progres implementasi 6 sasaran rencana aksi … · kawasan hutan di aceh dengan kementrian...
TRANSCRIPT
PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI
KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN
NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA
SEKTOR KEHUTANAN DI ACEH
OLEH: PEMERINTAH ACEH
FAKTA HUTAN ACEH• Luas kawasan hutan dan perairan Aceh
+3.562.291 ha ( 62,76%);• Aceh memiliki tutupan hutan yang
paling baik di Sumatera;• Memiliki kawasan konservasi paling
lengkap (Taman Nasional, Cagar Alam,Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam,Tahura, Taman Buru).
• Pengurangan tutupan hutan di Aceh(deforestasi), ± 68 % berasal dari luarkawasan hutan (APL).
• Hutan Aceh dikelola berdasarkankarakteristik ekosistem dalam DAS.
Sumber :
kemenhut, 2014
KAWASAN HUTAN ACEH BERDASARKAN PERHITUNGAN TERHADAP PETA LAMPIRAN KEPMENHUT NO. 941/MENHUT-II/2013 (Sementara, menunggu data Spasial SK. Menhut 865/2014)
LUAS KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN ACEH
3. 562. 291 ha ( 62, 76 %)
dari Total Luas Daratan Aceh
5.675.840,82 hektar
HUTAN KONSERVASI : 1.057.942 Ha
a. Cagar Alam : 15.688 Hab. Suaka Margastwa Rawa Singkil : 81.827 Hac. Taman Nasional Gunung Leuser : 624.388 Had. Taman Wisata Alam :
- Darat : 30.076 Ha- Perairan : 211.023Ha
e. Tahura :8.620 Ha(PMI + Simueulue + Sebulussalam)
f. Taman Buru Linge Isaq : 86.320 Ha
HUTAN LINDUNG : 1.790.256
HUTAN PRODUKSI = 714.093 hektarHutan Produksi Terbatas = 141.856 Ha
Hutan Produksi Tetap = 556.795 HaHutan Produksi Konversi = 15. 442 Ha
PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PERLINDUNGAN HUTAN
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
6 SASARAN RENCANA
AKSI KORSUP
KEHUTANAN
RENCANA AKSI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
MEMBENTUK TIM INVENTARISASI PENGUASAAN,
PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (I
4PT)
MEMBENTUK TIM INVENTARISASI
PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH (I 4PT)
MELAKUKAN EVALUASI HAK-HAK ATAS
TANAH MASYARAKAT DALAM
KAWASAN HUTAN
MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN
INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN
DAN PEMENUHAN KEWAJIBANNYA
MELAKUKAN PENERTIBAN DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG
TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR
DAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN
Pembentukan Tim dilaksanakan setelah atau bersamaan dengan
proses pengukuhan batas kawasan hutan pasca RTRWA .
Mendorong dilaksankannya evaluasi serta penyelesaian Hak-
hak masyarakat di dalam kawasan hutan pada saat Penataan
Batas Kawasan Hutan.
Melakukan Sinkronisasi dan Rekonsiliasi data Izin Penggunaan
Kawasan Hutan di Aceh dengan Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, selanjutnya bersama-sama melakukan
penilaian/evaluasi pemenuhan kewajiban, sebagaimana tertuang
dalam Izin atau proses perizinan yang telah dikeluarkan.
Meningkatkan koordinasi dengan institusi Penegak Hukum,
Pemerintah Kab/Kota dan Pengelola Hutan ditingkat Tapak untuk
melakukan penertiban dan penegakan hukum secara terpadu
terhadap Penggunaan Kawasan Hutan yang tidak sesuai
prosedur.
Pemerintah Aceh akan mendorong Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan
Hutan dengan prioritas pada Batas Kawasan Hutan yang mengalamai perubahan
peruntukan dalam pola ruang hutan Aceh (RTRWA) guna memberikan kepastian hukum
pengguna lahannya.
Kewenangan penataan batas kawasan berada di Kementerian Kehutanan.
RENCANA AKSI PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN
• Melakukan pengumpulan dan rekonsiliasi data perizinan danpelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajibanlainnya dari pemegang izin;
• Mendorong Institusi yang menangani Kehutanan di Kab/Kota,serta KPH untuk melakukan pembinaan, pengawasan danpengendalian terhadap Pemegang Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu;
• Menyampaiakan data dan informasi pendukung yang terkaitdengan kinerja Pemegang Izin ke Kementrian LingkunganHidup dan Kehutanan;
• Merekomendasikan Kepada pemberi izin (Kemen LHK) untukmelakukan evaluasi terhadap areal kerja, kinerja dankomitmen pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu, dan memberikan tindakan tegas untuk setiappelanggaran terjadi.
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
a. Mengumpulkan data dan informasiyang terkait dengan wilayah kelolamasyarakat:
• Proses dan status tahapan perizinan;
• Aktifitas lapangan; dan
• Kendala permasalahan pengelolaankawasan.
b. Sosialisasi program pengelolaan hutanbersama masyarakat, untukmeningkatkan minat masyarakat secaraaktif dan partisipatif;
c. Mendorong pengembangan skemapelibatan masyarakat dalampengelolaan hutan yang lebih efektifdan efisien (kemitraan);
PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
- Membantu melakukan prosesidentifikasi terhadap penggunaan lahanyang di indikasikan berpotensi konflikdengan batas kawasan hutan denganmengacu pada Surat Keputusan MenteriKehutanan No. SK. 865/Menhut-II/2014tentang Kawasan Hutan dan KonservasiProvinsi Aceh;
- Melaksanakan sosialisasi Batas KawasanHutan ke pada para pihak terkait.
PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
• Sedang disusun Peraturan Gubernur tentang Pencegahan, PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasiuntuk Kegiatan yang berbasis lahan di Aceh;
• Substansi yang diatur di dalam draft Pergub tersebut salah satunyamengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup;
• Pergub tersebut akan menjadi instrumen yang mensinergikan sistemkoordinasi, kewenangan dan tata hubungan kerja dalam Penanganan danPengendalian Kebakaran Hutan dan Penyelenggaraan Izin Lokasi;
• Pembentukan lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) sebanyak7 unit melalui Pergub No. 20 Tahun 2013, dengan dileniasi wilayahdidasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi kelembagaan yang efektifdan efisien dalam mengintegrasikan kegiatan perlindungan hutan berbasisdaya dukung ekosistem hulu dan hilir;
• Kawasan Hutan dikeloladengan didasarkan padaDAS: Kawasan Hutanmerupakan kesatuanekosistem, satu rencana,dan dengan satu sistempengelolaan;
• Pengelolaan KawasanHutan: Melibatkan parapemangku kepentingan,terkoordinasi, menyeluruhdan berkelanjutan;
• Adaptif terhadap kondisispesifik dan perubahankondisi yang dinamis sesuaidengan karakteristik DAS.
Pengelolaan Hutan Aceh Berdasarkan DAS
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
• Peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem penyelenggaraan perizinankehutanan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh;
• Menyusun Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH), sebagai sisteminformasi untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan;
Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan sudah dilaksanakan sejak tahun2012, dan updating di tahun 2014;
• Mendorong percepatan operasional lembaga pengelola hutan di tingkattapak (KPH) untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalianterhadap kawasan hutan termasuk pemegang izin kehutanan di lapangan;
• Untuk menjamin keterbukaan informasi publik telah dibentuk TimSekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada institusiyang menangani kehutanan di Aceh (Tahun 2014).
KONDISI SAAT INI HASIL UPDATING DATADAN INFORMASI PERIZINAN KEHUTANAN DIACEH
1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI
ACEH
2. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA DAN RE);
3. UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI);
4. PERKEMBANGAN HKM;
5. PERKEMBANG HUTAN DESA;
6. UPDATING INVENTARIS IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR);
UPDATING DATA PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DI PROVINSI ACEH
NO LOKASI PENGGUNAANNAMA
PEMOHON NOMOR SURATMASA
BERLAKULUAS (Ha)
KAWASAN HUTAN KETERANGAN
1 Kec. Blang Bintang
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Bupati Aceh Besar
S. 765/Menhut-VIII/2007
2 Tahun200 Hutan
ProduksiPersutujan Prinsip
Kab. Aceh Besar
Tanggal 27 November 2007 206
Persetujuan Kerjasama
2Kec. Beutong Pembangkit
Listrik Tenaga Minihydro
PT. Senagan Energi
SK. 483/Menhut-II/2014
27 Juni 2018 12,02Hutan
LindungIzin Pinjam Pakai
Kab. Nagan Raya
Tanggal 2 Oktober 2014
3 Kab. Aceh Barat Jaringan SUTET
275 kVPT. PLN (Persero)
S. 388/Menhut-II/2012
2 Tahun 84,46Hutan
Lindung
Persetujuan Prinsip.
dan Kab. Pidie
Tanggal 29 Agustus 2012
Dalam proses perpanjangan
4Kec. Indrapuri Penambangan
Bijih besiPT. Tambang Indrapuri Jaya
S. 624/Menhut-II/2013 S.d April
2026344
Hutan Produksi
Izin Pinjam Pakai.Kab. Aceh Besar
Tanggal 17 September 2013
5 Kec. Penanggalan,
Penambangan Bijih besi PT. Estamo
Mandiri
S. 669/Menhut-II/2014
17 Tahun (10 Oktober 2031)
100,42Hutan
ProduksiIzin Pinjam Pakai.
Kota Subulussalam
Tanggal 5 Agustus 2014
No Nama IUPHHK-HA SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) Kabupaten Keterangan
1 PT. Lamuri Timber 863/Kpts-VI/1999 14 Nop 2034 44.400 Kab. A. Jaya, A. Barat, Pidie
Blm memiliki PHPL, VLK
2. PT. Aceh Inti Timber
859/Kpts-VI/1999 9 Juli 2049 80.804 Kab. Aceh Jaya
Blm ada PHPL, VLK
3. PT. Raja Garuda Mas Unit II
851/Kpts-VI/1999 11 Agus 2052 96.500 Kab. Aceh Barat, Nagan Raya
Blm ada PHPL, VLK
4. Kopontren Najmussalam
876/kpts-II/1999 14 Okt 2054 30846 Kab. Bireun Blm ada PHPL, VLK
IUPHHK-HA DI Aceh sejak tahun 2007 tidak beroperasi setelah ditetapkannyakebijakan moratorium logging melalui Instruksi Gubernur Aceh No. 05/INSTR/2007tanggal 6 Juni 2007
UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN
KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA dan RE)
UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)
No Nama IUPHHK-HTI SK /Tahun Izin Berakhir Luas (ha) RKU (SK) RKT TERAKHIR
1. PT. Gunung Medang Raya Utama Timber
495/Kpts-II/1992 1 Juni 2045 7. 300 - -
2. PT. Tusam Hutani Lestari
556/Kpts-II/1997 14 Mei 2035 97. 300 SK.87/VI-BPHT/2010
22/12/2014
3. PT. Aceh Nusa Indrapuri
95/Kpts-II/1997 5 Agust 2035 111. 000 SK.73/VI-BPHT/2009
21/10/2013
4. PT. Rimba Wawasan Permai
558/Kpts-II/1997 15 Juli 2053 6.120 SK. No. 88/IV-
BPHT/2009
21/12/2009
5. PT. Rimba Penyangga Utama
195/Kpts-II/1997 21 Feb 2035 6. 150 S.407/BUHT-3/2013
-
6. PT. Rimba Timur Sentosa
262/Kpts-II/1997 1 Sept 2053 6250 64/VI-BPHT/2009
-
7. PT. Mandum Payah Tamita
522/052/2003 23 Des 2038 8015 522.51/BP2T/2918/RKUPH
HK-HT/IX/2013
30/12/2013
8. PT. Rencong Pulp and Paper Industri
522.51/569/2011 17 Okt 2071 10384 - -
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
Luas (ha) Fungsi HL HP Nomor SK Tanggal Luas (Ha) HL HP/HPT (Unit SK)
1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 NAD Aceh Timur 7.563 HL/HP 3.964 3.599 SK.607/Menhut-II/2010 28 Oktober 2010 6.200 3.000 3.200 1 KSU. Flora Potensi Belum Pengukuhan -
Aceh Timur 6.095 HP - 6.095 SK.155/Menhut-II/2012 26 Maret 2012 6.095 - 6.095 1 KSU. Bina Meufakat Belum Pengukuhan -
Aceh Tamiang 3.352 HP - 3.352 SK.154/Menhut-II/2012 26 Maret 2012 3.352 - 3.352 1 Koperasi Bina Lestari Belum Pengukuhan
Bener Meriah 95 HL 95 - SK.541/Menhut-II/2013 30 Juli 2013 95 95 1 Gapoktan Peteri Ijo Belum Pengukuhan -
Aceh Tamiang 5.148 HL 5.148 - SK.740/Menhut-II/2013 31 Oktober 2013 - - - - - - -
Kota Sabang 1.100 HL 1.100 - SK.503/Menhut-II/2014 30 Mei 2014 - - - - Kelompok Aneuk Glee -Dalam Proses Penerbitan SK
IUPHKm oleh Gubernur
Keterangan (Permasalahan)NO Provinsi Kab/KotaPenetapan AKHKm SK IUPHKm
Penerima HKm Status Pengukuhan
Perkembangan HKm di Aceh
Perkembang Hutan Desa (HD) di Provinsi Aceh
1 2 3 4 5 6 7
1 Aceh Timur 370 HP 1. Surat Bupati No. 522/480 Tgl. 2 Februari 2012
tentang Usulan Kawasan HP sebagai Areal Kerja
HD
2. Verifikasi BA Hasil Verifikasi Usulan PAK HD
No. BA 127/BPS-3/2012 tgl 19 Juni 2012 di
rekomendasi seluas ± 370 Ha
2 Pidie Jaya 1.088 HL 1.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan
Areal Kerja HD No. 98/BPS-3/2014 tgl 26 Juni
2014, Rekomendasi luas HD : 1.080 Ha
1.133 HL 1.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan
Areal Kerja HD No. 98/BPS-3/2014 tgl 26 Juni
2014, Rekomendasi luas HD : 1.133 Ha
3 Pidie 16.687 HL 1.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan
Areal Kerja HD No. 97/BPS-3/2014 tgl 26 Juni
2014, Rekomendasi luas HD : 2.425 Ha
16.127 HL 1.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan
Areal Kerja HD No. 97/BPS-3/2014 tgl 26 Juni
2014, Rekomendasi luas HD : 4.595 Ha
11.989 HL 1.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Penetapan
Areal Kerja HD No. 97/BPS-3/2014 tgl 26 Juni
2014, Rekomendasi luas HD : 2.040 Ha
4 Aceh Tamiang 200 HL Desa Tenggulum, Kec. Tenggulum1. Menunggu Fasilitasi Data dari BPDAS
Krueng Aceh
47.594
No KabUsulan
Luas
Status
KawasanLokasi Progres HD Ket
Desa Blang Seunong
Kec. Pante Bidari
Telah dilakukan
diverikasi oleh
Tim Kemehut
Desa Kayee Jato, Mukim
Cubo, Kec. Banda Baru
Surat Usulan Areal Kerja HD Oleh Keuchik
No. 03/7/kj/2014 Tgl. 5 Februari 2014
Telah dilakukan
diverikasi oleh
Tim Kemehut
Desa Blangsukon,
Mukim Cubo Kec. Banda
Surat Usulan Areal Kerja HD Oleh Keuchik
No. 22/78/2014 Tgl. 4 Februari 2014
Telah dilakukan
diverikasi oleh
Tim Kemehut
Desa Lutueng, Mukim
Lutung, Kec. Mane
Surat Usulan Penetapan Areal Kerja HD Oleh
Bupati Pidie No. 522.74/2190/2014 tanggal 10
Maret 2014 ke Menhut
Telah dilakukan
diverikasi oleh
Tim Kemehut
JUMLAH
Desa Mane, Mukim
Lutung, Kec. Mane
Surat Usulan Penetapan Areal Kerja HD Oleh
Bupati Pidie No. 522.74/2189/2014 tanggal 10
Maret 2014 ke Menhut
Telah dilakukan
diverikasi oleh
Tim Kemehut
Desa Blang Dalam.
Mukim Lutung, Kec.
Surat Usalan Penetapan Areal Kerja HD Oleh
Bupati Pidie No. 522.74/2191/2014 tanggal 10
Maret 2014 ke Menhut
Telah dilakukan
diverikasi oleh
Tim Kemehut
UPDATING IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)
1 2 3 4 5 6 7
1 Koperas i Tuah Nanggroe Aceh 522/944/2009 23 November 2009 811 Kab. Aceh Utara Stagnan
3.545
Kab. Bireuen
6 Kel . Tani Hutan Usaha Maju 237/2012 11 Juni 2012 244,4 Kab. Aceh Besar
405 Kab. Bireuen5 Koperas i Gerakan Aceh Makmu 18/2010 17 Februari 2010
455 19/2010 17 Februari 2010
4 Kop. Pertanian Aneuk Nanggroe 17/2010 17 Februari 2010
3 Koperas i Wanita Seulanga
475
2 Koperas i IKAPEDA 522/72/2010 16 Februari 2010
Kab. Bireuen
Lokasi (Kab)
1.155 Kab. Aceh Utara
KeteranganNo Nama Perusahaan Nomor Izin Tanggal IzinLuas ( ±
Ha)
RENCANA AKSI KEGIATAN KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) ATAS GERAKAN
NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR
PERKEBUNAN DI ACEH
PERKEBUNAN ACEH
1. PERKEBUNAN BESAR 385.435 Ha (32%)
2. PERKEBUNAN RAKYAT 810.093 Ha (68%)
PENYEBARAN PERKEBUNAN BESAR
No KabupatenJumlah
Perusahaan
Luas
HGU
Luas Areal Tanaman (Ha)Luas Tanah
Bangunan
(M2)
TanahCadangan
(Ha)
Tanah yangtidak dapat
dimanfaatkan
(Ha)
Keterangan
TBM TM TR Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 Aceh Besar 1 113 7 21 - 28 1 29 56 Lada, Kemiri, Kakao
2 Pidie 2 242 10 - - 10 - 232 - Kakao, Jahe
3 Pidie Jaya 1 416 71 18 20 108 1 60 247 Kakao, K. Sawit
4 Bireuen 7 4.371 331 1.175 34 1.540 19 2.593 220 Karet, K.Sawit
5 Aceh Utara 12 35.200 3.541 4.507 3.458 11.506 268 22.720 707 Karet, Kakao, K.Sawit
6 Aceh Timur 25 101.321 22.586 56.990 10.048 89.624 1.598 56.263 14.401 Karet, K.Sawit
7 Aceh Tamiang 27 46.371 8.182 27.253 1.670 37.105 368 7.207 1.692 Karet, Kakao, K.Sawit
8 Aceh Tengah 2 353 - - - - - 353 - Kopi
9 Aceh Barat 7 42.322 10.929 9.974 2.777 23.680 50 21.179 1.579 Karet, K.Sawit
10 Aceh Jaya 3 11.317 2.414 968 - 3.381 23 5.471 2.443 Kakao, K.Sawit
11 Nagan Raya 15 65.455 13.930 24.791 5.378 44.099 684 15.416 5.258 K.Sawit
12 Aceh Barat Daya 3 12.772 1.372 3.528 1.659 6.558 3 5.570 641 K.Sawit
13 Aceh Selatan 3 5.201 1.435 2.201 1.447 5.083 68 48 2 K.Sawit
14 Subulussalam 9 14.973 3.124 3.023 - 6.146 347 6.657 1.881 K.Sawit
15 Aceh Singkil 10 45.008 6.831 27.273 - 34.103 283 5.499 3.949 K.Sawit
Total 127 385.435 74.762 161.719 26.490 262.971 3.712 149.297 33.074
PENYEBARAN PERKEBUNAN RAKYAT
No Kabupaten/KotaLuas Perkebunan
Rakyat
(Ha)
1 2 3
1 Aceh Besar 30.948
2 Pidie 34.598
3 Pidie Jaya 20.279
4 Bireuen 36.434
5 Aceh Tengah 64.659
6 Aceh Utara 70.663
7 Lhokseumawe 1.258
8 Aceh Timur 70.336
9 Langsa 1.790
10 Aceh Tamiang 43.040
11 Aceh Tenggara 36.379
12 Gayo Lues 37.484
13 Aceh Jaya 38.843
14 Aceh Barat 38.073
15 Nagan Raya 60.368
16 Simeulue 36.473
17 Aceh Barat Daya 27.209
18 Aceh Selatan 38.947
19 Aceh Singkil 38.508
20 Subulussalam 23.979
21 Sabang 5.778
22 Bener Meriah 54.047
Total 810.093
PELAKSANAAN PENATAAN
PERIZINAN PERKEBUNAN
PERLUASAN WILAYAH
KELOLA MASYARAKAT
MEMBANGUN SISTEM
PENGENDALIAN ANTI
KORUPSI
3 SASARAN
RENCANA
AKSI KORSUP
PERKEBUNAN
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN
PERKEBUNAN
MELAKUKAN
PENGUMPULAN DATA DAN
INFORMASI SEMUA
KEWAJIBAN KEUANGAN
DAN KEWAJIBAN LAINNYA
DARI PEMEGANG IZIN
USAHA PERKEBUNAN
1. MEMBENTUK TIM
PELAKSANA PENILAIAN
USAHA PERKEBUNAN
3. MENETAPKAN HASIL
PENILAIAN USAHA
PERKEBUNAN
2. MELAKUKAN PENILAIAN
USAHA PERKEBUNAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
• Mensosialisasi dan Pelaksanaan STD-P Pada Dinas Yang Membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota
Melakukan Pendaftaran Terhadap Kegiatan Perkebunan
yang dilakukan Masyarakat
• Mengharuskan Semua Perusahaan Perkebunan Melakukan Kemitraan dengan Masyarakat Sekitarnya dan Segera Berkoordinai dengan Bupati /Walikota Setempat
Meningkatnya Jumlah Ketaatan Terhadap
Program Kemitraan Dalam Usaha Perkebunan dan Tersusunnya Rencana
Pembinaan Perkebunan Masyarakat
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN
ANTI KORUPSI
1. Melakukan Penyempurnaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Perizinan Usaha Perkebunan
2. Publikasi Hasil Pemberian Izin Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Secara Berkala Triwulan
3. Memperketat Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Perizinan
www.acehprov.go.id