progres implementasi rencana aksi pemerintah … · pemanfa atan potensi kerugian negara...
TRANSCRIPT
PROGRES IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KELAUTAN
Oleh : H. Arsyadjuliandi Rachman (Plt.Gubernur Riau)
SUMBERDAYA ALAM
SEKTOR KELAUTAN
MASYARAKAT/PENGUSAHA
• Perizinan• Pajak• Retribusi• Pungutan
dll
NEGARA(Pasal 33
UUD 1945)
Pemulihan, Pembangunan
Kebocoran-kebocoran :• Tidak Disetor ke
Negara• Usaha Ilegal (tanpa
Ijin)/Pembiaran• Nilai Pungutan Tidak
sesuai degan BiayaPemulihan SDA
• Penyalahgunaan Izin
PEM
ANFA
ATAN
POTENSI KERUGIAN NEGARA
Pendahuluan :Bahwa Sesuai denganPasal 33 UUD 1945 Negara menguasaisegenap Kekayaan alamuntuk dipergunakanseluas-luasnya untukkemakmuran Rakyatya. Namun dalamPemanfaatan SDA diperlukan upaya-upayaPembangunan Saranadan Prasarana, Pemulihan SDA dan Pengaturan-pengaturanmenyangkutPemanfaatan SDA. Dalam PelaksanaanPemanfataan ini KPK menemukan Potensi-potensi Kerugian Negara yang menyebabkanketimpangan dalammemberikan kemakmuranbagi Rakyatnya.
PENYELAMATAN SDA INDONESIA
Sebesar-besanyaKemakmuran Rakyat
e a u S
Hadirnya Negara UntukMenjamin Kesejahteraan
Melalui SDA aupu o e t
Perlindungan Hak Rakyat atasSDA Baik Secara Indvidu
maupun KolektifHak Menguasai
Sumberdaya Alam
Hak MenguasaiNegara Atas
Sumberdaya Alam
BUMI LAUT
Keh
utan
an
Perk
ebun
an
Pert
amba
ngan
Perik
anan
Bud
iday
a
Sekt
orLa
inny
a
Sekt
orLa
inny
a
Pi
id
KEc
il
Pesi
sir
dan
Pula
u-pu
lau
KEc
il
Perik
anan
Tang
kap
Peru
bung
an/
Pela
yara
n
Pert
amba
ngan
4 FOKUS AREA MENURUT KPK
PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT (Tidakterbatas pada Wilayah laut saja tetapi JugaLPI/Lingkungan Pantai Indonesia) dan Juga Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitan denganRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil (RZWP3K)
PENATAAN PERIZINAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PEMBERIAN DAN PERLIDUNGAN HAK-HAK
MASYARAKAT
FOKUS AREA, REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI PENYELAMATAN SDA INDONESIA SEKTOR KELAUTAN
PENYUSUNAN TATA RUANG
WILAYAH LAUT
PenyediaanInformasi yang
dibutuhkan untukpenyusunan Tata
Ruang Laut
PenyusunanRencana Tata Ruang Laut
Penyusunan Rencanapenggunaan ruang
untuk berbagaikepntingan sektor
PengintegrasianRencana Tata Ruang
Laut(RSWP3K,RZWP3K,
RPWP3K, RAPWP3K) dengan peggunaan
ruang Laut olehberbagai sektor,
RTRW, RPJM,RPJP dan Perencanaan
Anggaran
1. Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintassektor
2. Menyusun Informasi tematik untuk kepentingan perencanaan lintas sektor3. Menyeleaikan Rencana Tata RuangWilayah Laut4. Enyelesaikan Rencana Penggunaan Ruang Laut Lintas Sektor5. Mengidentifikasi semua rencana yang disusun oleh setiap sektor6. Mengintegrasikan perencanaan lintas sektor (Wilayah-Program-Anggaran)
FOKUS AREA
REKOMENDASI
RENCANA AKSI
FOKUS AREA
REKOMEN DASI
RENCANA AKSI
PENATAAN PERIZINAN
1. Review terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/hibah/bantuansosial/subsidi
2. Perbaikan terhadap sistem ketatlaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi
3. Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui.
4. Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan/ bantuan sosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
1. Melakukan revisi terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi
2. Melakukan perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi
3. Mengimplemenstasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui.
4. Mengintegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Lanjutan ….
FOKUS AREA
REKOMEN DASI
RENCANA AKSI
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Identifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak2. Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak3. Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak Yang belum
dipenuhi4. Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewajiban Para
Pihak6. Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi
pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
1. Mengidentifikasi Setiap Jenis Kewajiban para Pihak2. Mngidentifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban Para Pihak3. Mendorong pelaksanaan kewajiban para Pihak Yang belum
dipenuhi4. Memantau Pelaksanaan kewajiban para Pihak5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewajiban Para
Pihak6. Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi
pelaksanaan Kewajiban Para Pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku
Lanjutan ….
FOKUS AREA
REKOMEN DASI
RENCANA AKSI
PEMBERIAN DAN PERLIDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
1. Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut2. Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-
hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan sosialisasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkahuntuk memenuhi hak-hak masyarakat
4. Memenuhi hak-hak masyarakarat5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak
masyarakat
1. Mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut2. Merumuskan langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-
hak masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. elakukan sosialisasi/edukasi/kampanye terhadap langkah-langkahuntuk memenuhi hak-hak masyarakat
4. Memenuhi hak-hak masyarakarat5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hak-hak
masyarakat
Lanjutan ….
Penyediaan Informasi yang dibutuhkanuntuk Penyusunan Tata Ruang Laut
Penyusunan rencana tata ruang
Penyusunan Rencana PenggunaanRuang Laut untuk berbagai kepentingan
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RAPWP3K)denganrencana penggunaanruang laut olehberbagai satker, rencana pembangunan(RPJM/RPJP) dan Perencanaan anggaran
REKOMENDASI
1
2
3
4
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
PenyediaanInformasi yang dibutuhkan untukPenyusunan Tata Ruang Laut
MengidentifikasiKebutuhan InformasiTematik UntukKepentinganPerencanaan LintasSektor
Laporan Hasil Rapat Internal Dinas Perikanan dan KelautanProvinsI Riau
Maret 2015
Penyusunan SK Tim Maret 2015
Surat Dinas ke Gubernur Riau tentang Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Lintas SKPD dan Kab/Kota
Maret 2015
SK Tim Lintas Sektor dan LintasKabupaten
April 2015
Review Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sudah Ada
Rancangan Perda RZWP3K Kab. Inhil
Sudah ada
Menyusun Informasitematik terkait dengankelautan
Pengumpulan Informasi TematikTata Ruang dan PenyusunanDatabase Informasi Tematik Tata Ruang Laut
1
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Penyusunanrencana tata ruang
MenyusunInformasi tematikuntuk kepentinganperencanaan lintassektor
Penyusunan RencanaZonasi Pesisir dan PPK
2016
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
PenyusunanRencanaPenggunaan RuangLaut untukberbagaikepentingan
MenyelesaikanRencana TataRuang Wilayah Laut
Peta Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2016
2
3
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RAPWP3K)denganrencanapenggunaanruanglaut oleh berbagaisatker, rencanapembangunan(RPJM/RPJP) dan Perencanaananggaran
Mengidentifikasisemua rencanayang disusun olehsetiap sektor
Dokumen RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2016
Mengintegrasikanperencanaan lintassektor (Wilayah –Progrm – Anggaran)
Dokumen RencanaPengelolaa Wilayah Pesisir dan PPK (PerdaRZWP3K,RAPWP3K dan Tata Ruang)
2016
4
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Pengintegrasian rencana tata ruang laut (RSWPK/RZWP3K/RAPWP3K)denganrencanapenggunaanruanglaut oleh berbagaisatker, rencanapembangunan(RPJM/RPJP) dan Perencanaananggaran
Mengidentifikasisemua rencanayang disusun olehsetiap sektor
Penyusunan ZonasiWilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2015
Review terhadap sistem ketatalaksanaanperizinan/hibah/bantuan sosial/subsidi
Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaanperizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi
Implementasi sistem ketatalaksanaanperizinan/bantuan sosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharui.
Integrasi sistem ketatalaksanaanperizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
REKOMENDASI
1
2
3
4
2. PENATAAN IZIN
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Review terhadapsistemketatalaksanaanperizinan/hibah/ bantuan sosial/ subsidi
Melakukan revisiterhadap sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi
Pengumpulan Peraturan yang mengatur perizinan Perikanan a.l :1. 1. Perda Nomor 8 Tahun
2002 tentang Izin Usaha2. Keputusan Gubernur Nomor
1 Tahun 2004 TentangPetunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 8 Tahun 2002
3. Pergub Nomor 50 Tahun2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
4. PERDA Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (pasal 76, Hibah)
5. PERDA Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
6. Peraturan Gubernur Nomor22 Tahun 2013 TentangPetunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu
Sudah ada
Sudah ada
Sudah ada
Sudah ada
Sudah ada
Sudah ada
1
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI7. Identifikasi Perizinan
Perikanan yang sudah dikeluarkan Pemprov
8. Rencana review terhadapsistem ketatalaksanaanperizinan/hibah/bantuansosial/subsidi
Sudah ada
April- Mei 2015
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Perbaikan terhadapsistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/ subsidi
Melakukan perbaikanterhadap sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi
Rencana Perbaikan SistemKetatalaksanaanPerizinan/Bansos/Hibah/Subsidi
Mei- Juni 2015
2
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Implementasisistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telahdiperbaharui.
Mengimplemenstasikansistem ketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharui.
Penyusunan Rencana Evaluasi terhadap Pelaksanaan Sistem Ketatalaksanaan perizinan/Bantuan Sosial/ Hibah/Subsidi yang telah diperbaharui
Juli 2015-
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Integrasi sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidi yang telahdiperbaharuidengan sistemlainnya
Mengintegrasikan sistemketatalaksanaanperizinan/bantuansosial/hibah/subsidiyang telah diperbaharuidengan sistem lainnya
Penyusunan Rencana Pengintegrasian Sistem Ketatalaksanaan perizinan/bantuan sosial/hibah/subsidi yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya
Juli 2015-
4
3
JUMLAH IZIN YANG DIKELUARKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (S/D 2014)
NO. KAB/KOTAIZIN YANG DITERBITKAN
SIUP SIPI SIKPI SIKPPI
1. BENGKALIS 49 47 2 -
2, INDRAGIRI HILIR 10
3. MERANTI 51 9 6
4. ROKAN HILIR 483 433 50
5. DUMAI - - - -
6. SIAK SRI INDRAPURA - - - -
7. PELALAWAN - - - -
Identifikasi Setiap Jenis Kewajiban paraPihak
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajibanPara Pihak
Mendorong pelaksanaan kewajiban paraPihak
Memantau Pelaksanaan kewajiban paraPihak
REKOMENDASI
1
2
3
4
3. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaanKewajiban Para Pihak
Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak.
6
5
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Identifikasi SetiapJenis Kewajibanpara Pihak
Mengidentifikasi setiapjenis kewajiban Pra Pihak
Data Izin Yang Sudah Dikeluarkanoleh Pemprov(SIUP, SIPI, SIKPI dan SIKPPI)
Sudah ada
1
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Identifikasi tingkatpelaksanaankewajiban Para Pihak
Mengidentifikaitingkatpelaksanaan
Data Penerimaan Retribusi Perikanan Sudah ada
2
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Mendorongpelaksanaankewajiban paraPihak
Mendorongpelaksanaankewajiban parapihak
Mengacu pada Pergub Nomor 22 Tahun 2013
Sudah ada
3
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
MemantauPelaksanaankewajiban paraPihak
Memantaupelaksanaankewajiban parapihak
1. Pembentukan Tim Pemantauan pelaksanaan kewajiban Para Pihak
2. Rencana Pelaksanaan Pemantauan Kewajiban para Pihak
Sudah ada
Mei - Nop 2015
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Melakukan evaluasiterhadappelaksanaankewajiban parapihak
Melakukan evaluasiterhadappelaksanaankewajiban parapihak
Rencana Evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para Pihak
Nop 2015
4
5
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Mengambillangkah-langkahsebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak.
Mengambil langkah-langkah sebagaitindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak (termasuk pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku).
Rencana Penyusunan Langkah Tindak atas hasil evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Des 2015
6
Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut
Merumuskan langkah-langkah untukmelindungi dan memenuhi hak-hakmasyarakat sesuai dengan aturanperundang-undangan yang berlaku.
Melakukan sosialisasi/edukasi/ kampanye terhadap langkah-langkahuntuk memenuhi hak-hak masyarakat
Memenuhi hak-hak masyarakarat
REKOMENDASI
1
2
3
4
4. PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT
Melakukan monitoring dan evaluasiterhadap pemenuhan hak-hak masyarakat
5
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Identifikasi hak-hak masyarakat yang ada di laut
Mengidentifikasi setiapjenis kewajiban Pra Pihak
Laporan atas hasil Pengumpulan Identifikasi Hak-hak Masyarakat yanga da di laut (a.l Hak-hak Kepemilikan, sosial, jaminan keamana, adat dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat, dll
Nov 2015
1
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Merumuskanlangkah-langkahuntuk melindungidan memenuhihak-hakmasyarakat sesuaidengan aturanperundang-undangan yang berlaku.
Merumuskanlangkah-langkahuntuk melindungidan memenuhi hak-hak masyarakatsesuai denganaturan perundang-undanga yang berlaku
Laporan Hasil rumusan Langkah-langkah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuaidengan aturan Perundang-undanganyang berlaku
2015
2
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Melakukansosialisasi/edukasi/ kampanyeterhadap langkah-langkah untukmemenuhi hak-hakmasyarakat
Mengdientifikasihak-hak masyarakatyang ad di laut
Laporan atas hasil Pengumpulan Identifikasi Hak-hak Masyarakat yanga da di laut (a.l Hak-hak Kepemilikan, sosial, jaminan keamana, adat dan konflik yang muncul terkait hak-hak masyarakat, dll
2016
3
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Memenuhi hak-hakmasyarakarat
Memenuhi hak-hakmasyarakarat
Laporan pelaksanan kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakarat termasuk pelaksanaan resolusi konflik yang muncul dalam pemenuhan hak-hak masyarakat
2016
4
REKOMENDASI RENCANA AKSI OUTPUT RENCANA AKSI
Melakukanmonitoring dan evaluasi terhadappemenuhan hak-hak masyarakat
Melakukanmonitoring dan evaluasi terhadappemenuhan hak-hak masyarakat
Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat
2016