progress pelaksanaan - diskes.baliprov.go.id 2019...no ruang lingkup jkn jkn-kbs 3 pelayanan...
TRANSCRIPT
PROGRESS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KRAMA BALI SEJAHTERA
(JKN-KBS)
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI
DASAR HUKUM
• Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera
JKN-KBS DI PROVINSI BALI
MAKSUD DAN TUJUAN :
Maksud :• Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan total kepesertaan
JKN Provinsi Bali (95%)Tujuan :• Memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh Krama Bali
(Jana Kertih)• Memberikan pelayanan kesehatan tambahan diluar paket manfaat yang
dijamin oleh JKN sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN JKN-KBS
a. Kepesertaan
b. Iuran
c. Pelayanan Kesehatan
d. Pengelolaan Keuangan dan Mekanisme Pembayaran
e. Pembinaan dan Pengawasan
f. Penanganan Keluhan
g. Pendanaan
No Ruang Lingkup JKN JKN-KBS
1 Kepesertaan - Penduduk yang membayar premi- Kartu aktif 2 minggu setelah premi
terbayar- Bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah harus
didaftarkan 2 minggu setelah lahir- PBI Daerah dibatasi pelayanan kesehatan
dasarnya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah
- Seluruh Krama Bali- Kartu langsung aktif saat
menjadi peserta- Bayi baru lahir dari Ibu PBI
daerah langsung terdaftar otomatis
- PBI Daerah dapat dilayani di Fasiltas Kesehatan Pemerintah/ Pemerintah Daerah danSwasta
2 Iuran • Iuran bagi peserta PBI Daerah dibayar oleh Pemerintah kabupaten/kota(Sharing dengan Provinsi)
• Peserta JKN yang menunggak premi tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan
• Iuran bagi peserta PBI Daerah dibayar oleh Pemerintah kabupaten/kota(Sharing dengan Provinsi)
• Peserta JKN yang menunggak premi dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan Langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan
No RuangLingkup
JKN JKN-KBS
3 PelayananKesehatan
- Manfaat pelayanan kesehatan sesuai pengaturan pada Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Sistem Rujukan menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan
- Manfaat pelayanan kesehatan sesuai pengaturan pada Perpres 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ditambah denganmanfaat (dilaksanakan mulai APBD Perubahan 2019):a. Memperoleh pelayanan kesehatan tradisional dan
komplementer di Fasilitas Kesehatan, Faskes(Puskesmas/RS);
b. Bagi pasien gawat darurat memperoleh fasilitastransportasi secara gratis dari tempat tinggal pasien menuju Fasilitas Kesehatan yang dituju (Puskesmas/RS);
c. Sistem penanganan keluhan dilakukan secara online danterintegrasi se-Bali berbasis web dengan call center yangtersedia di Faskes, Dinas dan BPJS Kesehatan;
d. Memperoleh pelayanan Visum et Repertum secara gratis;e. Memperoleh fasilitas transportasi secara gratis untuk
jenasah dari Puskesmas/RS ke alamat; danf. Memperoleh pelayanan terapi Hiperbarik (oksigen murni)
secara gratis bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasienlainnya yang memerlukan.
- Sistem Rujukan menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan dengan Sistem Rujukan Terintegrasi JKN-KBS
No Ruang Lingkup JKN JKN-KBS
4 Pengelolaan Keuangan dan MekanismePembayaran
- Pendanaan untuk pembiayaan Peserta PBI Daerah merupakan sharing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
• Pendanaan untuk pembiayaan Peserta PBI Daerah merupakan sharing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
• Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran tambahan pembiayaan peserta PBI Daerah akibat penambahan peserta dan penambahan layanan dalam manfaat tambahan
5 Pembinaan dan Pengawasan
- Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh :1. Tim Monev JKN Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi Bali
- Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh :1. Tim Koordinasi JKN-KBS
Provinsi dan Kabupaten/Kota2. Tim Penanganan Keluhan JKN
Provinsi dan Kabupaten/Kota3. Tim Pertimbangan Klinis JKN
Provinsi Bali
No Ruang Lingkup JKN JKN-KBS
6 Penanganan Keluhan
- Tersentral di BPJS Kesehatan
• Dilaksanakan oleh Tim Monev JKN dan Unit Penanganan Keluhan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui :1. Call Center2. Aplikasi berbasis web3. Personal In Charge (PIC)
di masing-masing Faskes
7 Pendanaan • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau
• sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau
• sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
NO KAB/KOTA JUMLAH PENDUDUK(Dukcapil Semester I 2018)
PESERTA JKN VERSI BPJS KESEHATAN
BELUM JKN PERSENTASE (%)
1. BADUNG 473.425 536.072 - 113.23
2. BANGLI 265.972 255.302 10.670 95.99
3. BULELENG 818.289 782.934 35.355 95.68
4. DENPASAR 646.551 618.710 27.841 95.69
5. GIANYAR 498.808 479.687 19.121 96.17
6. JEMBRANA 326.092 323.023 3.069 99.06
7. KARANGASEM 550.047 536.980 13.067 97.62
8. KLUNGKUNG 220.129 229.793 - 104.39
9. TABANAN 445.795 429.956 15.839 96.45
10. BALI 4.245.108 4.192.457 124.962 99.00
KEPESERTAAN JKN-KBSper 1 Februari 2019
data BPJS Kesehatan Kedeputian Bali Nusra
NO KAB/KOTA TOTAL BIAYA PBI DAERAH JKN-KBS
SHARING PROVINSI
(%)
SHARING PROVINSI (Rp)
SHARING KABUPATEN
(%)
SHARING KABUPATEN (Rp)
1. BADUNG 124. 132.035.000 - - 100.00 124.132.035.000
2. BANGLI 34.925.040.000 51.00 17.811.770.400 49.00 17.113.269.600
3. BULELENG 87.406.729.800 51.00 44.577.432.198 49.00 42.829.297.602
4. DENPASAR 27.911.604.000 - - 100.00 27.911.604.000
5. GIANYAR 43.468.040.400 40.00 17.387.216.160 60.00 26.080.824.240
6. JEMBRANA 47.277.544.200 51.00 24.111.547.542 49.00 23.165.996.658
7. KARANGASEM
66.111.370.200 51.00 33.716.798.802 49.00 32.394.571.398
8. KLUNGKUNG 29.365.020.000 51.00 14.976.160.200 49.00 14.388.859.800
9. TABANAN 35.073.969.600 51.00 17.887.724.496 49.00 17.186.245.104
10. BALI 495.671.353.200 - 170.468.649.798 325.202.703.402
PEMBIAYAAN
NO KAB/KOTA JUMLAH FKTP (PUSKESMAS, RS PRATAMA, KLINIK
PRATAMA, PRAKTEK
PERORANGAN)
FKTP YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS
KESEHATAN
JUMLAH FKRTL (RUMAH SAKIT
DAN KLINIK UTAMA)
FKRTL YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJSKESEHATAN
1. BADUNG 140 140 9 5
2. BANGLI 36 36 3 3
3. BULELENG 88 88 7 7
4. DENPASAR 120 120 22 21
5. GIANYAR 85 85 6 6
6. JEMBRANA 33 33 4 2
7. KARANGASEM 33 33 2 2
8. KLUNGKUNG 36 36 3 3
9. TABANAN 78 78 12 7
10. BALI 649 649 (100%) 68 56 (82%)
PELAYANAN/KESIAPAN FASYANKES
Sistem Rujukan Terintegrasi JKN-KBS
Terintegrasinya system informasi rujukan pasien pada seluruh RS Regional,
RS klas D, C, B, A dan RS klas khusus
SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI JKN-KBS
Bapak A dari Abiansemal
Kontrol Darah Tinggi dan
Jantung
PUSKESMAS ABIANSEMAL 1
RSUD Mangusada Tipe B
1. Muncul pemberitahuan
apabila ada pasien yg
akan di rujuk (bunyi
kring) dari monitor
aplikasi
2. RS wajib merespon Bapak A dari Abiansemal
Kontrol Darah Tinggi dan JantungPUSKESMAS ABIANSEMAL 1
Dirujuk
SISTEM LAMA RUJUKAN BERTINGKAT
SISTEM RUJUKAN JKN-KBS
RS TYPE D RS TYPE C RS TYPE B
Dirujuk Dirujuk Dirujuk Dirujuk
RS TYPE A
PASIEN PERIKSA
KE PUSKESMAS
PASIEN PERIKSA
KE PUSKESMAS
KELEMAHAN RUJUKAN BERTINGKAT :
1. Pasien tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan
sesuai kebutuhan
2. Memerlukan waktu yang lama akibat lokasi yang
berjauhan RS yang dirujuk
3. Biaya operasional pasien lebih tinggi
4. Tidak efektif dan tidak efisien
MANFAAT TAMBAHAN JKN-KBSMULAI DILAKSANAKAN DALAM APBD PERUBAHAN 2019
a. Memperoleh pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di FasilitasKesehatan, Faskes (Puskesmas/RS);
b. Bagi pasien gawat darurat memperoleh fasilitas transportasi secara gratis dari tempat tinggal pasien menuju Fasilitas Kesehatan yang dituju(Puskesmas/RS);
c. Sistem penangangan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi se-Bali berbasis web dengan call center yang tersedia di Faskes, Dinas dan BPJS Kesehatan;
d. Memperoleh pelayanan Visum et Repertum secara gratis;
e. Memperoleh fasilitas transportasi secara gratis untuk jenasah dariPuskesmas/RS ke alamat; dan
f. Memperoleh pelayanan terapi Hiperbarik (oksigen murni) secara gratis bagipasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan.
Dibentuk Unit Layanan Keluhan di Dinas
Unit Layanan Keluhan sebagaimana terdiri dari unsur instansi vertikal, perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan asosiasi
Tugas Unit Layanan Keluhan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
PENANGANAN KELUHAN