27Capaian dan Bukti capaian Program Perundang-undangan

Lampiran bukti dokumen capaian ada pada kotak Program Perundang-undangan

7. Pengawasan Internal7.1 Menegakkan Displin Kerja

Reformasi Birokasi Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan Peradilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel dan menjunjung tinggi hukum dan keadilan, untuk itu harus dilakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap kemampuan kerja para aparatur peradilan yang tentu harus ditunjang dengan sumber daya yang mampu dan berintegritas tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penegakan disiplin kerja. Dengan harapan kekurangan dan permasalahan dapat terpantau sehingga dapat dilakukan tindakan untuk perbaikan.

Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan penegakan disiplin kerja diantaranya dalam bentuk kegiatan mengefektifkan

145

pengawasan melekat dan penanganan pengaduan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 jo Inpres No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat, melakukan pengawasan reguler, monitoring dan penilaian kinerja Pengadilan.

Pengawasan Internal dalam penegakan disiplin kerja dalam upaya percepatan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dilakukan dengan membuka akses pengaduan online dan segera meresponnya dan mengumumkan penindakannya melalui website.

Adapun Tujuan dari penegakan displin adalah:

1. Meningkatnya disiplin dan kualitas kerja aparat peradilan. 2. Terwujudnya aparat peradilan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas peradilan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, bersih dan bebas dari KKN.

3. Terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penegakan disiplin kinerja di Mahkamah Agung melalui 6 aspek aktifitas meliputi :

1. Pembentukan aturan yang berkaitan dengan penegakan disiplin .

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin di Mahkamah Agung, maka telah dibuat beberapa aturan sebagai standar acuan dalam penegakan disiplin kerja antara lain :

a. SK KMA No. 071/KMA/K/VI/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

b. SK KMA No : 060/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

c. SK Sekma No. 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Melaksanakan Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

146

d. SK KMA No. 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

e. SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

f. SK Kabawas No. MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan.

g. SK Kabawas No. 08/BP/SK/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan.

h. SK Kabawas No. 08/BP/SK/XII/2007 Tentang Uraian Jabatan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

i. SK KMA No. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

j. SK Kabawas No. 26A /BP/SK/VI/2010 Tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Pengadilan.

k. SK Kabawas No. 33/BP/SK/XII/2009 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan Badan Pengawasan.

l. SE KMA Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pembagian Tugas Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri.

2. Melakukan Sosialisasi Aturan Tersebut .

Agar aparatur peradilan memahami aturan-aturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas pokok peradilan maka dilakukan sosialisasi dalam bentuk:

a. Rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan 4 (empat) lingkungan peradilan

b. Menerbitkan buku saku aturan-aturan terkait dan didistribusikan kepada pengadilan

c. Menerbitkan brosur-brosur tentang penanganan pengaduan

d. Penunjukan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung

147

sebagai pilot project pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 Tentang Penunjukan Pengadilan sebagai percontohan penanganan pengaduan.

3. Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama ini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah memiliki sistem pengaduan masyarakat. Tujuan dari sistem pengaduan tersebut pada hakekatnya adalah untuk merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan sendiri terhadap penyelenggaraan peradilan maupun perilaku aparat pengadilan. Dengan kata lain, masyarakat dapat berperan dalam memantau proses peradilan. Dengan perkembangan Undang-Undang dan tuntutan masyarakat atas kinerja lembaga peradilan yang semakin tinggi maka dirasa penting untuk melakukan perubahan dalam penanganan pengaduan agar lebih akuntabel dan transparan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dimaksudkan adalah proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari lampiran ke IV SK. KMA. No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui meja informasi yang berada di pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara online.

Berikut ini Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009:

148

Gambar 33 Skema Alur Penanganan Perkara

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat yang baru, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding. Sebanyak 6700 booklet, 20.100 brosur dan 2010 poster disebarluaskan untuk masyarakat melalui Pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia.

Berikut ini contoh brosur informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian pengaduan masyarakat:

149

Gambar 34Contoh Brosur Informasi Layanan Pengaduan

Untuk memastikan pemahaman serta keterlibatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Badan Pengawasan dalam mengimplementasi sistem tersebut, Mahkamah Agung bekerjasama dengan LeIP juga menyelenggarakan Sosialisasi SK KMA No. 076/KMA/ SK/VI/2009 kepada personil Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta Hakim Tinggi pada 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding seperti yang diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 28Penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Pengaduan

150

4. Sistem Administrasi Pengawasan

Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang dibantu oleh Sistem Informasi dan Administrasi Pengawasan (SAP) sehingga bersifat elektronis. Pada awalnya SAP dibangun untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi pengaduan masyarakat pada Badan Pengawasan dan dikembangkan sebagai uji coba dan transisi menuju pengembangan selanjutnya. Saat ini sistem tersebut tengah dikembangkan untuk memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

5. Revisi buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan

Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2009 di Palembang telah disampaikan edisi revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Revisi Buku II tersebut pada prinsipnya mencakup berbagai perubahan dalam teknis hukum acara. Mengingat obyek pengawasan internal di lingkungan peradilan juga mencakup permasalahan ini maka sejalan dengan hal tersebut Badan Pengawasan melakukan Revisi terhadap Buku IV agar materi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Buku II. Hasil revisi terhadap Buku IV tersebut selanjutnya disosialisasikan dalam Rapat Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan.

6. Pengawasan Reguler

Selama tahun 2009 Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan pengawasan reguler yang mencakup 89 obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, yaitu:

151

Tabel 28Obyek Pemeriksaan Tahun 2009

152

Berikut ini ditampilkan jumlah obyek pengawasan reguler dalam 5tahun terakhir (Tahun 2004 - 2009):

Grafik 4Jumlah obyek pengawasan reguler (Tahun 2004 - 2009)

7. On the Spot/Inspeksi Langsung

Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan On the Spot/inspeksi langsung atas pemeriksaan yang dilakukan atas temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK. Pemeriksaan On The Spot (inspeksi langsung) pada tahun 2009 dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Satuan Kerja diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, yang meliputi 10 (sepuluh) wilayah Denpasar, Yogyakarta, Kupang, Makasar, Kendari, Pekanbaru, Medan, Jayapura, Surabaya dan Banda Aceh. Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK diantaranya mengenai perkembangan atas realisasi kerugian negara berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta laporan tentang manajemen aset.

8. Monitoring

Pada tahun 2009 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyelenggarakan Monitoring untuk memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Reguler pada 17 Obyek Pemeriksaan. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan. Monitoring Tindak Lanjut pada tahun 2009 dilakukan meliputi wilayah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama antara lain :

153

Tabel 29Wilayah Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

9. Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Sebagai voorpost dan garda terdepan pengawasan internal jajaran peradilan maka kualitas Pengadilan Tingkat Banding harus ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan dan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan rapat kerja dalam rangka Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan para Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Materi utama dalam pembinaan ini adalah Buku IV tentang Dalam jangka waktu lima hari para peserta diberikan materi pokok berdasarkan termasuk 1 (satu) hari praktek pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Gambar 35 Rapat Kerja Pengawasan bagi Pengadilan Tingkat Banding

154

10. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengawasan di Mahkamah Agung I dan Badan-badan peradilan di bawahnya saat ini adalah kapasitas SDM pengawasan yang memadai khususnya tenaga auditor (pemeriksa sesuai dengan keahliannya). Menindaklanjuti hal tersebut maka Badan Pengawasan melakukan kerjasama dalam bentuk bimbingan teknik (Bintek) dengan instansi terkait diantaranya :

a. Pelatihan Auditing tingkat dasar bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

b. Pendidikan dan Pelatiham (Diklat) Keuangan DIPA Angkatan I Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

c. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

d. Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara.

11. Hasil Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat, yang diajukan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sebanyak 2.302 surat. Sedangkan surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Badan Pengawasan adalah sebanyak 2.140 surat, dengan perincian sebagai berikut :

Diproses sebanyak 891 surat dengan rinciang sebagai berikut : Diperiksa oleh Bawas sebanyak 296 surat; Dijawab melalui surat sebanyak 268; Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 327 surat;

Surat yang tidak layak diproses sebanyak 1.249 surat.

Berikut ini hasil penanganan pengaduan melalui surat yang diterima oleh Mahkamah Agung disajikan dalam bentuk Grafik:

155

Grafik 5 Penanganan Pengaduan

Sedangkan Pengaduan yang masuk melalui website secara online antara bulan Maret-Desember 2009 adalah sebanyak 300 pengaduan dengan perincian sebagai berikut:

a. Bukan kewenangan Bawas sebanyak 45 surat.b. Dijawab dengan surat sebanyak 97 surat.c. Ditelaah sebanyak 37 surat.d. Tidak layak proses sebanyak 121 surat

12. Pengawasan Melekat

Mengefektifkan pengawasan melekat dimaksudkan untuk memberikan kewenangan penuh kepada pimpinan pengadilan melakukan penindakan dalam rangka memfungsikan pengawasan melekat sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

13. Pengukuran Kinerja Pengadilan

Melakukan penilaian terhadap kinerja pengadilan, yang sebelum tahun 2010 pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pengawasan reguler dengan materi pengawasan mengacu pada buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan, dalam hal hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti oleh Pengadilan yang bersangkutan maka dibuat kontrak kinerja. Jika ada penyimpangan yang tidak

156

dapat diselesaikan hanya dengan kontrak kinerja dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus.

14. Penindakan Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja

Terhadap pelanggaran disiplin kerja maka sesuai aturan yang ada dilakukan penindakan dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS PENEGAKAN

DISPLIN2008 2009 2010

1 Disiplin Ringan 9 orang 33 orang 28 orang

2 Disiplin Sedang 6 orang 8 orang 4 orang

3 Disiplin Berat 38 orang 61 orang 17 orang

Tabel 30Penindakan Pelanggaran Disiplin Kerja Tahun 2008

7.2 Menegakkan Kode Etik

Aktivitas kode etik menjadi bagian dari program percepatan (quick wins) dan sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

NOPENCAPAIAN PROGRAM

PENGAWASAN INTERNALBUKTI PENCAPAIAN

1 Menegakkan Disiplin Kerja

Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Tersedia Daftar Peraturan Tentang

Disiplin Pegawai dan Sanksi Disiplin.

Tersedia pedoman terkait sanksi pelanggaran disiplin

Penegakan displin dengan memberikan sanksi mereka yang melakukan pelanggaran

Fotocopy UU Kekuasaan kehakiman Fotocopy Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Fotocopy SK Dirjen Badan Peradilan Agama nomor: 009/Dja.1/SK/KU/V/2009 Tentang Kegiatan Pembinaan Pegawai kepegawaian

Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun

157

2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Fotocopy SK KMA Nomor 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Fotocopy SK KMA Nomor 76/KMA/SK/VI/ 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan penanganan Pengaduan dilingkungan

Fotocopy SK KMA No : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan disiplin kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Fotocopy SK KMA No : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KMA RI Tentang Ketentuan Penegakan disiplin kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Fotocopy SK SekMA No : 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan KMA RI No : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan disiplin kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Buku IV (Edisi Revisi ta(Edisi Revisi tahun 2009) : Tata Laksana Pengawasan Peradilan.

Fotocopy SKB KMA dan KY No : 129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

158

Majelis Kehormatan Hakim. Fotocopy SK KMA No :

215/SK/KMA/XII/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Contoh Laporan rekapitulasi daftar Hadir (badilag)

Rekapitulasi hukuman disiplin dilingkungan Mahkamah Agung

Laporan Hasil Pemeriksaan Bawas (2010)

Contoh Surat Keputusan tentang penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2 Menegakkan kode etik Penyusunan kode etik dilingkungan

Mahkamah Agung Sosialiasi Pedoman Perilaku Hakim Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim Penegakan Kode Etik

Fotocopy Pedoman perilaku hakim Fotocopy Laporan kegiatan

sosialisasi pedoman perilaku hakim Foto kegiatan Laporan kegiatan Pelatihan Foto kegiatan Fotocopy Laporan/ contoh rekap

pegawai/hakim yang melakukan pelanggaran dan laporan/contoh rekap pegawai/hakim yang mendapatkan sanksi

Tabel 31Capaian dan Bukti Capaian Program Pengawasan Internal

Lampiran Bukti Dokumen Capaian ada pada kotak Program Pengawasan Internal

159

PENUTUP

Proses reformasi peradilan yang di dalamnya termasuk reformasi birokrasi adalah sebuah perjalanan panjang dan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi bila mengingat bahwa perubahan ini ditujukan pada adanya suatu perubahan budaya dan pola pikir individu. Namun demikian Mahkamah Agung telah bertekad untuk terus melaksanakan apa yang telah dimulai pada tahun 2003. Kebulatan tekad ini semata-mata untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga diharapkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan terus meningkat.

Menjadi Badan Peradilan yang Agung adalah sebuah tugas yang harus dijalankan dan diselesaikan.

160