strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan...•informasi dan data 1....
TRANSCRIPT
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN STRATEGI PENINGKATAN
Direktorat Jenderal Pelayanan KesehatanKementerian Kesehatan
Disampaikan pada :Seminar Nasional BLUD, Jakarta, 24 Agustus 2019
1
Jangkauan Pelayanan Kesehatan belum
merata terutama di daerah DTPK
Mutu pelayanan kesehatan
Kelas RS tidak menggambarkan
kompetensi yang sebenarnya
Era UHC, Globalisasi, Disrupsi
“Kebijakan
Perumahsakitan
harus
menyelesaikan
persoalan”
TANTANGAN
PELAYANAN KESEHATAN
2
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2020 -2024
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upcaya promotif dan preventif
Didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi
UPAYA UMUM PENINGKATAN
AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
3
PELAYANANKESEHATAN
UHC
2019
PROGRAM PENINGKATAN MUTU• AKREDITASI RS• AKREDITASI PKM• PENINGKATAN KOMPETENSI SDM
PROGRAM PENINGKATAN AKSES• SARANA
PRASARANA• KOMPETENSI SDM• ALAT KESEHATAN
TerwujudnyaAkses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukanyang berkualitas Bagi Masyarakat
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
KOMPETENSI INTERPROFESIONAL
KOMPETENSI PROFESIONAL
KOMPETENSI MANAGERIAL
Diperlukan Penguatan
Penguatan pelayanan kesehatan
melalui program peningkatan akses
dan mutu pelayanan.
PENINGKATAN
KOMPETENSI FASKES Menjadi fokus utama Kementerian
Kesehatan RI dalam meningkatkan
akses masyarakat terhadap yankes
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATANUPAYA UMUM PENINGKATAN
AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Pentahapan cakupan universal sangat dipengaruhi oleh dukungan politik konsensus penduduk, dan kemampuan keuangan suatu negara.
Universal health coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
bermutu dengan biaya terjangkau ( WHO)
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)
5
•
•UPAYA UMUM PENINGKATAN AKSES & MUTU PELAYANAN
•PENGUATAN SISI SUPPLY •PENGUATAN SISI REGULASI
1. Peningkatan Fasilitas KesehatanPembangunan RS kelas A diIndonesia Timur
2. Pemenuhan tenagakesehatan terutama daerahTerpencil, Perbatasan danKepulauan melalui Nusantara Sehat dan WKDS
3. Peningkatan kualitaspelayanan melalui PPK danCP
4. Pengembangan sistemTelemedicine
•MUTU 1. Terbitnya Inpres No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program JKN
2. Proses Revisi PeraturanPemerintah dan Perpres dalampeningkatan program JKN
3. Penguatan Sistem Rujukan
•PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN
•INFORMASI DAN DATA
1. Penguatan Sistem Informasi dalam JKN 2. Pemanfaatan data dalam evaluasi JKN 3. Pemukhtahiran Data kepesertaan
•PROMOTIF
•PREVENTIF
1. Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga2. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
UPAYA UMUM PENINGKATAN
AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
1. Akreditasi RS, Puskesmas, Lab danfaskes lain
2. Pengukuranindikator mutukan
ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN REGULASI
Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Sektor Kesehatan
Undang – Undang No 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
Permenkes No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan
Pelayanan KesehatanPerorangan
Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran
Undang – Undang No 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit
Peraturan-peraturan BPJS
REVISI PERMENKES NO 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN
MASYARAKATREVISI PMK NO 56 THN 2014
TENTANG KEBIJAKAN KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN REGULASI
SEBAGAI PEMENUHAN UNTUK PERBAIKAN STANDAR SDM & SPA DALAM PENCAPAIAN
PERBAIKAN & PENINGKATAN MUTU
7
TATA KELOLA YANG BAIK
Tersier
Sekunder
Primer
Rujukan berjenjang
Koordinasi timbal balik
Dukungan IT, Regulasi
FOKUS PELAYANAN PRIMERpromotif dan preventif
PNPK, CP DAN PPK
Pelayanan Kesehatan Dasaroleh Faskes Tingkat pertama(Puskesmas, RS Kelas DPratama)
Pelayanan Kesehatan Spesialistik olehdokter spesialis di Faskes Tingkat lanjutan(RS Tipe B Non Pendidikan, C dan D, sertaBalai)
Pelayanan Kesehatan Sub Spesialistik olehdokter sub spesialis di Faskes Tingkatlanjutan (RS Tipe A dan B Pendidikan, RSKhusus)
AUDIT
RUJUKAN
DIPERLUKAN TATA KELOLA YANG BAIK
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC
8
7 DIMENSI
MUTU
AMAN
me
ADIL
BERORIENTASI
PASIEN
EFISIEN
TEPAT
WAKTU
EFEKTIF
INTEGRASI
kMal
pelayanan yang terkoordinasi lintas program
PENGUKRAN INDIKATORMUTU PELAYANAN FASYANKES
PENGUKURAN INDIKATOR
MUTU PELAYANAN KESEHATAN
9
PERBAIKAN TATA KELOLA (MANAJEMEN) RISIKO
TERDISTRIBUSI
DI SELURUH STANDAR AKREDITASI
AKREDITASIFASYANKES
PERBAIKAN TATA KELOLA (MANAJEMEN) INSTITUSI
PERBAIKAN TATA KELOLA (MANAJEMEN) PROGRAM
PERBAIKAN TATA KELOLA (MANAJEMEN) MUTU
PEDOMAN
PROGRAM
TEKNIS
MEMBANGUN SISTEM TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK SECARA BERTAHAP & BERKESINAMBUNGAN
SISTEM TATA KELOLA KINERJA & MUTU
MELALUI AKREDITASI FASYANKES
MANFAAT AKREDITASI FKTP
MEMPERBAIKI TATA KELOLA INSTITUSI &
PELAYANAN
MEMASTIKAN PELAYANAN TELAH SESUAI STANDAR
MEMASTIKAN
- KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN TERJAMIN
- KESELAMATAN PASIEN, TENAGA, PENGUNJUNG KESEHATAN TERJAMIN
MEMASTIKAN TERJADINYA
PERBAIKAN KINERJA DAN MUTU SECARA
BERKESINAMBUNGAN
TERWUJUDNYA BUDAYA MUTU DI FASYANKES
MANFAAT AKREDITASI
11
NO INDIKATOR
2015 2016 2017 2018 2019
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TARGETCAPAIAN30 JUNI
1
JumlahKecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Tersertifikasi Akreditasi
350 Kecamatan
100 Puskesmas di 93
Kecamatan
700 Kecamatan
1484 Puskesmas di
1308 Kecamatan (186,86%)
1400 Kecamatan
4.223 Puskesmas di
3.447 Kecamatan(246,21%)
4900 Kecamatan
7.518Puskesmas
di 5.385Kecamatan(109.89%)
5.600 Kecamatan
5.414 Kecamatan
(96,68%)
2
JumlahKabupaten/Kota yang Memiliki Minimal 1 RSUDTersertifikasi AkreditasiNasional
94 Kabupaten/
Kota
50 Kabupaten/K
ota
190 Kabupaten/
Kota
201 Kabupaten
/Kota
287 Kab/Kota
465 RSUD di 331 Kab/
Kota 434 Kab/Kota
440 Kabupaten
/Kota
481 Kab/Kota
470 Kab/Kota(97,71%)
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR
KINERJA RENSTRA 2015-2019
12
Tersertifikasi Akreditasi
Puskemas
7.5859655
9731 9754 97679825 9983
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Sumber: Dit. Mutu Akeditasi Yankes (Data per 30 Juni 2019)
PERBANDINGAN JUMLAH PUSKESMASSUDAH TERAKREDITASI DAN BELUM TERAKREDITASIPERBANDINGAN JUMLAH PUSKESMASSUDAH TERAKREDITASI DAN BELUM TERAKREDITASI
2408
7585
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
BELUM TERAKREDITASI
SUDAH TERAKREDITASI
CAPAIAN AKREDITASI PUSKESMAS
CAPAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
CAPAIAN AKREDITASIRUMAH SAKIT DI
INDONESIABELUM
TERAKREDITASI
27%
TERAKREDITASI
73%
STATUS AKREDITASI RS
DASAR MADYA2% 7% UTAMA
10%
PARIPURNA36%
PERDANA
45%
JCI91%
KARSINTERNASIO
NAL6%
RS TERAKREDITASIINTERNASIONAL
ACHS3%
DATA l RS ONLINE, WEB KARS 13 APRIL 2019
TERAKREDITASI 2064
BELUM TERAKREDITASI 750
JUMLAH RS 2814
PERDANA 930 JCI 30
DASAR 46 KARS INTERNASIONAL 3
MADYA 146ACHS 1
UTAMA 191JUMLAH 34
PARIPURNA 751
JUMLAH 2064
14
KONDISI SPA DI PUSKESMAS
Sumber: Data ASPAK Januari 2019 15
KESENJANGAN
KEMAMPUAN LAYANAN
Sumber: RS Online, 2019
WILAYAH BARAT WILAYAH TIMUR
• Pembangunan 3 RS Vertikal Di Maluku, NTT, Dan Papua• Pembangunan Puskesmas Perbatasan Dan Tertinggal• Pembangunan RS Pratama Untuk Wilayah DTPK• Pemenuhan SDM dr spesialis• Pemenuhan sarana, prasarana dan alat melalui Dana Alokasi Khusus
UPAYA PEMERATAANF a s i l i t a s k e s e h a t a n
16
KESESUAIAN SPA RUMAH SAKIT
BERDASARKAN WILAYAH
Sumber : ASPAK, 27 Mei 2019
WILAYAH BARAT WILAYAH TIMUR
17
PRA
HOSPITALSistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
INTRA
HOSPITAL Kompetensi
INTER
HOSPITAL Telemedicine
RUJUK
BALIKmempermudah akses pelayanan
→ menjadi lebih efektif
memenuhi
dimensi
mutu
SISTEM RUJUKAN
YANG DIHARAPKAN
18
RS Online dan SIRS
SI PUSKESMAS
ASPAK
SI AKREDITASI
E-REPORTING
RUMAH SAKIT
PUSKESMAS
KLINIK
LABKES
PSC
FASYANKES AINNYA
E-REGISTRASI
SISRUTE
TELEMEDICINE
PENDAFTARAN ONLINE
SISTEM
INFORMASI
PELAYANAN
KESEHATANSIMRS
SIMPUS
SIM KLINIK
SILK
SISTEM
INFORMASI
FASYANKES
ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
DALAM YANKES
ROBOTIC
E-LAB
E-RADIOLOGI
E-PATOLOGI
PBE
E-Renstra
E-PLANNING
DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN
DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
19
Memberikan layanan umum secara lebih efektif danefisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawabdengan memperhatikan asas keadilan, kapatutan danmanfaat, sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintahdaerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkankewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
20
TUJUAN BLUD
Permendagri 79 Tahun 2018, Pasal 2
21
Kondisi saat iniKebutuhan dan Harapan
Masyarakat
BLUDSDM kurang, dalam hal jumlah maupunjenis
Sarana, prasarana dan alat kesehatankurang memadai
Tata kelola kurang baik
Dana yang dikelola terbatas
Pengelolaan keuangan kaku, tidaktransparan
Kesejahteraan pegawai kurang
DUKUNGAN BLUD DALAM MENYELESAIKAN TANTANGAN FASKES
Rekruitmen tenaga Non PNS
Pemeliharaan sarana, pengadaan prasarana dan alatkesehatan
Lebih akuntable, transparan, efektif dan efisien
Memiliki fleksibilitas pengelolaan anggaran
Lebih transparan
Remunerasi
1. Fasyankes yang menerapkan BLUD dapat mencapai target
keberhasilan kinerjanya dalam rangka mendukung pembangunan
kesehatan, SPM, IKS, SDG’s, dll
2. Fasyankes dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola dana
operasional untuk UPTD nya.
3. Optimalisasi Tata Kelola Klinik dan Tata Kelola Manajerial lebih
berkualitas dengan pengelolaan secara efektif – efisien.
4. Fasyankes harus menjawab tantangan strategis dengan melakukan
inovasi pelayanan dan mengembangkan penggunaan teknologi
informasi (digitalisasi)
5. Menerapkan BLUD agar UPTD memiliki fleksibilitas dalam menerapkan
praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
HARAPAN
22
TERIMA KASIH
www.yankes.kemkes.go.id www.facebook.com/ditjen.yankes @ditjenyankes@ditjenyankes
Kementerian Kesehatan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4- Jakarta Selatan
23